Latar Belakang, VISI, MISI dan PRINSIP
I
ndonesia punya potensi wisata alam alam dan budaya yang melimpah. Namun, kualitas dan pelayanan jasa di sektor pariwisata harus dijaga betul. Untuk itu, Kemenparekraf pada tanggal 10 September 2014 telah meresmikan Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang diharapkan mendorong dipenuhinya standar usaha dan peningkatkan kualitas layanan pelaku usaha di sektor pariwisata. Sebagai salah satu upaya dari Kemenparekraf untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional pada era MEA maka diwajibkan kepada pelaku usaha memiliki Sertifikat Usaha yang proses penerapannya melibatkan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISTA ENHAII MANDIRI 186, merupakan salah satu LSU telah diresmikan dan mendapat mandat untuk memenuhi fungsinya dalam menerbitkan Sertifikat Usaha.
VISI Menjadi satu-satunya Lembaga Sertifikasi Usaha yang Objektif, Kredibel dan Transparan.
MISI Mengutamakan akuntabilitas Mengutamakan Standar Mutu Tinggi Menyediakan Layanan prima terhadap semua pelanggannya. Menyediakan Auditor yang kompeten
PRINSIP Ketidakberpihakan Kompetensi Tanggung jawab Keterbukaan Kerahasiaan Cepat tanggap terhadap keluhan
Page 1
DASAR HUKUM SERTIFIKASI DI BIDANG PARIWISTA MANDAT UNDANG-UNDANG UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN BAB XII Pasal 53,54, 55
PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA (PP NO 52 THN 2012)
TUJUAN dan FUNGSI SERTIFIKASI TUJUAN SERTIFIKASI USAHA
MANDAT UNDANG-UNDANG UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN BAB XII Pasal 53,54, 55
1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN
2. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA PARIWISATA
FUNGSI SERTIFIKASI USAHA
Page 2
PENGEMBANGAN SERTIFIKASI USAHA USAHA PARIWISATA
Hotel
Bar
Restoran Travel Agent Cafe Penginapan Rumah Makan
Coffee Shop
• Menteri menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata. • Sertifikasi Usaha dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara objektif, kredibel dan transparan, sesuai dengan Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata. •
Setiap pengusaha pariwisata Wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata. Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata / Hotel yang disertifikasi
PENGAWASAN SERTIFIKASI Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Komisi Otorisasi Sertifikasi Pariwisata
Page 3
TANGGUNG JAWAB
USAHA PARIWISATA
LSU ENHAII MANDIRI 186
Usaha pariwisata memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sertifikat
LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki tanggung jawab untuk mengaudit bukti objektif yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan Sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha pariwisata
WEWENANG LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang 1. menetapkan biaya pelaksanaan audit 2. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata 3. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata LSU Enhaii Mandiri 186 memiliki wewenang melaksanakan Sertifikasi usaha pariwisata yang berkedudukan di wilayah NKRI
Page 4
LINGKUP SERTIFIKASI
Persyaratan Umum Audit dan Sertifikasi Awal Kegiatan Survailan Audit Khusus Sertifikasi Ulang
Pembukuan, Pencabutan, atau Pengurangan ruang lingkup sertifikasi
Banding Keluhan
Rekaman Pemohon dan Pelanggan
PENGGUNAAN SERTIFIKAT
Yang telah memperoleh sertifikat, harus memasang Sertifikat LSU di tempat yang mudah dilihat oleh umum Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan Wajib memperbaharui Sertifikat LSU yang masa berlakunya telah berakhir
Page 5
TATA CARA SERTIFIKASI PERSYARATAN DASAR Tanda Dasar Usaha Pariwisata Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Keterangan Laik Sehat (Departemen Kesehatan) Keterangan Kualitas Air (Departemen Kesehatan)
PELANGGAN MENGAJUKAN APLIKASI UNTUK AWAL SERTIFIKASI Pelanggan mengisi Form Penilaian Mandiri Pertukaran informasi antara Pelanggan dan LSU Melihat Aplikasi untuk Sertifikasi Permintaan Informasi Tambahan Pengembangan Program Audit
SERTIFIKASI AWAL Memilih dan Menunjuk Tim Audit Tahap 1 Rencana Audit Tahap 1 Melaksanakan Audit Tahap 1 Informasi Tambahan, jika diperlukan Menunjuk/Konfirmasi Audit Tahap 2 Rencana Audit Tahap 2 Melaksanakan Audit Tahap 2 Menyelesaikan Tahap Audit yang menjadi perhatian Kesimpulan Audit Keputusan Audit Sertifikasi Awal Pemberian Sertifikasi Awal dan Penerbitan Dokumen Sertifikasi
Page 6
LINGKUP AUDIT Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar usaha pariwisata meliputi:
PRODUK
PENGELOLAAN PELAYANAN
Unsur Penilaian : Persyaratan Dasar Kriteria Mutlak (25 unsur) Kriteria Tidak Mutlak (208 unsur) Bila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi seluruhnya, seluruhnya, Sertifikasi tidak akan dilanjutkan
Page 7
KELUHAN Menyediakan penjelasan proses penanganan keluhan yang dapat diakses oleh publik Mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan tersebut dengan kegiatan Sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSU Memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan terhadap keluhan Memiliki proses yang mensyaratkan kerahasiaan, yang Berkaitan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan
SANKSI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 30 Teguran Tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali Pembatasan kegiatan usaha dengan pencabutan Surat TDUP (Tanda Dasar Usaha Pariwisata) Pembekuan sementara kegiatan usaha
INFORMASI dan APLIKASI Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata PT. Enhaii Mandiri 186 Jl. Dr. Setiabudhi No. 186 Bandung 40141 Phone : 022 2010684 022 2031482 Fax : 022 2011934 Website : lsu186.com Email :
[email protected]
Page 8
PERIZINAN
Page 9
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA – PT. ENHAII MANDIRI
SERTIFIKAT USAHA
Hotel Bintang Hotel Non-Bintang Penginapan
Page 10
Restoran / Coffee Shop Café / Bar Rumah Makan
Travel Agent
