BADAN KTPEGAWAIAIT NEGARA
PENEiTAPIIil IIODE PEN(EITAL SI'RAT I@FI'nTEAN PDNYESUAIIIII PHYSII'I|
proltoK pH{l$t ilAil pEtiawal IfE[Eax $PIL DltN IIu|DA/DITDAI{YA SERTA PEIISIUII ORANG 1IIA IIARI PDGAtrIN I|DGERI SIPIL YAITG TE$AS IIAIT TII'AK UEIIIIT@AIJIAIT ISIERI/SUAUI ATAII IINAIT EERITASARKAIf PDRATI'RIIIT PWERIIfTAII I{OUOR 18 TAIIT'If 2OI2
PERATURAN IITPALA BADAN IITPEGAWAIAIT ITPCARA
IIOUOR :
5 TllHUII2Ol2
TllN(XiAL z 20 JIILI 2Ol2
BADAN TPPECEWETEX NEIGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL SUMT KEPUTUSAN PEI{YESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDAI{YA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALI{AN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Menimbang: bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan surat keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya, serta pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipit yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang T\ra dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29O6); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empatbelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2Ol2 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 321;
2
4.
Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2Ol2 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35); 5.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 20Ol tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, terakhir dengan
sebagaimana telah enam kali diubah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2OO5; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008; 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Teloris Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PEI{YESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDAT{YA, SERTA PENSIUN ORANG TUA
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012. Pasal
I
(1) Kode pengenal
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah: a. OO0OOO/KEP/P/ASABRL../A/OO untuk BKN pusat; dan b. OOOOOO/KEP/KR.../KC.../A/OO untuk Kantor Regional BKN.
t2)
Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut I Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan: a, 6 (enam) angka sebagq.i Nomor Urut Keputusan; b. KEP menunjukkan Keputusan; c. huruf P menunjukkan BKN Pusat; d. huruf KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN; e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
3
f.
KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PI. TASPEN (Persero); g. huruf A di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan h,2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan. Pasal 2 (1) Kode pengenal
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/ Duda Pegawai Negeri Sipil
adalah: a. 000000/ KEP/ P/ASABRI. .. / B / OO untuk BKN Pusat; dan b. OO0O0O/KEP/KR.../KC.../B/00 untuk Kantor Regional BKN.
l2l Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 2 Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan: a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan; b. KEP menunjukkan Keputusan; c. huruf P menunjukkan BKN Pusat; d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang angka Romawi kode Kantor Regional BKN; e.
f.
diikuti
ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero); KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
g. huruf B di
belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan. Pasal 3 (1) Kode pengenal
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan penyesuaian Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/ suami atau anak:
a. O0OOOO/KEP/P/ASABRI ...|C/OO untuk BKN pusat; dan b. OOO00O/KEP/KR.../KC... / C/ OO untuk Kantor Regional BKN.
(21
Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan: a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan; b. KEP menunjukkan Keputusan;
4
c. huruf P menunjukkan BKN Pusat; d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN; e.
ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero) KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
g. huruf C di
belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/ suami atau anak; dan h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan. Pasal 4
(1) Kode pengenal
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan pegawai Negeri Sipil
adalah:
a. OOOOOO/KEPIPK/P/OOOO0/A/00 untuk BKN pusat; dan b. 000000/KEP/PK/KR.../OO0O0/A/00 untuk Kantor Regional BKN.
(21
Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagaimana tercantum pada nomor urut 4 Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan: a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan; b. KEP menunjukkan Keputusan; c. PK menunjukkan Penetapan Kembali; d. huruf P menunjukkan BKN Pusat; e.
KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti
angka Romawi kode Kantor Regional BKN; f. 5 (lima) angka di belakang huruf p atau KR sebagai kode Instansi; g. huruf A di belakang kode Instansi menunjukkan pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan. Pasal 5
(1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan penetapan Kembali pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda pegawai Negeri Sipil adalah:
a. b.
OO0O0O/KEP/PK/P|OOOO0/B/00 untuk BKN pusat; dan
oOOOO0/KEP/PK/KR.../O00OO/B/OO Regional BKN.
untuk
Kantor
D
(2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 5 Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan: a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan; b. KEP menunjukkan Keputusan; c. PK menunjukkan Penetapan Kembali; d. huruf P menunjukkan BKN Pusat; e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN; f. 5 (lima) angka di betakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi; g. huruf B di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan. Pasal 6
(1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/ suami atau anak adalah: a. OOOOOO/KEP/PK/P/O0OO0/C/OO untuk BKN Pusat; dan b. 000O00/KEP/PK/KR.../00000/C/00 untuk Kantor Regional BKN.
(2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagaimana tercantum pada nomor urut 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan: a. .6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan; b. KEP menunjukkan Keputusan; c. PK menunjukkan Penetapan Kembali; d. huruf P menunjukkan BKN Pusat; e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN; f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi; g. huruf C di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dan h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan. Pasal 7
Daftar Kode Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
6 Pasal 8
Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (persero) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Pasal 9
Kode Instansi Pusat dan Kode Instansi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
4, Pasal 5, dan pasal 6
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Pasal lO
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada
zdi\
tanggal 20
Juti
?o1z
KEPAU. WAIAN NEGARA
UTRISNO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ?4 nru zore MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ?OT2 NOMOR 14I.
LAMPIRAN I PERATURAN KEPAI,J, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMORI.TAHUN2Ol2 TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012
KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAI.AN NEGARA UNTUK PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEI{YESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWA] NEGERI SIPIL NO. URUT
JENIS SURAT KEPUTUSAN
KEWENANGAN
KODE PENGENAL SURAT KEPLTTUSAN
e
4
1
l.
