PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI USAHA PATUNGAN ANTARA ENTERPRISE DENGAN PERUSAHAAN PERINTIS

Perjanjian Alih Teknologi Melalui Usaha Patungan Antara ”Enterprise” dengan Perusahaan Perintis

PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI USAHA PATUNGAN ANTARA ”ENTERPRISE” DENGAN PERUSAHAAN PERINTIS Fitria Olivia Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected]

Abstract Natural resources in oceanic seabed has been declared in International Maritime Law Convention as heritage for all people, which it exploration, exploitation, production, and distribution, required science and technology. This thing constituted by reality that limited science and technology mastered by several advanced industrial states, while natural resources, geographically not spread over widely in the world, most often the biggest natural resources spread in several developing countries.To avoid domination monopolies the source of natural resources by developed countries (industrial states) with their science, technological and capital, required the compensation for exploitation and exploration with 1 (one) term and condition which is the existence of transfer of technology with hope can be distributed fairly among developing countries. Through International Maritime Law Convention, arranged rights and obligations of developed countries (industrial states) to transfer of their technology to developing countries as receiver.Indonesia as member of International Maritime Law Convention has adopted the convention into national legislation. Transfer of technology aspects between Investor that mastering science and technological with Join Company to be certain company, intentionally formed for the agenda to explored and exploited the natural resources and implication must be evaluated from national importance for the agenda of wealthy people. Keywords: Transformation, Technology, Agreement

sok dunia, berhadapan dengan negara-negara ber-

Pendahuluan Berkembangnya kemajuan teknologi yang

kembang yang bahkan diantaranya berusia belia

menakjubkan dewasa ini yang telah membawa per-

karena baru lepas dari penjajahan fisik dengan ting-

soalan-persoalan baru bagi hukum internasioanal

kat kemapanan ekonomi dan penguasaan teknologi

adalah kemungkinannya eksplorasi dan eksploitasi

yang kurang menggembirakan, ditambah kemung-

kekayaan alam mineral di dasar laut samudra dalam

kinan di wilayah teritorialnya mengandung bahan

yang jauh dari pantai, (Hasyim Djalal, 1979) misal-

galian mineral. Kesenjangan ini menimbulkan ke-

nya minyak bumi dan gas alam cair. Persoalan hu-

gundahan akan ancaman ”tersandarnya kedaulatan

kum internasioanal muncul akibat status area pe-

negara” karena ketergantungan akan produk mineral

nambangan berada di lokasi yang dinyatakan seba-

atas mineral yang dikuasai oleh teknologi negara-

gai samudra internasional. Disamping itu, jenis kan-

negara industri barat dan Jepang. (Elisabeth Mann

dungan sumber mineral alamnya menguasai hajat

Borgese and Norton Ginsburg, 1986)

hidup orang banyak dikemudian hari dengan jumlah dan sebaran yang terbatas diseluruh perut bumi.

Agar penambangan mineral ini tidak hanya dikuasai oleh negara-negara industri maju, maka

Seperti dipahami, bahwa kemampuan tek-

perlu diciptakan rezim hukum internasioanal yang

nologi penambangan dasar laut samudra dalam baru

dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara

hanya dikuasai oleh sejumlah kecil negara industri

berkembang yang teknologinya belum mampu de-

barat yang maju, dengan ditopang oleh struktur ke-

ngan jalan mentransfer teknologi guna menunjang

kuatan finansial yang ”menggurita” keseluruh pelo-

pembangunan ekonomi dan kemajuan kesejahteraan

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

181


rakyatnya, sehingga tercipta Tata Ekonomi Dunia

b. Memberikan kesempatan kepada tenaga pe-

Baru yang adil dan seimbang. Berkat perjuangan

kerja dari negara-negara berkembang untuk

Kelompok 77 negara-negara berkembang, setelah

mengikuti program pelatihan di bidang ilmu

melalui perundingan intensif yang memakan waktu

pengetahuan dan teknologi kelautan.

9 (sembilan) tahun, maka dapa tanggal 10 Desember 1982 ditanda-tangani Konvensi PBB ten-

Hak atas informasi perkembangan teknologi

tang Hukum Laut tentang pembagian Area Interna-

yang diterapkan di Area yang dituntut oleh negara-

sional yang memisahkan dengan Area Teritorial

negara berkembang diakomodasikan dalam Pasal 13

negara, dan kepemilikan sumber alam mineral yang

”Charter of Economic and Duties of States” Re-

dikandung di Area Internasioanal oleh 119 (seratus

solusi PBB No. 3281 tahun 1984 yang menyatakan :

sembilan belas) negara di Jamaika.

”Every state has the right to benefit from the advan-

Kepemilikan kandungan sumber daya mine-

cement and developments in science and technology

ral di Area Internasioanal (kawasan dasar laut inter-

for the acceleration of its economic and science

nasional di luar badas yurisdiksi nasional) telah

development”.

ditetapkan sebagai ”warisan bersama umat manu-

Penggambaran prinsip berkeadilan diantara

sia” menurut Pasal 136 Konvensi Hukum Laut

Negara-negara berkembang tercermin dalam Pasal

1982. Dan untuk mengatur, mengawasi serta me-

274 Konvensi Hukum Laut tahun 1984 yang antara

ngelolanya telah dibentuk Badan Otorita.

lain menyatakan :

Kewenangan Badan Otorita dalam peranan aktifnya untuk kegiatan transfer teknologi tercermin dalam Pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai berikut: 1.

”Dengan memperhatikan semua kepentingan hukum, termasuk hak dan kewajiban dari pemilik dan penerima teknologi, otorita harus menjamin keikutsertakan warga negara dari negara-negara berkembang dalam program pelatihan berdasarkan prinsip distribusi geografis yang adil”

Otorita diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Prinsip distribusi geografis yang adil harus

a. Memperoleh ilmu dan teknologi yang diper-

pula menimbang kepentingan-kepentingan negara-

lukan untuk mendukung kegiatan penamba-

negara berkembang karena adanya suatu kenyataan

ngan di Area.

bahwa tidak semua negara memiliki kondisi dan si-

b. Mengusahakan terlaksananya atau setidak-

tuasi geografis yang sama dan jenis sumber alam

tidaknya mendorong kearah alih teknologi

mineral yang terkandung di dalamnya yang dihasil-

kepada negara-negara berkembang.

kan oleh alam dengan jumlah yang terbatas sangat

2. Otorita bersama-sama dengan semua negara

spesifik karakteristiknya, dan disamping kemam-

anggota Konvensi harus mengadakan kerja-sa-

puan tingkat kualitas sumber daya manusianya yang

ma seerat-eratnya guna :

beragam.

182

a. mengembangkan program alih teknologi

Perlu disadari, kegiatan penambangan di

baik pada ”Enterprise” maupun negara-ne-

Area meliputi bebagai bidang disiplin ilmu yang di-

gara berkembang menurut syarat-syarat dan

terapkan dalam kegiatannya: Eksplorasi dan eksplo-

ketentuan alih teknologi yang adil dan wa-

rasi, produksi, penyimpanan dan pengemasan, distri-

jar.

busi dan tranportasi, pemasaran, administrasi dan Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011


manajemen, dan perbaikan dan pencegahan dampak

Menimbang keberadaan pasar teknologi yang ber-

lingkungan.

sifat oligopoly dengan harga yang dirasa tidak adil

Jadi tuntutan keadilan yang disuarakan leh

dan tidak wajar, maka perlu mengatur mekanisme

negara-negara berkembang adalah bukan dalam

transfer teknologi yang melindungi para pilah yang

bentuk penerimaan modal, akan tetapi dalam pero-

berikatan

lehan informasi, baik melalui program pelatihan

meliputi (Ita Gambiro, 1986):

maupun kegiatan riset dan pengembangan teknologi

1. Pengaturan saluran resmi transfer teknologi, dan

yang tertuang dalam Pasal 247 Konvensi Hukum Laut tahun 1984.

dalam

bertransaksi

teknologi,

yang

jenis perikatan diantara para pihak; 2. Pengaturan dan pengamanan atas hak dan kewa-

Keengganan negara-negara industri maju untuk membagi pengetahuan teknologi, dikarenakan pada prinsipnya mereka pun membutuhkan waktu yang panjang, sejumlah pakar yang handal, pemba-

jiban para pihak atas perikatan transfer teknologi; 3. Pengaturan, pengawasan dan pengamanan terhadap teknologi;

ngunan lembaga-lembaga penelitian yang maju

4. Kelalaian dalam perikatan;

yang kesemuanya ditunjang oleh aliran dana pene-

5. Ketidak-sepakatan;

litian yang tidaklah murah. Disamping itu, tidak se-

6. Berakhirnya perikatan;

tiap teknologi itu cocok begitu saja pada kondisi

7. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa.

dan situasi setempat, sehingga masih diperlukan lagi modifikasi dan inovasi-inovasi baru untuk penera-

Atas dasar itu maka dibuat perangkat hu-

pannya, yang sebelumnya telah dilakukan peng-

kum yang memuat syarat-syarat dan ketentuan aih

kajian-pengkajian terhadap aspek-aspek teknis dan

teknologi yang adil dan layak, sesuai dengan Pasal

non-teknis, yang berarti dibutuhkan lagi waktu, te-

144 adalah Pasal 267 Konvensi Jo Pasal 271 Kon-

naga ahli dan sudah barang tentu dana penelitian

vensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa:

riset dan pengembangan teknologi. Maka perlu juga

”States, directly or through competent international

disadari jerih payah negara-negara maju perlu juga

organization, shell promote the establishment of

dihargai, dengan menggantikan pengeluaran-penge-

generally accepted guidelines, criteris and standard

luaran mereka ketika melakukan penelitian dan pe-

or the transfer of marine tecnology on bilateral ba-

ngembangan teknologi dengan harga yang wajar da-

sis, or within the framework international organiza-

lam kerangka perlindungan hukum terhadap te-

tion and other fora, ataking into account, in parti-

muan-temuan meraka.

cular, the interst and needs of developin states”

Dalam rangka melindungi kepentingan pe-

Keikutsertaan Indonesia adalah untuk me-

milik teknologi, perlu diperhatikan ketentuan Pasal

ngajukan usulan dan mengadopsi pedoman-pedo-

267 Konvensi Hukum Laut 1982 yang antara lain

man standar internasioanal yang mengatur mekanis-

menyatakan bahwa :

me penyelenggarakan transfer teknologi guna dite-

”Stats, shall have dua regard for all legitimation

rapkan pada Area territorial nasional, mengingat ke-

interests including inter alia, the rights and duties

mungkinan potensi alam Indonesia baik yang berada

of holders, suppliers and recipients of marine

di landas kontinen maupun jauh dari lepas pantai

technology”

dalam Area territorial nasionalnya yang belum Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

183


dieksplorasi dan dieksploitasi, guna menjamin ke-

gement Contract, Franchise, dan ada pula de-

majuan ekonomi, tidak terganggunya stabilitas kea-

ngan membangun perusahaan baru lepas dari in-

manan dan politik serta social budaya, dengan pili-

duk perusahaan berupa Joint Venture atau Sub-

han-pilihan saluran-saluran transfer teknologi se-

sidiary;

perti :

3. Lembaga-lembaga Internasional yang memben-

1. Mempekerjakan tenaga ahli asing perorangan;

tuk perikatan dengan kegiatan antar Kamar-

2. Penyelenggaraan supplai dari mesin-mesin dan

kamar dagang, lembaga penelitian, universitas,

peralatan lainnya;

mengikutsertakan ahli dalam pertukaran pikiran

3. Perjanjian lisensi (technology license agree-

di seminar-seminar internasional.

ment); 4. Expertise dan bntuan atau asistance teknis.

Pengaturan, pengawasan dan pengamanan teknologi dimaksudkan untuk memastikan bahwa

Pedoman standar aaluran transfer teknologi

teknologi yang ditransfer merupakan teknologi yang

yang dikembangkan oleh Otorita Internasioanal se-

sama sekali baru, atau belum pernah dikembangkan

bagai operator transfer teknologi sesuai Pasal 5 (1)

di tahan air, memiliki kegunaan yang tinggi, waktu

dan (2) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 ada-

yang singkat untuk dikuasai dan tidak mengancam

lah perusahaan-perusahaan yang disebut “Enter-

kelestarian alam, dan juga harus dapat dibayar de-

prise”.

ngan harga yang dirasa wajar dan adil. Adopsi pedoman-pedoman standar interna-

Pengaturan, pengawasan dan pengamanan

sional guna diterapkan pada Area territorial nasional

isi perikatan dan implementasinya bertujuan agar ti-

terutama ditujukan kepada :

dak diakomodasikannya dalam perikatan segala

1. Pembentukan Badan Otorita guna mengatur,

pembatasan dan larangan oleh pihak pemberi tekno-

mengawasi dan mengamankan pembuatan dan

logi kepada perusahaan patungan berupa :

implementasi isi perikatan transfer teknologi;

1. Pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan

2. Pembentukan Badan Operator pelaksana saluran

produksi perusahaan patungan;

transfer teknologi dalam hal ini perusahaan pa-

2. Pembatasan bidang pembayaran;

tungan yang terlepas dari masing-masing in-

3. Pelaksanaan lainnya yang mempunyai akibat

duknya;

yang sama atau serupa.

3. Pengawasan terhadap teknologi dan kewajiban atas pembayaran-pembayaran akibat adanya transfer teknologi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

Investor perintis asing dapat berupa :

a. Mengingat peran pentingnya pembentukan Ba-

1. Negara asing yang mengembangkan prinsip

dan Otoritas yang akan mengatur, mengawasi

kerja sama yang dibingkai dalam perikatan

dan menganankan pembuatan perikatan dan im-

Grants atau Loan;

plementasi isi perikatan di Area yurisdiksi

2. Perusahaan asing yang melakukan perikatan

Indonesia, dibutuhkan aturan perundang-unda-

dalam bentuk kontrak seperti penggunaan Tech-

ngan yang pasti dan dapat diterima oleh masya-

nical Assistance Contract, PatenLicence, Mana-

rakat internasional. Dapatkah ketentuan-keten-

184



tuan alih teknologi yang diatur Konvensi Hu-

Indonesia, khususnya perundang-undangan me-

kum Laut 1982 diadopsi secara langsung ke-

ngenai teknologi.

dalam perundang-undangan di Indonesia ? b. Badan yang dipilih sebagai operator untuk salu-

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan

ran transfer teknologi yang bagaimana yang co-

dapat menemukan model pengaturan alih teknologi.

cok ?

