Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 12 Laporan Operasional tedi – last 10/16

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah : menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. 2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas 4. Pendapatan-LRA 5. Belanja 6. Transfer 7. Pembiayaan 8. Saldo anggaran lebih 9. Pendapatan-LO; 10. Beban 11. Arus kas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3. Neraca; 4. Laporan Operasional; 5. Laporan Arus Kas; 6. Laporan Perubahan Ekuitas; 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan 2 oleh setiap entitas pelaporan, kecuali : 1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/ daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pendapatan-LRA; 2. Belanja; 3. Transfer; 4. Surplus/defisit-LRA; 5. Penerimaan Pembiayaan; 6. Pengeluaran Pembiayaan; 7. Pembiayaan Neto 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

sekurang-

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat halhal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti : 1. Kebijakan fiskal dan moneter, 2. Penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta 3. Daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : 1. telah dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif, 2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), 3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok Akuntansi Anggaran : 1. Merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. 2. Diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. 3. Diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4. Meliputi (1) estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan ; (2) Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment), dan ; (3) Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pokok-pokok Akuntansi Pendapatan : 1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 2. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 3. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 5. Dalam hal besaran pengurang (biaya) terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

6.

7.

8.

9.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pokok-pokok Akuntansi Belanja : 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi (1) ekonomi (jenis belanja) misal :belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain ; (2) organisasi (unit pengguna anggaran) misal pemerintah pusat : kementerian, lembaga tinggi negara, lembaga non kementerian, dan ; (3) fungsi (fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat), misal : Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman , Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dll

5.

6. 7.

8.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut

Pokok-pokok Akuntansi Surplus : 1. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/DefisitLRA. 2. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatanLRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 3. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatanLRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pokok-pokok Akuntansi Pembiayaan : 1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 2. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 4. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5. 6.

7. 8.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pokok-pokok Akuntansi Pembiayaan Neto : 1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Pokok-pokok Akuntansi SILPA/SIKPA : 1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING : 1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. 2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. 4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:  Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi ;  Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 1. Saldo Anggaran Lebih awal; 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 5. Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Klasifikasi : 1. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 2. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif (dengan periode sebelumnya) pos-pos berikut: a) Aset lancar; b) investasi jangka panjang; c) aset tetap; d) kewajiban jangka pendek; e) kewajiban jangka panjang; f) ekuitas.

Aset Lancar (contoh untuk Pemerintah Daerah) : 1. Kas Di Kas Daerah 2. Kas Di Bendahara Pengeluaran 3. Kas Di Bendahara Penerimaan 4. Investasi Jangka Pendek 5. Piutang Pajak 6. Piutang Retribusi 7. Penyisihan Piutang 8. Beban Dibayar Dimuka 9. Bagian Lancar Pinjaman kpd ... (BUMN/D; P.pst ; P.drh lain) 10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 11. Piutang Lainnya 12. Persediaan

Investasi Jangka Panjang : 1. Investasi Non Permanen : a) Pinjaman Jangka Panjang b) Investasi Dalam Surat utang Negara c) Investasi Dalam Proyek Pembangunan d) Investasi Non Permanen Lainnya 2. Investasi Permanen a) Penyertaan Modal pemerintah b) Investasi Permanen Lainnya

Aset tetap : 1. Tanah 2. Peralatan Dan Mesin 3. Gedung Dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 7. Akumulasi Penyusutan

Dana Cadangan : - Dana Cadangan

Aset Lainnya : 1. Tagihan Penjualan Angsuran 2. Tuntutan Ganti Rugi 3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 4. Aset tak Berwujud 5. Aset Lain-lain Catatan : Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Kewajiban : 1. Kewajiban Jangka Pendek : a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga b) Utang Bunga c) Bagian Lancar Utang jangka Panjang d) Pendapatan Diterima Dimuka e) Utang Belanja f) Utang Jangka Pendek Lainnya 2. Kewajiban Jangka Panjang : a) Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan b) Utang Dalam Negeri – Obligasi c) Premium (Diskonto) Obligasi d) Utang Jangka Panjang Lainnya Ekuitas (kekayaan bersih pemerintah yang terdiri atas dana lancar, dana investasi, dana cadangan)

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET. Pengakuan Aset : 1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset : 1. Kas dicatat sebesar nilai nominal; 2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; 3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; 4. Persediaan dicatat sebesar: a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5.

6.

7. 8.

