Enny SOEPRAPTO 3 Februari 2014
Tidak diedit
ARTI PENTING MENJADI PIHAINYA REPUBLII INDONESIA (RI) PADA INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (IONVENSI INTERNASIONAL BAGI PENINDASAN TINDAI TERORISME NUILIR) DILIHAT DARI PERSPEITIF IEPENTINGAN NASIONAL DAN PERLINDUNGAN HAI AS ASI MANUSIA (HAM) - BEBERAPA CATATAN
*
llJtdc digunalcan, 5 Febnm:i. 2014.
- *
sepntjang relevan dan di mma perlu, da1an RIIU dengau Icmisi.
I 16, Rahl,
-
i
-
ISi
Halaman
•• • •••••••
1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4
I.
Kepent ingan Nasional
II.
Perlindungan HAM
III.
Simpulan dan Saran
«<
•••••••
7
•••••••••••••••••••••• ct ••••••• • •••••••• ct.
7
• •••••••••••••••• ••••••••••••••• • •••••••••••
7
A.
Simpulan
B.
Saran
0519-n-b-c
• •••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••• •••
9
Enny SOEPRAFI'O 3 Febrnari· 2014
Tidak diedit
ARTI PENTING MENJADI PIHAKNYA R EPUBLIK .INDONESIA (RI) PADA INTERNATIONAL. CONVENTION FUR ..i'HE. -SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (IONVENSI INTERNASIONAL BAGI PENINDASAN TINDAI TERORISME NUILIR) DILIHAT DARI PE RSPEITIF KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERLINDUNGAN BAK ASASI MANUSIA (HAM)
- BEBERAPA
0
C ATATAN - *
' tr.i.ndak, ne�e, dan..prakt:ik t:eroriSie � ...· . dait . . ...., ..,. �....... ,....;,; �...: .
-�
•
.
.
•
gawat tetlladap tqjuan PI'J:IlSl.P PBB t yang daJ)3.t au;::L .W.-UJ:.ICN:Ul ...w-.lH.... ancamn. ter:hai:1aP �UCI � . ---. ��?''
.
r
•
.
. .... I
mrlan clan kmii:maJi in�ooal, _µenOOhayakart. hubungan bersahal:at ·an�. negara-negara, nerin tangi kerja EaIB :intemasiooal., dan. bertujuan tmtuk nenghancurkan hak asasi manusia, kebeOO.san dasar t serta dasar datdcratis rmsyarakat;" (Res:>lusi MJPBB 49/00 tertanggal 9 � 1994, paragraf operatif 2) 0
-�
"
- terdap:it bahaya yang gawat clan samkin nerlngkat dari akses teror:i:� ke clan penggtmaan bahan nuklir, ldmia , biologi, bahan �lainnya yang. potensi.a1 DeIBtikan,· sehingga. fetdapat : ·-
•,
kebutuhan untuk DelgUatkan pengawasan bahan bahan tersebut; ";
(Resililsi IICPBB_:1456. (aID)· tertanggal ·20 ,Januari �. paragraf preanbfler ketiga);
2CXB, 0
·
''Negara-regara harus "DBIB.Stikan agar t:mlakan yang
dianbil. untuk ne1awan teroJ.isie OBIBtuhi sama kewa j ibm m:?rEh namrut lmktm mtemasi.cml, cJan heDiaknya menetat:kan titxlakan tersebut sesuai dengan huktm intemasi.cml, terutam hUkun HAM intemasio nal, hukun peagt.IDgSi. intemasicml., clan lmkun hme
niter intemas:i.ooal.;"
(Ibid., paragmf opemtif 6) -. I.
KEPENTINGAN NASIONAL
1.
(a)
*
(i)
(A)
1hb:k ctigunakan, 5 Fehn.mi 2014.
0519-n-b-c
Pasal 3 UU 37/1999 tentang Htibungan Luar Negeri menetap kan sebagai berikut:
sep:ajang re1evan dan di mma perht, da1an RIRJ deomm Kanisi
I �. Rahl,
•.
