8l'
',F'-
LEM I}AITAN T}AERA[{ KABUPATIIN
SLI
IIANG
T"AH UN 2OO8
I'}l:ltr\'l l, ll{A N I }AI:lt.tl{ KAlttlP.'tl'tiN SLJttAi'J(l NOI\{()R : l0 fAIItls l00lt IIiN'I"ANC
ORGANISASI IDAN'I'ATA KERJA KIt-t-JRAtr{r\N KABUPAI"EN SUBANG DENGAH RI\HHAT TUHA]II YA'iG HAHA ESA BUPATN $UBAHG,
Menimbang
:
a.
bahwa ,Jalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam Flerumusan dan koordirrasi kebijakan,
perenc.rnaan, pekksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, urusan pwnerintah dmrah serta untuk menjalarrkan fungsi pelayanan dan pemtrcrdayaan masya,rakat, diperlukan upaya penataan kelemb;agaan organrsasi yang disesuaikan dengan potenu kernantpuan keuangan clan karal
b. bahwa dalam rangka pelak*anaan ketentuan Pasal 32 Peraturarr Pemerintah Nwror 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah maka, perlu dilakukan penyempurnaan organis*n dan tata xerja Kecamatan Kabupabn Subang ;
c. bahwa urrtuk makrud setlqm-s.*ana terse$ut pada hun.rf atas, perlu drtetapkan deng'lr: i"eraturan Daei'ah. Mengingat
oa"
di
1. Undang Undang Nomorrl Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Punrakarta dan Kabupaten Subang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Taltun 1968 Nr:mor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
2851) ; 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokokpokok K,epegawaian ( Lembaran Negara Relpublik lndorresia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3893) ; 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, terntang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun :2003 Nomor 4.7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 4286) ; Tahun 2004, tentang 4. Undang Undang Nomor Lembaran l{egara flepublik Perbendaharaan Negara 200.4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Tahun lndonesia Negara llepublik lndonesia Nomor 4355) ;
(
1
r-
5. Undarq Undang Nomor
10
Tahun 2004,
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(
tentang Lemharan
Negara Republik lndonesia Taliun 2064 Nomor
6.
53,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 438e); Undarg Undang Nornrx 32 Tahun 2004, tentang tentang
Pemerintshan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nffircr 112, Tambahan Lemharan
Negara Repubtrk lndonosia i{omor 4437):
7. Peraturan
Pernerintah t*onror 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Kcuangan Dawth ( Lembaran Negara Reprublik lndonesia Tahun 2005 lknor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorm*ir t{*rnor 4578) ;
8. Peratumn Pemorintah tfurqor 73 Tahun 2005, tentang
Keluralpn ( Lambaran t{ag:ra Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159, TambEhari Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4588)
;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ZAOI, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Nogara
Republik lndonesia Nomor 47371
lO.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AOT, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 8g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741)., 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2OOg, tentang Kecamatan (Lenibaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4826)
;
l2.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2oo8, tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
[rr*ngnn Penotrf
ua
n Be raa me
DEWAX PERTYAIOLA}I R.AXYAT DAERAH ]GBUPATEN SUBANG
drn BUPATI SUBANG
]SETIUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATUTRAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG ORGANI$ASI DAN TATA KERJA KELUR,AHAN KABUPATEN SUBANG
BAB
I
KETENTUAN I,'MUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan Daerah"adalah Kabupaten Subang ;
1. 2.
Pemerintahan Daerah adalah penyetenggaraan Lrrusan pemerintahan oleh pemerintah daerah oan bpno menurut asas otonomi 9.n tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimai'sud dalam undang undang Dasar Negara Repubrik rndonesia Tahun i
tB4S; 3 Pemerintah . Oaarah adalah 4 5 t3.
7.
:
penyelenggaraan
Pemerintrhan Daersh otonomi oleh pemerintah -Daerah DPRD rnenurut asas De$ntralis;asi ;
Kepala Daerah adalah Bupati Subang ; Dewan PenrakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakitan Rariyat Daerah Kabupaten Subang ;
otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyar;rkat
setempat sesuai dengan peraturan perundang_undangan
Desentralisasi
adalah penyerahan
;
wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
runtuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
8. 9.
sistem Negara Kesatuan Republik tndonesia
adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepala Gubernur sebaga-i wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu ; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupatenftota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada
10
11 12
;
Dekonsentrasi
desa
urrtuk melaksanekan tugas tprlentu ; Perangkrr Oearah addah bmbaga yang membantu kepala daerah d*e,trn penyelenggaraan pemerintahan daerah ; Kelurahaet aclalah wlhyah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah K*hrpaten dibewah Kecamatan ; Kelompok Jabatan Furqsional adalah Kelompok pegawai Negeri Srpil yang diben tugas, wewenang dan hak secara penuh obh Peiabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yarq sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tuga* pokok
?
