STRUKTUR PENGELOLAAN PROYEK OLEH CPMU, MONITORING DAN PELAPORAN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Keuangan Republik Indonesia

The World Bank

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Project Launching dan Workshop USDRP Jakarta, 24-26 Juli 2006

STRUKTUR PENGELOLAAN PROYEK OLEH CPMU, MONITORING DAN PELAPORAN Oleh: Pelaksana Harian CPMU USDRP

Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Kerangka Penyajian

1.

Deskripsi Proyek USDRP

2.

Organisasi USDRP

3.

Pengelolaan Proyek oleh CPMU

4.

Penyiapan dan Pelaksanaan Program

5.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


1. Deskripsi Proyek USDRP


3

1.1. Latar Belakang Proyek USDRP a.

Adanya keinginan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik, melalui penyediaan infrastruktur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan otonominya wajib menyediakan pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan mengacu pada standar pelayanan minimal.

c.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut diperlukan kapasitas pembiayaan yang kuat, efektif dan efisien, serta adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan prioritas investasi.

d.

Pemerintah pusat dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, harus mampu memfasilitasi daerah menghadapi perubahan pola investasi dalam pelayanan perkotaan dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi, mendefinisikan kembali fungsi dan tanggung jawabnya dalam pembangunan perkotaan, serta mengantisipasi kesenjangan kapasitas di tingkat daerah.


4

1.2. Tujuan dan Sasaran Proyek USDRP

TUJUAN TATA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Kota: Kemandirian, Liveable & Bankable

Peningkatan Pelayanan Publik


Individu

Sistem Organisasi

Reformasi Pengadaan

Pengelolaan Keuangan

Partisipasi & Transparansi

Sektor

Peningkatan Kapasitas

Reformasi Dasar

Equity

Hibah

SARANA DAN KEGIATAN

Pinjaman

Investasi Infrastruktur

Peningkatan Ekonomi Lokal

Masyarakat

Pengentasan Kemiskinan

SASARAN USDRP

5

1.2. Tujuan dan Sasaran Proyek USDRP (lanjutan) TUJUAN USDRP: Memfasilitasi daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan melalui reformasi pembangunan yang mencakup upaya pemberdayaan Tata Pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Kota & Kabupaten serta masyarakat, agar mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan pelayanan prasarana & sarana perkotaan yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. UNTUK MENCAPAI KETIGA SASARAN, DISUSUN 2 KOMPONEN POKOK USDRP: A. Komponen ”A” bantuan teknis Institutional Development yang terdiri: • Program Pengembangan Kelembagaan (UIDP) yg membantu daerah dalam a. Reformasi Pemerintahan; b. Perumusan CDS dan PJM; c. Peningkatan kapasitas kelembagaan • Dukungan manajemen untuk implementasi proyek ke CPMU B. Komponen ”B” berupa fasilitasi pendanaan melalui SLA: • Investasi pembangunan yang sifat strategis, prioritas dan layak yang digolongkan kedalam kategori: Revenue Generating dan Domain Ditjen Cipta Karya. Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

6

2. Organisasi USDRP


7

2.1. Struktur Organisasi USDRP INTER MINISTERIAL STEERING COMMITTEE (IMSC) - USDRP

BAPPENAS

MoF

endorsement

World Bank

Secretariat final recommendation request to finance

KMK 35 Appraisal Team

TINGKAT PUSAT

endorsement

**

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTUR BINA PROGRAM

DIREKTUR PENGEMBANGAN AIR MINUM

DIREKTUR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN

tentative project proposal

cc

TINGKAT DAERAH

WALIKOTA/BUPATI

BAPPEDA consultant

Urban forum

Secretary AU

PMU

Dinas LH

Other Dinas PIU

: Safeguard Monitoring Team

: EA Committee

firm project proposal

CPMU *

technical coordination

: PPMU recommended if more than one provincial city participating in USDRP : Flow of annual sub project proposals

