lebih di kenal dengan perbankan syariah d indonesia merupakan bukan hal berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih di kenal dengan perbankan syariah d indonesia merupakan bukan hal yang asing. Adnya perbankan syariah merupakan bentuk penolakan dari adanya sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peran lembaga keuangan dalam suatu Negara sangat penting. Tidak ada satu Negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Hal ini menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak deposit dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis lembaga

keuangan

sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar

mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil demikian pula dengan 1

2

Negara Indonesia. Sistem keuangan Negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan system lembaga keuangan bukan bank Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk

mendirikan

oprasionalisasi

bank-

BMI

bank

kurang

yang

berprinsip

menjangkau

usaha

syariah.

Akan

masyarakat

kecil

tetapi, dan

menengah, maka dari itu muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan Mikro, seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi masalah

masalah perekonomian lewat pemenuhan kebutuhan masyarakat

ekonomi lemah. (Heri Sudarsono, 2008: 104) Sejak awal didirikan, BMT biasanya memang berorientasi kepada keinginan melakukan pembiayaan bagi sektor riil. Salah satu dasar pemikiran utama BMT adalah keinginan untuk membantu permodalan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di wilayah oprasional yang direncanakanya. Sejak dini pula,BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sanagat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak. Lembaga komersial,

harus

Keuangan dapat

Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga

berperan

sebagai lembaga

sosial yang

dapat

meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip AL-Qardh, yakni kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman

3

tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan bahan pokok pinjaman kepada LKS pada waktu yang telah disepakati

oleh LKS dan

nasabah secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pinjaman jenis ini amat biasa dilakukan pada kalangan masyarakat kurang mampu dan menengah, khususnya di Negara yang sedang berkembang, seperti terjadi di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi yang salah satu diantaranya adalah krisis moneter, dimana terjadi kenaikan harga pada semua harga barang. Sebagian besar orang mengambil pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan tidak terduga. Menurut Muhammad (2009: 141) menyatakan bahwa: Qardh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (ta’rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama” Pengertian Qardh adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus tanpa cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam fatwa

Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/2001 tentang

ketentuan umum Al-Qardh, menyebutkan pada point 5 bahwasanya nasabah Al-Qardh dapat memberikan

tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada

LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwasanya Al Qardh merupakan pinjaman sosial yang diberikan atas dasar tolong menolong antara sesama muslim yang sedang membutuhkan

4

dana, dimana pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamanya saja tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali biaya administrasi. Namun nasabah boleh

saja

memberikan

memberikan pinjaman

tambahan

(sumbangan)

kepada

lembaga

yang

Al Qardh akan tetapi ketentuan tersebut tidak

dituangkan di dalam aqad (perjanjian). Sementara aplikasi di BMT Al-Amin Sumedang pinjaman Al Qardh selain

dibebankan

biaya

administrasi,terdapat

biaya-biaya

lain

yang

mewajibkan nasabah untuk membayarnya,seperti biaya cadangan penghapusan piutang,donasi

dan

infaq

ditentukan

menurut

kebijakan

BMT

Al-

Amin,sedangkan biaya pelayanan ditentukan oleh nasabahnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman,biaya pelayanan tersebut digunakan oleh BMT Al Amin sebagai pendapatan BMT. Ketentuan biaya biaya tersebut dituangkan didalam

akad Al Qardh sebagai ketentuan kepada nasabah agar wajib

membayar biaya tersebut( hasil wawancara dengan pihak BMT) Berikut ini adalah ketentuan biaya administrasi semua pembiayaan yang ditentukan oleh BMT al Amin sumedang Tabel 1.1 Biaya Administrasi Pembiayaan BMT AL-Amin Sumedang No

Interval

ADM

CPP

DONASI

Infaq

Jumlah

1

50,000-250,000

3,000

800

400

300

4,500

2

260,000-500,000

7,500

2,200

1,000

700

11,400

3

510,000-1,000,000

8,200

4,500

2,200

1,300

16,200

5

4

1,100,000-2,000,000

23,400

9.200

4,600

2,300

39,500

5

2,100,000-3,000,000

43,500

15,000

7,500

3,500

69,500

6

3,100,000-4,000,000

62,700

21,000

10,000

6,000

99,700

7

4,100,000-5,000,000

82,200

27,300

13,500

7,000

130,000

8

5,100,000-6,000,000

95,700

33,300

16,000

9,000

154,000

9

6,100,000-8,000,000

140,700

45,300

22,600

11,400

220,000

10

8,100,000-10,000,000

179,200

57,300

28,000

15,000

279,500

11

10,100,000-15,000,000

218,700

69,300

35,000

17,000

340,000

12

15,100,000-20,000,000

316,200

99,000

49,000

25,000

489,200

Pada tabel 1.1,itu merupakan pembiayaan-pembiayaan yang harus di berikan oleh para nasabah,dan sekaligus salah satu income bagi BMT AL-Amin Sumedang dengan patokan harga yang telah ditentukan oleh pihak BMT. (Sumber: Data BMT Al- Amin) Tabel 1.2 N0

Pembiayaan

Nasabah

TotalRp

Nasaba

Total Rp

h 1

M udharabah

2

589,000

2

574.00

Nasaba

Total

h

Rp

2

553.00 0

2

M urabahah

493

689.577.800

855

941.493.100

1,123

1.180.0 74.200

3

Bai’salam

20

26.154.000

134

30.060.000

201

77.785. 000

4

Qardhul Hasan

9

1.152.300

7

180.000

8

0

5

M usyarakah

16

16.150.500

18

27.786.000

18

52.711. 000

6

6

Al Qardh

40

46.292.000

93

152.656.500

175

228.61 7.700

7

Ar- Rahn

Jumlah

-

580

780.315.600

-

1

0

1.109

1.528

1.539.7 40.900

Sedangkan dalam tabel 1.2 merupakan keseluruhan dari produk-produk yang telah ditetapkan oleh pihak BMT AL- Amin Sumedang Pada produk diatas pembiayaan Murabahah menempati urutan pertama dan Al Qardh di urutan kedua,ini membuktikan bahwa produk banyak diminati oleh para nasabah BMT Al- Amin Sumedang Tabel 1.3 Rekapitulasi Pinjaman Al- Qardh Tahun

Nasabah

Total (Rp)

2008

40

46.292.000

2009

93

152.656.500

2010

175

228.617.700

( Sumber: Rincian Rekening BMT Al- Amin 2008- 2010) Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah Al- Qardh semakin tahun semakin meningkat, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tertarik dengan produk ini.Hal ini yang menjadi daya tarik penyusun untuk mengetahui apakah pelaksanaan Al-Qardh di BMT Al- Amin sumedang ini telah sesuai dengan prinsip Al- Qardh dan ketetapan Fatwa MUI tentang Al- Qardh. Untuk mengetahui hal tersebut penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul” Implementasi Pembiayaan Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang”

7

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: 1. Bagaimana terjadinya pinjaman Al- Qardh di BMT Al-Amin sumedang? 2. Bagaimana mekanisme pinjaman Al- Qardh di BMT Al-Amin Sumedang? 3. Bagaimana analisis kesesuaian antara implementasi pembiayaan Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedng denga ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah No.19/DSN-MUI/IV/2001?. C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pinjaman Al-Qardh di BMT Al- Amin Sumedang 2. Untuk mengetahui mekanisme pinjaman Al-Qardh di BMT AlAmin Sumedang. 3. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi pembiayaan AlQardh di BMT Al-Amin Sumedng denga ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah No.19/DSN-MUI/IV/2001 D. Kerangka Berpikir Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) saat ini lebih banyak didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioprasikan dengan prinsip bagi hasil ,dalam rangka mengangkatderajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara kelembagaan, BMT didampingi atau di dukung oleh pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Dengan demikian, BMT adalah sebuah lembaga

8

ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koprasi. Selain itu BMT juga merupakan sarana pengelolaan dana umat,dari umat oleh umat dan kembali

untuk

kemaslahatan

bersama

umat

berdasarkan

prinsip-prinsip

ekonomi islam. Menurut Sunarto dalam bukunya” panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”beliu mengutip dari pendapatnya Syafi’I Antonio (1999), Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dan menurut Bank Indonesia( 1999),Qardh adalah pinjaman dari Bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesui pinjaman. (Sunarto Zulkifli,2007:26) Barang yang akan dijadikan objek pinjaman sifatnya harus barang yang pemanfaatanya diperbolehkan oleh hukum syara. Begitu pula pelaku (subjek) dalam Qardh harus bersifat jujur,tidak dusta dan saling meridhoi antara kedua belah pihak.dengan demikian terjadi suatu akad yang sifatnya tolong menolong dan mengarah kepada kebaikan atau bukan mengarah kapada keburukan Parta ulama telah menspakati bahwa Qardh boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain tidak ada seorangpun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karna itu, Qardh merupakan salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini.dalam Islam,hal yang berkaitan dengan Qardh harus

9

memenuhi rukun dan syarat qardh. Rukun Al-Qardh yaitu: pihak yang meminjam (muqtaridh),pihak yang memberikan( muqridh), dana (qaridh), dan Ijab qabul(sighat). Sedangkan syarat- syarat qardh yang harus dipenuhi dalam segala transaksi yaitu: kerelaan kedua belah pihak dan dana yang di berikan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. (Ascarya,2008:48)

Sebagaimana dalam surat Al- Maidah ayat 1:

               

            

Artinya:Hai

orang

orang

yang

beriman,

penuhilah

aqad

aqad

itu.dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji,sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendakinya’’ Sunarjo,dkk

