STRATEGI PENGUATAN MASYARAKAT SIAGA BENCANA DI KABUPATEN KAYONG UTARA

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

STRATEGI PENGUATAN MASYARAKAT SIAGA BENCANA DI KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh: M. SAHID NIM. E01111073 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum berfungsinya kelompok Masyarakat Peduli Bencana sebagai garda depan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kayong Utara, sehingga perlunya strategi penguatan terhadap kelompok, penelitian mengunakan teori penguatan kelembagaan, yang diukur dari beberapa indikator kelembagaan yaitu, kejelasan tujuan, kejelasan misi, fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, kesatuan arah dan komando, kejelasan kebijakan serta rentang kendali, yang dirumuskan strategi menggunaka nanalisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum mampunya kelompok menghadapi bencana Karena volume bencana, kurangnya sumberdaya, sumberdana, sarana, serta simtem pengawasan, perencanaan yang masih kurang, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KKU. Saran dari hasil adalah mengembangkan kemampuan dan kapasitas kelompok dalam upaya penanggulangan bencana dalam arti melibatkan seluruh elemen-elemen kelompok masyarakat dari para tokoh adat, tokoh masyarakat pada satuan terkecil unit pemukiman penduduk (RT dan RW), kelompok keagamaan (Gereja, Masjid dan Surau), pemuda dan pegawai pemerintah (TNI, POLRI dan PNS) untuk secara bersama-sama dan tergabung dalam satu peguyubantangguh bencana sehingga besar atau kecilnya volume bencana dapat ditanggulangi serta menumbuhkan pemahaman terhadap masyarakat, akan pentingnya kerjasama serta dukungan dari seluruh elemen untuk bersama sama berupaya menaggulagi bencana, menjaga lingkungna serta mengawasi pihak pihak yang dapat merugikan lingkungan. Kata-kata Kunci : Kelompok, Bencana, Penguatan

Abstract The problem of this research is the non-functioning Concerned Citizens Disaster Group as the vanguard of disaster relief efforts in the district of North Kayong, so this is need strategies to strengthen group, the study uses the theory of institutional strengthening, as measured by several indicators of institutional, namely explication of purpose, explication of mission, functionalization , division of tasks, departmentalization, a balance of authority and responsibility, unity of direction and command, clarity and range control policy, which is formulated strategies using SWOT analysis. The results showed that the group has not inability disaster because of the volume of disaster, lack of resources, funding sources facilities, as well as surveillance systems, planning is still lacking from Regional Disaster Management Agency (BPBD) TPI. Suggestions of the results is to develop the ability and capacity of groups in disaster relief efforts in the sense of involving all elements of the community of the traditional leaders, community leaders in the smallest unit of unit settlements (RT and RW), religious groups (church, mosque and surau) , youth and government officials (TNI, Police and civil servants) together and joined in a community resilient disaster so large or small volumes of disasters can be overcome and to cultivate an understanding of the community, the importance of cooperation and support from all elements to jointly strive cope with disasters, protecting the environment as well as overseeing the parties that can harm the environment. Keywords: Group, Disaster, Strengthening

1 M. SAHID, NIM. E01111073 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


kekeringan ketika musim kemarau. Besarnya

A. PENDAHULUAN

potensi banjir dan kebakaran yang terjadi Kalimantan

(KALBAR)

secara formal merupakan tanggung jawab

merupakan provinsi yang memiliki banyak

pemerintah daerah meski telah diketahui

sungai dan didominasi oleh tanah gambut,

bahwa

kebiasaan

terhadap

bersinergi dengan penanggulangan bencana

lingkungan serta kondisi hutan yang terus

nasional, namun pemerintah daerah juga

berkurang

harus tanggap terhadap bencana yang terjadi.

harian

buruk

setiap

Pontianak

Barat

masyarakat

tahunnya Post

1

berdasarkan maret

2016

Hal

penangulangan

ini

bencana

daerah

menunjukkan

bahwa

bencana

mutlak

penurunan luas hutan KALBAR yaitu 42,4

penanggulangan

ribu hektar, ditambah lagi dengan degradai

tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi

94,5 hektar pertahunya.

seluruh elemen masyarakat terkait yang

Menanggapi

yang

diharapkan mampu dan memahami akan

terjadi Gubernur KALBAR Drs. Cornelis

pentingnya pengetahuan tentang bencana itu

MH, melalui Kepala Pelaksana

BPBD

sendiri.

menetapkan

darurat

penanggulangan bencana perlu dilakukan

bencana ke seluruh KALBAR, sebagaimana

sejak dini, mengingat bencana yang terjadi

yang dimuat dalam Harian Pontianak Post

selalu

pada

kehidupan di masyarakatKecamatan Teluk

30

permasalahan

bukan

sosialisasi

Desember

tanggap

2014.

Pernyataan

Keterlibatan

berdampak

bagi

dalam

seluruh

Batang

yang terjadi merupakan masalah yang sangat

Revitalisasi Masyarakat Peduli Bencana

serius dan perlu adanya kewaspadaan dan

(MPB) yang terbentuk dari BPBD KKU

penanggulangan

melalui

masyarakat

dan

pemerintah daerah.

Keputusan

memiliki

sendi

gubernur menunjukan bahwa bencana alam

dari

sebenarnya

masyarakat

Bupati

kelompok

KKU

No

188.45/266/KUM/2012 yang terdiri dari 10

Menurut BPBD KALBAR dalam

orang Orientasi pembentukan kelompok

indek resiko bencana, KKU memiliki tingkat

MPB berdasarkan wilayah rawan bencana.

rawan bencana sedang dan berpotensi

Upaya kearah memperkuat kelompok ini

menjadi

harus perlu dilakukan secara berkelanjutan

tingkat

rawan

tinggi.

