PENGUATAN GERAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT (GERBANG EMAS) DI WILAYAH PANTAI UTARA SULAWESI

PENGUATAN GERAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT (GERBANG EMAS) DI WILAYAH PANTAI UTARA SULAWESI Dr. Razak Umar, S.Ag. M.Pd (Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo) Abstract Topik mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Gorontalo dengan mudah kita akan mengidentikan dengan Teluk Tomini yang berada dibagian Selatan Propinsi Gorontalo, namun tak kalah pentingnya melihat salah satu daerah di bagian utara Propinsi Gorontalo yakni Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah ini mempunyai garis pantai terpanjang di Propinsi Gorontalo yakni +320 km2, 75 persen wilayah ini berada di pesisir yang berhadapan dengan Laut Sulawesi -Samudera Pasifik. Untuk mengerakan pembangunan di daerah ini, sejak tahun 2009 pemerintah Daerah mengalakan program Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat disingkat GERBANG EMAS (GE). Program yang kini menjadi harapan masyarakat berbagai hal strategis terkait implementasi program banyak menemui kendala diantaranya ; (a) belum adanya kesepahaman bersama mengenai GE, (b)belum sinkronnya program lintas SKPD dalam menunjang GE, (c) masih minimnnya peran masyarakat dan sektor swasta serta (d) belum adanya regulasi mengenai program GE berikut perangkat teknisnya. Berkaitan dengan hal ini maka sejumlah kebijakan yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah adalah ; (a) Perlunya kesepahaman bersama mengenai konsep GE (b) Perlunya political will bagi pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi desa mandiri terpadu melalui pengintegrasian program lintas SKPD dengan pemerintah Desa. (c) pengalokasian anggaran yang memadai dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan serta akuntabilitas program. (d) Penyiapan SDM yang handal. (e) pembangunan Ekonomi dilakukan secara luas dan merata, menekan disparitas penguasaan lahan, program pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pola padat karya, peningkatan akses masyarakat ke berbagai resources yang ada serta program pembangunan wilayah yang lebih merata dan adil.

1

Penguatan Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas)

A. Pendahuluan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) adalah wilayah yang mempunyai garis pantai terpanjang di Propinsi Gorontalo yakni +320 km2, hampir 75 persen wilayah ini berada di pesisir yang berhadapan dengan Samudera Pasifik. Secara geografis wilayah Gorontalo Utara terletak di sebelah utara Propinsi Gorontalo. Batas-batas administrasi wilayah ini sebelah Utara berbatasan dengan laut Sulawesi, sebelah Timur dengan Propinsi Sulawesi Utara, Sebelah Selatan dengan Teluk Tomini serta sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pohuwato. Gorut adalah Kabupaten terbungsu,hasil pemekaran kabupaten induk Kabupaten Gorontalo. Undang Nomor 11 Tahun 2007 memberikan hak otonomi bagi kabupaten Gorut dibawah kepemimpinan Rusli Habibie dan Indra Yasin sebagai kepala dan wakil kepala daerah periode 2008-2013. Saat ini kepemimpinan Gorontalo Utara dibawah kendali Bupati Indra Yasin dan Roni Imran sebagai Wakil Bupati periode 2013-2017. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki wilayah seluas 1.777,03 kilometer persegi, meliputi 11wilayah Kecamatan dan 123 Desa dengan 5 Desa terpencil. Daerah ini mempunyai potensi perikanan cukup besar terdapat beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi di antaranya ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainnya. Meskipun sumber daya laut tersebut belum maksimal dikelola. Aktivitas perikanan yang menonjol didaerah ini adalah perikanan tangkap dan budidaya selain itu pengembangan usaha budidaya ikan dan rumput laut. Kegiatan pengolahan ikan umumnya masih bersifat tradisional berupa penggaraman, pengeringan ikan dan pengasapan ikan. Perlu dikembangkan fasilitas teknologi pasca tangkap seperti pendinginan dan pembekuan, serta pengemasan atau pengalengan. Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gorontalo Utara

