LEMBANAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHIJN 2OOO Nomor 21
Seri C Nomor I
PERATURAN DAERAII KOTA BAI\DA ACEH NOMOR 9 TAEUN 2OOO TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL DAN PANGKAIAN BISMILLAHIRRAEMAI{IRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAII SI]BHANAIIU WATA'ALA WALIKOTA
BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa PeraturanDa€rah Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentarg Tata Tertib Terminal dan Pargkalan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangankeadaandewasa ini sehingga perlu dicabut dan merctapkan kembali denganPeraturan Daerahyangbaru; b. bahwa wtuk maksud te$ebut perlu diatur dengan PeraturanDaerai; Mengingat
306
: L Utrdang-undangDar!|rat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembelh*an Daerah Otonom Kota-kota BgsarDalam Lingkungai DaerahPropinsi Sumatcra Utara (LembaranNegara Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraNomor 1092);
2- Undang-undang Nomor l4 Tahun 1992tentangInlu Lintas dan Angkutan Jalan (I-embaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembann NegaraNomor3480); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDa€rah (Lembaran Negara Tahul 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor3839); 4. PemturanPemerintahNomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaeEh Tingkat II Banda Aceh (I-embaranNegara TahLUr 1983 Nomor 5, Tambahan Lembamn Negara Nomor3247); 5. PemturanPemerintahNomor 22 Tahun I990 tertang PenyerahanSebagianUrusan PemerintahanDalarn Bidaig Lalu Lintas Angkutan Jalan KepadaDaerah Tingkat I dar Tingkat II (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 26, TambahanLembaran Negar-a Nomor3410); 6. PeraturanPemerintahNomor 45 Tahun 1992tentang PenyelenggaraanOtonomi DaeEl deflgan Titik BeratpadaDaerahTingkat II; 7. PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 1993tentang Argkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 8. PeraturarPemerintahNomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranadan Lalu Lintas Jalan (LembaranNegam Tahun 1993 Nomoi 63, Tambahan Lembaral NegaraNomor 3529); 9. KeputusanPresidenRepubliklndonesiaNomor 44 Tahun 1999tentangTeknik Penyusunan PeraturaD Perundang-undangan darl Benfuk Rancangan Undang-undang,RancanganPeratural Pemerintah
307
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran NegaraTahun I 999 Nomor 70); 10. KeputusanMenteri Perhubmgandan Menteri Dalanr Neged No.Km.zoo/HK004/PHB-85No.41 Tahun l9E5 tentang PelaksanaanPeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan PenataanKembali FungsiTerminal; J11. Keputusan Bersama Menteri PerhubungandaD Menteri Dalam Neged No.Km.109 dan No95 Tahun 1990 tentang Pelaks?rnaaoPeraturan No. 22 Tahun1990; Pemerintah Nomor 3l Tahun 12. KeputusanMenteri Perhubungan Jalan; 1995tentangTerminalTmnsportasi 13. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 72 Tahun 1999 tentang PengelolaanTerminal angkutan Penumpang; 14. KeputusanMent€ri PerhubunganNomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraanangktlian Umum: Orangdi JalandenganKendaraan 15. KeputusanGubemurKepalaDaerahIstimewaAceh Nomor l0 Tahun 1996 tentang Petunjuk Terminal Angkutan Jalan padaDaerah Pengelolaa.n Tingkat II dalamPropinsi DaemhIstimewaAceh; 16. Peraturan Daemh Kotamadya Daeral Tingkat ll Banda Aceh Nomor l0 Tahun 1985 tentang Perurjukan Penyidik PegawaiNegeri Sipil alas PelanggaranPeraturanDaerah; 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll BandaAcehNomor 2 Tahun1989tentangPedoman Penunjuka4 Pengangkatandan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tiogkat II Banda Aceh (IrmbaranDaerahTahun1989Nomor2); 18 Peratumn Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun 1995 tentans
308
PembentukanSusunanOrgaDisasidan Tata Kerja DinasLalu Lintasdao AngkutanJalanKotamadya DaerahTingkatII BandaAceh; 19. P€mturanDaerab KotamadyaDaerah Tingkat ll BandaAcehNomor5 Tahun1999tentangRehibusi Terminal; 20. Peraturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat lI BandaAcehNomor6 Tahun1999tentangRetribusi Izin Trayek; DengaDPersetuiurn DDWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AANDA AC[,H, MEMUTUSKAN : Menerapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEft TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL DAN PANGKALAN.
