LAW ENFORCEMENT ATUR UANG UNTUK HARI TUA MENINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA

VOLUME 10 l TAHUN 2015

JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

ATUR UANG UNTUK HARI TUA KESELAMATAN DAN KEAMANAN

TRANSPORTASI UDARA

LAW ENFORCEMENT PB

BRIDGE VOLUME 09

MENINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL @BPJSTKinfo BPJS Ketenagakerjaan Call Center: 1500910 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

 1

Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

Saya Bersama BPJS Ketenagakerjaan Bpk. Markani, 43 tahun “BPJS Ketenagakerjaan, memberikan rasa aman dan ketenangan pada diri dan keluarga saat berangkat melaut demi mewujudkan impian.”

www.bpjsketenagakerjaan.go.id BPJS Ketenagakerjaan

@BPJSTKinfo

BPJS Ketenagakerjaan

HALO

[ [email protected] ]

LAW ENFORCEMENT Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan banyak hal. Selain mendorong penambahan dan perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga fokus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan yang sudah menjadi peserta dan akan menjadi peserta. Elvyn G Masassya Direktur Utama

T

erkait hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan siap melakukan tindakan tegas bagi perusahaan di Indonesia yang tidak mengikuti aturan terkait kewajiban mendaftarkan karyawannya menjadi peserta. Agar ketentuan yang diamanahkan undangundang tersebut bisa berjalan efektif, BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit pengawasan dan pemeriksaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Massasya mengatakan, hingga saat ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menjadi peserta BPJS


Ketenagakerjaan. Dengan adanya wasrik, lanjut Elvyn, diharapkan terjadi peningkatan kepesertaan bagi perusahaan di Indonesia. Dengan dibentuknya unit pengawasan dan pemeriksaan agar perusahaanperusahaan di Indonesia mematuhi segala aturan yang mewajibkan karyawannya didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk memperkuat tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan juga akan melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti kejaksaan dan kepolisian,” terangnya. n

BRIDGE VOLUME 10

3

DAFTAR ISI BRIDGE HALO LAW ENFORCEMENT Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan banyak hal. Selain mendorong penambahan dan perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga fokus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan yang sudah menjadi peserta dan akan menjadi peserta.

19

3

MANFAAT

RS TRAUMA CENTER, Sarana Pelayanan Program JKK RTW

23

SEBERANG

INVESTMENT

26

Law Enforcement atas Pelanggaran Sekali Lagi Tentang Jaminan Pensiun Jaminan Sosial di Malaysia

36

IDEA

Main Report

8

PENTINGNYA PENEGAKKAN HUKUM MENINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL

12

@BPJSTKInfo

5

Untungnya Menjadi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan

36

EVENT

FUN RUN 5 K

BPJS KETENAGAKERJAAN 2015

SANKSI PIDANA BUAT PENGEMPLANG IURAN

Figur

30

Ahmad Sulintang,SE.Ak,MM. CCMO BPJS Ketenagakerjaan

SULINTANG MALANG MELINTANG DALAM MENUJU PUNCAK Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Utoh Banja l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Faizal Rachman, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Ahmad Ikhsan, Tri Harningsih l Reporters: Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Designer: Eddy Purwanto l Photographer: Afrianto Cover

: Law Enforcement Menindak Tegas Pengusaha Nakal

4

BRIDGE VOLUME 10

Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.


@bpjstkinfo Pemerintah telah menggulirkan tiga peraturan pemerintah (PP) No 44, 45 dan 60 mengenai jaminan sosial, untuk melengkapi PP 86 tahun 2013 dan UU BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan ini dikeluarkan, sebagai upaya dalam penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran jaminan sosial.

Sanksi Pidana Buat Pengemplang Iuran

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan telah mengantongi peraturan pemerintah (PP) nomor 44, 45 dan 60 terkait penegakan hukum bagi perusahaan yang mengemplang iuran. Dalam peraturan tersebut, ancaman pidana dan kurungan bisa diberikan bagi perusahaan yang membandel. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Achmad Hafiz, mengatakan, ketiga peraturan baru yang dimaksud, meliputi PP nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), PP nomor 45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) serta PP nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT). Dengan peraturan baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para pengusaha mengabaikan setoran iuran Jaminan Sosial bagi para pekerjanya. “Namun demikian, perusahaan yang belum patuh tentunya secara berkala akan kami berikan pemahaman terlebih dahulu,” jelas Hafiz. Menurut Hafiz, sanksi tersebut diberikan dalam upaya penegakan hukum (law enforcement) di sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, lanjut Hafiz, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan


kejaksaan di setiap daerah tingkat II kabupaten/ kota. Upaya penegakan hukum ini, lanjut Hafiz, akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap awal, BPJS Ketenagakerjaan secara berkala akan melayangkan peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran ketenagakerjaan. Kalau tahapan itu sudah dilaksanakan, tapi pihak perusahaan tidak menanggapi, maka BPJS Ketenagakerjakan akan melaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas pencabutan izin usaha. ”Pihak BPJS Ketenagakerjaan bakal melakukan tindakan administratif kepada pengusaha yang membandel, salah satunya, dengan meminta kepala daerah untuk menghentikan layanan publik di lokasi perusahaan yang bersangkutan,” ucapnya. Sebelum ancaman mempidanakan dan menetapkan denda, Hafiz menghimbau, khususnya kepada setiap peserta jaminan ketenagakerjaan di Jateng dan DI Yogyakarta agar mematuhi tiga peraturan tersebut. Ia pun juga berjanji akan terus memberikan edukasi bagi pengusaha agar memahami hal tersebut. Hafiz mengingatkan, agar perusahan yang memiliki kewajiban jangan coba-coba melanggar aturan tentang kewajiban mematuhi membayar iuran ketenagakerjaan. “Yang tidak menyetorkan iuran jaminan sosial tenaga kerja pasti kami seret ke meja hijau,” tegasnya. n

BRIDGE VOLUME 10

5

Peraturan PP. No 86 Tahun 2013

Law Enforcement Untuk Kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. (Pasal 1 Ayat 1 UU BPJS). dan institusi baru yang bertransformasi dari PT Jamsostek tersebut menyelenggarakan sejumlah program, antara lain, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Di dalam UU BPJS juga menjelaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Dan pemberi kerja (perusahaan) secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja dan pemberi kerja merupakan suatu kewajiban, yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 86 tahun 2013 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi

6

BRIDGE VOLUME 10

Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kewajiban mendaftarkan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pemberi kerja, sudah disosialisasikan sejak lama, tepatnya tahun 2013 lalu, kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional (PMDN) maupun asing (PMA) yang berdomisili di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanah dari UU SJSN


Peraturan

dan UUD 45, yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban dari negara, sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. Seperti yang pernah dikemukakan berulang-ulang oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di berbagai pertemuan bahwa keikutsertaan Jaminan Sosial adalah demi kebaikan para tenaga kerja yang bekerja di perusaaan swasta nasional maupun asing, agar lebih terjamin kesejahteraannya. Oleh karena itu, para perusahaan yang tidak mentaati peraturan yang terkait dengan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi mulai dari yang ringan seperti sanksi administratif hingga ancaman hukuman yang berupa denda maupun sanksi pidana. Adapun sanksi administratif dijatuhkan, bila perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi administratif itu bisa berupa, sebagai berikut, teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Denda dan atau yang dilakukan oleh BPJS. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu, yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dapat berbentuk, perizinan terkait usaha, seperti izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dasar hukum untuk sanksi yang dijatuhkan kepada kepada perusahaan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meliputi UU No 24 Tahun 2011 (UU www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS) dan PP No 86 Tahun 2013 Di dalam UU BPJS, sanksi hukum administratif diuraikan pada Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud Pasal 15 ayat 1 dan 2 dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud akan dikenai sanksi administratif. Selanjutnya, pengertian sanksi administratif, pelaksanannya dilakukan oleh, serta tata caranya, diuraikan pada Pasal 17 ayat 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan dasar hukum lainnya diuraikan dengan tegas dalam PP No 86 Tahun 2013, meliputi, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 9 ayat 1, yang isinya kurang lebih sama dan sebagai dasar hukum dalam law enforcement. Di dalam penegakan hukum menjalankan perintah peraturan dan perundangan tersebut, menurut Elvyn, badan yang dipimpinnya telah merekrut karyawan khusus sebagai petugas yang mengawasi dan memeriksa perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan PP Nomor 86 dan UU BPJS. Kemudian menindaklanjutinya sesuai perintah peraturan dan perundangan di dalam penegakan hukum. Sejak semester ke dua tahun 2014, Kantor BPJS Ketenagakerjaan diberbagai wilayah, telah melayangkan surat teguran kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dan pemberi kerja sebagai peserta Jaminan Sosial. “Jika perusahaan-perusahaan tersebut setelah mendapat teguran yang ringan tetap tidak medaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial, maka mereka terancam dikenai sanksi kurungan dan denda hingga miliaran rupiah, “ kata Elvyn G Massasya dalam acara press gathering, di Bandung memasuki semester ke 2 tahun 2015 lalu. n

BRIDGE VOLUME 10

7

Main Report

PENTINGNYA PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELANGGAR KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BPJS Ketenagakerjaan telah membentuk urusan pengawasan dan pemeriksaan agar perusahaan Indonesia mematuhi segala aturan yang telah dikeluarkan terkait kewajiban menjadi peserta.

8

BRIDGE VOLUME 10


Main Report

D

alam Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijelaskan, pentingnya program kesejahteraan bagi pekerja. UU BPJS ini, menjadi pondasi landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja. Namun demikian, meski sudah menjadi konstitusi masih saja ada perusahaan yang tidak mematuhinya. Padahal, dalam UU tersebut dijelaskan, jika pemberi kerja lalai membayar iuran BPJS dipidana maksimal 8 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar. Tentu persoalan hukum ini bisa terhindarkan, bila perusahaan mematuhi konstitusi dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial. Dengan begitu, pekerja pun tidak merasa kesejahteraannya terancam dan bisa bekerja dengan baik. Bila sebaliknya yang terjadi, akan sulit menekan aksi unjuk rasa buruh yang belakangan ini sering terjadi.


Untuk itu, agar perintah yang diamanahkan di dalam UU BPJS tersebut bisa berjalan dengan baik, perlu kiranya adanya aturan yang bersifat memberikan peringatan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Dalam rangka penegakan hukum (law enforcement), pemerintah pun kemudian mengatur penerapan sanksi tersebut. Pertama, peraturan pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kedua, PP No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sanksi administratif itu sebenarnya sudah disinggung sekilas dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tetapi kedua PP ini, semakin

BRIDGE VOLUME 10

9

Main Report

memperjelas sanksi administratif baik kepada pengelola BPJS maupun kepada pengusaha pemberi kerja. Pasal 5 PP No. 86 Tahun 2013, misalnya, menjatuhkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, orang atau penerima bantuan iuran (PBI) yang melanggar aturan. Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan, pihaknya akan tegas melakukan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mengikutkan pekerja atau karyawannya dalam program di BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Langkah tersebut, lanjutnya, untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. “Penegakan hukum dilakukan sebagai shock therapy agar jangan melanggar,” ujarnya. Junaedi menambahkan, pihaknya juga akan mengembangkan kewenangan pengawasan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, penegakan hukum dapat mendorong perluasan kepesertaan. Yang penting, tambahnya, eksekusi sanksi harus jelas sehingga penegakan hukum yang dilakukan BPJS dapat memberi efek jera. “Kami inginkan hak untuk melakukan inspeksi itu, tapi jangan jadi macan ompong,” ucapnya.