Penulisan ini menggunakan metode penelitian des-

c. harus mengacu pada hukum yang mana dan

kriptif-analitis-komperatif dengan pendekatan non-

tunduk pada yurisdiksi negara mana, menim-

yuridis dan yuridis. Pendekatan non-yuridis bertu-

bang salah satu pihak merupakan badan asing ?

juan untuk mengungkapkan fakta-fakta bahwa me-

d. Bagaimana pengaturan mengenai hak dan ke-

ningkatnya ketergantungan masyarakat internasional

wajiban para pihak dalam perikatan baik diantar

terhadap Area sebagai sumber daya alam mineral di-

para pihak, para pihak dengan teknologi dan

masa yang akan datang dan belum meratanya kepe-

pengaturan terhadap syarat-syarat yang harus

milikan teknologi penambangan ini mengharuskan

dipenuhi oleh teknologi agar dapat ditransfer ?

adanya alih teknologi dari perusahaan multinasional negara-negara maju kepada perusahaan patngan dan

Dari berbagai masalah yang dikemukakan

negara-negara berkembang. Uraian-uraian yang ber-

di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

sifat non-yuridis dapat membantu menganalisa ma-

a. Mempelajari hukum apa dan yurisdiksi mana

salah-masalah hukum karena adanya perbaikan atau

yang berlaku bagi badan saluran-saluran trans-

penemuan teknologi yang dibuat oleh searang ilmu-

fer teknologi akibat adanya perikatan dengan in-

wan dari negara-negara berkembang.

venstor perintis

Pendekatan yuridis dilakukan dengan meli-

b. Mempelajari dan meneliti landasan teoritis yang

hat dan mempelajari ketentuan alih teknologi dalam

mendukung penerapan ketentuan-ketentuan alih

Konvensi Hukum Laut 1982 dibandingkan dengan

teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum

perjanjian kontrak karya antara Departemen Pertam-

Laut 1982 terhadap kontrak alih teknologi khu-

bangan dan Energi Republik Indonesia dengan kon-

sus yang dibuat dalam rangka perikatan transfer

traktor serta perjanjian alih teknologi dalam per-

teknologi di atas. Selain itu akan diteliti penga-

janjian usaha patungan antara Pertamina dengan

ruh dari kegiatan penelitian dan pengembangan

investor asing. Penggunaan metode ini diharapkan

teknologi penambangan terhadap pembaharuan

dapat menemukan model pengaturan alih teknologi

hukum di Indonesia, khususnya perundang-

penambangan dasar laut samudra dalam melalui

undangan tetang teknologi.

usaha patungan. Adapun teknik pengumpulan data

Mempelajari dan meneliti masalah penerapan

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

hukum organisasi internasional pada kontrak

1. Pengumpulan berbagai literature dan data-data

c.

alih teknologi

yang relevan dengan topik penulisan ini.

d. selain itu, akan diteliti pengaruh dari kegiatan

2. Pengumpulan data-data melalui wawancara

riset dan pengembangan teknologi penamba-

yang terkait dengan topik tesis ini, seperti De-

ngan

partemen Pertambangan dan Energi, dan Per-

terhadap

pembaharuan

hukum

di

tamina. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

185


Pasal 6 Perjanjian Kontrak karya antara PT. Free-

Pembahasan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, paling tidak terdapat 5 (lima) materi yang di-

port Indonesia Company dengan pihak Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.

atur dalam perjanjian usaha patungan, yaitu pembentukan badan hukum, struktur kepemilikan mo-

Perbandingan Tentang Pembentukan Badan

dal, struktur manajemen perusaha patungan, penga-

Hukum / Ruang Lingkup Perusahaan antara

turan mengenai alih teknologi, serta prosedur pe-

Perusahaan Patungan “Manginex Inc.” de-

nyelesaikan sengketa. Sebelum membahas perjan-

ngan Perusahaan Patungan Bnc.

jian alih teknologi dalam perjanjian usaha patungan

1. Pasal 1 (c)dari Model Perjanjian Usaha Patu-

antara “Enterprise” dengan investor perintis,perlu

ngan antara “Enterprise” dengan Investor Perin-

dibahas terlebih dahulu masalah pembentukan ba-

tis menyatakan bahwa :

dan hukum / ruang lingkup perusahaan patungan,

a. The Enterprise and The Investor will form a

struktur kepemilikan modal, dan struktur manaje-

Joint Company with the name of “Manga-

men perusahaan. Dalam rangka ini, penulis akan

nex Inc.” which shall be the Operating

membandungkan perjanjian usaha patungan tersebut

Company.

dengan perjanjian usaha patungan di Indonesia,yaitu

b. “Manganex Inc” will be a Corporation for-

antara Pertamina dengan investor asing. Adapun

med according to the laws of… (Gunther

hal-hal yang akan diperbandingkan adalah tentang

Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang

pembentukan badan hukum/ruang lingkup kegiatan

Hauser1,1981).

perusahaan patungan, struktur pemilikan modal dan struktur manajemen perusahaan.

c. The Law applicable to this Joint Venture Agreement shall be the law of the place of

Alasan memilih objek bandingan ini adalah karena ketiga materi dalam perjanjian usaha patu-

incorporation. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

ngan erat kaitannya dengan program alih teknologi. Dari perbandingan mengenai pembentukan badan

Hukum yang berlaku bagi Perjanjian Usaha

hukum/ruang lingkup kegiatan perusahaan akan da-

Patungan adalah hukum tempat atau negara di mana

pat diketahui adanya persamaan dan perbedaan jenis

badan hukum itu didirikan (Place of Corporation).

perjanjian alih teknologi khusus yang diperlukan

Dengan demikian, domisili dan ststus personil peru-

dalam perjanjian usaha patungan. Sementara itu,

sahaan patungan ini akan ditentukan oleh hukum

perbandingan struktur pemilikan modal dan struktur

tempat atau negara di mana badan hukum itu didi-

manajemen perusahaan berhubungan dengan masa-

rikan. Di sini yang perlu dikemukakan bahwa status

lah wewenang pengelolaan dan pengawasan pengu-

personil suatu badan hukum merupakan hal yang

rus perusahaan terhadap pelaksanaan program alih

sangat pokok bagi eksistensi suatu perusahaan,

teknologi. Perjanjian alih teknologi yang akan di-

karena hal ini mencakup hukum yang mengatur dan

perbandingkan adalah perjanjian bantuan teknik.

mengakui keberadaan, kewenangan, tanggung ja-

Sedangkan, mengenai perjanjian lisensi, penulis

wab, masalah organisasi interen, likuidasi, kepai-

akan membandingkan masalah penerapan Pasal 5

litan, dan lain-lain.

(1) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 dengan 186



Bahwa dalam praktek perusahaan patungan ini, ke-

Berikut ini adalah pembahasan mengenai

mungkinan teori inkorporasi akan diberlakukan per-

perjanjian pembentukan perusahaan patungan Bnc

lu diantisipasi sedini mungkin. Untuk itu, perlu di-

yang menyatakan bahwa :

bandingkan dengan praktek perusahaan patungan

1.a. Whitin sixty (60) days after effective date of

antara Pertamina dengan investor asing.

this agreement, Pertamina and Bcht agree to

Adapun yang menjadi ruang lingkup akti-

form a Bnc Corporation under Indonesia

vitas perusahaan patungan "Manganex Inc." adalah

Law.

melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pe-

Dari rumusan di atas bahwa Pertamina dan

ngangkutan, pengolahan, dan pemasaran barang

pihak investor asing bersepakat untuk mendirikan

tambang mineral, khusunya nodul polimetal (garis

sebuah

kursip penulis) dari Area. Selain dari pada itu, pe-

Indonesia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari,

rusahaan ini akan melakukan kegiatan penelitian

setelah berlakunya perjanjian tersebut, Perusahan ini

dan pengembangan teknologi penambangan dasar

akan melakukan aktivitas yang menyangkut pembe-

laut samudra dalam serta program pengembangan

rian jasa teknik dan jasa konstruksi minyak dan gas

sumber daya manusia (SDM). Hal ini termuat dalam

bumi atas dasar komersial, termasuk pemberian jasa

ketentuan dari model perjanjian usaha patungan

teknik di bidang industri hidrokarbon serta pengeta-

yang diusulkan oleh The International Ocean

huan rekayasa, konstruksi, cara perawatan dan peng-

Institute (IOI) dan The Asian-African Legal Consul-

operasian sistem pipa minyak dan gas bumi serta

tative Committee (AALCC) yang berbunyi sebagai

kilang minyak. Bahwa pemberian jasa teknik di-

berikut :

maksudkan untuk mendukung penggunaan tekno-

"The agreement established a joint venture

perusahaan

patungan

menurut

hukum

for

logi eksplorasi dan eksploitasi penambangan minyak

exploration, exploitation, transporting, processing,

dan gas bumi, Untukitu perusahan akan menye-

and development the deept sea mining technology

lenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja

and the development of human resources"

Indonesia di berbagai bidang jasa teknik tersebut di

Dari semua aktivitas di atas, maka yang ter-

atas. hal ini termuat dalam ketentuan dari perjanjian

penting bagi negara berkembang adalah program

pembentukan perusahaan yang berbunyi sebagai be-

pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang

rikut :

terdiri dari kegiatan riset dan pengembangan tekno-

1.b. The purpose of this Company shall be to

logi penambangan serta program pelatihan. Karena

furnish engineerring and Construction ser-

kedua hal tersebut di atas, selain merupakan salah

vices on a Commercial basis, including the

satu cara mengalihkan teknologi melalui usaha pa-

furnishing of service to the hydocarbon in-

tungan, juga sejalan dengan ketentuan Konvensi

dustry in connection with the engineering,

Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita. Sehingga

contruction of oil and gas pipe lines system,

alih teknologi sebagaimana yang diharapkan nega-

refineries and other facilities and train

ra-negara berkembang dapat terwujud melalui ke-

Indonesian citizens in the various aspects of

ikutsertaan mereka dalam program ini.

the operation of an engineering and contruction commpany.


187


Bila dibandingkan dengan perjanjian patungan yang

rusahan dalam hukum personil ada pengaruhnya

pertama, khusunya yang menyangkut pembentukan

pula terhadap berlakunya ketentuan alih teknologi

perusahaan, diperlihatkan bahwa kedua perusahaan

yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan

didirikan menurut hukum negara tertentu. Ini ber-

Peraturan Otorita bagi perusahaan patungan. Hal ini

arti, secara teoritis kedua perusahaan tadi tunduk

dilakukan dengan mengimplementasikan kedua ke-

pada hukum tempat atau negara di mana badan

tentuan tersebut k edalam perundang-undangan na-

hukum itu didirikan yang akan menentukan hukum

sional dari negara tadi. Dasar hukumnya adalah ke-

domisili dan status personilnya. Dalam hal perusa-

tentuan Pasal 139 Konvensi Hukum Laut 1982 yang

haan Bnc, Indonesialah sebagai negara di mana ba-

mewajibkan negara tersebut untuk melakukan pe-

dan hukum itu didirikan.

ngawasan terhadap pelaksanaan ketentuan alih tek-

Meskipun demikian, bagi Indonesia sendiri

nologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut

belum jelas prinsip mana yang sebenarnya dianut.

1982 dan Peraturan Otorita oleh persusahaan pa-

Di

tungan.

dalam

Rancangan

Undang-undang

HPI

Indonesia, perumusan prinsip inkorporasi diatur se-

Bagaimanapun dalam pelaksanaan wewe-

bagai berikut :

nang pengawasan oleh otorita terhadap pelaksanaan

"Perseroan-perseroan terbatas dan lain-lain badan

ketentuan alih teknologi tersebut, diperlukan adanya

hukum, tunduk kepada hukum dari negara di mana

kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu Komisi

badan hukum itu telah didirikan. Akan tetapi

Hukum dan Teknik dengan negara dimana perusa-

apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan

haan itu berdomisili. Aatas dasar itu, dapatlah kira-

kegiatan utamanya di dalam wilayah indonesia,

nya dikemukakan bahwa dalam perjanjian alih tek-

maka hukum Indonesia yang berlaku. Dalam hal

nologi yang di atur dalam Konvensi Hukum laut

adanya perselisihan mengenai kewarganegaraan ba-

1982 dan Peraturan Otonomi tidak boleh dikesam-

dan hukum, maka kewarganegaraan badan hukum

pingkan oleh para pihak dalam memilih hukum lain,

ini adalah negara dimana badan hukum itu telah di-

karena merupakan kaidah hukum yang bersifat me-

dirikan". (Sudargo Gautama, 1980)

maksa. Dalam kasus perusahaan patungan Bnc,

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas da-

Indonesia sebagai negara tempat badan hukum itu

patlah dikatakan bahwa Indonesia akan menganut

didirikan yang mempunyai yurisdiksi terhadap

gabungan teori Inkorporasi dan teori pusat kegiatan

perusahaan tersebut. Dan hukum Indonesia merupa-

manjemen. Dalam hubungannya dengan perusahan

kan kaidah hukum yang bersifat memaksa bagi per-

patunagn "Manginex Inc", sebagaimana telah di-

janjian alih teknologi, sehingga tidak boleh dike-

singgung sebelumnya, tempat pendirian perusahaan

sampingkan oleh para pihak.

ini sekaligus merupakan temapat pusat kegiatan

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah

manajemen perusahaan patungan. Yang perlu dite-

dikatakan bahwa ada aspek lain yang tidak kalah

gaskan disini adalah, walaupun status personil ba-

pentingnya yaitu aspek yang berhubungan dengan

dan hukum ini tidak ada kaitannya dengen berla-

fungsi penegakan hukum (“law enforcement”) dari

kunya ketentuan alih teknologi, karena hal tersebut

kedua perangkat hukum tadi. Penegakan hukum alih

ditentukan oleh kontrak alih teknologi dan pilihan

teknologi dalam kasus perusahaan patungan “Ma-

hukum. Akan tetapi, masalah tanggung jawab pe-

nginex Inc.” yang didasarkan pada prinsip warisan

188



bersama umat manusia (Common Heritage of

tapkan kebijaksanaan alih teknologi serta meng-

Mankind) lebih menekankan pada perlindungan ter-

awasi pelaksanaannya Mengenai pemilikan modal

hadap kepentingan masyarakat internasional pada

dalam perusahaan patungan “Manganex Inc.”, de-

umumnya. Sedangkan, penegakan hukum alih tek-

ngan pemerintah Kolumbia dalam Sidang Komisi

nologi dalam kasus perusahaan patungan Bnc yang

Pendahuluan bagi Pembentukan Otorita Interna-

didasarkan pada kepentingan ekonomi nasional

sional (Preparotory Commision for the International

lebih menekankan pada kepentingan nasional pada

seabed Autority) di Jamaika tahun 1987 mengusul-

umumnya.

kan agar :