- 2-
''Pblitik liiar Negeri nenganut prlnsip beOO.S akti.f yang d:ia1xl:i1
Penjelasan Pasal 2, alinea kedua menyatakan sebagai berikut:
"Yang d:ineksud dengan dialx1:ikan untuk ' kepent:i.ngan nasional' ada1ah politik luar negeri yang dilakukan guna m:ndukung tetWltjudnya tqjuan nas:iooa1 sebaf¢mma tersebut di dalan Penbukaan UOOang-lh1ang Iasar 1945. "; (C)
Tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 (alinea keempat) adalah#. sebagai berikut: .mel.indung:i segenap bangs:i Indonesia clan se1uruh tunp3h damh Indooesia dart� �� kesejahteraan UDUD,i·IIED cenlBScan keh:idupm bang9a, dan ikut ne1.aksanakan ketertilm. dunia yang berdasarkan karerdekaan, peniaim:ian a.OOdi[,] dan kaxli Jan sasial, ..." ;
".� ••
(ii)
.
l'uj.uan nasional sebagaiinana .. dimaksWic.:.daitaJn�alinea :.keeiilpaa Pembukaan UUD 1945 juga dicerminkan dalam Perppu 1/2002 ten tang Pemberantasan T.indak Pidana Terorisme (yang ditetapkan menjadi undang-undang menjadi UU 15/2003) sebagai salah satu tujuan pemberantasan tiniak pidana terorisme:
(A).
Perppu 1/2002: °
Konsider�ns�· htiruf a menyatakan sebaga1 berikut:
''bna dalan II5'lllju:lkan tujuan nasiooal seOOga:inena
segenap bangsi Lxlaiesia dan seluruh tunp3h c1arah Indaiesi.a ,
Detll.ljulkan kesejahteraan
tmUD,
� kehidupm .bangsi
clan ikut serta llB1lilihara ketertiban dunia yang berdasarkan kslerdekaan clan perdam.i.an a1Bli clan keadilan sos:ial, neka .111.rt:lak diperlukan penegakan huktm dan ketertil:en secara kalSisten clan berl<esinanbmga;'';
0
. . . Penjelasan, I, Umum, alinea pertama dan kedua yang menyatakan sebagai berikut: "Sejalan � Panhlkaan � lllsar1945, DBka Negara Repibljk Indooesi.a adal.ah negara kesemen yang berJ..amasl
(B)
UU 15/2003: Kons�derans·, huruf a berbunyi, - kat� demi kata; sa.JDa, . . .. dengan �9=g·�i.deras!.. Jlur� f a �er�pu 1/2002 sebagaini'a�a pada (A) butir pertama di atas;
(b)
Catatan: (i)
(A)
Esensi tujuan PBB (sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Piagamnya:adalah: 0
0
Dipertahcinkannya perdamaian dan keamanan interna sional; .
Pengembangan kerja sama internasional; 00
0
00
0
Pencapaian kerja sama internasional dalam menye lesaikan masalah yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau humaniter; Pemajuan dan penggalakan penghormatan hak asasi dan1kebebasan dasar manusia untuk semua tanpa· pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama;
Menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa-bangsa dalam pencapaian tujuan bersama tersebut;
{B)
Salah satu tujuan nasiona1· bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea keempat) adalah "ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial ";
(B)
Salah satu pertimbangan penetapan Perppu 1/2002-UU 15/ 200# . tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: .(.sebagaimana- dinyatakail pada .... hiu:gf: a�·konsiderans riia.sing masing) adalah kepentingan nasional, yang dalam konteks ini adalah " terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" (v. alinea terakhir penjelasan Pasal 3 UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri); ·
(ii)
Memperhatikan hal-hal sebagaimana disebut pada (i) di atas,� menjadi pihaknya RI pada ·Konvensi··Internasi·onal'. bagi Penin�as= Terorisme Nuklir merupakan salah:!:atu perwujudan t�ndak yang sesuai dengan kepentingan nasional·· serta yang ·mendtikung upayill ·pencapaian� �ujuan nasional•
.(
·a
... . U"l-
.
. • '":"-·
. . ...'... , .:•,l·�·' .. ..-...·
...
.
•
1, .
-4II.
PERLINDUNGAN HAM
2.
(a)
(i)
(A)
Sebagaimana dinyatakan dalam resolusi MUPBB 49/60 tertanggal 9 Desember 1994, paragraf operatif 2 (se bagaimana dikutip pada awal catatan ini), tujuan tindak, metode, dan praktik teriorisme adalah "menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan dasar, serta dasar demokra tis masyarakat11;
(B)
Resolusi DKPBB 1456 (2003) tertanggal 20 Januari 2003 (paragraf operatif 6) menetapkan dua ketentuan pokok berikut: ·
0
0
(ii)
(A)
Negara-negara wajib memastikan agar tindakan yang diambil untuk melawan terorisme "mematuhi semua kewa jiban mereka menurut hukum internasional"; dan Tindakan untuk melawan terorisme tersebut hendaknya "sesuai detlgan hukum internasional, terutama hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter internasional";
Dilihat·.dar.i sudut .p�ndang:HAMFKonvensi Internasi�11al bagi. Penindasan Tindak Terorisme Nuklir, 2005 merupakan instrumen iriternasional bagi"penanggulangan tindak teror isme: ..