Potensi

bencana alam di KKU menurut BPBD

sesuai

adalah banjir dan longsor ketika musim

bencana

penghujan

pemberdayaan kelompok dengan pemberian

serta

kebakaran

lahan

dan

dengan itu

prinsip sendiri

penanggulangan yaitu

upaya



pelatihan tanggap darurat bencana sehingga

Pendekatan ini dilakukan untuk menentukan

kelompok mampu menjadi kelompok yang

strategi yang direkomendasikan, dengan

berdayaguna dan berhasilguna.

upaya memperkuat kelembagaan kelompok

Karena sebenarnya

sering

mengalaminya,

masyarakat

telah

memiliki

kearifan lokal dalam peringatan dini bencana misalnya

dalam

menghindari

tersebut, sehingga kelompok ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga bencana dapat diminimalisir.

bahaya

Sesuai

dengan

Undang-Undang

longsor, mereka tidak membangun rumah di

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

bantaran sungai atau di kaki bukit terjal,

1945 Alenia ke-4, yaitu Negara Kesatuan

sementara untuk menghindari kebakaran,

Republik

mereka menerapkan sistem pengendalian

melindungi segenap bangsa Indonesia dan

api. Namun, semua itu masih membutuhkan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan

kepedulian dan pembinaan secara terus-

tujuan

menerus, terutama kepada masyarakat yang

terhadap

memiliki kerentanan tinggi.

termasuk perlindungan atas bencana,

Tugas dan tanggung jawab MPB adalah

menggerakkan masyarakat dalam

melaksanakan

program

UU

Indonesia

untuk

memberikan

kehidupan

No

bertanggung

24

dan

Tahun

jawab

perlindungan penghidupan

2007

dan

tentang

penanggulang bencana yaitu perlu dilakukan

kesiapsiagaan

untuk mengurangi risiko bencana bagi

bencana berbasis masyarakat serta sosialisasi

masyarakat yang berada pada kawasan

konsep

rawan bencana.

kesiapsiagaan

bencana

berbasis

masyarakat dan penyadaran masyarakat

Berdasarkan

permasalahan

yang

tentang tingkat bahaya, kerentanan, risiko,

terjadi diatas peneliti mencoba mencari

dan volume bencana, namun besarnya resiko

solusi melalui tulisan ini dengan membuat

bencana

dengan

strategi penguatan terhadap kelompok MPB,

minimnya anggota, kelompok ini tidak

penguatan kelompok ini di maksudkan untuk

mampu menanggulangi permasalahan yang

menanggulangi

ada.

bencana

dan

volume

bencana

dan

secara

mengurangi sistematik

risiko dengan

Beberapa bentuk pendekatan perlu

pemahaman dan komitmen bersama dari

dilakukan untuk menggali informasi terkait

semua pihak terkait terutama masyarakat

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

serta

dalam

Pengurangan

masyarakat

siaga

bencana.

melaksanakan Risiko

Rencana Bencana

Aksi Nasional 3

M. SAHID, NIM. E01111073 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan

dan

sasaran

pembangunan

berkelanjutan.

d. Pembagian tugas – karena banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan, salah satu

konsekuensi

dari

penerapan

fungsionalitas ialah kejelasan dalam pembagian tugas karena

B. TINJAUAN PUSTAKA

tidak

sedkit

spesialisitik 2.1. Pengembangan

Kelembagaan

Siagian

tugas

sehingga

yang

memerlukan

deskripsi dan spesifikasi tugas sejelas mungkin.

(Instsitution Building) Menurut

prinsip ini penting

(2009

:

169)

e. Departementalisasi – salah satu cara

terdapat 10 aspek prinsip-prinsip organisasi

yang dapat digunakan dalam pembagian

dan penerapanya adalah sebagai berikut :

tugas

a. Kejelasan tujuan – kejelasan tujuan

maksudnya semua tugas yang harus

ialah

merupakan pedoman yang memberikan

dilaksanakan

arah kepada semua kegiatan yang akan

departemen.

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. b. Kejelasan

misi

departementalisasi,

dikelompokan

kedalam

f. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab – seseorang cenderung

–

misi

merupakan

memperbesar

wewenang

dan

langkah utama yang harus diemban

memperkecil tanggung jawab, sehingga

dalam

tujuan,

kecendrungan tersebut perlu dipahami

mempermudah

guna mengurangi kecendrungan tersebut.

manajemen dalam menentukan strategi

g. Kesatuan arah – penerapan prinsip ini

kejelasan

rangka misi

pencapaian akan

yang akan di tempuh, menyusun rencana,

lebih

dan menentukan program kerja

efektifitas kerja, dalam berarti tidak

c. Fungsionalisasi – besarnya tanggung

menekankan

adanya

upaya

pada

yang

efesiensi,

mubazir

jawab oganisasi menuntut pembagian

langkah-langkah

tugas dalam satuan kerja tidak dapat

diambil

dielakan,

individu melainkan untuk kepentingan

pembagian

kerja

tersebut

didasarkan fungsionalitas, dan menjamin setiap fungsionalitas dapat dijalankan dengan baik.

operasional

dan

bukan

untuk

yang

kepentingan

umum. h. Kesatuan komando – prinsip ini biasa dikaitkan

dengan

sumber

perintah 4



artinya pelaksanaan tugas didasarkan

Threats) adalah alat untuk pencocokkan

pada atasan, dan kepada atasan itu pula

dalam mengembangkan empat tipe strategi

yang

adalah sebagai berikut :

bersangkutan

jawabkan

mempertanggung

tugas

yang

diberikan

Gambar 1

kepadanya. i. Kejelasan

Matrik SWOT kebijakan

pengambilan

tentang

keputusan

Ifas

pola

–

pola

pengambilan keputusan didasarkan pada

Efas Peluang (Opportunities)

pola desentralisasi atau sentralisasi.