Sumber: Bapppeda Kab Gorontalo Utara, 2012

2

http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/ma

Razak Umar

Sejak periode pertama kepemimpinan Gorontalo utara (2008- Gerakan Pembangunan 2013) pemerintah mengalakan program Ekonomi Masyarakat Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GERBANG EMAS ). (GERBANG EMAS ) Gagasan GE dibangun berdasarkan sebagai titik picu (play konsep pembangunan ekonomi mover) pembangunan masyarakat sebagai titik picu (play mover) pembangunan seluruh sektor dengan seluruh sektor dengan mewujudkan Desa Mandiri. Desa menjadi mewujudkan Desa instrumen sekaligus sasaran menuju Mandiri. kehidupan masyarakat Gorontalo Utara yang berkualitas. Desa Mandiri menghendaki semua desa se-Kabupaten Gorontalo Utara, mandiri dalam sektor ekonomi sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian desa-desa di kabupaten Gorontalo Utara mampu mensejahterakan masyarakatnya yang berimbas kepada kemampuan personal maupun secara bersama-sama. Fokus sasaran ini diarahkan pada (a) mengenyam pendidikan setingitingginya,(b)meningkatkan derajat kesehatan, (c) mengentaskan pengangguran,(d) meningkatkan keamanan dan stabilitas publik, serta (d) penggalakkan ibadah sesuai agama masing-masing sebagai penguatan kerohanian untuk mengeliminir patologi sosial. Pencapaian Visi Pembangunan Gorontalo Utara saat ini dilakukan melalui suatu aksi /gerakan yang sistematis dan komprehensif. Aksi ini adalah Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GERBANG EMAS). Sebagai suatu aksi memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. GERBANG EMAS merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal (Pro Poor Policy) agar dapat maju berkembang dan sejahtera (Pro Growth Policy). Dalam implementasinya gerakan ini dilandasi oleh prinsip-prinsip pemberdayaan, partisipasi dan kesetaraan. Sedangkan pendekatan dalam pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh (comprehensif) meliputi seluruh aspek kehidupan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM), dan terpadu (integrated) yang meliputi keterpaduan antara kebijakan dan aspirasi masyarakat dalam aspek perencanaan, keterpaduan berupa sinkronisasi kegiatan, keterpaduan antar wilayah, keterpaduan antar berbagai sumberdaya dan keterpaduan dalam pelaksanaannya

Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

3


Gambar 2 Kerangka Pikir Kajian Implementasi Program Gerbang Emas di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012

Visi-Misi Sinkron & Bersinergi

Desa Mandiri

Permasalahan : Strategi Pemb Kab Gorontalo Utara

Kebijakan Program

Kebijakan Regulasi Aksi

GERBANG EMAS

Kebijakan Anggaran

Partisipasi Masyarakat Strategi Implementasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Human Basic Needs), Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Basic Infrastructure Developmenti) Perluasan Investasi (investment Development) Penciptaan Kesempatan Kerja (Creating Productive Employment

Target Penurunan Angka Kemiskinan Penyediaan Infrastruktur Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Air bersih Jalan dan Listrik) Penyediaan Lapangan Kerja Pen ciptaan Kesempatan Kerja (Creating Productive Employment

Peran Swasta/Perbankan

B. Landasan Konseptual Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari seperangkat tujuan sosial, yang dikelompokkan sebagai berikut: (1) pemenuhan kesejahteraan individu, yang sering diterjemahkan kedalam pendapatan per kapita. Disamping itu faktor kualitas lingkungan juga memberikan pada kesejahteraan masyarakat secara kualitatif, (2) pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum (Klasifikasi Goulet). Dengan demikian pembangunan ekonomi melibatkan