Perbedaan lain, sebagimana terlihat dari

“Perbandingan modal dalam perusahaan patungan

perjanjian usaha patungan, adalah ruang lingkup ak-

antara “Enterprise” dan investor perintis adalah

tivitas perusahaan patungan. Ruang lingkup perusa-

50% : 50 %. Dimana “Enterprise” akan memasukan

haan patungan “Manginex”, bila dibandingkan de-

modal kerja berupa dana yang diperoleh melalui

ngan ruang lingkup perusahaan patungan Bnc, dapat

bantuan dari bebrapa organisasi internasional,

dikatakan lebih luas. Tidak hanya mengenai akti-

seperti Bank Dunia, UNDP, MEE dan organisasi

vitas eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengo-

internasional non-pemerintah yang ingin memaju-

lahan dan pemasaran barang tambang mineral dari

kan kegiatan riset dan pengembangan teknologi

area, melainkan juga kegiatan riset dan pengem-

kelautan. Sedangkan, modal yang dimasukkan oleh

bangan teknologi. Sedangkan, perusahaan yang ke-2

investor perintis berupa teknologi dan modal kerja

hanya melakukan aktivitas pemberian jasa teknik

yang nilainya dihitung dalam mata uang Dollar AS”.

dan konstruksi minyak dan gas bumi serta pe-

Bertalian dengan itu, perlu kiranya dike-

ngembangan sumber daya manusia (SDM) berupa

tahui, bahwa perusahan patungan ini memerlukan

program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Ada-

modal sebesar 190 juta Dollar AS. Masing-masing

nya perbedaan ini akan menyebabkan pula per-

perserta memasukan modal sebesar 30 juta Dolar

bedaan dalam pembuatan jenis perjanjian alih tek-

As, dan sisanya sebesar 130 juta Dollar AS berupa

nologi khusus yang diperlukan untuk melengkapai

pinjaman yang diperoleh dari berbagai

perjanjian induk. Terlepas dari adanya perbedaan

pemberi dana. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze

tersebut, di sisni yang penting adalah program pe-

and Wolfgang Hauser, 1981)

sumber

ngembangan sumber daya manusia (SDM) harus

Dari uraian di atas diperlihatkan bahwa per-

merupakan bagian dari alih teknologi yang perlu

bandingan modal antara para pihak dalam peru-

dimuat dalam perjanjian alih teknologi penamba-

sahaan patungan ini adalah 50 % : 50 %. Hal ini ber-

ngan.

arti bahwa perwakilan para pihak dalam Dewan Direksi dapat ditetapkan bersama dengan jumlah

Perbandingan Struktur Pemilikan Modal

anggota yang sama, karena perwakilan disini men-

dan Struktur Manajemen antara Perusa-

cerminkan perbandingan modal yang ditanamkan ke

haan Manganex Inc. dan Perusahaan Bnc

dalam perusahaan patungan. Sementara itu, keten-

Seperti di ketahui bahwa struktur pemilikan modal bertalian dengan masalah perwakilan para

tuan mengenai struktur pemilikan sahan perusahaan patungan Bnc adalah sebagi berikut :

pihak dalam Dewan Direksi yang bertugas meneLex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

189


“Fifty percent (50 %) of the sheres shall be Class A, and fifty percent (50 %) shall be Class B. Each Class A and Calss B shares shall have equal Voting, divident, liquidation and all other right, expect as herein otherwise proved. The Class A shared may be acqired and hold only by Pertamnina, and the Class B shared may be acquired anf hold only by Bncht”. Perbandingan modal antara Pertamina dengan investor asing yang ditanamkan ke dalam peru-

from the members appointed by the Enterprise. Each member of The Board shall have one vote; 2. A Director General, who shall be appointed by the Board of Directors. The first Director General shall be appointed by the Pioneer Investor. The Director General shall appointed his own staff, in accordance whits needs”.

sahaan patungan adalah 50 % : 50 %. Dalam pada Memperhatikan rumusan ketentuan di atas

itu, perlu deikemukakan bahwa pernyertaan saham 50% : 50 % merupaka penolakan terhadap dominasi salah satu pihak dalam perusahaan patungan, dan menunjukan akan hak dan tanggung jawab yang sama dalam tugas pengelolaan dan pengawasan perusahaan. (Wolfgang Hauser, 1983) Erat kaitannya dengen alih teknologi bahwa sistem pemilikan modal di atas sangat mempengaruhi dalam penunjukan manajemen perusahaan yang bertugas menyusun kebijakan perusahaan di bidang alih teknologi dan

diperlihatkan bahwa Dewan Direksi terdiri dari 15 (lima belas) anggota, dimana para pihak dapat menunjuk perwakilannya dengan jumlah yang sama. Dewan Direksi akan diketuai oleh anggota yang mewakili “Enterprise”, dengan menduduki jabatan sebagai “chairman of the board Directors” (ketua Dewan Direksi). Melihat struktur organisasi “Enterprise” yang telah diuraikan di muka, maka Dirjen “Enterprise” nampaknya yang paling tepat menduduki jabatan ini. Sedangkan Direktur Umum yang

mengawasi pelaksanaan program alih teknologi. Apabila memperhatikan uraian di atas nampak bahwa kedua perusahaan menggunakan struktur pemilikan modal yang sama, dan realisainya terlihat dari penunjukan wakil para pihak dalam manajemen perusahaan, masing-masing dengan jumlah yang sama. Berikut ini akan diuraikan struktur manajemen kedua perusahaan patungan tersebut. Pertama,

diangkat oleh Dewan Direksi akan diduduki calon yang diajukan oleh pihak investor perintis. Di sini yang perlu ditegaskan bahwa, meskipun jabatan Ketuua Dewan Direksi dipegang oleh pejabat yang mewakili kepentingan “Enterprise”, akan tetapi pimpinan eksekutif tertinggi dijabat oleh investor perintis. Adapun wewenang Dewan Direksi ini ada-

struktur perusahaan patungan “manganix Inc.” yang menurut

model

yang

diusulkan

oleh

The

International Ocean Institute (IOI) dan The AsianAfrican Legal Committee (AALCC) adalah sebagai

lah sebagai berikut : “The Board of Directors shall have the paower to: Approve or disapprove working programs and plans;

berikut : “The organ of joint venture shall be a Board of di-

a. Approve or disapprove contruction and development

rector of 15 members. 1. Seven of these shall be appointed by the Pioner Investor, seven shall be appointed by the Enterprise. The fourteen shall elect its own Chairman

plans;

Jaenicke,

Erich

Schanze and Wolfgang Hauser, 1981) b. Supervise the implementation of the training Programme as established by the Enterprise;

each year. The first Chairman shall be drawn 190

(Gunther



c. Supervise the implemntation of the R&D

untuk itu, juga merupakan jenis pekerjaan yang me-

programme which shall be development in

merlukan kemampuan manajerial yang untuk sepu-

concurance with the exploitation;

luh tahun pertama nampaknya belum dapat dipegang oleh pejabat “Enterprise”.

Dari rumusan di atas diperlihatkan bahwa

Wewenangnya adalah menyusun anggaran

Dewan Direksi mempunyai wewenag untuk mem-

operasional perusahaan dan penanaman modal de-

berikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap

ngan memperoleh persetujuan dari dewan direksi.

program dan rencana kerja di bidang pembangunan

Selain itu, dia berwenang menempatkan tenaga pe-

dan pengembangan yang diajukan oleh Direktur

kerja perusahaan sesuai dengan kemampuan dan

Pelaksana (garis kursip penulis). Kedua program

keahliannya yang dipandang perlu untuk menjalan-

ini, meliputi pula program pengembangan sumberr

kan perusahaan secara efisien. Hal ini termuat dalam

daya manusia (SDM). Dewan Direksi berwenang

ketentuan yang menyatakan :

mengawasi pelaksanaan program pelatihan bagi

“He shall have the exclusive right of and repon-

tenaga pekrja “Enterprise” dan tenaga pekerja dari

siblility for conducting day-to-day operation, and in

negara-negara berkembang, serta kegiatan riset dan

particular for the following :

pengembangan teknologi penambangan.

a. Drawing up semi-annual operation and invest-

Kedua program di atas merupakan inti bagi

ment buddgets for the approved of the Board of

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke-

Directors and implementing said buddgets;

lautan yang penyelenggaranya dapat merupakan

b. Appointing such personnel, temporarily or

bagian dari program alih teknologi dalam perjanjian

otherwise, as he may been necessary in his sole

usaha patungan antara “Enterprise” dengan investor

opinion for the effeicinet running off operations.

perintis. Oleh karena itu, langkah pertama yang per-

(Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang

lu diperhatikan adalah agar kebijaksanaan perusa-

Hauser, 1981)

haan patungan di bidang alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus sejalan

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah

dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan

dikatakan bahwa masalah penempatan tenaga peker-

Peraturan Otorita.

ja ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan pro-

Jabatan penting lainnya adalah Direktur Pe-

gram alih teknologi, khususnya pengembangan sum-

laksana (Managing Director) yang dalam peru-

ber daya manusia (SDM) bagi tenaga pekerja pe-

sahaan patungan “Maginex Inc.” merupakan pejabat

rusahaan patungan. Sebab, penempatan tenaga pe-

eksekutif tertinggi yang dipilih oleh Dewan Direksi.

kerja pada jabatan tertentu tidak bisa dilepaskan dari

Untuk 10 (sepuluh) tahun pertama sejak beropera-

upaya meningkatkan keahlian manajerial dan penge-

sinya perusahaan, jabatan ini akan diduduki oleh

tahuan teknologi.

calon yang diajukan oleh pihak investor. (Gunther

Adanya kedekatan hubungan dengan pe-

Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser,

milik teknologi, Direkstur Pelaksana bertugas pula

1981) Alasannya, karena jabatan Director Pelaksana

membantu Dewan Direksi dalam memberikan nase-

ini, selain termasuk jabatan yang berhubungan

hat mengenai penyusunan rencana dan penye-

dengan modal dan kepercayaan yang diberikan

lenggaraan program alih teknologi. Kecuali itu, dia


191


harus bekerja sama dengan Pengawas Program Pe-

(Ketua Dewan Direksi, garis kursip penulis)

latihan Umum dalam penyusunan program pela-

diduduki oleh pejabat yang mewakili Pertamina,

tihan. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and

sedangkan jabatan Direktur Pelaksana merupakan

Wolfgang Hauser, 1981)

jabatan eksekutif tertinggi perusahaan yang bertugas

Berkaitan dengan itu, menurut pendapat pe-

mengelola perusahaan sehari-hari sesuai dengan

nulis, langkah penyusunan dan pengembangan sum-

prinsip praktek perdagangan, diduduki oleh pihak

ber daya manusia (SDM) perlu didasrkan pada hal-

investor asing. Hal ini ada kesamaannya dengan

hal, yaitu penyusunan program pelatihan serta

perusahaan patungan “Manginex Inc.”, mengingat

kegiatan riset dan pengembangan teknologi penam-

jabatan Ketua Dewan Direksi pada kedua perusa-

bangan bagi tenaga pekerja “Enterprise” dan tenaga

haan tersebut diduduki penerima modal, sedangkan

pekerja negara-negara berkembang. Selanjutnya da-

jabatan Direktur Pelaksana diduduki oleh pihak

lam pemilihan calon trainee dan ilmuwan tersebut,

investor.

perlu dipertimbangkan pengalaman serta latar be-

Dapat dikemukakan di sini bahwa keikut-

lakang pendidikan dankeahliannya agar mereka

sertaan pihak investor dalam mengelola perusahaan

dapat mengikuti program inti. Akhirnya yang perlu

patungan dengan menduduki jabatan Direktur

diperhatikan dalam penggunaan dana dan anggaran

Pelaksana dimaksudkan pula agar penggunaan hal

yang tersedia untuk membiayai kedua program di

milik industri yang dilisensikan kepada mitra usa-

atas.

hanya dapat mudaj diawasi. Hal ini penting, mengPembahasan selanjutnya adalah mengenai

ingat lisensi hak milik industri meliputi pula peng-

struktur manajemen perusahaan patungan Bnc,

alihan rahasia dagang (Proprietary know-how)

sebagaimana termuat dalam ketentuan yang menye-

kepada penerima lisensi. (Michael A. Linchter,

butkan bahwa :

1990)

a. The Board of Directors shall have the autority,

Selanjutnya, wewenang Dewan Direksi ada-

and shall consists of four directors, elected by

lah menetapkan dan merubah kebijakan dasar

Class A share and two shall be elected from and

perusahaan, serta memberikan persetujuan terhadap

by the two Directors representing Class A

anggaran tahunan perusahaan yang diajukan Direk-

share;

tur Pelaksana (garis kursip penulis). Ketentuan ini

b. The Managing Directors shall serve full-time as

dirumuskan sebagai berikut :

the Chieft executive officer of the Company and

“The Board Directors shall have full and exclusive

shall have the control and authority to manage

authority and power :

the day-to-day operations of the Company in

a. To establish and amend basic policies for the

accordance whits general accepted principles of commercial practice. The Managing Direc-

Company; b. To approve the annual operating budget.

tors shall be elected from and by the two Directors repsenting Class B share.