2.
3.
4.
5.
6.
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSruN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
A.
PUSAT
b.
KANREG
ooooo0/KEP/P/ASABRr... /A/Oo ooooo0/KEP/KR... / KC... /A/0O
SURAT KEPUTUSAN PEMESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUN JANDA/DUDA PE. GAWAI NEGERI SIPIL
A,
PUSAT
000000/KEP/P/ASABRr...
b.
KANREG
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPILYANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK
A.
PUSAT
b.
KANREG
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIHL
A.
PUSAT
b,
KANREG
0o0o0o/KEP/PK/ P/0O0O0/A/0o o0oo00/KEP/PK/KR... /0000O / A / OO
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN JAN. DA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
A.
PUSAT
00ooo0/ KEP/PK/P/o0o00/B/o0
b.
KANREG
000000/KEp/pK/KR... /00000/B/00
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPILYANGTEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK
A.
PUSAT
b,
KANREG
oooooo/KEP/PK I P / OOOoo / c / Oo 0ooo0o/KEp/pK/KR... /O000o/c/00
/B/00 0ooo0o/KEP/KR... /Kc... /B/00 oooo00/KEP/P/ASABRr... /C/o0 o0o000/KEP/KR... /KC... /C/0O
KEPAI,A WAIAN NEGARA,
SUTRISNO
2 I,d.MPIMN II PDRATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR'TAHUN.2oI2 TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PEIryESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR T8 TAHUN 2OT2
DAFTAR KODE KANTOR REGIONAL BKN NO.
NAMA KANTOR REGIONAL
NOMOR KODE
2
3
Kantor Regional I BKN Yoryakarta 2. Kantor Regional II BKN Surabaya Kantor Regional III BKN Bandung 3. 4. Kantor Regional IV BKN Makassar 5. Kantor Regional V BKN Jakarta 6. Kantor Regional VI BKN Medan 7. Kantor Regional VII BKN Palembang 8. Kantor RegionaMll BKN Banjarmasin 9. Kantor Regional IX BKN Jayapura 10. Kantor Regional X BKN Denpasar ll. Kantor Regional XI BKN Manado L2. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 1.
I II m
ry V VI VII
uII
x X
XI XII
KEPAI,A WAIAN NEGARA,
3,,)fr*-.$
3 T,AMPIRAN
III
PERATURAN KEPAI,A BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR'.TAHUN..zot2 TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PEIIYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012
DAFTAR KODE KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG WILAYAH PEMBAYARAN PT. TASPEN (Persero)/ PT. ASABRI (Persero) NO.
I
NAMA KANTOR CABANG IITAMA/ KAMOR CABANG
NOMOR KODE
KETERANGAN
2
3
4
/L PT. TA'SPTI| (Persero) 1.
2. 3. 4. c. 6. 7. 8. 9.
KCU,Ia&arta Bandar LamDung Benskulu
loo
Palembang Palanqka Raya Pontianak Panekal Pinang
103
10.
KCU Uedan Banda Aceh Pematans Sianta.r
11.
Bukittinssi
t2. 13.
Padans Pekanbaru
14.
Ja'nbi
15.
Taniung Pinang KCU Bandulc Boqor Tasikmalava Cirebon Serang KCU S€Daranr Purwokerto Surakarta Yosyakarta
16.
17. 18. 19.
20. 2L. 22.
23. 24. 25. PekalonRan 26. KCU Surabaya 27. Malang 24. Madiun 29. Kediri 30. Baniarurasin 31. Samarinda 32. KCU lfla&assar 33.
Manado
lol to2 104 105
r06 200 201 202 203 204 205 206 207 300 301
302
s03 304 400 401
402 403 404 soo 501 502
503 504 505 600 601
4 NO.
I 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4L. 42. 43. 44. 45.
NAMA KANTOR CABANG UTAMA / KANTOR CABANG
NOMOR KODE
KETERANGAN
2
e
4
Palu Kendari Ambon
Jayapura Gorontalo Ternate Mamuju Manokwari KCU Derpasar Kupans Mataram Jember
602 603 604 605 606 607 608 609
700 701 702 703
B. PT. IISABRI lPereerof KC D[cda! KC Palembanc KC Banduac KC S€naratlg KC Slrabaya EC Balltpcpaa EC MaLassat KC Javapura llC Denpasar
806 ao7 808 809
KC.Iakarte
8ro
EC Ambon 57. KC Baada Aceh
8rl
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. cb. DO.