4


Razak Umar

peningkatan dalam keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan adanya pilihan dan (3) adanya harga diri (self-esteem dan self-respect), sehingga pembangunan harus meletakan warganya bebas dari dominasi pihak lain dan negara (Pearce dan Warford, 1993), serta tidak menurunnya kualitas lingkungan. Pendekatan pembangunan ini dikemas dalam mazhab pembangunan berkelanjutan. Menurut Munasinghe (1993) pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, ekologi dan sosial yang membentuk sebuah bangunan segi tiga seperti dalam Gambar 2.1. Pilar ekonomi menekankan pada perolehan pendapatan yang berbasiskan penggunaan sumberdaya yang efisien. Pendekatan ekologi menekankan pada pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan kontribusi pada keseimbangan ekosistem dunia. Sedangkan pendekatan sosial menekankan pada pemeliharaan kestabilan sistem sosial budaya, meliputi penghindaran konflik keadilan (equity), baik antar generasi maupun dalam suatu generasi. Menurut Serageldin (1993) keberlanjutan aspek ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, pemeliharan modal (capital maintenance), dan efisiensi penggunaan sumberdaya dan modal. Keberlanjutan ekologi meliputi kesatuan (integrity) ekosistem, daya dukung, perlindungan keanekaragaman jenis dan sumberdaya alam. Sedangkan keberlanjutan aspek sosial adalah adanya keadilan (equity), pemberdayaan (empowerment), partisipasi dan kelembagaan. Selanjutnya dinyatakan oleh Serageldin (1993) bawah implementasi pembangunan berkelanjutan yang pertama kali harus diperhatikan adalah aspek sosial, karena berperan sebagai pusat dari pembangunan. Aspek sosial yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan (well-being) dan pemberdayaan (empowerment). Kelompok masyarakat yang harus diutamakan adalah masyarakat marjinal dan kelompok miskin dan diantara kedua kelompok tersebut peranan wanita mendapat posisi yang sangat penting. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembukaan akses kelompok masyarakat ke sumber modal, penyuluhan, training usaha, kesempatan usaha dan kesempatan kerja. Esensi dari Mazhab Pembangunan Berkelanjutan adalah merupakan arah dari proses perubahan yang terencana yang senantiasa memperhatikan dan mengintegrasikan aspek-aspek sebagai berikut: 1) Kelestarian sistem penunjang kehidupan, 2) Aspek keadilan dan pemerataan antar waktu dan antar wilayah, 3) Pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya manusia (empowering), terutama, kelompok masyarakat marjinal dan kelompok paling miskin (poorest of the poor), dan di antara kelompok tersebut peranan wanita adalah yang sangat esensial, 4) Pertumbuhan ekonomi, 5) Efisiensi dan keadilan alokasi sumberdaya alam (Winoto,1997).Kinerja perkembangan wilayah dapat dilihat dari berbagai indikator, menurut Hoover dan Giarratani (1985) perkembangan suatu wilayah dapat dilihat pada Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

5


parameter sebagai berikut:, 1) Pertumbuhan jumlah penduduk, 2) Peningkatan pendapatan per kapita dan 3) Perubahan struktur ekonomi. Indikator yang sering digunakan dalam menganalisis perkembangan wilayah adalah Pendapatan Kotor Wilayah, yang dituangkan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB ). Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari seperangkat tujuan sosial, yang dikelompokkan sebagai berikut: (1)pemenuhan kesejahteraan individu, yang sering diterjemahkan kedalam pendapatan per kapita. Disamping itu faktor kualitas lingkungan juga memberikan pada kesejahteraan masyarakat secara kualitatif, (2) pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum (Klasifikasi Goulet). Dengan demikian pembangunan ekonomi melibatkan peningkatan dalam keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan adanya pilihan dan (3) adanya harga diri (self-esteem dan self-respect), sehingga pembangunan harus meletakan warganya bebas dari dominasi pihak lain dan negara (Pearce dan Warford, 1993), serta tidak menurunnya kualitas lingkungan. Pendekatan pembangunan ini dikemas dalam mazhab pembangunan berkelanjutan. C. Metode Kajian Untuk pengumpulan data dan informasi melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok Metode Kajian ini terfokus dilakukan dengan mengambil sample menggunakan pihak-pihak yang yang terlibat langsung dalam Pendekatan pelaksanaan GERBANG EMAS. Data yang Participation Action telah dikumpulkan, selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan analisis qualitatif. Proses Research analisis dilakukan dilapangan berdasarkan pendekatan Partisipation Action Research . Dalam proses analisis itu juga dilakukan coding dan labeling data. Untuk memastikan tercapainya aspek tranferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas dan kredibilitas data, maka proses triangulasi data akan dilakukan. Data yang memenuhi aspek di atas dilakukan melalui proses kroscek hingga menemui tingkat kejenuhan. Setelah itu dilakukan sinthesis menurut pendekatanpendekatan sosiologis, pemerintahan, dan hukum. Dari proses sinthesis itu diharapkan mendapatkan tema-tema pokok sebagai temuan penelitian D. Temuan Penelitian & Pilihan Kebijakan Mayoritas mata pencaharian masyarakat di kabupaten Gorontalo Utara adalah Pertanian. Sektor Pertanian ini berada di desa yang menyimpan potensi yang sangat besar, potensi ini jika dikelola dengan baik akan