Dalam hubungan dengan alih teknologi, sebagaimana disinggung dimuka, wewenang Dewan

Bila memperhatikan rumusan ketentuan di

Direksi adalah menetapkan kebijakan mengenai

atas terlihat, bahwa jabatan Presiden Directur

pengembangan suatu produk, dan hal ini perlu didu-

192



kung oleh pengelola yang terencana tentang pe-

Memperhatikan uraian di atas ada beberapa

ngembangan sumber daya manusia (SDM) yang

hal yang perlu dikemukakan, pertama wewenang

dimilikinya. Dengan demikian, wewenang dalam

Dewan Direksi perusahaan patungan “Manginex

menetapkan kebijakan dasar perusahaan, meliputi

Inc”, bila dibandingkan dengan Dewan Direksi pe-

pula penetapan kebijakan mengenai perencanaan

rusahaan patungan Bnc, dapat dikatakan lebih luas,

dan penyelenggaran alih teknologi.

karena wewenagnya meliputi pula penetapan ke-

Ini erat kaitannya dengan kebijakan pro-

bijaksanaan mengenai riset dan pengembangan tek-

gram pelatihan bagi tenaga pekerja Indonesia yang

nologi dan pengawasanya. Pada gilirannya we-

dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan te-

wenang Direktur Pelaksana lebih luas, karena

naga pekerja asing, setidak-tidaknya secara bertahap

menangani pula kegiatan riset dan pengembangan

sesuai dengan program Indonesinisasi yang dite-

teknologi penambangan.

tapkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara itu,

Dari pembahasan di tas, hal yang menarik

wewenang Direktur Pelaksana adalah menyusun

untuk diketahui adalah, meskipun perusahaan “ma-

anggaran tahunan perusahaan, dan menyampai-

nginex Inc.” belum ada dalam praktek, akan tetapi

kannya kepada Dewan Direksi untuk memperoleh

kasus perusahaan patungan Bnc dapat dijadikan

persetujuan. Hal ini termuat dalam ketentuan yang

contoh, khususnya program pelatihan itu merupakan

berbunyi :

bagian dari alih teknologi. Di samping itu, wewe-

“Specific authority of Managing Director shall in-

nang Dewan Direksi perusahaan yang menyangkut

clude the authority and power :

kebijaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan

a. To prepare and submit to the Board of Di-

alih teknologi perlu dijadikan model pengaturan se-

rectors for approval the annual operating

rupa bagi penetapan kebijakan teknologi penam-

bidger;

bangan dasar laut samudra dalam. Di bawah ini akan

Wewenang dibidang pengembangan sumber

dikemukakan mengenai jabatan Pengawas Program

manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

Pelatihan Umum, sebagaimana dinyatakan sebagai

a. To direct the activities of all employees, inclu-

berikut:

ding the employment and termination of expa-

“The Enterprise will nominate a General training

triate and local employees and to administer a

program supervisor who shall be elected by the

training program

board od directors immedietely after the date of this

Direktur

Pelaksana

berwenang

dalam

penempatan dan pemutasian tenaga pekerja asing

Agreement”. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

dan tenaga pekerja Indonesia dalam perusahaan pa-

Sedangkan, dalam hal rencana program pe-

tungan. Sesuai dengan itu, dalam perusahaan pa-

latihan lebih rinci, maka diperlukan persetujuan De-

tungan Bnc program pelatihan bagi tenaga pekerja

wan Direksi. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan

Indonesia baik yang diselenggarakan di dalam mau-

sebagai berikut:

pun di luar negeri merupakan bagian dari alih tek-

“The General training Program Supervisor and Ma-

nologi.

naging Director shall jointly propose a detailed Training Plan for aproval by the Board of DirecLex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

193


tors”. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and

bahwa Pengawas Program Pelatihan Umum pada

Wolfgang Hauser, 1981)

perusahaan patungan mempunyai wewenang yang

Dengan melihat wewenang Dewan Direksi

lebih luas, karena mengkoordinasikan pula kegiatan

di bidang alih teknologi, dia bertugas pula mem-

riset dan pengembangan. Kecuali itu, pejabat terse-

bantu dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya

but mempunyai hak yang sama dengan Direktur Pe-

akan dibahas mengenai wewenang Petugas Umum

laksana dalam hal mengajukan usulan bersama ten-

Pelatihan pada perusahaan Bnc. Dalam perusahaan

tang rencana program pelatihan serta riset dan pe-

ini, Petugas Pengawas Program Pelatihan harus me-

ngembangan kepada Dewan Direksi. Sedangkan,

rupakan pejabat yang berpengalaman dalam memi-

Petugas Pengawas Pelatihan pada perusahaan patu-

lih calon peserta program pelatihan. Adapun wewe-

ngan Bnc hanya bertugas membantu tugas Direktur

nangnya adalah menetapkan program pelatihan bagi

Pelaksana

tenaga pekerja Indonesia serta mengevaluasi pelak-

pelatihan. Hal yang perlu dikemukakan dalah Pe-

sanaanya. Hal ini termuat dalam perjanjian sebagai

tugas Pengawas Program Pelatihan diduduki tenaga

berikut :

pekerja indonesia, karena termasuk jenis pekerjaan

“Employee will be place in Company offices as

yang dapat dipegang oleh tenaga pekerja local.

trainees under the supervision of personnel already

Tentu saja dari perbandingan ini, hal menarik untuk

qualified for the posisions and under experienced

diketahui adalah penunjukan pejabat di atas oleh

supervisors, The Company will, during the conti-

penerima modal perlu dijadikan kebijakan dalam

nuance of the training program allocation a Com-

penunjukan pejabat serupa “Enterprise”. Adapun

petent Supervisor to establish and continuosly eva-

struktur manajemen kedua perusahaan patungan

luate various facets of the program”.

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

dalam

mengkoordinasikan

program

Dibandingkan dengan pejabat yang sama pada perusahaan patungan “Manginex Inc.”, terlihat The Board of Director (Chairman of the Board Director)

The Board of Director (Chairman of the Board

Director)

ENTERPRISE

PERTAMINA

Managing Director and Chief Executive Officer

Managing Director and Chief Executive Officer

Investor Perintis

Investor Asing GTPS/Manager of HRD ENTERPRISE

Tenaga Pekerja Enterprise


Petugas Pengawas Pelatihan PERTAMINA Tenaga Pekerja Indonesia

Memperhatikan uraian di atas, nampaklah bahwa

ngalihan teknologi dari investor kepada “Enter-

usaha patungan merupakan salah satu sarana pe-

prise”. Dilain pihak, investor akan memperoleh

194



akses terhadap Area dan kekayaan alamnya yang

lah masalah penerapan Pasal 5 (1) Annex III sebagai

dicadangkan bagi Enetrprise serta mendapat im-

ketentuan alih teknologi tambahan dalam usaha

balan berupa royalty dari pengalihan teknologinya

patungan antara “Enterprise” dengan investor pe-

kepada penerima teknologi. Namun demikian, usaha

rintis. Bahwa perjanjian atau kontrak alih teknologi

patungan ini tidak terlepas dari permasalahan, se-

ini merupakan ketentuan tambahan terhadap per-

perti adanya perbedaan kepentingan antara para pi-

janjian induk. Dalam rangka ini, penulis akan

hak. (Wolfgang Hauser, 1983) (Menurut pendapat

memaparkan pula aspek hukum perjanjian lisensi

penulis perbedaan ini disebabkan, karena “Enter-

yang termuat dalam Pasal 7 (6a dan c) dari Per-

prise” pada tahap awal usaha patungan yang mem-

janjian Kontrak Karya di atas, sebagai berikut :

butuhkan modal dan teknologi,kedudukannya sa-

“When submitting a plan of work, every applicant

ngat tergantung pada investor. Sementara itu, pihak

shall make available to the Authority a general

investor yang inginmendapatkan keuntungan yang

description of the equipment and methods ti be used

sebesar-besarnya melalui usaha patungan akan me-

in carrying out activities in the Area, and other

nunjukan sebagai pihak yang kuat, karena mem-

relevant non-proprietary about the characteristics

punyai keunggulan dalam modal danteknologi. Hal

of such technology and information as to where

ini akan menyebabkan kerjasama tersebut menjadi

such tecknology is available”.

tidak seimbang, karena pihak investor ingin me-

Atas dasar ketentuan di atas, maka kewa-

nguasai “Enterprise”. Untuk mengatasi masalah ini,

jiban tambahan yang perlu dilakukan oleh pemohon

perlu dilakukan pengawasan oleh Otorita dan ma-

(Investor), ketika mengajukan rencana kerja kepada

najemen perusahaan terhadap pelaksanaan perjan-

Otorita, adalah memberikan penjelasan umum ke-

jian usaha patungan, khususnya perjanjian alih tek-

pada “Enterprise” tentang peralatan dan metoda-

nologi yang dapat merugikan kepentingan “Enter-

metoda yang digunakan dalam melakukan kegiatan

prise” (Perusahaan Patungan) sebagai penerima

penambangan di Area, serta informasi “non-pro-

teknologi. Berikut ini akan dikemukakan perjanjian

prietary” lainnya (pengetahuan praktis yang digu-

alih teknologi yang di buat dalam rangka usaha

nakan dalam industri) tentang cirri-ciri teknologi

patungan.

dan informasi dimana teknologi itu diperoleh. Pemberian data-data informasi teknik di atas dimak-

Penerapan Pasal 5 (1) Annex III Konvensi

sudkan agar “Enterprise” memperoleh pengetahuan

Hukum Laut 1982 Dibandingkan dengan Pa-

teknologi yang diperlukan untuk melakukan kegia-

sal 7 (6a dan c) dari Perjanjian Kontrak

tan penambangan di Area.

Karya antara PT. Freeport Indonesia Company dengan Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Di muka telah disinggung bahwa kontrak alih teknologi dapat diajukan bersamaan dengan permohonan awal PMA. Masalah hukum yang timbul, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ada-

Penetapan ketentuan di atas perlu dibandingkan dengan Pasal 7 (6a) dari Perjanjian Kontrak Karya antara Pt. Freeport Indonesia Company dengan Departemen Pertambangan dan Energi yang berbunyi sebagai berikut : a. The Government has title to all technical data and know-how submitted by the Company to the Departement of Mines and Energy pursuant to


195


the provisions of this agreement. Such technical

pengawas aktivitas Kontrak Karya ini. Berikut ini

data and know-how will be treaterd as strictly

akan dikemukakan pengaturan lebih lanjut dari per-

confidently by the Government”.

janjian atau kontrak alih teknologi tadi dalam perjanjian lisensi antara investor perintis dengan “En-

Dari ketentuan di atas, nampak bahwa De-

terprise” (perusahaan patungan).

partement Pertambangan dan energi berhak atas semua data teknik dan Know-how yang disampaikan

Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik se-

oleh PT. Freeport, ketika menyampaikan rancangan

bagai Salah Satu Cara Pengaturan Alih Tek-

kerja kepada Pemerintah Indonesia. Ketentuan ini

nologi dalam Perjanjian Usaha Patungan an-

kurang relevan jika diterapkan dalam hal pesertanya adalah perusahaan swasta, sebab lembaga (Departemen Pertambangan dan Energi) yang diberikan data-data dan informasi teknik merupakan lembaga pemberi izin terhadap kegiatan penambangan mineral. Dibandingkan dengan Pasal 5 (1) Annex III, maka kewajiban memberikan data-data dan informasi teknik dilakukan, ketika pihak pemohon mengajukan rencana kerjanya kepada Otorita (kasus perjanjian usaha patungan antara “Enterprise” dengan investor perintis), dan Departemen Pertambangan dan Energi (kasus Perjanjian Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia Inc. dan Pemerintah Indonesia).

Seperti telah diuraikan sebelumnya, paling tidak ada 7 (tujuh) cara pengalihan teknologi, dan salah satunya adalah perjanjian lisensi dan perjanjian bantuan teknik dalam rangka perjanjian usaha patungan. Menurut model perjanjian usaha patungan yang diusulkan oleh The International ocean Institute (IOI) dan The Asean-African Legal Consultative Committee (AALCC), investor perintis wajib mengalihkan kepada perusahaan patungan teknologi terbaik yang dimiliki, informasi manajerial dan know-how yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan di Area secara efisien. Ketentuan ini termuat dalam perjanjian usaha patungan yang

Kedua ketentuan di atas memberikan hak kepada kedua lembaga tadiuntuk menggunakan data-data dan informasi teknik yang disampaikan oleh pihak pemohon. Akan tetapi, karena dalam kasus perjanjian usaha patungan ini yang menjadi penerima teknologi adalah “Enterprise”, maka datadata dan informasi teknik tersebut diberikan kepada “Enterprise”.

tara Investor Perintis dengan “Enterprise”.

Perumusan

ketentuannya

adalah

“Enterprise” berhak atas semua data-data dan informasi teknik yang diberikan oleh pemohon, ketika mengajukan rencana kerja penanaman modal. Ini penting untuk membedakan dengan Perjanjian Kontrak Karya, dimana pihak penerima teknologi adalah Departemen Pertambangan dan Energi yang

menyatakan bahwa : “Pionner investor and other partners shall transfer to the Joint Venture the best available technology, managerial information and know-how for carrying out efficient sea-bed mining”. Karena perjanjian usaha patungan ini merupakan usaha patungan dengan saham, maka lazimnya ketentuan tentang penggunaan teknologi dan hak milik industri dimuat secara rinci dalam perjanjian alih teknologi ini, penulis hanya menfokuskan pada perjanjian lisensi dan bantuan teknik. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, aspek-aspek hukum perjanjian lisensi termuat dalam Pasal 5 (1) dan (2) annex III, sedangkan yang berkaitan dengan batuan

bertindak pula sebagai lembaga pemberi izin dan 196



teknik termuat dalam Pasal 5 (8) Annex III. Sebagai

propietary. Yang dimaksud dengan informasi “non-

bahan bandingan, perlu pula dikemukakan aspek-

proprietary” adalah informasi teknik atau pengeta-

aspek hukum lisensi yang termuat dalam Perjanjian

huan praktis yang digunakan dalam bidang industri.

Kontrak Karya yang dikemukakan sebelumnya, dan

Termasuk kategori ini adalah keterampilan dan ke-

perjanjian bantuan teknik dari perjanjian usaha

ahlian yang diperoleh seorang tenaga pekerja dari

patungan Bnc.

penerima lisensi, antara lain melalui program pela-

a. Perjanjian Lisensi sebagai Salah Satu Cara Pe-

tihan dalam mengoperasikan mesin-mesin dan pera-

ngalihan Teknologi dalam Perjanjian Patungan “Manginex Inc.” Dibandingkan dengan Perjanjian

Kontrak

Karya

antar

PT.

latan yang ada. (Michael A. Linchter, 1990) Kewajiban mengalihan teknologi ini harus

Freeport

disertai dengan pemberian imbalan oleh penerima

Indonesia Company dengan Departemen Per-

lisensi. Apabila pihak investor asing (investor

tambangan dan Energi

perintis) memasukan teknologi ke dalam perusahaan

Seperti diketahui bahwa lisensi, selain me-

patungan, maka imbalan yang diberikan oleh mitra

rupakan pemberi izin menggunakan hak milik in-

usaha local berupa royalty atas penggunaan hak

dustri pihak lain, juga penggunaan informasi dan

milik industri (paten, know-how dan merek dagang)

pengetahuan praktis yang bersifat rahasia disertai

dan bantuan teknis. Ketentuan tentang cara dan

dengan pemberian imbalan tertentu. Perusahaan pa-

waktu pembayaran royalty perlu diatur secara terinci

tungan ”Maninex Inc.” ini bertujuan untuk meng-

dalam perjanjian khusus yang mengatur tentang

hasilkan produk dari nodul polimetal secara ko-

penggunaan teknologi dan hak milik industri

mersial, sehingga perlu dibuat perjanjian lisensi an-

tersebut. (Michael A. Linchter, 1990)

tara perusahaan patungan dengan investor. Keten-

Ada bebarapa cara dalam menetapkan pem-

tuan Pasal 5 (1) dan (2) annex III pada intinya me-

bayaran royalty ini, yaitu dihitung berdasarkan

ngatur hak dan kewajiban para pihak atas data dan

“gross sales price” (harga penjualan kotor) dan pro-

informasi teknik serta penemuan teknologi baru.

duk prosentasi dari “net sale price” (harga penjualan

Perjanjian lisensi memuat kembali ketentuan Pasal

bersih produk). Perlu diketahui, bahwa pembayaran

5 (1) Annex III yang perumusannya adalah sebagai

royalty umumnya dihitung berdasarkan prosentasi

berikut :

dari harga penjualan bersih produk. (Michael A.

