BAB 3. Kesimpulan dan Rekomendasi. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

BAB 3

Kesimpulan dan Rekomendasi

Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

57

4.1 Kesimpulan Workshop ini telah berhasil merumuskan strategi pengelolaan PSP secara berkelanjutan, terciptanya persamaan persepsi tentang peran dan tanggung jawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.

4.2 Rekomendasi 1. Perlu ada pengenalan/sosialisasi lebih lanjut mengenai PSP dan signifikansinya bagi daerah 2. Pihak yang menjadi lead atau yang bertanggung jawab sebagai koordinator atas pengelolaan PSP adalah Bappeda dan BPKH 3. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan PSP perlu didukung dengan Komitmen semua pihak, Kebijakan pemerintah (pusat), Sosialisasi dan pelatihan, PSP dijadikan sebagai pelengkap sertifikasi para pemegang ijin dan Penambahan jumlah PSP 4. Perlu ditetapkan kebijakan dari pusat untuk membuat sistem monitoring & pelaporan PSP yang akan dikoordinasikan oleh pihak penanggung jawab (Bappeda & BPKH) 5. Sistem pendanaan PSP di masa yang akan datang dapat didanai dari: a. Pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan (APBN & APBD) b. Pihak swasta sebagai kewajiban internal c. Bantuan asing dapat diupayakan melalui akuntabilitas dan transparasi yang jelas 6. Koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan RAD GRK dan SRAP REDD+ yang masih lemah perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi antar pokja menjadi pokja lintas sektoral yang saling mengisi dan mudah di akses. 7. Perlu dikumpulkan data dan informasi setiap tipe ekologi, citra resolusi sangat tinggi, data lingkungan/biofisik untuk mendukung kelengkapan data terkait penyusunan RAD- GRK 8. Perlu dilakukan training dalam rangka monitoring karbon hutan 9. Perlunya clearing data peta Provinsi Sulawesi Utara 10. Aktor yang terlibat dalam monitoring Karbon Hutan: a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota


59

b. UPT Kemenhut: BKSDA, Taman Nasional, BPKH, BPK Manado c. Akademisi d. Para Pemegang Ijin IUPHHK 11. Koordinator pelaksanaan monitoring karbon hutan di Provinsi Sulawesi Utara adalah BAPPEDA 12. Draft SK monitoring karbon hutan akan dibuat oleh Dinas Kehutanan dan di koordinasikan dengan BAPPEDA dan pihak terkait.

60

Kesimpulan dan Rekomendasi

Lampiran

Lampiran 1. Agenda Kegiatan AGENDA KEGIATAN LOKAKARYA STRATEGI MONITORING PSP DI TINGKAT PROVINSI MANADO, 20-21 AGUSTUS 2013 Waktu

Agenda

Pembicara

Penanggungjawab

Hari I: 20 Agustus 2013 07.30 – 08.00

Registrasi

Panitia

08.00 – 09.00

Acara Pembukaan } Doa } Arahan dan Sambutan

Panitia

} Keynote Speech

} Pengantar Penyeleggara Pengantar Kapuspijak } Sambutan Dishut

BPK Manado Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi Kapuspijak Dinas Kehutanan

09.00 – 12.00

Sesi 1: Strategi Monitoring PSP untuk mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi

09.00 – 10.00

Presentasi: 1. Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2. Overview dan Lessons Learned Pembangunan PSP FCPF tahun 2012

Ir. Royke O. Roring, M.Si, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

Moderator: Dr. John Tasirin Notulis: Galih Kartikasari, S.Hut.M.Sc., Ratna Widyaningsih, S.Kom

Mega Lugina, S.Hut., M.For. Sc

3. Program dan Kegiatan Daerah Dr. Ir. Mahfudz, MP. untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : Pengalaman Pembangunan PSP dan Rencana Pengelolaan PSP pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara 4. Konsep dan metode sistem Dr. I Wayan S. Dharmawan MRV dalam REDD+ 10.00 – 10.30

Diskusi

10.30 – 12.00

Sesi 2: Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang terintegrasi dan partisipatif di Provinsi

10.30 – 11.30

Presentasi: 1. Integrasi National Forest Dr. Ernawati, Direktorat Inventory (NFI) ke dalam Sistem IPSDH, Ditjen Planologi Monitoring Karbon Hutan yang akan dibangun di Daerah

Moderator: Ir. Achmad Pribadi, M.Sc Notulis: Leni Wulandari, S.Hut., Elisda Damayanti, S.Hut.


63

Waktu

Agenda

Pembicara

2. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta perannya terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di Tingkat Provinsi

Dr. Haruni Krisnawati

3. Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP lain di Provinsi Sulawesi Utara

Ir. Sipayung, BPKH Wilayah VI Manado

Penanggungjawab

4. Peran dan Tanggung Jawab para Dr. John Tasirin Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan 11.30 – 12.15

Diskusi

12.15 – 12.20

Pembentukan kelompok FGD dan briefing untuk hari ke-2

12.20 – 13.30

ISHOMA

Panitia

13.30 – 15.30

FGD Kelompok 1: Strategi Pengelolaan PSP di Tingkat Provinsi

Fasilitator Kelompok 1: Dr. Martina Langi Notulis: Galih Kartikasari, S.Hut.M.Sc., Ratna Widyaningsih, S.Kom.

Kelompok 2: Rancangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi

Fasilitator Kelompok 2: Dr. I Wayan Susi Dharmawan Notulis: Bayu Subekti, SIP., M.Hum, Leni Wulandari, S.Hut.

15.30 – 15.45

Coffee Break

15.45 – 16.45

Sidang Pleno

Moderator: Ir. Achmad Pribadi, M.Sc.

16.45 – 17.00

Perumusan Hasil Lokakarya

Ir. Retno Maryani, M.Sc Bayu Subekti, SIP., M.Hum

Hari II: 21 Agustus 2013 08.00 – 08.30

Berkumpul di depan hotel dan Persiapan

08.30 – 10.00

Perjalanan menuju PSP

10.00 – 12.00

Peninjauan PSP dan Kegiatan Penanaman

12.00 – 13.00

ISHOMA

13.00 – 13.30

Penutupan

13.30 – 14.30

Perjalanan Kembali Ke Manado

64

Agenda Kegiatan

Panitia

Lampiran 2. Presentasi

1. Strategi dan kebijakan provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai target penurunan emisi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK MENCAPAI TARGET PENURUNAN EMISI : Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) OLEH : IR. ROYKE O. RORING, MSi

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA

1

MANADO, 20 AGUSTUS 2013

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 1.

2.

Wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global/ emisi GRK secara sukarela Æ Komitmen Presiden RI dalam G20 Meeting (Pittsburg, September 2009) ¾ 26% Æ unilateral/upaya sendiri ¾ 41% Æ Upaya sendiri dan dukungan internasional RAN-GRK: Pendekatan ganda guna mengalokasikan upaya-upaya mitigasi

Sektoral

Regional

Pertanian; Kehutanan Lahan Gambut; Energi dan Transportasi; Industri, Limbah; Kegiatan pendukung lainnya

Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD –GRK)

2


65

3

Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

26%

26+15=41%

Upaya sendiri

Upaya Sendiri dan Dukungan internasional

PERPRES 61/2011 TTG RAN GRK INPRES 71/2012 TTG IVENTARISASAI GRK SEB MENDAGRI BAPPENAS KEMEN LH

3

PERAN PEMERINTAH

Pemerintah (*RYHUQPHQW) PUSAT

DAERAH

Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional Melalui

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing 4

66

Presentasi

3

PERAN PROVINSI KE KAB/KOTA

KAB/KOTA DI WIL.NYA

PROVINSI PERAN PROVINSI PHQJRRUGLQDVLNDQ

3HQ\HOHQJJDUDDQ XUXVDQ SHPHULQWDKDQ GDHUDK .HWHQWXDQ 331RWDKXQ 33*XE VEJ ZDNLO SHP SXVDW 5

KETERKAITAN ATURAN DG PENURUNAN EMISI GRK

UU No.26 Thn 2006 TTG PR

UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan Daerah)

UU No. 32 Thn 2009 (PPLH) PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan)

UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN

UU No. 41 Thn 2009 TTG PLP2B

Lampiran PP

PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD)

PERPRES No. 61 Thn 2011 TTG RAN GRK

SUBSTANSI PENURUNAN EMISI GRK

SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait

Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI

6


67

Hubungan kebijakan Pemerintah dengan Pemda dalam pencapaian penurunan EGRK

Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Daerah (UU No. 32 tahun 2004)

PERPRES 61/11 TTG GRK

GUBERNUR Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) (PP No. 38 Tahun 2007 )

Organisasi Daerah (PP No. 41 tahun 2007)

7

Tim Koord.Penyusun RAD-GRK P. Jawab : Gubernur Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Kepala Bappeda Anggota : Kepala SKPD tergabung dalam Pokja-pokja

RAD – GRK (Peraturan Gubernur Nomor: 56 Tahun 2012)