Ancaman

Rentang kendali – dengan motivasi yang kuat, loyalitas yang dapat diandalkan,

(Threats)

Kekeuatan

Kelemahan

(Strenghts)

(Weaknesses)

Strategi SO

Strategi WO

Strategi ST

Strategi WT

Sumber : David Fred R, 2009

disiplin kerja yang tinggi, namun semua

Mencocokkan faktor eksternal dan

itu masih perlunya pengawasan agar

internal adalah bagian yang penting dalam

tugas dan fungsi dapat bejalan dengan

mengembangkan matriks SWOT, dengan

baik.

analisis SWOT dapat di ketahui faktor-fator yang dapat di kembangan dimasa yang akan

2.2 Manajemen Strategi

datang untuk pengembangan dan pemilihan

Menurut Bryson (dalam Tangkilisan 2004:11)

strategi

adalah

strategi yang tepat.

upaya

pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang

C. METODE PENELITIAN

kompetitif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi di butuhkan karena adanya

Dalam

penelitian

ini,

peneliti

perkembangan atau perubahan yang terjadi

menggunakan

di

kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan

lingkungan

masalah

strategi

bagaimana

menyinggung

pengunaan

atau

pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

jenis penelitian deskritif

untuk menggambarkan

fenomena yang

terjadi dengan hasil data dilapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan

2.3 Analisis SWOT

maupun tabel dan disajikan.Waktu yang

Menurut David (2009:123) SWOT (Strenghts,

Weaknesses,

Opportunities,

digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Desember 5



2016 hingga Desember

2017. Subjek

D. PEMBAHASAN

penelitian diantaranya Anggota kelompok Masyarakat Peduli Bencana berjumlah 3

4.1 Penguatan Kelembagaan

(tiga) orang yaitu Sari’in, Rahman dan

1. Kejelasan Tujuan dan Misi

Subarta,

Subag

kesiapsiagaan

pencegahan

Ramli

AM.Ra.

dan Subag

Kejelasan misi merupakan pedoman yang

memberikan yang

arah

akan

kepada

semua

dilakukan

untuk

kedaruratan dan logistic Hadi wibowo yang

kegiatan

ditentukan berdasarkan purposive sampling

mencapai tujuan yang telah disepakati, misi

Dalam penelitian ini penulis hanya

merupakan langkah utama yang harus

menggunakan tiga teknik pengumpulan data,

diemban dalam rangka pencapaian tujuan,

yaitu

kejelasan

observasi,

wawancara

dan

tujuan

dan

misi

akan

dokumentasi.Dalam teknik analisis data,

mempermudah kelompok dalam menentukan

penulis menggunakan olahan data secara

strategi yang akan di tempuh, menyusun

kualitatif. analisis data mengunakan Miles

rencana, dan menentukan program kerja bagi

dan Huberman (dalam Moleong 2011:189)

kelompok, menurut Bapak Ramli AM. Ra:

mengatakan bahwa analisis data adalah

“Tujuan

proses

secara

bencana sudah cukup jelas, disini tujuan

sistematis data yang diperoleh dari hasil

dibentuknya agar mampu menanggulangi

wawancara,

dan

bencana yang terjadi dimasyarakat sekitar”

cara

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang

mengorganisasikan data kedalam kategori,

dikatakan oleh Bapak Sari’in sebagai Ketua

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan

Kelompok Masyarakat Peduli Bencana:

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

“Kelompok masyarakat peduli bencana

mana yang penting dan yang akan dipelajari,

memiliki misi organisasi yang cukup jelas,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dan adanya kejelasan tujuan yang ingin di

dipahami oleh diri sendiri maupun orang

capai yaitu mengurangi dampak bencana

lain.

dengan siap sedia namun kami menyadari

mencari

dokumentasi,

dan

catatan

menyusun

lapangan, dengan

masih

kelompok

belum

mayarakat

peduli

maksimal

dalam

penanggananya” Dalam

kesempatan

mewawancarai

bapak

lain

peneliti

Rahman

juga

sebagai 6



anggota

Kelompok

Peduli

penanggulangan bencana secara cepat, tepat,

Bencana: “Kelompok ini sudah memiliki

efektif dan efisien. Visi yang jelas dapat

tujuan

memberi pengaruh yang sangat besar bagi

dan

Masyarakat

misi

yang

jelas

yaitu

menanggulangi bencana” Berdasarkan

kelompok

beberapa

prnyataan

dalam arti kelompok didorong

untuk melihat jauh ke depan, meramalkan

diatas dapat menunjukan bahwa kelompok

perubahan,

Masyarakat Peduli Bencana, sudah memiliki

perubahan tersebut, menyusun rencana untuk

tujuan

menghadapinya

dan

misi

pembentukanya,

yang

jelas

dalam

memperkirakan

bencana

efek

dari

kedenpanya,

dari observasi peneliti

meminimalisir pemborosan, menetap kan

sendiri melihat memang sudah adanya visi

sasaran dan standar yang digunakan dalam

dan misi yang cukup jelas ini yang telah

serta

tertulis dalam pembentukan kelompok itu

kenyataan yang ada tanpa adanya visi

sediri.

tersebut kelompok tidak akan dapat menilai

adapun

terwujudnya

visi

tersebut

Penanggulangan

adalah Bencana

pengevaluasian

tujuan

dengan

kinerja apakah sudah sesuai.