“Investor wajib memberikan data-data dan infor-

Linchter, 1990)

masi teknik kepada “Enterprise” atau perusahaan

Jika dalam perjanjian lisensi teknologi pe-

patungan mengenai jenis peralatan dan metode-me-

nambangan diterapkan system pembayaran “net

tode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pe-

sales price”, maka pembayaranroyalty didasrkan

nambangan di Area, dan informasi non-proprietary

dari perhitungan per tahun, karena penjualan produk

lainnya yang relevan tentang cirri-ciri teknologi dan

nodul polimetal dan keuntungan. Peranan Otorita

informasi dimana teknologi itu diperoleh”

penting dalam menetapkan prosentasi LSLP (Licen-

Inti pasal ini adalah mengenai pengalihan

sor’s share on licensee’s Profit) yang adil dan

teknologi yang terdiri dari cara menggunakan per-

wajar, sehingga kedua pihak dalam perundingan

alatan dan metode-metode penambangan yang telah

mempunyai kepastian nilai LSLP. Oleh karena itu,

teruji dalam pengalaman serta informasi non-

dalam peraturan LSLP yang dapat dibenarkan,


197


sehingga para pihak terikat dengan suatu ketentuan

Agreement and shall not be disclosed by the Go-

hukum yang mengatur pembayaran royalty yang

vernment to third parties without the prior written

adil dan wajar.

consent of the Company”.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak,

Selanjutnya dalam hal know-how ekslusif

dapat kita temukan model pengaturannya dalam Pa-

yang tidak dapat dipatenkan menerut peraturan hak

sal 7 (6c) Perjanjian Kontrak Karya antara Depar-

milik intelektual, Pemerintah harus tetap menjaga

temen Pertambangan dan Energi dengan PT. Free-

kerahasiaannya untuk jangka waktu tidak kurang

port Indonesia Company. Hal ini merupakan bahan

dari 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya perjanjian ini,

pembanding dan model bagi pengaturan serupa

sesuai dengan permintaan dari pemilik teknologi

dalam perjanjian lisensi dibidang penambangan da-

(perusahaan). Ketentuan ini lengkapnya berbunyi :

sar laut samudra dalam.

“In the case any such exlusive know-how is not pa-

Bola dihubungkan dengan Pasal 7 (6a) Per-

tentable in eccordance with an regulations relating

janjian Kontrak Karya yang telah disebutkan sebe-

to intellectual properties right, the Company may

lumnya, dapat dikatakan bahwa Departemen Per-

request the Government no to disclose such know-

tambangan dan energi berhak menggunakan paten

how for a period of not less than three years after

dan know-how ekslusif yang dimiliki oleh peru-

termination oh this agreement”.

sahaan Freeport bertalian dengan pelaksanaan per-

Bila rumusan Pasal 5 (1) Annex III diban-

janjian kontrak karya. Sebagimana diketahui, bhwa

dingkan dengan ketentuan di atas, maka aturan yang

pelaksanaan perjanjian kontrak karya ini mencakup

sama ditentukan berkaitan dengan penggunaan hak

kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan,

milik industri pihak investor oleh penerima tek-

pengangkutan dan pemasaran produk mineral. Ini

nologi, yaitu “Enterprise” atau perusahaan patungan

berarti, bahwa pengetahuan paten dan know-how

dan Departemen Pertambangan dan Energi Indonsia.

berkaitan dengan penggunaan hak milik industri

Kedua ketentuan tadi, pada prinsipnya mengizinkan

tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi.

pihka penerima lisensi untuk menggunakan paten

Adapun kewajiban penerima teknologi sebagai

dan know-how dalam rangka menghasilkan barang-

imbangan dari haknya itu, adalah tidak boleh mem-

barang yang siap dipasarkan secara komersial.

beritahukan pengetahuan paten dan know-how yang

Sejalan dengan hal yang terakhir, penting

diperolehnya kepada pihak ketiga, kecuali atas izin

dikemukakan bahwa pemberian lisensi paten perlu

tertulis dari pemilik teknologi (PT. Freeport).

disertai dengan kewajiban memberikan know-how.

Ketentuan diatas termuat dalam pasal 7 (6c)

Dari perbandingan ini, hal yang penting dikemu-

dari perjanjian Kontrak Karya yang berbunyi seba-

kakan adalah dalam perjanjian lisensi teknologi pe-

gai berikut :

nambangan dasar laut samudra dalam perlu dimuat

“Exclusive Patent ang Know-how of the Company

ketentuan yang menyangkut perlindungan hukum

contained in data or reports submitted by the Com-

bagi kedua hak milik industri tadi.

pany to the Departement or thr Government pur-

Sebab, pemilik teknologi menuntut jaminan

suant to the provisions of this Agreement and which

dan perlindungan hukum yang memadai dari pihak

shall have been identified as such by the Govern-

penerima teknologi tersebut, agar teknologinya tidak

ment in relation to the administration of this

ditiru oleh pihak ketiga atau bahkan oleh pihak

198



penerima itu sendiri, tanpa izin dari pemilik

hak milik industri perlu dilakukan. Seperti halny pa-

teknologi yang bersangkutan. Perlindungan hukum

ten, ketiga hak milik industri ini memberikan per-

terhadap

peraturan

lindungan dan hak tertentu kepada pemilik atau

sebagai

pemegang hak tersebut. Dengan demikian, hak ini

pengakuan resmi dari negara atas suatu penemuan

akan merupakan pembatas bagi pihak lain yang

atau pembaharuan atas suatu produk atau cara kerja

ingin menikmati hasil penemuan dan hasil ciptaan.

/ proses baru yang dilakukan seseorang. Hal ini

Selain itu, perlindungan hukum bagi pemilik hak

yang

paten.

milik industri ini diatur pula dalam kontrak alih

Sedangkan, dalam know-how, sebagaimana telah

teknologi anatara perusahaan patungan dengan in-

diuraikan dimuka, hak ekslusifnya lahir dari

vestor perintis.

paten

dituangkan

perundang-undangan

melahirkan

dalam

tentang

hak

paten,

eksklusif

dari

kombinasi dua kenyataan. Pertama, know-how

Segi lain yang tidak kurang penting adalah

bukan merupakan “public domain” akan tetapi lebih

masalah yang berhubungan dengan “Exlucivity” atau

dianggap sebagai rahasia dagang oleh perusahaan

“non-exclusivity” yang belum diatur dalam perjan-

yang

hak

jian lisensi bidang penambangan dasar laut samudra

pengecualikan pihak lain untuk menggunakan

dalam. Adanya kekosongan pengaturan ini perlu di-

know-how dituangkan dalam perjanjian kerahasian.

isi dengan mempertimbangkan untuk memuat klau-

Berbeda dengan paten yang harus didaftarkan agar

sule, seperti termuat dalam Pasal 7 (6c) Perjanjian

melahirkan hak ekslusif, prosedur demikian tidak

Kontrak Karya.

mengembangkannya.

Kedua,

berlaku bagi know-how. (Michael Blunkenev, 1990)

Hal eksklusif ini berkaitan dengan hak pe-

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian

nerima lisensi menggunakan paten atau know-how

pula adalah aspek hukum disain industri, hak cipta,

secara khusus dengan mengecualikan pihak lainnya.

dan merek dagang dari pengalihan teknologi

(Michael Blunkenev, 1990) Berdasarkan itu, dalam

penambangan

ini.

penting

perjanjian lisensi antara “Enterprise” atau peru-

dikemukakan

adalah

dapat

sahaan patungan dengan investor perintis, lisensi

dipergunakan untuk penemuan salah satu produk

ekslusif terjadi apabila pemilik paten atau know-how

industri nodul polimetal yang dihasilkan dari Area.

(investor perintis) mengikat diri untuk hanya mem-

Dalam pada itu, peran merek dagang akan

berikan paten atau know-how-nya kepada penerima

memberikan perbedaan lahiriah dengan gambar

lisensi (“Enterprise” atau perusahaan patungan) sa-

disain, kata-kata atau lambang yang dipergunakan

ja, dan tidak memberikan lisensi tersebut dalam

perusahaan untuk jasa atau barangnya dalam

wilayah (1 (satu) atau beberapa negara tertentu) ke-

perdagangan.

dalam

pada pihak lain. Bajahkan pihak pemberi lisensi

pembahasan tersendiri. Setiap negara mengatur

(Licensor) juga tidak akan membuat produk nodul

tentang pemilikan, pendaftaran serta penggunaan

polimetal yang dilisensikannya itu dalam wilayah

disain industri, hak cipta dan merek dagang.

tersebut. Sebaliknya, pihak penerima lisensi (Enter-

Apabila

Hal

Di

ini

sini desain

kan

dihubungkan

yang industri

diuraikan

dengan

peraturan

prise atau perusahaan patungan) juga tidak diizinkan

Otorita yang diusulkan agar memuat ketentuan-

untuk memberikan haknya dan memberikan sub-

ketentuan Konvensi Paris, maka implementasinya

lisensi kepada pihak ketiga, kecuali atas izin tertulis

ke dalam perundang-undangan nasioanal mengenai

pemberi lisensi.


199


Selanjutnya, di dalam kontrak lisensi ini dapat di-

jukan pada pejabat dan karyawan Departemen Per-

adakan pembedaan atas hak lisensi ekslusif dan li-

tambangan dan Energi Republik Indonesia.

sensi non-ekslusif. Hal ini biasa dilakukan dalam

Realisasi perjanjian kerahasian yang per-

suatu jenis barang teknologi penambangan dasar

tama adalah penerima lisensi, para Direktur dan kar-

laut samudra dalam, yang dari satu sisi, penerima li-

yawan perusahaan patungan “Maninex Inc.” wajib

sensi diberi hak untuk secara ekslusif membuat dan

menjaga kerahasian data-data dan informasi teknik

memasarkan suku cadang mesin peralatan untuk pe-

yang diberikan oleh investor perintis (pemebri

nambangan di Area di dalam wilayah negara tempat

lisensi) sesuai dengan Pasal 5 (1) Annex III. Penga-

kedudukan perusahaan patungan, akan tetapi secara

turan demikian sangat penting, mengingat perlin-

non-eklusif untuk memasarkan dan lain sebagainya

dungan hukum atas know-how, didasarkan atas per-

di negara-negara lain. Hal ini berarti, bahwa selain

janjian kerahasiann ini.

perusahaan patungan “Manginex Inc.”, masih ter-

Perjanjian kerahasiaan ini dibuat dalam

dapat pihak lain yang juga diberi hak untuk mema-

rangka melindungi knowhow pemberi lisensi agar

sarkan di wilayah negara-negara tersebut.

tetap terjaga kerahasiannya. (Michael A. Linchter,

Hal lain yang juga penting untuk diperhat-

1990) Berlainan dengan know-how, paten merupa-

ikan dalam hubungannya dengan perjanjian lisensi

kan monopoli yang diberikan oleh negara kepada

ini adalah mengenai perjanjian kerahasiaan (Confi-

pemiliknya yang atas dasar itu mempunyai hak ek-

dentially Agreement). Pihak pertama penerima li-

slusif untuk menggunakan penemuan yang dipaten-

sensi harus mengakui, bahwa data-data dan infor-

kan. (Hilary E. Person and Clifford G. Miller, 1991)

masi yang diberikan kepadanya bersifat rahasia dan

Kemudian yangmenjadi pertanyaan adalah,

merupakan hak milik dari pihak pemberi lisensi

hukum hak milik industri mana yang berlaku bagi

(Licensor). Atas dasar itu, penerima lisensi serta

penggunaan paten dan know-how dalam penam-

para direktur dan karyawan yang bekerja pada peru-

bangan dasar laut samudra dalam ini ? Berpedoman

sahaannya, wajib menjaga kerahasiaan data-data

pada pembahasan sebelumnya, pertama-tama hukum

dan informasi tersebut. (Michael A. Linchter, 1990)

hak milik industri yang mengatur paten ini, adalah

Kewajiban menjaga kerahasian ini diartikan sebagai

perundang-undangan nasional paten dari negara di

kewajiban penerima lisensi untuk tidak memberita-

mana paten itu didaftarkan dan hukum negara lain

hukan kedua hal tersebut di atas kepada pihak lain,

yang akan mengakui hak khusus ini dengan undang-

kecuali atas izin tertulis dari pemberi lisensi. (Hilary

undang nasionalnya. Dalam hal ini, undang-undang

E. Person and Clifford G. Miller, 1991)

nasional tersebut merupakan undang-undang yang

Tentang rumusan perjanjian kerahasian ini,

mengimplementasikan peraturan Otorita yang me-

terdapat perbedaan dengan Pasal 7 (6c) Perjanjian

muat ketentuan “National Treatment” dan hak prio-

Kontrak Karya tadi. Perjanjian kerahasian yang per-

ritas dalam Konvensi Paris. Disamping itu, hukum

tama melarang Direktur dan karyawan perusahaan

yang mengatur paten ini, khususnya mengenai hak

patungan “Maninex Inc,” untuk memberitahukan

dan kewajiban para pihak atas penemuan teknologi

data-data dan informasi teknik yang diperolehnya

penambangan baru adalah Pasal 5 (2) Annex III.

dari pemberi lisensi, sedangkan yang kedua ditu-

Ketentuan ini harus dimuat sebagai salah satu klausule dalam kontrak atau perjanjian lisensi paten.

200



Hal ini akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri.

Dari ketentuan di atas terlihat, bahwa setiap operator wajib membetitahukan kepada Otorita ten-

Ketentuan-ketentuan di atas dimaksudkan

tang adanya perbaikan atau penemuan teknologi

agar apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgu-

yang substansial menurut Pasal 5 (2) Annex III.

naan atas hak paten tersebut dapat dengan segera

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kewa-

diambil tindakan-tindakan oleh para pihak. Sedang-

jiban memberitahukan adanya perbaikan teknologi

kan, perangkat hukum yang mengatur penggunaan

ini dimaksudkan agar “Enterprise” dapat mem-

know-how adalah perjanjian atau kontrak lisensi

peroleh informasi tentang perbaikan atau penemuan

know-how dan perjanjian kerahasiaan.

teknologi baru. Dalam kaitan dengan perjanjian

Selain dari yang dikemukakan tadi, perjan-

usaha patungan, kewajiban ini perlu ditafsirkan se-

jian lisensi perlu memuat klausule tentang modifi-

bagai kewajiban Licensor untuk memberitahukan

kasi atau perbaikan (improvement) teknologi yang

adanya perbaikan atau penemuan teknologi kepada

dibuat pemberi dan penerima lisensi. (Michael A.

“enterprise” atau perusahaan patungan (penerima li-

Linchter, 1990) Hal ini penting, karena mungkin

sensi). Dihubungkan dengan pedoman yang dike-

akan dapat diciptakan atau tercipta penemuan baru

luarkan oleh UNIDO, perbaikan teknologi yang sub-

atas teknologi yang dialihkan, pada waktu kontrak

tansial termasuk ke dalam pengertian perbaikan tek-

berjalan.

nologi yang sangat besar.