Tahapan Perencanaan Daerah Permendagri No.54 / 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 / 2008 (RKPD/RPJMD/RENSTRA SKPD)

ISSUE PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI URUSAN WAJIB URUSAN

U R U S A N B E R S A M A

LINGKUNGAN HIDUP(PERUBAHAN IKLIM) UU No.32 TAHUN 2004

MENJADI URUSAN WAJIB DAERAH PP No.38 / 2007 : PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERPRES 61 / 2011

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PP No.41 / 2007

PERENCANAAN DAERAH PP No.8 / 2008 PERMENDAGRI No.54 / 2010: RKPD/RPJMD/RENSTRA SKPD

APBN : DAK-LH Luar Negeri Masyarakat/ Swasta

8

68

PRESIDEN KOMITMEN INTERNASIONAL RAN – GRK

Presentasi

PERGUB RAD-GRK

GUBERNUR

APBD BUPATI / WALIKOTA

Stakeholder lainnya

RAD-GRK DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) RPJPN

APBN

RPJMN

RAN-GRK

RAD -GRK

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

APBD

9

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULUT DALAM RANGKA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA. PERATURAN GUBERNUR NOMOR. 56 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROV. SULUT 10


69

I. SEKTOR KEHUTANAN 1. Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Spasial

11

12

70

2. Penataan Ruang untuk kejelasan dan kepastian wil;ayah berbasis spasial 3.Memperbaiki kriteria dan standard pengelolaan hutan lestari 4. Penguatan kelembagaan KPH agar bisa secara operasional sampai pada tingkat tapak. 5. Memasukkan aturan-aturan lokal (aturan adat) dalam kebijakan daerah. 6. POKJA sebagai Forum Koordinasi dan bukan eksekutor, yang akan memberikan rekomendasi dan menggerakkan para pihak di daerah.

II. SEKTOR TRANSPORTASI YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2013 INI, SBB : 1. PELATIHAN SMART DRIVING SEBESAR 0,003 CO2eg 2. PENGEMBANGAN BUS RAPID TRANSIT (BRT)/TRANS KAWANUA SEBESAR 0,029 CO2eg 3. ANDALALIN (ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS) SEBESAR 0,082 CO2eg. 4. ATCS SEBESAR 0,066 CO2eg 5. AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN (AKUT) SEBESAR 0,003 CO2eg. 7. PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN JALAN SEBESAR 0,002 CO2eg. 8. PEREMAJAAN ARMADA ANGKUTAN UMUM 0,021 CO2eg TAHUN 2016.

Presentasi

III. SEKTOR ENERGI KEGIATAN AKSI MITIGASI DILAKUKAN DENGAN PEMNFAATAN ENERGI TERBARUKAN (OFF GRID) DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SOLAR HOME SYSTEM (PLTS SHS) DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PENERANGAN JALAN UMUM (PLTS PJU). DARI PROPGRAM DAN KEGIATAN TERSEBUT, PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA YANG BERHASIL DICAPAI PADA TAHUN 2011 ADALAH SEBESAR 54,24 TON CO2e DAN PADA TAHUN 2012 ADALAH SEBESAR 84,58 TON CO2e. 13

IV. SEKTOR LIMBAH

Program Mitigasi yang dilakukan dalam menurunkan emisi GRK dari sektor limbah : 1. Minimasi Sampah dengan cara penambahan jumlah TPST 2. Rehabilitasi TPA 3. Penggunaan Jamban Septic Tank dan IPAL Komunal 14


71

KEMAJUAN RAD SULAWESI UTARA SEKTOR LIMBAH

SK GUB. TTNG POKJA RAD GRK SULUT PERSIAPAN PELATIHAN INVENTARISASI RAD GRK SULAWESI UTARA MELIBATKAN KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI TERKAIT PROVINSI PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA MENGGUNAKAN WORKSHEET / EXCEL MENDAPATKAN DATA BAU SEKTOR LIMBAH PENYUSUNAN MITIGASI EMISI GRK

KATA AKHIR y KEBERHASILAN PENURUNAN GRK SANGAT TERGANTUNG

DARI KEPASTIAN PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMDA, DPRD MAUPUN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDANAANNYA. y PENGUATAN TIM KOORDINASI DI TK PROPINSI SEBAIKNYA DITUNJANG DG KEBERADAAN TIM KOORDINASI DI TK KAB/KOTA. y RENCANA TARGET CAPAIAN PENURUNAN GRKD TERINTGRASI KEDALAM DOKRENDA. y PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA UMUM MAUPUN TEKNIS DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG DAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA. 16

72

Presentasi

17

2. Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012

OVERVIEW DAN LESSONS LEARNED DARI PEMBANGUNAN PSP UNTUK MONITORING KARBON HUTAN PADA KEGIATAN FCPF TAHUN 2012

Disampaikan pada Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi Manado, 20-21 Agustus 2013

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


73

LATAR BELAKANG

Perubahan iklim Æ berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis ketiga di dunia Æ berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon. Total emisi Indonesia pada tahun 2006: 1,79 Gt CO2e (termasuk akibat perubahan tutupan lahan dan kebakaran lahan gambut). Lebih dari 60% emisi di Indonesia berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut (SNC, 2010). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Perpres No. 61/2011 tentang RAN GRK mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD GRK. Pentingnya informasi cadangan karbon lokal dalam penyusunan RAD GRK.

LATAR BELAKANG MENGAPA BIOMASA HUTAN SANGAT RELEVAN DGN ISU PERUBAHAN IKLIM ? FOTOSINTESIS

FOTOSINTAT PENYUSUN BIOMASSA SNI 7724 Penggunaan beberapa metodologi untuk pendugaan cadangan karbon hutan (VCS, IPCC GL 2006 dan lain-lain)

74

Presentasi

PENDUGAAN CO2

LATAR BELAKANG y The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) adalah program yang didanai oleh 18 lembaga donor dan dikoordinasikan oleh World Bank. y FCPF menyusun suatu kerangka dan proses persiapan REDD+ yang dapat membantu negara-negara partisipan FCPF dalam melakukan persiapan REDD+ y Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+, perhitungan cadangan karbon harus berdasarkan tingkat kerincian yang tinggi untuk meningkatkan akurasi perhitungan. y Pembangunan Petak Ukur WĞƌŵĂŶĞŶͬWĞƌŵĂŶĞŶƚ ^ĂŵƉůŝŶŐ WůŽƚƐ ;PSPs) -- > mengembangkan data cadangan karbon lokal -- > meningkatkan kualitas data regional dan nasional dalam rangka mendukung sistem MRV dalam perhitungan karbon dan emisi.

TUJUAN Membangun PSP di berbagai tipe hutan di tingkat provinsi. Membangun database cadangan karbon untuk setiap tipe hutan di tingkat provinsi. Melakukan monitoring cadangan karbon hutan di tingkat provinsi.


75

OUTPUT Terbangunnya PSP untuk monitoring cadangan karbon di tingkat provinsi. Tersedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 ĐĂƌďŽŶƉŽŽůƐ(AGB, BGB, serasah, nekromas, tanah) di tingkat provinsi.

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI PSP (1) keamanan (2) aksesibilitas (3) keterwakilan (4) keberlanjutan (5) status kawasan

76

Presentasi

LOKASI PEMBANGUNAN PSP FCPF 1. SUMATERA BARAT

3. SULAWESI UTARA

5. MALUKU

2. SUMATERA SELATAN

4. NTB

JUMLAH DAN TIPE LOKASI PSP (2012) SUMATERA BARAT

ͻ ϭϱW^W ͻ ,ƚ͘ƐĞŬƵŶĚĞƌ͕ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ƐĞŵĂŬďĞůƵŬĂƌ͘

SUMATERA SELATAN

ͻ ϭϮW^W ͻ ,ƵƚĂŶĂůĂŵƉƌŝŵĞƌ͕ƐĞŬƵŶĚĞƌ͕ŚƵƚĂŶƌĂŬǇĂƚ͕ ŚƵƚĂŶŐĂŵďƵƚƐĞŬƵŶĚĞƌ͘

SULAWESI UTARA

ͻ ϮϮW^W ͻ ,ƵƚĂŶƉĂŶƚĂŝ͕Śƚ͘ĚĂƚ͘ƚŝŶŐŐŝ͕Śƚ͘ĚĂƚ͘ƌĞŶĚĂŚ͕Śƚ͘ ůƵŵƵƚ͘

NTB

ͻ ϯϯW^W ͻ ,<ŵ͕<,d<ĚĂŶŚƵƚĂŶŵĂŶŐƌŽǀĞ͘

MALUKU

ͻ ϭϮW^W ͻ,ƵƚĂŶĂůĂŵƉƌŝŵĞƌĚĂŶƐĞŬƵŶĚĞƌ͘


77

METODE Stratifikasi Lapangan Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) Pengukuran biomasa 5 pool karbon : 1. Permukaan atas tanah 2. Permukaan bawah tanah 3. Serasah dan Tumbuhan bawah 4. Tanah 5. Kayu mati (nekromas)