Secara Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien. Sejauh ini upaya penanggulangan bencana

2. Fungsionalisasi dan pembagian tugas

yang dilakukan kelompok ini belum dapat ditanggulangi dengan cepat, tepat,

efektif

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam

agar tidak terjadi tumpang tindih

dan efesien, seperti yang diharapkan dalam

dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak

visi diatas. Tujuan dan misi yang jelas bagi

menimbulkan penumpukan pekerjaan pada

kelompok

dapat

satu titik dan kekosongan pada titik yang

dalam

lain, setiap organisasi harus diberi beban

MPB

diharapkan

memberikan dasar bagi kelompok

pencapaian tujuan., dengan kejelasan tujuan

tugas

ini kelompok mampu memastikan tujuan

kemampuannya, tugas sebagai kelompok

dasar,

dalam

Masyarakat Peduli Bencana bukan lah hal

mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi

yang mudah sehingga dalam pekerjaan

serta mampu menetapkan sasaran secara

kelompok diharapkan mampu bekeja sama

nyata., serta dapat mengetahui apa yang

serta

harus mereka capai, dengan siapa mereka

kelompok

harus bekerja sama, dan apa yang harus

Bapak

dilakukan

sudah cukup jelas, setiap anggota sudah

memberikan

agar

standar,

terncapainya

upaya

sesuai

melibatkan

latar

belakang

element-element

masyarakat

Sari’in“Dalam

sekitar,

dan

atau

menurut

pemberian

tugas



diberi tugasnya masing-masing namun kami

mengambil inisiatif dan melakukan tindakan

masih menyadari masih sedikitnya anggota,

yang meminimalkan dampak bencana di

sehingga belum mampu menanggulangi

lingkungannya.Pembagian tugas kelompok

permasalahan secara keseluruhan.

MPB perlu dilaksanakan secara seksama


dengan penuh pertimbangan hal ini berarti

dikatakan oleh Bapak Rahman sebagai

dalam

anggota

Peduli

penyesuaian antara kemampuan perorangan

Bencana: “Anggota sudah memilik tugasnya

anggota dan jenis pekerjaan yang akan

namun

ditangai,

Kelompok

jika

dilihat

Masyarakat

dari

beban

kerja

pembagian

tugas

disamping

itu

harus

disertai

ada

oleh

kelompok ini belum mampu melaksanakan

prosedur dan disiplin kerja yang mudah

semua tugas penanggulang bencana secara

dipahami

efektif, dalam arti untuk melaksanakan tugas

bersangkutan. Besarnya tanggung jawab

dalam lingkup wilayah kecamatan, kelompok

kelompok menuntut pembagian tugas dalam

ini

satuan kerja tidak dapat dielakan, pembagian

masih

minimnya

anggota,

dan

oleh

para

kerja

Senada dengan apa yang dikatakan oleh

fungsionalitas,

bapak Hamzah yang juga sebagai anggota

fungsionalisasi dapat dijalankan dengan baik

kelompok:“Sebagai anggota kelompok saya

Banyaknya

sudah diberikan tugas yang cukup jelas

diselenggarakan, salah satu konsekuensi dari

dalam penangganan bencana”

penerapan fungsionalitas ialah kejelasan

Berdasarkan pernyataan diatas, kelompok

dalam pembagian tugas prinsip ini penting

masyarakat sudah memiliki pembagian tugas

karena tidak sedkit tugas yang spesialisitik

yang baik, namun dengan begitu besarnya

sehingga

volume bencana, dan minimnya anggota

spesifikasi tugas sejelas mungkin.

sehingga konsekuensi yang diterima adalah

3. Departementalisasi

membutuhkan waktu yang lebih banyak.

adalah

pemberdayaan

melakukan kapasitas

dan

fungsi

memerlukan

didasarkan

menjamin

setiap

yang

harus

deskripsi

dan

Departementalisasi ialah salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembagian

Tugas dan tanggung jawab umum MPB

harus

yang

peralatan”

penangganan yang masih kurang efektif, dan

tersebut

pekerja

upaya

tugas, maksudnya semua tugas yang harus dilaksanakan

dikelompokan

kedalam

dan

departemen, sebagaimana yang di jelaskan

pengorganisasian masyarakat agar dapat

oleh Bapak Sari’in“Dikarenakan kelompok 8



masyarakat mempunyai sedikitnya anggota

terciptanya keefektifan dan keefisienan serta

tidak ada pembagian kelompok-kelompok

memusatkan kemampuan kelompok.

kedalam sub-sub, kelompok masing-masig

Departementalisasi

sangat

di

bekerja secara keseluruhan”

perlukan oleh kelompok masyarakat peduli


bencana sebagai penentuan cara cara dimana


kelompok dapat memutuskan pola kelompok

anggota

Kelompok

Masyarakat

Peduli

yang

akan

digunakan

Bencana:“Kelompok

Masyarakat

Peduli

mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang

Bencana, tidak terbagi dalam sub-sub

bermacam-macam

khusus, kelompok hanya terdiri atas, ketua,

secara seksama, efisiensi dalam pekerjaan

wakil dan anggota saja, ini dikarenakan

tergantung

jumlah anggota yang masih sedikit”

satuan-satuan


pertimbangan


pembentukan departemen adalah dalam

kelompok: “Tidak ada pembagian khusus

menentukan dasar-dasar pengelompokan ke

dalam kelompok, apalagi pembagian dalam

dalam bagian-bagian yang sesuai dengan

kedepartemen-departemnya, kami bekerja

kemampuan anggota itu sendiri, sehingga

berkelompok secara keseluruhan”

kelompok dapat bekerja dengan baik dan

pada

untuk

untuk

dilaksanakan

keberhasilan

yang yang

integrasi

bermacam-macam., penting

dalam

Berdarkan pernyataan diatas, tidak

mampu menanggulagi bencana yang terjadi.