Bertalian dengan perbaikan (modifikasi) ini,

Tentang akses terhadap perbaikan teknologi,

UNIDO menetapkan hal-hal yang perlu di atur da-

menurut teori modifikasi bahwa selama berlang-

lam klausule tersebut, yaitu :

sungnya perjanjian lisensi, pihak Licenser wajib

1. Perbaikan yang dapat dipatenkan atau tidak da-

memberitahukan kepada penerima lisensi adanya

pat dipatenkan;

perbaikan teknologi oleh pihak pertama. Kewajiban

2. Perbaikan yang sangat besar;

ini harus disertai dengan imbalan berupa royalty.

3. Tata cara tentang akses terhadap perbaikan,

Sebaliknya, penerima lisensi berkewajiban pula

yakni tata cara yang mengatur bagaimana mem-

memberitahukan kepada Licensor adanya perbaikan

pelajari perbaikan dan cara pemberitahuannya;

modifikasi barang produksi atau informasi teknik

4. Perbaikan yang dibuat oleh penerima lisensi;

yang dibuatnya. Seperti halnya dengan pertama,

5. Hak khusus atau tidak khusus atas penggunaan

kewajiban memberitahukan ini harus disertai dengan

perbaikan.

imbalan oleh Licensor. Jika perbaikan tersebut merupakan teknologi yang dapat dipatenkan, penerima

Dalam hubungan ini, Pasal 5 (2) Annex III

lisensi berhak mengajukan permohonan paten di

menyatakan bahwa :

Negara menurut pilihannya. (Michael A. Linchter,

“Every operator shall inform the Authority of revi-

1990)

sion in the description and information made avai-

Bertalian dengan itu, klausule “Improve-

lable pursuant to paragraph 1st whenever a subs-

ment” (perbaikan) dalam perjanjian lisensi teknologi

tantial technology change or innovation in intro-

penambangan dirumuskan sebagai berikut :

duced”.

“Investor take the obligation to inform Operataing Company abaut all improvement and substantial Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

201


technology change or innovation of the of the me-

tegas dalam kontrak alih teknologi dibawah klausule

thod and characteristics as mentioned under article

“improvement” (perbaikan). Lebih dari itu, perusa-

5 paragraph 1 durung the validity of this agreement

haan patungan berhak mengajukan paten atas per-

and to make available all theses improvement and

baikan yang dibuatnya di Negara menurut pilihan-

innovation to Operatating Company”.

nya., sesuai dengan prinsip “asimilasi” dari Kon-

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikata-

vensi Paris. Yang dimuat dalam Peraturan otorita.

kan, bahwa pihak investor (Licensor) wajib membe-

Apabila penerima lisensi ini tidakmengajukan paten,

rikan segala perbaikan atau penemuan teknologi

maka perlu dibuat perjanjian antar perusahaan pa-

yang subtansial berkenaan dengan cara kerja, pe-

tungan dengan investor perintis yang menetapkan

ngembangan teknologi penambangan kepada pe-

tentang hak investor untuk mengajukan paten atas

nerima lisensi (perusahaan patungan) disertai

namanya sendiri dan biayanya sendiri. Hak ini harus

dengan imbalan. Kewajiban ini berhubungan de-

disertai dengan pemberian imbalan kepada pihak

ngan segala modifikasi, dan pengembangan produk-

penerima lisensi. Sementara itu, mengenai perbaikan

produk yang menjadi objek kontrak. Untuk maksud

teknologi yang dibuat oleh Licensor (investor

itu, licensor diharuskan memberi informasi kepada

perintis) sebagai akibat dari kegiatan penelitian dan

penerima lisensi (Licensee) atas pengembangan-

pengembangan teknologi bersama, dalam perjanjian

pengembangan yang diterapkan dalam pembuatan

lisensi sebaiknya ditetapkan bahwa penerima lisensi

produk-produk termaksud (nodul polimetal).

berhak mempergunakan teknologi tersebut disertai

Dihubungkan dengan pedoman UNIDO,

dengan bayar tambahan selama berlangsungnya

jika perbaikan atau penemuan teknologi yang besar

perjanjian itu.

itu dapat dipatenkan, maka pihak investor berhak

b. Perjanjian Bantuan Teknik sebagai Salah satu

mengajukan paten di Negara menurut pilihannya.

Cara Perjanjian Alih Teknologi Khusus dalam

Sebaliknya, apabila penerima lisensi (perusahaan

Rangka Perjanjian Usaha Patungan (Perusahaan

patungan) mendapatkan perbaikan atau membuat

“Manginexx Inc.”) Dibandingkan dengan Per-

penemuan teknologi harus pula memberitahukan

janjian Bantuan Teknik Perusahaan Patungan

kepada pemberi lisensi. Kewajiban memberitahukan

Bnc.

itu harus disertai dengan imbalan yang memadai. Oleh karena itu perjanjian lisensi tidak boleh

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,

mencantumkan klausule grant-back provisions (ke-

perjanjian bantuan teknik menagtur tentang penye-

wajiban penerima lisensi memberitahukan adanya

diaan know-how, instruksi operasional dan pembe-

perbaikan tanpa imbalan), sesuai dengan usulan

rian latihan bagi pekerja dari penerima lisensi.

Rancangan Peraturan alih Teknologi yang melarang

Perjanjian bantuan teknik dibidang penambangan

pencantuman klausule demikian.

dasar laut samudra dalam belum ada, akan tetapi

Maka perusahaan patungan wajib membe-

aturan yang relevan ditemukan dalam Pasal 5 (8)

ritahukan kepada investor perintis tentang perbaikan

Annex III yang menyatakan bahwa bahwa teknologi

atau penemuan teknologi yang dibuatnya, selama

terdiri antara lain, instruksi operasional, pemberian

berlakunya perjanjian dan berhak mendapat pemba-

latihan, dan batuna teknik yang diperlukan untuk

yaran royalty. Semua itu harus diperjanjikan secara

merakit, merawat dan mengoperasikan system

202



teknologi yang bermacam-macam dari teknologi

Pemberian bantuan teknik ini didasrkan atas know-

penambangan dasar laut samudra dalam. Dalam

how dan pengalaman investor dibidang jasa kon-

rangka ini, perlu dibahas perjanjian bantuan teknik

truksi system saluran pipa minyak dan gas bumi.

yang dibuat antara investor asing dengan perusa-

Adalah kewajiban PT. Bnc untuk memberikan

haan Bnc yang menyebutkan :

imbalan kepada investor atas pemebrian jasa dan

a. Foreign investor shall, when requested by PT.

bantuan teknik tersebut. Berkaitan dengan model

Bnc and justified by Foreign investor, provide

perjanjian bantuan teknik dibidang penambangan

PT. Bnc with technical assistance in connection

dasar laut samudra dalam ini, perlu dikemukakan

whit the work as specified herein below, and

terlebih dahulu jenis teknologi yang akan dialihkan.

PT. Bnc shall implement the work under assistance by investor :

Apabila diteliti penambahan jasa “vialble” (bermacam-macam) sebelum kata “system” (sys-

i. Preparation of work plans including : project

tem), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 (8)

schedule, standard for selection of facilities

Annex III, maka dapat diartikan bahwa teknologi

and master plan of jigs and tools;

penambnagn terdiri dari teknologi yang digunakan

ii. Preparation of work instructions;

untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi,

iii. Preparation of specifications including: spe-

penemuan dan pengolahan barang tambang mineral

cification of facilities, and requisition of

dari Area, khusunya nodul polimetal (garis kursip

facilities;

penulis). (Yu Wen Cie, 1989).

iv. Preparation of design drawaing including :

Namun demikian, jenis teknologi yang akan

assembly drawing of jigs and tools, part

dialihkan ini masih diperdebatkan dalam sidang-

drawing and detailed part list;

sidang Preparotory Commision for the International

v. Assitance in PT. Bnc’s procurement services

Sea-bed Authority (Komisi pendahuluan bagi Pem-

including: evaluation of vendor’s bid quota-

bentukan Badan Otorita Internasioan) PBB, karena

tions and reporting for vendor selection;

masih adanya peredaan pendapat antara Negara-ne-

vi. Assistance in work Superintendence and ac-

gara berkembang dan Negara-negara maju mengenai

ceptance;

ruang lingkup pengaturan alih teknologi.

vii. Giving advice or answering to PT. Bnc

Menurut pendapat Negara-negara berkem-

questions based on Investor’s technical know-

bang, bahwa ketentuan alih teknologi yang diatur

ledge and experience;

dalam Pasal 144 dan Pasal 5 Annex III Konvensi

b. PT.. Bnc shall pay to investor for the services

Hukum Laut 1982 meliputi pula teknologi pengo-

rendered by investor to PT. Bnc under this

lahan, karena pengolahan merupakan bagian dari

agreement.

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Di lain pihal, Negara-negara maju memandang, bahwa ketentuan

Dari uraian tadi dapat ditarik kesimpulan,

alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum

bhwa investor harsu memberikan bantuan yeknik

Laut 1982 tersebut tidak mencakup teknologi pe-

kepada PT. Bnc, antara lain, mnegenai pemberian

ngolahan, karena ketika rancanagn ketentuan alih

instruksi kerja, bantuan jasa pengadaan, pemberian

teknologi dibuat, teknologi pengolahan telah terse-

nasehat sesuai dengan permintaan PT. Bnc. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

203


dia baik di Negara maju maupun Negara-negara

jasa dan bantuan teknik. Dalam perjanjian lisensi

berkembang.

know-how, disain industri biasanya tercantum dalam

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di

suatu paket alih teknologi. Desain industri tidak da-

atas, ada beberapa hal yang menarik perhatian pe-

pat dilepaskan dari lisensi teknologi, karena meru-

nulis dilihat dari segi pengaturan dari perjanjian

pakan salah satu milik industri yang hasus mendapat

bantuan teknik bidang penambangan dasar laut sa-

perlindungan., Karen sangat mempengaruhi harga

mudra dalam. Bila dibandingan dengan perjanjian

produk yang dilisensikan. Berdasarkan Model Law

bantuan teknik dalam perusahaan Bnc, maka persa-

yang dikeluarkan oleh WIPO, bahwa perlidungan

maannya adalah pemberian bantuan teknik dan jasa

hukum terhadap disain industri tidak menutup ke-

teknik dimaksudkan untuk menunjang kegiatan lain-

mungkinan didasrkan pada hukum lain, yaitu Un-

nya, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Namun, per-

dang-undang Hak Cipta, jika merupakan ciptaan da-

bedaan rumusan ketentuan dan materi yang diatur-

lam bidang ilmu. Hak Milik Intelektual lainnya, se-

nya tetap ada, karena perjanjian bantuan teknik

lain paten, know-how dan Hak Cipta, yang dianggap

yang pertama menyangkut pemberian bantuan dan

relevan dengan disain industri adalah hak Merek.

jasa teknik yang diperlukan untuk menunjang kegia-

Peranan hak Merek ini sangat penting dalam mem-

tan lainnya, terutama untuk membantu penerima li-

bedakan bermacam-macam barang produksi dan

sensi dalam memproduksi, memasarkan dan men-

perdagangan serta membrikan jaminan kepada ma-

jual produk nodul polimetal. Sedangkan, perjanjian

syarakat akan mutu produk tertentu. Terjadinya li-

bantuan teknik yang kedua diperuntukan bagi

sensi merek pada umumnya disebabkan, anatara

perancangan, pemasangan, perawatan dan pengope-

lain, karena nilai merek telah sama dengan know-

rasian system pipa minyak dan gas bimi serta kilang

how dan merupakan bagian dari bantuan teknik. Hak

minyak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan

merek melindungi perusahaan pemilik merek ter-

eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

sebut terhadap persaingan curang dari pihak lain

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka ke-

yang mengelabui masyarakat dengan merek tiruan.

wajiban investor perintis adalah memberikan pe-

Melihat uraian di atas dapatlah dikatakan,

ngetahuan dan data-data teknik mengenai cara pe-

bahwa hal milik industri dan milik intelektual sangat

masangan peralatan atau mesin bagi kegiatan eks-

memegang peranan penting dalam alih teknologi.

plorasi, eksploitasi, penemuan dan pengolahan no-

Pembuatan dan pemakaian produk tertentu yang me-

dul polimetal dari Area, serta cara perawatan dari

nguntungkan, memberikan perlindungan hukum ke-

peralatan atau mesin untuk maksud di atas, ber-

pada pemiliknya, karena monopoli berdasarkan

dasarkan schedule dan data-data teknik mengenai

Undang-undang (paten, disain, merek) dan perjan-

cara memproduksi, memasarkan dan menjual ba-

jian lisensi know-how serta perjanjian teknik.

rang-barang produksi, berdasarkan disain industri.

Perlu dicatat bahwa bantuan teknik merupa-

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan

kan jasa terpisah, dan pelengkap bagi know-how,

bahwa disain industri dapat dipergunakan untuk pe-

walaupun pemberi bantuan teknik dan know-how

namaan salah satu milik industri, yang termasuk hal

orangnya sama. Ini Berarti, bahwa pembayarannya

khusus bagi pemiliknya. Desain industri juga di-

bias dilakukan secara terpisah, dengan maksud agar

pakai untuk merancang rekayasa, yang merupakan

tiap-tiap jasa teknik dapat ditetapkan secara terpisah

204



dalam perjanjian lisensi yang mempunyai akibat

3. The investor shall proposes to the Enterprise a

keuangan terhadap pemberi lisensi. Dalam per-

Trainee Program whitin 6 (six) month after the

janjian usaha patungan bidang penambangan dasr

date of this agreement;

laut samudra dalam, ketentuan mengenai “fees”,

4. The Trainee Program shall be reviewed on a

yaitu pembayaran untuk jasa atau bantuan teknik

biannual basis by mutual agreement between

yang diberikan oleh tenaga ahli dari investor, se-

the the Enterprise (the Opearting Company) and

baiknya diatur secara terpisah pula.

the Investor. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze

c. Training Bagi Karyawan Perusahaan Patungan

and Wolfgang Hauser, 1981)

“Manginex Inc.”

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa investor yang setiap tahunya akan menerima daftar

Usaha pengalihan teknologi kepada perusa-

calon peserta Program Pelatihan yang diajukan oleh

haan patungan harus didukung oleh suatu pelatihan

perusahaan patungan, harus menyediakan fasilitas

yang terprogram dengan baik. Pada dasarnya, pe-

pengolahan, laboratorium yang diperlukan untuk

ngalihan teknologi dan kemajuan dalam ilmu

melengkapi fasilitas pengolahahan, termasuk pe-

pengetahuan dan teknologi adalah masalah kemam-

ngadaan Departemen Penelitian dan Pengembangan.

puan manusia untuk menguasai kedua haltersebut

Peserta Program Pelatihan akan mendapat latihan

dan mengembangkanya sendiri, karena itu masalah

dalam bidang pengolahan, termasuk rekayasa, ma-

penegmbangan sumber daya manusia harus men-

najerial dan perdagangan. Yang perlu dikemukakan

dapat perhatian yang serius dalam program pela-

bahwa investor akan mengajukan usulan kepada

tihan perusahaan patungan.

