LISENSI PATEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE) Oleh: Hary Mulyadi Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Email:
[email protected] ABSTRAK Penanaman modal asing dapat dilakukan secara langsung (direct invesment) maupun secara tidak langsung (indirect invesment). PMA secara langsung dapat ditempuh melalui penanaman modal 100% asing dan joint venture (uasaha patungan). Berdasarkan pengertian modal bersama dalam perusahaan joint venture, alih teknologi di dalamnya seharusnya dapat berjalan secara otomatis dan tidak dianggap sebagai “cost” yang timbul dari pengelolaan perusahaan joint venture. Dalam Praktek PMA joint venture ternyata alih teknologinya tidak berjalan secara otomatis. Pengalihan teknologi tersebut harus dibayar dengan mahal melalui suatu kontrak teknologi, yaitu lisensi paten. Untuk memahami problematika implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture, diajukan tiga permasalahan pokok dalam makalah yang bejudul “Lisensi Paten dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture”. Permasalahan tersebut meliputi : pertama, urgensi pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi; kedua, implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture sera faktor-faktor yang yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Permasalahan-permaslahan yang diajukan dalam makalah ini, dipecahkan melalui suatu pnelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif induktif - verifikatif. Penelitian lapangan dilakukan terhadap beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan penanaman modal asing dan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi (BKPM(D), Depkeh dan HAM, Depperindag) dan 3 (tiga) perusahaan joint venture di Indonesia yang menggunakan kontrak lisensi paten, yaitu PT IK, PT IS dan PT IR. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, Alih teknologi dalam penanaman modal asing merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Kedua, pengaturan lisensi paten yang rinci dan spesifik mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dan penyalahgunaan (mis-use) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ketiga, secara yuridis normatif, lisensi npaten dapat memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan alih teknologi, namun secara yuridis sosiologis, implikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu : lembaga pembuat peraturan (DPR-Presiden, WTO, WIPO), lembaga penerap sanksi (BKPMD, Dep Keh dan HAM, dan Depperindag), pemegang peran (licensee dan licensor), serta dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal. Melalui analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Faktor-faktor tersebut adalah : kedudukan para pihak; budaya hukum para pihak; budaya hukum para pihak; motivasi perilaku bisnis para pihak; budaya hukumnya serta peranan pemerintah. Kata Kunci: Joint Venture, Lisensi Paten, Budaya Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
murni 100%, menjadi menarik untuk
A. Pendahuluan untuk
dikaji terutama setelah dikeluarkanya
perekonomian
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun
Indonesia adalah dengan mengundang
1994 tentang Pemilikan Saham dalam
kembali masuknya modal asing ke
Perusahaan yang didirikan dalam rangka
Indonesia.
dapat
PMA, yang dinilai sebagai kebijakan
ditempuh dengan membuka peluang
yang paling berani dan liberal dalam
masuknya
modal
kegiatan investasi di Indonesia.
penanaman
modal
Salah
satu
upaya
mengembangkan
Upaya
tersebut
asing asing
melalui (investasi
Bentuk
PMA
100%
meskipun
asing). Upaya ini ditempuh karena
dimungkinkan, namun investasi Joint
adanya perbatasan pihak dalam negeri
Venture (Patungan) oleh pemerintah
Indonesia di bidang modal, teknologi,
Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk
skills dan manajemen. Sementara itu
PMA yang diharapkan akan dapat
investor
mempunyai
memberikan keuntungan yang lebih
keunggulan modal, skills, teknologi dan
besar kepada pihak Indonesia daripada
manajemen tersebut.
suatu PMA yang langsung (straight
asing
tersebut
Berkaitan dengan peranan PMA,
foreign invesment), oleh karena sebagian
Soemantoro menyatakan bahwa peran
dari suatu keuntungan perusahaan akan
ideal dari suatu kegiatan penanaman
diperoleh
modal asing pada prinsipnya didasari
Disamping itu juga diharapkan melalui
harapan akan terjadinya transfer of
Joint Venture (Patungan) Pengusaha
capital, transfer of technology dan
Indonesia
transfer of management. Transfer of
mempelajari cara-cara bekerja, terutama
technology antara lain dimaksudkan agar
mengenai manajemen perusahaan dan
bangsa
mengalami
teknologi yang digunakan dari patner
berkepanjangan
asingnya ( Sunarjati Hartono, 1974: 11 ).
dengan pihak asing ( Soemantoro, 1984:
Manfaat yang lebih banyak tentu
Indonesia
ketergantungan
tidak
yang
pihak
akan
dapat
Indonesia.
lebih
cepat
diharapkan dapat dipetik oleh mitra
67 ). Kegiatan dilakukan
oleh
investasi
dalam
dua
asing
dapat
nasional
(lokal),
bentuk
yaitu
pertimbangan sebagai berikut: ( Dj. A.
investasi secara langsung (100% asing)
Simarta, 1984: 23 ).
dan secara patungan (joint Venture.