10

BRIDGE VOLUME 10

Pentingnya pengawasan Kepala Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Haris Syarif Mansyur menjelaskan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah membentuk unit pengawasan dan pemeriksaan yang tugas dan perannya melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam kaitan itu, lanjut Haris, BPJS Ketenagakerjaan merekrut petugas pengawas dan pemeriksa yang ditempatkan di seluruh kantor cabang. Dalam melakukan tugas baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk memberikan sanksi. “Saat ini, kami sudah merekrut 132 karyawan baru untuk di didik jadi pengawas dan pemeriksa,” ujarnya. Menurut Haris, jika surat peringatan yang telah dibuat untuk mengimbau perusahaan agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan membuat surat rekomendasi agar perusahaan pemberi kerja dijatuhi sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu atau penghentian pelayanan publik melalui pemerintahan daerah (Pemda) setempat. Penghentian pelayanan publik yang dapat dilakukan diantaranya dengan menunda penerbitan maupun perpanjangan izin usaha, tidak diberikan IMB, dan


Main Report lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendapat pelayanan publik tertentu, Haris mengaku, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah di 23 provinsi. Dengan kerjasama itu, maka perusahaan yang mau mendapat izin baru atau memperpanjang izin usahanya harus membuktikan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. “Sanksi itu diberikan oleh pemda, tapi rekomendasinya dari kami. Dan kami siap merekomendasikan itu,” ujarnya. Untuk itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan tengah menyusun Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. Draftnya sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Salah satu yang akan diatur kewajiban bagi seluruh perusahaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak mematuhi aturan maka akan diberi surat teguran sampai penjatuhan sanksi. Haris menyebutkan, sebenarnya soal sanksi sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait BPJS. Dalam PP No. 86 Tahun 2013 itu, menurut Haris, juga mengamanatkan BPJS untuk menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan. Haris mengungkapkan, banyak langkah strategi yang dapat diterapkan dalam menyerap serta meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. "Kami berharap ke depan apabila


seluruh upaya yang telah kami lakukan melalui kerja sama dengan Pemda dapat direalisasikan dengan baik, maka bukan hal yang mustahil pada waktu yang tidak relatif lama berhasil meningkatkan kepesertaan 100 persen," pungkasnya. Haris pun mengingatkan kepada pekerja yang tidak didaftarkan perusahaannya untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa menyambangi kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftar secara mandiri. Setelah menerima data pekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan menyambangi perusahaan yang bersangkutan untuk menagih iuran. “Kami siap, silakan para pekerja yang perusahaannya tidak mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mendaftar sendiri. Nanti kami yang urus ke perusahaannya,” tegasnya. Disisi lain, Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan, Rilexya Surya Putra mengatakan, jaminan sosial itu merupakan amanah dari UUD 45 pasal 28, bahwa pada intinya seluruh rakyat Indonesia harus memiliki jaminan sosial khususnya bagi pekerja. Untuk itu, lanjutnya, bagi perusahaan yang tidak mematuhinya harus diberikan sanksi. Salah satunya, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik itu, meliputi perizinan terkait usaha, izin untuk ikut tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin penyedia jasa pekerja, dan bahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Dalam PP 86 ditegaskan, pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah,” jelas Rilexya. Namun demikian, Rilexya menambahkan, BPJS tak mungkin menjalankan sendiri penjatuhan dan pengawasan sanksi administratif tersebut. Kerjasama dengan lembaga lain mutlak diperlukan. Apalagi, masih menyiapkan perangkat yang dibutuhkan sebelum ancaman sanksi yang disebut dalam PP dijalankan. Sebut misalnya, dalam kondisi apa sanksi dijatuhkan, siapa petugas pemeriksa pemberi kerja dan bagaimana koordinasi dengan instansi terkait. “Ke depan harus bisa dipastikan seluruh petugas pengawas dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya,” tukasnya. n

BRIDGE VOLUME 10

11

Main Report

MENINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL BPJS Ketenagakerjaan melakukan tindakan tegas untuk memidanakan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program. Hal yang sama juga diterapkan terhadap peserta yang menunggak setoran iuran.

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak main-main dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Di sejumlah daerah sudah dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masih banyak perusahaan maupun tenaga kerja yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Achmad Hafiz, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, di wilayah ini masih terdapat kesenjangan yang besar antara angkatan kerja dan

12

BRIDGE VOLUME 10

jumlah pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari sekitar 2,2 juta angkatan kerja di DI Yogyakarta baru sekitar 170.000 tenaga kerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Achmad Hafiz menegaskan, bagi perusahaan yang tidak ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan sanksi. “Secara paralel kami akan melakukan law enforcement,” kata Achmad Hafiz, beberapa waktu yang lalu, di Yogyakarta. Disebutkan bahwa kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah diwajibkan pemerintah. Oleh karena itu, semua perusahaan dan tenaga kerja harus mematuhi aturan negara dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pihak yang tidak


Main Report mematuhi aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, tidak dilayaninya perpanjangan izin operasional atau pembekuan izin usaha, penahanan paspor pemilik perusahaan, hingga sanksi pidana ataupun denda Rp 1 miliar. Selain itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga akan menagih piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayar peserta. Penagihan terhadap piutang iuran tersebut akan ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di tingkat provinsi maupun kabupaten. Peserta yang masih punya piutang akan dipanggil oleh Jaksa dan diproses secara hukum. Mekanisme tersebut telah disepakasi bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan karena tunggakan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk piutang negara. “Selain itu, jangan sampai tenaga kerja sudah dipungut tapi iurannya belum disetorkan. Sejauh ini belum ada indikasi ke situ namun kami ingatkan agar jangan sampai terjadi,” kata Achmad Hafiz.

Penunggak Iuran Tindakan tegas telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap 18 perusahaan di Majalengka, Jawa Barat yang menunggak membayar iuran peserta. Sebanyak 18 perusahaan tersebut diajukan ke pengadilan karena menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Amirudin, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, pihaknya telah mengingatkan perusahaan yang menunggak iuran


BPJS Ketenagakerjaan dengan mengirimkan surat SP I dan SP II namun perusahaan tersebut tidak mengindahkan sehingga akhirnya dilakukan langkah hukum. Ada sebanyak 18 perusahaan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Majalengka untuk diproses secara hukum karena hal ini menyangkut kesejahteraan pekerja. Disebutkan bahwa kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah diwajibkan pemerintah. Oleh karena itu, semua perusahaan dan tenaga kerja harus mematuhi aturan negara dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Amirudin menambahkan bahwa piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan piutang negara di mana perusahaan wajib melunasi iuran dan ada hak pekerja terhadap piutang tersebut. Apabila perusahaan tidak membayarkan iuran maka pekerja yang mengalami risiko atas pekerjaannya akan dirugikan. Kalau perusahaan tidak membayar iuran maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memproses ganti rugi atas risiko tersebut sehingga yang dirugikan adalah pekerja. Tindakan tegas BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang menunggak iuran pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak pekerja. Selain itu, perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan segera mendaftar. Semua pekerja diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya dalam perlindungan jaminal sosial. Sementara itu, perusahaan juga diharuskan memahami bahwa mereka juga harus menjamin hak pekerja.

BRIDGE VOLUME 10

13

Main Report

Selain di Majalengka, tindakan tegas terhadap perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan di Kota Bogor. Tindakan penagihan terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bogor. Di kota ini tercatat sebanyak 56 perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima Kejari Bogor kemudian dilakukan pemanggilan kepada perusahaan yang menunggak agar melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil penyidikan kemudian diambil kesimpulan tentang mekanisme pembayaran yang akan dilakukan perusahaan. Apabila tidak ada kepastian pembayaran maka kemudian dilakukan tindakan pemaksaan berupa penyitaan barang milik perusahaan untuk menutupi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan agar para pekerja bisa mendapatkan haknya di BPJS Ketenagakerjaan. Ribuan perusahaan di Jawa Timur yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan tindakan tegas. Menurut Abdul Cholik, Kepala Kantor Wilayah BPJS Jawa Timur, perusahaan tidak lancar membayar iuran karena berbagai alasan, namun penunggakan iuran merupakan suatu pelanggaran. Kalau perusahaan yang menunggak iuran telah memotong iuran dari pekerja tetapi tidak disetor maka hal tersebut sudah masuk pidana. Perusahan tersebut akan ditindak secara hukum. Di provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat siap memberikan bantuan hukum sebagai langkah dalam mengantisipasi maraknya perusahaan nakal yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Kepala Kejati Kepri,

14

BRIDGE VOLUME 10

Sudung Situmorang, SH, MH, pihaknya menyambut positif kerja sama untuk menjadi pendamping hukum BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati memiliki tujuan yang sama dalam penyelenggaraan program pemerintah, yakni ikut mensejahterakan masyarakat.

Langkah Preventif BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan PT Pefindo Biro Kredit sebagai upaya membangun sinergi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi perusahaan di Indonesia untuk memenuhi hak dan kewajibannya kepada pekerjanya dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat memperluas kepesertaan program dan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja di Indonesia. Pada akhirnya harapan BPJS Ketenagakerjaan yang ingin menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja dapat direalisasikan. Menurut Junaedi, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan sebetulnya mempunyai hak untuk melakukan penegakan hukum pada perusahaan yang melanggar, tetapi pihaknya tetap mengupayakan melakukan pendekatan tindakan preventif. Melalui langkah preventif diharapkan akan dapat menyadarkan perusahaan untuk menyertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, tindakan preventif tersebut akan lebih efisien ketimbang melakukan tindakan hukum. Tetapi, jika masih ada perusahaan yang membandel dengan tetap bersikukuh tidak www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Main Report menyertakan karyawannya pada program BPJS Kenenagakerjaan, baru langkah hukum akan ditempuh karena sudah tidak ada lagi pilihan lainnya. Junaedi menegaskan, pihaknya akan melakukan shock terapy kepada perusahaan yang sudah tidak bisa didekati. Sementara itu, Ronald T Andi Kasim, Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit, juga menyatakan optimis untuk bisa mendorong peningkatan kepesertaan para pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Karena dengan kerjasama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapat data profil perusahaan dan perorangan. Ronald Kasim mengaku, pihaknya mengetahui perusahaan mana yang governance (tata kelola) dan yang tidak karena PT Pefindo Biro Kredit mengeluarkan score perusahaan tersebut. Kalau score-nya buruk maka perusahaan tersebut akan sulit memperoleh akses dana pinjaman.

Sebagian Upah BPJS Ketenagakerjaan bertekad melakukan upaya untuk mengurangi praktik perusahaan daftar sebagian upah. Tidak sedikit perusahaan yang ternyata mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran upah lebih sedikit dari yang diterima pekerja. Hal seperti ini tentu sangat merugikan bagi pihak pekerja. Untuk mengurangi praktik perusahaan daftar sebagian upah tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kepesertaan jaminan sosial yang dikaitkan dengan wajib pajak. Menurut Junaedi, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, pengaitan program jaminan sosial dengan pajak akan menjadikan data yang dimiliki kedua pihak transparan. Perusahaan yang selama ini menyembunyikan kepesertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan menyembunyikan besaran upah pekerjanya akan dapat diketahui. Sampai saat ini ada indikasi sekitar 147 perusahaan besar yang melaporkan sebagian upah pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Junaedi, pertukaran data dengan Ditjen Pajak akan memperkuat indikasi tersebut dan menjadi acuan untuk bertindak. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan investigasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kewenangan tersebut memberikan hak kepada aparat BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjannya dalam program jaminan


sosial BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, sebagaimana amanat peraturan perundangan, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan masuknya PNS dalam program jaminan sosial, setidaknya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). PNS selama ini hanya dilindungi dalam dua program, yakni Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kesehatan (JK). PNS dan perangkat desa di sejumlah daerah telah terdafdar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sekitar 17.000 PNS dan perangkat desa mulai Februari 2014 telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut kemudian disusul oleh sejumlah kabupaten lain di Sumatra Utara. Tindakan tegas dan penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), yang tidak mengikutkan pekerjanya dalam program di BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan shock therapy kepada masyarakat agar jangan melanggar peraturan perundangan. Pada PP 86/2013 tercantum sanksi bisa dilakukan berupa surat teguran, denda, dan penghentian layanan publik. Penghentian layanan publik dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait. n

BRIDGE VOLUME 10

15

Main Report

PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA YANG MELANGGAR

Foto: kspi.or.id

BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan penegakan hukum bagi pemberi kerja atau pekerja, yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar iuran sebagai peserta jaminan sosial.