: Anchor Unit

EAC

CPFO

consultant

: Project Management Report: EA, WB, Depkeu

: Coordination

SMT

AU

CPMO

consultant

DIREKTUR PENGEMBANGAN PENY. LING. PERMUKIMAN

UIDP

consultant

TINGKAT PROPINSI

Note: *

EXECUTING AGENCY

Badan

SMT

BUMD

EAC


BAPPEPROP PPMU **

DPRD

Jakarta,

, 2005

DIREKTUR JENDERALCIPTA KARYA

Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP. NIP. 110023320

8

2.2. Organisasi USDRP TINGKAT PUSAT/PROPINSI

Tim Pengarah Antar Departemen

Memberikan arahan dan kebijakan pembangunan perkotaan dan mengkoordinasikan dengan departemen terkait

Tim Penilai

Memberikan penilaian dan persetujuan atas subproyek yang diusulkan oleh Kab/kota

Tim Seleksi Teknis

Membantu Tim Penilai dalam meneliti kelengkapan aspek teknis dari sub proyek yang diusulkan

Pelaksana Proyek = Ditjen Cipta Karya

Melaksanakan kegiatan dan dibantu oleh CPMU

Unit Pengelola Proyek = CPMU

Mengelola dan mengjkoordinasikan pelaksanaan proyek serta melakukan pengadaan bantuan teknis di tingkat pusat

CPMO/CPFO

Memonitor pengeluaran dana pinjaman dan hibah serta memonitor pelaksanaan proyek

Unit Pengelola Proyek Propinsi = PPMU *)

Membantu CPMU dalam melakukan penilaian awal atas subproyek yang diusulkan Kab/kota terkait, untuk menjamin usulan yang disampaikan sejalan dengan kebijakan propinsi dan tidak berdampak negatif bagi kab/kota lainnya.


9

2.3. Organisasi USDRP TINGKAT KAB/KOTA

Unit Pengelola Proyek = PMU

Membantu CPMU dalam pelaksanaan kegiatan proyek termasuk melaksanakan agenda pembaruan, investasi pembangunan kota, memantau pelaksanaan proyek, serta memfasilitasi korespondensi antara CPMU dan PIU

Procurement Anchor Unit = PAU

Mengawasi pelaksanaan proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang ditetepkan, memberikan saran kepada PMU bila ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan.

Urban Forum = Forum Stakeholder

Membantu PMU dalam penyiapan PJM yang menggunakan pendekatan partisipatif serta memonitor pelaksanaan proyek yang terkait dengan AMDAL/LARAP/UKL/UPL

Safeguard Monitoring Team

Merumuskan kriteria penyaringan subproyek, memonitor pemenuhan kerangka safeguard, melakukan fasilitasi atas permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak yang terkait.

Unit Pelaksana Proyek = PIU

Melakukan proses pengadaan, pengelolaan keuangan serta melakukan pelaporan, bertanggungjawab terhadap design dan pengawasan pekerjaan fisik.


10

3. Pengelolaan Proyek oleh CPMU


11

3.1. Struktur Organisasi CPMU USDRP DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR PENGEMBANGAN AIR MINUM

DIREKTUR BINA PROGRAM

UIDP MANAGEMENT

DIREKTUR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN LING

DIREKTUR PENGEMBANGAN PLP

KETUA CPMU WAKIL KETUA CPMU

CPMO

PROJECT MANAGER (PELAKSANA HARIAN CPMU)

MANAGEMENT SUPPORTING CONSULTANT BENDAHARA

ASISTEN PERENCANAAN

ASISTEN TEKNIS & KELMBAGAAN Transparansi & Partisipasi Capacity Building

CPFO

SEKRETARIS

ASISTEN KEUANGAN Reform Keuangan


ASISTEN PROCUREMENT Reform Pengadaan

ASISTEN MONITORING & EVALUASI Safeguards

12

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab CPMU

a.

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program lintas instansi di pusat dan daerah

b.

Memberikan arahan dan bantuan teknis kepada PMU dan PIU dalam pelaksanaan dan pengendalian jasa konsultan.

c.

Menjabarkan arahan Tim Pengarah terkait dengan kebijakan pelaksanaan program.

d.

Melaksanakan penilaian teknis dan meneruskan penyampaian proposal untuk diajukan ke Tim Seleksi Teknis selaku Tim Adhoc yang membantu Tim Penilai KMK 35/2003.

e.

Memberikan masukan dan laporan kepada Executing Agency, Tim Pengarah dan Tim Teknis.

f.

