Lingkaran Hati Emas Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat Konawe Kepulauan

VISI-MISI CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN 2015-2020

Ir. H. AMRULLAH, MT

(Calon Bupati Konawe Kepulauan 2015 – 2020)

Bersama

ANDI MUH. LUTFI, SE., MM

(Calon Wakil Bupati Konawe Kepulauan 2015 – 2020)

Mewujudkan

Lingkaran Hati Emas Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat Konawe Kepulauan 2015 – 2020

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2015

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamin... Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh ummat beliau yang taat dan patuh pada ajarannya. Kepemimpinan hakikatnya adalah Amanah dan tanggung jawab, bukan kehormatan bukan pula kemuliaan. Kesiapan mengemban kepemimpinan di Kabupaten Konawe Kepulauan artinya kesiapan bertanggung jawab dunia akhirat atas urusan 30 Ribu rakyat Konawe Kepulauan. Tentunya ini bukan perkara mudah dan ringan. Kami memberikan penghargaan dan kebanggaan yang sangat besar atas kesiapan putra- putera terbaik Konawe Kepulauan, Ir. H. AMRULLAH, MT & ANDI MUHAMMAD LUTFI, SE,.MM. untuk melepaskan jabatan yang telah diemban demi Konawe Kepulauan untuk mengabdikan diri sebagai (calon) Bupati dan (calon) Wakil Bupati pada periode 2015 – 2020 yang dengan izin Allah akan menuju ”Lingkaran Hati Emas” (Lintas Kawasan Berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat), di Konawe Kepulauan yang kita cintai bersama. Sekali Layar Terkembang Surut kita berpantang. Melajulah...! Demi Pulau Wawonii. ‘Azam (tekad) yang telah bulat itu hiasilah dengan sebaik-baik usaha dan tawakkal hanya kepada Allah. “Sesungguhhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya”. Yakinlah jika Niat kita suci murni untuk menolong agama Allah, maka pertolongan Allah itu dekat, amat dekat! Demikian kata-kata sederhana ini semoga menjadi pengantar yang bermakna. Hasbunallahu wani’mal wakiil

Langara,

JULI 2015

TIM PEMENANGAN

Visi – Misi Ir.H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE.,MM : Mewujudkan Lingkaran Emas Menuju Konkep 2015 – 2020| 1

MUKADDIMAH

Pembangunan Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan (pulau Wawonii) disadari memerlukan kerja keras, kreatifitas dan keberanian untuk menciptakan dan mendorong terobosan-terobosan strategis dalam mewujudkan tata peradaban masyarakat Wawonii yang bebas dari belenggu ketertinggalan, keterbelakangan dan kemiskinan. Kesadaran ini tentunya perlu diaktualisasikan dalam kebijakan formal pemerintahan daerah yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya politik untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Kebijakan Pembangunan daerah tidak hanya dan tidak boleh dipahami sebagai proses pemberian insentif (atau bagi-bagi kue) kepada masyarakat melalui penyusunan, distribusi dan pemanfaatan anggaran keuangan daerah semata-mata, tapi juga, lebih dari itu, harus dipahami sebagai sebuah proses transformasi sosial-budaya dan ekonomi untuk merubah tatanan peradaban masyarakat lokal ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dilihat dari aspek sistem nilai budaya, sistem norma, sistem hukum dan sistem aturan khusus. Oleh karena itu, dalam menyusun arah pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ke depan, sebagai calon Bupati, kami tidak saja memaparkan obsesi atau rencana proyek dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari anggaran keuangan daerah an sich, tapi juga keadaan/kondisi, gerakan dan prilaku apa saja yang akan diwujudkan dari sebuah kesadaran akan proses perubahan sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Sesuai konteks geo-demografi dan ruang ekspresi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat di pulau Wawonii saat ini, obsesi pembangunan dan proses transformasi sosial tersebut akan dipancar-luaskan dari titik sentral ibukota Konawe Kepulauan di Langara menuju kawasan tertinggal yang melingkari pulau Wawonii. Dalam kaitan itu, menyongsong pemilukada Konawe Kepulauan tahun 2015, kami – Ir. H. Amrullah, M.T & Andi Muhammad Lutfi, SE.,MM memilih strategy prioritas dengan slogan/tagline : “Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat”, disingkat dan diperkenakan dengan istilah Lingkaran Hati Emas. Tagline ini juga sekaligus menjadi icon kampanye pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2015 – 2020. Icon kampanye ini dirancang dari sebuah proses belajar yang panjang, yakni bahwa dalam rangka mengantar masyarakat desa/pedalaman di pulau Wawonii untuk menuju kesejahteraan, keadilan dan kemandirian, mereka terlebih dahulu perlu dibebaskan dari segala isolasi/belenggu ketidak-adilan, keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar serta akses pada pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, papan serta pendidikan dan kesehatan, merupakan prasarat mutlak bagi upaya membuka isolasi/belenggu ketidakadilan, keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi tersebut.


Pemahaman seperti itu berupaya kami wujudkan melalui formulasi visi, misi serta strategy, pendekatan, kebijakan dan program pokok sebagaimana akan dikemukakan dalam dokumen berikut ini.