1. Keuntungan
Kegiatan investasi secara langsung atau
seperti
yang
lebih
adanya
besar
daripada diusahakan sendiri.
yang lebih dikenal dengan sebutan PMA
78
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
2. Mendapatkan teknologi yang tidak
dalam perusahaan di Indonesia dan
dapat dihasilkan sendiri atau tidak
keuntungan yang boleh ditransfer ke luar
sanggup membelinya melalui lisensi.
negeri tetapi digunakan kembali di
3. Menghasilkan management transfer
Indonesia. Dengan demikian, ketentuan
yang tidak sanggup diperoleh melalui
Pasal
management contract.
merupakan
4. Memperoleh kesempatan pasar ekspor
2
sub
UUPMA
dasar
tersebut
peraturan
bagi
pengaturan alih teknologi di Indonesia. Dasar
yang sulit ditembus sendiri.
b
peraturan
tentang
alih
(Patungan)
teknologi juga dinyatakan pada Pasal 12
merupakan salah satu sarana untuk
UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan
melakukan
bahwa
Joint
secara
Venture
program
komersial,
alih
teknologi
disamping
masih
perusahaan-perusahaan
asing
berkewajiban
menyediakan
banyak saluran lain, misalnya melalui
fasilitas-fasilitas
investasi langsung, lisensi, franchising,
dalam dan atau di luar negeri secara
management contract, technical service
teratur dan terarah bagi warga negara
contract,
Indonesia dengan
turn
international
key
contract,
dan
sub-contracting
(
Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, dimaksud
pendidikan
tujuan
di
berangsur-
angsur tenaga-tenaga warga negara asing diganti oleh tenaga-tenaga warga negara
UNTCAD, 1989 ).
yang
dan
modal
modal
asing
ialah
Indonesia sendiri. Perjanjian
Dasar
atau
(Basic
meliputi alat-alat untuk perusahaan,
Agreement) perusahaan patungan yang
termasuk
memuat
penemuan-penemuan
baru
persetujuan
tentang
aspek
milik asing dan bahan-bahan yang
permodalan, menajemen, pengguanaan
dimasukkan
ke
tenaga ahli, pembagian keuntungan,
Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak
penyedia peralatan, dan bahan baku,
dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
selalu diiringi dengan perjanjian lain,
Kemudian
seperti : patent licence, management
dari
pada
luar
bagian
negeri
penjelasan
dinyatakan bahwa modal asing dalam
contract,
technical
UUPMA ini tidak hanya berbentuk
technical service, rental agreement,
valuta asing, tetapi meliputi pula alat-
franchice
alat perlengkapan tetap yang diperlukan
agreement.
and
assistence
brand
name
and
use
di
Kecenderungan ini mengakibatkan
Indonesia, penemuan-penemuan milik
perusahaan patungan akan menerima
orang/badan
teknologi
untuk
menjalankan
asing
perusahaan
yang
Lisensi Paten dan Implikasinya
digunakan
melalui
berbagai
kontrak
79
Vol. I No. 01, Mei 2015
kerjasama teknologi yang diadakan atara
Oleh
karena
sampai
sekarang
mitra asing dan lokal, walaupun mitra
Peraturan Pemarintah yang mengatur
yang bersangkutan menjadi pemegang
tentang lisensi paten belum ada, maka
saham
dasar peraturan di tingkat nasional,
perusahaan
patungan
yang
pembuatan lisensi paten antara pihak
bersangkutan. Bagi penanam modal asing, proses
Indonesia dengan pihak asing masih
mengadakan alih teknologi merupakan
berdasarkan pada Pasal 1338 KUH
kewajiban yang telah disepakati antara
Perdata ayat (1) yang berbunyi : “Semua
perusahaan PMA dengan pemerintah
persetujuan yang dibuat secara sah
Indonesia.
berlaku sebagai undang-undang bagi melalui
mereka yang membuatnya”. Pasal ini
perjanjian lisensi, peranan Hukum Hak
merupakan dasar hukum asas kebebasan
Milik Intelektual, termasuk Hak Paten
berkontrak
adalah sangat penting, karena salah satu
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal
saluran alih teknologi adalah melalui
1320
lisensi paten tersebut. Sampai sekarang
mengakibatkan Perjanjian Lisensi Paten
belum ada suatu peraturan perundang-
biasanya hanya dibuat tanpa campur
undangan yang secara jelas mengatur
tangan pemerintah. Hal ini antara lain
tentang lisensi paten. Secara terbatas kita
disebabkan Peraturan Pemerintah yang
dapat menemukan peraturan mengenai
mengatur tentang lisensi paten belum
Lisensi Paten pada Undang-Undang
ada. Di tingkat internasional, kontrak
No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yang
lisensi paten antara lain diatur melalui
telah
Undang-
Licencing
Undang No.13 Tahun 1997 tentang
Countries,
Perubahan Atas Undang-Undang No.6
diterbitkan
Tahun 1989 tentang Paten. Pada Bagian
Propery Rights Organization (WIPO).
Perdagangan
diperbaharui
tenknologi
dengan
setelah
KUH
terpenuhinya
Perdata.
Guide
Keadaan
for
Geneva, oleh
ini
Developing 1977
World
yang
Intellectual
Kedua undang-undang tersebut, lisensi
Dalam perjanjian Joint Venture
paten diatur dalam Pasal 76 sampai
(Patungan) PMA seringkali pihak-pihak
dengan Pasal 80. Pengaturan pada pasal
yang bekerja sama kedudukannya tidak
tersebut masih belum mencakup segala
seimbang. Dalam kondisi seperti
aspeknya, sehingga dalam Pasal 80
pihak
dinyatakan bahwa ketentuan mengenai
memaksakan kehendaknya kepada pihak
perjanjian lisensi paten diatur lebih
yang lemah. Oleh karena itu meskipun
lanjut dengan Peraturan Pemarintah.
menurut
80
yang
asas
kuat
cenderung
kebebasan
itu akan
berkontrak
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
dalam kaitannya dengan pasar bebas,
dirumuskan
dalam berkontrak sepenuhnya adalah
berikut :
merupakan urusan para pihak, namun
a. Bagamanakah
demi
perlindungan
kepentingan
umum
hukum campur
dan tangan
kerjasama
tentang
patungan
implikasi
dalam
pengaturan lisensi paten terhadap pelaksanaan
alih
teknologi
pelaksanaan
(Joint
Venture
b. Faktor-faktor
apa
pada
lisensi paten dalam
indikasi tidak terjadinya alih teknologi
teknologi
pada
venture?