T

entu masih ingat, saat Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri tampil sebagai bintang iklan layanan sosial di TV swasta Nasional yang ditayangkan berulang-ulang, pada triwulan 2015 lalu. Misi iklan tersebut, dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, yang mengabaikan kewajibannya akan kepesertaan program Jaminan Sosial. Dalam Iklan layanan sosial tersebut, dengan wajah yang serius, selaku Menaker mengingatkan

16

BRIDGE VOLUME 10

sekaligus ‘mengancam’, para pemberi kerja dan para pekerja agar memenuhi kewajibannya terkait program jaminanan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bila mengabaikannya, akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan bisa dikenakan denda sebesar Rp1 miliar serta hukuman kurungan. Dengan sosilisasi kebijakan penegakan hukum, seperti yang diatur dalam PP No 86 tahun 2013 dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, harapan Menaker dapat ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum,


Main Report

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

sehingga dapat memacu peningkatan kepesertaan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar sepakat dengan pendapat Menaker Hanif, dalam upaya meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja, tidak cukup dengan himbauan dan sosialisasi saja. Namun dengan pelaksanaan law enforcement, akan berdampak terhadap perluasan kepesertaan ke 4 program BPJS Ketenagakerjaan. Pasca 1 Juli 2015, tercatat penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga mencapai sekitar 17,2 juta peserta secara nasional. Dengan pelaksanaan penegakan hukum, pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan memprediksi jumlah kepesertaan akan bertambah mencapai angka 20,1 juta peserta sampai akhir 2015. Namun demikian, Timboel pesimis target tersebut bisa dicapai. Karena semester ke II tahun 2015, perekonomian nasional tengah terganggu akibat dampak nilai tukar rupiah yang terus anjlok hingga menembuh angka Rp15.000 per dolar. Sehingga banyak perusahaan yang kolaps, khususnya sektor elektronik, otomotif, textil/ garmen, serta industri yang menggunakan bahan baku impor. “Jangankan membayar iuran kepesertaan, bayar gaji saja mereka tidak mampu. Dan, bahkan banyak perusahaan besar yang terpaksa melakukan PHK massal,” dalihnya. Dari catatan di Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir Desember 2015, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional, mencapai

25.000 pekerja. Bila saja perekonomian tidak juga membaik, gelombang PHK ini masih dimungkinkan akan berlanjut, khususnya di kawasan industri di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Akibat gelombang PHK massal itu, selama tiga bulan terakhir 2015, aksi demo buruh atau pekerja seperti tidak terputus hingga dipenghujung tahun. Salah satunya, yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang mengerahkan sekitar 20-30 ribu buruh untuk turun ke jalan dari kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu. Salah satu item yang selalu disuarakan tentang Jaminan Sosial bagi para buruh. Mereka perespons positif dan menyambut baik full operation dari BPJS Ketenagakerjaan namun demikian mereka tidak menghendaki kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial membebani para buruh. “Mereka tidak setuju kenaikan iuran kepesertaan,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal. Di tambah lagi kondisi perekonomian yang buruk, biaya hidup semakin meningkat. Sementara itu tuntutan utama para buruh agar pemerintah menggulirkan kebijakan untuk meningkatkan UMR serta memperbaiki PP pengupahan tidak berbasis inflasi tapi berbasis biaya hidup, belum juga dipenuhi. Said Iqbal, menyarankan, sebaiknya setiap kebijakan penegakan hukum yang digulirkan BPJS Ketenagakerjaan harus disetujui dan dikontrol buruh melalui dewan pengawas dan pendapat publik

BRIDGE VOLUME 10

17

Main Report (public hearing). Sehingga kebijakan yang digulirkan bisa di terima pemberi kerja maupun pekerja agar dapat berjalan dengan baik. Iqbal juga menambahkan, dengan kontribusi yang besar dari buruh melalui iuran wajib untuk ke empat program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya jangan berdasarkan satu pihak instasi jaminan sosial saja. Tapi juga melibatkan pertimbangkan kemauan dari pihak pemberi kerja dan pekerja. Menurut Presiden KSPI tersebut, BPJS Ketenagakerjaan sekarang bukan lagi perusahaan pemerintah (BUMN) yang orientasi mengejar keuntungan. Tetapi sebuah institusi di bawah Presiden yang mengemban misi untuk mensejahterakan para pekerja formal maupun informal seuai amanat UUD 45 dan UU SJSN. Saran Iqbal, institusi jaminan sosial sebagai payung bagi pekerja, seharusnya menggulirkan kebijakan yang membantu para buruh yang dirumahkan atau mengalami PHK. Bukan sebaliknya mengeluarkan kebijakan yang memperberat dunia usaha dan para pekerjanya. “Ini saatnya keuntungan yang diraih BPJS Ketenagakerjaan dipakai untuk melindungi buruh dan mensejahterkan mereka tidak membagi keuntungan kepada pemerintah,” tukasnya. Apalagi, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ke VII, yang membantu menciptakan iklim usaha di DN, diantaranya mensupport dunia usaha, antara lain, meringankan perpajakan. Lantas, mengapa BPJS Ketenagakerjaan tidak menggulirkan kebijakan yang ikut meringankan dunia usaha. “Jadi kebijakan penegakan hukum sesuai amanat PP 86 mengenai pengenaan saksi adiministratif tidak tepat waktunya,” ungkap Iqbal. Senada dengan pandangan Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ikut membantu menciptakan iklim usaha yang baik di saat perekonomian nasional tengah terpuruk. Di sisi lain, APINDO juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan para buruh atau pekerja sesuai amanat 11 tuntutan buruh, pada Mayday, 1 Mei 2015 lalu serta peraturan perundangan untuk mensejahterakan buruh. Salah satu tuntutan buruh, yang didukung oleh

18

BRIDGE VOLUME 10

APINDO adalah peningkatan manfaat kepesertaan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, APINDO juga membantu sosialisasi penegakan hukum bagi pemberi kerja dan pekerja selain institusi pemerintahan, untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, dalam event The Return of Industrial Relation Conference Bali to Jakarta 2015, medio Desember 2015, APINDO juga menyampaikan pandangan bahwa kebijakan yang bermunculan di tahun 2015, selain mengenai jaminan sosial, juga muncul kebijakan baru yang akan menjadi payung hukum terhadap tuntutan para buruh. Dalam pertemuan tersebut, juga disampaikan sosialisasi penegakan hukum terhadap perusahaan pemberi kerja yang mengabaikan kewajibannya untuk mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerjanya. Upaya ini dimaksudkan, agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan oleh pengusaha sementara itu para buruh yang dipekerjakan tidak sejahtera. n

Manfaat

RS TRAUMA CENTER SARANA PELAYANAN PROGRAM JKK RTW BPJS Ketenagakerjaan menyempurnakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work (JKK-RTW). Program yang berjalan sejak awal 2014 tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.

P

rogram Return To Work ini dilatarbelakangi oleh UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara garis besar kedua UU tersebut memiliki content serupa yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama, termasuk penyandang cacat. Pada tahun 2014 kasus JKK mencapai 105.383 dengan Cacat Fungsi sebanyak 3.618 kasus, Cacat Sebagian sebanyak 2.616 kasus, Cacat Total sebanyak 43 kasus, dan meninggal sebanyak 2.375 kasus. Adapun hingga Maret 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah menangani sebanyak 38 kasus JKK-RTW (Return To Work). Pengobatan dan perawatan kesehatan untuk program JKK-RTW ini dapat dilakukan di Rumah Sakit Trauma Center yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pusat pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi peserta yang mengalami


kecelakaan kerja. Alur pelayanan Return To Work dimulai saat peserta yang mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan kuratif di RS Trauma Center melalui Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (KK PAK). Dalam hal ini Manajer Kasus KK PAK berperan untuk menjembatani antara Tenaga Kerja, manajemen perusahaan, serikat pekerja, balai latihan kerja dan pihak medis di RS Trauma Centre. Hingga Maret 2015, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan 1.300 RS/Klinik Trauma Center pemerintah maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia

RS Trauma Center Ketika mendengar kata “Trauma Center” yang terlintas dalam benak kita pada umumnya adalah IGD di RS yang dilengkapi dengan peralatan Trauma Set. Jarang sekali yang berpikiran bahwa Trauma Centre

BRIDGE VOLUME 10

19

Manfaat tidak melulu soal menangani kasus trauma oleh sebab kecelakaan lalu lintas maupun sebab lain di IGD. Trauma Center adalah serangkaian pelayanan yang melibatkan beberapa fasilitas di dalam RS, mulai dari pre hospital (ambulans – kalau bisa 118), IGD, Pelayanan Penunjang Diagnostik 24 jam (lab, radiologi dan sebagainya), ICU, rawat inap, layanan farmasi 24 jam, rehabilitasi medik hingga pasca hospital yang teritegrasi dalam satu sistem yang saling terkait. Konsekuensinya adalah jika IGD sebagai “pintu masuk” pasien Trauma ke RS, maka instalasi lain yang “menerima limpahan” pasien Trauma dari IGD ini pun harus dilengkapi dengan SOP-SOP untuk penanganan trauma yang nyambung dengan SOP trauma di IGD. Namun yang terjadi selama ini, RS ramai-rama membuat Trauma Center yang notabene adalah IGD plus dalam perencanaan jangka menengah RS secara parsial, dengan melatih SDM dan meng-up grade peralatan di IGD saja.

