BI'PATI TI'LT'I|GAGT'ITG PROVIilSI JANTA TITT'R PERATT'RAT BI'PATI TI'LI'I|GAGI'NG IIOUOR 8{ TAITUN 2014 TENTAITG NORT'U IALU LIIITAS DAIT AITGKT'TAN KABI'PATEIT TT'LI'ITCAGUNG DENCAIT
T'AL/\[
RAIITAT TI'HAI| YAITG TAIIA ESA BUPATI TI'LI'NGAGUIIG,
Al
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menimbang:
2}ll
tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Ja)art, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fonrm I"alu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten T\rlungagung; Pemerintah Nomor 37 Tahun
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2.
3.
4.
5.
2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a168); Undang-Undang Nomor 22 Ta}run 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol1 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 73, Tatrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52291; Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 9 Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OI4 Nomor O3 Seri D); XIEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
{v
2
BAB I KEIEITTUAIT T'UUU
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten TUlungagung.
3. 4.
Bupati adalah Bupati Tulungagung. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLA"I adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,
Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5.
6.
7.
8.
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tulungagung. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan system jaringan prasarana wilayah yang terintregrasi dan membentuk sebuah sistem. satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD addah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggar€an pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Asosiasi Perusahaan Angkutan umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari pemsahaan angkutan umum.
BAB II PEIYYELEIVq}ARAAIV L/ILU LIITTAS DAIT AIVGKT'TAIT
JAL/Iil
Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1)
Kegiatan pelayanan langsung kepada
masyarakat, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dalam sebuah forum.
t
3 (3)
Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas melakukan koordinasi antar instansi yang menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan dengan memadukan dan sinkronisasi perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLA"I. Bagtaa Kcdua Ruang Lfag;kup Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan LLiA'.I meliputi : a. Urusan pemerintahan di bidang jalan; b. Urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat; c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan teknologi LL,A"I; dan
d. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identiftkasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Baglan Kotlga Pcayoleneggre LLlLt Pasal 4
Penyelenggaraan LlA"t di Daerah dilaksanakan oleh penyelenggara LLA"I yang meliputi : a. Kepolisian; b. SKPD yang membidangi, yaitu: 1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya; 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Bagla! KGGmpat Forun LLI\J Pasal 5 (1)
Untuk mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronkan perencanaan dan penyelesaian permasalahan LLA.I di Daerah, dibahas dalam forum yang disebut Forum LI"A,-I.
(2) Forum Ll,A.l mempunyai tugas mengkoordinasikan, memadukan
dan mensinkronkan perencanaan dan permasalahan LLA"I di Daerah. (3)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum LLit l berfungsi
a.
:
pengkoordinasian perencanaan penyelesaian permasalahan LI,A.I sesuai dengan tugas pokok penyelenggaraan jalan;
{L
4
b.
pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penyelesaian
c.
permasalahan LLA.I; perencanaan dan penyelesaian permasalahan LL,A"I.
Bqgfrn Krltma Keanggota$ Fonrn Pasal 6
(1) Keanggotaan Forum terdiri a. Pembina, terdiri dari : 1.
dari:
Bupati;
2. Kepala Kepolisian Resor. b. Penyelenggara, terdiri dari :
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya; 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 4) Satlantas Kepolisian Resor. c. Akademisi; d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah; e. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; f. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan g. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah. 1)
pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dapat ditunjuk oleh pemrakarsa dari salah satu unsur penyelenggara sesuai dengan permasalahan
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud
yang dibahas. BAB
III
UEKAIYISTE IIER.'A FORT'U Pasal 7
(1) Setiap penyelanggara LL,A"I yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum LLAJ. (2) Badan hukum atau masyarakat dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum LI,A"I melalui instansi Pemerintah atau pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memerlukan keterpaduan antar instansi penyelanggara LLAJ, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLA.I dalam forum LLA"I melalui instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungi instansi.
rt_
5
hal ini instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat
(a) Dalam
sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum
LLIJ. Pasal 8
(1) Dafam pelaksanaan pembahassan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (41, pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum LLA.I mengundang anggota forum LLA"I.
(2) Dafam pelaksaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. (3) Dalam pelaksaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), forum LI,A"I dipimpin oleh pemrakarsa. Pasal 9 (1) Pembahasan dalam forum LLA"I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahaan lalu lintas
dan angkutan jalan.
I (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum
(2) Pelaksaan pembahasan dapat
dilakukan lebih dari
diperbolehkan kesepakatan. (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta
forum LLA"I yang sepakat. (4) Kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati
paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam
forum LLA", dengan SKPD yang sangat terkait
dengan
permasalahan yang dibahas.
yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi
(5) Kesepakatan
penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal
1O
(1) Dafam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah kesepakatan diantara para peserta forum. (3)
untuk mencapai
Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak kesepakatan, permasalahan
akan
dikembalikan
tercapai kepada
pemangku kepentingan.
tL
6 BAB IV DUK'I{GAT AX'UIITISTRASI Pasal 11 Pelaksanaan forum LLA.I dapat memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.
BAA V
I(TTEI|TUAI| PDITUTT'P Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/143/O3L/2OIO tentang Forum Lalu Lintas dan Angkuten Jalan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 19 Desember 2014
nO,/
di Tulungagung 15 Desember 2014 DAERAH
Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 85