pembagian

4. Keseimbangan antara wewenang dan

ada

anggota

kedalam

departemen, hal ini dikarenakan sedikitnya anggota dari kelompok, minimnya anggota menjadi

permasalahan

Keseimbangan antara wewenang dan

dalam

tanggung jawab – seseorang cenderung

pelaksaan tugas, kelompok saat ini hanya

memperbesar wewenang dan memperkecil

terdiri dari 10 orang, yang bergerak dalam

tanggung jawab, sehingga kecendrungan

ruang lingkup kecamatan, hal ini tentu perlu

tersebut perlu dipahami guna mengurangi

perekrutan anggota, dengan jumlah anggota

kecendrungan

yang cukup kelompok dapat membagi

Sari’in: “Sebagai anggota kelompok sudah

anggota kedalam kelompok tertentu sesuai

jelas memimilik tanggung jawab yang besar,

dengan

namun tanggung jawab kurang dijalankan

pembagian

kemampuan kelompok

tersendiri

tanggung jawab .

dan ini

tugasnya, dimaksudkan

tersebut,

menurut

bapak

sehingga belum ada keseimbangan.” 9




Tanggungjawab

sebagai

anggota


kelompok seringkali terkesampingkan oleh

anggota

Peduli

kepentingan pribadi dalam hal pemenuhan

Bencana: “Belum ada keseimbangan antara

kebutuhan, dikarenakan tidak ada pemberian

wewenang

kompensasi yang diberikan sebagai anggota,

Kelompok

Masyarakat

dan

tanggung

jawab,

dikarenakan besarnya tanggung jawab dan

wewenang

kecilnya wewenang yang diberikan”

seimbang.Setiap


memberikan


sesuai dengan wewenang, oleh karena itu,

kelompok: “Saya merasa belum adanya

makin besar tanggungjawab yang terima

keseimbangan

maka semakin besar pula kewenangan yang

antara

wewenang

dan

tanggung jawab saya sebagai anggota

dan

tanggungjawab pekerjaan

harus

harus

dapat

pertanggungjawaban

yang

di dapat.

kelompok” Berdasarkan menunjukan

pernyataan sebagai

5. Kesatuan arah dan komando

anggota

Kesatuan arah menekankan pada

kelompok MPB memiliki tanggungjawab

efesiensi, efektifitas kerja, dalam berarti

yang

MPB

tidak adanya upaya yang sia-sia dalam

merupakan sebuah organisasi yang bergerak

langkah-langkah operasional yang diambil

di bidang kemanusiaan, sehingga menyita

bukan

banyak waktu, tenaga dan biaya.

melainkan

besar,

bahwa

diatas

terlebih

kelompok

untuk untuk

kepentingan kepentingan

individu umum.

Ttanggung jawab dari kelompok

Sedangkan Kesatuan komando, prinsip ini

adalah menggerakkan masyarakat dalam

biasa dikaitkan dengan sumber perintah

melaksanakan

kesiapsiagaan

artinya pelaksanaan tugas didasarkan pada

bencana berbasis masyarakat serta sosialisasi

atasan, dan kepada atasan itu pula yang

konsep

berbasis

bersangkutan mempertanggung jawabkan

masyarakat dan penyadaran masyarakat

tugas yang diberikan kepadanya, menurut

tentang tingkat bahaya, kerentanan, dan

bapak Rahman “perintah dalam pelaksanan

risiko bencana dari rumah kerumah atau dari

kegiatan diberikan oleh bapak sari’in

keluarga

sebagai ketua kelompok”

program

kesiapsiagaan

ke

masyarakat

keluarga luas

bencana

maupun

dalam

kepada berbagai

kesempatan.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sari’in sebagai ketua 10



Kelompok Masyarakat Peduli Bencana:

lancar dan tujuan dapat tercapai dengan

“Pengarahan

kelompok

mudah dan efisien.Namun kerap kali terjadi

diarahkan saya sendiri, sesuai dengan

hambatan- hambatan dalam melaksanakan

arahan yang saya dapatkan dari kepala

kegiatan.Ini merupakan masalah yang harus

pelaksana

diselesaikan

tugas

BPBD

anggota

KKU,

yaitu

Bapak

oleh

pimpinan

Triyono”

organisasi.Pengambilan


dimaksudkan untuk memecahkan masalah

bapak Rahman sebagai anggota kelompok:

tersebut. Kerap kali pengambilan keputusan

“Perintah diberikan oleh bapak sari’in

itu hanya merupakan satu segi saja, misalnya

sebagai

kami”

hanya menyangkut segi keungan saja dan

Berdasarkan pernyataan diatas pengarahan

kalau dipecahkan tidak menimbulkan efek

kelompok diberikan oleh ketua kelompok

sampingan

yaitu bapak sari’in, dan dimana ketua

pengambilan keputusan berdasarkan asas

kelompok mendapat pengarahan dari kalak

dasar

BPBD KKU.Pelaksaan

tugas-tugas dan

keputusan dilakukan oleh BPBD KKU.

tanggung jawabnya, anggota kelompok perlu

Menurut bapak Sari’in “Kelompok memiliki

diarahkan agar dalam pelaksanaan tugasnya

kejelasan

berjalan dapat dengan baik, oleh karena itu,

keputusan,

perlu alur yang jelas dari mana anggota

dilakukan oleh ketua kelompok, dan pola

kelompok

pengambilan keputusan tertinggi diberikan

anggota

kelompok

mendapat

wewenang

untuk

atau

keputusan

akibat

desentralisasi

dalam

yaitu

upaya

lain.