ISU-ISU STRATEGIS 1. Isu Jalan Lingkar Isu ini telah ramai dibicarakan sejak dua decade terakhir, yakni sejak seluruh pihak menyadari bahwa kunci kebangkitan ekonomi dan keterbukaan ruang ekspresi sosial-budaya masyarakat Wawonii terletak pada kualitas jalan poros melingkar yang melintasi dan menghubungkan desa-desa/kelurahan, kecamatan serta sentrasentra kegiatan ekonomi di seluruh jazirah pulau Wawonii. Sehingga oleh karena itu, gagasan pembangunan infrastruktur fisik apapun yang diwacanakan di pulau Wawonii, harus bermula pada bagaimana mewujudkan mimpi membangun konstruksi jalan lingkar yang berkualitas dan mampu menghubungkan seluruh kawasan pesisir pulau Wawonii. 2. Isu Keadilan dan Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Potensi sumberdaya alam (SDA) yang melimpah merupakan anugerah Allah SWT yang menjadi keunggulan kompetitif utama Kabupaten Konawe Kepulauan untuk bersaing dengan daerah lain di tanah air yang telah lebih dahulu ‘merdeka’. Potensi SDA dimaksud antara lain adalah kawasan pesisir dan perairan laut, kawasan hutan, pertanian dan perkebunan darat, serta bahan tambang/mineral di perut bumi Wawonii (nikel, pasir kwarsa, emas, batu gamping, dan lain-lain) yang tersedia secara melimpah. Limpahan SDA yang terpendam secara melimpah di bumi Konawe Kepulauan tersebut, sesungguhnya bila dikelola secara kreatif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteran rakyat, daerah dan masyarakat Wawonii akan maju dan berkembang dan cenderung menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat yang tertinggi di Sulawesi Tenggara, bahkan di Indonesia bagian timur. Sayang sekali, kondisi ideal tersebut tidak, bahkan sekali belum menunjukkan gejala atau tanda-tanda akan terwujud dalam satu dekade ke depan, terutama oleh sebab tata kelola SDA yang selama ini diterapkan di Kabupaten Konawe Kepulauan terkesan hanya berada pada skema koorporatokrasi (hanya menguntungkan pihak koorporat/perusahaan dan birokrasi). Masyarakat sekitar, termasuk masyarakat di sekitar lingkar tambang, cenderung hanya menjadi buruh atau penonton di tanah leluhur mereka sendiri.


3. Isu Primordialisme Etnik Konawe Kepulauan adalah daerah dengan latarbelakang demografi yang sangat beragam dilihat dari komposisi etnik dan budaya. Saa ini setidaknya terdapat 10 kelompok etnik dan sub-etnik dengan segenap keragaman budayanya masingmasing yang mendiami seluruh wilayah Konawe Kepulauan, seperti etnik Menui, etnik Tolaki (Konawe), etnik Torete, etnik Bugis-Makassar, Etnik Bajo, etnik Cia-Cia (Buton), Etnik Muna/Tiworo, Etnik Kulisusu (Ereke), etnik Jawa, dan lain-lain. Di satu pihak, keragaman etnik dan budaya ini merupakan modal sosial yang cukup strategis untuk membangun kompetisi sosial, transformasi budaya dan kedewasaan sosial di kalangan masyarakat setempat. Namun disisi lain, fakta keragaman etnik tersebut relatif dapat menjadi titik rawan latin yang berpotensi mengundang konflik horizontal dan rawan mengalami eskalasi hingga menjadi gesekan fisik berbau SARA. Nuansa sosial bernuansa etno-sentrisme seperti itu secara latin cukup terasa dalam perbincangan di seputar distribusi sumberdaya birokrasi di Pemkab Konawe Kepulauan (termasuk dalam penentuan Sekda serta Pejabat Eselon II s.d. IV), preferensi politik pemilih dalam Pemilukada, distribusi sumberdaya agraria (lahan dan tanah), dan sebagainya. 4. Isu Rekruitmen CPNSD Seiring dengan euforia memiliki status baru sebagai warga dari sebuah daerah otonom tersendiri, sebagian warga masyarakat Wawonii akhir-akhir ini terlihat sangat antusias mendaftarkan diri sebagai CPNSD di Pemda Konkep. Berbagai kesibukan dan pembicaraan di seputar isu rekruitmen CPNSD itu pun merebak di tengah masyarakat dengan aksentuasi pembicaraan pada bagaimana memberikan privilege khusus pada putra-putra asli Wawonii untuk lulus seleksi penerimaan. Sayang sekali, antusiasme demikian harus berhadapan dengan aturan penerimaan CPNSD baru yang saat ini cenderung lebih terbuka dengan mekanisme kompetisi bebas yang terlalu mencolok. Akhirnya, privilege khusus dimaksud, sangat sulid diberikan kepada putra-putra asli Wawonii. 5. Isu Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Tata Kelola Pertanian (Dalam Arti Luas) Pertanian (dalam arti luas) merupakan sektor ekonomi paling strategis yang menopang kehidupan masyarakat dan kesinambungan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan selama beberapa dekade terakhir. Selain itu, sektor pertanian, utamanya sub sektor perikanan laut, sekonyong-konyong telah menjadi basis peradaban utama masyarakat, sekaligus sebagai icon potensi SDA yang paling menonjol dari seluruh kontribusi PDRB Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun demikian, tata kelola pertanian di daerah ini justru cenderung menghadapi berbagai permasalahan serius yang sangat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah : (1) lemahnya kepastian hukum atas penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan lahan-lahan pertanian produktif,