Pelayan Terpadu RS Trauma Center Trauma center adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang khusus menangani pasien trauma di rumah sakit, pelayanan tersebut dilakukan oleh beberapa dokter ahli seperti dokter ahli bedah, dokter anestesi serta perawat khusus dan menyediakan peralatan pendukung hidup lanjut secara cepat yang siap dalam 24 jam. Penanganan pasien trauma di Trauma Center didukung beberapa instalasi dan unit pelayanan yang kegiatannya saling mendukung, instalasi dan unit pendukung Trauma Center antara lain: Instalasi Rawat Darurat (IRD), ambulance, laboratorium, radiologi, kamar operasi, Intensive Care Unit (ICU), rehabilitasi medik dan apotek. Sebuah Trauma Center pada sebuah rumah sakit dilengkapi dengan pelayanan medis gawat darurat secara komprehensif untuk pasien yang mengalami trauma berat atau luka berat yang siap 24 jam sehari. Bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, tanpa melalui proses pertolongan pertama yang benar, umumnya kecelakaan kerja beresiko tinggi terhadap kematian atau cacat. Sebaliknya, jika bisa ditangani secara benar dan tepat, resiko kecelakaan kerja tersebut dapat ditekan hingga 85%. Katagori Pelayanan RS Trauma Center Menurut MacKanzie et.al (2003) pelayanan Trauma Center yang memberikan pelayanan khusus trauma terdiri dari 5 level yaitu:

20

BRIDGE VOLUME 10

Level I Memberikan pelayanan terhadap kasus–kasus trauma secara menyeluruh, yang merupakan sumber daya daerah setempat, termasuk sebagai sarana pendidikan, penelitian dan perencanaan sistem. Pada level ini menyediakan pelayanan kesehatan kasus trauma yang dilengkapi tenaga ahli seperti: dokter ahli bedah trauma, dokter ahli bedah umum, dokter ahli anestesi, dokter ahli lainnya, perawat dan dilengkapi perlengkapan resusitasi. Level II Memberikan pelayanan trauma secara menyeluruh serta sebagai pendukung Trauma Center Level I. Lokasi pada daerah perkotaan yang besar atau sebagai rumah sakit utama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Namun di level ini tidak memerlukan atau menyediakan sarana pendidikan, penelitian yang berkelanjutan. Level III Memberikan pelayanan terhadap kasus trauma, namun tidak memiliki atau menyediakan pelayanan ahli/spesialis secara penuh, tetapi memiliki sumber daya untuk resusitasi gawat darurat, bedah, pelayanan intensif dari hampir semua pasien trauma. Trauma Center level III memberikan pelayanan pada masyarakat yang akses ke Trauma Center level I atau II cukup jauh. Level IV dan V Memberikan pelayanan terhadap kasus trauma pada daerah yang tidak memiliki pelayanan trauma yang lebih tinggi. Peranan dari Trauma Center level IV lebih terfokus pada resusitasi dan stabilisasi pasien serta mengatur proses rujukan pasien ke Trauma Center yang memilki perlengkapan yang lebih memadai serta berada di lokasi yang mudah diajangkau dalam waktu singkat. Jadi jelas bahwa dengan memberi label “Trauma Center” yang disiapkan bukan hanya IGD 24 jam dengan SDM terlatih dalam penanganan kasus trauma, melainkan juga mempersiapkan berbagai fasilitas lain yang terkait dengan pelayanan di IGD tersebut. Fasilitas ini mulai dari penunjang diagnostik 24 jam, intensive care, OK, rawat inap dan sebagainya dengan standar operating procedures yang terintegrasi satu sama lain. Jika hanya IGD yang memiliki kualifikasi dan SOP untuk kasus trauma, maka sebenarnya RS tersebut tidak bisa mengklaim diri memiliki Fasilitas Trauma Center. n


Katiga

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

TRANSPORTASI UDARA Aspek keselamatan dan keamanan menjadi sangat penting dalam aktifitas transportasi udara. Diperkirakan sebanyak 3,3 miliar orang bepergian dengan menggunakan pesawat udara setiap tahun. Oleh karena itu, keselamatan dan keamanan penumpang dan pekerja transportasi udara harus menjadi perhatian semua pihak.

D

alam pertemuan tahunan Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) di Bali, 13 November 2015, yang diikuti 16 maskapai penerbangan di kawasan Asia Pasifik dibahas keselamatan dan keamanan di ruang udara. Menurut Dirjen AAPA Andrew Herdman, banyak negara yang dianggap tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akibatnya, maskapai penerbangan tidak boleh terbang ke sana. Sementaran itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam pidato pembukaan AAPA menegaskan, pihaknya tak segan menjatuhkan sanksi kepada maskapai penerbangan yang mengalami kecelakaan dengan membekukan rute dan melarang ekspansi usaha untuk sementara. Langkah ini sebagai bentuk mengedepankan keselamatan. Jika maskapai bisa


membuktikan telah melakukan perbaikan maka barulah sanksi dicabut. Ignasius Jonan menambahkan, pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian atas keselamatan transportasi. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan Rp 12 triliun guna meningkatkan keselamatan di seluruh moda transportasi, mulai dari jalan, kereta api, laut, dan udara. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap keselamatan transportasi udara patut dihargai mengingat kasus kecelakaan pesawat terbang masih sering terjadi. Pusat data aviation-safety.net menyebutkan sepanjang tahun 2015 ini sudah ada 6 kali kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan pesawat tersebut mencapai lebih dari 150 orang.

BRIDGE VOLUME 10

21

Katiga Keselamatan dan Keamanan Sebenarnya sesuai data statistik industri transportasi mencatat bahwa transportasi udara merupakan moda transportasi yang paling aman. Transportasi udara diatur secara ketat secara internasional sebagaimana disebut dalam International Civil Aviation Organization (ICAO), yang secara universal pula diatur oleh setiap negara. Transportasi udara di Indonesia diatur melalui Civil Aviation Safety Regulations (CASR), belum termasuk berbagai Edaran. Keselamatan dan keamanan menjadi persyaratan utama dalam industri transportasi udara yang harus ditaati dan dilaksanakan sebaik mungkin oleh setiap maskapai. Namun, persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan dalam sebuah maskapai juga berkaitan sangat erat dengan sistim keselamatan dan keamanan pihak otorita penerbangan sipil, bandar udara, pengatur lalu-lintas udara, ground handling, bengkel perawatan pesawat, badan meteorologi, dan menyangkut pemahaman masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara. Oleh karena itu, sistim keselamatan dan keamanan industri penerbangan sangat unik karena terkait dengan budaya keselamatan dan keamanan sebuah bangsa. Ada aspek keselamatan dan keamanan yang tidak diatur secara langsung, yaitu persyaratan keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jasa penerbangan. Ketentuan mengenai hal ini biasanya diberlakukan oleh otorita penerbangan sipil melalui masing-masing maskapai atau bandar udara. Misalnya, ketentuan mengenai penggunaan hand phone di dalam pesawat terbang, pembatasan berat dan ukuran bagasi kabin, ketentuan barang berbahaya, dan lain-lain. Pada dasarnya sistim keselamatan dan keamanan penerbangan telah disusun secara rinci dan menyeluruh. Oleh karena itu, ketaatan dalam melaksanakan sistim keselamatan dan keamanan penerbangan secara sungguh-sungguh harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terkait, termasuk para pengguna jasa penerbangan. Di sisi lain, sebuah pesawat terbang pada dasarnya juga diproduksi dengan sangat aman yang dilengkapi berbagai mekanisme sistim peralatan dan cadangan yang berlapis-lapis serta dioperasikan melalui prosedur kerja yang sangat rinci demi menghindari terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, sebuah kecelakaan pesawat terbang sipil selalu melibatkan berbagai macam penyebab yang saling terkait. Dari sejumlah literatur disebutkan bahwa rekonstruksi kecelakaan pesawat terbang dapat

22

BRIDGE VOLUME 10

dipahami dari berbagai faktor penyebab. Pertama, Last Defense Failure, yaitu merupakan metode kerja atau sistim peralatan yang telah disusun demikian rupa guna mencegah terjadinya kecelakaan pesawat. Kedua, Front Line Failures. Melalui pelatihan yang berkesinambungan maka diharapkan mereka mampu mengendalikan peralatan kerja pesawat dalam situasi rutin atau kondisi darurat secara handal. Kelalaian menjalankan tugas secara baik dan benar dapat dimasukkan pada kategori ini. Hal yang sama berlaku untuk para petugas lapangan yang lain, seperti awak kabin, petugas lalu-lintas udara, petugas check-in counter, petugas muatan, petugas pemberangkatan pesawat, dan lain-lain. Ketiga, Predetermine Contributing Factors. Situasi atau kondisi yang kurang menguntungkan dalam rangka pengoperasian pesawat terbang secara aman. Misalnya, prosedur kurang lengkap, cuaca buruk, informasi cuaca kurang akurat, fasilitas bandara, kerusakan salah satu sistim atau peralatan pesawat terbang, mengantuk, tekanan mental, masalah rumah tangga, kurang pengalaman, dan lain-lain. Keempat, Supervisory Failures, yaitu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh manajemen atau para atasan langsung. Hal mana berlaku pula untuk para atasan pada setiap elemen sistim keselamatan dan keamanan penerbangan. Misalnya, lemahnya fungsi kontrol, memberikan perintah yang melanggar ketentuan penerbangan, pelatihan yang kurang memenuhi persyaratan, kurang kompeten pada bidang kerjanya, dan lain-lain. Kelima, Top Management Failures, yaitu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh manajemen puncak atau para atasan tertinggi dalam tiap elemen sistim keselamatan dan keamanan penerbangan dalam menentukan kebijakan tertinggi. Kelalaian yang umumnya terjadi adalah ketidak sesuaian pada alokasi anggaran kerja, kebijakan awal, pemotongan biaya perawatan, pemotongan biaya pelatihan, atau bahkan rendahnya komitmen terhadap aspek keselamatan dan keamanan akibat kurangnya pengetahuan atau kurangnya kepedulian dan lain-lain. Mencari penyebab kecelakaan pesawat terbang tidak dapat disederhanakan dengan hanya mencari human error. Dalam industri penerbangan, human error diartikan sebagai kelalaian manusia mengingat tidak ada kecelakaan pesawat terbang yang terjadi sebagai akibat unsur kesengajaan. Tingkat kelalaian yang sederhana adalah lupa (lapse), lalu salah tindak (slip), selanjutnya kesalahan atau kekeliruan baik pemahaman atau tindakan (mistake) dan pelanggaran (violation). n


Seberang

LAW ENFORCEMENT ATAS PELANGGARAN

JAMINAN SOSIAL DI MALAYSIA Penegakan hukum atas pelanggaran pelaksanaan Jaminan Sosial di Negeri Jiran diberlakukan ketat. Bagi yang melanggar secara paralel akan dikenakan sanksi, mulai dari denda hingga hukuman kurungan.

S

OCSO merupakan badan hukum di Negara Malaysia dibawah Departemen Sumber Daya Manusia. Didirikan pada Januari 1971 untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial dengan Asuransi Jaminan Sosial termasuk tunjangan kesehatan dan uang tunai, pemberian bantuan buatan dan rehabilitasi kepada karyawan. Selain itu, untuk mengurangi penderitaan karyawan dan memberikan jaminan keuangan dan perlindungan untuk keluarganya. Bagi pekerja ada skema Asuransi Cedera yang memberikan perlindungan untuk kecelakaan yang terjadi saat menjalankan tugas terkait pekerjaan dan terjadi kecacatan pensiun akan diberikan perlindungan terhadap cacat atau kematian karena kesalahan yang menyebabkan terputus dari pekerjaan. Karyawan dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan 1955, Hubungan Industrial Act 1967, karyawan Provident Fund Act 1951 (UU Penghematan Dana 1951), UU Karyawan Jamsostek 1969 dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Act 1994. Karyawan di bawah naungan SOCSO adalah orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau industri (dengan imbalan upah) yang berlaku buat ESSA 1969. Seseorang yang dipertanggungkan adalah orang yang merupakan penduduk atau seorang karyawan di sebuah


industri untuk satu di mana Undang-Undang berlaku dan yang memberikan kontribusi untuk skema asuransi. Agar pelaksanaan jaminan sosial yang diberikan SOCSO dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pengawasan terhadap kepatuhan dari para karyawan dan majikan dalam memberikan kontribusi. Bilamana didapati ketidakpatuhan atau pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum.