6


Razak Umar

mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut antara lain ; Pertama, rasa kekeluargaan dan kebiasaan gotong royong jika dibangkitkan akanmenghasilkan kekuatan kerja sama kelompok yang dinamis. Kedua, kebersamaan latar belakang budaya dan adat istiadat jika dibangkitkan akan menghasilkan kekuatan mencintai tempat kelahirannya,merupakan modal dasar untuk mengembangkan kehidupan di desa. Ketiga, adanya mata pencaharian dasar (petani, nelayan, pengrajin, dan sebagainya) jika dibangkitkan akan menghasilkan kekuatan sektor unggulan di desa. Keempat, adanya tetua-tetua adat dan tokoh agama yang dianggap sebagai orang yang disegani di desa, fakta ini menandai adanya kepemimpinan dalam masyarakat desa, jika dibangkitkan akan menghasilkan kekuatan kepemimpinan dalam masyarakat, menciptakan suasana kondusif serta dipercaya masyarakat. Kelima. Lahan dan sumber daya alam yang dapat digarap dan dikelola sebagai wadah produksi masyarakat, jika dibangkitkan dan dikelola dengan baik, akan menghasilkan kekuatan produksimasyarakat.Potensi-potensi tersebut dalam konteks Gerakan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat perlu dikedepankan agar Masyarakat Kunci tidak hilang, bahkan menjadi dasar bagi Kemandirian Desa pembangunan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Pembangunan hendaklah berakar pada nilai, bukan pembangunan yang ditimpakan dari atas. Dengan demikian akan tergali potensiKoperasi Pasolo ; Harapan yang potensi masyarakat secara dinamis. tergadai Dalam konteks pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Koperasi Pasolo yang didirikan tangal 19 Juni 2007 Gorontalo Utara maka paradigma berbadan hukum 02/BH/INDAGKOPEM/07 adalah pembangunan harus pertama-tama salah satu Koperasi yang dibentuk oleh pemerintah dan terutama dilakukan atas inisitaif Daerah (Dinas Kehutanan & Pertambangan dan dorongan kepentingan- Kabupaten Gorontalo Utara) pada tahun 2007. Koperasi ini dimaksudkan untuk membantu modal kepentingan masyarakat, bagi penambang rakyat di Dusun Pasolo Desa masyarakat harus diberi kesempatan Buladu Kecamatan Sumalata. untuk terlibat di dalam keseluruhan Pembentukan yang didominasi oleh kepentingan proses perencanaan dan pelaksanaan pengurus modal koperasi peroleh dari PT Makale pembangunannya; termasuk Toraja Mining. Kehadiran koperasi ini tidak dapat permasalahan anggota Koperasi pemilikan serta penguasaan aset menyelesaikan Pasolo. Modal koperasi sebagian besar digunakan infrastrukturnya sehingga distribusi untuk ceremonial dan kepentingan pengurus. keuntungan dan manfaat akan lebih Hingga saat ini koperasi tidak beraktiftas warga tidak tahu hendak kemana mendapatkan pinjaman adil bagi masyarakat. Aspek penting dalam suatu dana untuk menunjang aktifitas pertambangan program pemberdayaan masyarakat Rakyat yang terus menuai permasalahan antara masyarakat penambang dengan PT Makale Toraja adalah program yang disusun Mining. Sumber : wawancara lapangan Rabu, 5 Mei 2012 Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

7


sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat,mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat menuju desa Mandiri terpadu digambarkan melalui skema (gambar 3) Untuk mewujudkan mewujudkan GERBANG EMAS di Kabupaten Gorontalo Utara maka pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan potensi strategis yang dimiliki selama ini dimiliki oleh desa. warga desa didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Dalam hal mekanisme produksi, masyarakat memiliki asset/sumberdayaproduksi yang antara lain mencakup lahan, ternak, modal, peralatan usaha tani serta tenaga kerja. Upaya pemberdayaan diarahkan untuk memfasiltasi dan mendorong masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mampu memanfaatkan sumberdaya produksi yang dimilikinya sehingga mampu berproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan. Saat ini dibeberapa desa di Kabupaten Gorontalo Utara tumbuh institusi tradisional yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kegiatan produksi yang lebih efisien, dengan keterbatasan sumberdaya produksi mereka mengorganisasikan diri kedalam kelompok atau grup melalui institusi pertukaran kerja (labor exchange institutions) yang ternyata sangat efisien dan efektif. Terkait dengan mekanisme pasar/ekonomi, sebenarnya telah banyak upaya untuk menciptakan institusi ekonomi/pasar dengan maksud meningkatkan akses petani atau masyarakat terhadap pasar. Namun nampaknya kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat kepada petani secara ekonomi. Pembentukan koperasi pedesaan yang diarahkan pada penyediaan sarana produksi dan penjualan produk pertanian di beberapa tempat menunjukkan keberhasilan, namun pada banyak kasus justru mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Manfaat dan keuntungan baru dinikmati secara