(2) tingginya laju konversi lahan-lahan produktif untuk kawasan pemukiman dan penyediaan fasilitas publik lainnya, (3) lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan tanaman pangan dan perkebunan, (4) lemahnya proteksi dan kelembagaan pemasaran dalam sistem tata niaga hasil pertanian, utamanya kelapa, (5) lemahnya sistem pembiayaan pertanian rakyat, serta (6) masih kurang tersedianya dukungan infrastruktur dan sarana penunjang pembangunan pertanian, seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tersier dan kuarter, serta fasilitas infrastruktur di luar areal usahatani, seperti jaringan irigasi primer dan sekunder. 6. Isu Ketersediaan Infrastruktur dan Prasarana Ekonomi Ketersediaan infrastruktur dan prasarana ekonomi masih menjadi isu strategis dan tetap dipandang sebagai permasalahan pokok yang banyak mewarnai dinamika sosial-ekonomi masyarakat Wawonii sehari-hari hingga saat ini. Infrastruktur dan prasarana dasar dimaksud antara lain mencakup kualitas prasarana jembatan serta jalan Kabupaten, jalan desa dan jalan usaha tani pada beberapa wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan, seperti ruas-ruas jalan desa dan jalan usahatani di Ladianta, Mosolo dan Wawouso. Prasarana Ekonomi yang banyak dipermasalahkan oleh masyarakat diantaranya adalah ketersediaan pasar desa yang sangat terbatas pada beberapa sentra produksi pertanian di bagian Utara, Timur dan Selatan. 7. Isu Lingkungan Hidup Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, terutama eksploitasi tambang di dalam dan di sekitar kawasan konsesi pertambangan nikel di Langara, Polara, Lampeapi dan lain-lain, sejauh ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan fisik dan lingkungan sosial se pulau Wawonii. Berbagai primat eksistem pantai dan perairan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan ketidakseimbangan. Dilihat dari aspek lingkungan sosial, kehadiran perusahaanperusahaan tambang di tengah entitas masyarakat tertentu di pulau Wawonii, juga cenderung merusak tatanan sosial-budaya yang ada, dimana masyarakat cenderung lebih fragmatis dan mulai meninggalkan pranata kehidupan ekonomi yang telah lama menopang kehidupan mereka. Fakta buruk tersebut selama ini telah menjadi isu pokok di kalangan aktifis lingkungan, pejabat pemerintah, kalangan terpelajar dan lain-lain. 8. Isu Konflik Tenurial Sebagai daerah agraris, dinamika sosial masyarakat Wawonii turut diwarnai oleh banyaknya fakta konflik pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian dan perkebunan, baik antara sesawa warga masyarakat, maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah atau perusahaan. Pada tingkat masyarakat itu sendiri, skema konflik tenurial banyak disebabkan oleh kehadiran penduduk pendatang yang menguasai lahan-lahan pertanian melalui jalur struktural


(melalui Kepala Desa dan Camat) dan jalur kultural (amalgamasi dan interaksi sosiokultural). Konflik seperti ini cukup sering menjadi wacana diskusi di kalangan masyarakat, utamanya di kalangan masyarat desa. 9. Isu Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Isu-isu masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun desa/kelurahan, relatif masih sering menjadi pusat perbincangan publik di pulau Wawonii. Pada tingkat Kabupaten, masih seringnya para pejabat darah berkantor di Kendari dan belum diberlakukannya standar pelayanan minimum misalnya, telah menyebabkan banyak aktifitas pelayanan masyarakat di kantor-kantor pemerintah daerah di Langara sering berbuah keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, keluhan atau pengaduan masyarakat juga sering terdengar, utamanya terkait dengan etos pelayanan dan integritas pribadi para Camat, Kepala Desa dan Lurah yang relatif masih rendah dalam melayani kepentingan masyarakat sehari-hari, seperti dalam proses penyerapan aspirasi, perencanaan dan distribusi hasil pembangunan. 10. Pengangguran dan Urbanisasi Pertambahan penduduk dengan tingkat pengangguran yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di pulau Wawonii di satu pihak, serta laju ketersediaan dan penyediaan lapangan kerja daerah yang sangat rendah di pihak lain, telah menyebabkan banyak warga Wawonii memilih melakukan urbanisasi ke Kota Kendari dan wilayah kota lainnya. Arus urbanisasi umumnya terjadi dari wilayah desa-desa pedalaman Wawonii menuju beberapa wilayah kota di Sulawesi Tenggara, utamanya di Kota Kendari. Di daerah ini (Kota Kendari), kebanyakan warga Wawonii yang melakukan urbanisasi bekerja sebagai pekerja/karyawan perusahaan swasta dan kantor-kantor pemerintah, termasuk di toko-toko, mal atau departemen store, restoran, cafetaria, dan lain-lain. 11. Pendidikan Tidak Terpakai (unapplied education) Kabupaten Konawe Kepulauan adalah daerah baru dengan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, namun cenderung mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu indikatornya adalah bahwa semakin banyak warga yang meraih berhasil menyelesaikan pendidikan formal S-1 dan S-2 3 dengan berbagai ragam gelar akademik. Namun demikian, kebanyakan warga penyandang gelar akademik formal tersebut, tidak memiliki kemampuan keilmuan praktis yang relevan dengan tuntutan kebutuhan daerah dan masyarakat Wawonii itu sendiri. Dengan kata lain, banyak sarjana S-1 dan S-2 di daerah ini yang memiliki spesifikasi jurusan yang tidak terpakai di tengah masyarakat. Kebanyakan mereka adalah sarjana dengan latar belakang pendidikan sosial dan umum yang tidak ‘match’


dengan permintaan pasar kerja berdasarkan potensi sumberdaya alam yang tersedia pada sektor pertambangan, teknik sipil dan arsitektur, perikanan dan kelautan, kehutanan, teknologi industri dan lain-lain.

