KEMENTERIAN KEHUTANAN
LOKAKARYA MONITORING DAN PELAPORAN PERMANEN SAMPEL PLOT DI PROPINSI NTB
PUSAT LITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN BADAN LITBANG KEHUTANAN Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610. PO BOX 272. Telp +622518633944; Fax +622518634924 Email:
[email protected] Website:http://www.puspijak.org
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Outline • REDD+ untuk Visi Misi Kehutanan • Kebijakan dan Kelembagaan • PSP untuk MRV REDD+
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REDD+ HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA BERKELANJUTAN 6 Kebijakan Prioritas (2011-2014) (Permenhut 10/2010)
REDD+
Pemantapan Kawasan Hutan
•Pemantauan dan Resiko
Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Konservasi Hutan
• Serapan dan Simpanan karbon
Perlindungan Hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan
• Penurunan emisi
Konservasi Biodiversity
•Simpanan karbon, flora, fauna, jasa
Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan
• Ekonomi, Demand Kayu • Perijinan
Pemberdayaan Masyarakat
• Produktivitas Lahan/Tenaga Kerja
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TANTANGAN UNTUK REDD+: Sampai Dimana? Cifor (2009) 1. 2. 3. 4.
Teknologi Pembayaran Akuntabilitas Pendanaan
WRI (2010) 1.
2. 3.
4.
Real/adision aliti emisi Leakage Permanent/ temporary MRV
Down to earth (2010) 1. 2.
3.
4.
Politik Konservasi vs Masyarakat Hak, Konflik &Keadilan Korupsi
Puspijak (2010) 1. 2.
3.
4.
Status Lahan Kapasitas lokal (Pem.& Masyarakat) Distribusi manfaat Kelembagaan
KEPUTUSAN COP-16 TENTANG REDD+ : Perangkat Implementasi REDD+ (dielaborasi pada COP-17)
KEMENTERIAN KEHUTANAN Mengetahui
Nasional NFRL/NFRELAgregate Strategi/RAN dari FRL/ FREL SubREDD+ national/DAs Dasar uuntuk kredibel dan transparan monitor evaluasi Sistem Information pelaporan REDD+ bagaimana Safeguards (juga pengalihan emisi ditangani dan mandat (COP-16 ) pengintegrasian sistem monitoring di sub-nasional ke sistem FMR nasional. RL/REL FMS-MRV
STRANAS /NAP
SIS
Sustainabel pendanaan untuk pembiayaan/ investasi dan mekanisme distribusi pembayaran REDD+
Payment Mechanism
Efektifitas Kebijakan dan Kelemb., Penegakan Aturan, Membangun Sistem Insentive, Sistem Pengaman, Efisiensi Sistem Adminstrasi
E M E N T E R I A N K E H U T A N A dan N PetaKKebijakanKehutanan Non Kehutanan Permenhut No. 14/2004 ttg AR CDM Permenhut No. 68 ttg DA
2008
DNPI: Inpres 46/2008
Permenhut No. 30/2009 (REDD+)dan 36/2009 (panrap karbon)
2009
Permenhut No. 10/2010 dan 51/2010 ttg Kebijakan Prioritas dan Renstra Kmnhut
2010
2011
2012
Fase 1
Inpres 10/2011
Kepres 19, Kepres 25/2011 Kepres 5/2013Satgas REDD+
Permenhut No. 20/2012 ttg Penyelenggaraan Karbon Hutan
Perpres 61/2011 NAP
Perpres 71/2011 Inventarisasi
Perpres 32/2011 MP3EI
2013
Fase 2
2014
Fase 3
K E M E N TStrategi E R I A N Nasional KEHUTAN AN Untuk No Gap 1
Institutions/ Instrument
2
Penguatan Kebijakan dan Peraturan
3
Program Strategis
4
Paradigma dan Budaya
5
Partisipasi Masyarakat
REDD+
Usulan Tindak Lanjut • •
Lembaga REDD+ Instrumen Pendanaan
• Lembaga MRV • • • • • • • • • • • • • • •
Reform RTR Reform tenurial Managemen hutan dan gambut Monitoring dan Penguatan Hutan Moratorium 2 tahun Manajemen lanskap berkelanjutan ImpleEkon bdsk Man sberdaya berkl Konservasi dan Rehabilitasi Penguatan hutan dan tatakelola lahan Kampanye nasional: “Selamatkan hutan indonesia” Pengembangan insentif Interaksi dan Strategi utk Stakeholder Partisipasi Implementasi Padiatapa Kerangka Safeguards dan Sistem Informasi Benefit Sharing
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Penutup: Peran Lokakarya PSP Masih banyak dukungan (kebijakan/teknologi/kapasitas) yang diperlukan untuk Implementasi REDD+ dalam waktu dekat termasuk: • Terkait dengan MRV Lokakarya PSP – Bagaimana metode monitoring dan pelaporan perubahan emisi dan serapan menjawab implementasi pelaksanaan RAD dan SRAP – SiapaPersepsi dan peran para pihak, – ApaLaporan monitoring emisi/serapan karbon dalam mendukung RAD dan SRAP.
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Kembang Sekuntum Harum diTaman Jangan Dipetik Sebelum Berkembang Tantangan Kehutanan Serumit Zaman Harapkan REDD+ suatu Peluang