BAB I KETENTUANUMUM Itassl I Dalam PeraturanDaerahini yangdimaksuddengan: a WalikotaadalahWalikotaBandaAceh; b. KepalaDinasadalahKepalaDinasLalu Lintas dan AngkutanJalanKota BandaAceh; JalanadalahDinas c. DinasLalu LintasdanAngL:utan lalu LintasdanAngkutanJalanKota BandaAceh; d. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas l-alu Lintas dan Angkutan JalanKotaBandaAcch;
e. Terminal Angtutan PenumpangadalahpEsamna transPortasijalan untuk keperluanmennninkan dan menail,kan Penumpangdan mengalur kedatangan serta keberangkatankendaraanpenumpang umum yang merupakansaiahsatuwljud simpul jaringan Eansportasi; f. Terminal Angkutan Barang adalah prasa::ana transportasijalan untuk kePerluanmembonglar dan memuat barang dan mengalur kedatanganscna kebeftngkatankendaraanbarangyang merupakan salahsatuwujud simPulj aringantransportasl; g. Pangkalanadalah tempat pemberhentian/berpaiglal mobit bis umum, mobil barang. mobil penumpang, taxi dan becakbermesindan becak da)'ung,bemo. ojek dan sejenisnya yang ditetapkan sebagai parlgKa€n; berm('lor adalahsetiapkenderaan Mobil Penumpang aliseban] yaig semata-mata dilengkapi dengan 8 (delapan)tempatduduktidaktermasuk banyaknya baik denganmaupun tempatduduk pengemudinya, barang; pengangkutan perlengkapan tarpa bemorol kendaraan setiap Mobil Bis Umum adalah (delapan) tempat duduk yangdilengkapilebih dari 8 tidak temasuk tempat duduk pengemudi,baik pengangkuun denganmaupuntanPaperlengkapan bagasi: I Mobil Barang adalah setiap kendaraanberm.ltor selainsepedamotor, mobil penumpang,mobil bus lhusus; umumdankendalaan kegiatanyang meliFuti adalah seluruh k. Pengelolaan pelaksamalpenertiban pengaturan, Pengutipan, per€ncana3n dan peDgorganisasia.n, .pengawasan lermlnal; Pengoperaslan
il0
l. KenderaanUmum adalahsetiapkendaraanbermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengandipungutbayaran; m. Unit Pelaksana TeknisDinas(JPTD). BAB II TATA CARA PENGGUNAAN TERMINAL DAN PANGKALAN Pasal 2 Tempat-tempat yang dinyatakan sebagai terminal bararlg,terminal penumpangdan Pangkalat ditetapkan tersendiridenganKeputusa[Walikota. Pasal 3 Dilarangbagi semuamobil penumpangumum, mobil bis umum dan mobil barang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang selain pada terminal dan pangkalanatau tempat-tempatyang telah ditetapkandleh Walikota, kecualibagi taxi dan becakPasal 4 Setiapmobil penumpang umum,mobil bis umum dan mobil barang yang masuk/beroperasidan beraigkat meninggalkanKota BandaAceh, diwajibkan memasuki terminaldan pangkalanyarg ditetapkanuntlk itu . Pasal 5 Dilarangbagi setiapmobil penumpangumum, mobil bis umum dan mobil barangmeninggalkanterminal dan pangkalansebelumdilakukan pemeriksaanpersyaratao 311
tekr'isoleh petugasDinas administrasidan persyaratan Lalu Lintas dan AngkutanJalat. Pasal 6 Setiapmobil penumpangumum,mobil bis umum dan mobil barangyang memasukiteminal dan palgkalan wajib mentaatitata tertib penggunaanterminal dan pangkalan Pasal 7 (1) Dalam hal keadaantertentuuntuk pelayanankepada masyarakat,Kepala Dinas dapat mcmberikan disp€nsasiuntuk bongkar muat barang atau ftrrun diluarterminaldanPangkalan naik penumpang yangdimaksuddalamayat(1) pasali (2) Dispensasi diberikm secara tefulis dengan masa