ANALISIS S.W.O.T A. Kekuatan 1. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah, utamanya pada sub sektor perikanan dan kelautan, serta sektor pertambangan. (1) Pada sub sektor perikanan dan kelautan antara disebutkan bahwa luas wilayah perairan pesisir dan laut pulau wawonii seluruhnya tercatat 1.211,8 km2, dengan panjang garis pantai kurang lebih sekitar 70 Km. Potensi kawasan pesisir dan laut Pulau ini terdiri dari pantai, laut, tanjung, teluk, selat, sungai dan muara sungai. Potensi budiidaya laut di Pulau Wawonii kurang lebih 396 hektar, sedangkan yang dimanfaatkan masih sangat kecill dengan total produksi hanya 2,2 ton dan nilai produksi sebesar Rp. 9,9 juta. Selain itu terdapat potensi budidaya tambak seluas 350 hektar dan yang sudah dimanfaatkan baru seluas 25 hektar atau sebesar 7,14 persen. Beberapa sumber penghidupan yang di kembangakan masyarakat Wawonii diantaranya adalah budi Daya Rumput Laut yang di kembangkan oleh masyarakat Wawonii Barat dan Wawonii Tengah. Budi Daya Mutiara di Wawonii Utara, Wawonii Barat dan Wawonii Tengah. Budi Daya ikan (Karamba) di Wawonii Barat, Wawonii Selatan dan Wawonii utara. Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Serong (Bala) di Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Utara dan Wawonii Selatan. Nelayan Pemancing laut dalam dan laut Dangkal, Nelayan yang mengunakan pukat, Masyarakat Penangkap Kepitin Mangrov dengn menggunakan bubu( Wuwu), masyarakat pencari kerang laut. (2) Pada sektor pertambangan, pulau Wawonii antara lain memilki potensi nikel laterit, besi laterit dan krom serta emas. Sebaran batuan ultrabasa di pulau Wawonii seluas +- 21.960 ha sedangkan dengan level ketinggian minimum 7,4 m dpl hingga 893,262 m dpl. Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa pulau Wawonii memiliki potensi hipotetik sumber daya nikel laterite sebesar 865.639.325,93 m3. Jika cadangan ini diolah menjadi crude ferro nickel (CFN) yang berkapasitas produksi 100.000 ton/tahun dengan kebutuhan umpan 736.000 ton/tahun bijih nikel laterit, maka umur eksploitasi tambang di Wawonii dipastikan berada di atas 30 tahun. 2. Ekonomi investasi di Kabupaten Konawe Kepulauan selama ini, terutama sebelum berlakunya kebijakan penghentian ekspor bahan mentah nikel, telah menunjukkan adanya geliat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada sektor pertambangan dengan kehadiran beberapa perusahaan lokal dan nasional, seperti PT. Bumi Konawe Minning, PT. Gema Gresia Perdana, PT. Konawe Bhakti Pratama, PT. Derawan Pasir Berjaya Minning, PT. Mineral Energi Indo dan PT. Antam Tbk. Kehadiran beberapa perusahaan tersebut di satu pihak memang akan mengancam kelestarian ekosistem pulau Wawonii bila tidak dikendalikan Visi – Misi Ir.H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE.,MM : Mewujudkan Lingkaran Emas Menuju Konkep 2015 – 2020| 7

dengan baik, namun disisi lain akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat di sekitar areal tambang. 3. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi pelabuhan laut yang sangat besar untuk menopang kegiatan industry perikanan laut serta arus perdagangan nasional dan internasional. Potensi ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi pada sektor investasi dan perdagangan antar pulau. 4. Masyarakat Konawe Kepulauan memiliki tingkat keragaman sosial-budaya yang cukup tinggi, terutama dilihat dari struktur etnografis (komposisi etnik/suku bangsa). Keragaman etik ini merupakan modal sosial yang besar dan potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi sosial ke arah yang lebih demokratis dan terbuka. 5. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki letak geografis yang sangat strategis dilihat dari aspek pengembangan potensi perikanan laut dan perdagangan antar pulau. Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii dipengaruhi langsung oleh Laut Banda, terutama perairan laut di Wawonii bagian Timur dan Utara. Sedangkan di bagian selatan dan Tenggara (Selat Wawonii), selain dipengaruhi oleh Laut Banda, juga dipengaruhi oleh Selat Buton. Dengan demikian, wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii merupakan pertemuan segi tiga arus laut, yaitu Laut Banda, Selat Wawonii, dan Selat Buton. Perairan laut seperti ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Selain itu, dengan letak geografis demikian, maka pulau Wawonii memiliki karakter oseonografi tersendiri yang mampu melahirkan potensi energi laut yang besar, terutama karena merupakan pulau yang berada di perairan Laut Banda yang terkenal dengan kedalaman dan arus. Terkait dengan potensi energi angin di pulau ini disebutkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pesisir dan lautan Indonesia (SIPLA), kecepatan angin di perairan pulau Wawonii antara 0.22 m/dt, namun untuk bulan mei dan agustus pernah tercatat kecepatan angin hingga 6 m/det. Data BMKG menunjukkan gelombang laut di sekitar perairan pulau wawonii antara 1 m hingga >2 m, bahkan pernah tercatat gelombang laut banda bisa mencapai 6 m. Jika berdasarkan data awal ini saja sdh dapat dilihat potensi energi alternatif dari pada angin dan gelombang yang berada di sekitar pulau wawonii bisa dikembangkan sebagai sumber energi penggerak sarana produksi. Estimasi kasar potensi listrik yang dapat di bangkitkan dengan potensi angin dengan rumus P = 0,1V^3 berarti 0,1 x (2)^3 = 0,8 w/m2, jika dikembangkan dengan modifiksi turbin serta luas penampang tangkapan potensi anginnya diperbesar maka potensi energi listrik yang dapat dikembangkan menjadi lebih besar, memang untuk industri peleburan logam sumber energi ini tidak besar namun untuk sumber penggerak produksi perikanan dan pertanian, maka potensi energi ini menjadi cukup bila digunakan pola hybrid dengan memadukan energy sinar matahari, gelombang laut dan arus laut.