8


Razak Umar

signifikan oleh pihak tertentu. Idealnya koperasi petani berperan dalam penyediaan sarana produksi, permodalan maupun pemasaran produk lainnya. Gambar 3 Skema Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GERBANG EMAS) Melalui pemberdayaan masyarakat menuju Desa Mandiri Terpadu

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang diterapkan di Indonesia diantaranya : Pertama ; Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu: (a) pengembangan wilayah berbasis sumberdaya; (b) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (c) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (d) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.Kedua ; Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke dalam: (a) pusat pertumbuhan; (b) integrasi fungsional; (c) desentralisasi. Ketiga ; Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

9


tertinggal dan keempat ; Konsep pengembangan wilayah berdasarkan cluster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upayaupaya inovasi pengembangannya. Cluster yang berhasil adalah cluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Beberapa bentuk Pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi yang dapat dilakukan diantaranya : (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping. Saat ini Program Kabupaten Gorontalo Utara memasuki periode kedua kepemimpinan. Hasil evaluasi implementasi GE tahun 2013 Bappeda Gorontalo Utara menunjukan bahwa beberapa temuan penting diantaranya : pertama, Informasi mengenai Program GE sebagian besar masyarakat telah mengetahuinya, namun gagasan Inovatif pemerintah daerah belum sepenuhnya dipahami secara benar dan utuh dijajaran pemerintahan kabupaten Gorontalo utara maupun masyarakat secara luas. Beragam devinisi dan ‘tafsir’ mengenai GE dan Desa Mandiri Terpadu dikemukakan disebabkan belum jelasnya konsep GE dalam terminologi pembangunan maupun strategi pelaksanaan pencapaian Visi – Misi Gorontalo Utara. Kedua,belum sinkronnya program lintas SKPD dalam menunjang GE. Penguatan ekonomi masyarakat sangat terkait dengan berbagai Instrumen penting lainnya (pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur) idealnya keterpaduan program antar SKPD dapat membangun kemandirian ekonomi masyarakat serta jejaring lainnya. Visi antar SKPD Gorontalo Utara telah merumuskan hal ini, namun sebagian besar perlu melakukan reorientasi keterpaduan Visi mewujudkan Gorontalo Utara sebagai Kekuatan Perekonomian Di Pantai Utara Laut Sulawesi. Ketiga, program Emas telah meningkatkan belanja Perjalanan Dinas dalam daerah. Tuntutan kunjungan ke desa /masyarakat ‘memaksa’ SKPD untuk menyiasati biaya perjalanan dinas melalui pos belanja langsung masyarakat- akibatnya bisa saja programnya berlabel pro masyarakat miskin namun pembiyaannya habis untuk perjalanan dinas, administrasi kegiatan dan ceremonial lainnya. Keempat, disharmoni kalangan elite pemerintah Gorontalo Utara dengan pemerintah Propinsi Gorontalo berpengaruh terhadap upaya mensinergikan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Fakta adanya disharmoni sebenarnya pada level eselon bawah (IV-staf) tidak terlalu berpengaruh namun otoritas kebijakan pada level pimpinan menjadi alasan mengapa hal ini kemudian berpengaruh. Kelima, belum ditemukan adanya prototipe program GE di Kabupaten Gorontalo Utara. Evaluasi terhadap program-program yang dilakukan ‘atas nama’ GE tidak mempunyai