“Enterprise” tentang program ini, dalam jangka

Pengalihan teknologi beserta know-how-nya

waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Perjanjian

saja tidak cukup, tetapi menuntut pula dipenuhinya

Usaha Patungan ini. Program pelatihan harus dimuat

factor “show-how” dan “learn-how”, yaitu pendidi-

dalam perjanjian alih teknologi antara “enterprise”

kan dan pelatihan yang menggunakan peralatan se-

(perusahaan patungan) dengan investor perintis.

mestinya. Kewajiban investor dalam hal pelatihan

Berpedoman pada uraian sebelumnya, maka Pro-

dirumuskan sebagai berikut :

gram Pelatihan merupakan bagian dari perjanjian

1. Each year, the Investor shall accept trainees

lisensi, karena dimaksudkan untuk menunjang pe-

nominated by the Enterprise (the Operating Company, garis kursip penulis) for training in

ngalihan know-how. Adapun bidang keahlian yang perlu diikut-

its processing facility, in its pilot plant or rela-

sertakan dalam Program Pelatihan ini adalah :

ted operations which are greared towards the

a). Management staff (staff manajemen) ;

complementation of the processing facility, in-

b). Processing engineering (insinyur pengolahan);

cluding the relevant research and development

c). Mining engineering (insinyur pertambangan);

departement;

d). Scientists (para ilmuan).

2. The trainees shall be trained in significant and suitable aspects of the processing sectors, in-

Langkah awal yang perlu diperhatikan ada-

cluding the various engineering, managerial

lah pemilihan trainee, waktu dan tempat penyeleng-

and trade catagories;

garaan pelatihan. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

205


Menurut pendapat penulis, Program Pelatihan ini

program pelatihan, perlu menyiapkan ilmuawan

harus didasarkan pada tahapan-tahapan sebagai

yang akan diikutsertakan dalam program tersebut,

berikut :

anatara lain membekali mereka dengan pengetahuan

1. Untuk tingkat Permulaan dan Dasar, dititik

dasar teknologi penambangan.

beratkan pada pemberian pengetahuan dan kete-

Sehubungan denganprogram pelatihan ini,

rampilan teknik bagi para pekerja perusahaan

maka pihak investor harus menyampaikan laporan-

patungan yang terdiri dari pekerja “Enterprise”

nya mengenai pelaksanaan program tersebut kepada

dan pekerja dari negara-negara berkembang;

Pengawas program Pelatihan dan Pengembangan

2. Untuk tingkat Lanjutan I dan II, dititik beratkan

Sumber Daya Manusia serta Komisi Hukum dan

pada pembinaan yang seimbang dengan keah-

Teknik (Dewan). Dengan mewajibkan Disampai-

lian manajer dan pengetahuan dan keterampilan

kannya laporan di atas, bukan hanya merealisasikan

keknik dan pengetahuan bidang manajemen;

wewenang Pengawas Program Pelatihan serta Ko-

3. Untuk tingkat Pimpinan, dititik beratkan pada

misi Hukum dan Teknik dalam melakukan penga-

pembinaan keahlian bidang manajemen.

wasan, juga memberikan jaminan kepada pihak perusahaan patungan mengenai pelaksanaan pro-

Bagaimanapun keterampilan dan keahlian

gram tadi.

yang diperoleh dari pelatihan tidak hanya akan me-

Mengingat tenaga pekerja perusahaan patu-

nambah kemapuan tenaga yang bersangkutan itu sa-

ngan yang mengikuti program pelatihan kemung-

ja, tetapi juga akan menyebar keatasnnya dan bawa-

kinan dilatih di ngara pemberi teknologi (investor

hannya, dan umumnya kepada orang-orang yang

perintis), maka perlu diketahui hukum mana yang

melakukan kontrak keahlian dengannya, termasuk

berlaku bagi program pelatihan itu. Perlunya dike-

mereka yang olehnya kemudian hari akan diberi

tahui hukum yang berlaku bagi program pelatihan

training.

adalah karena pelatihan ini merupakan bagian dari

Tentang kesiapan para ilmuan negara ber-

perjanjian lisensi. Dalam menetapkan hukum yang

kembang sebagai calon penerima teknologi ini, per-

berlaku bagi program pelatihan, perlu diperhatikan

lu kiranya dikemukakan bahwa pengalihan tekno-

“Model Law” WIPO yang menyatakan :

logi melalui program pelatihan sangat bergantung

“Regadles of the place of agreement, the place of

pada berbagai factor, anatara lain, kemampuan un-

performance of training program’s, this agreement

tuk menerima teknologi dan factor politik yang

or supplements shall be contructed under Governed

mendukung

(Sahono

by and the legal relation between the parties hereto

Soebroto, Sunardi dan Wahyono, 1983) adalah

determined in accordance with the laws of specified

suatu kenyataan bahwa tidak semua negara ber-

country”.

program alih

teknologi,

kembang mampu menerima pengalihan teknologi

Jadi, dengan tidak mempersoalkan tempat

penambangan dasar laut samudra dalam, karena be-

dibuatnya perjanjian dan tempat dilaksanakannya

lum mempunyai pengalaman dan pengetahuan dasar

perjanjian, suatu perjanjian atau ketentuan peleng-

yang diperlukan untuk mengolah nodul polimetal di

kapnya dan hubungan hukum antara para pihak

Area. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah

harus ditafsirkan dan ditentukan menurut hukum

negara-negara berkembang yang berminat pada

negara tertentu. Dalam perjanjian usaha patungan

206



bidang penambangan dasar laut samudra dalam,

teknologi baru, sehingga merupakan kunci utama

sebaiknya ditetapkan bahwa ketentuan alih tekno-

bagi perbaikan teknologi. (M. Nawaz Sharif

logi dari Konvensi Hukum Laut 1982, Peraturan

(Editor), 1986) Kegiatan ini memerlukan kesiapan-

Otorita dan Kontrak Alih Teknologi yang mengatur

kesiapan tenaga-tenaga ahli yang menguasai bidang

program pelatihan, khususnya mengenai hak dan

tertentu yang belum banyak dimiliki oleh negara-

kewajiban tenaga pekerja perusahaan patungan. Hal

negara berkembang. (Dimitri Garmides (Editor),

ini disebabkan, karena dalam pejanjian lisensi bi-

1977) Karena kegiatan riset dan pengembangan tek-

dang penambangan ini, ketentuan alih teknologi

nologi inimerupakan program pengembangan sum-

yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan

ber daya manusia (SDM), maka perlu mengikut-

Peraturan Otorita merupakan kaidah hukum yang

sertakan ilmuwan negara-negara berkembang. (John

bersifat memaksa dan tidak boleh dikesampingkan

Vandermeulem and Susan Walker, 1991) agar me-

oleh para pihak.

reka dapat menguasai dan menemukan teknologi

d. Hak dan Kewajiban Ilmuwan Atas Penemuan

baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144

Teknologi yang Dikembangkan Besama dalam

Konvensi Hukum Laut 1982 yang menghendaki

Kegiatan Riset dan Pengembangan

agar pemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan disebarluaskan kepada negara-negara ber-

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa

kembang.

ke-giatan perusahaan patungan ini mengandung

Adapun yang menjadi ruang lingkup pro-

pula unsur kegiatan riset dan pengembangan tek-

gram riset dan pengembangan dalam rangka peru-

nologi, dengan mengikutsertakan para ilmuwan ne-

sahaan patungan ini adalah sebagai berikut :

gara-negara berkembang. Berkaitan dengan itu,

i.

Mapping of the ocean floar and acquisition of

perlu dibahas terlebih dahulu mengenai ruang ling-

deta about the ore and its substratum followed

kup kegiatan riset dan pengembangan pada umum-

by the compilation of deposit maps;

nya, yaitu suatu rangkaian kegiatan eksperimen dan

ii. Testing and upgrading of technology of explo-

analisa mempunyai tujuan sebagai berikut :

ration including;

a. Mendapatkan pengetahuan dan cara bagaimana,



multi-beam, echo-sounder system;

guna membuat barang-barang baru atau barang-



photosleds whit TV and still cameras;

barang lama yang berkualitas lebih baik dari



analitycal techniques.

produk-produk industri bersangkutan sebelum-



manned and unmanned submersible;

nya;



application or configuration of mini com-

b. Untuk mengaplikasikan pengetahuan dan cara

puters and advanced, electeical signal

bagaimana, guna membuat produk-produk baru

transmitting systems, lasers and fibre-optic;

atau produk-produk lama yang lebih baik dari

iii. Conducting pilot test(s);

produksi sebelumnya. (Iskandar Alisyahbana,

iv. Developing new mining consepts.

1978) Kegiatan riset dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan

Dari uraian di tas terlihat bahwa ruang lingkup kegiatan riset dan pengembangan ini meliputi pemetaan dasar laut samudra dalam, dan cara pe-


207


ngolahan data-data cadangan bijih-bijih tambang

“The scientist will the return to their own countries

mineral, terutama nodul polimetal. Selain dari pada

to apply the result of their reseach. The Joint Ven-

itu, akan melakukan pengujian teknologi eksplorasi,

ture will hold title all resulting knowladge and

termasuk penggunaan sistem multi-beam, echo-

patents”.

sounder, yang diperlukan untuk melakukan kegiatan

Dari ketentuan di atas dapatlah dikatakan,

penambangan dasar laut samudra dalam. Pengem-

bahwa ilmuwan yang mengikuti kegiatan riset dan

bangan teknologi penambangan baru diperlukan

pengembangan ini dapat menerapkan hasil pene-

bagi pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan meru-

litian mereka di negaranya. Sementara itu, jika ada

pakan tulang punggung bagi pengembangan ilmu

penemuan teknologi baru, maka perusahaan pa-

pengetahuan dan tenologi kelautan yang dapat

tungan berhak atas semua pengetahuan dan paten.

diaplikasikan untuk kegiatan kesplorasi dan eks-

Sejalan dengan yang terakhir, maka hak mengajukan

ploitasi sumber daya mineral di landasan kontinen

permohonan paten hanya diberikan kepada peru-

yang kedalamannya lebih dangkal dari kawasan laut

sahaan patungan, sehingga ketentuan ini dianggap

internasional. Dengan dilakukannya kegiatan dan

kurang adil, karena merugikan kepentingan ilmuwan

pengembangan ini, maka diharapkan akan dapat

yang mampu menemukan atau mengembangkan

tercipta penemuan baru atas teknologi yang dialih-

teknologi baru. Oleh karena itu, hak dan kewajiban

kan. Pengaturan tentang hak dan kewajiban atas

mereka atas suatu penemuan teknologi perlu diatur

teknologi yang dikembangkan bersama dirumuskan

dalam perjanjian kerja. Skema kedudukan ilmuwan

sebagai :

dalam perusahaan patungan “Manginex Inc.” dapat digambarkan sebagai berikut :

Investor dari negara-negara maju

Perusahaan Patungan “Manginex Inc”


ENTERPRISE

ILMUWAN

Mengenai penemuan yang dibuat oleh karyawan

muan yang dibuat oleh seorang kasryawan yang

(ilmuwan yang merupakan tenaga pekerja perusa-

menurut perjanjian kerja tidak ditugaskan untuk

haan patungan (kursip penulis) dapat dibedakan an-

menghasilkan penemuan-penemuan, sedangkan

tara :

untuk menghasilkan penemuan tersebut diper-

a. Penemuan-penemuan yang dibuat oleh seorang

gunakan data dan sarana yang tersedia dalam

karyawan berdasarkan suatu perjanjian kerja untuk menghasilkan suatu penemuan tertentu; b. Penemuan yang dibuat berdasarkan suatu per208

pekerjaannya; c. Penemuan yang dibuat oleh seorang karyawan di luar ketentuan-ketentuan perjanjian kerjanya

janjian kerja untuk melakukan riset dan peneLex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011


dan tanpa menggunakan data dan sarana yang

(b) or the date at which the invention be-

tersedia dalam pekerjaannya.

came otherwise known to the employer, whichever date is earlier, the employer notifies

Bertalian dengen penemuan penemuan tersebut, ketentuan Pasal 120 dari “Text of WIPO

the employee by qwritten declaration of his interest in invention.

Model LAW” menyatakan bahwa : (1)(a) When an invention is made in execution of a

Sesuai dengan Pasal 120 (2a) “Model Law

or an employement contract, the right to the

of WIPO”, maka dalam hal, a) dapat ditentukan bah-

patent for that invention shall belong, in the

wa paten atas penemuan itu diberikan kepada pihak

absence of contractual provisions to the

yang menugaskan pekerjaan (Perusahaan patungan,

contrary, to the person having commissio-

garis kursip penulis). Menurut Pasal 120 (1b) bila

ned the waork or the employee;

penemuan tersebut memberikan keuntungan yang

When the invention has an economic value

besar bagi perusahaan, maka tenaga pekerja atau

much greater than the parties could have

karyawan (ilmuwan, garis kursip penulis) berhak

reasonably foreseen at he time of conduc-

untuk menerima imbalan yang layak dari pihak yang

ting the contract, the investor shall have a

menugaskan pekerjaan itu. Sedangkan dalam hal, b),

right to special remuneration, which shall

menurut Pasal 120 (2a, b, dan c) ada dua kemung-

be fixed by court in the absence of agreemnt

kinan, yaitu pertama, paten atas penemuan tersebut

between parties;

diberikan kepada pihak yang menugaskan pekerjaan

(b)

(2)(a) When an employee whose employement

itu. Dan apabila penemuan itu demikian penting,

contract does not require him to engage in

maka tenaga pekerja atau karyawan (ilmuwan) ber-

inventive activitiey makes, in the field of

hak untuk menerima imbalan yangmemadai dari

activities oh his employer, an invention by

pihak yang menugaskan pekerjaan itu. Kemung-

using data or means available to his

kinan kedua, adalah paten atas penemuan tersebut

throught his employement, the right to the

itu diberikan kepada tenaga atau karyawan (ilmu-

patent for that invention shall belong, in ab-

wan), kecuali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan

sebce of contract of contractual provision

sejak diterimanya laporan penemuan tadi, pihak

to the contrary, to the employee;

yang menugaskan menyatakan secara tertulis kepada

The employee shall have a right to equi-

pekerja atau karyawan (ilmuwan) tentang keinginan

table renumeration talking into accouny his

memiliki paten.