20 m

Pembangunan Plot Ukur untuk Inventarisasi Pohon dan Destructive Sampling untuk Beberapa Pohon Terpilih

10 m 20 m 5m 2m 1 m 2 m5 m

10 m

1m

1 m x 1 m = serasah, tumbuhan bawah 2 m x 2 m = semai (DBH < 2,5 cm) 5 m x 5 m = pancang (DBH 2,5 – 9,9 cm) 10 m x 10 m = tiang (DBH 10,0 – 19,9 cm) 20 m x 20 m = pohon (DBH 20,0 cm) = tutupan tajuk yang diukur = garis transek untuk pengukuran kayu mati

20 m

50 m

10 m 20 m 5m 2m 1 m 2 m5 m

10 m

1m

20 m

50 m

10 m 20 m 5m 2m 1 m 2 m5 m 1m

78

Presentasi

10 m

HASIL PEMBANGUNAN PSP SUMATERA BARAT Hutan Nagari Simancuang, Kab. Solok Selatan

SUMATERA BARAT

C stock (tC/ha) 21,26 85,69

Hutan Sekunder muda

198,08

95,59

Hutan Sekunder 1200 mdpl Hutan Sekunder 800 mdpl

139,34

Agroforestri kayu manis Semak belukar/kebun tradisional


79

HASIL PEMBANGUNAN PSP SULAWESI UTARA CA Tangkoko-Dua Saudara, KPHP Poigar dan HL Gunung Tumpa

SULAWESI UTARA C stock (tC/ha) 142,72

120,83

Hutan pantai Hutan Dataran Rendah

135,94

153,38

Hutan Pegunungan Hutan Lumut

80

Presentasi

HASIL PEMBANGUNAN PSP NUSA TENGGARA BARAT HKm Santong, Kab. Lombok Utara; KHDTK Rarung, Kab. Lombok Tengah; dan hutan mangrove di Jerowaru, Kab. Lombok Timur

NUSA TENGGARA BARAT

Cadangan Karbon di HKm Santong

Cadangan Karbon di hutan mangrove Jerowaru


81

HASIL PEMBANGUNAN PSP MALUKU KPHP Unit IV Kab. Seram Bagian Barat dan KPHL Unit XIV Kota Ambon

MALUKU C stock (tC/ha) 251,806

224,941 185,013

455,573

82

Presentasi

Hutan Primer P. Seram Hutan Sekunder P. Seram Hutan Primer Ambon Hutan Sekunder Ambon

HASIL PEMBANGUNAN PSP SUMATERA SELATAN Kota Pagar Alam, Kab. Empat Lawang, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin dan PT REKI

SUMATERA SELATAN

Hasil perhitungan yang dilaporkan BELUM SELESAI dan masih merupakan hasil dalam bentuk berat basah biomassa. Masih perlu menyelesaikan perhitungan biomassa kering dan cadangan karbon dari kelima pool karbon


83

MONITORING PSP Monitoring PSP tahun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013. Untuk tahun-tahun berikutnya monitoring PSP diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengukuran karbon hutan (Dinas Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan, Perguruan Tinggi, BPKH, dll.). Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015) dilakukan setiap 3 tahun sekali. Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada para pihak terkait dan Puspijak.

SARAN Perlu adanya pelatihan tentang pengukuran biomasa hutan di tingkat masyarakat. Perlu dilakukan monitoring cadangan karbon hutan secara periodik. Perlu melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitarnya. Perlu membangun PSP di kawasan yang belum terwakili ekosistemnya.

84

Presentasi

TANTANGAN Strategi pengelolaan PSP FCPF pasca 2014. Pembiayaan kegiatan monitoring PSP FCPF. pasca 2014 -- > komitmen pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran. Rancangan sistem pemantauan karbon hutan FCPF. Harmonisasi sistem pemantauan karbon hutan FCPF dengan tools-tools lain terkait dengan carbon accounting.

TERIMAKASIH


85

SISTEMATIKA PELAPORAN

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan

SISTEMATIKA PELAPORAN BAB 2. METODOLOGI BAB 3. KONDISI UMUM PSP A. Deskripsi lokasi dan spesifikasi PSP B. Aksesibilitas dan keamanan C. Tipe ekosistem D. Status kawasan dan kepemilikan E. Kondisi sosekbud masyarakat F. Keberlanjutan Pengelolaan PSP BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ¾ Persamaan alometrik lokal

86

Presentasi

SISTEMATIKA PELAPORAN BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Perhitungan Biomassa Atas Permukaan B. Perhitungan Biomassa Bawah Permukaan (Nisbah Pucuk Akar) C. Perhitungan Serasah D. Perhitungan Nekromas E. Perhitungan Karbon Organik Tanah F. Perhitungan Total Biomassa BAB 5. PENUTUP

DATABASE PSP : Biomasa atas permukaan


87

DATABASE PSP :Biomasa bawah permukaan

DATABASE PSP : Biomasa Nekromas

88

Presentasi

DATABASE PSP : Biomasa Serasah

DATABASE PSP : Biomasa Tanah


89

DATABASE PSP : Cadangan karbon 5 pool karbon

3. Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi

PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH UNTUK MENCAPAI TARGET PENURUNAN EMISI PENGALAMAN PEMBANGUNAN PERMANENT SAMPLING PLOT (PSP) DAN RENCANA PENGELOLAAN PSP PASCA 2014 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh : Balai Penelitian Kehutanan Manado

90

Presentasi

LATAR BELAKANG ͻ ŝƚũĞŶWůĂŶŽůŽŐŝ<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ<ĞŚƵƚĂŶĂŶ ƉĂĚĂƚĂŚƵŶϮϬϭϬƚĞůĂŚŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ dŝŶŐŬĂƚŵŝƐŝZĞĨĞƌĞŶƐŝ;ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ŵŝƐƐŝŽŶ>ĞǀĞů͕Z>Ϳ͕ ͻ ^ƵůĂǁĞƐŝhƚĂƌĂďĞƌĂĚĂƉĂĚĂƵƌƵƚĂŶŬĞͲϮϲ ĚĂƌŝϯϯƉƌŽǀŝŶƐŝĚŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘ ͻ ^ƵůĂǁĞƐŝhƚĂƌĂĚĂƉĂƚďĞƌŬŽŶƚƌŝďƵƐŝĚĂůĂŵ ƉĞŶƵƌƵŶĂŶĞŵŝƐŝƐĞďĞƐĂƌϬ͕ϰϲйĂƚĂƵ ϭϴ͘ϴϵϮ͘ϮϭϲdŽŶKϮĞĚĂƌŝƚŽƚĂůƚĂƌŐĞƚ ƉĞŶƵƌƵŶĂŶĞŵŝƐŝ/ŶĚŽŶĞƐŝĂƐĂŵƉĂŝƚĂŚƵŶ ϮϬϮϬŵĞůĂůƵŝƐŬĞŶĂƌŝŽƵƐŝŶĞƐƐƐhƐƵĂů ĂƚĂƵƚĂŶƉĂĂĚĂƌĞŶĐĂŶĂĂŬƐŝ͘ ͻ WĞƌŵĂƐĂůĂŚŶdĞŬĂŶĂŶƚĞƌŚĂĚĂƉŚƵƚĂŶ ŵĂƐŝŚƚŝŶŐŐŝĚĂŶůĂŚĂŶŬƌŝƚŝƐŵĂƐŝŚĐƵŬƵƉ ůƵĂƐ

PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH UNTUK PENURUNAN EMISI

Pemantapan kawasan konservasi dan Lindung Pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat maupun kegiatan rehabilitasi hutan Menekan laju perusakan hutan dan pengurangan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan (ecotourism and environmental services), Pengembangan usaha skala kecil (small scale enterprise). Pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro di kawasan penyangga dan desa terpencil.


91

3HPDQWDSDQ.DZDVDQ.RQVHUYDVL

.HEHUVDPDDQGDODPSHQJDPDQDQKXWDQ

3HQJHPEDQJDQ+XWDQ7DQDPDQGDQ%LPELQJDQ7HNQLV

(NRWXULVPHGDQLQVHQWLI PLNURKLGURHQHUJL

PEMBANGUNAN PERMANENT SAMPLING PLOT (PSP) 7XMXDQPHQGXNXQJVLVWHP penghitungan dan pelaporan karbon beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable) = Stok Karbon Hutan di Provinsi Sulawesi Utara .HUMDVDPDDQWDUD3XVOLWEDQJ 3HUXEDKDQ,NOLPGDQ.HELMDNDQ dengan Balai Penelitian Kehutanan Manado, dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility )&3)

92

Presentasi

LOKASI PERMANENT SAMPLING PLOT HL Gunung Tumpa CA TangkokoDua Saudara

KPHP Poigar

Lokasi, tipe ekosistem hutan dan jumlah plot No 1.

2.

3.