BAB
II
PEMBENTUKAN (Y{GANISASI KELURAHAN []tasal ?
Dengan Peraturan Daerah rni dibentuk Organisasi Kelurahan, yaitu :
'1. Kelurahan Karanganyar
2 3 4 5 6.
7
Kelurahan Soklat Kelurahan Oarqdeur
KelurahanPasirtareumbi
Kelurahan Sukarnelang Kelurahan Cigadung Kelurahan parung
B. Kelurahan
Wanareja
BAB III KELURAHAN Baglan Pertama KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
taragraf
,
1
pasal 3
Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang trertanggungjawab .kepada Bup-afi merarui camat dan dipimpii
oleh Kepala Kelurahan.
'
Pragraf
i
pasal 4
Kelurahan mernpunyai tugas pokok nremimpin penyerenggaraan dan pembinaan kehidul>an lremasyarakatan di wilayah kerjanya.
pemerintahan, pembangunan
Paragraf 3 Pasal
S
Dalam.menyelenggarakan. tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini,keturahai mempunyai iungsi':
a. Pelaksanaan pengkoordinasian terhadap jalannya . pemerintahan Kelurahan, petaksanaan pembangunan din pembinaan kemasyarakatan
Lr. Pelaksanaan tugas
;
di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanlgung
jawabnya
;
t
c. Melakukan usaha peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat
swadaya
;
d.
Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
().
Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Kelurahan.
Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN Pasal 6 (1) Susunan ( RrBsnmasi Kelurahan terdiri dari
a b
:
Lurah
SekretariatXelurahan
c. Seksi Pembangunan
d e f (2)
Seksi X,esejahteraan $osial Seksi Xeientraman dpr Keterliban Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organrsasi Kelurahan tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal
7
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan sei'ta hal-hal lain yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelakeanaannya, akan ditetapkan kemudian dengan Perafuran Bupati trerdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. i
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Dengan berlakunya Peraiuran Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal g Pera?uran Daarah ini mulai bcrhku peda tanggal diundangkan.
Agar setrap oreng dapat rnor{Etahuinya,
mernerintahkan
penguMangafi Puraturan Oaorah ini dengan penernpatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
di Subang
: 1] Juni
2008
di Subang
: i:, Jurr:, .-'r..08 DAERAH SUBANG
a
HERYAHTO
[: [.
ItH
ft,
I B
[i yr
[: iir
i
:,
LEHBARAH DAERAH KABUPATEN
NOrcR; :
sERt D
SUBANG TAHUN
2OO8
.\ BAGAITI $TRUI{TU,R ORGAIIIISA3I KEL URAHAN KABUPATEN SUBAiIG
LAHPIiA}I
:
PERATURA'{ DAERAH KABUPATEN SUBANG
ilOmOR : l,-.,'i'Allu,, ..l00g : 1. Jijiir 2008 Il,llrcAL TETTTANG : ONAMISNSI-
KELUMHAN
KABUPATEN SUBANG
t
J.
t
l $
F tri
ffii tr & H H
B m
E
t F
b s
tI I
I
Diundangkan di Srrh;rng Padn'l'anggnl l.i .ltrnr :(xlll
SEKRF:TARIS
l)Al:RAll x^Bt'PATi:lY st llAN(;. "l'td
Ph. Dr:i. lI.-KOMllt IIA$TAMAII{. Pembina tJtnmr Muda (lV/c) NtP. t960t0ll 198603 I 00E
M.ii,
t,E}ilirtllAN IIA]:RAII KABI,PATI:N S|,'BAN(;',rA]lt"N NOMOlt: '10 Seri I)'frhun 2(ffi
200t1
OTENTIFIKASI: KEPALA BACIAN }TUKUIVI DAN PERUNDANG - UNDANGAN BUPATEN SUBANG
7 198703
I
003
Diundangkan di Subang PadaTanggal 13 Juni 2008
SEKRETARIS DAITRAH KABT}PATE,N SUBA}[G'
Ttd Prr prs. H. KOllrIR, BASTAIGLI{. M.Si. Pembina Utama Muda (IV'/c)
rtIP.
19601011 198603
I
i
008
LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SI]BAIIG TAHT]N NOMOR: 10 Seri D Tahun 2fiI8
2OO8
OTENTIFIKASI: KEPALA BAGIAN HUI(UM DAI\ PERUITDAI\iG - IJI\DAIIGA}I
ft"
l-t l' t
i x"
I
LD. Perda Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kab. Subang Th 2008
r-: -.