،‫ب يو ِْم القِياه ِت‬ ِْ ‫للا ُ عٌ ْه ُ كُربتْ ِهيْ كُر‬ ْ ْ‫ فرَّج‬،‫ب ال ُّدًيا‬ ِْ ‫َىْ فرَّجْ عيْ ُهسلِنْ كُربتْ ِهيْ كُر‬ ِْ‫ى أ ِخيه‬ ِْ ‫ى العب ِْد هادامْ العبدُْ فِيْ عو‬ ِْ ‫للا ُ فِيْ عو‬ ْ ‫و‬

Artinya“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” { HR. Muslim }

10

Pinjaman

Al-Qardh

merupakan

produk

pelengkap

untuk

memenuhi

kebutuhan dana mendesak. Pinjaman AlQardh di BMT Al Amin Sumedang diberikandengan jangka waktu yang pendek yaitu maksimal satu tahun dengan jumlah pinjaman maksimal sepuluh juta rupiah. Untuk pembayaran ada dua cara diterapkan oleh BMT Al- Amin yaitu dengan cara angsuran dan pembayaran tunai pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditentukan dalam aqad ( perjanjian) sumber dana pinjaman al Qardh ini diperoleh dari modal KJKS sendiri dan dari dana pihak ketiga. Skema Pinjaman Al Q ardh

QARD

Pemberian Utang

MUQTARID

MUQRID Aqad

Pengembalian Qardh/ infaq Keterangan: Muqtaridh: Pihak yang meminjam Muqridh: Pihak yang memberikan Qaridh: Dana

11

Sighat: Ij E. Langkah-langkah penelitian Langkah-langkah yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah : 1. Metode penelitian Tehknik pengumpulan data dalam penulisan Tugas Ahir disusun dalam bentuk deskriftif analisis. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan tentang kasus yang di teliti pada saat sekarang yaitu mengenai pelaksanaan pinjaman AL Qardh di BMT Al Amin Sumedang 2. Sumber data a. Sumber data primer Sumber data primer

yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari

sumbernya yaitu Bmt Al Amin Sumedang b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,seperti lewat perantara orang,dan

dokumen

seperti buku,artikel media

cetak

dan

lain

sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti Sugiyono, Sumber data yang di dapat yaitu dari buku bukuyang membahas tentang lembaga keuangan syariah,muamalah,atau berupa karya ilmiah hasil penelitian serta artikel artikel pada media internet tentang mekanisme Al Qardh. 3. Lokasi penelitian

12

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al Amin yang beralamat di Jl.Raya Corenda,Situ Mekar, Cisitu,Kabupaten Sumedang 4. Tekhnik pengumpulan data Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Yaya Sunarya dan Tedy Priatna

,metode

deskriptif diaartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat objek tertentu, a). Wawancara Menurut Muhammad Ali yang dikutip oleh Yaya Sunarya dan Tedy Priatna wawancara diartikan sebagai tehknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini penulis mengadakan komunikasi langsung kepada pihak BMT Al Amin guna mencari jawaban pelaksanaan pinjaman Al Qardh di BMT Al Amin Sumedang b). Study Kepustakaan Study kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini dengan cara mengutip langsung untuk menyimpulkan dari buku yang berkaitan dengan judul ini

13

BAB II ANALISIS TEORI PEMBIAYAAN AL-QARDH

A. Pengertian Al-Qardh 1.

Pengertian Al-Qardh Al-qardhu

secara

bahasa

artinya

adalah

al-qath’u

(memotong).

Dinamakan demikian karena pemberi utang (Muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memgerikan hutang. Kemudian kata itu diguanakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.Pengertian Al-qardh menurut istilah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ialah:

‫عقدْهحصوصْيردْعلىْدفعْهاْلْهثليْالخرْليردْهثله‬ Artinya; “Akad tentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”. (Rahmat Syafe’I, 2001: 151-152) 2. Pengertian Al-Qardh Menurut Hukum Syara’ Secara syar’’I para ahli fiqh mendefinisikan Qardh sebagai berikut: (Adil Bin Muhammad, 2001: 75-77) a. Menurut

Madzhab

Hanafi,

Al-Qardh

merupakan

akad

khusus

pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya Al-Qardh adalah penyediaan dana atau

13

14

tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antar peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajbkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 254) b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berhargauntuk pembayaran kembali yang tidak berbeda atau setimpal. c. Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah pembayaran yang ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya. d. Menurut Madzhab Syafi’I Qardh adalah Memindahkan keemilikan sesuatu kepada seseorang yang disajikan dan ia perlu membayar kembali kepadanya. 3. Definisi Lain Secara umum, makna Qardh mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta, ia pun termasuk jenis akad salaf (tukar menukar uang). Menurut Syafi’I Antonio, Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa imbalan.

(Sunarto Zulkifli, 2007: 26). Menurut

Muhammad dalam bukunya Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Qardh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi

15

muamalah (ta’rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan

pengganti yang

sama”.

Pengertian

Qardh

adalah

kegiatan

penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangaka waktu tertentu (Muhammad, 2009: 141) Menurut Bank Indonesia (1999), Al-Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan

dengan

jumlah

yang

sama.

Pengertian lain mengenai

pengertian Al-Qardh yaitu merupakan produk yang menjadi cirri khas perbankan syariah karena tidak ditemukan di bank konvensional. Al-Qardh ini merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata dan bersifat non profit dimana seorang peminjam Al-Qardh tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Fasilitas ini diberikan kepada merekan yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek dengan tujuan yang sifatnya sangat mendesak. Al-Qardh juga merupakan suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati antar nasabah dan LKS. Al-Qardh merupakan perwujudan LKS yang disamping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

16

Al-Qardh bisa diartikan sebagai akad penalangan dana dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana dan dalam aplikasinya di dunia perbankan yakni: a. Sebagai dana pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan dana talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari’ah, dimana nasabah diberi kelulusaan untuk menggunakan kartu kredit tersebut, akan tetapi kartu kredit syariah ini masih diperdebatkan oleh para ulama. c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil untuk membantu usahanya dan tidak diperkenankan biaya tambahan selain biaya administrasi. d. Sebagai pinjaman kepada pengurus atau pegawai bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana pengembaliannya dilakukan cicilan melalui pemotongan salarinya Dari penjelasan pengerian mengenai Al-Qardh menurut banyak pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasannya Al-Qardh merupakan pinjaman sosial yang diberikan atas dasar saling tolong menolong antara sesama muslim semata yang sedang membutuhkan dana mendesak, dimana pihak peminjam hanya mengebalikan pokok pinjaman saja tanpa ada pengenaan biaya apapun kecualibiaya aministasi. Nasabah boleh saja memberikan tambahan (sumbangan) kepada lembaga yang memberikan

17

pinjaman Al-Qardh akan tetapi ketentuan tersebut tidak dituankan di dalam akad (Perjanjian). B. Dasar Hukum Pembiayaan Al-Qardh Akad Al-Qardh diperbolehkan secara syar’i yang berlandaskan AlQuran,Al- Hadits dan Ijma para ulama. Adapun landasan hukum yang paling pokok mengenai ketentuan Al-Qardh yaitu dari: 1.

Al-Quaran

ْ ْ ْ ْ ْ  ْ  ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ  ْْ  ْ ْ  ْ ْ  

ْ ْ ْ ْ  ْ ْ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimubinatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendakiNya (Q.S.Al- Maidah:1) - (Soenarjo,dkk:107) ْْْْْ ْْْْْْ ْْْ ْ

ْْْْ ْ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

18

menyempitkan

dan

melapangkan

(rezki) dan

kepada-Nya-lah

kamu

dikembalikan.”.(Q.S.Al-Baqarah:245). (Soenarjo,dkk:107: 40) ْ ْْْْْْْْْْْْْْ ْ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”.(Q.S Al-Hadid : 11)( Soenarjo,dkk.2006: 539

ْ ْْْْ ْ ْْْ ْْ ْْْ   ْْْ ْ ْْ 

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S AlBaqarah:280). (Soenarjo,dkk.2006:48) Dari dalil- dalil yang menjadi landasan pokok Al- Qardh diatas terdapat adanya kolerasi antara satu surat ke dalam surat yang lainya yakni dapat dijelaskan

bahwasanya

Allah

telah

berjanji

didalam

Al-Quran

untuk

melipatgandakan pahala orang yang memberikan pahala bagi orang yang memberikan pinjaman dengan aqad saling tolong menolong antara sesama

19

umat manusia. Apabila orang yang meminjam ini mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya maka Allah memerintah pada salah satu dalil diatas untuk memberikan pertangguhan atau dengan kata lain untuk memberikan waktu penguluran pembayaran, tetapi apabila tetap tidak mampu maka sebagian atau seluruh hutang tersebut dapat disedekahkan. Selain itu dalil diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umatNya (oramg- orang yang beriman) untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam aqad atau perjanjian. Hal ini menunjukan bahwasanya kita tidak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian demi kelancaran dan kemaslahatan bersama 2.