Lokasi KPHP Poigar

CA Tangkoko-Dua Saudara

HL Gunung Tumpa

Ekosistem Hutan

Jumlah Plot

Hutan Dataran Rendah

3

Hutan Pegunungan

3

Hutan Pantai

3


3

Hutan Pegunungan

3

Hutan Lumut

3


4

Total

22


93

Komponen biomasa yang diukur:

Acuan Pembuatan PSP

ͻ Ê/ϳϳϮϰ͗ϮϬϭϭƚĞŶƚĂŶŐ biomasa atas “Pengukuran dan permukaan (pohon, Penghitungan Cadangan tiang, pancang, semai, Karbon – Pengukuran tumbuhan bawah) Lapangan untuk biomasa bawah Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground permukaan (akar) Based Forest Carbon serasah Accounting)” nekromasa (kayu mati)

TAHAPAN KEGIATAN DI LAPANGAN

Pengangkutan patok

Patok yang sudah terpasang

Pengukuran dimensi nekromasa

94

Presentasi

Pengukuran tinggi pohon

Pengukuran diameter pohon

Tanda diameter dan tagging nomor pohon

Pengambilan contoh serasah

Pengukuran tumbuhan bawah

Papan plot

Penimbangan contoh serasah

Pengeringan contoh

Hasil Rekapitulasi Total Biomasa Lokasi dan Tipe Hutan

Atas permukaan* I. CA Tangkoko-Dua Saudara Hutan Pantai 159.20 Hutan Dataran 149.29 Rendah Hutan Dataran 159.27 Tinggi Hutan Lumut 159.09 II. KPHP Poigar Hutan Dataran 150.45 Rendah Hutan Dataran 180.72 Tinggi III. HL Gunung Tumpa Hutan Dataran 344.44 Rendah

Komponen Biomasa Bawah Nekromasa permukaan*

Serasah

Total Biomasa (ton/ha)

58.91

0.094

3.90

222.10

55.24

8.54

5.72

218.79

58.93

7.23

3.48

228.92

58.86

4.44

7.58

229.97

55.66

0.027

5.14

211.27

66.87

0.134

4.00

251.72

127.44

0.0031

3.22

475.10

Keterangan: menggunakan persamaan dari Badan Litbang Kehutanan Total dry weight=0,1728(DBH)2,2234


95

Biomassa tiap lokasi ton/Ha 475.1

B i o m a s s a (to n )

500 400 300

224.1

231.4

CA Tangkoko Dua Saudara

KPHP Poigar

200 100 0 HL Gunung Tumpa

Lokasi

Konversi Biomasa

96

CA Tangkoko 386.2 Dua Saudara

224.1

105.3

231.4

108.8

475.1

223.3

398.8 KPH Poigar HL Gunung 818.8 Tumpa

310.2

145.8

534.6 Rata-rata

Biomasa (ton/ha)

Carbon (ton/ha)

Presentasi

CO2 (ton/ha)

Biomasa pertipe hutan (ton/ha) 350 300 250 200 biomasa 150 100 50 0

301.7 240.3

222.1

Hutan Pantai


230

Hutan Hutan Lumut Dataran Tinggi

Biomasa perkomponen (ton/ha) 200

186.1

150 biomasa 100

68.8

50 2.9

4.7

nekromasa

serasah

0 Atas permukaan

Bawah permukaan


97

Biom asa perkom ponen (%) serasah 2% nekromasa 1% Baw ah permukaan 26%

Atas permukaan 71%

Rencana Pasca 2014 Melakukan Pengukuran Meningkatkan pada PSP yang sudah koordinasi dengan para dibangun secara berkala pihak (BPKH, Biro SDA, Dishut, BLH, dan Pengelolaan dan masyarakat) Pemantauan Plot bersama pengelola dan Pertemuan hasil Masyarakat monitoring secara periodik bersama para pihak

98

Presentasi

PENYIAPAN BIBIT TANAMAN UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN (kerjasama BP DAS dan BPK Manado)

SARI TAULADAN MENANAM


99

Menanam untuk dunia dan kehidupan

GEMASTA CEMPABON Sebuah Gerakan Untuk Menanam jenis Jabon dan Cempaka yang merupakan salah satu jenis andalan Propinsi Sulawesi Utara Dicanangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulut Pada Hari Bhakti Rimbawan ke 29 (28-3-2012) Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lahan kritis, penyediaan bahan baku kayu, peningkatan kesejahteraan mayarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan

100

Presentasi

PARTISIPASI MENANAM PENGUSAHA JEPANG

Kios Informasi Kehutanan di BPK Manado Untuk Masyarakat dan Petani


101

Kesimpulan Rata-rata total biomasa per ekosistem: hutan pantai sebesar 222,10 ton/ha, hutan dataran rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebesar 240,32 ton/ha, hutan lumut sebesar 229,97 ton/ha Kendala dan tantangan lebih banyak terkait kondisi lapangan Pemantauan biomasa dalam plot pengukuran perlu dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perubahan biomasa berdasarkan hasil pengukuran awal Pengelolaan dan pemantauan plot melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitar

TERIMA KASIH

Marilah kita selamatkan bumi kita dengan meningkatkan peran kehutanan dalam mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik

102

Presentasi

4. Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+

KONSEP DAN METODE SISTEM MRV DALAM REDD+

Disampaikan pada acara Lokakarya Strategi Monitoring PSP Di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara 20 Agustus 2013

I WAYAN SUSI DHARMAWAN Email: [email protected] (Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan)

PENDAHULUAN KONSEP MRV METODE SISTEM MRV CONTOH REGULASI TERKAIT SISTEM MRV


103

PENDAHULUAN M (Monitoring), R (Reporting), V (Verification)

Transparan, konsisten, komparabel, lengkap dan akurat

Salah satu komponen penting pelaksanaan REDD+

BALI ACTION PLAN (1 b ii) Melakukan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) oleh negara berkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh alih teknologi, pendanaan dan pembangunan kapasitas yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi Kebijakan Nasional Target nasional untuk menurunkan emisi 26% di bawah emisi baseline pada tahun 2020, yang telah dinyatakan oleh Presiden RI. UU32/2009, berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ~ Pemerintah wajib mengorganisir inventarisasi nasional Perpres tentang RAN-GRK Inventarisasi GRK Nasional

104

Presentasi

dan

Penyelenggaraan

Apa yang harus dilakukan Indonesia??

AKSI MITIGASI YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA NONANNEX I,TERMASUK LAPORAN INVENTORI GRK HARUS DIKOMUNIKASIKAN MELALUI LAPORAN NASIONAL (NATIONAL COMMUNICATION), SETIAP 2 TAHUN SEKALI BERDASARKAN KEPUTUSAN COP

AKSI PENGURANGAN EMISI SUATU NEGARA HARUS: MEASURABLE (DAPAT DIUKUR), REPORTABLE (DILAPORKAN SECARA TRANSPARAN) DAN VERIFIABLE (DAPAT DIVERIFIKASI)

ARAHAN PRESIDEN: INDONESIA HARUS SIAP DENGAN MRV SESUAI STANDAR INTERNASIONAL

KONSEP MRV Proses koleksi data, penyediaan data dasar. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari Monitodeteksi dengan remote sensing ring

Reporting

Verification

Proses pelaporan secara formal hasil penilaian kepada UNFCCC (format sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh IPCC Guidelines and GPG). Proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil.


105

Monitoring

Reporting

Verification

POHON

KAYU MATI

TUMBUHAN BAWAH

POOL KARBON

SERASAH DAN TANAH

106

Presentasi

AKAR POHON

Kategorisasi Penggunaan Lahan Menurut IPCC Hutan Primer LK Hutan Primer Gambut Hutan Primer Mangrove

Lahan Hutan (Forest Land)

Hutan Skunder LK Hutan Skunder Gambut Hutan Skunder Mangrove

Terdegradasi Berat Terdegradasi Sedang Terdegradasi Ringan

HTI lahan Kering (LK) HTI Lahan Gambut

Lahan Pertanian (Crop land) Lahan Semak/Alang2 (Grassland) Lahan Basah (Wetland) Lahan Pemukiman (Settelement) Lahan Lainnya (Other Lands)

Pertanian semusim LK Pertanian semusim Gambut

Sawah Pertanian campuran

Tanaman tahunan LK Tanaman tahunan gambut

Agroforestri Multitrata Monokultur

Semak Belukar Belukar rawa gambut Padang alang-alang Danau, badan air sungai, rawa, dam

Kolam ikan, Embung kecil

HTI Jati HTI Sengon HTI Lainnya

AF berbasis karet AF berbasis Damar AF berbasis buah2an Kebun Sawit Kebun Karet Kebun Kopi Kebun Coklat Kebun Teh