801
ao2 803 804 805
812 KEPAI,A PEGAWAIAN NEGARA.
O SUTRISNO
D
I,,AMPIRAN IV
PERATURAN KEPAI,{ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR'.TAHUN.aot2 TEMANG PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/ SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR lSTAHUN 2012
KODE INSTANSI PUSAT NAMA INSTANSI
NO
KODE
I
2 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
3 11001
2
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
r 1002
3
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
11003
4
Kementerian Riset dan Teknologi
t2002
J
Kementerian Koperasi dan UKM
12003
6
Kementerian Lingkungan Hidup
t2004
7
Kementerian BUMN
12005
8
Kementerial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12006
9
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12007
10
Kementerian Pemuda Olahraga
12009
1l t2
Kementerian Perumahan Rakyat
120r0
Kementerian Pembangu.nan Daerah Tertinggal
12011
l3 l4 l5 l6
Kementerian Dalam Negeri
13001
Kementerian Luar Negeri
13002
Kementerian Pertahanan
13003
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13004
t7 t8
Kementerian Keuangan
13005
Kementerian Pertanian
13009
19
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13006
20
Kementerian Perhubungan
r3011
2l
Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
130l6
22
Kementerian Kesehatarl
13015
23
Kementerian Agama
13018
24
Kementerian Tenaga Ket'a dan Ttansmigrasi
13013
25
Kementerian Sosial
13017
26
Kementerian Kehutanan
13010
27
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
13012
28
Kementerian Komunikasi dan Informatika
r3020
29
Kementerian Perdagangan
13008
1
6 NO
NAMA INSTANSI
KODE
I
2
3
30
Kementerian Perindustrian
r3007
31
Kementerian Pekerjaan Umum
13014
32
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13100
33
Kementerian Selcretariat Negara
r2001
34
Kementerian
12008
.tc
Selcretariat Kabinet
14lOl
36
Sekretariat Presiden
14407
37
Sekretariat Wakil Presiden
74408
38
Sekretariat Militer
14409
39
Setjen MPR
1400r
40
Setjen DPR
14002
4l
Setjen Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS)
16003
42
Se{ien Komisi Pemilihan Umum
16004
43
Se[ien KOMNAS HAM
16005
44
Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
L4402
45
Setjen Komisi Yudisial
t4007
46
Setjen Dewan Perwakilan Daerah
14003
47
Kejaksaan Agung
16001
48
Mahkamah Agung RI
14004
49
Kepolisian Negara
16002
50
Markas Besar (MABES) TNI
14103
51
Lembaga Ketahanan Nasional
15105
52
Lembaga Sandi Negara
15102
53
Lembaga Administrasi Negara
15101
54
Iembaga Penerbangan Antariksa Nasional
15103
JJ
Iembaga llmu Pengetahuan Indonesia
15104
56
lembaga Kebilakan Pengadaan Barang & Jasa
r5106
D/
Arsip Nasional Republik Indonesia
15001
58
Perpu stakaan Nasional RI
15003
59
Badan Pemeriksa Keuangan
14005
60
Badan Kepe gawaian Negara
15002
6l
Badan Pusat Statistik
15004
62
Badan Intelijen Negara
15008
63
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
r50ro
64
Badan Kependudukan dan KB Nasional
15009
65
Badan Koordinasi Penanaman Modal
15013
66
Badan Pengkajian dan Penerapan Telorologi
15012
67
Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunarr
1501r
68
Badan Pertanahan Nasional
15014
69
Badan Tenaga Nuldir Nasional
15007
PPN /
Bappenas
7 NO
NAMA INSTANSI
KODE
2
70
Badan Standardisasi Nasional
3 15005
7l
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
1so06
72
Badan Pengawas Obat dan Makanan
15015
73
Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
15016
74
Badan Narkotika Nasional
15017
75
Badan Nasional Penanggu langan Bencana
15020
76
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
15018
77
Badan Koordinasi Keamanan Laut RI
rs02t
78
Badan SAR Nasional
15019
79
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
15023
80
Badan Nasional Penalggulangan Terorisme
r5022
8l
Badan Pengusahaan Kawasan Batam (Otorita Batam) Ombudsman Republik Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
14220
82 83 84 85
14008
r5201
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Komisi Pengawas Persaingan Usaha
14006 16006
KEPAI,,A KEPEGAWAIAN NEGARA,
O SUTRISNO
8 I.AMPIRAN V PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWA]AN NEGARA
NOMOR'TAHUN..2Ol2 TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PEI,IYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012
KODE INSTANSI DAERAH NO.
NAMA INSTANSI
',
l. 2. 3.
4. o. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
t2. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19.
20. 2L. 22.
23. 24. 25. 26. 27.
24. 29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36.
Pemerintah Provinsi NANGGROE ACEH DARUSSALAM Pemerintah Kab. ACEH BESAR Pemerintah Kab. PIDIE Pemerintah Kab. ACEH UTARA Pemerintah Kab. ACEH TIMUR Pemerintah Kab. ACEH SELATAN Pemerintah Kab. ACEH BARAT Pemerintah Kab. ACEH TENGAH Pemerintah Kab. ACEH TENGGARA Pemerintah Kab. SIMEULUE Pemerintah Kab. BIREUEN Pemerintah Kab. ACEH SINGKIL Pemerintah Kab. ACEH BARAT DAYA Pemerintah Kab. GAYO LUES Pemerintah Kab. ACEH TAMIANG Pemerintah Kab. NAGAN RAYA Pemerintah Kab. ACEH JAYA Pemerintah Kab. BENER MERIAH Pemerintah Kab. PIDIE JAYA Pemerintah Kota SABANG Pemerintah Kota BANDA ACEH Pemerintah Kota LANGSA Pemerintah Kota LHOKSEUMAWE Pemerintah Kota SUBULUSSALAM Pemerintah Provinsi SUMATERA UTARA Pemerintah Kab. DELI SERDANG Pemerintah Kab. I(ARO Pemerintah Kab. LANGKAT Pemerintah Kab. TAPANULI TENGAH Pemerintah Kab. SIMALUNGUN Pemerintah Kab. I,ABUHANBATU Pemerintah Kab. DAIRI Pemerintah Kab. TAPANULI UTARA Pemerintah Kab. TAPANULI SELATAN Pemerintah Kab. ASAHAN Pemerintah Kab. NIAS
KODE 3 21r00 21108
2ttog 21111
2l lo5
2rlo3 2rro7
2tto6 2tto4 21101 21110
21102
2tlL2
2rlt3 2ttt4 21115
2tI16 2rt17 21118
2tt72
2tt7r 2t173
2tt74 21L75 21200 21212
2L2LI
2t2I3 2t204 21209 21207
2r2lo 2t205 2t203 2L20a
2120t
9 NO.
NAMA INSTANSI
KODE
1
z
J
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
44. 49. 50. 51. 52. 53. 54. cc. 56.