;yang: J;>er�ujuan weningkatkan-· perlindungan HAM setiap orang, terut�a hak \Jlltuk hidup9h� atas keamanan pribadi:, dan . hak atas harta milik� dari bahaya·::pot:ensi al 1 tindak terorisme nuklir yang akan•· berdampak. pada ... terlanggarnya HAM korban, yang tidak terbatas pada tiga hak tersebut, melainkan banyak hak asasi lain nya; ·
·
0
(B)
·
Yang tetap memastikan dihormatinya HAM setiap orang yang diduga sebagai pelaku tindak terorisme nuklir, terutama yang dirampas kemerdekaannya, sesuai dengan hukum HAM internasional; terutama Kovenan Internasi tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 (yang disahkan oleh RI deng1'i11 Jfil 12/2005);
Perlindungan HAM qrang yang diduga/disangka/didakwa sebagai pelaku termasuk: 0
0
t
Hak untuk berkomunikasi segera dengan perwakilan negara kewarganegaraan atau negara pelindung pelaku (Pasal 10 ayat 3 huruf a); Hak untuk dikunjungi oleh wakil Negara tersebut (Pasal 10 ayat 3 huruf b);
-50
0
Hak untuk secepatnya diajukan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penuntutan (dalam hal pelaku tidak·diekstradisikan) (Pasal 11 ayat 1); Jaminan atas perl�tian-yang,;adil·:1(faitftreatment·)'"·'··. ": .. bagi,·.orang_._yang ditahan atau yang menjalani proses . hukum, .. termasuk· penikmatan semua hak dan jaminan sesuai deng��: ;:
•
00 0
•
• ••
•:'"_"!
Hukum negara tempat keberadaan yang bersangkutan; Ketentuan hukum internasional, termasuk hukum internasional HAM;
°
(Pasal 12); (C)
(D)
Ketentuan· tentang jaminan atas perlakuan yang· adil (fair treatment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Konvensi 2005 tersebut (sudah) lebih dulu ditetapkan dalam Inter national Convention for the Su' ression of the Financing of Terrorism Konvensi Internasional bagi Penindasan Pendanaan Terorisme), 1999 (P�sal 17) {yang telah disah kan oleh RI dengan UU 6/2006); · Hale. asasi orang ;yang· difamp�s. keme:t.aekaanny.a/d;it�han ·.Jcareha disangka.. melakukan ··:sii.atu tindak pidaha daD'" liak":l atas perlakuan yang adil (faiz:· treatment) orang--yang didakwa melakukan suatu:tindak pidana..' dit.etapkan'""·secara rinci, masing-masing, dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang ·Hak Sipil dan Politik (Interna tional Covenant on Civil and Political Ri hts - ICCPR), 1966 yang telah disahkan oleh RI dengan UU 12/2005 ) ; ·.