Pemukiman, perumahan,^ĂŵƉĂŝƉĂĚĂƚŝŶŐŬĂƚĂƉĂŬŝƚĂĚĂƉĂƚŵĞŶŐƵŬƵƌ perkampungan

Padang pasir Bebatuan Lahan kosong

ƉĞƌƵďĂŚĂŶůƵĂƐĂŶƚĂƌŬĂƚĞŐŽƌŝůĂŚĂŶĚĂŶ ƉĞŶŐƵŬƵƌĂŶƐƚŽŬŬĂƌďŽŶ͕ĨĂŬƚŽƌĞŵŝƐŝĚĂŶƐĞƌĂƉĂŶ ŽůĞŚďĞƌďĂŐĂŝũĞŶŝƐƚƵƚƵƉĂŶůĂŚĂŶƉĂĚĂďĞƌďĂŐĂŝ dĞƌŵĂƐƵŬƉĞŶŐƵŬƵƌĂŶĚĂŶƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ ƐŝƐƚĞŵƉĞŶŐĞůŽůĂĂŶŚƵƚĂŶĚĂŶůĂŚĂŶ;ƉĞŵƵƉƵŬĂŶ͕ ƐŝƐƚĞŵƉĞŶŐĞůŽůĂĂŶůĂŚĂŶΘŚƵƚĂŶ ƉĞŶŐŽůĂĂŶĂŝƌŝƌŝŐĂƐŝ͕ƉŽůĂƚĂŶĂŵ͕ůŝŵŝŶŐ͕ ƉĞŵďƵŬĂĂŶůĂŚĂŶĚůůͿ͍͍͍

Penghitungan secara nasional dengan implementasi di sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen dengan penggabungan) Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

107

Contoh tabulasi format pelaporan hasil perhitungan emisi dengan menggunakan IPCC GL 2006 dari kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF) untuk lahan hutan dan lahan pertanian

Verifikasi

108

Untuk memastikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu.

Dasar penetapan referensi emisi level (REL).

Metode pengukuran yang digunakan.

Memastikan ada/tidaknya pengalihan emisi (displacement of activities/emissions).

Memastikan konsistensi dengan persyaratan di bawah UNFCCC.

Memastikan tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif kegiatan REDD+.

Presentasi

BAGAIMANA PELAKSANAAN MRV PENGURANGAN EMISI KEHUTANAN BADAN LITBANG

BPDAS

DUKUNGAN TEKNIS SAINTIFIK

1A

(2)

BP2HP

BUK

(2) (2)

BPDAS&PS

1A BTN/BK SDA

PHKA

(3) (1A) Pengukuran, monitoring dan PLANOLOGI pelaporan kegiatan (1B) Pengukuran-monitoring dan pelaporan perubahan tutupan hutan (data remote sensing) (2) Verifikasi intern dan pelaporan KORNAS (3) Verifikasi (perubahan tutupan hutan (KLH) dan stok karbon) dan pelaporan (4) Kemenhut ke KORNAS (4) Verifikasi data seluruh sektor dan pelaporan ke SET UNFCCC (5) Review tingkat global

BPKH

1B

(COP) SET UNFCCC

(5)

Apa yang Perlu Dilakukan?? y y y

y y

y

Penetapan REL/RL pada tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota Penyusunan PERDA untuk inventarisasi GRK Penetapan Lembaga Daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi GRK Pedoman/Panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan emisi dan serapan karbon Pelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulan data dan MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkat tapak dan perhitungan emisi dan serapan karbon Rencana perbaikan sistem MRV dan inventarisasi GRK ke depan


109

METODE SISTEM MRV Sistem MRV Nasional/Sub Nasional hendaknya dapat menjembatani gap antara ketersediaan citra satelit remote sensing dengan data inventori masa lampau Kombinasi remote sensing (TUTUPAN HUTAN) dan inventori lapangan (DATA BIOMASSA) >>>> DUKUNGAN DATA DARI PSP Metode yang dipilih dalam Monitoring (M) tergantung pada “Biaya dan Akses Kemudahan dalam Mendapatkan Citra Satelit Resolusi Tinggi”. Menentukan tingkat Tier/kedetilan monitoring Tier 3: Metode paling rinci (faktor emisi/serapan lokal, modeling dan sampling)

China Brazil Earth Resources Satellite/ CBERS

Tier 2: metoda yang digunakan lebih detail – Digunakan persamaan yang sedikit lebih kompleks [Sumber: Worksheet IPCC Guidelines, 2006] – Pengukuran langsung data emisi – Metode lebih rinci (faktor emisi lokal/serapan lokal)

Tier 1: menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan default EF (yang disediakan dalam IPCC Guideline)

110

Presentasi

Tingkat Tier/kedetilan metode Monitoring (M) akan sangat menentukan bentuk Reporting/Pelaporan (R) dan Verification/Verifikasi (V)

Menentukan tingkat akurasi, reliabilitas dan validitas data pemantauan emisi/serapan sektor LULUCF

Beberapa Metode Monitoring yang telah dikembangkan

Tingkat Internasional: IPCC GL 2006 Voluntary Carbon Standard (VCS)

Tingkat Nasional: SNI 7645:2010 >> Klasifikasi Penutup Lahan SNI 7724:2011 >> Pengukuran Karbon Lapangan


111

CONTOH REGULASI TERKAIT SISTEM MRV MRV DALAM PENGUSAHAAN HUTAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

PERATURAN DITJEN BPK NO.3/2010 TENTANG SISTEM MRV PADA PENGUSAHAAN HUTAN

Measurement Di Hutan Tanaman Inventori Hutan (homogenous, even age): Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; Umur tebang: samplin g intensity 1%; INVENTORI REMOTE SENSING Peta digital Forrmat: 6KDSHILOH(.VKS) geographic latitudelongitude coordinates a) area dan nomor blok, b) blok dan pusat koordinat, c) jenis tanaman yang ditanam d) tahun penanaman, dan e) persentase tumbuh tanaman

112

Presentasi

Measurement di Hutan Alam Inventori Hutan: Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; Pada umur tebang: sampling intensity 1%; Pada tebang pilih tanam jalur (TPTJ) : Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5% ; Pada umur tebang: WLPEHUFUXLVLQJ; Peta digital

Measurement dalam Pemanenan Peta dan tabel isian: blok , volume kayu dan jenis tanaman Disupervisi oleh lembaga kehutanan bersertifikat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemanenan hutan dan timber cruising Timber grading dapat diupload dalam www.puhh.dephut.go.id or www.puhh.dephut.net.


113

Reporting

Up date setiap tahun

Data dapat diakses oleh publik

Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha pemanfaatan hutan

Verifikasi

Dilakukan oleh lembaga bersertifikat dalam SFM, perencanaan dan pengelolaan hutan

Dalam hal lembaga bersertifikat tidak ada, verifikasi dapat dilakukan oleh lembaga independen yang terakreditasi

Verifikasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

114

Presentasi

Terima kasih atas perhatiannya……………

5. Inventarisasi Hutan di Klaster TSP/PSP INVENTARISASI HUTAN DI KLASTER TSP/PSP 1992-2014

Dr. Ernawati, M.Sc Menado, 20 Agustus 2013 Subdit Inventarisasi Hutan, Direktorat IPSDH Ditjend Planologi


115

Proses data tsp psp (saat ini) Pengukuran terestrial (TSP/PSP) Validasi data

Analysa data Verifikasi data

1. 2. 3. 4.

116

Perolehan data: Data potensi hutan Data biomassa hutan; Data karbon stok hutan; Data ekosistem; dll

Presentasi

Checking: 1. Format data 2. Informasi klaster

Cross check: 1. Kebenaran data sesuai dengan referensi lainnya; 2. Kebenaran data dng penggunaan lainnya (citra, landsat, alos, dll)

Langkah Verifikasi dan Validasi Hasil Inventarisasi Hutan

Peta lokasi dan Peta penutupan lahan

Cek jumlah klaster/plot yang diukur bandingkan dengan luasan

Cek pengukuran di lapangan (sesuai??)

Peta kerja (termasuk mencapai lokasi)

Cek hasil inventarisasi hutan

Cek pembagian petak (sesuai dengan methode klaster?

Cek lokasi klaster di atas peta (peta induk Klaster)

Cek Nilai potensi kayu

Cek pengukuran kayu di bawah diameter 20 cm

Cek teknik pengambilan sample (sistematik, jalur, stratifikasi)

Cek Jenis dan diameter kayu yang diukur

Cek informasi lainnya (tanah, iklim, topografi dll)

Teknik inventa risasi hutan

Jumlah TSP/PSP di Kawasan Hutan Indonesia BPKH

2011

2012

2013

2014

I. Medan

10

30

20

28

II. Palembang

15

32

39

32

III. Pontianak

35

63

62

50

IV. Samarinda

30

60

65

60

V. Banjarbaru

22

25

25

10

VI. Manado

23

59

26

25

VII. Makassar

30

45

45

20

VIII. Denpasar

22

25

39

15

IX. Ambon

22

27

24

25

X. Jayapura

10

44

60

50

XI. Jogyakarta

10

29

35

35


117

Jumlah TSP/PSP di Kawasan Hutan Indonesia (Klaster) BPKH

2011

2012

2013

2014

XII. Tj. Pinang

15

33

30

10

XIII. Pk. Pinang

0

9

20

20

XIV. Kupang

16

32

35

35

XV. Gorontalo

5

22

22

7

XVI. Palu

4

31

35

35

XVII. Manokwari

8

59

32

37

XVIII. Aceh

-

-

-

10

X1X. Riau

-

-

-

30

XX. Lampung

-

-

-

15

XXI. Plk.raya

-

-

-

30

XXII. Kendari

-

-

-

20

Enumerasi TSP-PSP Tahun 19901996 No.