5/. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
70. 71. 72.
73. 74. /J.
76. 77.
78. 79. 80. 81. 82. 83.
Pemerintah Kab. TOBA SAMOSIR Pemerintah Kab. MANDAILING NATAL Pemerintah Kab. NIAS SELqTAN Pemerintah Kab. HUMBANG HASUNDUTAN Pemerintah Kab. PAKPAK BHARAT Pemerintah Kab. SAMOSIR Pemerintah Kab. SERDANG BEDAGAI Pemerintah Kab. PADANG LAWAS Pemerintah Kab. PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kab. BATUBARA Pemerintah Kab. LABUHAN BATU SELATAN Pemerintah Kab. Lz{BUHAN BATU UTARA Pemerintah Kab. NIAS BARAT Pemerintah Kab. NIAS UTARA Pemerintah Kota MEDAN Pemerintah Kota TEBING TINGGI Pemerintah Kota BINJAI Pemerintah Kota PEMATANG SIANTAR Pemerintah Kota TANJUNG BALAI Pemerintah Kota SIBOLGA Pemerintah Kota PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota GUNUNG SITOLI Pemerintah Frovinsi RIAU Pemerintah Kab. KAMPAR Pemerintah Kab. BENGKALIS Pemerintah Kab. INDRAGIRI HULU Pemerintah Kab. INDRAGIRI HILIR Pemerintah Kab. PELAI,AWAN Pemerintah Kab. ROKAN HULU Pemerintah Kab. ROKAN HILIR Pemerintah Kab. SIAK Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI Pemerintah Kab. KEPULAUAN MERAI.ITI Pemerintah Kota PEKANBARU Pemerintah Kota DUMAI Pemerintah Provinsi SUMATERA BARAT Pemerintah Kab. AGAM Pemerintah Kab. PASAMAN Pemerintah Kab. LIMAPULUH KOTA Pemerintah Kab. SOLOK Pemerintah Kab. PADANG PARIAMAN Pemerintah Kab. PESISIR SELATAN Pemerintah Kab. TANAH DATAR Pemerintah Kab. SIJUNJUNG Pemerintah Kab. KEPULA,UAN MENTAWAI Pemerintah Kab. SOLOK SELATAN Pemerintah Kab. DHARMASRAYA
2t206 2L202 2T2L4
2t215 2L216 212t7
2t2ta 2122L 21220
212t9 21222 21223
2t225 21224
2r275 21274 21276
2t273 2r272 2L271 21277 21278 21400 21406 21408 21402
2t403 2t404 2t407 2t409 21405
2t401 214IO
2t471 21472 21300 21307 21309 21308 21303 21306
2t302 2
1305
2t304 21301 21310 21311
10 NO. 1
84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
92. 93.
94. 95.
96. 97. 98.
99. 100. 101.
to2. 103.
104. 105. 106.
ro7. 108. 109.
1lo.
lll. tt2. 113. 114. 115. 116.
rt7. r 18.
119. 120.
rzt. r22. 123.
124. 125.
126. 127.
l2a. r29. IJU.
NAMA INSTANSI 2 Pemerintah Kab. PASAMAN BARAT Pemerintah Kota BUKITTINGGI Pemerintah Kota PADANG PANJANG Pemerintah Kota SAWAHLUNTO Pemerintah Kota SOLOK Pemerintah Kota PADANG Pemerintah Kota PAYAKUMBUH Pemerintah Kota PARLAMAN Pemerintah Provinsi JAMBI Pemerintah Kab. BATANG HARI Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG BARAT Pemerintah Kab. BUNGO Pemerintah Kab. MERANGIN Pemerintah Kab. I(ERINCI Pemerintah Kab. SAROLANGUN Pemerintah Kab. TEBO Pemerintah Kab. MUARO JAMBI Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kota JAMBI Pemerintah Kota SUNGAI PENUH Pemerintah Provinsi SUMATERA SELATAN Pemerintah Kab. MUSI BAIIYIJASIN Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU Pemerintah Kab. MUARA ENIM Pemeriltah Kab. LAFIAT Pemerintah Kab. MUSI RAWAS Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ILIR Pemerintah Kab. BANYUASIN Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU TIMUR Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU SELATAN Pemerintah Kab. OGAN ILIR Pemerintah Kab. EMPAT LAWANG Pemerintah Kota PALEMBANG Pemerintah Kota PAGAR ALAM Pemerintah Kota LUBUK LINGGAU Pemerintah Kota PRABUMULIH Pemerintah Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Pemerintah Kab. BANGKA Pemerintah Kab. BELITUNG Pemerintah Kab. BANGKA BARAT Pemerintah Kab. BANGKA TENGAH Pemerintah Kab. BANGKA SELCTAN Pemerintah Kab. BELITUNG TIMUR Pemerintah Kota PANGKAL PINANG Pemerintah Provinsi BENGKULU Pemerintah Kab. BENGKULU UTARA Pemerintah Kab. BENGKULU SELATAN
KODE 3
213t2 2t375 2t374 2L373
2t372 21371 21376
2r377 21500
2lso4 21507 21509
2t502 21501 21503
2r508 21505 21506
2t571 2t572 21600 21606 21601
2t603 21604 21605 2L602 21607 21609 21604
2t6to 21612
2167r 2L673 2L674 21672 21900 21901 21902 21903
2t904 21905 21906 21971
2r700 2r703 2r701
1l NO.