Joint
Venture
saja
yang
mempengaruhi pelaksanaan kontrak
Agreement). Penelitian terhadap adanya
perusahaan
sebagai
perusahaan joint venture?
pmerintah tetap diperlukan. Penelitian
permasalahan
pada
rangka alih
perusahaan
joint
(Patungan) tersebut, menjadi penting untuk dilakukan. Asumsi yang kemudian
B. Metode Penelitian
muncul adalah tidak terjadimya alih
I. Definisi Operasional
teknologi tersebut mungkin memang
Judul penulisan ini mengandung
tidak diperjanjikan melalui lisensi paten
beberapa problematik, yang terkadang di
atau bila lisensi paten ada, tentu terdapat
dalam beberapa variabel yag ada. Untuk
banyak
mendapatkan persepsi yang sama dan
faktor
yang
mempengaruhi tersebut,
menghindari interpretasi yang berbeda
kepemilikan
perlu dijelaskan beberapa pengertian
modal, kemauan para pihak, kultur
pokok yang berkaitan dengan judul
hukum para pihak dan faktor yuridis
penulisan makalah ini.
pelaksanaan misalnya
lisensi
karena
paten
ratio
(misalnya tidak adanya peraturan khusus
Secara
umum
dapat
dikatakan
yang mengaturnya) serta faktor sosial
bahwa kontrak lisensi paten merupakan
ekonomi yang lain (Seminar, UNDIP,
dasar bagi kerjasama yang mengatur
2001). Padahal secara ideal, lisensi paten
tentang syarat-syarat dan pemakaian atau
merupakan sarana yang efektif untuk
penggunaan teknologi dari pihak asing
melaksanakan
pada
kepada perusahaan-perusahaan penerima
perusahaan Joint Venture (Patungan).
lisensi paten di Indonesia dan bersifat
Namun kenyataan bisa menjadi berbeda
kontraktual. Kontrak ini dapat dibagi
oleh karena pelaksanaan alih teknologi
menjadi dua jenis, yaitu kontrak lisensi
melalui lisensi paten terkait dengan
paten secara eksklusif dan kontrak
masalah
lisensi paten secara non eksklusif.
yang
alih
teknologi
sangat
kompleks.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat
Lisensi Paten dan Implikasinya
81
Vol. I No. 01, Mei 2015
Menurut Sumantoro, kontrak lisensi
firm,
yang
pengaturannya
dapat
paten adalah suatu kontrak dengan mana
dilihat pada licencing agreement yang
pemberi
diadakan oleh dan antar perusahaan
teknologi
memberikan
hak
kepada penerima teknologi, untuk suatu
transnasional dengan local firm.
jangka waktu tertentu dan dengan syarat-
Investasi Joint Venture (Patungan)
syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui
merupakan bentuk kerjasama antara
bersama,
perusahaan nasional dengan perusahaan
memanfaatkan
dan
menggunakan teknologi untuk suatu
asing
tujuan tertentu (Sumatoro, 1993: 199).
menghubungkan potensi usaha termasuk
berdiri
sendiri
dengan
how
dan
Transnational Corporation (UNCTC)
perbandingan
yang
mendefinisikan alih teknologi sebagai
menurut perjanjian atau kontrak yang
suatu proses penguasaan kemampuan
sama-sama
teknologi dari luar negeri, yang dapat
Burton Simatupang, 1995: 79).
United
Nations
Centre
on
diurai dalam tiga tahapan, yaitu :
know
yang
telah
modal, telah
dalam
ditetapkan
disetujui
(Rhicard
II. Metode Pendekatan
a. Peralihan teknologi yang ada ke
Bertolak dari adanya dua macam
dalam produksi barang dan jasa
kerangka berpikir yang digunakan secara
tertentu.
simultan, yaitu yuridis normatif dan
b. Asimilasi tersebut
dan ke
difusi
dalam
teknologi
yuridis
sosiologis,
maka
metode
perekonomian
pendekatan yang digunakan juga dua
negara penerima teknologi tersebut,
macam, yaitu metode pendekatan yuridis
dan
normatif dan yuridis sosiologis.
c. Pengembangan indigeneous
kemampuan technology
untuk
inovasi.
Penelitian
hukum
normatif
bila
dilihat dari sudut ruang lingkupnya mencakup : (Ronny Hanitijo Soemitro,
Menurut Juajir Sumardi (UNTCAD,
1990: 12)
1989), sarana-sarana yang dapat dipakai
1) Penelitian investasi hukum positif.
dalam proses alih teknologi, antara lain:
2) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
a. Investasi
langsung,
3) Penelitian
cabang
perusahaan
maupun
melalui
baik
melalui
transnasional Joint
Venture
(Patungan ). b. Pemberian
perbandingan
hukum
positif. dan 4) Penemuan hukum in concetro. Penelitian terhadap asas-asas hukum
lisensi
kepada
non
perlu dilakukan pada studi tentang
subsidiary atau independence local
82
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
kontrak lisensi paten dan implikasinya
empirik pelaksasanaanperaturan tersebut
terhadap pelaksanaan alih teknologi pada
beserta faktor-faktor yuridis-sosiologis
perusahaan Joint Venture (Patungan).