bellaku maksimalI (satu)bulan (3) KetentuandalamPasalini juga berlakubagi mobil pengangkutanbarangkhusus,angkutanpasir, tanah. s€men,batu bata, batu gunung,ka''u untuk sesuatu pembangunandaD angkutan ikan, sa)'ur, argkulan bahanbakarminyak, gas,mobil barangbox dan sejenisnya Pasal 8 bongkarmuat bamngatau naik PemberianDispensasi dimaksuddalamPasal7 turun penumpangsebagaimana : harusdidasarkanataspertimbangan-pertimbangan jalan yang laik untuk dilalui akan digunakan a. Kondisi bagimobil barangataubis umumdanpertimbanganpertimbangan teknislainnya. b. Waktu dan tempatyang digunakansebagaitempat bongkarmuat barangdanturunnaik penumpang
312
Pasal 9 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksud padaPasal7 dan 8 P€raturanDaerahini adalahmobil barangyangjumlahberatyaogdiizinkan(JBI) 3000Kg kebawahPasal l0 Bagi mobiL barang atau mobil bis umum yang mendapatdispensasibongkarmuat di luar teminal dan pangkalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, apabila berhenti pada jalan-jalan yang ditetapkan sebagailokasi parkir, diwajibkan membayar retibusi parkir sesuaidenganketetrtuanyang berlaku. Pasal 1l Walikota dapatmenetapkanjam atau waktu melakukan bongkar muat barangdiluar Terminal dan Pangkalan dalamwilayah Kota BandaAceh Pasal 12 (l) Setiapmobil penumpargumum, mobil bis umum dan mobil barang setelah menaikkan dan atau barang segera menunrnkaa orang meninggalkanterminal dan pangkalan. (2) Dalarn keadaantertentu atau pertimbangantehnis, mobil penumpang urnum, mobil bis umum dan mobil barangdiperkenankan bermalamditerminal danpangkalan. Pasal 13 umum,mobrlDilarangbagisemuamobil penumpang
313
bis urnurn dan mobil barang berpangkalanatax berhenti, selain pada tempat-tempat yang ditetapkal unul
31 4
!
Pasal 17 Penyewaan atas pernakaian toko,4oket dan fasilitas laiffrya di terminal diatur oleh Kepala Dinas atau petugasyangdituDjuk dari UPTD. Pasal 18 (1) Kepada petugas perusahaan angkutan yang bertugas di terminal dan Pangkalan diwajibkan memakai tanala pengenal dari perusahaanyang bersangkutan. (2) Tandapengenalsebagaimanadimaksuddalam ayat (1), dapatberupapakaiaDseragam,Iabelnana yang ditentukanoleh masing-masingpemsahaan. Pasal 19 Kepala Terminal mengalur pengelolaan dan bertanggungjawab terhadappenggunaanteminal dan pangkalan. BAB IV KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBtrRSIHAN TERMINAL Pasal 20 Kepala Dinas menetapkansyarat-syaratdan pemberiao izin atas kegiatan usaha didalam terminal dan pangkalan dengan memperhalikan hal-hal lang menyangkulketertiban.keamanan.kebersihat dan pengaw:rsan.
315
Pasrl 21 Dilarang bagi setiap omng untuk melakukan penambahantemPat kegiatan usaha jas4 usaha perdagalgandan bangunanyarlg berada di dalam kecualiatasizin Walikota terminaldanpangkalan Pasal 22 kegiatanmengkoordinir Kepalaterminalberkewajiban yang di dalam terninal bertugas instansi lain kegiatan danpangkalan. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (l) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuanyang diaturdalamPemturanDaerahini diancarndcngan pidana kurunganselamalamanya3 (tiga) bulan Rp. 3000000.atau denda sebaDyak-banyaknya (tigajuta rupiah). (2) TindakpidanayangdimaksudPadaayat(1) adalah pelanggaran.
.