I 131.
t32. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.
14t. 142. 143.
t44. 145.
146. 147. L4a. 149. 150. 151.
r52. r53. r54. r55. r56.
t57. 158. 159. 160. 161.
162. 163.
t64. 165.
166. t67. 168.
169. 170.
t7t. L72.
L73. 174. 175. 176. 777.
NAMA INSTANSI 2 Pemerintah Kab. RE IANG LEBONG Pemerintah Kab. KAUR Pemerintah Kab. SELUMA Pemerintah Kab. MUKO-MUKO Pemerintah Kab. KEPAHIANG Pemerintah Kab. LEBONG Pemerintah Kab. BENGKULU TENGAH Pemerintah Kota BENGKULU Pemerintah Provinsi LAMPUNG Pemerintah Kab. I,AMPUNG SELATAN Pemerintah Kab. LAMPUNG TENGAH Pemerintah Kab. I,AMPUNG UTARA Pemerintah Kab. Lz{MPUNG BARAT Pemerintah Kab. TULANG BAWANG Pemerintah Kab. TANGGAMUS Pemerintah Kab. WAY KANAN Pemerintah Kab. LT{MPUNG TIMUR Pemerintah Kab. PESAWARAN Pemerintah Kab. TULANG BAWANG BARAT Pemerintah Kab. PRINGSEWU Pemerintah Kab. MESUJI Pemerintah Kota METRO Pemerintah Kota BANDAR I,AMPUNG Pemerintah Provinsi DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Pemerintah Kab. KEPULAUAN SERIBU Pemerintah Provinsi JAWA BARAT Pemerintah Kab. BOGOR Pemerintah Kab. SUKAEIUMI Pemerintah Kab. CIANJUR Pemerintah Kab. BEKASI Pemerintah Kab. KARAWANG Pemerintah Kab. PURWAI(ARTA Pemerintah Kab. SUBANG Pemerintah Kab. BANDUNG Pemerintah Kab. SUMEDANG Pemerintah Kab. GARUT Pemerintah Kab. TASIKMAL,AYA Pemerintah Kab. CIAMIS Pemerintah Kab. CIREBON Pemerintah Kab. KUNINGAN Pemerintah Kab. INDRAMAYU Pemerintah Kab. MAJALENGKA Pemerintah Kab. BANDUNG BARAT Pemerintah Kota BANDUNG Pemerintah Kota BOGOR Pemerintah Kota SUKABUMI Pemerinta-h Kota CIREBON
KODE J
21702 21704 2L705
2r706 2r704 21707 217o9
2t771 21800 21803 21805 21806 2180r 21808 21802
2tao7 21804 21809
2taL2
2IALI 21810 21872
2187r 23100 23200
2320t 23202 23203 23216 232L5 232L4 232L3 23204
232tr 23205 23206 23207 23209 23204 23212 232LO
23217 23273
2327r 23272 23274
T2
NO. 1
va. t79. 180.
l8r. 182. 183. 184. 185. 186.
ta7. r88. r89. 190. 191.
r92. 193. 194. 195.
t96. t97. 198.
199.
200.
20r. 202. 203. 204. 205.
206. 207. 208. 209.
2to.
2tt. 2t2. 213. 214. 215.
2t6. 2t7. 2r8. 2r9. 220. 221. 222. 223. 224.
NAMA INSTANSI 2 Pemerintah Kota BEKASI Pemerintah Kota DEPOK Pemerintah Kota CIMAHI Pemerintah Kota TASIKMALAYA Pemerintah Kota BANJAR Pemerintah Provinsi BAI.ITEN Pemerintah Kab. SERANG Pemerintah Kab. PANDEGLANG Pemerintah Kab. LEBAK Pemerintah Kab. TANGERANG Pemerintah Kota TANGERANG Pemerintah Kota CILEGON Pemerintah Kota SERANG Pemerintah Kota TANGERANG SELATAN Pemerintah Provinsi D.I. YOGYAKARTA Pemerintah Kab. BANTUL Pemerintah Kab. SLEMAN Pemerintah Kab. GUNUNG KIDUL Pemerintah Kab. KULON PROGO Pemerintah Kota YOGYAKARTA Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH Pemerintah Kab. SEMARANG Pemerintah Kab. KENDAL Pemerintah Kab. DEMAK Pemerintah Kab. GROBOGAN Pemerintah Kab. PEKALONGAN Pemerintah Kab. BATANG Pemerintah Kab. TEGAL Pemerintah Kab. BREBES Pemerintah Kab. PATI Pemerintah Kab. KUDUS Pemerintah Kab. PEMAI"ANG Pemerintah Kab. JEPARA Pemerintah Kab. REMBANG Pemerintah Kab. BLORA Pemerintah Kab. BAIIYUMAS Pemerintah Kab. CII,ACAP Pemerintah Kab. PURBALINGGA Pemerintah Kab. BANJARNEGARA Pemerintah Kab. MAGEI,ANG Pemerintah Kab. TEMANGGUNG Pemerintah Kab. WONOSOBO Pemerintah Kab. PURWOREJO Pemerintah Kab. KEBUMEN Pemerinta-h Kab. KLATEN Pemerintah Kab. BOYOLALI Pemerintah Kab. SRAGEN
KODE J
23275 23276 23277 23274 23279 23600 23604 23601
23602 23603
2367r 23672 23673 23674 23400 23402 23404 23403 23401 23471 23300 23322 23324 23321 23315 23326 23325 23328 23329 23314 23319 23327 23320 233L7 23316 23302 23301 23303 23304 23308
23323 23307 23306 23305 23310 23309 23314
13
NAMA INSTANSI 2
NO. 1
225. 226. 227.