B. Kelemahan 1. Akses dan kesempatan pada pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat pada di seluruh lingkaran pulau Wawonii, masih sangat minim dan terbatas akibat belum tersedianya infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 2. Kapasitas sumberdaya manusia pada tingkat lokal relatif masih sangat lemah, utamanya karena daerah ini belum ditopang oleh komunitas terpelajar dengan latar belakang pendidikan aplikatif yang terkait dengan bagaimana mengelola potensi sumberdaya alam lokal yang tersedia secara melimpah. 3. Potensi sumberdaya agraria, utamanya berupa lahan milik perseorangan, umumnya masih berstatus sebagai modal mati (dead capital) yang tidak memiliki nilai transaksi ekonomi strategis dan karenanya belum dikembangkan sebagai modal investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (penyimpanan, pemupukan dan transformasi modal). 4. Sumber-sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada kontribusi dana bantuan pemekaran dari Kabupaten Induk (Kabupaten Konawe), dana pemerintah pusat dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), serta Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Provinsi Sultra. 5. Belum ada regulasi yang tepat dan bersifat mengikat ditingkat lokal terkait dengan upaya mengoptimalkan kontribusi perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan lokal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait dengan bagaimana mengoptimalkan tanggungjawab sosial perusahaan (coorporate social responsibility). 6. Masih terdapat sebagian besar warga masyarakat di wilayah pedalaman yang memelihara etos kerja rendah dengan mentalitas konsumtik dan tradisi ekonomi subsisten, utamanya pada sektor pertanian dan perdagangan. C. Peluang 1. Sumber-sumber penerimaan dan pembiayaan daerah yang tentunya akan melahirkan trickle down effect yang positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, berpeluang akan semakin luas dan terbuka, terutama berkaitan dengan adanya rencana investasi/penanaman modal dari perusahaanperusahaan dalam negeri dalam kegiatan eksploitasi potensi SDA di pulau Wawonii, utamanya pada sektor pertambangan dan perikanan. 2. Pluralisme etnik dan kultur di pulau Wawonii menjadi salah satu faktor pendorong dinamika kompetisi sosial-ekonomi yang sehat untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kalangan warga masyarakat setempat. 3. Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara banyak memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menerima dana bantuan keuangan dari berbagai sumber yang sah dan Visi – Misi Ir.H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE.,MM : Mewujudkan Lingkaran Emas Menuju Konkep 2015 – 2020| 9

tidak mengikat yang dialokasikan langsung kepada masyarakat di desa, sehingga terbuka peluang yang cukup besar untuk mendorong proses transformasi modal mati (dead capital) menjadi modal investasi di daerah pedesaan. 4. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat pesat, baik di Kota Kendari maupun di Makassar (Sulawesi Selatan) yang antara lain ditandai dengan pembukaan berbagai program study ilmu terapan, akan membuka peluang bagi peningkatan jumlah tenaga terdidik dengan latar belakang pendidikan terpakai bagi putra-putra Wawonii. Hal ini tentunya akan turut mendorong perkembangan peradaban masyarakat di pulau ini. 5. Semakin banyaknya tersedia lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank di Kota Kendari, diharapkan akan semakin membuka akses permodalan usaha bagi warga masyarakat Wawonii, utamanya para petani, dalam meningkatkan kapasitas usahanya. 6. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi pada daerah-daerah tetangga (Kota Kendari, Konawe Utara dan Konawe Selatan), sangat berpeluang dapat mendorong peningkatan etos kerja dan kulturasi prilaku ekonomi produktif berbasis investasi pada sektor pertanian dan perdagangan di Kabupaten Konawe Kepulauan. D. Ancaman/Tantangan 1. Derasnya trend nasionalisasi dan (bahkan) globalisasi ekonomi, perdagangan barang dan jasa serta dan informasi yang saat ini terus merambah relung-relung kehidupan masyarakat di pulau Wawonii, cenderung mengancam eksistensi para pelaku ekonomi dan penyandang jasa-jasa profesional di daerah ini bila laju penyesuaian diri dengan trend nasionalisasi dan globalisasi tersebut dibiarkan berjalan lambat seperti saat ini. 2. Tingginya intensitas rencana kegiatan eksploitas tambang di satu pihak dan belum adanya political will serta regulasi memadai yang dapat mengontrol kegiatan eksploitasi tambang tersebut di lain pihak, akan terus mengancam kelestarian ekosisitem lingkungan di pulau Wawonii. Hal ini merupakan ancaman besar bagi sumber-sumber penghidupan masyarakat lokal. 3. Masuknya produk-produk industri rumah tangga, kerajinan tangan dan sarana pertanian, serta masuknya tenaga-tenga terampil dari luar daerah, utamanya dari Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Surabaya (melalui Kendari) dan dari Makassar, akan menjadi ancaman tersendiri bagi berbagai eksisrensi produk dan tenaga kerja lokal di pulau Wawonii. 4. Adanya polarisasi dan segmentasi politik yang terus menerus akibat tingginya temperatur dan konstelasi politik di pulau Wawonii, dikhawatirkan dapat mengalihkan orientasi konstruktif dan menghambat dinamika pertumbuhan ekonomi lokal.