yang
Penelitian asas-asas hukum ini misalnya
didasarkan pada analisis data (bersifat
penelitian mengenai hukum positif yang
eksplantoris)
tetulis atau kaidah-kaidah yang berlaku
Sehingga secara singkat dapat dikatakan
dalam masyarakat (Bambang Waluyo,
bahwa
1991: 14).
menggunakanpendekatan
Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan
terhadap
hukum
yang
patokan
berperilaku
kaidah-kaidah
yang
telah
yang
dilakukan.
penelitian
induktif-verifikatif.
ini kualitatif-
Dari
konsep
Lundberg dan Lansing, serta konsep
patoakn-
Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman
bersikap.
dan William J. Chambliss menyusun
merupakan atau
mempengaruhinya,
Penelitian ini dapat dilakukan terutama
suatu
terhadap bahan-bahan hukum primer dan
hukum di dalam masyarakat. Teori inilah
sekunder, tersebut
model
mengenai
bekerjanya
sepanjang
kaidah-kaidah
yang akan digunakan untuk menganalisi
mangandung
kaidah-kaidah
permasalahan yang diteliti dari aspek
hokum (Soeryono Soekanto, 1995: 14). yuridis-
Melalui teori ini juga dapat diduga
dimaksudkan
untuk
bahwa dengan sarana kontrak lisensi
penjelasan
atas
paten, alih teknologi pada perusahaan
Pendekatan sosiologis
yuridis-sosiologisnya.
memperoleh
permasalahan yang diteliti berserta
Joint
hasil
Venture
(Patungan)
dapat
diperoleh
dalam
dilaksanakan atau mungkin yang terjadi
dengan
aspek-
justru sebaliknya, lisensi paten tidak
hukum serta mencoba menjelajahi
selalu menjadi faktor yang konduksif
realitas
dalam pelaksanaan ahli teknologi. Hal
yang
hubungannya
ampirik
masyarakat,
khususnya pada masyarakat bisnis
tersebut
yang
bidang
bahwa implikasi lisensi paten terhadap
penanaman modal asing (Joint
pelaksanaan alih teknologi juga sngat
Venture) (patungan) dan kontrak
ditentukan oleh motivasi pelaku bisnis,
lisensi paten.
struktur
bergerak
di
Gabungan kedua metode tersebut di
didasarkan
pada
kepengurusan
pemikiran
perusahaan,
komposisi kepemilikan saham, kultur
pakai untuk membandingkan kaidah
hukum
hukum yang tercantum dalam peraturan
ekonomis, kondisi sosial politik, dan
perundang-undangan dengan kenyetaan
variabel-variabel sosial lainnya, yang
Lisensi Paten dan Implikasinya
pelaku
bisnis,
pertimbangan
83
Vol. I No. 01, Mei 2015
semuanya
melatarbelakangi
tindakan
pelaku bisnis dalam perusahaan Joint Venture
(Patungan)
tersebut.
Pertimbangan ekonomis (untung-rugi) misalny,
seringkali
mendominasi
perilaku masyarakat bisnis (pengusaha). Ketentuan-ketentuan
umum
1) Harus didaftarkan pada Kantor Paten; 2) Akan terdaftar pada buku Registrasi
3) Harus membayar biaya yang besarnya
karena, lisensi
dasar-dasar paten
menggunakan
untuk
akan
tetap
ketentuan-ketentuan
umum dalam KUH Perdata, terutam aketentuan-ketentuan tentang perjanjian, “kebebasan
berkontrak”
akan
dibatasi oleh Pasal 78 ayat (1) Undang-
Dalam lisensi paten terdapat pemberian ijin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi, denga suatu imbalan menggunakan
sesuatu
yang
sebelumnya tidak boleh digunakannya. Sesuai Pasal 17 UU Paten, pemegang paten kepada
dapat orang
membrikan lain
ntuk
persetujuan membuat,
menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai,
menyediakan
untuk
di
sewakan atau dijual dan sebagainya. (Munir Fuady, 1999)
84
Yuridis-
Peranan UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten terhadap Alih Teknologi undang Paten, apakah sebetulnya latar belakang serta maksud
dan
tujuan
perlindungan
hukum
kepada
para
daya kreasinya, tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat
penguasaan
ilmu
dan
teknologi dalam industri oleh bangsa kita sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat. Inti UU Paten dapat dibaca dalam
Undang Paten.
untuk
Secara
penemu atas hasil karya, inovasi dan
akan ditetapkan oleh Menteri.
tetapi
1.1 Implikasi Normatif
undang-undang tersebut. Selain memberi
Umum Paten;
kontrak
I. Implikasi Lisensi Paten terhadap Alih Teknologi
Perlu direnungkan filosofi Undang-
terhadap kontrak lisensi yaitu:
Oleh
C. Hasil Temuan dan Pembahasan
penjelasan Bab Umum alinea kedua, ketiga dan keempat (Amir Pamunjak, 1999: 147). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang dimaksud dengan
paten
adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
persetujuan kepada orang lain untuk
serta dimungkinkan pemberian lisensi
melaksanakannya.
paten.