228. 229. 230.
23t. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242.
243. 244. 245. 246. 247.
244. 249. 250. 251.
252. 253.
254. ZCD.
256. 257. 258. 259. 260. 26r. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 264. 269. 27Q.
27t.
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Kab. SUKOHAR.IO Kab. IGRANGANYAR Kab. WONOGIRI Kota SEMARANG Kota SALATIGA Kota PEKALONGAN Kota TEGAL Kota MAGELANG Kota SURAKARTA Provinsi JAWA TIMUR Kab. GRESIK Kab. MOJOKERTO Kab. SIDOARJO Kab. JOMBANG Kab. SAMPANG Kab. PAMEKASAN Kab. SUMENEP Kab. BANGKALAN Kab. BONDOWOSO Kab. SITUBONDO Kab. BANYUWANGI Kab. JEMBER Kab. MAIz{NG Kab. PASURUAN Kab. PROBOLINGGO Kab. LUMAJANG Kab. KEDIRI Kab. TULUNGAGUNG Kab. NGANJUK Kab. TRENGGALEK Kab. BLITAR Kab. MADIUN Kab. NGAWI Kab. MAGETAN Kab. PONOROGO Kab. PACITAN Kab. BOJONEGORO Kab. TUBAN Kab. LAMONGAN Kota SURABAYA Kota MOJOKERTO Kota MAI,ANG Kota PASURUAN Kota PROBOLINGGO Kota BLITAR Kota KEDIRI Kota MADIUN
KODE J
23311 23313 23312 23374 23373
23375 23376 2337L 23372 23500 23525 23516 23515 235L7 23527 23528 23529 23526 235r r 23512 2351O
23509 23507 23514 23513 23508 23506 23504 23518 23503 23505
235t9 2352L 23520 23502 23501 23522 23523 23524 23574 23576 23573 23575 23574 23572
2357r 23577
l4 NO.
NAMA INSTANSI
J
1
272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280.
28r. 242. 243. 244. 285.
286. 247. 288.
289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 294. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.
312. 313. 314. 315. 316.
317. 318.
KODE
Pemerintah Kota BATU Pemerintah Provinsi KALIMANTAN BARAT Pemerintah Kab. SAMBAS Pemerintah Kab. SANGGAU Pemerintah Kab. SINTANG Pemerintah Kab. PONTIANAK Pemerintah Kab. KAPUAS HULU Pemerintah Kab. KETAPANG Pemerintah Kab. BENGIGYANG Pemerintah Kab. LqNDAK Pemerintah Kab. MELAW Pemerintah Kab. SEKADAU Pemerintah Kab. KUBU RAYA Pemerintah Kab. KAYONG UTARA Pemerintah Kota PONTIANAK Pemerintah Kota SINGI(AWANG Pemerintah Provinsi KALIMAI\ITAN TENGAH Pemerintah Kab. KAPUAS Pemerintah Kab. BARITO UTARA Pemerintah Kab. BARITO SEI,ATAN Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN TIMUR Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN BARAT Pemerintah Kab. PUI,ANG PISAU Pemerintah Kab. GUNUNG MAS Pemerintah Kab. LAMANDAU Pemerintah Kab. SUKAMARA Pemerintah Kab. MURUNG RAYA Pemerintah Kab. KATINGAN Pemerintah Kab. SERLIYAN Pemerintah Kab. BARITO TIMUR Pemerinta-h Kota PALANGKARAYA Pemerintah Provinsi KALIMANTAN SEL,ATAN Pemerintah Kab. BANJAR Pemerintah Kab. TANAH LAUT Pemerintah Kab. TAPIN Pemerintah Kab. HULU SUNGAI SELATAN Pemerintah Kab. HULU SUNGAI TENGAH Pemerintah Kab. BARITO KUALA Pemerintah Kab. TABALONG Pemerintah Kab. KOTABARU Pemerintah Kab. HULU SUNGAI UTARA Pemerintah Kab. TANAH BUMBU Pemerintah Kab. BALANGAN Pemerintah Kota BANJARMASIN Pemerintah Kota BANJAR BARU Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TIMUR Pemerintah Kab. KUTAI KARTANEGARA
23579 26tOO 26LOl 26rO5 26LO7 261O4
26108 26106 261O2 26tO3
26lto 26rO9 26112
26ltr 26t7L 26t72 26200 26203 26205 26204 26202
2620r 262rO 262L1 26207 26206
262t3 26209 26204
262t2 26271 26300 26303 2630L 26305 26306 26307 26304 26309 26302 26308 26310 26311
2637r 26372 26400 26403
15 NO.
NAMA INSTANSI
1
z
319.
320. 32L.
322. 323.
324. 325.
326. 327. 328.
329. 330. 331.
332. 333. 334. 335. 336.
337. 338. 339. 340. 341. 342. 343.
344. 345.
346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356.
357. 358. 359. 360.
36r. 362. 363. 364. 365.