(b)

(c)

salary, the economic value of the invention

Oleh karena itu, dalam hal a) dan b) ada dua

and any benafi derived from the invention

kemungkinan, hak paten itu akan dimiliki bersama

by the employer;

oleh pihak yang menugaskan pekerjaan (perusahaan

In the case of 2 (a), the right to the patent

patungan) dan penemu (ilmuwan)., Akhirnya yang

for that invention shall belong to the em-

perlu dikemukakan adalah dalam hal c), hak paten

ployee, except if, whitin a period of 4 (four)

ataspenemuan diberikan kepada karyawan (ilmu-

mounths from the date at which the emplo-

wan) yang menemukan teknologi baru.

yer recived the report refered to paragrapt Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

209


Perlu dicatat disini adalah bahwa keikutsertaan il-

dapat dilaksanakan dinegaranya, sebab penemuan

muwan negara-negara berkembang dalam kegiatan

yang diperoleh atas dasar keahlian di bidang tek-

riset dan pengembangan ini, selain dimaksudkan

nologi kelautan tertentu nilai ekonomisnya bagi ma-

untuk memperoleh teknologi penambangan dasar

syrakatnya. Namun demikian, para penemu tek-

laut samudra dalam, juga dalam rangka mengem-

nologi itu harus memberitahukan penemuannya ke-

bangkan lebih lanjut teknologi tersebut bagi akti-

pada perusahaan patungan sebagai pemilik teknologi

vitas pengelolaan sumber daya mineral laut lainya

semula.

(John Vandermeulem and Susan Walker, 1991) di

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa acuan

landas kontinennya (garis kursip penulis). Bertalian

bagi penyusunan peraturan Otorita tentang hak dan

dengan penemuan teknologi bersama, Undang-un-

perlindungan hukum bagi penemu (ilmuwan) atas

dang Paten Amerika Serikat menyatakan bahwa :

penemuan teknologi baru, maka kiranya prinsip-

“When an invention is made by two or more persons

prinsip hukum dari “WIPO Model Law” dan Un-

jointly, they shall apply for patent jointly and each

dang-undang paten Amerika Serikat dapat dijadikan

make the required both, except as otherwise pro-

model

vided in this title. Investors may apply for a patent

tuang dalam “WIPO Mpdel Law” akan melandasi

jointly everythought (1) they did not physically work

suatu perlindungan hukum dan hak-hak para ilmu-

together or at the same time; (2) each did not make

wan atas penemuan teknologi, sesuai dengan perjan-

the same type or amount of contribution or; (3)

jian kerja antara ilmuwan dengan perusahaan patu-

each did not make a contribution to the subject of

ngan. Sementara itu, prinsip-prinsip yang tertuang

every claim of the patent.

dalam Undang-undang Paten Amerika Serikat pada

pengaturan tadi. Prinsip-prinsip yang ter-

Dari uraian tadi, apabila suatu penemuan

dasarnya dapat dijadikan landasan suatu perlakuan

oleh 2 (dua) orang ataulebih penemu secara ber-

yang sama dan hak-hak yang sama bagi ilmuwan

sama-sama, maka mereka berhak mengajukan per-

suatu negara dan ilmuan asing berkaitan dengan per-

mohonan atas pemilikan paten bersama dan dengan

lindungan atas paten bersama yang didaftarkan di-

memenuhi persyaratan yangberlaku, kecuali apabila

negara tersebut. Prinsip-prinsip ini pula yang bias

ditentukan lain. Selanjutnya dalam paragraph 1 di-

dijadikan modelbagi suatu perlindungan paten yang

katakan, bahwa para penemu berhak pula menga-

sama di setiap negara anggota konvensi Hukum

jukan permohonan paten bersama, meskipun bereka

Laut 1982.

tidak bekerja bersama, atau bekerja pada waktu

Seperti halnya program training, pihak in-

yang berlainan. Aturan ini berkaitan dengan pene-

vestor harus melaporkan pelaksanaan program riset

muan teknologi baru yang dibuat oleh dua orang

dan pengembangan kepada Pengawas Program Pe-

ilmuwan atau lebih, di mana mereka melakukan

latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

kegiatan riset dan pengembangan di negaranya ma-

serta Komisi Hukum dan Teknik dari Dewan.

sing-masing. Berpedoman pada hal tersebut di atas, maka

Prosedur Penyelesaian Sengketa

sebaiknya yang berhak ataspaten teknologi baru

Dalam Bab II telah diuraikan bahwa timbul-

adalah para ilmuwan tadi dan bukan perusahaan pa-

nya sengketa antara para pihak disebabkan karena

tungan. Hal ini dimaksudkan agar paten tersebut

perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu

210



dalam perjanjian. Untuk mengatasi masalah terse-

1983) Tentang “UNCITRAL Arbitration Rules” se-

but, maka perlu ditetapkan falam perjanjian usaha

bagai kaidah hukum yangharus dipakai untuk me-

patungan mengenai prosedur penyelesaian sengketa.

nyelesaikan sengketa ini, Pasal 28 (1) dari peraturan

Menurut model perjanjian usaha patungan antara

tersebut menyatakan bahwa :

“Enterprise” dengan investor, prosedur penyele-

“The arbitral tribunal shall decide the dispute in

saian sengketa dirumuskan sebagai berikut :

arcording with such rules of law as are chosen by

1. Any difference or dispute arising between the

the parties as applicable to the subtance of the

parties including the Operating Company which

dispute”

relate to the interpretation of this agreemen and

Jadi, Dewan Arbitrator akan menyelesaikan

which can not be settle amicably shall be settle

sengketa ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum

by arbitration (eg. UNCITRAL);

yang dipilih sendiri oleh para pihak. Kaidah hukum

2. The arbitral tribunal shall consist of 3 (three)

yang dipakai adalah kaidah hukum interen dari

arbitrator. The investor and the Enterprise shall

negara bersangkutan dan bukan kaidah-kaidah HPI.

each appoint the third arbitrator, If the parties

(Sudargo Gautama, 1989) dalam Perjanjian Usaha

or the neccesaary appointment, the Precident of

patungan bidang pertambangan dasar laut samudra

the International Chamber of Commerce in

dalam , jika para pihak telah memilih hukum negara

Paris shall be appointing authority in sense of

tertentu, maka hak-hak dankewajiban mereka me-

the UNCITRAL Arbitration Rules. (Gunther

nurut kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan menu-

Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser,

rut hukum dari negara tertentu, dengan syarat tidak

1981)

bertentangan dengan Pasal 5 (1) dan (2) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan Otorita

Dari uraian di tas terlihat bahwa para pihak

tentang alih teknologi. Sebab, ketentuan-ketentuan

menggunakan prosedur penyelesaian sengketa, yak-

tadi bagi perjanjian usaha patungan dan alih tek-

ni badan arbitrase akan melaksanakan tugasnya me-

nologi antara “Enterprise” dan investor merupakan

nurut ketentuan “UNCITRAL Arbitration Rules”,

kaidah hukum memaksa yang tidak boleh dike-

jika para pihak tidak berhasil mencapai penye-

sampingkan oleh para pihak dalam memilih hukum

lesaian sengketanya secara damai. Badab Arbitrase

lain. Kiranya dalam menafsirkan ketentuan perjan-

ini terdiri dari 2 (dua) arbitrator, yang dipilih oleh

jian usaha patungan ini perlu memperhatikan pene-

para pihak ditambah 1 (satu) orang anggota ar-

rapan hukum internasional dan produk hukum or-

bitrator ke-3.

ganisasi internasional yang dibuat oleh Otorita

Penunjukan ketiga orang arbitrator tersebut

Internasional.

kiranya sejalan denganmn praktek yang berlaku, di mana pada umumnya Dewan Arbitrator akan memi-

Implikasi Indonesia Sebagai Negara Pantai

lih arbitrator ke-3, ayaitu seorang yang mempunyai

Berikut ini akan diuraikan implikasi dari ke-

kewarganegaran lain daripada kewarganegaraan

giatan riset dan pengembangan teknologi penam-

para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini diha-

bangan bagi pembaharuan hukum Nasional di

rapkan agar sifat netral daripada arbitrator yang

Indonesia.

bersangkutan dapat terjamin. (Sudargo Gautama, Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

211


Masalah keikutsertaan Ilmuan Indonesia da-

bangan lepas pantai dan konstruksi di bawah air

lam Program Riset dan pengembangan dan

telah berkembang pesat, dan telah memberikan

Kesiapan

sumbangannya bagi pembangunan nasional. Namun

Bahwa wilayah laut Indonesia mempunyai

demikian, dari seluruh kegiatan ini hanya 20 % yang

sumber daya alam yang potensial, baik hayati mau-

ditangani tenaga nasional dan ketergantungan pada

pun non hayati., seperti minyak dan gas bumi serta

tenaga ahli dan teknologi asing sangat tidak me-

barang tambang lainnya yang terdapat dilepas pan-

nguntungkan. Karena itu program pendidikan dan

tai dan landasan kontinen. Sebagai negara peserta

alih teknologi semakin penting, (Sahono Soebroto,

Konvensi Hukum Laut 1982, Indoensia mem-

Sunardi dan Wahyono, 1983) antara lain melalui

peroleh manfaat pula dari ketentuan Bab VI Kon-

program riset dan pengembangan teknologi penam-

vensi Hukum Laut 1982 tentang Landas Kontinen,

bangan dasar laut samudra dalam.

karena memberikan hak-hak berdaulat (Sovereign

Indonesia harus siap sebagai calon penerima

Rights) kepada negara pantai untuk melakukan

teknologi penambangan dimana pengalihan tekno-

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral

logi sangat tergantung pada pelbagai faktor seperti

yang terdapat didalamnya.Pemanfaatan sumber da-

tingkat pengetahuan dasar teknologi yang dimiliki

ya mineral di landas kontinen memerlukan modal

oleh calon penerima teknologi untuk menyerap tek-

dan kemampuan teknologi, yang hingga kini belum

nologi dan dukungan politik pemerintah terhadap

dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia.

program tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah di-

Harus diakui bahwa negara-negara berkem-

katakan bahwa pemerintah harus berupaya mening-

bang umumnya belum siap menerima pengalihan

katkan kemampuan keterampilan dan keahlian bagi

teknologi penambangan ini, sebab mereka belum

tenaga ahli pertambangan agar mampu mengelola

memiliki tenaga ahli, modal, dan prasarana yang

barang tambang, baik yang terdapat didarat maupun

diperlukan untuk mendukung program ahli tek-

dasar laut (landas kontinen) dalam wilayah yuris-

nologi secara efektif.

diksi nasional, antara lain melalui program pelatihan atau program riset dan pengembangan. Program alih

Kesimpulan

teknologi ini dapat ditempuh melalui keikutsertaan

Bahwa kaedah hukum yang mengatur domi-

Indonesia dalam program pelatihan atau riset dan

sili dan status personil badan hukum patungan ada-

pengembangan teknologi penambangan dalam rang-

lah hukum dimana perusahaan itu didirikan. Dalam

ka usaha patungan antara “Enterprise” dengan in-

hal itu, yuridiksi yang berlaku terhadap perusahaan

vestor perintis.

patungan yang berkenaan dengan pengawasan dan

Penguasaan teknologi penambangan ini sa-

penegakan hukum alih teknologi penambangan ada-

ngat penting, mengingat konstelasi wilayah laut

lah yuridiksi Otorita dan negara dimana perusahaan

Indonesia yang berdekatan dengan kawasan dasar

itu berdiri.

laut internasional yang kaya akan kandungan nodel

Karena ketentuan Pasal 5 (1) Annex III

polimetal mengisyaratkan agar teknologi penamba-

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang milik

ngan dipilih sebagai inti pengembangan teknologi

industri, maka dapat diterapkan bagi perjanjian li-

kelautan di masa mendatang. Aktivitas penam-

sensi melalui usaha patungan antara “Enterprise”

212



dengan investor perintis. Demikian pula, karena ke-

Mining”, KluweDevente (Volume 5th ),

tentuan Pasal 5 (2) Annex III Konvensi Hukum

1981.

Laut 1982 menyangkut kewajiban pihak investor

Hasyim Djalal, ”Perjuangan Indonesia di Bidang

untuk memberitahukan adanya perbaikan teknologi

Hukum Laut”, Bina Cipta, Bandung, 1979.

yang substansial kepada “Enterprise”, dapat dimuat

Iskandar Alisyahbana, ”Beberapa Masalah Tekno-

sebagai klausule “improvement” (perbaikan) dari

logi”, Simposium Tentang Paten, BPHN,

perjanjian lisensi diatas.

Bina Cipta, Jakarta, 1978.

Peraturan Otorita tentang alih teknologi

Ita

Gambiro,

”Pemindahan

Teknologi

dan

merupakan kaedah hukum yang memaksa bagi

Pengaturannya Dalam Peraturan Perunda-

perjanjian alih teknologi dalam rangka usaha pa-

ngan”, Seminar Aspek-aspek Hukum dari

tungan antara “Enterprise” dengan investor perintis.

Pengalihan

Sehubungan dengan keikutsertakan ilmuan negara-

Kehakiman, Jakarta, 1986.

Teknologi,

BPHN,

Dept.

negara berkembang dalam kegiatan riset dan pe-

John Vandermeulem and Susan Walker (Editor),

ngembangan. Peraturan Otorita memuat pula rumu-

“Ocean Technology, Development Training

san perjanjian kerja tentang hak dan kewajiban il-

and Tranfer”, Proceeding Paceming Maru-

muan atas penemuan teknologi.

bus XVI, IOI Malta, Pargamon Press,

Bahwa implikasi hukum dari perjanjian usaha patungan yang mengandung unsur riset pe-

Singapore, 1991. M. Nawaz Sharif (Editor), “Tecnology Policy

ngembangan teknologi bagi pembaharuan hukum di

Formulation and Planning : A Reference

Indonesia adalah berupa penyusunan perundang-

Manual, Asian and Pacific Center for

undangan nasional dibidang alih teknologi, khu-

Tranfer of Technology”, Bangalor,

susnya alih teknologi kelautan. Perundang-unda-

1986.

India,

ngan nasional antara lain ditujukan untuk menjamin

Michael Blankeney. “National Seminar On li-

perlindungan hukum bagi penerapan dan pengem-

censing and Technology Transfer Arrange-

bangan teknologi kelautan jenis lain.

ment I “, 1990. _______________, “Legal agreement for the

Daftar Pustaka

Commercial Acquisition of Technology”,

Dimitri Garmides (Editor), “Transfer of Technology

(VI). National Seminar on Licensing and

by Multinational Coorporation. Volume 1st,

Technology

OECD, 1977.

7-8 1990 prepared by The International

Elisabeth Mann Borgese and Norton Ginsburg (Editor), “Transfer of Technology Under The UN Convension on The Law of the

Agreement, Jakarta March

Burau of WIPO. Resolusi PBB No.II Tahun 1983 dari “Final Act Konvensi Hukum Laut 1982

Sea”, Ocean Yearbook 6th. The University

Sudargo Gautama, ”Hukum Perdata dan Dagang

of Chicago Press, Chicago and London,

Internasional”, Penerbit Alumni Bandung,

1986.

1980.

Gunther Jeanicke, Erich Schanze, Wofgang Hauser, "A Joint Venture Agreement for Seabed Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

213

PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI USAHA PATUNGAN ANTARA ENTERPRISE DENGAN PERUSAHAAN PERINTIS

Recommend Documents