Pelaksanaan Law Enforcement Buat Pelanggaran Alasan dilakukannya inspeksi dan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang 1969 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Umum) Peraturan 1971. Adanya Inspektur yang ditunjuk berdasarkan Pasal 12 dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang 1969, harus melaksanakan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Semua kegiatan pemeriksaan akan dilakukan untuk karyawan dan pengusaha yang terdaftar dengan SOCSO di Malaysia, dengan tujuan, antara lain, Memastikan bahwa pengusaha mematuhi UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1969 dan UU Jaminan Sosial

BRIDGE VOLUME 10

23

Seberang Tenaga Kerja (Umum) Peraturan 1971, Memastikan semua catatan terkait Jaminan Sosial terpelihara dengan baik, Mencari tahu rincian pembaruan karyawan dan majikan, Mengumpulkan tunggakan kontribusi dan pembayaran kontribusi singkat, Mengumpulkan bunga Akhir Pembayaran Kontribusi, Menyelidiki setiap keluhan yang diterima, Memberikan penjelasan kepada majikan, Membantu pengusaha yang menghadapi kesulitan dengan SOCSO mengenai kontribusi atau manfaat.

Denda Denda yang diatur di dalam Bagian 95A, Jaminan Sosial Act 1969, menetapkan bahwa Direktur Jenderal atau pejabat diberdayakan oleh Direktur Jenderal dapat mengenakan denda untuk siapa saja yang telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2006, yang berlaku efektif mulai dari tanggal 1 Maret 2006. Pelanggaran yang dapat menyebabkan denda, menurut Peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2006, meliputi jenis pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja Act 1969. Pelanggaran yang tidak terkait dengan kontribusi keuangan oleh majikan untuk SOCSO, Al I, Terlambat mendaftar industri, Terlambat pendaftaran karyawan, Tidak dapat memproduksi atau tidak Register Karyawan, Terlambat menginformasikan kecelakaan di luar waktu yang diijinkan, Tidak dapat menghasilkan Jadwal SOCSO Kontribusi.

Penetapan Denda Pemberitahuan denda yang dikeluarkan oleh SOCSO setelah menerima informasi bahwa telah melakukan pelanggaran. Tawaran untuk denda atas pelanggaran berlaku selama 14 hari. Jika dilakukan pembayaran penuh untuk sesuai jumlah denda yang diajukan dalam 14 hari, tidak ada tindakan lebih lanjut akan diambil. Namun, jika tidak ada pembayaran dilakukan setelah 14 hari dari penerbitan penetapan denda, atau melewati batas waktu perpanjangan yang diperbolehkan oleh Direktur Jenderal, tindakan lebih lanjut untuk menuntut akan dimulai, tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Setiap kali ada denda yang diajukan untuk setiap pelanggaran dan diterima atau disetujui, maka pembayaran dapat dilakukan melalui, al: pembayaran langsung uang cash, melalui pos, atau lewat bank. Pembayaran ditujukan kepada Direktur Jenderal SOCSO. Setiap pembayaran akan diberikan tanda terima resmi. Jumlah denda yang dapat diajukan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah maksimum untuk pelanggaran masing-masing. Jumlah maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5.000RM. Namun, untuk saat ini, SOCSO menerbitkan denda berdasarkan jadwal berikut:

24

BRIDGE VOLUME 10

Jenis Pelanggaran dan Besarnya Denda Ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan karyawan maupun majikan, bisa dikanakan hukuman denda, antara lain, Keterlambatan perusahaan mendaftar, besarnya denda tergantung lamanya keterlambatan (<1/1-2/2-5/> 5 tahun) denda berkisar RM500.00 sampai dengan RM4000. Keterlambatan pendaftaran karyawan, besarnya denda juga tergantung lamanya keterlambatan (<1/1- 2/ 2-5/ > 5 tahun) denda berkisar RM500 sampai dengan RM3000. Kegagalan untuk hadir atau tidak mendaftarkan karyawan, besarnya denda tergantung lama waktunya, (7 setelah pemeriksaan keI, dalaam waktu 7 tahun setelah pemeriksaan ke II) besarnya denda berkisar RM300 sampai dengan RM600. Keterlambatan menginformasikan kecelakaan kerja di luar waktu yang diizinkan, yang berakibat terhadap karyawan fatal, tergantung lamanya keterlambatan melapor (>2 bulan sampai dengan 1 tahun, dan > 1 tahun) akan dikenakan denda sekitar RM1000 sampai dengan RM1500. Tapi kalau kecelakaan kerja yang ditempat kerja, besarnya denda juga disesuaikan dengan lamanya melapor (>3 bulan-1, > 1 tahun), berkisar RM1000 sampai dengan RM1500.

Penuntutan Di bawah Undang Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1969, majikan atau karyawan yang bersalah untuk pelanggaran berikut dapat didenda tidak lebih dari RM10,000 atau 2 tahun penjara atau keduanya jika terbukti, melakukan kegagalan atau keterlambatan pendaftaran Industri atau perusahaan, keterlambatan atau kegagalan pembayara iuran karyawan untuk SOCSO, kegagalan atau keterlambatan pembayaran sumbangan keterlambatan pembayaran bunga ke SOCSO, kegagalam majikan atau terlambat dalam pelaporan kecelakaan kerja, menyediakan, menyajikan, membuat dokumen atau memberikan informasi palsu, serta kegagalan untuk membayar denda.

Pemulihan Unit Pemulihan, institusi yang didirikan untuk mengumpulkan dan melancarkan pembayaran yang dilakukan kepada korban, penerima manfaat dan juga penerima manfaat pendidikan. Fungsi utama dari Unit Pemulihan adalah untuk mengurangi kredit bermasalah seperti pinjaman pendidikan dan juga lebih pembayaran tunjangan yang diberikan kepada korban atau penerima manfaat. Unit akan melakukan tindakan jika angsuran pinjaman tidak dibayar, dan jika ada kasus pembayaran yang lebih kepada korban atau pembayaran dilakukan kepada penerima manfaat yang tidak diinginkan. n


Testimoni

LAW ENFORCEMENT BPJS

Ketenagakerjaan

akan

tegas

melakukan

penegakan

hukum

bagi

perusahaan-perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mengikutkan pekerja atau karyawannya

dalam program di BPJS Ketenagakerjaan

tersebut. Langkah tersebut untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Penegakan

hukum dilakukan sebagai shock

therapy agar jangan melanggar.” - Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi

Jaminan sosial itu merupakan amanah dari UUD 45 pasal 28, bahwa pada intinya seluruh rakyat Indonesia khususnya

bagi

harus

pekerja.

memiliki

Bagi

jaminan

perusahaan

yang

sosial tidak

mematuhinya harus diberikan sanksi. Salah satunya, sanksi tiidak mendapatkan pelayanan publik.” - Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan, Rilexya Surya Putra

Dalam

upaya

meningkatkan

kepesertaan

program jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja, tidak cukup dengan himbauan dan sosialisasi

saja.

enforcement,

Namun

akan

dengan

berdampak

pelaksanaan

terhadap

law

perluasan

kepesertaan ke 4 program BPJS Ketenagakerjaan.” - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar

Sebaiknya setiap kebijakan penegakan hukum yang digulirkan BPJS Ketenagakerjaan harus disetujui dan dikontrol buruh melalui dewan pengawas dan pendapat publik (public hearing). Sehingga kebijakan yang digulirkan bisa di terima pemberi kerja maupun pekerja agar dapat berjalan dengan baik.” - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal


BRIDGE VOLUME 10

25

Investment

SEKALI LAGI TENTANG JAMINAN PENSIUN OLEH: ELVYN

G. MASASSYA

Di sejumlah berita dikabarkan, belakangan ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan. Berita tersebut juga mengutip data pencairan saldo Jaminan Hari Tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Disebutkan ada sekitar 27.000 pekerja yang terkena PHK yang mencairkan JHT-nya hanya dalam kurun waktu sebulan, yakni pada September lalu. Jumlah pencairan JHT itu mencapai Rp 1,9 triliun, termasuk karena terkena PHK. Lalu apa hubungan semua itu dengan kita semua?

S

ederhana saja. Setiap pekerja memiliki risiko. Dan salah satu risiko itu adalah tidak bekerja lagi, baik karena terkena PHK maupun memasuki usia tua. Nah, dalam konteks memasuki usia tua tersebut, tulisan ini akan membahas kembali pentingnya menyiapkan program pensiun sehingga tidak terlunta-lunta ketika sudah tidak bekerja lagi di hari tua. Program pensiun atau lebih dikenal dengan istilah jaminan pensiun hakikatnya merupakan tabungan yang dipersiapkan sejak usia muda untuk dipergunakan membiayai hidup kala sudah tidak bekerja lagi. Lantas apa bedanya dengan program Jaminan Hari Tua.

26

BRIDGE VOLUME 10

Program JHT adalah tabungan yang sejatinya ketika memasuki hari tua bisa diambil sekaligus. Kalau hari-hari ini, para pekerja mengambil JHT, kendati belum berusia tua, lebih karena peraturan pemerintah memang memberikan ”kelonggaran” bagi pekerja yang tidak bekerja, khususnya karena terkena PHK, untuk bisa menarik dana JHT mereka. Namun, falsafah dari JHT tersebut sesungguhnya memang untuk persiapan hari tua. Nah, sementara, program jaminan pensiun, juga merupakan tabungan, tetapi hasilnya hanya bisa diambil ketika benar-benar setelah pensiun. Dan yang diperoleh peserta program ini adalah manfaat bulanan, sebagai pengganti gaji. Jadi, tidak sekaligus. Manfaat bulanan itu akan diterima sepanjang


Investment hidup. Dan bahkan bisa diteruskan ke istri/suami dan atau anak yang masih berusia sekolah. Secara jenis, program pensiun tersebut bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Apa bedanya? Program pensiun iuran pasti dimaknai dengan para peserta membayar iuran secara pasti. Iuran tersebut kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola. Lalu pada saat peserta memasuki usia pensiun, iuran plus pengembangan akan dikembalikan kepada peserta. Berapa besarnya? Bergantung pada hasil pengembangan dana tersebut. Dengan kata lain, besar-kecilnya belum pasti. Dalam jenis program pensiun iuran pasti, para peserta akan menanggung risiko secara individu dari pengembangan dananya. Itu karena memang demikianlah hakikatnya. Lalu seperti apa program pensiun manfaat pasti? Manfaatnya sudah dipastikan. Itu jawabnya. Seperti apa. Tidak terlalu penting jumlah iuran yang dibayarkan, tetapi manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40 persen dari rata-rata upah ketika bekerja dan menjadi peserta program tersebut. Misalnya, rata-rata upah tersebut adalah sebesar Rp 10 juta selama 15 tahun bekerja, dan kemudian pensiun. Maka, si peserta akan mendapatkan manfaat pensiun sebesar Rp 4 juta. Berapa iuran yang dibayarkan? Saat ini untuk program pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, iurannya adalah 3 persen. Bagaimana mungkin iuran hanya 3 persen bisa membayar manfaat sebesar 40 persen? Bisa, karena program ini memiliki falsafah gotong royong. Artinya, manfaat tersebut tidak semata-mata dibiayai dari iuran individu si peserta, tetapi juga berdasarkan hasil pengembangan dana pensiun dan iuran dari peserta lain. Dengan kata lain, seluruh iuran yang ada dimasukkan dalam satu ”keranjang” yang disebut polling fund, kemudian diinvestasikan. Lalu jika ada yang memasuki usia pensiun, yang bersangkutan akan menerima manfaat dari dana yang sudah dikumpulkan secara beramai-ramai. Artinya, banyaknya jumlah peserta menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program pensiun manfaat pasti tersebut. Lantas apakah tidak ada implikasi apa-apa bagi penyelenggaranya? Sepanjang iuran tersebut bisa disesuaikan secara berkala dan kemudian peserta program jaminan pensiun terus bertambah dari waktu ke waktu hingga puluhan tahun mendatang dan seterusnya, semua akan berjalan dengan baik. Dalam praktiknya saat ini di Indonesia ada beberapa jenis penyelenggara jaminan pensiun. Ada yang disebut dengan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Ini umumnya dikelola swasta dan bersifat individu bagi tiap orang yang berminat ikut serta.