Provinsi

Jumlah klaster

N Awal V Awal N Akhir V Akhir 20 Cm 50 Cm 20 Cm 50 Cm 20 Cm 50 Cm 60 Cm 20 Cm 50 Cm 60 Cm up up up up up up up up up up

1Sulawesi Utara

12 108,30

26,70 178,30 114,30 138,18

29,27

16,82 185,43 110,61

84,77

2Maluku Utara

21 175,95

24,86 167,62 104,20 103,80

23,40

13,90 157,70

71,50

15

17,30 105,60

54,40

55,33

7,00

47,09

22,43

16,19

4Sulawesi Barat

29 149,24

15,07

51,91

93,55

14,09

7,76 104,85

53,51

38,88

5Sulawesi Tengah

42 116,50

21,50 159,70

88,30 101,15

21,10

11,48 143,28

82,59

61,05

6Sulawesi Tenggara

44 136,40

15,50 132,20

52,90

76,96

15,79

8,70 111,95

65,76

49,85

25,00 181,54 122,56 112,40

21,00

11,80 180,20 111,40

88,00

Sulawesi Utara & Maluku Utara

Presentasi

91,80

9 172,78

97,93

2,67

94,80

3Sulawesi Selatan

7Gorontalo

118

Re-enumerasi PSP Tahun 1996-2009

WĞŶƵƚƵƉĂŶ>ĂŚĂŶWƌŽǀŝŶƐŝ^ƵůĂǁĞƐŝhƚĂƌĂdĂŚƵŶϮϬϭϮ ;ŚǇƉĞƌůŝŶŬĚĞŶŐĂŶ WŽůǇŐŽŶW>ϮϬϭϮͲ^h>hdͿ WĞŶƵƚƵƉĂŶ>ĂŚĂŶ

>ƵĂƐ;ŚĂͿ

Hutan Lahan Kering Primer

300.146,24

Hutan Lahan Kering Sekunder

578.750,30

Hutan Mangrove Primer

10.670,22

Semak Belukar

53.754,09

Perkebunan

2.161,57

Pemukiman

22.918,77

Lahan Terbuka

11.301,81

Tubuh Air

8.546,08

Hutan Mangrove Sekunder

1.953,77

Semak Belukar Rawa

423,06

Pertanian Lahan Kering

272.218,91

Pertanian Lahan Kering Campur

468.135,80

Sawah

46.900,17

Tambak

542,39

Transmigrasi

269,07

Pertambangan

356,75

Rawa >ƵĂƐƚŽƚĂů

39,28 ϭ͘ϳϳϵ͘Ϭϴϴ͕Ϯϲ


119

Langkah ke depan

Nasional (Dit IPSDH)

PORTAL DATA

Melaksanakan analysa potensi tegakan, biomassa, carbon dan ekosistem tingkat nasional

USERS

1. Melaksanakan IH 2. Melaksanakan entry data 3. Melaksanakan analysa potensi tegakan,bimassa, ekosistem, carbon provinsi

Tingkat BPKH

Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peta Biomassa Persiapan dan Pengumpulan Data Hasil Inventarisasi Tegakan

Citra

Pengkonversian Nilai Dijital

Perhitungan Volume dan

Biomassa

Nilai backscatter/reflektansi

Dimensi Tegakan dan Nilai Biomassa Overlay Data

Analisis Statistik dan Penyusunan Model Pendugaan Potensi dan Biomassa Model Terbaik

120

Presentasi

Perhitungan Overall Accuracy dan Kappa Accuracy

Pembuatan Peta Sebaran potensi dan Biomassa

Selesai

Sustainable Forest Management Neraca Sumberdaya Hutan

Manajemen Hutan yang baik

Pemantapan kawasan Manajemen pengelolaan Metode Silvikultur

Regulasi dan Pemikiran Pro Lestari

Sustainable Forest Manajemen

REDD+ GRK Moratorium Jasa Lingkungan Upaya minimalisasi degradasi dan deforestasi


121

Kelengkapan REDD++

Reference Emission Level (REL)

Safeguards

Monitoring & MRV

Institution

Benefit Distribution System (BDS)

REDD++

Foto fish eye

Policy

foto kamera biasa

HUTAN ALAM DI PROP RIAU

122

Presentasi

Foto Fish eye

Foto kamera biasa

y Hutan tanaman akasia

7HULPD .DVLK


123

6. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta Perannya terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di Tingkat Provinsi

Potensi penyelarasan INCAS dan NFMS serta perannya terhadap sistem monitoring pelaporan emisi di tingkat propinsi Haruni Krisnawati FORDA/IAFCP [email protected] Disampaikan pada Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi Manado, 20 Agustus 2013

Apa itu INCAS?

INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System): sistem perhitungan karbon yang didisain untuk Mengukur (Measured (M)) emisi dari lahan hutan di Indonesia pada skala nasional (wall-to-wall coverage) secara periodik (annual basis)

124

Tergantung tujuannya, hasil pengukuran/perhitungan emisi dapat dilaporkan (Reported (R)) untuk keperluan: Ͳ

Nasional/domestik – mendukung kebijakan pemerintah, implementasi dan pemantauan; dan/atau;

Ͳ

Internasional – eg. UNFCCC, REDD+, pasar karbon/komitmen penurunan emisi.

Hasil pelaporan tingkat emisi selanjutnya dapat diverifikasi (Verified (V)) seberapa besar kredibilitasnya

Presentasi

Formula dasar Perhitungan emisi - IPCC INCAS mengembangkan perhitungan karbon nasional dengan memonitor perubahan luas hutan dan perubahan stok karbon hutan (dari perubahan penggunaan lahan dan aktifitas manajemen)

Activity data

X

Satellite land monitoring system

=

Changes in Forest Area (land uses and management activities)

Net emission

Emission factor Changes in Carbon stocks (land uses and management activities) Forest inventory/Field measurement

CO2-eq

GHG inventory

INCAS dikembangkan mengikuti panduan praktis internasional untuk perhitungan karbon dari sektor berbasis lahan dan dengan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan berbagai pelaporan emisi tahunan Indonesia

INCAS didisain berdasarkan pada empat modul informasi utama (A, B, C, D), dan satu modul (E) yang mengintegrasikan semua data untuk mengkuantifikasi emisi A Klasifikasi biomassa

Analisis perubahan tutupan lahan

Classification of forests into groups (biomass classes) that best explain the variation of biomass in undisturbed forest condition

E C

Klasifikasi tingkat gangguan hutan Mapping forest disturbance classes at known date Ͳ Minimal disturbance Ͳ Moderate disturbance Ͳ Heavy disturbance

B

Annual timeͲseries defining areas of:

ƒ

Deforestation (permanent loss of forest cover)

Degradation (forest clearance and regeneration or partial removal) Carbon Accounting and Reporting Model

Pendugaan stok karbon

D

Carbon stock estimates for each biomass class (incl. growth/loss rate): Aboveground biomass Belowground biomass Litter Debris Soil


125

Data yang digunakan

Satellite/RS data

Forest Inventories or permanent forest monitoring sites

Climate and geophysical data

Land cover change data

Ground based data

Analysis to produce time series forest extent and change

Accounts for variation in climate and soil type (etc)

Climate data

Management databases

Carbon Accounting and Reporting Model

Types of management regimes & resultant impact of change on carbon emissions and removals

Soil d includ peatla

Biomass and Growth data

Carbon Accounting & Reporting Model Internationally reviewed carbon accounting model

A

B C

Annual Land Cover Change Disturbance

Biomass Class

Calibrate to Indonesian conditions

E

Map change in forest area for each year by biomass class

Indonesian Carbon Accounting and Reporting Model (ICARM) Develop ICARM scenarios Run & check ICARM scenarios

ICARM output C stock change by biomass class

Area change by biomass class by year

INCAS output C stock change by year

126

Presentasi

C-stock Estimates

D

Perubahan tutupan lahan Change t5 to t6

Change t4 to t5

Manajemen hutan Ͳ Ͳ Ͳ

Burning/use of fire Silvicultural practice Residue management

Wood density Allometrics Carbon content Decomposition rate Wood product lifeͲcycle analysis