Al- Hadits Dan berikut ini adalah hadits yang berkaitan dengan Al- Qardh yaitu diantaranya:

‫عيْابيْهسعودْاىْالٌبيْصْمْقاْلْهاْهيْهسلنْيقزدْهسلواْقرْهرْتييْاالْكاىْكصدقتْهرة‬ Artinya: Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata,’’Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali yang satunya kecuali (senilai) sedekah”. (H.R Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan Baihaqi no.2421,kitab Al- Ahkam). Dari Anas Bin Malik berkata bahwa Rasuluwllah berkata,’’Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan,pada pintu syurga tertulis:sedekah

20

dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “ Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab, “ peminta- minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karna keperluan”. ( H.R Ibnu Majah dan Baihaqi no. 2422, kitab Al- Ahkam). Hadits diatas mengisaratkan kepada kaum muslim agar dalam aqad Qardh tidak diperkenankan adanya tambahan sehingga menimbulkan adanya unsur riba, serta Rasulullah menganjurkan untuk tidak hanya semata meminjamkan uang kepada sesama muslimnya akan tetapi hendaklah

saling

membantu

terhadap

orang-orang

yang

sedang

membutuhkan dana untuk keperluanya. 3.

Ijma’ Hal – hal yang diperbolehakan dalam Al-Qardh Berikut ini adalah pendapat 4 madzhab mengenai hal – hal yang diperbolehkan dalam Al-qardh : Madzhab hanafi berpendapat, Al-Qardh dibenarkan pada harta yang

memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak

mencolok, seperti barang – barang yang di takar, di timbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang diukur, seperti kain bahan. Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan Al-qardh atas semua harta yang biasa diperjual belikan obyek salam, baik itu ditakar , ditimbang, seperti emas, perak dan makanan

21

atau dari harta yang bernilai, seperti barang barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta biji-bijian, karena pada riwayat abu rafi’ disebutkan bahwa rasulullah SAW berutang unta yang masih muda, padahal unta bukan harta yang dapat ditakar atau ditimbang. Dari siini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan Alqardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan Al-qardh atas manfaat/jasa. (rahmat syafe’I, 2001: 154 -155). 4. Hukum Al-Qardh Hak kepemilikan dalam qardh menurut Abu Hanifah berlaku melalui Qabdh

(penyerahan).

Jika seseorang berhutang satu mud

gandum dan sudah terjadi qabdh maka dia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya. Yang menjadi tanggung jawab muqtaridh adalah gandum yang semisalnya. Mazhab

Maliliki berpendapat bahwasanya

Al- Qardh berlangsung

dengan adanya transaksi, meski tidak menjadi qadbh atas harta. Muqtaridh

diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah

dipinjamnya. Mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali berpendapat hak milik dalam Qardh

berlangsung

dengan

Qabdh.

Menurut

Syafi’i,

muqtaridh

mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang di hutang adalah harta yang sepadan, dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang senilai pula, Rasulullah

22

SAW pernah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba’iyah, seraya berkata: ” sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.(Rahmat Syafi’I,2001:155-156)

5.

Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat (rajih) menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, meskipun keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh apabila hadiah tersebut dipersyaratkan dalam perjanjian. Mazhab Maliki berpendapat tidaklah sah aqad Qardh yang mendatangkan keuntungan karna ia adalah riba. Dan haram hukumnya apabila mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti memiliki sewaan tungganganya lalu makan dirumahnya karna alasan adanya utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Dan haram hukumnya bagi pemilik harta jika tujuan dari pengembalian manfaat itu karna

penundaan

pembayaran

hutangnya,

karena

hal

tersebut

mengandung unsur riba. Mazhab Syafi’i dan Hambali lah berpendapat bahwa Al-Qardh yang

mendatangkan

keuntungan

tidak

diperbolehkan,

seperti

mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu koin

23

dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu, karena Nabi

SAW

melarang

hutang

bersama

jual beli.

(Wahbah

Al-

Zuhaili,2011:379-381). Dari penjelasan menurut para ulama,bahwa keseluruhan para ulama telah menyepakati bahwa Qardh diperbolehkan, asalkan tidak mengharapkan keuntungan sama sekal dan tidak ada pihak yang dirugikan. hal ini berdasarkan atas tabi’at manusia yang tidak terlepas dari pertolongan dan bantuan orang lain.tidak ada seorangpun manusia yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinnjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang datang penuh dengan rahmatan lil alamin bagi segenap umatnya sehingga memperhatikan dengan apa yang dibutuhkan oleh hambanya.

C. Rukun dan Syarat Al-Qardh 1. Rukun Al-Qardh Berikut ini adalah yang termasuk Rukun Al-Qardh yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, yaitu diantaranya ( Ascarya,2008:48): a.

Pelaku aqad adalah pihak yang terlibat dalam transaksi Al-Qardh yaitu: 1) Muqridh adalah pemberi pinjaman yakni pihak yang memberikan piutang atau pinjaman kepada pihaklain yang membutuhkan dana.

24

2) Muqtaridh

adalah peminjam,yakni pihak

yang membutuhkan

dana. b.

Objek Al-Qardh, yaitu qardh (dana) dimana sumberdana Al-Qardh ini dapat diambil dari sebagian modal LKS, dan lain sebagainya. Dana Al-Qardh ini biasanya diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraf. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan untuk memudahkan nasabah bertransaksi

c.

Tujuan

Al-Qardh

countervalue

yaitu,iwad

atau

bias

disebut

juga

dengan

berupa pinjaman tanpa mengharap imbalan, yakni

apabila pihak muqtaridh meminjam dana sebesar Rp X maka kewajiban

muqtaridh

mengembalikan

untungnya

kepada

pihak

muqridh sebesar Rp X pula. d.

Shigah, yaitu Ijab qabul Qardh yakni kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah tulisan yaitu aqad Al-Qardh yang didalamnya

berisi

tentang

ketentuan

dan

perjanjian

yang

bersifatmengikat dan pelaku aqad harus mematuhi apa yang telah disepakati di dalam aqad Al-Qardh. 2.

Syarat Al-Qardh Berikut ini merupakan syarat-syarat bagi pihak yang terlibat dalam aqad Al-Qardh, iniseharusnya mengikuti apa yang disyaratkan dalam aqad Al-Qardh

dengan tujuantransaksinya menjadi sah,

tersebut yaitu diantaranya:

dan syarat-syarat

25

a. Al-Qardh atau barang yang hendak dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat,

tidak

sah

jika barangnya tidak

ada,

karena

kemungkinan besar pemanfaatan karena Qardh adalah aqad terhadap harta. b. Aqad Al-Qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya dalam jual beli dengan menggunakan lafal Qardh, salaf atau sepadan denganya. (Sayyid Sabiq.1987:141). c. Besarnya

Al-Qardhu

(pinjaman) harus diketahui dengan takaran,

timbangan atau jumlahnya. d. Sifat Al-Qardhu dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. e. Al-Qardhu (pinjaman) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi, Qardhu tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bias dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya (Wahbah AlZuhaili.2011:379). f. Aqad Al-Qardh akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena aqad ini identik dengan dengan aqad jual beli (Wahbah Al-Zuhaili.2011:375). g. Menurut Syafi’iyah dan Hambalilah, aqad Al-Qardh tidak boleh ada khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan aqad. (Dimyauddin Djuwaini, 2008:255)

26

h. Aqad Al-Qardh tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba al nasi’ah. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011:375). i. Aqad Al-Qardh tidak boleh digabungkan dengan aqad lain,seperti aqad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan. j. Tidak boleh dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang

mengguntungkan

Misalnya

persyaratan

pihak

muqridh

memberikan

(pihak

keuntungan

yang menghutangi). (manfaat)

apapun

bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.(Ghufron A Mas’adi, 2002:174-175). Di samping itu, terdapat beberapa hokum terkait dengan hutang piutang ini yaitu: a.

Pihak muqtaridh (debitur) wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang al-mitsliyyat.

b.

Jika dalam aqad ditetapkan waktu dan tempo pelunasan utang, maka pihak muqridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.

c.

Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak muqtaridh belum mampu melunasi hutang, maka dianjurkan oleh ajaran islam agar pihak muqridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasanya. Pada sisi lain ajaran islam juga menganjurkan agar pihak muqtaridh menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini

27

sepantasnya

dibalas

dengan

kebijakan

pula,

yakni

menyegerakan

pelunasan,(Ghufron A Mas’udi, 2002:174-175)

D. Fatwa MUI Tentang Al-Qardh Saat ini perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syari’ah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan, system ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyariah pun secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan ternyata terus meningkat. Hal ini biasa dibuktikan dengan banyak didirikanya bank-bank syari’ah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syari’ah. Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syari’ah Nasional (DSN), lembaga DSN ini beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sekitar keuangan baik bank maupun non bank. Anggota DSN diatas berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu lembaga ini berfungsi untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Berikut ini adalah keputusan kebijakan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai ketentuan umum tentang Al Qardh (Sam,Ichwan,dkk.2006:108-110):

28

1. Ketentuan Umum Al-Qardh a.

Al-Qardh

adalah

pinjaman

yang

diberikan

kepada

nasabah

(muqtaridh) yang memerlukan. b.

Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

c.

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d.

LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

e.

Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam aqad.

f.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuanya, LKS dapat: 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibanya.

g.

Sanksi a. Nasabah sebagian

tidak atau

menunjukan seluruh

keinginan

kewajibanya

dan

mengembalikan bukan

karena

ketidakmampuanya, LKS dapat menjatuhkan saksi kepada nasabah. b. Sanksi

yang

dijatuhkan

kepada

nasabah

sebagaimana

dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

29

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh. h.

Sumber Dana Dana Al-Qardh dapat bersumber dari: a. Bagian modal LKS, b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

i.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka penyelesainya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.