Konsepnya adalah iuran pasti. Selain itu, ada yang disebut dengan DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja). Pola ini biasanya dijalankan BUMN dan korporasi besar yang sudah mapan. Konsepnya manfaat pasti. Yang menjadi peserta adalah karyawan/karyawati yang bekerja pada BUMN dan atau korporasi tersebut. Jadi, bersifat ekslusif. Dan yang terbaru adalah Program Pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dengan pola manfaat pasti. Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini bahkan bersifat wajib, harus diikuti pekerja penerima upah (pekerja formal), khususnya yang bekerja pada perusahaan besar dan menengah. Sementara bagi pekerja informal bersifat opsional atau sukarela. Nah, pertanyaannya, jika Anda ingin hari tua tidak terlunta-lunta dan tetap bisa mandiri dengan sumber pendapatan dari keringat sendiri, tentu menjadi suatu keharusan untuk memiliki program jaminan pensiun. Lantas program jaminan pensiun mana yang akan dipilih? Mengingat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib, ada baiknya Anda ikut serta dalam program tersebut. Bagaimana jika Anda menginginkan manfaat pensiun yang lebih besar lagi? Silakan ikut juga program pensiun yang diselenggarakan DPLK dengan besaran iuran yang Anda tentukan sendiri. Misalkan Anda ingin mendapatkan manfaat pensiun hingga mencapai 60 atau 70 persen dari penghasilan ketika Anda masih bekerja, jelas besaran seperti itu tidak bisa disediakan BPJS Ketenagakerjaan karena sifatnya adalah pensiun dasar. Dengan demikian, untuk sampai pada besaran yang Anda inginkan, daftarkan juga diri Anda di program pensiun DPLK. Dengan cara seperti itu, setidaknya Anda memiliki program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti sekaligus. Selamat merancang program pensiun. n Artikel ini pernah terbit di harian Kompas edisi 1 November 2015.

BRIDGE VOLUME 10

27

Galeri

15 OKTOBER 2015

27 OKTOBER 2015

CABANG CIKOKOL

MOU BTN

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat peresmian kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikokol

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya dan Dirut BTN, Mulyono saat MoU pembiayaan rumah murah bagi peserta aktif di Jakarta

23 OKTOBER 2015

GATHERING SERIKAT PEKERJA BPJS Ketenagakerjaan menggelar gathering bersama Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga Junaedi, Direktur Investasi Jeffry Hariyadi, dan kepala divisi dengan 6 konfederasi, 60 federasi dan 2 non federasi dari serikat pekerja/serikat buruh di Bogor

17 NOVEMBER 2015

NELAYAN INDRAMAYU Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat

28

BRIDGE VOLUME 10


Galeri 22 OKTOBER 2015

MOU BUMN Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan-Elvyn G.Masassya, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)-Achmad Baiquni,Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk-Budi G.Sadikin,Menteri BUMN-Rini M Soemarno, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)-Asmawi Syam, menandatangani kerjasama pada acara “BUMN Hadir Untuk Negeri” di Jakarta, Jumat 22 Oktober 2015.BPJS Ketenagakerjaan dan tiga bank BUMN ini tentang Akses Pembiayaan Modal untuk Sektor Produktif kepada peserta ,eks peserta dan keluarga peserta BPJS,yang merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kepesertaan melelui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

20 OKTOBER 2015

WORKSHOP SP BPJS KETENAGAKERJAAN Serikat Pekerja (SP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar seminar dan konferensi internasional yang diikuti organisasi dan lembaga jaminan sosial di 19 negara dunia. Bertemakan Workshop and Conference Workers Unions of International Social Security 2015 di Patrajasa Hotel, Kuta, Bali

12 NOVEMBER 2015

MOU APKASI Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi menandatangani MoU dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta

21 OKTOBER 2015

MOU ORASCOM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama pengembang properti asal Mesir, Orascom Housing Communities (OHC), dan Syailendra Capital menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk bekerja sama membangun kota terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada lahan seluas 200 hektare (ha) di Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya, Chairman OHC Samih Sawiris, dan Presiden Direktur Syailendra Capital mewakili Syailendra Group, Jos Parengkuan, di Financial Hall, Jakarta


BRIDGE VOLUME 10

29

Figur Ahmad Sulintang,SE.Ak,MM. CCMO BPJS Ketenagakerjaan

SULINTANG MALANG MELINTANG DALAM MENUJU PUNCAK Hampir 17 tahun, Ahmad Sulintang bekerja dan meniti karir di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Semangat, kerja keras dan kemauan belajar yang tinggi, ternyata membuahkan prestasi baginya. Dan, kini ia menjabat eselon satu termuda dan berprestasi.

S

etelah berkarir selama 17 tahun di BPJS Ketengakerjaan, akhirnya Ahmad Sulintang diberikan kepercayaan sebagai Chief Change Management Office (CCMO) BPJS Ketenagakerjaan. Pria kelahiran Garut 17 Juni 1973 ini memang layak menduduki posisi tersebut, karena memiliki segudang prestasi selama bekerja sebagai akuntan BPJS Ketenagakerjaan. Di usianya yang masih terbilang muda, Ia telah dipercaya menjabat eselon satu di Institusi tersebut. Sebagai eksekutif muda di sebuah institusi pemerintah yang bergengsi yang mengelola aset senilai Rp250 triliun. Sulintang, sapaan akrabnya, tergolong bersahaja bila dilihat dari hobby dan kegemarannya berolahraga. Pria berperawakan tinggi badan sekitar 170 Cm ini mengaku gemar membaca,berdiskusi dengan rekan kerja,mencaritahu sesuatu yang baru baik melalui buku maupun cybermedia. Dan, kegemaran akan olahraga seperti jogging, bulutangkis, tenis, dan sekali-kali futsal pun ia lakukan. Tapi bila melihat dari sosok penampilannya tidak seperti ‘kutu buku’, justru terlihat elegan dan necis. Gaya bicaranya mengundang simpati, ramah, penuh senyum khas senyum BPJS Ketenagakerjaan, serta percaya diri. Hal yang luar biasa dari Sulintang adalah, soal tanggung jawab pekerjaan. Ia pun tergolong workaholic sebagai seorang akuntan, karena tidak pernah berhenti bekerja sebelum selesai. Dan Ia sangat menjunjung tinggi komitmen, prinsip kerja cepat, tepat, akurat serta hasilnya memuaskan. Alumnus Akuntansi Universitas Padjadjaran

30

BRIDGE VOLUME 10

lulusan 1998 ini, memiliki karakter suka penasaran atau ingin tahu yang begitu besar alias ‘kepo banget’ pada semua yang dikerjakan sejawatnya di luar bidang keuangan. Tapi sebaliknya, tidak mau banyak bicara soal keuangan perusahaan karena dianggap rahasia dapur perusahaan. Namun tidak demikian saat ini, sekarang Sulintang lebih terbuka dikarenakan kebijakan pemerintah menggalakan azas good governance dalam tata kelola keuangan yang baik yang berprinsip auditable dan accountable serta transparansi. Sulintang mengawali kariernya di BPJS Ketenagakerjaan, sejak tahun 1998. Pria yang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi di Bandung itu, pertama kali mendaftar pekerjaan di Kota Kembang tersebut. Tapi panggilan datang mengharuskan Ke Kantor Pusat di Jakarta. “Di Wilayah Bandung kala itu tidak ada job untuk akuntan, justru Biro Akuntansi (saat itu) di Jakarta, yang membutuhkan akuntan,” akunya. Ketika masuk mendaftar di Instansi Jaminan Sosial, menurut Sulintang, BPJS Ketenagakerjaan masih berstatus BUMN Jaminan Sosial Tenagakerja (PT Jamsostek). Tahun pertama bekerja di perusahaan ‘plat merah’ itu, ia masih berstatus outsourcing atau Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) dari PT Jamsostek. Selang setahun, baru Sulintang diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan Staf Akuntansi. Kala itu, Penyusunan laporan keuangan di BUMN jaminan sosial masih ditangani secara manual memakai program Words, “kerjanya www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Figur lama, akurasinya diragukan, dan hasilnya sangat tidak memuaskan padahal laporan keuangan perusahaan sangat vital,” urai Sulintang. Penyusunan laporan keuangan triwulan, misalnya, baru selesai hampir dua bulan. Informasi dalam laporannya ‘sudah basi’ tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. Sulintang menganggap yang dilakukan unit kerjanya jadi sia-sia, sudah kerja keras, makan waktu, akurasinya diragukan, dan hasilnya tidak mempunyai nilai lebih bagi pemangku kepentingan. Kondisi seperti itu, yang membuat akuntan muda itu terobsesi untuk memperbaiki. Terlintas dalam benak Sulintang, dengan kondisi pekerjaan khususnya penyusunan laporan keuangan PT Jamsostek saat itu. Akuntan muda itu, terobsesi mengubah tata kelola laporan keuangan yang lebih baik. Kendati perlu waktu, pembenahan berbagai aspek baik proses, SDM dan koordinasi dengan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, namun ia tetap optimis. Bagai gayung bersambut, tahun 2000 memasuki perubahan pengelolaan database ke oracle dengan tingkat keamanan data sangat tinggi juga lebih mudah diolah dalam penyusunan laporan keuangan. Sulintang pun mengikuti perkembangan soft ware & hard ware IT dan mempelajari relational database management dalam sistem baru tersebut dan melihat ada peluang pembuatan laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat, lebih akurat dan memiliki informasi berdaya guna bagi stakeholders. Pada saat itu pula, ia pun mengusulkan keatasannya untuk mengubah penyusunan laporan keuangan PT Jamsostek lebih terotomatisasi dan terintegrasi, diharapkan tujuan utama dalam penerbitan laporan keuangan dapat terpenuhi secepatnya. Gagasan akuntan muda itu, direspon positif oleh atasannya, untuk diujicobakan. Selama dua minggu Sulintang di beri waktu untuk membuat kembali laporan keuangan yang sudah selesai dikerjakan secara manual disusun dengan mekanisme yang lebih baru dan lebih terintegrasi. Dan,hasilnya penyusunan laporan keuangan dapat dikerjakan lebih cepat, lebih akurat dapat dengan mudah dilakukan audit trail dan paling penting dapat memberikan informasi bernilai bagi manajemen. Sejak saat itu, laporan keuangan perusahaan disusun dan disajikan dengan sistem yang lebih terintegrasi dan mudah bagi pengguna. Setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak eksternal auditor BPK RI saat itu, mereka dapat meyakini proses penysusunan laporan keuangan PT jamsostek dan memudahkan mereka untuk melakukan proses audit serta sekali lagi dapat meyakini sepenuhnya keakuratan angka-angka dalam laporan keuangan yang disajikan. www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Singkat cerita, sejak saat itu hasil laporan keuangan perusahaan boleh dibilang memuaskan, dengan jumlah SDM yang sama, mampu membuat laporan keuangan yang jauh lebih baik, lebih cepat, lebih akurat tidak ada kesalahan perhitungan, dan hasilnya tidak kadaluarsa bisa dipakai untuk evaluasi dan perencanaan mendatang. Sebagai informasi Laporan Keuangan PT Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal, juga BPJS Ketenagakerjan memperoleh penghargaan dalam ajang bergengsi Annual Report Award (ARA) untuk kategori BUMN Keuangan Non Listed yang diikuti 150-an BUMN se Indonesia dengan menjadi peringkat pertama sebanyak 4 (empat) kali dan selalu berada dalam posisi tiga besar untuk kurun waktu sampai dengan tahun 2013. Tidak hanya puas berhasil mengusulkan perubahan sistem, Sulintang justru terpacu untuk kerja lebih keras. Boleh di bilang karir Akuntan muda itu cukup ‘moncer’ melalui enam jenjang jabatan di divisi akuntansi selama 12 tahun (2009-2011). Mulai dari staf pembukuan, verifikator, penata aplikasi, analis sistem, hingga kepala urusan akuntansi keuangan PKP. Dan, sewaktu menjabat Penata Aplikasi Sistem Keuangan, pada tahun 2008, Ia dianugrahi sebagai The Best Employee PT Jamsostek (Pesero). Di tahun yang sama, akuntan muda itu mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di PPM di Jakarta . “Sebagai upaya peningkatan kompetensi dan syarat pendidikan untuk menunjang jenjang Karir tentunya” terang Sulintang. Pasca menyelesaikan S2, jabatan Sulintang terus ‘meroket’ mulai dari Kepala Urusan Akuntansi Keuangan 2011-2012, Kepala Urusan Pengembangan dan Analisis Akuntansi pada 2012-2013, hingga Kepala Urusan Akuntansi kantor Pusat pada 2013-2014. Di tahun 2014-2015, di masa era BPJS Ketenagakerjaan yang telah bertransformasi dari PT Jamsostek, akuntan muda itu diberikan kepercayaan oleh manajemen untuk berkarir diluar bidang akuntansi yang selama ini menjadi spesialisnya, dalam rentang waktu hampir 2 tahun ini memimpin unit-unit kerja strategis yaitu sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Perencanaan Strategis, dan sekarang menjabat Chief Change Management Office. Di posisi sekarang, Sulintang menangani proyek-proyek strategis yang diharapkan bisa memberikan dampak positif buat perkembangan BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap, di setiap tahapan jenjang jabatan akan dilaluinya dengan prestasi kerja yang baik. “I do my best,” tekadnya. n