Pola

pengambilan

pengambilan

pengambilan

keputusan

pelaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia

oleh kepala pelaksana BPBD”

harus mengetahui batas wewenang dan


tanggungjawabnya

dikatakan oleh Bapak Ramli AM. Ra sebagai

agar

tidak

terjadi

kesalahan.

ketua

Kelompok

BPBD

KKU:

“Pengambilan keputusan dilakukan oleh 6. Kejelasan

kebijakan

tentang

pola

pengambilan keputusan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

saya sendiri selaku Kalak BPBD KKU, namun

Ketua

kelompok

juga

diberi

wewenang dalam pengambilan keputusan,

dalam organisasi itu dimaksudkan untuk

dalam, dalam keadaan darurat”

mencapai

organisasinya.Yang


diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan

bapak Rahman yang juga sebagai anggota

tujuan



kelompok: “Pengambilan keputusan selama

dilakukan pada kenyataannya hanya sebatas

ini lakukan oleh Bapak Sari’in sebagai

pada pelaporan dan melihat keaktifannya

ketua, saya dan anggota lainya juga diberi

melalui laporan

wewenang untuk memberi masukan dalam

yang dikemukakan

setiap keputsannya”

pertanggungjawaban

Berdasarkan pernyataan diatas keputusan di

dilakukan

lakukan oleh ketua kelompok, dimana ketua

berisi foto-foto kegiatan dan kegiatan itu

kelompok yaitu bapak sari’in,namun pada

sendiri“.

situasi


tertentu ketua kelompok diberi

wewenang

mengambil

“Seperti

bapak Sari’in bentuk kegiatan

yang

berupa laporan kegiatan yang

ini

dikatakan oleh Bapak Ramli AM. Ra:

menunjukan asas pengambilan keputusan

“Model pengawasan yang dilakukan melalui

sudah jelas dalam kelompok masyarakat

laporan berkala dan

peduli bencana. Pola pengambilan keputusan

pada kegiatan”

dalam kelompok masyarakat peduli bencana


mengunakan

Sebuah


keputusan merupakan pilihan yang dibuat

kelompok: “setiap kegiatan yang dilakukan

dari

saya melaporkan kegiatan itu melalui foto-

asas

keputusan,

kegiatan saja.

setralisasi,

alternatif-alternatif

pengambilan

keputusan

yang

ada,

mengharuskan

foto kegiatan saja”

adanya usaha baik sebelum ataupun sesudah

Berdasarkan

melibatkan mereka

pernyataan

yang

dibuatnya pilihan yang nyata, keputusan

dikemukakan, menunjukkan bahwa ketika

yang baik akan memberikan hasilyang baik

kelompok

pula bagi kelompok sehingga perlu kehati-

laporan, seolah olah sudah selesai tanggung

hatian dalam pengambilan keputusan. Dalam

jawab dalam pengawasan. Sementara tugas

Pengambilan

pokok

kelompok

keputusan

mampu

mengenali

diharapkan masalah-

MPB

dan

fungsi

sudah

yang

menyerahkan

utama

yaitu

mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana di

masalah dan peluang-peluang yang terjadi.

masyarakat belum terpantau. Kondisi ini

7. Rentang Kendali

masih jauh dari pemahaman pengawasan itu

Fungsi

pengendalian

dilakukan

sendiri

dimana

fungsi

pengawasan

dengan kontrol dan evaluasi kerja.BPBD

berhubungan dengan perbandingan kejadian

kabupaten Kayong utara berperan sebagai

kejadian dengan rencana, dan melakukan

kontrol.

tindakan-tindakan koreksi

Metode

pengendalian

yang

yang perlu 12



terhadap

kejadian-kejadian

menyimpang

dari

yang

rencana.

Sistem

pengawasan dan dilakukan secara berkala

Beragamnya latar belakang pekerjaan berkaitan

dengan

tingkat

anggota

seperti bagaimana kondisi kelompok MPB

Belum

dan bagaimana menggali informasi terkait

menyebabkan

permasalahan yang dihadapi oleh intern

bencana juga menjadi terhambat

dalam pelaksanaan tugasnnya.

pendapatan

meratanya akses

Fungsi terlaksana

keberadaan

informasi

dasar secara

terkait

manajemen

belum

maksimal

aspek

manajemen mencakup fungsi perencanaan,

4.2 Analisis SWOT Berdasarkan analisis lingkungan dan lingkungan ekstenal yang berkaitan dengan objek penelitian maka dapat di identifikasi

pengorganisasian,

pengelolaan

dan

pengawasan Belum

mampunya

kelompok

yang berkaitan dengan faktor kekuatan,

memamfaatkan kearifan lokal deteksi dini

kelemahan, peluang dan ancamana bebagai

bencana dan belum mampu memamfaatkan

berikut :

seluruh elemen masyarrakat dalam upaya

1. Kekuatan

penanggulangan bencana.

Kelompok adalah masyarakat yang menyatakan

diri

menjadi

relawan

dan

3. Peluang Tuntutan

akan

pentingnya

upaya

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan

penanggulangan bencana dari masyarakat,

pikiran

bekal

serta dukungan yang positif dari masyarakat.

pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan

Adanaya bantuan dari dinas sosial, BPDB,

dan tanggap bencana.

pemeritah

mereka,

Pelibatan

berdasarkan

masyarakat

dalam

kesiapsiagaan bencana yang merupakan anggota masyarakat di wilayahnya, ini adalah

milik

masyarakat,

melalui

APBD.