Keputusan DSN-MUI mengenai ketentuan-ketentuan tentang Al-Qardh diatas telah ditinjau oleh para ahli hukum Islam(fuqaha), berdasarkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maxsimal dan hal ini telah di buktikan dengan adanya aqad Al- Qardh ini. Selain itu, para pengambil keputusan tentang fatwa menimbang bahwa aqad AlQardh tersebut harus sesuai dengan syari’ah islam. Maka dari itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang aqad Al-Qardh untuk dijadikan pedoman LKS.

30

E. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Al-Qardh Sebagai system kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. System Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbaris nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupaa barang maupun jasa. Kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak biasa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah pada dasarnya dapat diimplementasikan salah satunya yaitu dengan Al-Qardh. Berikut ini adalah prinsip-prinsip muamalah yang harus diterapkan dalam setiap transaksi dalam muamalah yang termasuk didalamnya Al-Qardh, Prinsipprinsip tersebut yaitu (Juhaya S. praja. 1995: 113-114) :

31

1. Prinsip Tabadul Manafi Prinsip tabdul manafi yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini merupakan kelanjutan untuk

menciptakan kerjasama antara individu

atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing- masing demi kesejahteraan bersama. Prinsip tabadul manafi merupakan kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hokum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. 2. Prinsip pemerataan Prinsip pemerataan adalah merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang,

harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara

masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan lain sebaginya. 3. Prinsip an-taraddin (suka sama suka) Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam

32

menerima dan atau menyerahkan harta yang dijaikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Prinsip Adamul Gharar Prinsip adamul gharar yaitu bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Prinsip al-birr wa al-taqwa Prinsip ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk ke dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalath dan pertukaran manfaat rangka pelaksanaan saling menolong antara sesame manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagagi bentuknya. Dengan kata lain semua semua bentuk muamalah yang bertantangan engan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam. 6. Prinsip musyarakah Prinsip

musyarakah

menghendaki

bahwa

setiap

bentuk

muamalah

merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi para pihak yang terlibat melainkan bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

33

Prinsip ini melahirkan dua bentuk pemilikan, yaitu pertama, milik pribadi yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan . kedua, milik bersama yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara bersamaan antar kedua belah pihak. Dari segi ada atuau tidaknya kompensasi, fiqih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu: (Adiwarman A. Karim. 2004:65) : 1.

Akad tabarru’ Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-

profit transaction. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad ini adalah hanya dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun counter-partnya

demikian, pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada untuk

sekedar

menutupi

biaya

(over

the

cost)

yang

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun ia tidak boleh meminta sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru’ tersebut. 2.

Akad tijarah Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit

transaction yakni transaksi bisnis komersil. Aqad ini bertujuan untuk mencari keuntungan dalam setiap transaksinya (Adiwarman Aa. Karim. 2004: 70) Adapun Akad al-Qaradh termasuk ke dalam akad tabrru’. Akad tabarru ini termasuk kedalam prinsip al-ta’awun yaitu salah satu prinsip pada hukum

34

Islam yang menekankan bahwa dalam setiap sktifitas kehidupan seseorang harus mempunyai sifat saling membantu antar sesama, hal ini dikarenakan manusia pada hakikatnya tidak sanggup menjalani hidup tanpa bantuan orang lain. Prinsip tolong menolong merupakan suatu fondasi untuk membangun system ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan agar pihak yang kuat secara financial dapat membantu pihak yang lemah, golongan kaya amembantu golongan miskin,dan golongan yang lelebihan dana membantu golongan yang kekuranagan dana. Prinsip al-ta’awun ini dapat menghilangkan masyarakat dari penyakit yang lama yaitu kemiskinan. Hal ini pun berdasarkan fungsi Lembaga Keuanagan Syariah

sebagai

lembaga

intermediasi

yang

salah

satu

tujuannya

untuk

mensejahterakan masyarakat. Di dalam akad Al-Qardh tidak dibenarkan mengembalikan kepada muqtaridh kecuali apa yang telah ia terima darinya atau yang semisalnya (Sayyid Sabiq. 1987: 143). Oleh karena itu, prinsip Al-Qardh yaitu tidak mengandung riba. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi: “Semua bentuk Qardh yang membuahkan manfaat (keuntungan) adalah termasuk riba”(A.Djalizuli.2006: 138)

Riba menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu: 1. Bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

35

2. Berkembang,

berbunga

karena

salah

satu

perbuatan

riba

adalah

membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. 3. Berlebihan atau menggelembang. (Hendi Suhendi, 2002: 57). Adaapun pengertian riba menurut ulama fiqih, yaitu (Rahamat Syafei, 2004: 260). a. Ulama Hanabilah “penambahan sesuatu yang khusus” b. Ulama Hanafiyah “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta” c. Al-Jurjawi, merumuskan definisi riba sebagai berikut: “Kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi)”. d. Menurut Abdurrahman Al-Jajairi, Yang dimaksud denagn riba ialah yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Sedangkan riba menurut Muhammad Abduh ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Hendi Suhendi, 2002: 58). Riba secara etimologis sinonim dengan ziyadah, yang artinya tambahan. Riba jika diartikan secara linguistic, artinya “tumbuh dan membesar’. Menurut istilah teknis

36

riba berarti:”pengambilan tambahan dari harga pokok (modal) secara batil”. Secara batil maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hokum syariah. (Edi Wibowo, S.H.,M.H. dan Untung Hendy Widodo, S.H., 2005: 55) Pernyataan Al-Qur’an tentang keharaman riba terdapat dalam suarat Ali-Imran ayat 130: ْْْْ ْْْ ْْ  ْْْْْ ْ ْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangalahkamu memakan riba dengan berlipat ganda.

Dan

bertakwalah

kamu

kepada

Allah

supaya

kamu

mendapat

keberuntungan”. Dalam ilmu fiqih dikenal jenis riba, secara garis besarnya riba dibagi menjadi dua kelompok yaitu riba utang piutang (riba qard dan riba jahiliyah) dan riba jual beli (riba fadl dan riba nasi’ah). Adapun penjelasan jenis-jenis tersebut sebagi berikut: a. Riba

Qardh

yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

disyaratkan terhadpap yang berutang (muqtaridh). b. Riba jahiliyah yaitu uatang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yanag ditetapkan. c. Riba fadl (riba buyu’) yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

37

d. Riba Nasi’ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan denagn jenis barang ribawi yang lainnya.‫عقذ‬ Riba dalm nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 41) Salah satu contoh pinjaman Al-Qardh yang mengandung riba yaitu seperti pinjaman konsumtif (Afzalur Rahman, 1995: 185). Pinjaman-pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesuliatan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pinjaman jenis ini amat biasa dikalangan orang-orang miskin dan menengah, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti terjadi di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi salah satu diantara krisis moneter, diman terjadi kenaikan pada semua harga barang, akibatnya masyarakat kesusahan untuk membutuhkan barang tersebut karena nilai mata uang yang menurun disamping itu juga pendapatan masyarakat yang cenderung tidak meningkat. Sebagian besar orang mengambil pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian besar dari pendapatan mereka diamabil alaih oleh pemilik modal dalam bentuk bunga. Jutaan manusia di negara-negara yang sedang berkembang menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar utang yang diwariskan kepada mereka. Upah dan gaji mereka sanagat rendah sehingga setelah membayar bunga, sangat sedikit yang tersisa untuk menjadikan mereka mampu mendapatkan satu dua piring makanan setiap hari.Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus menerus ini telah merendahkan standar kehidupan dan

38

pendidikan anak-anak mereka. Disamping itu, kecemasan yang terus menerus rupanya mempengaruhi efisiensi kerja sama mereka yang pada akhirnya akan memperlemah perekonomian negara mereka. Selanjutnya, pembayaran bunga telah mengurangi (menurunkan) daya beli di kalangan mereka. Oleh karena itu, insudtri yang memenuhi permintaan golongan miskin dan menengah akan memperoleh kesan akan rendahnya permintaan pada kalangan tersebut. Dan secara berangsur-angsur tetapi dengan pasti, hal ini akan kemajuan masyarakat.

menurunkan pembangunan industri serta menghambat

39

BAB III IMPLEMENTASI FATWA MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 PADA PEMBIAYAAN AL-QARDH DI BMT AL -AMIN SUMEDANG A. Gambaran Umum BMT Al-Amin Sumedang 1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Amin Sumedang Lembaga

dalam

sector

keuangan

sangat

dibutuhkan

dalam

mendukung permodalan sector riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional dan berprinsip syari’ah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar traditional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal inidisebabkan karena ketrbatasan jenis usaha dan asset yang dimiliki oleh usaha kelompok tersebut. Pada sisi lain disektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok

individu

memberikan

permodalan

yang

dibutuhkan

UMK,tersebut ,individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai

rentenir,.akan

tetapi

keberadaan

rentenir

itu

sendiri tidak

membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak,karena para rentenir biasanya

meminjamkan

uang

mereka

39

kepada para peminjamdengan

40

beberapa ketentuan yang mengikat diantaranyapenentuan bunga yang tinggidan interest return dengan jangka waktu sangat pendek. Oleh karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai

potensibaik

dalam

profesionalitasdan

material

yangbisa

mengcover kebutuhan masyarakat, dan tidak menjerat dalam lingkaran hutangyang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil untuk mengembangkanusahanya. Berdirinya

BMT

bersamaan

dengan

usaha

pendirian

Bank

Syariahdi Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hokum ekonomi UU NO. 7/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil (Hendi Suhendi dkk.2004:28) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam oprasionalnya mendukung fungsi Baitul Maal dan Baitul Tamwil akan sangat mudah berhubungan dengan

masyarakat

dan

pengusaha

ekonomi lemah,

karena

BMT

merupakan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang keuangan dan dibentuk di tengah-tengah masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah. Disamping itu juga BMT menganut system bagi hasil dan saling percaya,hal ini dapat dijadikan alternative terbaik bagi mereka yang ragudengan hokum bunga Bank konvensional dan yang tidak kalah penting bahwa BMT juga merupakanlembaga yang dapat membebaskanmasyarakat dari praktek rentenir (Data Internal BMT AlAmin,2008).