10


Razak Umar

perbedaan siginifikan dengan program-program sebelumnya atau dengan daerah-daerah lain yang melakukan program pembangunan yang sama misalnya (Kab/kota dalam Propinsi) atau dengan kabupaten lain di Indonesia yang melakukan program GE semisal ; Makassar, Lampung Tengah, Subang dll. Rumusan jelas mengenai konsep, strategi dan pelaksanaannya menjadi penting. Keenam, pencapaian kinerja Program GE untuk sektor pelayanan publik masih rendah. Sektor pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Hal yang ‘dimaklumi’ di kabupaten Gorontalo Utara bahwa alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada penyiapan infrastruktur pemerintahan dan prasarana kebutuhan dasar (sekolah , puskesmas dan irigasi). Meskipun demikian proporsional rasional anggaran dalam rangka pencapaian program GE untuk sektor-sektor strategis perlu diperhatikan misalnya ; Kesehatan, Pertanian, Perikanan dan pemerintahan desa. Ketujuh, masih minimnnya peran masyarakat dan sektor swasta dalam program GE. Peran masyarakat hanya dominan pada tahap perencanaan program utamanya pada saat forum MusrenbangDes namun pada tahap pelaksanaan dan pengawasan peran masyarakat belum mendapat porsi yang memadai. Kepentingan masyarakat terkadang direduksi oleh lembaga dan organisasi sosial masyarakat. Perlu adanya pengaturan dan penguatan kelembagaan masyarakat, dan kedelapan, belum adanya regulasi mengenai program GE berikut perangkat teknisnya. Aspek keberlanjutan dan akuntabilitas program GE belum sepenuhnya didukung oleh regulasi daerah, dibutuhkan berbagai perangkat regulasi daerah untuk mempercepatan implementasi GE. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit dari tiga dimensi ideal misi hidup yaitu:peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hal ini Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukan kecenderungan makin membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.Berdasarkan hasil perhitungan Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara dengan BPS Provinsi Gorontalo tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008 diperoleh bahwa bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo Utara adalah 65,6 dengan Pengeluaran perkapita seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Rp. 582,28.

Kualitas Pembangunan Manusia ; SebuahPilihan Kebijakan

Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

11


Dalam kerangka pencaIndeks pembangunan Manusia paian target pembangunan (IPM) di Kabupaten Gorontalo manusia di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukan Utara, maka dapat dikemukakan beberapa pengu-atan program kecenderungan makin membaik pencapaian indikator penting pembangunan manusia diantaranya ;Pertama, dalam upaya menekan angka IMR (Infant Mortality Rates)yang rendah di Gorontalo Utaradapat dilakukan dengan membangun kualitas lingkungan, gizi, pendidikan ibu, kultur sehat, community proactivity, nilai-nilai budaya dalam menangani kesehatan bayi, ibu dan anak, pemberian ASI eksklusif, peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur perdesaan.Kedua, di bidang Pendidikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, selain program pemberantasan buta huruf, jauh lebih menantang adalah bagaimana merevitalisasi dan memberikan reorientasi nilai tentang pendidikan kepada masyarakat, institusi civil society, institusi keagamaan, dan institusi institusi lainnya. Selain itu perlu peningkatan kepedulian dari masyarakat akan tanggung jawab sosial agar semua anak dapat menimba ilmu, resiprositas ide, material dan jalan keluar perlu dibangkitkan di tengah masyarakat. Ketigapembangunan ekonomi hendaklah dilakukan secara luas dan merata. investasi, menekan disparitas penguasaan lahan, program pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya, peningkatan akses masyarakat ke berbagai resources yang ada, program pembangunan wilayah yang lebih merata dan adil dan lain-lain.Keempat,Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GE) hendaklah berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal (Pro Poor Policy). Dalam implementasinya gerakan ini sepatutnya didasarkan atas prinsip-prinsip pemberdayaan, partisipasi dan kesetaraan. Selain itu perlunya pendekatan program yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat setempat. Perlunya keterpaduan antara kebijakan dan aspirasi masyarakat. Keperpaduan pada semua aspek perencanaan, sinkronisasi kegiatan, keterpaduan antar wilayah, keterpaduan antar berbagai sumberdaya serta keterpaduan dalam pelaksanaannya. E. Penutup Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GE) di Kabupaten Gorontalo Utara adalah langkah maju pemerintah daerah di wilayah pantai utara Sulawesi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini perlunya rumusan kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan capaian masing-masing program dan pewilayahan komoditas. Unit-unit kerja pemerintahan daerah perlu bersinergi, perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dan peran pihak swasta untuk penyediaan permodalan dan investasi. Program GEsangat membutuhkan keseriusan banyak pihak.