Adapun Undang-undang No. 13 tahun 1997 tentang Paten :
Dengan kontrak lisensi paten secara tipikal licencor memberikan hak kepada
Pasal 79
licensee untuk memakai hak kekayan
(1) Prjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
intelektualnya yang dilindungi paten,
(2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
sebagai pemegang paten; dan bersamaan
dengan imbalan berupa royalti dari pihak licensee yang ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki licensor
dengan itu sekaligus melindungi licensee terhadap pihak ketiga atau saingannya. Dalam kontrak
Undang-undang
lisensi
paten
Paten,
dimasukkan
(3) Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
kedalam Pengalihan Paten yang diatur
Pasal 80
1989 tentang Paten. Khusus untuk Pasal
Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
79
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa UU Paten tidak hanya memberikan fungsi perlindungan hukum saja, tetapi juga mempunyai potensi yang signifikan dalam proses alih teknologi. Potensi tersebut misalnya dengan mewajibkan kepada paten-paten asing yang dimintakan perlindungan hukum di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, mewajibkan pelaksanaan paten asing tersebut tidak boleh sampai merugikan perekonomian Indonesia dan menghalangi alih teknologi di Indonesia
Lisensi Paten dan Implikasinya
dalam Bagian Kedua, dari pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 tahun
telah
mengalami
perubahan
sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten ( UU No. 6 tahun 1989 J.O UU No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten ). Untuk
memberikan
suatu
pemahaman terhadap lisensi tersebut berikut ini dikemukakan isi dari pasalpasal tersebut dimuka : Pasal 76 (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
85
Vol. I No. 01, Mei 2015
(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 17, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
banyak
mengandung
kelemahan-
kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain
:
hanya menyangkut
perjanjian sepihak saja, kata perbuatan mencakup pila tanpa konsensus, yanpa menyebut tujuan (Purwaid Patrik, 1993, 14).
Pasal 77 Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Sehingga
menurut
Sudikno
Mertokusumo, perumusannya menjadi : “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya
dirinya/saling terhadap
satu
mengikatkan atau
lebih
Pasal 78
berdasar
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
menimbulkan akibat hokum (Purwahid
(2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.
(3) Suatu hal tertentu;
Mengenai batasan Undang-undang
perjanjian terdapat beberapa asas yang
kata
sepakat
untuk
Patrik, 1994: 2). Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat tersebut yaitu : (1) Sepakat mereka mengikatkan diri; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(4) Suatu sebab yang halal. Apabila
kita
mendalami
KUHPerdata, maka di dalam hukum
para sarjana hukum perdata umumnya
sangat
berpendapat bahwa definisi atau batasan
pelaksanaan lisensi paten
atau disebut rumusan perjanjian yang
1996: 56), yaitu:
terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313
(1) Asas Kebebasan berkontrak
erat
kaitannya
dengan ( Amrizal,
KUHPerdata namun kurang lengkap dan
Pengertian asas ini terlihat pada
bahkan dikatakan terlalu luas sehingga
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
86
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
berbunyi :” Semua presetujuan yang
untuk hal-hal yang dengan tegas
dibuat secara sah berlaku sebagai
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga
undang-undang
untuk segala seseuatu yang menurut
bagi
mereka
yang
membuatnya. “
sifat persetujuan yang diharuskan oleh
Berdasarkan pengertian pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakatioleh kedua belah pihak atau
kepatutan, kebiasaan dan undangundang. “ Kemudian
klausula
UNCTAD
pihak-pihak yang bersangkutan mengikat
tersebut dituangkan dalam ketentuan
bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak
Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 tentang
yang
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989
bersangkutan.
Pengertian
ini
tentang Paten yang dinyatakan bahwa
disebut Pacta sunt servanda.
“Perjanjian
(2) Asas Terbuka Asas terbuka ini terdapat di dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata. Maksud sistem terbuka ini adalah dalam membuat
perjanjian
diserahkan
sepenuhnya kepada para pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan digunakan demi kebebasan asasi menurut hukum asasi. Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan
lisensi
dilarang memuat
ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang
merugikan
perekonomian
Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat Indonesia
kemampuan dalam
bangsa
menguasai
mengembangkan
teknologi
dan pada
umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi tersebut pada khususnya (Ibrahim Idham, 1998: 4).
menurut
Klausula - klausula perdagangan
secara
restriktif yang sering terdapat di dalam
bersama-sama. Kalau para pihak telah
berbagai kontrak alih teknologi melalui
bersepakat
lisensi sekarang ini, diantaranya yaitu:
keadilan kehendak
dan
kepatutan
pihak-pihak
secara
memperlakukan disepakatinya,
itu
terbuka
dalam
hukum maka
perjanjian
yang itu
(J.B Lumenta, 1991, 1 ) 1) Challenges to Validity
mengikat seperti undang-undang bagi
Klausula
pihak-pihak yang bersepakat itu, seperti
teknologi
yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan
apakah
1339 KUHPerdata. Pasal 1339 berbunyi
perlindungan
“Persetujuan tidak hanya mengikat
penemuan yang berkaitan dengan alih
Lisensi Paten dan Implikasinya
ini
melarang
untuk paten
penerima
mempersoalkan atau
hak-hak
lainnya
terhadap
87
Vol. I No. 01, Mei 2015
teknologi itu masih berlaku atau
peraturan
Perundang-
undangan Hukum Bisnis adalah :
tidak;
1) UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11
2) Exclusive Dealing Klausula
ini
teknologi
melarang
mengadakan
penerima
Tahun
perjanjian
Modal Asing.
Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau modifikasi
terhadap
1989 tentang Paten. 3) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994
tentang
Pemilikan
Saham
Asing.