41

Sebagai upaya membantu masyarakat dan menjalankan prinsip syaria’ah, beberapa tokoh di daerah Cisitu memutuskan untuk mendirikan BMT. Dimana daerah ini ramai dengan adanya pasar dan masyarakat bermatapencaharian yang pariatif,

seperti pegawai Negri, berdagang,

bertani, pengrajin, berternak dan lain sebagainya. Diantara tokoh yang mendirikan BMT ini terdiri dari: H. Atang Suherman, H. Isur, H. Husen, H.Omo Suherman, H. Odin, Sunarya, Rahmat. Dengan demikian berdirilah BMT Al-Amin pada tanggal 8 Juli 1999 dengan modal awal sekitar 7(tujuh) juta rupiah. 2. Visi Dan Misi BMT Al- Amin 1. Visi Menjadikan BMT Al-Amin sebagai lembaga keuangan terpercaya dan profesioanal dalam bermuamalah syari’ah 2. Misi Agar dapat terpercaya dan profesioanal maka BMT Al-Amin sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang menggalang dana baik dari masyarakat maupun pihak ketiga yang dalam penyaluranya harus benar-

benar

selektif

dan

objektif,sehingga

masyarakat

dapat

merasakan kehadiran BMT yang sangat dibutuhkan. 3.

Tujuan Pendirian BMT Al-Amin Melihat dari sejarah didirikanya BMT Al-Amin mempunyai tujuan ingin membantu para pengusaha mikro dari sering terjeratnya oleh para rentenir. Hal ini dikarenakan para pengusaha mikro tidak

42

mempunyai akses ke perbankan ataulembaga keuangan formal lainya sehingga para rentenir menjadi alternative pilihan bagi mereka dalam mendapatkan permodalan usaha.. Usaha ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh BMT Al-Amin ini bertujuan untuk berusaha meningkatkan asset agar dapat lebih maksimal melayani anggota dan berusahameningkatkan pendapatansehingga dapat mensejahtrakan karyawan. Dari tujuan tersebut maka BMT Al-Amin melakukan

langkah-langkah

untukmewujudkan

tujuan

tersebut

diantaranya: a. Menghimpun dana secara optimal dari masyarakat melalui berbagai macam produk penghimpunan yang menarik. b. Menjaga dan membina kelangsungan usaha produktif anggotamelalui berbagai produk penyaluran dana. c. Mencari dan menyalurkan dana-dana publikdari lembaga donor dan pemerintah untuk keberlangsungan usaha anggota. d. Mempunyai peranan berarti dalam system prekonomian terutama untuk memperbaiki kesejahtraan masyarakattermasuk pelaku usaha kecil. e. Mendukung

tumbuh

kembangnya

usaha

kecildan

bawah

dari

segiekonomi dan kesejahtraan. f. Membina ikatan silaturahmi dengan para anggota. g. Mengembangkan

kualitas

sumber daya Insani pengelola sehingga

pelayanan terhadap anggota menjadi semakin baik.

43

3. Perizinan Dan Kelembagaan Suatu BMT tetap harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuah Bank Syari’ah besar dengan beribu-ribu nasabahnya.salah satu alasan yang sederhana adlah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat, tentunyaharus kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sebagai lembaga

yang legal,

BMT Al-Amin sudah memiliki perizinan dan

kelembagaan yang lengkap serta telah di akui oleh berbagai mitra. Bentuk perizinan dan kelembagaanya itu dapat diuraikan dengan table di bawah ini:

Tabel 2.1 Perizinan dan Kelembagaan NO

JENIS

URAIAN

KET

1.

Badan

Koperasi

Hukum

137/BH/KDK.10.13/VII/1999

BMT,

Nomor

Tetap

Tanggal 8 Juli 1999 2.

Tanda Daftar Perusahaan (TDF)

Tanda

Daftar

Perusahaan

Koperasi

Tetap

Nomor

101226500215 berlaku sampai 30

Mei

2012

dari

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumedang 3.

Surat Izin Usaha

SIUP

Kecil

Nomor.

02906/1013/PK/III/2007

Tetap

44

Perdangangan (SIUP)

Tanggal 16 Maret 2007 dari Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Kab. Sumedang 4.

Nomor Pokok Nomor 02.084.212.6-466.000 Wajib Pajak (NPWP)

5.

Surat Keterrangan

dari

Dirjen

Pajak

Tetap

Dep.

Keuangan Nomor 400/63/Des. dari Desa

-

Situ Mekar

Domisili 6.

Izin Mendirikan

Nomor

503/SK.03/SK/2008

dari Camat Kecamatan Cisitu

Bangunan

Baru Terbit dikerenakan pembangunan Gedung BMT

7.

LSM Mitra

Anggota Lembaga

Mitra

Jaringan Swadaya

Masyarakat. 1. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tahun 2000- sekarang 2. BMT Center Anggota Perhimpunan BMT tahun 2006. 3. ABSINDO JABAR (Asosiasi BMT Indonesia Wilayah Jawa Barat). 4. PT. BISMA (Bina Insan Sejahtera Mandiri), Program Deposito

45

8.

Bank Mitra

Bank Mitra: 1. Bank Muamalat Kantor Kas Jatinangor No.Rek. 101.17037.22 Atas Nama Ernawati Qq Bmt Al- Amin 2. Bank Jabar No. Rek. 0001518747100 Atas Nama Bmt Al- Amin Qq E. Sunarya/ Suyuf Hidayat. 3. Bmt Al- Amanah No. Rek. 4010.6325 Atas Nama Bmt Al- Amin/ Ernawati. 4. Bmt Mardhatillah No. Rek. 19.01.03850 Atas Nama Bmt Al- Amin/ Ernawati 5. Bmt Ta’awun No. Rek. 2101.1.2044 Atas Nama Bmt Al- Amin 6. Bank Jabar Syariah No. Rek. 0000078933100 Atas Nama BMT ALAmin 7. Bank Syariah Mandiri Cab. Bandung No. Rek. 007225935 atas Nama BMT Al- Amin

46

4. Struktur Organisasi Struktur organisasi yang terdapat dalam perusahaan keberadaanya sangat

mutlak

dan

diperlukan

untuk

memberikan kemudahan bagi

pemimpin dan karyawan dalm melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun struktur organisasi BMT Al-Amin telah terstruktur dengan pembagian tugas masing-masing bagian divisi, hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMT Al-Amin Cisitu Sumedang MUSYAWARAH ANGGOTA

.

BADAN PENGURUS Ketua : H. Atang Suryana Sekretaris : Drs. Yusuf Hidayat Bendahara : Dian Abdul Hakim

TELLER Sri Leli Mulyati

MANAGER Ernawati, SH.

MARKETING Dian Abdul Hakim Cucu Deni Mariono

DEWAN SYARIAH Drs. HMI Suherman H. Husen

Bag. PEMBIAYAAN M. Dodoy RH, S. Ag

Sumber : Data Internal BMT Al- Amin 2008

ADM dan PEMBUKUAN Nenden Sri

47

5. Job Description Job decription atau biasa disebut dengan uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada .(Lilis Sulastri,2010:51).penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat pentinag terutama untuk

menghindarkan dari terjadinya perbedaan pengertian,

menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batasbatas tanggung jawab dan wewenag masing-masing jabatan. Dan berikut ini adalah jabatan serta uraian jabatanya masing-masing yang terdapat di BMT Al-Amin Sumedang: a. Badan pengurus member wewenang dan tugas sebagai berikut: 1) Mewakili seluruh anggota dalam musyawarah anggota. 2) Mewakili dan membantu oprasional intern. 3) Menerima dan memberikan kebijakn dalam laporan kelembagaan. 4) Pengelola dalam oprasional BMT. 5) Mengangkat

dan

memberhentikan

pengelola

sesuai

dengan

ADART 6) Membuat

kebijakan

lain

yang di anggap

perlu mendukung

perkembangn BMT. b. Manajer 1) Membuat laporan keuangan atau kelembagaan intern 2) Membuat

laporan

keuangan

danbertanggung

kelembagaan BMT kepada musyawarah anggota.

jawabatas

48

3) Membuat dan melaksanakan serta mengawasi kebijakan oprasional 4) Membuat ketentuan oprasional 5) Sebagai

coordinator

dan

membina

tahapankinerja

karyawan

dalamoprasional. 6) Melakukan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan BMT. 7) Melaksanakan Recuitmen dan pengawasan karyawan. 8) Bertanggung

jawab

atas

kebutuhandan

pemeliharaan

gedung

investasi dan memelihara karyawan BMT. c. Kabag Marketing Dan Sektor Riil 1) Mengkoordinasi bagian yang menjadi tanggung jawab 2) Bertanggung jawab kepada manajer 3) Melakukan koordinasi kepada seluruh bagian dalam oprasioanal. d. Kabag Oprasional, Keuangan Dan Baitul Maal 1) Melakukan pencatatan dalam hal keuangan 2) Bertanggung jawab atas administrasipembukuan dan keuangan 3) Merencanakandan melaksanakan strategi perhimpunan ZIS serta dana social lainya dengan pengelola yang professional yang kemudian di dirtribusikankepada para mustahik. 4) Bertanggung jawab kepada manajer. e. Marketing/Collector 1) Menjemput dana tabungan, dana angsuran dari anggota. 2) Membantu debitur.

bagian

pembiayaan dalam membina anggota dan

49

3) Membantu perkembangan kolektabilitas anggota. f.