12


Razak Umar

Program ini harus sangat pro ke ekonomi kerakyatan terutama bagi kalangan masyarakat miskin yang masih cukup besar di kabupaten Gorontalo Utara. Perlu kerja terpadu yang kompak antara pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana ekonomi masyarakat. Masyarakat di Gorontalo Utara memang sungguh berharap program GE, menjadi gerbang harapan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka penguatan program GE maka sejumlah Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah adalah : Pertama, Perlu ada kesamaan paham mengenai konsep GE serta instrumen pendukungnya (Perda, Juklak dan Juknis). Kesamaan pandang ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi multi tafsir dalam setiap pengambilan kebijakan pada berbagai level pemerintahan daerah hingga desa. Kedua, Perlunya political will bagi pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi desa mandiri terpadu melalui pengintegrasian program lintas SKPD dan pemerintah Desa. Ketiga, Program peningkatan perkonomian masyarakat di berbagai SKPD perlu diapresiasi melalui alokasi anggaran yang memadai dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan serta akuntabilitas program. Keempat, Penyiapan SDM yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Minimnya tenaga PNS dialami oleh seluruh SKPD di Gorontalo Utara, penyiapan SDM profesional menjadi sangat penting guna mendukung program GE. Kelima, rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam setiap kebijakan pembangunan, penciptaan iklim investasi cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD). Keenam pembangunan Ekonomi hendaklah dilakukan secara luas dan merata. menekan disparitas penguasaan lahan, program pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pola padat karya, peningkatan akses masyarakat ke berbagai resources yang ada serta program pembangunan wilayah yang lebih merata dan adil . Berkaitan dengan aspek pembangunan kualitas sumber daya manusia perlunya pemahaman yang menyeluruh mengenai Konsep Pembangunan manusia dan Indeks Pembangunan manusia oleh pengambil kebijakan, sebabpembanguan manusia berdimensi holistic sedangkan IPM adalah alat ukur yang disederhanakan sedemikian rupa, dari pembangunan manusia. Akibat pemahaman yang periferal terhadap makna pembangunan manusia serta terlalu menekankan pada peningkatan indeks, maka yang muncul adalah program intervensi langsung pada komponen-komponen IPM, bukan pada determinan yang membangun komponen tersebut. Dalam hal ini Jousairi Hasbullahmenyatakan ; jika hanya berfokus kepada komponen IPM, dan dengan cara mengintervensinya secara langsung, dan kita hanya melayani ketersediaan data IPM, maka hakekat pembangunan manusia sesungguhnya cenderung kita ingkari. angka IPM bisa saja meningkat tetapi sesungguhnya semu belaka. Jurnal Madani, Vol 4. No 1. Juni 2014( ISSN: 2087-8761)

13


Akhirnya apapun bentuk program GE peran masyarakat adalah menjadi penting. GE adalah sebuah gerakan yang terus dan terus menggerakan masyarakat secara sadar tanpa batas waktu. REFERENSI Bossel, H. 1999. Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Application. International Institute for Sustainable Development. Manitoba. Kartasasmita, Ginandjar, Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan; Jakarta: CIDES, 1995. Rondinelli, Dennis A., Development Projects as Policy Experi ments: An Adaptive Approach to Development Administration; New York: Routledge, 1993. Rostow, W.W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto; Cambridge: Cambridge University Press, 1960. Seligson, Mitchell A dan John T. Passe-Smith, Development and Underdevelopment: The Political Economy of Inequality; Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1993. www.depdagri.go.id. Tanggal 23 Maet 2011 pukul 09.00 Public Expenditure Analisis (Laporan Pengeluaran Belanja Publik) Propinsi Gorontalo. Bappeda Propinsi Gorontalo, Universitas Gorontalo dan Bank Dunia tahun 2014 dan 2008 RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2007-2013. Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara 2010 Kabupaten Gorontalo Utara dalam angka tahun 2009. Bappeda dan BPS Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2007-2013 Inceremental Capital Aoutput Ration (ICOR) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009. Bappeda dan BPS Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 Produc Domistik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo Utara. Bappeda dan BPS Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Gorontalo. Bappeda Propinsi Gorontalo dan UNDP tahun 2008

14


PENGUATAN GERAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT (GERBANG EMAS) DI WILAYAH PANTAI UTARA SULAWESI

Recommend Documents