4) Price Fixing ini
mengatur
produksi
ketentuan
oleh
pemilik
4) KUH Perdata, serta peraturan yang bersifat internasional. 5) UU No. 7 tahun 1994 tentang
teknologi; 5) Exclusive Sales or Representation
Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organizaton (WTO),
Agreement Klausula
Penanaman
Dalam Rangka Penanaman Modal
teknologi yang dialihkan;
Klausula
tentang
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun
3) Restriction on Research
mengadakan
1970
2) UU No. 13 tahun 1997 tentang
sejenis dengan pihak lain;
harga
Adapun
ini
perjanjian
memuat
penjualan
perjanjianatau
agen
tunggal dengan pemilik teknologi;
Klausula ini memuat larangan pada teknologi
Related
of
Intellectual
Property
Rights Including Trade in Counterfeit Goods).
6) Export restriction
penerima
khususnya mengenai TRIPs (Trade
untuk
mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan; 7) Pembatasan Volume, Ruang lingkup maupun kapasitas produksi; 8) Syarat Memberikan Saham pada Pemilik Teknologi atau Partisipasi Pemilik teknologi dalam Manajemen Perusahaan; 9) Pengguanaan Pengendalian Mutu; 10) Kewajiban Untuk Memakai Merek
6) Rancangan Code Of Conduct on Transfer of Technology. 7) Ketentuan United Nation Confrence on
Trade
and
Organisation
8) Ketentuan-ketentuan
World
(UNCTAD).
Intellectual Property Organization (WIPO). Pemerintah sanksi)
harus
perkembangan lisensi
(lembaga selalu pelaksanaan
paten.
Apabila
penerap mamantau kontrak terdapat
Dagang Pemilik Teknologi;
88
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
pelanggaran, maka kegiatan penerapan
teknologi) ini sangat tergantung banyak
sanksi harus dilakukan.
faktor.
Faktor-faktor
tersebut
dapat
bersifat yuridis normatif (menyangkut 1.2 Implikasai Sosiologis
Secara
Yuridis-
1. Memfungsikan Hukum (Paten dan Kontrak Lisensi Paten) sebagai Sarana untuk Rekayasa Sosial (Pengalihan Teknologi) Kontrak khususnya
perjanjian terhadap
lisensi,
hak
peraturan
perundang-undangannya),
penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) serta faktor yang bersifat yuridis
sosiologis
(menyangkut
pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).
milik
perindustrian seringkali terjadi dalam
Disamping hukum berfungsi sebagai
praktek. Adapun yang telah dikenal
alat untuk pengadilan sosial (as a tool of
adalah
social
perjanjian
berhubungan
lisensi
yang
hak
paten.
dengan
control)
dimanfaatkan
hukum
senagai
juga
dapat
sarana
untuk
Sedangkan yang berhubungan dengan
rekayasa sosial (as a tool of social
hak paten tersebut telah mendapat
engineering) sebagamana dideskripsikan
tempat secara formal di dalam hukum
oleh Roscou Pound
Indonesia (Munir Fuady, 1994: 114 ).
Hanitijo Soemitro, 1989: 23).
Kontrak lisensi paten merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima
teknologi,
karena
kontrak
II. Faktor-faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam Rangka Alih Teknologi. 2.1 Kedudukan Para Pihak Dalam
lisensi paten pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik
teknologi
kepada
penerima
teknologi (Amir Pamunjak, 1994: 11).
merupakan
kontrak
atau
perjanjian
keseimbangan para pihak (bargaining position). Licensor sebagai pemilik paten senantiasa mempunyai posisi yang lebih dibandingkan
dengan
licensee
(penyewa paten). Hal tersebut dapat
menyertai
disebabkan oleh karena adanya asas
Basic Agreement pada perusahaan joint
kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH
venture
Perdata) yang dianut hukum perjanjian
(Usaha
yang
kontrak
lisensi paten, seringkali tidak terdapat
kuat Bahwa kontrak lisensi paten ini
( Ronny
patungan),
maka
keberhasilan pelaksanaan kontrak lisensi paten
(terutama
menyangkut
Lisensi Paten dan Implikasinya
di Indonesia.
alih
89
Vol. I No. 01, Mei 2015
Kuat
lemahnya
posisi
atau
kepemilikan saham. Dalam perjanjian
bargaining position suatu pihak juga
joint
bergantung
atau
pihak-pihak yang bekerja sama tidak
penguasaan masalah yang akan dihadapi.
seimbang, yang antara lain disebabkan
Kelemahan dari pihak licensee, pada
oleh ratio kepemilikan saham. Besar
umumnya berkaitan dengan : (Amrizal,
kecilnya ratio kepemilikan saham akan
1996).
mempengaruhi struktur kepengurusan
a. Tidak menguasai atau kurangnya
perusahaan. Dalam kondisi seperti ini,
kepada
kesiapan
informasi mengenai teknologi
yang
b. Belum
mempunyai
agreement
disepakati
seringkali
kedudukan
pihak yang kuat (yang memiliki saham terbesar) cenderung akan memaksakan
dialihkan.
bentuk
venture,
atau
standart
kesiapan
perjanjian dalam
tentang
yang
akan
rangka
alih
kehendaknya kepada pihak yang lemah. Ketidakseimbangan berlanjut
pada
kedudukan pembuatan
ini dan
pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Pelaksanaan alih
teknologi.
teknologi dilakukan secara sungguhc. Kurang
menguasai
bahasa
yang
digunakan dalam perjanjian.
pemegang policy terkuat yang biasanya
d. Tidak memiliki informasi tentang potensi
nasional
yang
maupun dalam
pelaksanaan perjanjian.
perjanjian
2.2 Motivasi Perilaku Bisnis Para Pihak Menurut perjanjian
e. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman
dimiliki oleh pihak asing.
dapat
diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi
sungguh atau tidak, ditentukan oleh
lisensi
yang
sarana
Stewart
atau
Macaulay,
kontrak
merupakan
yang dijadikan dasar untuk
melangsungkan
pertukaran.