Bagian Administrasi Dan Pembukuan 1) Membuat laporan keuangan bulanan dan harian. 2) Bertanggung jawab atas segala bukti transaksi hingga neraca akhir. 3) Membantu bagian jasa nasabah dalam menghitung bagi hasil BMT. 4) Melakukan

koordinasi

dengan

seluruh

bagian

dalam

oprasioanal.BMT. g. Funding Officer Dan Remedial 1) Melaksanakan dan merencanakan strategi penghimpunan dana baik simpanan maupun DP 3. 2) Bertanggung

jawab

melakukan

tugas

penanganan

terhadap

pembiayaan bermasalah. 3) Melakukan koordinasi dengan seluruh bagian intern. 6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha BMT Al-Amin Beberapa usaha yang disediakan oleh BMT Al-Amin Sumedang, diantaranya sebagai berikut: a. Simpanan 1) Simpanan Amanah Umat Islam Wadiah Simpanan Amanah Umat Islam aadalah simpanan yang merupakan sarana inventasi murni sesuai syariah yang sama simpanan ini dapat dilakukan sewktu-waktu dan dapat di ambil kapan saja. 2) Simpanan Amanah Umat Islam Berjangka (SIMUKA)

50

Simpanan Amanah Umat Islam Berjangka adalah simpanan yang merupakan

sarana

investasi

simpanan ini tidak

murni sesuai syari’ah dimana

dapat di ambil sewaktu-waktu, misalnya

simpanan dana pendidikan yang dapat disetor sewaktu-waktu dan diambil manakala akan melanjutkan sekolah atau bersangkutan dengan biaya dalam pendidikan, simpanan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha ), dll. 3) Tabungan Pokok dan Wajib Tabungan yang wajib disimpan oleh anggota BMT Al-Amin selama menjadi anggota BMT setiap bulan. 4) Simpanan Berjangka Simpanan dari nasabah kepada BMTyang dapat diambil sesuai denganjangka waktu yang telah disepakati. b. Pembiayaan 1. Prinsip Bagi Hasil a) Mudharabah Perjanjian kerjasama antara anggota dengan BMT dimana modal seluruhnya

dari

pihak

BMT

dan

dikelola

anggota

yang

keuntunganya dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. b) Musyarakah Perjanjian kerjasama dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan anggota.

51

2. Prinsip Jual Beli a) Murabahah akad jual beli dimana BMT menambahkan margin keuntungan atas barang yang dijual kepada anggota sesuai kesepakatan b) Bai’salam Aqad jual beli dimana penyerahan barang diawal sedangkan pembayaranya bias diangsur atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan. 3. Pinjaman Kebajikan a) Pinjaman Al-Qardh Jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tentang mengharapkan imbalan. Dalam literature Fiqih, Qordh di katagorikan sebagai aqad Tathawwu’ yaitu aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dana Al- Qardh yang digunakan sebagai dana talangan dapat menggunakan dana pihak ketiga atas persetujuan pengurus. b) Pinjaman Qardul Hasan Pinjaman kebajikan berasal dari Baitul Maal dimana anggota yang

menerimanya

hanya

membanyar

pokoknya

dan

dianjurkan untuk memberikan zakat infaq dan shadaqah (ZIS). Perbedaan dari kedua bentuk pinjaman di atas:

52

1)

Dilihat dari segi sumber dana atau modal, dimana untuk pinjaman Al- Qardh dana diambil dari modal BMT sendiri dan dana

pihak

ketiga

selama tidak

merugikan dan sudah

disepakati pihak ketiga. Sedangkan untuk pinjaman Qardul Hasan dana diambil dari ZIS. 2)

Dilihat dari orang yang berhak menerima pinjaman, dimana untuk

pinjaman Al-

Qardh ditujukan pada orang yang

membutuhkan dana mendesak dengan kreteria tertentu seperti orang tersebut tidak mempunyai uang pada saat pembayaran sekolah, di rumah sakit, dan kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan untuk pinjaman Qardul Hasan ditujukan dan di khususkan bagi orang- orang yang tergolong delapan asnab, yaitu: Fakir, Miskin, Yatim, Gharim, amil, sabillah, Mu’alaf, dan hamba sahaya.

B. Latar Belakang Pembiayaan Al- Qardh Di BMT Al- Amin Sumedang Islam merupakan agama yang bersifat rahmatan lil alamin, artinya agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, dari kehidupan ini telah mendapatkan peraturan dan tatacara hidup menurut hokum Allah, sehingga tepat ketika dikatakan bahwa Islam bersifat Komprehensif dan Universal dalam hal hokum- hukumnya. Pada dasarnya runag lingkum kehidupan manusia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni Fertikal

53

hubungan dengan Allah (Hablum min Allah)

dan Horizontal hubungan

dengan manusia (Hablum min Annas). Manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusai lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik dalam bidang harta kekayaan atau dalam hubungan kekeluargaan. Manusai adalah makhluk social, makhluk yang di takdirkan hidup berdampingan dengan makhluk yang lain dalam tatanan kehiduapan.

Dalam hidup

bermasyarakat disadari atau tidak disadari

manusia senantiasa saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi berbagai bentuk kepentingan dan kebutuhan dalam hidupnya sehari- hari. Manusia dalam usaha memenuhi kebuthan hidupnya kadang kala mengalami keterbatasan dana sehingga sudah sewajarnya sebagai fitrah manusia untuk saling membantu dan memenuhi keinginan orang yang membutuhkan. Maka dari itu sudah sewajarnya apabila Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT untuk dapat membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dana. Berdasarkan penjelasan diatas yang melatar belakangi BMT AlAmin untuk mengadakan fasilitas Al- Qardh. Secara konseptual

BMT

memberikan fasilitas pinjaman uang dengan menggunakan aqad Al- Qardh (Pinjaman) karena bentuk dari pinjaman ini bersikap social dal tujuan utamanya adalah social oriented yaitu berorientasi kepada kepedulian social masyarakat. pinjaman.

Hal ini dapat di realisasikan dengan cara memberikan

54

Dalam pelaksanaan Al- Qardh nilai- nilai Falah tatawwu dan Tabarru. Hal ini terlihat jelas dari pelaksanaan yang menggunaka aqad AlQardh. Dengan adanya Al- Qardh, pihak penerimanya merasa terbantu dan merasa bahagia karena ada pihak lain yang memberikan bantuan. Dan seorang yang merasa terbantu ketika saudarinya sedang sakit dan perlu perawatan rumah sakit dia tidak mempunyai biaya, maka biaya rumah sakit tersebut dapat diajukan permihonan melalu aqad Al- Qardh, dari sinilah letak dan fungsi Tabarru (social) pelaksanaan Al- Qardh di BMT Al- Amin.

C. Sumber Dana Pinjaman Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang Lembaga yang mempunyai sumber dana yang maksimal akan mampu membiayai biaya- biaya keperluan BMT, dan menetapkan prioritas kegiatan dalam rangka pencapaian Misi lembaga. Bila kedua hal ini sudah didapat maka dari pada itu negosiasi dengan memberi dana yang akan dilakukan

maupun besarnya biaya administrasi dalam suatu kegiatan tidak

lagi menjadi hal yang menggangu dengan kata lain lembaga tidak tergantung terhadap pendonor dalam penetapan prioritas dan biaya kegiatan dalam mencapai misi lembaga. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu lembaga keuangan dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera di ubah menjadi uang tunai (Muhammad, 2004: 48). Sedangkan yang dimaksud dengan sumber dana lembaga keuangan adalah usaha suatu lembaga dalam menghimpun dana untuk membiayai oprasinya. Secara umum managemen

55

dana mencakup aktivitas dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya, dengan menetapkan komposisi dana sesuai dengan yang diinginkan atau di butuhkan oleh suatu lembaga keuangan. Dalam arti sempit, managemen dana diartikan dengan kebutuhan likuiditas,

yaitu aktivitas

mencari dana pada waktu diperlukan. Keberhasilan lembaga keuangan dalam menghimpun dana atau mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain: 1.

Kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan, yang terlihat dari kinerja, kapabilitas, integritas, serta kredibilitas managemen Bank.

2.

Ekspektasi yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah disbanding dengan alternartif infestasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.

3.

Keamanan, yaitu jaminan oleh lembaga keuangan atsa dana nasabah.

4.

Ketepan waktu pengembalian simpanan nasabah harus selalu tepat waktu

5.

Pelayanan yang cepat, akurat, dan fleksibel.

6.

Pengelolaan dana lembaga keuangan yang hati- hati.