BRIDGE VOLUME 10

31

1-Stop

Produk/Layanan

TOTAL BENEFIT

BAGI PEKERJA

Meningkatkan manfaat bagi para peserta menjadi sebuah misi yang diusung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu bertujuan tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga mendongkrak kinerjanya.

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sangat serius di dalam meningkatkan manfaat tambahan bagi peserta. Salah satu hal yang berkaitan dengan peningkatan manfaat, yaitu mengembangkan konsep Total Benefit. “Ini sebuah konsep yang isinya berbagai manfaat tambahan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cakupannya, terdiri dari Housing Benefit, Financial Benefit, Transportation Benefit, Food Benefit, dan Health Benefit,” ucap Kepala Divisi Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan, Nugroho Agung Tristianto. Nugroho mengatakan, dalam konsep Total Benefit, pihaknya siap memberikan berbagai manfaat tambahan di luar klaim program, yaitu

32

BRIDGE VOLUME 10

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm) kepada para peserta secara terintegrasi. Tujuannya, ungkap Nugroho, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta dan keluarganya. Guna merealisasikannya, Nugroho mengutarakan, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng lembaga lain untuk menjalin kerjasama. Lembaga yang diajak bekerjsama antara lain, perbankan, pengembang, dan yang berkaitan dengan Housing Benefit. Karena pihaknya, berencana membangun sejumlah komplek perumahan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.


1-Stop

Produk/Layanan

Housing Benefit, yaitu program bantuan pemilikan rumah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam program Housing Benefit, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memiliki rumah melalui bantuan berupa Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Guna memperingan kewajiban peserta membayar cicilan, pihaknya memasukannya dalam skema Fasilitas Llikuiditas Pembiayaan Perumaham (FLPP). Itu, jelasnya, supaya peserta memperoleh subsidi selisih bunga Pemerintah. Di luar itu, berdasarkan peraturan asuransi yang baru dan segera terbit, ada kemungkinan juga, peserta dapat menggunakan sebagian Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, apabila seorang peserta memiliki JHT selama 10 tahun, yang bersangkutan dapat memanfaatkan dana program itu maksimal 30 persen. “Itu dapat memperingan peserta karena dana JHT yang 30 persen tersebut dapat dia manfaatkan untuk menambah uang muka dan memperkecil pencicilan sekaligus atau mempersingkat tenor kredit,” urai Nugroho. Lebih jauh Nugroho menjelaskan, selain program Housing Benefit, pihaknya pun menyediakan program Food Benefit. Pihaknya menyediakan akses bahan-bahan makanan pokok yang berharga relatif murah. “Teknisnya,


memaksimalkan toko-toko yang memang harus berbadan hukum, seperti, koperasi yang pada saatnya, diisi beragam bahan makanan yang pasokannya langsung dari distributor. Untuk mewujudkannya, kami menjalin kerjasana dengan berbagai supplier, termasuk perbankan,” ungkapnya. Ide Food Benefit tidak rumit. Dijelaskan, skema Food Benefit hanya untuk memangkas jalur pendistribusian sehingga para pekerja dapat memperoleh kebutuhan makanan dalam harga yang relatif murah dan terjangkau. Selain Food Benefit, pihaknya juga menyiapkan program Health Benefit. Pada program itu, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sejumlah klinik. “Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, termasuk sejumlah rumah sakit yang tentunya siap serta bersedia membuka klinik kesehatan,” ucap Nugroho. Sementara berkenaan dengan Transportation Benefit, pihaknya akan menyediakan sejumlah sarana transportasi, yang menghubungkan sebuah perumahan pekerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan tempat kerjanya atau titik terdekat tempat kerja. “Apabila Transportation Benefit terwujud, tentunya, hal itu dapat menghemat biaya transportasi para pekerja,” ungkap Nugroho. n

BRIDGE VOLUME 10

33

Idea

UNTUNGNYA MENJADI PESERTA

BPJS KETENAGAKERJAAN Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan banyak memberikan keuntungan bagi para pekerja di Indonesia, baik pekerja penerima upah dan bukan penerima upah. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka jaminan sosial pekerja akan mendapatkan perlindungan.

T

idak ada alasan bagi pekerja untuk tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja yang menyadari betapa pentingnya kehadiran BPJS Ketenagakerjaan maka mereka tidak akan menunda untuk menjadi peserta pada institusi yang memberikan perlindungan bagi pekerja tersebut. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia memang memiliki peranan sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja. Institusi ini berupaya untuk mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia, mulai dari pekerja penerima upah dan bukan penerima

34

BRIDGE VOLUME 10

upah. Selama ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan disebutkan para pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka secara kebutuhan dasar mereka akan dilindungi. Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Jaminan Pensiun (JP) merupakan program


Idea baru yang diselenggarakan oleh BPJS dan perawatan yang sebelumnya Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015. Untuk sebesar Rp 20 Juta. Mulai 1 Juli 2015 mengikuti program JP ini peserta harus tindakan medis yang dilakukan karena membayar iuran sebesar 3 persen dari terjadinya kecelakaan kerja ditanggung upah yang diterimanya. Jumlah iuran yang oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dibayarkan tersebut sebanyak 2 persen sembuh. Benefit lainnya yang ditanggung oleh pemberi mengalami peningkatan kerja dan 1 persen dibayar antara lain biaya Keuntungan peserta BPJS oleh pekerja. angkutan darat, laut dan Namun, menurut Ketenagakerjaan yang lain adalah udara, biaya pemakaman Chazali Husni Situmorang, serta pemberian pada program Jaminan Ketua Dewan Jaminan Sosial beasiswa pendidikan Nasional (DJSN), program bagi peserta yang Kecelakaan Kerja (JKK). Benefit JP bukan untuk menjadikan meninggal dunia atau yang didapatkan oleh peserta buruh kaya raya di hari cacat total tetap karena tuanya. Program JP hanya bertambah dengan dihilangkannya kecelakaan kerja. untuk memenuhi kehidupan Selain itu, jika terjadi plafon biaya pengobatan dan dasar secara layak bagi cacat sebagian pekerja. Program JP akan permanen, pekerja juga perawatan yang sebelumnya membantu kesejahteraan akan mendapatkan sebesar Rp 20 Juta. Mulai 1 Juli buruh meningkat setelah pelatihan khusus agar mereka pensiun kelak. tetap bisa kembali 2015 tindakan medis yang Pada dasarnya menjadi bekerja melalui dilakukan karena terjadinya peserta BPJS penyempurnaan manfaat Ketenagakerjaan sama kecelakaan kerja ditanggung oleh Jaminan Kecelakaan dengan investasi jangka Kerja-Return To Work BPJS Ketenagakerjaan sampai panjang. Pekerja menabung (JKK-RTW), di samping dengan membayar iuran dan santunan cacat yang sembuh. beberapa tahun yang akan diterima. Dengan datang akan dapat memetik demikian pekerja tetap pengembangannya. bisa mendapatkan penghasilan dengan Keuntungan peserta BPJS keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani. Ketenagakerjaan yang lain adalah pada Selanjutnya, pada program Jaminan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kematian (JK) memberikan benefit kepada Benefit yang didapatkan oleh peserta bertambah ahli waris pekerja yang mengalami musibah dengan dihilangkannya plafon biaya pengobatan meninggal dunia, yang bukan karena kecelakaan


BRIDGE VOLUME 10

35

Idea

kerja. Peningkatan manfaat terdapat pada santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman dengan total santunan sebesar Rp 24 juta serta pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp 12 juta bagi peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun. Adapun program Jaminan Hari Tua (JHT) akan memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja terhadap risiko yang terjadi di hari tua. JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Pengelolaan jaminan sosial yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan merupakan era baru. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, program dan tata kelolanya sangat berbeda dengan yang dilaksanakan sebelumnya (Jamsostek) dan manfaat yang diberikan juga jauh lebih besar. Manfaat yang lebih besar tersebut antara lain untuk program JKK yang sebelumnya hanya menanggung biaya pengobatan hingga Rp 20 juta kini BPJS Ketenagakerjaan menanggung secara penuh biaya pengobatan kecelakaan kerja. Selanjutnya, apabila pekerja yang mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia maka ahli waris akan menerima pertanggungan sampai dengan 56

36

BRIDGE VOLUME 10

kali dari upah terakhir pekerja. Sementara bagi ahli waris yang masih usia sekolah akan mendapat beasiswa. Sementara itu, besaran iuran program JKK tetap sama yaitu antara 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen. Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan besaran iuran yang sama yakni sebesar 5,7 persen dulu masyarakat hanya bisa mengambilnya pada saat pensiun, meninggal dunia, cacat permanen, atau terkena PHK dengan ketentuan minimal masa kerja 5 tahun satu bulan. Pada ketentuan yang berlaku sekarang pekerja yang masih aktif juga dapat mengambil JHT setelah 10 tahun masa kerja yakni sebesar 10 persen atau 30 persen untuk perumahan. Sementara itu, pekerja yang terkena PHK bisa mengambil seluruh JHT setelah satu bulan. Dengan begitu banyaknya manfaat dan keuntungan yang diberikan maka tidak ada alasan bagi pekerja untuk tidak segera mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi tempat pendaftaran semakin dipermudah, kini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 121 kantor cabang penuh dan 153 kantor cabang perintis di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan kantor virtual serta terus membenahi pelayanan dengan kantor cabang yang nyaman. n


Resensi

PANDUAN RESMI MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL DARI BPJS KETENAGAKERJAAN Buku berwarna soft putih keabu-abuan, dengan tulisan judul berwarna biru dan merah dipadu dengan jenis huruf yang tinggi dan langsing menjadi daya tarik tersendiri. Judul menjadi dominan di cover dikarenakan memakan tempat setengah halaman lebih, ditambah ilustrasi berbagai simbol dari berbagai program jaminan sosial di bawahnya.

