REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310 Telp : (62) (21) 31936207 – 3905650 Nomor : 2774/P.01/05/2009 Lamp : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Seleksi Program S2 Dalam Negeri Tahun 2009
20 Mei 2009 Kepada Yth. 1. Badan/Biro/Bagian Kepegawaian Provinsi/ Kabupaten/Kota, Departemen/LPND; 2. Pusdiklat Departemen/LPND; di tempat
Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi tahap kedua atau tes Bahasa Inggris TOEFL dan wawancara tertulis, bersama ini kami sampaikan hasil seleksi program S2 Dalam Negeri tahun 2009. Mereka yang namanya tercantum pada tabel daftar peserta lulus seleksi penempatan adalah yang berhak mengikuti kuliah S2 Dalam Negeri terhitung mulai bulan Agustus 2009. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mereka diminta untuk : Menghubungi atau menunggu dihubungi oleh masing-masing kontak person dari program studi sesuai daftar terlampir; Mengkonfirmasikan kesediaan ataupun keberatan mengikuti program studi yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II, paling lambat tanggal 3 Juni 2009; Bagi yang bersedia menerima, menyiapkan 6 (enam) surat sesuai format terlampir + photo copy Buku Bank dan NPWP, sebanyak 2 set (1 set asli & 1 set copy) dan disampaikan langsung kepada Pusbindiklatren Bappenas, Gedung 2A lantai 2, Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat-10310, telp.(021) 31931447/31934147 atau dikirimkan melalui pos ke alamat Jl. Proklamasi No.70 Jakarta Pusat-10320; paling lambat tanggal 24 Juni 2009, ; Bersedia menerima sanksi apabila Pusbindiklatren dan/atau Program Studi menemukan informasi yang berbeda tentang: a) status kepegawaian, IPK, masa kerja, pangkat/golongan ruang, tahun lulus, serta b) status pendidikan terakhir baik yang telah selesai maupun yang sedang dijalani; misalnya calon penerima beasiswa Pusbindiklatren sudah berpendidikan S2 dan atau sedang mengikuti program S2 di tempat lain; Mengingat jadwal perkuliahan yang sangat padat, para karyasiswa tidak diperbolehkan mengambil cuti akademis dengan alasan apapun; Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi;
Perlu kami sampaikan kembali, bahwa selama mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, kami hanya akan menanggung biaya-biaya sesuai standar Harga Satuan Umum. Sementara biaya yang menjadi tanggungan instansi asal peserta adalah: 1) tiket pp dari tempat asal peserta ke tempat program studi S2, 2) tunjangan penempatan awal minimal setara dengan 5 hari perdiem; dan 3) uang saku peserta. Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang namanya tercantum dalam lampiran, serta membantu pengurusan administrasi bagi ybs. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310, telpon: (021) 31931447 dan 31934147 dan fax: (021) 3103705. Demikian kami sampaikan dan atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan & Pelatihan Perencana
Tembusan Yth.: 1. Bapak Sesmenneg PPN/Sestama Bappenas; 2. Bapak Sekjen/Sestama Departemen/LPND; 3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 4. PPK PPSDMA Bappenas tahun 2009; 5. Yang bersangkutan.
Dr. Avip Syaefullah, drg, M.Pd NIP. 130 779 421