Memahami sumber dana suatu preoduk lembaga keuangan itu adalah sangat penting agar kita dapat mengelola keuangan dengan benar, dan tidak miss match antara sumber dengan pengguna dana. Adapun sumber dana pinjaman Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang ini dapat berasal dari: (Wawancara dengan bagian pembiayaan BMT Al- Amin Sumedang) 1. Dana dari modal sendiri

56

Sumber dana ini merupakan sumber dana inti yang benar- benar disediakan oleh BMT Al- Amin. 2. Dana pinjaman dari pihak luar Dana pinjaman dari pihak luar yaitu dana yang diperoleh dari pihak luar dalam bentuk

rupiah yakni dana yang berasal dari pihak yang

memberikan pinjaman kepada BMT Al- Amin. Dana pinjaman ini diterima dari: a. Pinjaman dana dari Bank Mua’mallat Cabang Cirebon b. Pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri Cabang Sumedang c. Pinjaman dana dari Bank JABAR Syariah Cabang Sumedang d. Pinjaman dana dari Inkopsayah (Induk Koperasi Syariah) e. Pinjaman dana dari PENTURA Sumedang 3. Dana yang berasal dari masyarakat luas Sumber dana ini diperoleh dri simpanan anggota BMT Al- Amin akan tetapi dana anggota ini tidak menjadi prioritas BMT Al- Amin untuk dijadikan sumber dana Al- Qardh. Dana simpanan anggota BMT AlAmin ini digunakan apabila BMT sedang dalam keadaan mendesak.

D. Mekanisme Pinjaman Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang 1. Prosedur pinjaman Al- Qardh di BMT Al- Amin Al- Qardh adalah suatu aqad pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan pembiayaan

57

dalam bentuk pinjaman dana berdasakan Al- Qardh dapat digunakan untuk anggota dan dapat pula digunakan untuk pembiayaan dengan BMT lain, denganpersyaratan sebagai berikut (Dana Internal BMT Sumedang): a.

BMT dapat memberikan pinjaman Al- Qardh untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan.

b.

Anggota wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Al- Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

c.

BMT membebankan pada anggota biaya- biaya yang berhubungan dengan pemberian pinjaman Al- Qardh.

d.

Dalam hal anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena anggota tidak mampu,

maka

BMT

akan

memperpanjang

jangka

waktu

pengembalian memperingankan cicilan pembayaran dan mengambil jaminan. e.

Dalam hal anggota digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian

atau

seluruh

kewajibannya

pada

waktu

yang

telah

disepakati, maka bmt dapat menjatuhkan sansi pembanyaran atas keterlambatan pembanyaran atau menjual agunan angota untuk menutup kewajiban pinjaman anggota. f.

Sumber dana pinjaman Al-Qardh berasal dari modal BMT, pinjaman dari Bank, dan dari masyarakat.

58

Pada dasarnya Al-Qardh merupakan pinjaman social yang diberikan secara benevolent tanpa adapengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

Namun

sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi

keuangan, pinjaman social ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya biaya materai, notaries, peninjauan feasibility proyek, biaya pegawaidan lainlain

sehingga

biaya-biaya

administrasi tersebut

tidak

terhindari.

Biaya

administrasi merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan diri dari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase, selain itu sifatnya harus nyata, jelas dan pasti sertaterbatas pada hal-hal

yang

mutlak

diperlukan

untuk

terjadinya

kontrak(Muhammad,

2009:41). Dalam prakteknya, untuk pinjaman Al-Qardh pada BMT Al-Amin membebankan

biya

administrasi,

biaya

cadangan penghapusan piutang,

donasi dan infaq yang mana biaya-biaya tersebut wajib dibayar oleh nasabah Al-Qardh satu kali pada saat pencairan dana Al-Qardh. Biaya-biaya tersebut ditentukan besarnya oleh pihak BMT Al-Amin Sumedang. Selain biaya-biaya diatas, terdapat juga biaya pelayanan yang mana biya pelayanan ini dibayar nasabah setiap kali bayar angsuran, dimana besarnya tidak ditentukan oleh pihak BMT, akan tetapi berdasarkan keridhoan nasabah. Pinjaman Al-Qardh di BMT Al-Amin belum diperkenankan untuk modal usaha, tetapi sejauh ini hanya untuk biaya sekolah, biaya rumah sakit dan kebutuhan lain yang sangat mendesak ( Wawancara dengan bagian Pembiayaan BMT Al-Amin).

59

Pinjaman

Al-Qardh

digunakan

sebagai produk

pelengkap

untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainyang tidak bersifat komersial. Pinjaman Qardh diberikan dengan jangka waktuyang sangat pendek, dimana BMT AlAmin memberikan jangka waktu maksimalsatu tahun dan juga memberikan dana sebesar sepuluh juta rupiah. Adapun untuk pembayaran ada dua cara yang diterapkan oleh BMT AlAmin yaitu dengan cara angsuran dan tunai pada wktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut prosedur pinjaman Al-Qardh yang diterapkan di BMT Al-Amin Sumedang, yaitu:

a. Nasabah Nasabah datang dan mengisi formulir Qardh yang berisi data nasabah dan tujuan penggunaan dana. b. Lembaga Keuangan/KJKS Memeriksa keaslian identitas nasabah pembiayaan, keterangan dan tujuan penggunaan Qardh apakah sesuai dengan kebijakan produk Al-Qardh atau tidak. c. Account Officer 1.

Menganalisis keterangan dan informasi yang diberikan Unit Layanan Mitra Usaha. Account Officer memutuskan jumlah Qardh yang bis diberikan

pada

mitra

usaha.

Adapun

cara

menghitung

jumlah

kelayakan pemberian pinjaman yaitu: pendapatan nasabah x 15%x

60

jangka waktu. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan jumlah maxsimal pemberian pinjaman. 2.

Account Officer juga menentukan jangka waktu, besarnya cicilan yang harus dibayar kembali oleh nasabah, dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

d. Unit Suport 1.

Bagian Administrasi Pembiayaan mempersiapkan aqad Al-Qardh

2.

Bagian

Administrasi

Pembiayaan

dapat

melakukan

intruksi

pembayaran pada nasabah 3.

Setelah menerima dana, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang Qardh kepada KJKS

koprasi serta nasabah membayar biaya

administrasi. 4.

Nasabah dapat melakukan pelunasan Qardh sesuai jangka waktu, jatuh tempo dan besarnya yang telah disepakati.

5.

Dalam aqad Al-Qardh jaminan tidak diperiotaskan, akan tetapi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diharapkan, maka dalam pinjaman Qardh dibolehkan adanya jaminan. Secara Definitif jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh Debitur

kepada

lembaga

keuangan

guna

menjamin

pelunasan

utangnya apabila pembiayaan yang diterimanaya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian (SOP KJKS dan UJKS, 2009:120).

61

lamanya pencairan dana pinjaman tergantung dari hasil analisis, kelengkapan administrasi anggota dan kesiapan dana BMT Al-Amin. Biasanya dalam pencairan dana batas maxsimal dua minggu. Akan tetapi bagi nasabah yang sangat memerlikan dana cepat, BMT Al-Amin dapat mengusahakan secara langsung dalam pencairanya. Untuk lebih jelasnya mengenai skema pinjaman Al-Qardh dapat dilihat dari gambar dibawah ini: Gambar 2 Skema Pinjaman Al-Qardh

QARD Pemberian Utang

MUQTARID

MUQRID

Aqad

Pengembalian Qardh + Infaq Sumber: (Sunarto Zulkifli. 2007: 27)

62

2. Prinsip dan Penilaian Permohonan Pembiayaan Pinjaman Al- Qardh Dalam memberikan pinjaman BMT melakukan penilaian terlebih dahulu kepada pihak muqtaridh, hal ini dimaksudkan untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di ingiunkan di kemudian hari bila pembiayaan diberikan. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai calon debitur Al-Qardh yaitu sebagai berikut:

a.

Character Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kopratif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dari kehidupan pribadi sebagai

manusia,

sebagai anggota

masyarakat

ataupun

dalam

menjalankan kegiatan usahanya. b.

Capacity Suatu

penilaian

kepada

calon

melunasi kewajiban-kewajibanya,

debitur

mengenai

kemampuan

bahwasanya penilaian terhadap

capacity ini untuk menilai sampai mana Muqtaridh ini mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. c.

Collateral

63

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabahyang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Adapun analisis pemberian pinjaman menurut Moh.Tjoekam (1999: 94) sebagai berikut: a. People, penilaian terhadap calon debitur, termasuk dalam hal ini adlah mitra usahanya, orang atau lembaga yang mem-backup debitur, customers dan suppliers, yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha debitur. b. Purpose,

melakukn

penilaian

terhadap

maksud

permohonan

pinjaman dari calon debitur agar penggunaan jumlahpinjaman itu terarah,

aman dan produktif serta membawa manfaat bagi

masyarakat dan LKS. c. Payment, dilakukan terhadap sumber- sumber pelunasan primer dan

skunder,

sehinggapeta

pelunasan

dan

kemungkinan

penyelesaian pinjaman dapat dilaksanakan tanpa kesulitan. d. Protection, bilamana debitur tidak mampu melunasi pinjamanya, BMT

harus

penyelesaian alternative

sudah

terlindungi dengan

pinjamanaya, penyelesaian

dan

dengan

BMT agunan

baik

dari kesulitan

harus yang

pengikatan yuridis sesuai ketentuan yang berlaku.

mempunyai dikuasai dan

64

E. Analisis Kesesuaian Fatwa Dewan Syari’ah No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Pembiayaan Al-Qardh Di BMT Al-Amin Sumedang. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep – 754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Febuari 1999, yang ditandatangani oleh Kh. Ali Yafie dan Drs. H. Nazri Adlani, masing- masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Pendirian DSN ini tidak secara tiba- tiba melainkan setelah didahului

dengan

beberapa

kalipertemuan

yang

dilakukan

oleh

MUI

antaralain Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah pada tanggal 20-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomondasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997 (KH.Ma;ruf Amin, 2007:232). Pada bagian konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan DSN dinyatakan antaralain bahwasanya hal yang melatar belakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilakasanakan sesuai dengan tuntunan syari’at Islam, selain itu yang mendorong pembentukan DSN adlah sebagai langkah efisiensi dan

koordinasi para

ulama

berhubungan dengan masalah ekonomi.