Melaksanakan mekanisme pelaporan keuangan, penyiapan rencana penyerapan dana.


13

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab CPMU (lanjutan)

g.

Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh auditor yang ditunjuk.

h.

Mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai serta memfasilitasi penyelesaiannya.

i.

dan Mengarahkan organisasi agar mencapai kinerja yang optimal dalam rangka pencapaian sasaran program USDRP.

j.

Mengendalikan kinerja dan kualitas pelaporan pelaksanaan program dan pelaporan PMR ke Bank Dunia.

k.

Melakukan koordinasi dengan CPMO dan CPFO yang terlibat dalam monitoring dan penyerapan keuangan proyek.


14

3.3. CPMO dan CPMU dalam Koordinasi CPMU

Kepala CPMU

CPMO

Pelaksana Harian CPMU

CPFO

Management Supporting Consultant

CPMO

Merupakan bagian organisasi dari Ditjen Cipta Karya yang akan bertanggungjawab untuk melakukan monitoring pengeluaran dana pinjaman dan hibah serta memonitor pelaksanaan proyek.

CPFO

Merupakan bagian organisasi dari Ditjen Cipta Karya yang akan bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal yang terkait dengan aspek pembiayaan proyek.


15

4. Penyiapan dan Pelaksanaan Program


16

4.1. Pelaksanaan UIDP A. Lingkup Kegiatan/ Dukungan UIDP: Mengorganisasikan TA dan pelatihan bagi daerah Membantu Pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan strategi nasional pembanunan perkotaan. Mengidentifikasi dan mendesiminasi program keberhasilan pembangunan perkotaan. Membangun jaringan pertukaran informasi diantara manajer kab/kota. Memberikan bantuan teknis sesuai dengan kebutuhan daerah dalam membangun jaringan informasi.

B. Jenis Kegiatan UIDP:

Manajemen UIDP Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa Pembaruan Pengelolaan Keuangan Pengembangan Kapasitas Generik Pembaruan Partisipasi Publik dan Transparansi dalam pengambilan keputusan


17

4.2. Pelaksanaan Reform Action Plan Dukungan pembaruan dalam UIDP dilakukan dalam bidang: a. Pengadaan Barang dan Jasa; b. Pengelolaan Keuangan; c. Partisipasi Publik dan Transparansi dalam pengambilan keputusan. Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: pembaruan kelembagaan melalui pembentukan Anchor Unit, penyederhanaan regulasi pengadaan di tingkat lokal, perbaikan sistem informasi pengadaan, serta perbaikan sistem pengendalian, audit dan umpan balik mengenai pengadaan. Pembaruan Pengelolaan Keuangan meliputi upaya pembaruan pengembangan kelembagaan dan kerangka regulasi, proses perencanaan penganggaran, implementansi anggaran, dan mekanisme monitoring pelaporan keuangan. Pembaruan Transparansi dan pertisipasi mencakup penyiapan regulasi, peningkatan akses pada dokumen publik, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Penjelasan rinci pembaruan dalam USDRP akan disampaikan dalam sesi tersendiri


18

4.3. Penyiapan dan Pelaksanaan Program Investasi •

Penyusunan PJM dengan melibatkan urban forum (pendekatan partisipatif), yang paling tidak berisi: – – – –

•

Ringkasan strategi pembangunan perkotaan Rencana Investasi 5 tahun (fisik dan non fisik) lengkap dengan volume, biaya, alokasi waktu); dengan tujuan pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan prasarana umum (infastruktur) Rencana Investasi dilengkapi dengan rencana pendanaannya Kondisi dan Perhitungan (proyeksi) keuangan daerah untuk kapasitas meminjam, angka DSCR;

Menerbitkan SK Reform: - SK ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; -

-

Substansi SK adalah adanya komitmen dari kepala daerah untuk melakukan 3 reformasi dasar yaitu : (a) Reformasi partisipasi dan transparansi (b) Reformasi manajemen keuangan daerah (c) reformasi pengadaan barang dan jasa. SK dilampiri rencana tindak operasonalisasi (action plan) terhadap 3 reformasi dasar yang disusun secara partisipatif.