BAB !'I PENYIDIKAN Pasal 24
(1) PejabatPegawaiNegeriSipil tertentudi lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidtkan
316
identitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksudpadahuruf e: h. memotet seseorangyang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaranterhadap ketentuan pengelolaan teminal danpangkalan, i. memanggiloranguntuk didengarketerangannya atausaksi; dandiperiksasebagai tersangka j- menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk pidana kelancaran penyidikan tindak pelanggaranterhadap ketentuan pengelolaan termjnal dan pangkalanmenuruthukum ),ang dapatdipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan kefentuan yang Nomor 8 Tahun I 98I diatur dalamUndang-undang tentangHukum AcaraPidana. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peiaturan Daerah ini, maka PeEturan Daemh KotamadyaDaerahTingkat II Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tata Tertib Terminal dan Pangkalandengansegalaperubahannya dinyatakantidak berlakulagi. Pasal 26 Daerah Hal-hallainyangbelumdiaturdalamPeraturan akar ini sepaljangmengenaiPeraturanPelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengarKepulusanWalikota' Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya' m:r]erinfhk:t: pe-ngundangan Peraturan Daerah 1nL oengan tlalan Lembaran Daerah Kota Banda i""il"p""i"y" Aceh. DitctaplGndi Banda Aceh
ranggar pada ih#+#+
WALIKOTA BANDAACEH, CaP/Dto ZULKARNAIN Diutrdanskrndi BandaAceh narlatanisal 24 Aeustus 2000M 24JumadilAwal1421H SekrctarisDaerahKotl Dand^ Acch, CaP/Dto Drs.IDRUS HAYAT PEMBINA TIC I NIP.0100?7380 ACEH TAHUN 2OOO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA NOMOR 21, SERI C NOMOR 1. 319
PENJELASAN ATAS PERATI'RAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2{)OO TENTANG PENGtrLOLAAN TERMINAL
DAN PANGKALAN
UMUM Terminal merupakansalah satu saranatansPortasi dalaln peningkatan perkembangansosial dan perekonomian memacu mngka masyarakatdan sekaligus meruPakansuatu pelayanan terhadap masyarakatluas yang padahakekatnyaberhljuanunhrk terciptanyasuatu jasa terminal bagi Pengguna kondisi yang aman dan teraturkhususlrya k€selu han secara danumumnyakepadamasyarakat Dalam pada itu Peratuan Daerah KotamadyaDae(ah Tingkat Banda Aceh Nomor 2 Talun 1990 dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak dapat lagr menampung aspirasi daD sosial,ekonomidandampaknya dinamikaperkembangan mengantisipasi terhadapkondisi lalu lintas pada masasekarangdan masayang akan kembali. datang,makadirasaperluuntukdirubahuntukpenyesuaian yang tertib dan teratlu Bahwa untuk terciptanyakondisi perundang-undangan kepada dibidang lalu lintas dengai berpedoman yang berlaku diupayakanfungsi terminal benar-benardaPatdilaksanakan secaraoptimal PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasalini membuatpengertianistilah yang diperguakan dalam Daerahini. Denganadalyapenge ian istilahdimaksud Peraturan salahtafsir,salahpengertiandan yaituuntuk menccgah'timbulnya 320
tutut
Halte untuk menetapkan i"r-uru* dalampasalini kewenangan lalnllya' dantempattempatpemberhentian
Pasal 3 CukuPjelas Pasal 4 CukuPJelas tutu'
yangdirnaksuddalampasalini melipuli i"rru"ru,un administrasi persyamlan olo*. buku Ril dan lain-lainsedangkan jumlah kondisipengemudi' ""tijt* ia."i.'-iio"ii i*a"i kendaraan' penu PaDgdanalain-lain'
Pasal o CukuPjelas Pasal 7 AYar (l) Cukuplelas (2) AYat Cukuplelas (3) CukuPJeLas Pasal I CukuPjelas-
Pasal 9 Cukupjelas. t
Pasal 10 CukuPjelas. Pasd ll CukuPjelas. Pasal 12 AYat (l) CukuPjelas' AYat (2) CukiDjelas Pasal 13 CukuPjelas. Pasal l4 CukuPjelas. Pasal l5 AYat (l) CukuPjelas AYat (2) CukuPjelas Pasal 16 AYat (l) Cukupjelas Ayat Q) CukuPjelas' Pasal 17 CukuPjelas.
322
Pasal 18 Ayat (l) Cukupjelas Ayat (2) CukuPjelas. Pasal 19 Cukupjelas. Pasal 20 CukupJelas Pasal 2l Yang dimaksuddalalll pasal ini apabila petizinanvang diperlukan seslrai nentangkutdensaninstansilain, makahal ini akandilaksanakan yangberlakuunluk itu dengarketentuan Pasal 22 Cukupjelas. Pasal 23 Ayat (l) CukuPJelas Ayat (2) CukuPlelasPasrl 24 Ayal (l) s/d (l) CukuPjelas. Pasal 25 cukupjelas Pasal 26 Cuk pjelas Pasal 27 Cukupjelas.
321