VISI Berpijak pada beberapa isu strategis dan analisis kecenderungan dengan menggunakan model S.W.O.T di atas, maka visi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2015 – 2020 yang kami tawarkan, dinyatakan dengan susunan redaksi sebagai berikut : Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya Pernyataan visi pembangunan daerah di atas, mengandung makna bahwa sebelum tata kehidupan masyarakat Wawonii dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemandirian, mereka terlebih dahulu perlu dibebaskan dari dari segala bentuk isolasi atau belenggu keterbelakangan sosial-ekonomi dan budaya, sebagaimana yang selama ini exist dan terjadi di pulau Wawonii akibat keterpinggiran yang panjang dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Konawe pada khususnya, dan di Sulawesi Tenggara pada umumnya. Bersamaan dengan itu disadari pula bahwa sebagai daerah otonom baru di Sulawesi Tenggsara, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah dan sangat potensial untuk ditumbuh-kembangkan dalam membangun peradaban masyarakat Wawonii. Istilah peradaban dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan sebuah tatanan kehidupan dari sebuah entitas sosial heterongen (pluralistik) dan dinamis di pulau Wawonii yang perlu dibangun, bersamaan dengan dan untuk menyesuaikan diri secara selektif dengan tata nilai baru (the new order) yang digandeng oleh trend nasionalisasi ekonomi bangsa Indonesia di Sulawesi Tenggara pada khususnya. Dengan kata lain, upaya membangun Kabupaten Konawe Kepulauan harus menggandeng pendekatan yang sinergis antara pendekatan keadilan dan kemandirian ekonomi, dengan pendekatan transformasi sosial-budaya. Keduanya hanya dapat terwujud bila terdapat langkah-langkah kongkrit untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia, serta sebuah format kebijakan transformasi sosial untuk memanfaatkan potensi keragaman dan dinamika sosial yang ada ke arah tatanan masyarakat sipil yang dapat menjamin terciptanya prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, kemandirian, demokratisasi, toleransi dan pluralisme, serta supremasi hukum. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan (2015 – 2020), kami – Ir.H. Amrullah, M.Si berketetapan hati mewujudkan visi pembangunan di atas, yang secara gramatikal tercermin dalam 2 (dua) kalimat kunci, yakni : bebas dari belenggu sosial-ekonomi, serta bebas dari belenggu sosial budaya. 

Kalimat ‘bebas dari belenggu sosial ekonomi’ dimaksudkan sebagai sebuah keadaan atau kondisi dimana warga masyarakat pulau Wawonii memiliki keberdayaan/kemampuan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan dasar mereka sendiri akan sandang, pangan dan papan. Visi – Misi Ir.H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE.,MM : Mewujudkan Lingkaran Emas Menuju Konkep 2015 – 2020| 11



Sedangkan kalimat ‘bebas dari belenggu sosial budaya’ mengandung makna sebuah keadaan atau kondisi dimana warga masyarakat pulau Wawonii memiliki keberdayaan/ kemampuan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan sosial budaya mereka, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, sebuah mimpi atau visi tentang “Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi dan Sosial Budaya” di Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagaimana yang kami cita-citakan, secara umum mengandung arti sebuah keinginan luhur di masa depan untuk membangun tata kehidupan masyarakat Wawonii yang bebas dari ketertinggalan sosial-ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar akan sandang, pangan dan papan, serta bebas dari ketertinggalan sosial budaya dalam memenuhi kebutuhan strategis akan pendidikan dan kesehatan.

MISI Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas, serta terkait dengan gambaran umum mengenai isu-isu strategis dan analisis S.W.O.T yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam menjalankan amanah kepemimpinan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2015 – 2020, tentunya bila diperkenankan Allah SWT, kami akan mengemban misi sebagai berikut : 1. Membuka isolasi keterbelakangan dan ketertinggalan pada kawasan perdesaan/pedalaman di seluruh lingkaran pulau Wawonii dengan penyediaan infrastruktur dasar di bidang ekonomi, prasarana wilayah, pendidikan dan kesehatan. 2. Membangun satelit pemerintahan dan ekonomi pada kawasan ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan. 3. Mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk didedikasikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Konawe Kepulauan ; 4. Mendorong gerakan sosial dan kebudayaan kearah terciptanya tata kehidupan sosial-politik dan perkembangan peradaban masyarakat Wawonii yang mampu menjawab tantangan trend nasionalisasi ekonomi dan tata nilai kehidupan nasional lainnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Wawonii. 5. Mendorong Pembangunan Kawasan wisata.


STRATEGY DAN PENDEKATAN A. Strategy Prioritas Prioritas pembangunan daerah yang akan kami terapkan dalam membangun Konawe Kepulauan pada lima tahun ke depan (2015 – 2020), akan menggunakan Strategy Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat. Strategy ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan prioritas di lingkaran pulau Wawonii. Strategy ini akan dilaksanakan dalam dua pendekatan utama, yakni : (1) pendekatan pembangunan infrastruktur di lingkaran pulau Wawonii, serta (2) pendekatan pembangunan perkotaan di ibukota Kabupaten (Langara). B. Strategy Lainnya Selain strategy prioritas di atas, dalam membangun Wawonii lima tahun ke depan, kami juga akan menerapkan dua strategy lain, yakni : 1. Strategy Pembangunan Yang Bertumpu pada Manusia (People Based Development Strategy) Strategy ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan daerah yang menempatkan dimensi masyarakat (manusia) sebagai aktor (pelaku), sekaligus sebagai obyek pencapaian tujuan pembangunan. Strategy ini dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni : a. Pendekatan Partisipasi dan Pemberdayaan, yakni bahwa setiap aktifitas pembangunan harus dapat mengikut-sertakan masyarakat, khususnya pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pada perlunya menumbuh-kembangkan kemampuan swadaya masyarakat dalam merumuskan inisiatif-inisiatif lokal, menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. b. Pendekatan Gerakan Sosial mengandung arti bahkan segala aktifitas pembangunan merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang memerlukan adanya upaya mendorong perubahan sistem nilai budaya, norma-norma, prilaku dan aturan-aturan khusus ke arah peradaban masyarakat yang bersifat mendewasakan, memanusiakan, mencerdaskan dan memberdayakan. 2. Strategy Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan (Sustainable Resource Management Strategy) Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya reformasi tata kelola potensi sumberdaya alam (SDA) untuk menjamin terwujudnya interrelasi sinergis antara Visi – Misi Ir.H. Amrullah, MT - Andi Muh. Lutfi, SE.,MM : Mewujudkan Lingkaran Emas Menuju Konkep 2015 – 2020| 13

tiga pendekatan utama (trilogi pendekatan) dalam aktifitas eksplorasi dan eksploitasi SDA, yakni pendekatan ekonomi, pendekatan sosial-budaya dan pendekatan ekologis. a. Pendekatan Ekonomi, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus mampu menjawab kepentingan/kebutuhan ekonomi masyarakat. b. Pendekatan Sosial, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus selaras dengan sistem nilai budaya, norma-norma, prilaku dan aturan khusus yang berlaku di tengah kelompok masyarakat dimana aktifitas pengelolaan SDA itu berlangsung. c. Pendekatan Ekologis, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus dapat menjamin kelestarian lingkungan alam dan kebudayaan lokal. KEBIJAKAN DAN PROGRAM POKOK Agenda Pertama