• Sesuai dengan KMK 35/2003, daerah diwajibkan melunasi tunggakannya terlebih dahulu ke Depkeu. • Menyusun Studi Kelayakan (teknis, ekonomi, finansial, sosial, lingkungan, kelembagaan) dan DED. Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

19

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


20

5.1. Cakupan Monitoring dan Evaluasi A. Berdasarkan Tujuan USDRP: Program investasi dari proyek-proyek infrastruktur pembangunan perkotaan. Program reformasi dan pembaruan (rencana tindak/agenda pembaruan, transparansi dan partisipasi, pengelolaan keuangan dan pengadaan). Program pengembangan kapasitas (Yang dilaksanakan oleh UIDP di daerah dalam meningkatkan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pembangunan sektoral dan pengembangan SDM).

B. Berdasarkan Kemajuan Pelaksanaan: Kemajuan perencanaan, pemrograman, penganggaran, alokasi anggaran, dan sumber pembiayaan. Kemajuan proses lelang (penyiapan dokumen lelang, NOL Bank, penetapan pemenang, dan kontrak). Kemajuan pelaksanaan kontrak (mobilisasi, pembebasan lahan, jaminan pelaksanaan, persetujuan design, serah terima pekerjaan, dst).


21

5.2. Supervisi

A. Tingkat Pusat dan Propinsi: Di tingkat pusat dilakukan oleh CPMU, Bank Dunia, dan IMSC minimal 2 kali setahun. Di tingkat propinsi dilakukan oleh PPMU (bila terdapat lebih dari 1 kab/ kota peserta USDRP), minimal 4 kali setahun. Hasil supervisi dimuat dalam laporan komprehensif yang memuat data proyek, rencana dan realisasi fisik, masalah, dan rekomendasi penanganan masalah.

B. Tingkat Kabupaten/Kota: Dilakukan oleh PMU minimal 1 kali sebulan. Hasil supervisi dimuat dalam laporan yang memuat rencana dan realisasi fisik, masalah, dan rekomendasi kepada PIU untuk penanganan masalah.


22

5.3. Jenis Pelaporan

A. JENIS LAPORAN TINGKAT PUSAT:

MER = Monitoring Evaluation Report PR = Progress Report PCR = Project Completion Report PMR = Project Management Report FinS = Laporan Keuangan/ Financial Statement FMR = Financial Management Report AR = Audit Report

B. JENIS LAPORAN TINGKAT KAB/KOTA: PR = Progress Report FMR = Financial Management Report AR = Audit Report


23

5.4. Sistem Pelaporan

Executing Agency y PR y PCR y PMR

Inter-Ministrial Steering Committee y y y y

PR PCR PMR MER

y Fin S y FMR y AR

Bank Dunia (WB) y y y y

PR PCR PMR MER

y Fin S y FMR y AR

CPMU y PR y FMR y AR

PPMU* y PR y FMR y AR

PMU KOTA/KAB.

y PR

PIU KOTA/KAB.


24

5.5. Waktu Penyampaian Pelaporan Pelaporan Dari

PIU

Ke

PMU

Jenis Laporan dan Tenggat Penyerahan MER

-

PR

Tanggal 10 setiap bulan berikutnya

PCR

FinS

FMR

-

Setiap Tanggal 1 bulan Mei, Aug, Nov setiap tahun yang bersangkutan, dan 1 Februari tahun berikutnya

-

-


Penyelesaian USDRP I

Setiap Tanggal 20 bulan April, July, Oktober setiap tahun yang bersangkutan, dan Januari tahun berikutnya

-

-



Setiap Tanggal 30 Juni tahun berikutnya untuk tahun anggaran yang bersangkutan


30 Juni untuk tahun anggaran yang bersangkutan



Setiap Tanggal 30 Juni tahun berikutnya untuk tahun anggaran yang bersangkutan


30 Juni untuk tahun anggaran yang bersangkutan

-

PMR

-

CPMU -

PMU


-

PPMU

ExA

CPMU

IMSC

WB

-

15 March dan 15 Oktober Setiap tahunnya

15 April dan 15 November Setiap tahunnya





AR

15 April untuk tahun anggaran yang bersangkutan

-

25

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Keuangan Republik Indonesia

The World Bank

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Terima kasih atas perhatiannya


26

STRUKTUR PENGELOLAAN PROYEK OLEH CPMU, MONITORING DAN PELAPORAN

Recommend Documents