·
·
(iii)
tataran regional (ASEAN) dapat dicatat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 12 Konvensi bagi Penindasan Tindak Terorisme Nuklir, 2005 sebagaimana dirujuk pada (ii)B dan C di atas diserap, kata demi kata, oleh ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Kontraterorisme), 2007 ( Pasal VIII ayat 1-4);
(iv)
Di tataran nasional, HAM orang yang diduga/disangka/didakwa sebagai pelaku tindak (pidana) terorisme dinyatakan dilin�pngi . oleh. ·Perppu l/200Z-UU 15/200�, namun hanya secara sangat . · iunum. );'asal 2 dan Pefijelas�ff; '>.Il UIQ.llDl, alinea ke:J:uj uh menya hakan, masing-masing, ·sebagai berikut:
Di
· ·
(A)
. Perppu 1/2002, Pasal 2: ''Panbea:antasan tindak teror.isie dalan. Pemturan Penerintah Penggant:i. lhlang-{hJang ini � kebijakan dan 1.angkah1.angl
-6(B)
(b)
Penjelasan, I, Umum, alinea ketujuh: ''Panberatasan tmlak pidana teror:is1e di Indooesia tidak n SEDBta-DBta nerupakan. nasalah lrukun ne1ainkan juga neru pakan oasa1ah sosial , budaya, ekooan:i. yang betkaitan .erat dengan ims:ilah ketahman bangs:i sehingga keb:ijakan clan lang kah pencegahan dan pembetant:asann pun ditqjukan tmtuk IIBie1ihara kese:imbmgan dalan kewajiban mili.o1ungi kedaulatan negara, hak asasi korban clan saksi., serta hak asasi � terdakwa. ,,;
Catatan: (i)
(ii)
Dilihat dari segi substantif, Konvensi Internasional bagi Penindasan Terorisme Nuklir, 2005, setelah disahkan oleh RI, akan menjadi penambah dan pelengkap: (A)
·Instrumen hukum yang sudah ada, baik peraturan perundang undangan nasional tentang penanggulangan tindak pidana yang disusun sendiri oleh RI ma�p,un peraturan perund�ng undangan nasional yang "berasaf dari" pengesahan instru men internasional yang be:rtuju·an menindas tindak pidana terorisme;
(B)
Kemungkinan terjadinya terorisme nuklir, yang apabila benar-benar terjadi, akan menilmbulkan malapetaka yang sangat besar bagi manusia dan kemanusiaan, sudah qianti sipasi oleh DKPBB!sebelas.tahun yang lalu; ·sebagaimana.'."'"'.' tercermin dalam reolusinya 1456 (2003 tertanggal 20 Januari 2003, mengingat meningkatnya akses teroris ke dan kemungkinan penggunaan bahan nuklir (serta juga bahan kimia, biologi, dan bahan lainnya yang mematikan yang lain);
Dilihat dari perspektif HAM, pengesahan dan menjadi pihaknya Konvensi 2005 tersebut (yang akan menjadi hukum nasional setelah penges�hannya), mengandung makna berikut: (A) (B)
Meningkatnya perlindungan HAM di Indonesia, terutama .. . sekali. hak' Ufitpk_ hidup dan hak atas raSa· .. amah.f Meningkatkan perlindungan orang yang disangka atau didak wa sebagai pelaku tindak pidana terorisme, . termasuk terorisme nuklir, terutama sekali hak untuk memperoleh keadilan�.
-7III.
SIMPULAN
DAN
SARAN
3. Memperhatikan hal-hal sebagaimana disampaikan dalam para 1 dan para 2 di atas .·.dai>at dis:tmpulkan· bahwa peagesahan, menjadi pihaknya RI pada, dan . pelaksanaan Konvensi Internasional bagi Penindasan ·Tindak Terorisme. . Nuklir: · -
(a) Merupakan tindak yang tidak hanya sesuai dengan melainkan yang diabdikan kepada kepentingan nasional; (b) Meningkatkan perlindungan HAM setiap orang yang berada di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi NKRI, terutama hak untuk hidup dan hak atas rasa aman; (c) Memantapkan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa sebagai pelaku tindak pidana terorisme, termasuk terorisme nuklir, terutama hale hak untuk memperoleh keadilan.
B.
�
4. Memperhatikan lebih lanjut simpulan sebagaimana disampaikan dalam para 3 di atas disarankan agar pengesahan Konvensi 2005 tersebut ditindaklanjuti. dengan pelaksanaanya di tataran nasional dengan: (a) Memasukkan tindak-tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kon vensi 2005 tersebut ke dalam undang-undang yang akan mengubah atau mengganti kan uu 15/2003., sebagai tindak pidana terorisme; atau (b) Menambahkan pasal dalam Rancangan KUHP ( yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2012) yang memida nakan setiap orayg yang melakukan tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi 2005.
1
(a) Rancangan Pasa1 244 RKlllP 2012 hanya irengatur "pengguna"an bahan kimia dsb., sedangkan Pasa1 2 Kcnvensi. 2(X5 JJEiltjdc, selain penggunaan, juga pemi.l:ikan clan JIBkstx1nya , pemi.l:ikan secara uel.awan hukun, clan percolmn,, peny�taan, pengorgan:isasian , serta perbmtuan; (b) Altematif (b) hanya dapit dipertimOOngkan al):lbila timak pidana teroriare diintegras:ikan ke dalan (R)KLHP, ti.dak diatur dalan undang-undang terpisah. ·
' I
\
'
Clil.9-n-b-c ' \ --.- -----··---·---·--·--·-
·- • • -·· ...... ·-··
..
••• ---·-� ·-- ___..,_. _____.
............-•• ---· · ... 6' -..-- ....-
... .... - •• ··---·····-·-··--·-·---···- .... -
. ...... .,_ _
·······�
• ---· ··--