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Kab. PASER Kab. BULUNGAN Kab. BERAU Kab. MALINAU Kab. NUNUKAN Kab. KUTAI BARAT Kab. KUTAI TIMUR Kab. PEN,{JAM PASER UTARA Kab. TANA TIDUNG Kota SAMARINDA Kota BALIKPAPAN Kota BOMANG Kota TARAKAN Provinsi SULAWESI UTARA Kab. MINAHASA Kab. BOLAANG MONGONDOW Kab. KEPULAUAN SANGIHE Kab. MINAHASA SELATAN Kab. KEPUL,AUAN TALAUD Kab. MINAHASA UTARA Kab. BOLAANG MONGONDOW UTARA Kab. SIAU TAGUL{NDANG BIARO Kab. MINAFIASA TENGGARA Kab. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Kab. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Kota MANADO Kota BITUNG Kota TOMOHON Kota KOTAMOBAGU Provinsi GORONTALO Kab. GORONTALO Kab. BOALEMO Kab. POHUWATO Kab. BONE BOLANGO Kab. GORONTALO UTARA Kota GORONTALO Provinsi SULAWESI TENGAH Kab. POSO Kab. DONGGALA Kab. TOLI-TOLI Kab. BANGGAI Kab. BUOL Kab. MOROWALI Kab. BANGGAI KEPULAUAN Kab. PARIGI MOUTONG Kab. TOJO UNA-UNA Kab. SIGI
KODE 3
2640t 26407 26405 26406 26404 26402 26404 26409 2641O 26472 26471 26474 26473 27tOO
27rO2
27tol 27LO3
27IO5 27tO4 27LO6 271O7
27rc8 271O9
27lto 271r1 2717r 27172 27173
27t74 27500 27502 2750L 27503 27504 27505 27571 27200 27204 27205 27206 27202 27207 27203 27201 27208 27209 2721O
16 NO.
NAMA INSTANSI
KODE
1
z
J
366. 367. 368. 369. 370.
37t. 372. 373.
374. 375. 376. 377. 37a.
379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391.
392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412.
Pemerintah Kota PALU Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN Pemerintah Kab. PINRANG Pemerintah Kab. GOWA Pemerintah Kab. WAJO Pemerintah Kab. BONE Pemerintah Kab. TANA TORA.IA Pemerintah Kab. MAROS Pemerintah Kab. LUWU Pemerintah Kab. SINJAI Pemerintah Kab. BULUKUMBA Pemerintah Kab. BANTAENG Pemerintah Kab. JENEPONTO Pemerintah Kab. SELAYAR Pemerintah Kab. TAKAL{R Pemerintah Kab. BARRU Pemerintah Kab. SIDENRENG RAPPANG Pemerintah Kab. PANGKA"IENE DAN KEPULAUAN Pemerintah Kab. SOPPENG Pemerintah Kab. ENREKANG Pemerintah Kab. LUWU UTARA Pemerintah Kab. LUWU TIMUR Pemerintah Kab. TORA.IA UTARA Pemerintah Kota MAKASSAR Pemerintah Kota PARE-PARE Pemerintah Kota PALOPO Pemerintah Provinsi SULCWESI TENGGARA Pemerintah Kab. KONAWE Pemerintah Kab. BUTON Pemerintah Kab. MUNA Pemerintah Kab. KOI,AKA Pemerintah Kab. KONAWE SEI,ATAN Pemerintah Kab. KOI"AKA UTARA Pemerintah Kab. BOMBANA Pemerintah Kab. WAKATOBI Pemerintah Kab. BUTON UTARA Pemerintah Kab. KONAWE UTARA Pemerintah Kota KENDARI Pemerintah Kota BAUBAU Pemerintah Provinsi BALI Pemerintah Kab. BULELENG Pemerintah Kab. JEMBRANA Pemerintah Kab. KLUNGKUNG Pemerintah Kab. GIAI{YAR Pemerintah Kab. KARANGASEM Pemerintah Kab. BANGLI Pemerintah Kab. BADUNG
2727I 27300
27sr5 27306 273L3 273tL
273t8 27308 27317 27307 27302 27303 27304
2730I 27305 2731O
273t4 27309 27312
273t6 273r9 27320
2732r 2737r 27372 27373 27400 27403 2740L 27402 27404 27405 27408 27406 27407 27409 2741O 27471 27472 25100 251O8 25101 25105 25104 25LO7 25106 25103
l7 NO.
I 413.
4t4. 415. 416. 417. 418.
4t9. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435, 436. 437. 438. 439. 440.
44t. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459.