Species characteristics

Method of clearing

Change t3 to t4 Location, area, time of clearing, history

Change t2 to t3

Data pendukung Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

Kelas biomassa

Carbon model operation

Biomass at the time of clearing

Pertumbuhan hutan

Type of forest cleared

Tipe hutan

Change Changet1t1totot2t2

Progress to date Collation and review of existing information on biomass /carbon stocks resulting in: ± development of a database of site information, site biomass data, allometric equations and identification of data gaps ± development of a webͲbased interface Annual land cover change analysis has been completed for Kalimantan, Sumatra, Papua and nearly Sulawesi, showing landͲcover change through time for the period 2000Ͳ09 Ͳ Aim to complete national level, ‘wallͲtoͲwall’, processing from 2000 to the present day (year) Development of the Pilot System over Kalimantan Development of the biomass class and map – key input to pilot system Integration of annual land cover change analysis and biomass class Early estimates of annual gain and loss by biomass class Early estimates of annual emissions and removals Training workshops on the use of carbon models – incorporating management scenarios to generate a full account for carbon emissions


127

Analisis perubahan tutupan lahan tahunan Forest in 2000 Clearing in 2000-2001 Clearing in 2001-2002 Clearing in 2002-2003 Clearing in 2003-2004 Clearing in 2004-2005 Clearing in 2005-2006 Clearing in 2006-2007 Clearing in 2007-2008 Clearing in 2008-2009 Replanting in 2000-2001 Replanting in 2001-2002 Replanting in 2002-2003 Replanting in 2003-2004 Replanting in 2004-2005 Replanting in 2005-2006 Replanting in 2006-2007 Replanting in 2007-2008 Replanting in 2008-2009 Multiple Changes Non Forest Lake

128

Presentasi

Klasifikasi dan pemetaan biomassa

AG Biomass Gain and Loss for Kalimantan (2000-2009) by Biomass Class

Estimasi awal emisi dan serapan tahunan emisi

serapan

(CO2 Mt)


129

NFMS (National Forest Monitoring System)

Source: DG of Forest Planning, 2012

Potensi INCAS

130

Komponen utama sistem MRV untuk REDD+ Memonitor perubahan tahunan emisi dan serapan dari sektor berbasis lahan Mengkuantifikasi dampak praktekͲpraktek penggunaan lahan dan hutan di Indonesia terhadap stok karbon, emisi dan serapan Memberikan dasar (secara ilmiah dan teknis) dalam penyusunan kebijakan dan mempromosikan kepentiangan Indonesia dalam forum international Memberikan input yang diperlukan untuk menyusunan skenario tingkat emisi acuan (REL/RL) yang dapat dipercaya Didisain untuk menghasilkan output yang diperlukan untuk pelaporan emisi GRK secara nasional dengan implementasi subͲnasional Mendukung Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System (NFMS)) dalam membuat kebijakan bagaimana mengelola emisi GRK dari hutan dan mengelola hutan Indonesia dengan baik

Presentasi

Terima kasih

7. Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP Lain di Provinsi Sulawesi Utara

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI

Manado, 20 Agustus 2013


131

,6, I. PENDAHULUAN II. DASAR-DASAR III. PELAKSANAAN PERMANENT SAMPLE PLOT IV. STRATEGI MONITORING DAN PENGINTEGRASIAN PSP V. PENUTUP

2

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. UU No. 41 Th. 1999, ttg Kehutanan :

Karunia dan amanah Tuhan YME Kekayaan yg dikuasai negara Berguna bagi manusia wajib di syukuri & diurus, dimanfaatkan secara optimal Dijaga kelestariannya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat generasi sekarang & nanti

2. Pasal 4 ayat 2 “wewenang mengurus” adalah pemerintah pengurus hutan meliputi :

Perencanaan Kehutanan Pengelolaan Hutan Litbangdiklatluh kehutanan Pengawasan

Inven. Hutan NFI (Sejak Th. 1989) Pengukuhan Kawasan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wil. Pengelolaan Hutan Penyusunan Rencana Kehutanan

3

132

Presentasi

II. DASAR - DASAR A.

Umum

B. Teknis

1.

UU No. 41 Th. 1999 ttg Kehutanan

2.

Permenhut No. P. 57/MenhutII/2007 tgl 14 Sep. 2010 ttg Penyelenggaraan Inven. Hutan

1. Juknis Enumersi TSP/PSP (Pusat Inven. Dan Perpetaan Kehutanan, Baplan Kehutanan Dephut. Jakarta, 2007).

3.

Permenhut No. P. 42/Menhut-II/ 2010 tgl 14 Sep. 2010 ttg Sistem Perencanaan Kehutanan

4.

Permenhut No. P. 16/MenhutII/2013 tgl 26 Peb. 2013 ttg Perubahan ketiga atas Kepmenhut No. : 6188/Kpts-II/2002 ttg Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

2. Srt Kapus Inven. Dan Perpetaan Kehutanan No. S. 547/VII/Pusin-2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulut.

4

III. PELAKSANAAN PERMANENT SAMPLE PLOT (PSP) A. Desain TSP/PSP 1. Desain TSP

Tujuan TSP ǡ ǡ Ǥ

5


133

2. Desain PSP

Kegunaan PSP (4-5 tahun) ǡ Ǥ

Ket : = Galian Sudut = Patok Besi 6

3. Desain PSP

Record Unit (RU) 25 m

Bentuk PSP (BPKH)

20 m

Bentuk PSP (BPK)

7

134

Presentasi

B. Sebaran PSP Catatan : 1. Srt Kapus Inven. Dan Perpetaan Kehutanan No. S. 547/VII/Pusin2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulut. 2. Jumlah 39 Klaster : ¾ Yang lama 9 Klaster ¾ Yang baru 30 Klaster

8

Rincian sebaran PSP pd tiap Kab. Di Prov. Sulut No

Kab/Kota

Jml Klaster

No

Kab/Kota

Jml Klaster

1

Bolmong

11

9

Tomohon

1

2

Bomut

7

10

Minsel

-

3

Bolsel

9

11

Mitra

-

4

Boltim

5

12

Sangihe

-

5

Minahasa

1

13

Sitaro

-

6

Minut

3

14

Manado

-

7

Kep. Talaud

1

8

Bitung

1

Jumlah

39

9


135

IV. STRATEGI MONITORING DAN PENGINTEGRASIAN PSP No

Uraian

Planologi

Litbang

1

Kondisi

IHN : Enumerasi (20 x 20 Km) Re – Enumerasi Redesign (10 x 10 Km)

Tipe ekosistem : Pantai, dtran rndh, dtrn tinggi dan lumut

2

Metode

Sistematis

Stratifikasi – purposive random sampling

3

Ukuran Sampel

Pohon (sensus) 100 x 100 m Tiang rad. 5 m dr pusat RU/plot Pancang rad. 2 m dr pusat RU/plot Semai rad. 1 m dr pst RU/plot Rotan (ank rad. 5 , rad 10 dws)

4

Parameter

Pohon ( Ø dbh, Tbbc dan TT, jenis) Tiang (Ø dbh, jenis) Pancang (jml, jenis ) Semai (jml, jenis ) Rotan, ank (jml,jenis). Dws (pjg, jml,jenis)

5

Periode

4-5 tahun

Tiap tahun

6

Output

Riap, vol

Basis data cadangan carbon & perubahanya

Pohon 20 x 20 m Tiang 10 x 10 m Pancang 5 x 5 m Semai, tbh bw & serasah 1 x 1 m Nekromasa 10 x 20 m ( ky mati & phn mt) Pohon (Ø dbh & jenis, Tinggi) Tiang (Ø dbh, jenis, Tinggi) Pancang (dbh, jenis, Tinggi) Semai ,tbh bw & serasa (berat) Kyu mati (dbh, ujng & pngkl) Akar

10

PENGINTEGRASIAN PSP :

PERSIAPAN

SAMPLE, WAKTU

PELKSANAAN

TIM/REGU

PENGOLAHAN

SHARE DATA TK. POHON

11

136

Presentasi

V. PENUTUP 1.

Degradasi Hutan

2.

Pengintegrasian pelaks. PSP mrpkn upya postf (serius & komitmen dr brbgai pihak

3.

14 Klaster (1989)

9 Klaster (2013)

Singkronisasi data

Pengintegrasian pelaks. PSP perlu dukungan regulasi

tdk

tumpang tindih tugas dan kewenangan

12

TERIMA KASIH 13


137

8. Peran dan Tanggung Jawab para Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan

3HUDQ GDQ 7DQJJXQJ -DZDE 3DUD3LKDN SDGD 7LQJNDW3URSLQVL XQWXN 3HODNVDQDDQ 6LVWHP 0RQLWRULQJ.DUERQ +XWDQ Johny S. Tasirin

Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Sam Ratulangi, Manado.