: Pembukaan Isolasi Wilayah 1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program ini diarahkan pada pemberlanjutan pelaksanaan proyek peningkatan kualitas jalan lingkar pulau Wawonii beserta proyek pembangunan jembatan, deucker dan goronggorong yang menghubungkan beberapa wilayah terisolir, terutama di wilayah Wawonii Tenggara, Timur Laut dan Timur. 2. Program Perbaikan Prasarana dan Sarana Transportasi Laut Program ini diarahkan pada proyek peningkatan kualitas pelabuhan rakyat (terutama dermaga) di Langara, Lansilowo, Lamongupa, Munse, Mosolo, Waworope dan lain-lain. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengadakan sarana kapal barang dan kapal penumpang yang layak dan berkapasitas besar untuk mempermudah mobilitas ekonomi masyarakat. Kapal barang dan penumpang tersebut akan dikelola oleh Perusahaan Daerah sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah.

Agenda Kedua

: Pembangunan Infra-struktur Penunjang Kegiatan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya


1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan Program ini diarahkan pada pembangunan fasilitas pasar desa, pabrik es batu, tempat pendaratan ikan (TPI), jalan usaha tani dan fasilitas pergudangan hasil pertanian masyarakat. 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Program ini diarahkan pada penambahan jumlah fasilitas gedung sekolah dasar dan menengah, serta pengadaan berbagai fasilitas belajar mengajar, termasuk buku-buku, alat peraga, laboratorium dan lain-lain. Lewat program ini pula, Pemerintah Daerah akan menyediakan beasiswa khusus bagi mahasiswa Wawonii yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 dan S-2. 3. Program Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Sosial Dasar Program ini diarahkan pada penambahan jumlah unit fasilitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, melalui program ini, pemerintah daerah juga akan mengusahakan peningkatan fasilitas suplay air bersih, penerangan desa (listrik) dan jaringan telepon seluler. 4. Membangun perekonomian daerah yang mandiri, kokoh dan berdaya saing Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas iklim usaha, mendorong tumbuhnya Home industri, perdagangan dan investasi. Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan laut guna menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat. Peningkatan koperasi, UMKM, usaha mandiri dan usaha kreatif. Peningkatan sumber dan nilai pendapatan asli daerah .


Agenda Ketiga

: Pembangunan Kawasan Khusus 1. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan Program ini diarahkan pada upaya mengembangkan wilayah Langara dan sekitarnya sebagai kawasan perkotaan melalui proyek-proyek pembangunan fasilitas pemerintah daerah, fasilitas drainase perkotaan, serta berbagai fasilitas umum lainnya, seperti lapangan sepak bola, alun-alun (taman kota), gedung pertemuan umum, masjid raya, pasar modern, rumah sakit, dan lain-lain. 2. Program Inisiasi Pembangunan Kawasan Pelabuhan Laut Nusantara Program ini diarahkan untuk mengembangkan sebuah kawasan pelabuhan laut terbuka berskala Nusantara di wilayah Wawouso (Wawonii Selatan). Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya pihak kementrian perikanan dan kelautan, Pemerintah Daerah sudah mulai dapat menginisiasi gagasan pembangunan pelabuhan nusantara tersebut pada tahun anggaran 2016 hingga 2020. 3. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Program ini diarahakan pada Pembangunan, penataan dan pengembangan objek pariwisata, diwilayah yang memiliki potensi pariwisata pesisir laut maupun darat dengan kearifan lokalnya difokuskan pada penataan tata kelola lingkungan yang lestari, selaras dan bernilai secara ekonomi.

Agenda Keempat

: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1. Program Penguatan Kapasitas Birokrasi Program ini diarahkan pada upaya mengembangkan tata kelola unsur-unsur pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil/aparatur dan sistem pelayanan publik. Pelaksanaan program pada urusan pemerintahan difokuskan pada pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melahirkan gagasan-gagasan kerjasama pembangunan dengan berbagai stakeholder, termasuk dalam melakukan penggalian dana secara sah dan konstitusional, serta dalam pelaksanaan


proyek-proyek pembangunan. Pada urusan kelembagaan, pelaksanaan program akan difokuskan pada pengayaan tugastugas fungsional yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Pada urusan personil, pelaksanaan program akan difokuskan pada pembinaan aparatur melalui pendekatan kinerja serta penempatan pegawai melalui pendekatan kompetensi. Sedangkan pada urusan pelayanan publik, pelaksanaan program akan difokuskan pada penerapan standar pelayanan minimum (SPM). 2. Program Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Program ini diarahkan pada penerapan fungsi money follows function (dana mengikut pada fungsi atau program) dan transparansi dalam proses penyusunan dan penggunaan anggaran daerah. Selain itu, melalui program ini, juga akan diupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru dari pos pendapatan asli daerah pada sektor pertanian dan pendidikan, serta perbaikan sistem pelayanan keuangan hingga tercipta debirokratisasi dan akuntabilitas pengurusan administrasi keuangan. Agenda Kelima