Terdapat
berisi peraturan-peraturan pemerintah
dua unsur sebuah kontrak yaitu: (Ronny
atau ketentuan-ketentuan lain
Hanitijo, 1989: 19)
yang
ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi. f. Pihak licensee tidak memilik banyak informasi tentang licensor. Kedudukan para pihak dapat juga
1) Perencanaan transaksi secara rasional dan 2) Penentuan sanksi hukum yang akan digunakan
untuk
memaksakan
pelaksanaan transaksi tersebut.
ditentukan oleh besar kecilnya ratio
90
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
Budaya hukum adalah keseluruhan
Pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten ini dapat berhasil atau tidak
faktor-faktor
juga ditentukan oleh perilaku bisnis para
bagaimana sistem hukum memperoleh
pihak. Bila yang diutamakan pengusaha
tempat yang sesuai dan dapat diterima di
hanyalah profit (profit oriented), maka
dalam kerangka budaya masyarakat.
alih teknologi melalui pemberian lisensi
Menurut para ahli anthropologi, budaya
paten tidak akan pernah terjadi seperti
tidak sekedar berarti kumpulan bentuk
yang diharapkan. Sebaliknya apabila
tingkah laku dan pemikiran yang saling
masing-masing
konsisten
terlepas akan tetapi budaya diartikan
kewajiban
sebagai kategori: (Ronny Hanitijo, 1989:
memperhatikan
pihak hak
dan
yang
mereka yang berkaitan dengan proses
10)
pengalihan teknologi dan tidak hanya
1) Sikap-sikap
yang
menentukan
mempengaruhi
mengejar keuntungan belaka, maka alih
bekerjanya hukum tetapi yang bukan
teknologi
hasil reduksi dari substansi dan
secara
bertahap
dapat
diwujudkan.
struktur.
2.3 Budaya Hukum Pelaku Bisnis Menurut Lawrence M. Friedman, sistem
hukum
terdiri
dari
tiga
komponen, yaitu : (Ronny Hanitijo,
1) Komponen struktur, yaitu bagianbagan yang bergerak dalam suatu (pengadilan,
badan
kesediaan
menggunakan
orang
untuk
pengadilan
dan
struktur. dan
tuntutan-tuntutan
terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok
etnis,
ras,
agama, lapangan pekerjaan, dan kelas sosial yang berbeda-beda.
legislatif); 2) Komponen substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum (produk hukum); 3) Komponen kultur (budaya), yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat dan menentukan
hukum,
3) Sikap-sikap
1989: 9)
mekanisme
2) Rasa hormat atau tidak hormat kepada
apakah
hukum
(komponen substansi) dipatuhi atau
Sikap dan tuntutan-tuntutan untuk mengliormati serta melaksanakan isi UU Paten
dan
kontrak
lisensi
jelas
berpengaruh pelaksanaan kontrak lisensi paten, sehingga kesediaan para pihak untuk menuntut penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak melalui lembaga arbitrasi juga mempengaruhi
tidak.
Lisensi Paten dan Implikasinya
91
Vol. I No. 01, Mei 2015
pelaksanaan
alih
teknologi
melalui
dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan
pemberian lisensi paten.
yang
wajib
serta
persyaratan- persyaratan yang dilarang III. Peranan Pemerintah dalam Perjanjian/Kontrak Lisensi Paten. Pemerintah
mempunyai
peranan
yang besar dalam kontrak lisensi paten. Pemerintah dapat memeriksa isi kontrak lisensi paten dan menolak persyaratanpersyaratan
dalam
kontrak
yang
dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau menghambat penguasaan
dan
pengembangan
teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Paten Indonesia.
lisensi paten pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu melalui: 1) Currency control termasuk foreign investment;
peraturan lain di bidang perdagangan. Pada sistem currency control dan investment,
pengawasan
pemerintah dilakukan terhadap repatriasi uang
atau
kekayaan
perusahaan ke luar negeri.
anti
trust
peraturan-peraturan
regulation lain
di
serta bidang
perdagangan ditujukan untuk mengawasi setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknologi dalam bentuk lain
92
Adapun
tujuan
pemerintah paten
dalam
antara
lain
campur
tangan
perjanjian
lisensi
sebagai
berikut:
(Supyan Suratmaja, Lipi: 6) 1) Meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi; 2) Menghindarkan terjadinya duplikasi pengalihan
teknologi dari luar negeri; 3) Melindungi teknologi yang ada di dalam
negeri
serta
merangsang
pengembangannya; memperkecil
ketergantungan
terhadap
sumber-
sumber dari luar negari terutama di bidang teknologi; 5) Membangun informasi
suatu yang
dasar baik,
sistem sehingga
memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang
Pengawasan yang dilakukan dengan melalui
paten dalam rangka alih teknologi.