LOKAKARYA STRATEGI MONITORING PERMANENT SAMPLING PLOTS DI TINGKAT PROPINSI Balai Penelitian Kehutanan Manado Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan MANADO 20-21 Agustus 2013 Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012

Kebijakan dalam menanghapi climate change Mitigasi dan Adaptasi

Adaptasi: 0HQ\HVXDLNDQ GHQJDQ SHUXEDKDQ Mitigasi: 0HQFHJDK DWDX PHQJKHQWLNDQ SHUXEDKDQ LNOLP

Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012

138

Presentasi


Adaptasi Sumber-sumber air dan pengelolaannya PHQJKLQGDUL ULVLNR DNLEDW NHWLGDNSDVWLDQ KLGURORJL Ekosistems 0HQFHJDK NHSXQDKDQ WXPEXKDQ GDQ VDWZD 0HQFHJDK SHUXEDKDQ VWUXNWXU GDQ IXQJVL HNRVLVWHP 0HQFHJDK PHQJKLODQJQ\D MDVD HNRVLVWHP Pangan, sandang dan produk kehutanan 0HQJDQWLVLSDVL SHQJXEDKDQ NXOWLYDU GDQ ZDNWX WDQDP Daerah pantai dan pesisir 0HQLQJNDWNDQ NDSDVLWDV DGDSWDVL Industri dan settlement .HVLDJDDQ EHQFDQD WHUXWDPD GL GDHUDK SDQWDL GDQ PHGDQ EDQMLU 3HQLQJNDWDQ NDSDVLWDV EDJL LQGXVWUL \DQJVHQVLWLI WHUKDGDS LNOLP Kesehatan Masyarakat 0HQJDQWLVLSDVL SHUXEDKDQ GLVWULEXVL SHQ\DNLW


Mitigasi 0HQDQJNDS NDUERQ GDQ *DV5XPDK .DFD ODLQQ\D 3HQJKXWDQDQ 3URGXNVL ELRORJL EHUZDZDVDQ OLQJNXQJDQ ODXW GDQ GDUDW 0HPHOLKDUD NHDQHNDDQ KD\DWL ODXW GDQ GDUDW

0HQJXUDQJL HPLVL +HPDW HQHUJL 0HQLQJNDWNDQ HILVLHQVL

0HQJHPEDQJNDQ HQHUJL DOWHUQDWLI %LRIXHO (QHUJL 6XU\D

0HQJXEDK JD\D KLGXS 3URGXNWLI GDQ HILVLHQ


139

Emisi global GHG sektoral. 6XPEHU81(3

Skema pengamatan hutan untuk akumulasi karbon

Tipe Vegetasi Tumbuhan Lantai Hutan Konsumer primer (herbifora)

Kehutanan

Satwa Konsumer sekunder (karnifora) Variasi Musim Dekomposisi Elevasi Variasi Ekosistem

140

Presentasi

Karakteristik bentangan Sulawesi Utara (Laboratorium untuk Studi Global) Keanekaragaman hayati dengan tingkat keunikan yang tinggi Variasi ekosistem yang kompleks Keunikan geologis dengan tanah dalam pengaruh vulkanik Tingkat alterasi lahan tinggi Potensi restorasi alami tinggi

Pohon

Standing Biomass

Lantai Hutan

3UHGLFWLYH7UHQGLQJ &DUERQ%DODQFH

Konsumer primer (herbifora)

(FRV\VWHP&RQWULEXWLRQ

Konsumer sekunder (karnifora) Variasi Musim

Carbon Equivalent

Elevasi

Net Carbon Equivalent

Variasi Ekosistem

Organisme Ekosistem

Serasah Debris Sosial

Perguruan Tinggi Badan/Balai Penelitian Dinas Kehutanan BKSDA Taman Nasional BPKH BPDAS Lingkungan Hidup Bappeda

Akumulasi Biomasa /DMX 'HNRPSRVLVL 1HUDFD .DUERQ Sinkronisasi Data Diseminasi Hasil


141

Terima kasih


142

Presentasi


143

Lampiran 3. Notulensi Diskusi

KELOMPOK I: Strategi Pengelolaan PSP di Tingkat Provinsi 1. Bagaimana persepsi para pihak tentang keberadaan PSP? a. Umumnya persepsi para pihak masih relatif rendah b. Perlu ada pengenalan/ sosialisasi lebih lanjut mengenai PSP dan signifikansinya bagi daerah 2. Instansi mana saja yg membutuhkan PSP? a. BPKH b. BPK c. BLH d. BAPPEDA e. Pengelola hutan pihak swasta f. Pemerintah provinsi,kabupaten & kota g. Perguruan tinggi h. Agrokompleks i. Klimatologi j. dll 3. Siapa yang akan menjadi lead/bertanggung jawab sebagai koordinator atas pengelolaan PSP? a. BAPPEDA dan BPKH b. BPKH adalah pihak yang memahami PSP secara profesional c. Bappeda adalah koordinator semua sektor pemerintahan di daerah 4. Hal apa saja yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin pengelolaan PSP? a. Komitmen semua pihak b. Kebijakan pemerintah (pusat) c. Sosialisasi dan pelatihan d. Pelengkap sertifikasi para pemegang ijin e. Penambahan jumlah PSP 5. Bagaimana sistem monitoring & pelaporan PSP? Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

145

Perlu ditetapkan kebijakan dari pusat untuk membuat sistem monitoring & pelaporan PSP yang akan dikoordinasikan oleh pihak penanggung jawab (BAPPEDA & BPKH) 6. Bagaimana sistem pendanaan PSP di masa yang akan datang? a. Pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan (APBN & APBD) b. Pihak swasta dimasukkan sebagai kewajiban internal c. Bantuan asing dapat diupayakan melalui akuntabilitas dan transparasi yang jelas KELOMPOK II: Rancangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi 1. Kendala apa yang dihadapi dalam Penyusunan RAD GRK dan SRAP REDD+ di Provinsi Sulawesi Utara? a. Kelengkapan dan ketersediaan data yang masih belum memenuhi isian untuk menjadi RAD GRK dan SRAP REDD+ b. Koordinasi yang masih lemah antara/ lintas Pokja 2. Data dan informasi spesifik apa yang belum tersedia di sektor kehutanan terkait penyusunan RAD GRK di tingkat Provinsi Sulawesi Utara? a. Data lingkup sektor kehutanan sudah tersedia, hanya saja koordinasi antar stakeholder masih kurang, sehingga data yang diperoleh kurang lengkap, contohnya data perubahan tutupan lahan bisa diperoleh dari Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di BPKH Manado b. Data dan informasi yang belum tersedia : 1) Data tentang potensi pada setiap tipe ekologi di manado 2) Citra resolusi sangat tinggi, 3) Data lingkungan/ biofisik 3. Pihak-pihak mana dan siapa saja yang sudah mengumpulkan data terkait karbon hutan? a. BPK Manado b. BPKH Manado c. Univ. Sam Ratulangi d. Lembaga lain: WCS (World Conservation Society) yang pernah melakukan survey 150 plot tahun 2007 4. Kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan dalam monitoring karbon hutan dan siapa saja yang terlibat dalam monitoring karbon hutan?

146

Notulensi Diskusi

a. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka monitoring karbon hutan di Provinsi Sulawesi Utara: 1) Perlunya Citra satelit sangat tinggi/remote sensing 2) Training secara periodik 3) Inventarisasi : a) Berdasarkan PP 38/2007 Inventarisasi secara umum wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana untuk melakukan inventarisasi. b) Kepala dinas provinsi harus segera memerintahkan para pemegang ijin IUPHHK agar melakukan inventarisasi kawasan hutan yang dikelolanya untuk memperoleh data inventory c) BKSDA dan Taman nasional harus memberikan laporan hasil inventarisasi karbon hutan pada kawasan hutan yang dikelolanya 4) Clearing data peta di Provinsi Sulawesi Utara b. Aktor yg terlibat: 1) Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi 2) UPT Kementerian Kehutanan : BKSDA, Taman Nasional, BPKH, BPK 3) Akademisi 4) Para pemegang ijin IUPHHK 5. Bagaimana koordinasi seluruh pihak dalam monitoring karbon hutan dan pengumpulan data tk provinsi? a. Pokja : Sektor kehutanan dan pertanian, limbah, energi, transportasi 1) Koordinator : BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara 2) Anggota : a) UPT Kementerian Kehutanan : Taman Nasional, BKSDA, BPKH, BPK, BPDAS b) Dinas terkait : Dinas kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten c) Para pemegang ijin usaha (IUPHHK/HA/HT, IPPKH untuk pertambangan) d) Kelompok masyarakat adat e) Akademisi : PSIK Univ. Sam Ratulangi, FKT Univ. Dumoga Kotamobagu f) LSM terkait kehutanan g) KPH h) BLH


147

6. Draft SK Monitoring Karbon Hutan akan disusun oleh Dinas kehutanan Provinsi, koordinasi dengan BAPPEDA dan pihak-pihak terkait.

148

Notulensi Diskusi

Lampiran 4. Dokumentasi


149

150

Dokumentasi

Prosiding Workshop

Strategi

Monitoring & Pelaporan

Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

ISBN: 978-602-7672-45-1

Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor; Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924 Email: [email protected]; Website: www.puspijak.org

9 786027 672451

BAB 3. Kesimpulan dan Rekomendasi. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

Recommend Documents