Adanya dukungan dari pemerintah daerah 4. Ancaman Besarnya

volume

dan

frekuensi

dari

bencana Kondisi lingkungan yang memiliki

masyarakat dan bekerja untuk masyarakat

potensi bencana. Kondisi masyarakat yang

dan mereka akan menjalankan program yang

masih menunggu bantuan ketika terjadi

bermanfaat

bencana

bagi

berasal

kecamatan,

masyarakat

dilingkungannya 2. Kelemahan 13 M. SAHID, NIM. E01111073 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


kelompok masyarakat dari para tokoh

4.3 Rekomendasi Strategi Berdasarkan hasil analisis diatas

adat, tokoh masyarakat pada satuan

dapat disimpulkan beberapa permasalah

terkecil unit pemukiman penduduk (RT

yang

sehingga

dan RW), kelompok keagamaan (Gereja,

menghambat pelaksanaan tugas kelompok

Masjid dan Surau), pemuda dan pegawai

adalah sebagai berikut:

pemerintah (TNI, POLRI danPNS) untuk

1. Masalah kemampuan kelompok yang

secara bersama-sama dan tergabung

kurang mampu memamfaatkan setiap

dalam satu peguyubantangguh bencana

elemen

sehingga besar atau kecilnya volume

dihadapai

kelompok

masyarakat

dalam

upaya

menanggulangi bencana.

bencana

2. Kurangnya sumberdaya yang ada dengan

dapat

menumbuhkan

ditanggulangi pemahaman

serta

terhadap

besarnya volume bencana sehingga tidak

masyarakat, akan pentingnya kerjasama

mampu untuk ditanggulangi.

serta dukungan dari seluruh elemen

3. Sumberdaya, sumberdana, prasaran yang

untuk

bersama

sama

berupaya

bencana,

menjaga

terbatas, serta tidak dimamfaatkanya

menaggulagi

sistem peringatan dini kearifan lokal,

lingkungna serta mengawasi pihak pihak

dalam upaya penanggulangan bencana.

yang dapat merugikan lingkungan.

4. Maslalah ketumpang tindihan antara

2. Mengemgembangkan

tugas dan tanggung jawab anggota

anggota

kelompok,

kebencaan

sehingga

tugas

sebagai

relawan sering terabaikan.

dengan

kemampuan

pelatihan

secara

pelatihan

berkelanjutan,

sehingga memiliki keterampilan dalam

5. Sistem pengawasan, pembagian tugas dan sistem perencanaan yang masih

penanggulan bencana 3. Mengatasi rendahnya anggaran dengan

kurang dar BPBD KKU sehingga tugas

Mendesak

kelompok kurang dijalankan.

menyusun rencana pengurangan bencana

Bedasarkan hasil temuan diatas maka dirokemdasikan strategi sebagai berikut : 1. Mengembangkan kapasitas

kemampuan

kelompok

dalam

seluruh

desa

untuk

desa (RPBDes) dengan skim pembiayaan kegiatan dari anggaran desa, distribusi

dan

Dana CSR dari berbagai perusahaan

upaya

melalui BPBD dan BNPB; dan bantuan

penanggulangan bencana dalam melibatkan

pemerintah

arti

pemerintah daerah melalui APBD.

elemen-elemen 14



4. Memaksimalkan sistem perencanaan dan

4. Pembagian tugas yang cukup baik di

pengawasan dari BPBD KKU dengan

dalam kelompok namun dengan begitu

mengirimkan

besarnya

tenaga

pendamping

volume

bencana

kedalam kelompok untuk membantu

minimnya

pembenahan

penangganan kurang efektif dan efesien.

dan

pengawasan

serta

tenaga ini dapat sekaligus diperankan untuk

menghidupkan

keberadaan

pokmas tangguh bencana.

anggota

dengan sehingga

5. Tidak ada pembagian pembagian yang khusus dalam pengelolaan kelompok dikarenakan

minimnya

anggota

dan

beberapa anggotan yang tidak aktif. 6. Sebagai anggotan kelompok masyarakat peduli bencana sudah tentu memiliki

E. KESIMPULAN

tanggung jawab yang cukup besar, Bedasarkan hasil temuan penlitian

terlebih kelompok merupakan organisasi

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

yang bergerak dibidang kemanusian,

1. Kelompok masyarakat peduli bencana

sehingga banyak menyita waktu, biaya,

sudah memiliki tujuan yang jelas dalam

dan

pembentukanya

kompensasi

yaitu

sebagai

pendamping sekaligus sebagai pengerak di dalam masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan

bencana

dan

tanggap

darurat bencana.

tenaga,

terlebih

yang

diterima

sehingga

tugas sebagai relawan sering terabaikan. 7. Kelompok masyarakat peduli bencana, dalam pelaksanaan tugas tugas bergerak

berupaya menanggulangi bencana yang

memiliki visi yang sudah cukup jelas

terjadi

yang

Kec,Teluk Batang, KKU.

di

rumuskan

yaitu

terwujudnya penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan efesien 3. Minimnya

ada

atas kesatuan arah yang jelas yaitu

2. Kelompok masyarakat peduli bencana

telah

tidak

anggota

kelompok

masyarakat

di

8. Kelompok masyarakat peduli bencana, dalam pelaksanaan tugas tugas bergerak

serta

beberapa anggota kelompok yang kurang aktif menyebabkan fungsionalisasi tidak berjalan dengan baik

dilingkungan

atas komando yang jelas dari ketua kelompok 9. Pola

kebijakan

yang

dilakukan

berdasarkan asas desentralisasi, dimana kelompok diberikan kewenangan dari 15



BPBD

KKU,

untuk

mengambil

keputusan.

sehingga

kelompok

mampu

meninimalisir dampak bencana, serta

10. Pengawasan

terhadap

kelompok

dilakukan hanya melalui laporan, berupa

sebagai evaluasi kedepan agar lebih baik. 3. Fungsionalisasi

diterapkan

dengan

foto atas kegiatan, ini menunjukan

banyaknya fungsi yang harus dikerjakan

rentang

anggota dengan prosedur kerja yang

kendali

atau

pengawasan

terhadap kelompok yang masih kurang.