: Restorasi Tata Kelola Sumberdaya Alam 1. Program Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Tambang dan Bahan Galian Program ini diarahkan pada upaya menciptakan regulasi di tingkat lokal untuk mengisi kevakuman hukum dan kebijakan yang mengatur hak-hak daerah dan penduduk lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Arah dari upaya ini tentunya harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun secara teknis sesuai dengan tuntutan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal. Regulasi dimaksud terutama ditargetkan berbentuk peraturan daerah dan/atau peraturan bupati tentang pelaksanaan coorporate social responsibility (CSR) yang didalamnya antara lain mengatur tentang sistem advokasi, kelembagaan dan pola distribusi dana-dana CSR bagi kelompok-kelompok swadaya masyarakat. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Program ini diarahkan pada upaya perlindungan atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar areal investasi pertambangan, perikanan dan lain-lain, termasuk hak


memperoleh dana bantuan CSR (coorporate social responsibility) untuk pendidikan, ekonomi dan kesehatan dari perusahaan-perusahaan investasi. Selain itu, melalui program ini, Pemerintah Daerah Konkep akan memberikan konpensasikonpensasi dan privillege-privillege khusus kepada masyarakat sekitar areal investasi sebagai insentif tembahan untuk mengganti kerugian-kerugian materil dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan investasi tertetu. 3. Program Perlindungan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan ketahanan dan kelestarian lingkungan pada beberapa kesatuan ekosistem strategis yang diperkirakan akan menjadi sasaran kegiatan ekstraksi sumber daya alam, seperti ekosistem pesisir pantai dan laut, dan lain-lain, atau pada satuan ekosistem di dalam dan disekitar kawasan eksploitasi sumberdaya alam, termasuk pertambangan dan pertambakan. Bentuk kegiatan dapat berupa reklamasi, reboisasi, penghijauan, audit lingkungan, penyuluhan lingkungan, pelatihan kader konservasi, penegakkan hukum lingkungan, fasilitasi gugatan perwakilan (class action) dan legal standing untuk kasus-kasus pengrusakan lingkungan, dan lain-lain. Fokus program restorasi lingkungan akan dikonsentrasikan pada ekosistem pesisir pantai dan perairan di daerah Konawe Kepulauan bagian Tengah, Tenggara dan utara. 4. Program Resolusi Konflik Agraria Program ini diarahkan pada upaya proses mediasi dan resolusi konflik pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan pertanian/ perkebunan/perikanan, baik melalui kegiatan reclaiming dan redistribusi asset tanah lahan, distribusi lahan, ganti rugi, dan lain-lain. Agenda Keenam

: Kampanye Kebudayaan (Cultural Campaign) 1. Program Pembudayaan Prilaku Ekonomi Produktif Program ini diarahkan sebagai rangkaian gerakan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendorong peningkatan etos kerja, pengentasan budaya malas (mongare), peningkatan daya adaptasi terhadap lingkungan manusia dan alam, serta perubahan tradisi


ekonomi dari sistem ekonomi subsisten (konsumtik) ke arah sistem ekonomi investasi. 2. Program “Sejengkal Tanah untuk Budidaya” (STUB) Program ini diarahkan pada upaya mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya agraria berupa tanah dan lahan untuk kepentingan investasi pertanian melalui kegiatan budidaya. Melalui program ini, Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan akan mendorong perubahan paradigma pertanian rakyat dari pertanian yang bergantung pada kehendak alam, menjadi pertanian budidaya yang berorientasi komersil. 3. Program Pendidikan Politik Kewarganegaraan (Civic Education) Program ini diarahkan pada upaya membangun kesadaran kritis dan kecerdasan politik masyarakat dalam bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Melalui program ini, pemerintah daerah akan mengkampanyekan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, keadilan sosial, supremasi hukum dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.


PENUTUP Beberapa strategi, pendekatan, kebijakan dan program pokok yang kami rumuskan di atas tentu saja adalah sebuah paket gagasan, pemikiran dan rencana jangka panjang dan jangka pendek tentang bagaimana seharusnya membangun Konawe Kepulauan (pulau Wawonii) dan membebaskan masyarakat Wawonii dari segala belenggu ketertinggalan dan keterbelakangan sosial ekonomi dan sosial budaya. Semua gagasan, pemikiran dan rencana ini akan kami laksanakan secara sungguh-sungguh bila - tentu saja - masyarakat Wawonii berkenan memberikan mandat dan amanah kepada kami untuk memimpin Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2015 – 2020. Paket gagasan tersebut pun disadari tidak akan terlaksana tanpa dukungan penuh dari masyarakat serta tanpa izin dan petunjuk dari Allah SWT. Dalam menggagas bagaimana harus membangun Konawe Kepulauan, kami telah sedini mungkin menghindari penggunaan pendekatan kekuasaan (autoritarianisme), karena pendekatan ini disadari tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan memang sejak awal, munculnya keinginan untuk memimpin Konawe Kepulauan ke depan, hanya dilandasi oleh niat yang tulus untuk membangun daerah ini, dan karenanya bukan semata-mata untuk memenuhi ambisi kekuasaan. Demikian konsepsi pembangunan ini dipaparkan kepada khalayak publik Kabupaten Konawe Kepulauan, semogga niat baik ini memberi arti bagi kita semua dan memperoleh Ridha Allah SWT. Amiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Langara, 27 JULI 2015 Calon Bupati Konawe Kepulauan Kepulauan 2015 – 2020

Ir. H. AMRULLAH, MT

Calon Wakil Bupati Konawe 2015 - 2020

ANDI MUH. LUTFI, SE, MM


Lingkaran Hati Emas Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat Konawe Kepulauan

Recommend Documents