Kepada Yth. A. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT DEPARTEMEN/LPND : 1. Departemen Agama (DEPAG); 2. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DEPBUDPAR); 3. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP); 4. Departemen Perhubungan (DEPHUT); 5. Departemen Pekerjaan Umum (DPU); 6. Departemen Pertanian (DEPTAN); 7. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); 8. Badan Pertanahan Nasional (BPN); 9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); 11. Badan Pusat Statistik (BPS); 12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
B. BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : 1. Pemkab. Aceh Barat Daya, NAD; 2. Pemkot. Langsa, NAD; 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pemkab. Karo, SUMUT; Pemkab. Mandaling Natal, SUMUT; Pemkot. Medan, SUMUT; Pemkot. Pematang Siantar, SUMUT; Pemkot. Sibolga, SUMUT; Pemprov. Sumut, SUMUT;
9. Pemkab. OKU Timur, SUMSEL; 10. Pemkot. Prabumulih, SUMSEL; 11. Pemprov. Sumsel, SUMSEL; 12. Pemkab. Agam, SUMBAR; 13. Pemkab. Dharmasraya, SUMBAR; 14. Pemkab. Padang Pariaman, SUMBAR; 15. Pemkab. Pasaman, SUMBAR; 16. Pemkab. Pasaman Barat, SUMBAR; 17. Pemkab. Sijunjung, SUMBAR; 18. Pemkab. Solok, SUMBAR; 19. Pemkab. Solok Selatan, SUMBAR; 20. Pemkot. Padang, SUMBAR; 21. Pemkot. Padang Panjang, SUMBAR; 22. Pemkot. Pariaman, SUMBAR; 23. Pemkot. Payakumbuh, SUMBAR; 24. Pemkot. Solok, SUMBAR; 25. Pemprov. Sultra, SULTRA; 26. Pemprov. Susel, SULSEL; 27. Pemkot. Pare-Pare, SULSEL; 28. Pemkab. Takalar, SULSEL; 29. Pemkab. Soppeng, SULSEL; 30. Pemkab. Bulukumba, SULSEL; 31. Pemkab. Barru, SULSEL; 32. Pemkot. Dumai, RIAU; 33. Pemkot. Batam, KEPRI; 34. Pemkot. Tanjung Pinang, KEPRI; 35. Pemprov. Kepri, KEPRI; 36. Pemkab. Lampung Timur, LAMPUNG; 37. Pemkab. Lampung Utara, LAMPUNG; 38. Pemkot. Bandar Lampung, LAMPUNG; 39. Pemkot. Metro, LAMPUNG; 40. Pemprov. Lampung, LAMPUNG; 41. Pemkab. Bima, NTB; 42. Pemkot. Bima, NTB; 43. Pemkot. Mataram, NTB; 44. Pemprov. NTB, NTB;
45. Pemkab. Kupang, NTT; 46. Pemkab. Gianyar, BALI; 47. Pemkab. Klungkung, BALI; 48. Pemkab. Nabire, PAPUA; 49. Pemkab. Penajam Paser Utara, KALIMANTAN TIMUR; 50. Pemkot Tarakan, KALIMANTAN TIMUR; 51. Pemprov. Kalteng, KALIMANTAN TENGAH; 52. Pemkab. Barito Kuala, KALIMANTAN SELATAN; 53. Pemkab. Hulu Sungai Selatan, KALIMANTAN SELATAN; 54. Pemkab. Hulu Sungai Utara, KALIMANTAN SELATAN; 55. Pemprov. Kalsel, KALIMANTAN SELATAN; 56. Pemkab. Sambas, KALIMANTAN BARAT; 57. Pemkot. Pontianak, KALIMANTAN BARAT; 58. Pemkot. Singkawang, KALIMANTAN BARAT; 59. Pemprov. Kalbar, KALIMANTAN BARAT; 60. Pemkab. Sarolangun, JAMBI; 61. Pemkab. Rejang Lebong, BENGKULU; 62. Pemkot. Bengkulu, BENGKULU; 63. Pemprov. Bengkulu, BENGKULU; 64. Pemkab. Bangka Selatan, BANGKA BELITUNG; 65. Pemkab. Bangka Tengah, BANGKA BELITUNG; 66. Pemkab. Belitung, BANGKA BELITUNG; 67. Pemprov. Babel, BANGKA BELITUNG; 68. Pemprov. Kep. Babel, BANGKA BELTUNG; 69. Pemkab. Lebak, BANTEN; 70. Pemprov. Banten, BANTEN; 71. Pemkab. Bantul, DIY 72. Pemkab. Gunung Kidul, DIY; 73. Pemkab. Kulon Progo, DIY; 74. Pemkab. Sleman, DIY; 75. Pemkot. Yogyakarta, DIY; 76. Pemprov. DIY, DIY; 77. Pemkab. Bandung, JAWA BARAT; 78. Pemkab. Cianjur, JAWA BARAT; 79. Pemkab. Garut, JAWA BARAT; 80. Pemkab. Kuningan, JAWA BARAT; 81. Pemkab. Purwakarta, JAWA BARAT; 82. Pemkab. Subang, JAWA BARAT; 83. Pemkab. Sukabumi, JAWA BARAT; 84. Pemkot. Bandung, JAWA BARAT; 85. Pemkot. Bekasi, JAWA BARAT; 86. Pemkot. Bogor, JAWA BARAT; 87. Pemkot. Cirebon, JAWA BARAT; 88. Pemkot. Depok, JAWA BARAT; 89. Pemkot. Sukabumi, JAWA BARAT; 90. Pemkot. Tasikmalaya, JAWA BARAT;
91.
Pemprov. Jabar, JAWA BARAT;
92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.