harus dipahami oleh anggota, sehingga perlunya

pelatihan

berkelanjutan kelompok

F. SARAN

pelatihan

terhadap

secara anggota

terutama

pelatihan

kebencanaan. Adapun saran yang ditujukan untuk

4. Pembagian tugas perlu dilaksanakan

kelompok masyarakat peduli bencana adalah

secara seksama baik itu dari kelompok

sebagai berikut :

maupun BPBD KKU mengingat dalam

1. Dengan

kejelasan

tujuan

kelompok

pembagian

diharapkan dapat memberikan dasar

penyesuaian

yang jelas dalam pencapaian tujuan

seseorang

kelompok, dalam arti kelompok mampu

ditangani.

memastikan tujuan dasar, serta dapat

tugas

harus

antara

adanya

kemampuan

dengan pekerjaan yang

5. Departementalisasi

sangat

diperlukan

mengetahui apa yang harus mereka

untuk mengelompokan kegiatan untuk

capai, dengan siapa kelompok harus

dilaksanakan secara seksama, sehingga

bekerja sama, dan apa yang harus

tercipta efesiensi dan efektifitas dalam

dilakukan

penanggulangan bencana, pertimbangan

agar

tercapainya

upaya

penanggulangan bencana secara tepat,

dalam

cepat efektif dan efesien

menentukan dasar yang sesuai atas

2. Dengan

adanyamisi

yang

jelas

diharapkan dapat mendorong kelompok melihat

jauh

perubahan,

kedepan,

meramalkan

tersebut

ialah

kemampuan anggotanya. 6. Tanggung

jawab

sebagai

anggota

kelompok seringkali terkesampingkan

efek

oleh kepentingan pribadi dalam hal

rencana

pemenuhan kebutuhan, dan kurangnya

kedepanya untuk menghadapi bencana,

pembiayaan dalam kegiatan sehingga

perubahan,

memperkirakan

pembagian

serta

menyusun



perlunya mendesak pemerintah daerah

G. REFERENSI

untuk menyusun program kebencanaan

Buku

dengan skim pembiayaan dari anggaran

Bungin, Burhan. 2007, “Metode Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Badan Pusat Statistika, Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, Tahun 2015.

desan dan APBD KKU. 7. Arahan yang jelas terhadap kelompok diharapkan kelompok masyarakat peduli bencana mampu mencapai sasaran. 8. Komando yang jelas terhadap kelompok diharapkan kelompok

mampu secara

mengerakan

seksama

sehingga

upaya penaggulangan bencana lebih efektif dan efesien 9. Merumuskan kebijakan kebijakan dalam penanggulangan bencana secara seksama dalam

arti

pengambilan

keputusan

melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari

masyrakat,

kelompok

maupun

pemerintah daerah sehingga keputusan yang

dihasilkan

tepat

sasaran

dan

mampu menangkap peluang peluang yang terjadi. 10. Perlunya

pengawasan

secara

berkelanjutan terhadap kelompok, yaitu dengan mengirim tenaga pendamping kepada kelompok, tenaga ini sekaligus sebagai

pengerak

guna

tugas

dan

David. R.F, 2009 “Manajemen Strategis: Konsep”, Dalam Agus Wijaya, dan Ha,di Hadi (Editor). Concepts Of Strategis Management. Terjemahan Alexander Sindoro hlm 182 – 191. Yogyakarta: PT Intan Sejati. Nurjanah, dkk. 2012. “Manajemen Bencana” Yogyakarta. Alfabeta Kodoatie, J.Robert dan Sugiyanto.2002. Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Komariah, Aan dan Satori, Djam’an. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Moleong, L. 2011. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya. Nogi, hessel S, Tangkilisan.2004 .Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik. Yogyakarta : YPAPI. Norman K. Denzin, dan Yvonmas Lincoln. 2004. “Handbook Of Qualitative Research”. dalam Dariyatno, Badrus Samsul, Abi, John Rinaldi dan Safuddin Zuhri Qudsy (Editor). Handbook Of Qualitative Research. Hal. 300-307.Yogyakarta: Pustaka Pranaya

tanggung jawab kelompok dapat berjalan dengan baik.

Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung. Taufik, M. Amir. 2012. Manajemen Strategik. Jakarta : Rajawali Press. 17



Umar Husein. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Republik indonesia. 2007. Undang – Undang no 24, Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana Alam. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal/skripsi

Republik indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Ahmad Pratama, Putra. 2011. Jurnal Penanggulangan Bencana. (Jurnal)Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Kepulauan Mentawai. BNPB.2014. Jurnal Index Resiko Bencana Indonesia.

Republik indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Zamroni, Imam. 2011. “ Jurnal Penanggulangan Bencana”. (Jurnal) Kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di jawa. Jufriyadi, Ahmad 2012. “Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Sebagai Upaya Pendidikan Mitigasi Bencana.

Dokumen Abidin, Erdi. 2014. Memaknai bencana dengan bijak. Harian Pontianak Post, 6 Agustus 2014 Abidin, Erdi. 2014. Mempersiapkan Pokmas Tangguh Bencana Di Kalbar. Harian Pontianak Post, 30 Desember 2014 Kemendiknas.2010. Gugus Tugas Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Sistem Pendidikan Nasional.. Strategi PengarusutamaanPengurangan Risiko Bencana Di Sekolah. Jakarta Maarif, Syamsul. 2012. PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang PedomanUmum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta. 18 M. SAHID, NIM. E01111073 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

STRATEGI PENGUATAN MASYARAKAT SIAGA BENCANA DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Recommend Documents