9.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut; Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN Pengakuan Kewajiban : 1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran Kewajiban : 1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 2. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS 1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Tujuan pelaporan arus kas : 1. Memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 2. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Ruang Lingkup : Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Manfaat Informasi Arus Kas : 1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. 3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

PENYAJIAN ARUS KAS Laporan arus kas disajikan berdasarkan : 1. Aktivitas Operasi, 2. Aktivitas Investasi, 3. Aktivitas Pendanaan, 4. Aktivitas Transitoris. Catatan : Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Perpajakan; (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; (f) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: (a) Pembayaran Pegawai; (b) Pembayaran Barang; (c) Pembayaran Bunga; (d) Pembayaran Subsidi; (e) Pembayaran Hibah; (f) Pembayaran Bantuan Sosial; (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan (h) Pembayaran Transfer.

Catatan : 1) Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. 2) Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; (b) Penjualan Aset Lainnya; (c) Pencairan Dana Cadangan; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; (c) Pembentukan Dana Cadangan; (d) Penyertaan Modal Pemerintah; (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jk. panjang dan utang jk. panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a) Penerimaan utang luar negeri; (b) Penerimaan dari utang obligasi; (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a) Pembayaran pokok utang luar negeri; (b) Pembayaran pokok utang obligasi; (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain : 1) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. 2) Pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, 3) Kiriman uang. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi : (a) Penerimaan PFK (b) Penerimaan kiriman uang masuk (c) Penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi : (a) Pengeluaran PFK (b) Pengeluaran kiriman uang keluar (c) Pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Penyajian Laporan Arus Kas. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: 1. Metode Langsung. Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 2. Metode Tidak Langsung. Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Catatan : Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, sebab penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut : (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang ; (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan, (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal: (a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional. (b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Sedangkan Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum yang harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, LO, DAN LAK dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar : 1. Laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. 2. Kesalahpahaman di antara pembacanya dapat dihindari.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi; (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos; (f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, misal : kewajiban kontingensi ; (g) Informasi lainnya, misal : 1) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; 2) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; 3) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; 4) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; 5) Kejadian yang berdampak sosial, misal : pemogokan.

Sistematika penyusunan CaLK : (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; (d) Kebijakan akuntansi yang penting: (1) Entitas pelaporan;(2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; (3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; (4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan; (5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: (1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; (2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. (f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. • •

MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Surplus/defisit akrual yang menambah/ mengurangi ekuitas

Pendapatan dan belanja akrual

Pemisahan laporan pertanggung jawaban anggaran dan laporan finansial

Ada pemisahan kegiatan non operasional dan pos luar biasa

PP 71/2010 LRA

LRA & LO

54

• Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CaLK • Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi • Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan.

lanjutan

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan)

PP 71/2010 AKRUAL Laporan pendapatan dan beban akrual

COST

Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan

Performace

Estimation

Equity

Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional) 56

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan

Laporan Operasional Beban pegawai

Perhitungan Cost Labor cost

Beban belanja barang Beban bunga Beban subsidi

Material cost

Beban hibah Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain

Overhead cost

COST untuk setiap program/ kegiatan

Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada.

Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif)

Outcome (Hasil)

efektivitas Output (keluaran)

efisien

Input (cost dari program/ kegiatan)

Laporan Operasional

ekonomi

Laporan Kinerja

Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disajikan lebih pendek entitas harus mengungkapkan : 1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

• Hak pemerintah • Diakui sebagai penambah ekuitas • Dalam tahun anggaran yg bersangkutan • Tidak perlu dibayar kembali

• Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang

PendapatanLO (dari kegiatan operasional)

Kegiatan Non Operasional

Beban (dari kegiatan operasional)

Pos Luar Biasa

• Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan • menurunkan ekuitas • berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

• Pendapatan/Beban yg bukan operasi biasa • Tidak diharapkan sering/rutin terjadi • Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs • Sifat & jumlah diungkap dalam CalK 60

– Menyajikan berbagai unsur : • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • pos luar biasa, • surplus/defisit-LO,

• Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

• Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. • Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN • Beban diakui pada saat: • timbulnya kewajiban; • terjadinya konsumsi aset; • terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. • Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

• Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. • Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

• Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

• Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL • Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. • Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. POS LUAR BIASA • Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. • Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SURPLUS / DEFISIT LO • Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

•

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

•

Jika tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

•

Jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

•

Jika mata uang asing tersebut dibeli dengan menggunakan mata uang asing\, maka: a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi.

• Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. • Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Ilustrasi Laporan Operasional

lanjutan