4) Berusaha
2) Antitrust regulation serta peraturan-
pentransferan
dicantumkan di dalam perjanjian lisensi
yang merugikan dalam
Kontrol pemerintah dalam kontrak
foreign
(restriction business practice) untuk
lebih baik; 6) Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan di dalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan
tujuan
pembangunan
di
bidang ekonomi dan sosial. 7) Melindungi dan memperkuat posisi
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
para penerima teknologi di dalam
3) Pada
dasarnya
peranan
hukum
negeri, terutama dalam menghadapi
dalam
perusahaan-perusahaan yang kuat dari
Indonesianisasi di bidang keahlian
luar negeri;
pada perusahaan patungan adalah
8) Menghindari terjadinya eksploitasi
mencapai
sangat besar dan penting yaitu mulai dari negoisasi ( basic agreement )
dan persaingan yang tidak sehat;
sampai
pada
penetapan
policy
instrument yang terdiri dari Legal
D. Simpulan Dari
tujuan
uraian
di
atas
mengenai
permasalahan dan pembahasan maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :
device,
Organizational
structure,
dan operational mechanism. 4) Lisensi paten dalam alih teknologi
yang
terhadap perusahaan patungan (joint
diharapkan oleh pihak Indonesia
venture) dalam penanaman modal
pada perusahaan
patungan (joint
asing merupakan kebutuhan yang
venture) Indonesia dengan modal
sangat urgen, pengaturan lisensi
Asing, ternyata tidak
paten
1) Bahwa
alih
teknologi
terlaksana
yang
rinci
dan
spesifik
sebagaimana mestinya, disebabkan
mendesak untuk segera dilakukan
tidak terlaksananya perjanjian yang
agar tidak terjadi ambiguitas dan
telah
pada
penyalahgunaan (mis-use) terhadap
dasarnya terjadi karena terdapat
peraturan perundang-undangan yang
perbedaan pandangan / tujuan antara
telah ada.
kedua belah pihak .
Secara
disepakati.
Hal
ini
yuridis
normatif,
lisensi
alih
paten dapat memiliki implikasi positif
teknologi yang di harapkan tidak
terhadap keberhasilan alih teknologi,
tercapainya sebagaimana mestinya,
namun
namun di lakukan usaha-usaha agar
implikasi tersebut sangat dipengaruhi
tujuan
oleh beberapa faktor dalam bekerjanya
2) Walaupun
yang
mendapatkan
kenyataanya
dikehendaki tenaga
ahli
yaitu dari
hukum
secara
dalam
yuridis
sosiologis,
masyarakat,
:
bangsa sendiri untuk menggantikan
lembaga
pembuat
tenaga ahli dari pihak modal asing.
Presiden,
WTO,
Usaha lainnya yaitu mendirikan
penerap sanksi (BKPMD, Dep Keh dan
BPPT dan LIPI yang diharapkan
HAM, dan Depperindag), pemegang
memberikan
peran (licensee dan licensor), serta
jalan
keluarnya
peraturan
yaitu
WIPO),
(DPRlembaga
terhadap masalah ahli teknologi ini.
Lisensi Paten dan Implikasinya
93
Vol. I No. 01, Mei 2015
dipengaruhi
oleh
kekuatan
sosial
agreement bentuk
personal. Melalui analisis terhadap bekerjanya
disepakati
hukum dalam masyarakat (Chambliss
teknologi.
dan Seidman), ditemukan beberapa fakor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Faktor-faktor
tersebut
adalah
:
c. Kurang
atau
kesiapan
perjanjian dalam
menguasai
tentang
yang
akan
rangka
alih
bahasa
yang
digunakan dalam perjanjian. d. Tidak memiliki informasi tentang potensi
nasional
yang
dapat
kedudukan para pihak; budaya hukum
diandalkan untuk membantu, baik
para pihak; motivasi perilaku bisnis para
dalam negosiasi
pihak; budaya hukumnya serta peranan
pelaksanaan perjanjian.
maupun dalam
e. Tidak memiliki suatu panduan atau
pemerintah. Secara yuridis Sosiologis
Lisensi
pedoman
perjanjian
lisensi
yang
Paten yang terjadi di Indonesia juga di
berisi peraturan-peraturan pemerintah
sebabkan akibat faktor :
atau ketentuan-ketentuan lain
a. Tidak menguasai atau kurangnya
ada kaitannya dengan pembuatan
informasi mengenai teknologi
yang
suatu perjanjian lisensi. f. Pihak licensee tidak memilik banyak
dialihkan. b. Belum
yang
mempunyai
standart
informasi tentang licensor.
DAFTAR PUSTAKA Amrizal, 1996. Hukum BisnisDeregutasi dan Joint Venture di Indonesia: Teori dan Prakek. Jakarta: Djambatan. Dj. A. Simarta. 1984. Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Gramedia. Ibrahim, Idham. 1998. Persaingan Sehat di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, BPHN. J.B. Lumenta. 1991. Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komparatif, Makalah, Amroos Jakarta.
94
Law
Consultan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka. Mahmud, Peter.1989. Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, Seri Perkuliahan, UNTCAD. Munir, Fuady. 1999. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Buku Kedua. Pamanjuntak, Amir. 1994. Sistem PatenPedoman Praktik dan Alih Teknologi. Jakarta: Djambatan. Patrik, Purwahid. 1993. Hukum Perdata II. Semarang: FH UNDIP. Jilid I,
Lisensi Paten dan Implikasinya
Vol. I No. 01, Mei 2015
____________, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Semarang: FH UNDIP Rhicard, Burton Simatupang. 1995. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta. Seminar di UNDIP tentang Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi tahun 2002. Soemantoro. 1984. Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing. Bandung: Alumni. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang: CV Agung, Semarang, 1989. ____________, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lisensi Paten dan Implikasinya
Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali. Sunarjati, Hartono. 1974. Masalahmasalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Bandung: Alumni. Sunaryati, Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni. Supyan, Suradimadja. tt. Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi, Makalah Seminar Alih Teknologi. Jakarta: LIPI.. Surnantoro, 1993. Masalah Pengaturan Alih Teknologi. Bandung: Alumni. Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
95
Vol. I No. 01, Mei 2015
96
Lisensi Paten dan Implikasinya