NAMA INSTANSI 2 Pemerintah Kab. TABANAN Pemerintah Kota DENPASAR Pemerintah Provinsi NUSA TENGGARA BARAT Pemerintah Kab. LOMBOK BARAT Pemerintah Kab. LOMBOK TENGAH Pemerintah Kab. LOMBOK TIMUR Pemerintah Kab. BIMA Pemerintah Kab. SUMBAWA Pemerintah Kab. DOMPU Pemerintah Kab. SUMBAWA BARAT Pemerintah Kab. LOMBOK UTARA Pemerintah Kota MATARAM Pemerintah Kota BIMA Pemerintah Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR Pemerintah Kab. KUPANG Pemerintah Kab. BELU Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH UTARA Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH SELATAN Pemerintah Kab. ALOR Pemerintah Kab. SIKKA Pemerintah Kab. FLORES TIMUR Pemerintah Kab. ENDE Pemerintah Kab. NGADA Pemerintah Kab. MANGGARAI Pemerintah Kab. SUMBA TIMUR Pemerintah Kab. SUMBA BARAT Pemerintah Kab. LEMBATA Pemerintah Kab. ROTE NDAO Pemerintah Kab. MANGGARAI BARAT Pemerintah Kab. MANGGARAI TIMUR Pemerintah Kab. SUMBA BARAT DAYA Pemerintah Kab. NAGEKEO Pemerintah Kab. SUMBA TENGAH Pemerintah Kab. SABU RAIJUA Pemerintah Kota KUPANG Pemerintah Provinsi MALUKU Pemerintah Kab. MALUKU TENGAH Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA Pemerintah Kab. BURU Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA BARAT Pemerintah Kab. KEPUIz{UAN ARU Pemerintah Kab. SERAM BACIAN BARAT Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN TIMUR Pemerintah Kab. BURU SELATAN Pemerintah Kab. MALUKU BARAT DAYA Pemerintah Kota AMBON Pemerintah Kota TUAL
KODE J
25LO2
25t71 25200 25201 25202 25203 25206 25204 25205 25207 25204
2527r 25272 25300 25303 25306 25305 25304 25307 25310 25309 25311 25312
253r3 25302 25301 25308 253L4 25315 25319 25317 25318 25316 25320
2537t 28r00 28103 28rO2 28tO4 28101 28105 28106 28rO7 28108 2aLOg
2aL7l
2av2
l8 NO. 1
460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470.
47t. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 474. 479. 480. 481. 442. 483.
484. 485. 486. 447. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 494. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506.
NAMA INSTANSI 2 Pemerintah Provinsi MALUKU UTARA Pemerintah Kab. HALMAHERA BARAT Pemerintah Kab. HALMAHERA TENGAH Pemerintah Kab. KEPULAUAN SUI,A Pemerintah Kab. HALMAHERA SEL{TAN Pemerintah Kab. HALMAHERA UTARA Pemerintah Kab. HALMAHERA TIMUR Pemerintah Kab. PULAU MOROTAI Pemerintah Kota TERNATE Pemerintah Kota TIDORE KEPULAUAN Pemerintah Provinsi PAPUA Pemerintah Kab. JAYAPURA Pemerintah Kab. BIAK NUMFOR Pemerintah Kab. KEPULAUAN YAPEN Pemerintah Kab. MERAUKE Pemerintah Kab. JAYAWIJAYA Pemerintah Kab. NABIRE Pemerintah Kab. PUNCAK JAYA Pemerintah Kab. PANLAI Pemerintah Kab. MIMIKA Pemerintah Kab. BOVEN DIGOEL Pemerintah Kab. MAPPI Pemerintah Kab. ASMAT Pemerintah Kab. YAHUKIMO Pemerintah Kab. PEGUNUNGAN BINTANG Pemerintah Kab. TOLIIGRA Pemerintah Kab. SARMI Pemerintah Kab. I(EEROM Pemerintah Kab. WAROPEN Pemerintah Kab. SUPIORI Pemerintah Kab. MAMBERAMO RAYA Pemerintah Kab. MAMBERAMO TENGAH Pemerintah Kab. LANI JAYA Pemerintah Kab. YALIMO Pemerintah Kab. NDUGA Pemerintah Kab. DOGIYAI Pemerintah Kab. PUNCAK Pemerintah Kab. DEIYAI Pemerintah Kab. INTAN JAYA Pemerintah Kota JAYAPURA Pemerintah Provinsi KEPULAUAN RIAU Pemerintah Kab. BINTAN Pemerintah Kab. KARIMUN Pemerintah Kab. NATUNA Pemerintah Kab. LINGGA Pemerintah Kab. KEPULAUAN ANAMBAS Pemerinta-h Kota BATAM
KODE 3 24200 28.20L
24202 28203 28204 24205 24206 24207 24271 24272 294o,0
29403 29406 29405 2940L 29402 29404 29404 29407 29409
294rO 29411
294t2 29413 29414 29415 29416 29417
294t4 294L9 29420 29421 29422 29423 29424 29425 29424 29426 29427 29471 22rOO 22rO2 22LOr 22LOs
221O4 22tO5
22t7t
l9 NO. 1
507. 508. 509. 510.
5l 1. 5t2. 513. 514. 515.
5r6. 517. 518. 519. 520.
52r. 522. 523. 524. 525.
NAMA INSTANSI 2 Pemerintah Kota TANJUNGPINANG Pemerintah Provinsi PAPUA BARAT Pemerintah Kab. SORONG Pemerintah Kab. SORONG SEI,ATAN Pemerintah Kab. RA.IA AMPAT Pemerintah Kab. MANOKWARI Pemerintah Kab. TELUK BIIITUNI Pemerintah Kab. TELUK WONDAMA Pemerintah Kab. FAK-FAK Pemerintah Kab. KAIMANA Pemerintah Kab. TAMBRAUW Pemerintah Kab. MAYBRAT Pemerintah Kota SORONG Pemerintah Provinsi SULAWESI BARAT Pemerintah Kab. MAMUJU UTARA Pemerintah Kab. MAMUJU Pemerintah Kab. MAMASA Pemerintah Kab. POLEWALI MANDAR Pemerintah Kab. MA.JENE
KODE 3 22L72 29tOO
29rO7 29tO6 29108 29105 291O4 291O3 29101
29toz 29LtO
29tog 29t71 27600 27605 27604 27603 27602 27601
KEPALA WAIAN NEGARA.
1$##
SUTRISNO