dalam menanggapi isu-isu yang

65

Keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.19 Tahun 2001 mengenai fatwa tentang Al-Qardh telah diputuskan bahwasanya Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang yang memerlukan, dengan syarat muqtaridh wajib mengembalikan dengan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, dimana pihak muqtaridh tidak berhak untuk meminta biaya lain selain biaya administrasi. Begitupun disebutkan dalam ketentuan pertama point 5 bahwasanya Nasabah Al-Qardh dapat memberikan dana tambahan

(sumbangan)

dengan

sukarela

kepada

LKS

selama

tidak

diperjanjikan di dalam aqad. Fatwa

MUI

tentang

Al-Qardh

ini menjelaskan bahwasanya

Lembaga Keuangan Syari’ah dapat meminta jaminan kepada nasabah AlQardh

apabila

memang

jaminan

ini

diperlukn,

karena

ini

bersifat

nonkomersil. Dan jika nasabah Al-Qardh ini dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuanya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibanya (Sam, Ichwan,dkk. 2006:108-109). Sedangkan aplikasi di BMT Al-Amin Sumedang, pinjaman AlQardh diperuntukan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dana, seperti orang yang sedang membutuhkan biaya untuk sekolah, kuliah, biaya Rumah sakit dan kebutuhan yang lain yang tidak bersifat komersial.

66

Selain

itu

nasabah Al-Qardh

dibebankan biaya-biaya,

biaya

tersebut yaitu administrasi, biaya cadangan penghapusan piutang, donasi, infaq,

dan

biaya

pelayanan.biaya-

kebijakan BMT Al-Amin,

biaya

tersebut

ditentukan

menurut

sedangkan biaya pelayanan ditentukan oleh

nasabahnya disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Biaya pelayanan tersebut dituangkan di dalam aqad Al-Qardh sebagai ketentuan kepada nasabah agar wajib membayar biaya tersebut. Adapun dalam hal jaminan, BMT Al-Amin memandang perlu akan adanya jaminan, maka dari itu BMT Al-Amin mewajibkan kepada nasabah Al-Qardh untuk menyerahkan jaminan atas pinjamanya, BMT Al-Amin tidak mematok jenis barang jaminan, jenis barang apapun dapat dijadikan barang jaminan seperti TV,Kulkas Komputer, bahkan sepeda motor dan barangbarang lain yang halal dan syah untuk dijadikan sebagai jaminan. Dari penjelasan di atas, dapat di ambil kesimpulanya bawa ada beberapa point pengaplikasian Al-Qardh di BMT Al-Amin Sumedang yang terlihat di modifikasi jika di bandingkan dengan Fatwa NO.19/DSNMUI/IV/2001,Tentang Al-Qardh. Hal ini dapat dilihat dara ketentuan umum point II atau III, bahwa nasabah Al-Qardh hanya wajib mengembalikan jumlah pokok pinjamanya dan biaya administrasi saja, sementara di BMT AlAmin selain wajib membayar pinjaman pokok, nasabah Al-Qardh juga wajib membayar pinjaman pokok, nasabah Al-Qardh juga wajib membayar biayabiaya lain selain biayaadministrasi yaitu biaya CPP, infaq, donasi, dan biaya

67

pelayanan.biaya-biaya tersebut dijadikan sebagai pendapatan bagi BMT AlAmin. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama mengenai haramnya hokum Al-Qardh

yang mendatangkan keuntungan yaitu (Wahbah Al-

Zuhaili.2011:379-381): 1.

Mazdhab Hanafi berpendapat bahwa Al-Qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, meskipun keuntungan tersebut disepakati sebelumnya.

2.

Madzhab Maliki berpendapat tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh. Dan haram hukumnya bagi pemilik harta jika tujuan dari pengembalian manfaat itu karenapenundaan pembayaran hutangnya, karena ha ltersebutmengandung unsure riba.

3.

Madzhab Syafi’I dan Hanabilah berpendapat bahwa Al-Qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli. Selanjutnya dapat dilihat pada ketentuan Fatwa MUI point 5

disebutkan bahwasanya nasabah Al-Qardh dapat memberikan dana tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan di dalam aqad,hal ini berbanding terbalik dengan aplikasi Al-Qardh di BMT AlAmin. Dalam aqad tersebut dicantumkan dan diperjanjikan dalam aqad, hal ini membuktikan bahwasanya biaya- biaya ini tidak berdasarkan sukarela nasabah melainkan ketentuan BMT Al-Amin yang harus dibayar oleh nasabah Al-Qard

68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil pemaparan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Latar belakang diadakannya pinjaman Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang yaitu karena BMT Al- Amin ingin membantu meringankan beban masyarakat khususnya msyarakat yang ada di sekitar Cisitu. Dan masyarakat Cisitu Sumedang merasa terbantu dengan adanya pinjaman Al- Qardh ini.

2.

Mekanisme pinjaman Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang yaitu: a.

Nasabah

dating

ke

BMT

Al-

Amin

untuk

mengajukan

permohonan dengan menjelaskan besaran pinjaman dan tujuan penggunaannya, lalu bagian pembiayaan menilai apakah calon debitur tersebut layak dan sesuai untuk diberikan pinjaman dengan aqad Al- Qardh atau tidak, apabila dipsetujui maka bagian pembiayaan meminta kepada nasabah Al- Qardh untuk mengisi

formulir

dan

mempersiapkan

persyaratan-

persyaratannya. b.

Proses pencairan dana pinjaman tergantung dari hasil analisis, kelengkapan administrasi anggota dan kesiapan dana BMT AlAmin dengan batas maksimal dua minggu apabila telah terjadi

68

69

pencairan dana, nasabah dapat melakukan kelunasan Al- Qardh sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pada aqad. 3.

Pelaksanaan dimodivikasi

Al- Qardh

di BMT Al-

Amin Sumedang terlihat

jika dibandingkan dengan Fatwa MUI NO. 19/DSN-

MUI/IV/2001 yang diantaranya sebagai berikut: a. Nasabah

Al-

Qardh di BMT Al-

Amin SUmedang selain

membanyar pokok pinjamannya, diwajibakan membanyar dengan biaya- biaya selain biaya administrasi, biaya tersebut adalah biaya cadangan penghapusan piutang, infak, donasi dan biaya pelayanan. Sementara di dalam Fatwa MUI NO.19 tahun 2001 tentang AlQardh menyebutkan bahwa nasabah Al- Qardh hanya wajib membanyar pokok pinjaman dan biaya administrasi saja. b. BMT Al- Amin mengambil kebijakan dan mencantumkan serta memperjanjinkan biaya- biaya yang dibenbankan kepada nasabah Al- Qardh di dalam aqad atau perjanjian. Sementara menurut ketentuan fatwa MUI tentang al Al- Qardh menyebuitkan bahwa nasabah Al- Qardh dapat memberikan dana tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan didalam aqad.

70

B. SARAN Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak manajemen BMT Al- Amin , berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis yang telah dilakukan penulis untuk membuat karya tulis ini, penulis memberikan saran: 1. Peningkatan pelayanan terhadap nasabah lebih ditingkatkan, demi terciptanya kepuasan nasabah dengan ini promosi keberadaan BMT Al- Amin Sumedang dan produk-produk yang ditawarkan akan tersampaikan dengan tersendirinya. 2. Manajement

BMT

lebih

dikembangkan

lagi,dan diperdalam lagi

tentang implementasi pembiayaan Al-Qardh 3. Pihak BMT Al-Amin Sumedang dalan Pelaksanaan Al-Qardh di harapkan sesuai dan selaras dengan ketentuan dari fatwa Dewan Syari’ah No.19/DSN-MUI/IV/2001. 4. Dalam penentuan harga jual diharapkan tidak terpaku pada sisi profit oriented tetapi aspek-aspek yang lainya juga perlu diperhatikan.sehing dengan begitu BMT menjadi wadah untuk mensejahtrakan masyarakat kalangan menengah ke bawah

71

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, 2004, Bank Islam. PT. RajaGrafindo, Jakarta Afzalurrahman, 2000, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Yayasan Swarna Bhumy, Jakarta A.Djazuli, 2006, Kaidah- kaidah Fikih. Kencana Prenada Media Group, Jakarta Amin Ma’ruf, 2007, prospek Cerah Perbankan Islam. Lekas, Jakarta Edi Wibowo, dkk, 2005, mengapa

memilih Bank Syari’ah. Ghalia Indonesia,

Bogor Fakuitas Syariah dan Hukum, 2010, Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi. Uin Sunan Gunung Djati, Bandung. Ichwn Sam, dkk, 2006, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. CV.Gaung Persada, Jakarta. Juhaya S.Praja, 1995, Filsafat Hukum Islam. LPPM UNISBA, Bandung. Lilis Sulastri, 2010, Sumber Daya Manusia Strtegik. Laa Goods Publishing, Bandung. Muhammad, 2004, Manajemen Dana Bank Syariah. Ekonisia, Yogyakarta. Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke praktik. Gema Insani, Jakarta. Moh. Tjoekam, 1999, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rahmat Syafe’i, 2001, Fiqh Muamalah. CV. Pustaka Setia, Bandung. Wahbah Zuhaili, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5. Gema Insani, Jakarta.