Pemkab. Jepara, JAWA TENGAH; Pemkab. Kebumen, JAWA TENGAH; Pemkab. Kendal, JAWA TENGAH; Pemkab. Kudus, JAWA TENGAH; Pemkab. Pati, JAWA TENGAH; Pemkab. Pekalongan, JAWA TENGAH; Pemkab. Purbalingga, JAWA TENGAH; Pemkab. Semarang, JAWA TENGAH; Pemkab. Sragen, JAWA TENGAH; Pemkab. Tegal, JAWA TENGAH Pemkab. Wonosobo, JAWA TENGAH; Pemkab. Magelang, JAWA TENGAH; Pemkot. Salatiga, JAWA TENGAH; Pemkot. Semarang, JAWA TENGAH;
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
Pemkab. Banyuwangi, JAWA TIMUR; Pemkab. Gresik, JAWA TIMUR; Pemkab. Kediri, JAWA TIMUR; Pemkab. Magetan, JAWA TIMUR; Pemkab. Malang, JAWA TIMUR; Pemkab. Ngawi, JAWA TIMUR; Pemkab. Pacitan, JAWA TIMUR; Pemkab. Sampang, JAWA TIMUR; Pemkab. Sidoarjo, JAWA TIMUR; Pemkot. Kediri, JAWA TIMUR; Pemkot. Malang, JAWA TIMUR; Pemprov. Jatim, JAWA TIMUR;
KOP KANTOR YBS SURAT PERJANJIAN Bagi PNS Berdasarkan pemberitahuan dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor: ………/P.01/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, perihal Hasil Seleksi Program S2 Dalam Negeri, bahwa saya telah diterima di .......................dan direncanakan mulai kuliah pada bulan ……………, 2009. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan/Pekerjaan Lembaga Alamat
: _________________________________________________ : _________________________________________________ : _________________________________________________ : _________________________________________________ : _________________________________________________
Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 dan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961. Saya berjanji pula: 1. akan menegakkan dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi penerima beasiswa pusbindiklatren; 2. akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai pegawai tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat; 3. akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya; 4. akan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu untuk program studi yang saya ambil tanpa perpanjangan waktu; 5. akan menerima sanksi apapun dari Pusbindiklatren jika (a) dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat diketemukan ketidaksesuaian data yang saya informasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana; (b) melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren maupun oleh program studi; 6. setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri selama sekurang-kurangnya 2 kali masa studi saya (2n+1 tahun); 7. akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Negara, jika (a) terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; (b) mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau (c) mengundurkan diri dari instansi kerja saya sebelum masa 2n+1 terpenuhi; 8. jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .
Mengetahui Pimpinan Instansi cap instansi (..........................)
Nama kota,………………………………, 2009 yang berjanji,
materai Rp.6000,(......................................)
KOP KANTOR YBS
SURAT PERSETUJUAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan Instansi
: (Nama Pimpinan) : : (Jabatan Pimpinan) :
Dengan ini menyetujui: Nama NIP Jabatan Instansi
: (Nama Peserta) : : (Jabatan Peserta) :
untuk mengikuti pendidikan program pascasarjana S2 Dalam Negeri: Perguruan Tinggi Tingkat Nama Program Studi Terhitung mulai Lama Studi
: : S2 : : Agustus 2009 s.d. Agustus 2010 : 13 Bulan
Demikian persetujuan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. (nama kota), ........................., 2009 Pimpinan Instansi (Tuliskan Jabatannya)
ttd + stempel (................................) NIP.
Peserta,
(......................................) NIP.
KOP KANTOR YBS
SURAT TUGAS Nomor:
Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor: ……./P.01/05/2009, tanggal 20 Mei 2009, Perihal Hasil Seleksi Program S2 Dalam Negeri, dengan ini kami perintahkan kepada: Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja
: : : : :
Untuk segera melaksanakan tugas belajar pada program pascasarjana S2 Dalam Negeri: Perguruan Tinggi Tingkat Nama Program Studi Terhitung Mulai Lama studi
: : S2 : : Agustus 2009 s.d. Agustus 2010 : 13 Bulan
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(nama kota), …………………, 2009 Jabatan (minimal eselon 2)
ttd + stempel (nama pejabat) NIP:
Tembusan Yth.: 1. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas; 2. PPK PPSDMA Bappenas; 3. Gubernur/Bupati/Walikota/ (sebagai laporan); 4. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 5. Sekjen/Sekretaris Utama Dep/LPND.
KOP KANTOR YBS
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI PROGRAM STUDI ……………………. (sesuai program studi masing-masing)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nip Jabatan Unit Kerja Instansi
: : : : :
Menyatakan bersedia mengikuti Program pascasarjana S2 Dalam Negeri: Perguruan Tinggi Tingkat Nama Program studi Terhitung mulai Lama studi
: : S2 : : Agustus 2009 s.d. Agustus 2010 : 13 Bulan
Demikian Surat Pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui, Atasan Langsung (min. pejabat Eselon II)
(nama kota), ……………, 2009 Yang Menyatakan,
Ttd + stempel (_________________________) NIP:
(__________________________) NIP:
(Surat Kesediaan Cost-Sharing)
….,…… (tempat/tgl/bln/thn) Nomor : …………….. Lamp. : …...(berkas) Perihal : Kesediaan Pembiayaan Diklat a.n. 1. Sdr. X 2. Sdr. Y 3. Sdr. Z
Kepada Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas di Jakarta
Sehubungan dengan surat Sestama Bappenas, nomor: 1419/Ses/03/2008 tanggal 14 Maret 2008, tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut: NAMA PESERTA
NO 1 2 3
ITEM MANDATORY
JUMLAH (dalam Rp.)
ITEM VOLUNTARY
ITEM VOLUNTARY (dalam Rp.)
X Y Z
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
………………………, 2009
(………………………..) NIP: ………………….. Tembusan Yth.: 1. Gubernur/Bupati/Walikota………………..; 2. Penyelenggara Diklat; 3. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 4. Peserta diklat yang bersangkutan. Catatan: Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa: a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau linkage); b. Uang saku.
Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara sukarela akan ditanggung oleh instansi asal.
Jakarta 10310 atau melalui fax 0213103705