B

uku ini bisa dikatakan, menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja/perusahaan untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini menjelaskan, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan institusi pemberi jaminan sosial yang dianggap dapat membantu pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan. BPJS Ketenagakerjaan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menjamin kehidupan para karyawannya, juga menjadi salah satu bentuk

Detail Buku Judul

: Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan

Penulis

: Tim Visi Yustisia

Penerbit

: Visi Media

Cetak ke I

: Tahun 2014

Harga

: Rp 44.000,-


proteksi/ perlindungan hak tenaga kerja dari negara karena didukung oleh peraturan perundangan. Baik pekerja maupun pemberi kerja perlu mengetahui dan memahami seluk beluk tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya, untuk memudahkan proses pemberian jaminan sosial bagi pekerja dan menghindari ketidakpahaman. Panduan resmi memperoleh jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan terbitan Visi Media ini sangat membantu untuk pihak pemakai/ peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena memuat prosedur, proses, dan produk/ jasa BPJS Ketenagakerjaan yang akan didapatkan oleh si pemakai. Selain itu, buku ini juga berisikan peraturan-peraturan pemerintah yang bisa dijadikan landasan kuat mengapa pekerja dan pemberi kerja wajib mendaftarkan/ menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan judulnya, buku ini memang layak dijadikan panduan untuk mengenal lebih jauh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti kata bijak, tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka pekerja maupun pemberi kerja tak ingin memiliki atau menjadi peserta. n

BRIDGE VOLUME 10

37

Event

FUN RUN 5 K BPJS KETENAGAKERJAAN 2015 BPJS Ketenagakerjaan menggelar “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K” di 11 kota di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 14 November 2015 – 13 Desember 2015 tersebut merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaring kepesertaan secara masif di sejumlah wilayah Indonesia melalui ajang kompetisi lari.

“BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K” dilaksanakan secara bergantian di 11 kota seluruh Indonesia, dimulai kota Batam pada 14 November 2015 hingga puncaknya di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 13 Desember 2015. “Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin kedekatan BPJS Ketenagakerjaan dengan masyarakat sekaligus menginformasikan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan diri. Peserta Fun Run dapat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan di lokasi Fun Run,” kata Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11). Peserta kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Fun Run terbuka untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan serta akan diikuti oleh para pekerja perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pelari professional, pelari amatir hingga masyarakat

38

BRIDGE VOLUME 10

umum. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id yang terkoneksi dengan menu registrasi di website Dunia Lari atau dapat juga langsung akses ke situs www.dunialari.com. Harga tiket pendaftaran adalah sebesar Rp 50.000 per orang, dan khusus bagi para pendaftar yang dapat menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan cash back (pengembalian) sebesar Rp 20.000. Harga tiket tersebut sudah termasuk race pack bagi setiap peserta yang berisi handuk, dry fit, tumbler, nomor dada, dan race bag. “BPJS Ketenagakerjaan berharap dengan biaya yang terjangkau ini, kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Fun Run bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat, khususnya para pekerja Indonesia di 11 kota,” kata Utoh. Lebih lanjut, Utoh menjelaskan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan Fun Run di setiap kota ditargetkan sebanyak 1.000 orang. Khusus acara


Event puncak di Plasa Selatan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, peserta BPJS Ketenagakerjaan Fun Run ditargetkan berjumlah 5.000 orang. “Acara puncak dilaksanakan sekaligus untuk memperingati ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan yang ke-38. Dengan tingginya animo masyarakat Jakarta terhadap kegiatan olahraga lari, maka panitia meyakini peserta di Jakarta bisa mencapai 5.000 orang,” jelas Utoh. Direktur Utama Elvyn G Masassya menyerahkan hadiah kepada Astrid juara I kategori Wanita Dalam kegiatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan memberikan total hadiah ratusan juta dengan Grand Prize Mobil dan perjalanan liburan gratis ke Hong Kong. Untuk menjadi pemenang Grand Prize dan Grand Prize Utama, peserta BPJS Ketenagakerjaan Fun Run harus mencapai garis finish, mendapatkan medali finisher, dan mengikuti minimal di 2 kota termasuk Jakarta. Peserta finisher yang telah mendapatkan medali di kota pertamanya, harus Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdi Trisanto saat mengalungkan medali mengikuti lomba lari di acara kepada juara I kategori Wanita di Batam. puncak di Jakarta dengan Fun Run BPJS Ketenagakerjaan ini sangat menunjukkan medali pertama dan medali finish di diminati oleh masyarakat khususnya yang memiliki Jakarta. Kemudian panitia akan langsung hoby di bidang lari bahkan di kota Batam untuk memasukkan nomor dada ke dalam undian hadiah tingkat perempuan, perlombaan itu dimenangkan Grand Prize dan Grand Prize Utama. oleh anak berusia 11 tahun, yakni Astrid yang “10 Pemenang Grand Prize akan diberikan tiket bersekolah di SDN 005 Tanjung Piayu Batam perjalanan ke Disneyland Hong Kong dan bagi 1 Kepulauan Riau. pemenang Grand Prize Utama akan mendapatkan 1 Saat ditemui oleh Petugas Divisi Komunikasi unit mobil Karimun. Namun kesempatan ini hanya BPJS Ketenagakerjaan Astrid mengaku sudah berlaku bagi finisher dengan 2 medali di 2 kota berlatih lebih kurang 10 hari di tempat tinggalnya. termasuk Jakarta,” kata Utoh. Dalam kegiatan tersebut, Astrid mengaku sama Di 11 kota perhelatan BPJS Ketenagakerjaan sekali tidak ada halangan dan berharap kegiatan ini Fun Run, disediakan medali bagi finisher bagi 250 berlanjut di tahun-tahun mendatang. finisher pertama. Sementara khusus untuk kegiatan Saat ditanya mau diapakan uang hasil juara di Jakarta, semua peserta Fun Run sebanyak 5.000 sebesar Rp. 5 juta itu, Astrid dengan nada bahagia orang akan mendapatkan medali, sehingga dan sumringah mengatakan “ uang ini buat siapapun bisa mendapatkan kesempatan yang sama kebutuhan saya sekolah”. untuk memenangkan hadiah Grand Prize dan Grand Prize utamanya,” jelas Utoh


BRIDGE VOLUME 10

39

Relasi

BTN SIAP MENYEDIAKAN

SEJUTA RUMAH BAGI PEKERJA Aspek PT Bank Tabungan Negara Tbk menjanjikan akan memberikan kemudahan dalam penyediaan rumah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

U

ntuk memberikan komitmen atas terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia, termasuk kebutuhan rumah bagi para pekerja, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk melakukan sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam penyediaan rumah bagi pekerja. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, medio 27 Oktober 2015. Kerjasama ini, merupakan upaya dalam rangka mendukung program pemerintah terkait sejuta rumah. “Ini merupakan komitmen kami dalam pemenuhan rumah rakyat sekaligus menjawab

40

BRIDGE VOLUME 10

kebutuhan rumah bagi para pekerja di dalam negeri,” ucap Maryono, Direktur Utama Bank BTN. Maryono menambahkan, kerjasama yang ditandatangani antara BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan ini terkait produk perumahan bagi pekerja yang bekerjasama dengan bank. “Program ini adalah fasilitas yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas perumahan. Dalam hal ini pola penyaluran yang dilakukan BTN dalam bentuk memberikan fasilitas menyangkut Kredit Konstruksi (KK), KPR dan Pinjaman Uang Muka (PUM),” ujarnya. Lebih lanjut Maryono menjelaskan, skema kerjasama BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan


Relasi dengan melakukan pembukaan dan penempatan rekening perumahan pekerja dalam bentuk deposito yang bersumber dari dana jaminan hari tua yang dibuka atas nama BPJS Ketenagakerjaan di Bank BTN. Penempatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Bunga kredit yang ditetapkan, kata Maryono, tergolong murah. Perhitungan suku bunga khusus untuk pengajuan kredit pemilikan rumah nonsubsidi dan pinjaman uang muka, peserta dikenakan suku bunga sesuai BI Rate ditambah 3% per tahun atau sekitar 10,5%. Meski begitu, Maryono menambahkan, pemberian fasilitas kredit perumahan akan diperoleh jika peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi beberapa prasyarat. Satu diantaranya fasilitas tersebut bisa diberikan jika pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan membuka rekening deposito yang dananya disimpan pada produk jaminan hari tua yang dibuka atas nama BPJS Ketenagakerjaan di BTN. “Penempatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pola penyaluran dana ini adalah executing yang dilakukan oleh BTN dalam bentuk KK, KPR dan PUM,” jelasnya. Pelaksanaan dan segala risiko pembiayaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BTN. Ini terkait dengan kompetensi dan pengalaman pembiayaan perumahan yang sudah dilakukan BTN selama ini.


“Kami akan profesional menjalankan program ini dan tetap akan menjaga GCG,” tegas Maryono. Bila ditilik kebelakang, kerjasama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu, dengan Program Perumahan Bagi Peserta Jamsostek melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit Kontruksi Jamsostek (KKJ). Tahun 2008 kerjasama tersebut berubah menjadi Pinjaman Uang Muka (PUMP-KB) Jamsostek. Sampai dengan Juni 2015 telah terealisasi dari kerjasama program ini sebanyak 29.945 unit rumah dengan jumlah penyaluran lebih dari Rp560 Miliar. Sebagai informasi, Bank BTN masih menguasai market share pembiayaan perumahan per Juni 2015 tercatat mencapai 29,4%. Sampai dengan Triwulan III 2015 tercatat Kredit dan Pembiayaan Bank BTN tumbuh 19,04% dari Rp110,54 Triliun pada tahun 2014 menjadi Rp131,58 Triliun pada 30 September 2015. Kredit dan pembiayaan yang diberikan Bank BTN tumbuh lebih baik diatas rata-rata industri nasional per Agustus 2015 yang berada pada kisaran 10,96%. Bank BTN memproyeksikan kredit yang diberikan Perseroan akan terus tumbuh sampai dengan akhir tahun 2015. “Kami mempunyai target sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kredit berada pada kisaran 18% - 19%,” tambah Maryono. n

BRIDGE VOLUME 10

41

Tips

ATUR UANG

UNTUK HARI TUA Tidak semua orang bisa mengatur keuangan karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak sedikit orang yang lebih memilih menggunakan uangnya untuk berfoya-foya dan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukannya.

D

engan cara yang salah dalam mengatur keuangannya menyebabkan banyak orang menjadi boros dan jatuh miskin di hari tuanya. Seharusnya hari tua merupakan saat yang indah untuk dinikmati setelah kerja keras sepanjang usia muda hingga masa pensiun. Namun, tidak sedikit orang yang menjadi sengsara di hari tuanya karena kesalahannya dalam mengatur keuangannya. Mengatur keuangan dengan baik sangat penting dilakukan agar di hari tua nanti dapat dinikmati tanpa harus kerja keras lagi. Apabila salah dalam mengatur keuangan pada masa muda maka bisa menyebabkan menjadi miskin di masa tua. Pada masa muda harus banyak berhemat untuk bekal di masa tua. Hemat di masa muda akan menjadi kaya di masa tua. Hal ini sesuai dengan peribahasa yang menyebutkan “Hemat Pangkal Kaya”. Uang hasil penghematan di masa muda dapat disimpan melalui beberapa cara, seperti ditabung, diinvestasikan dan lain-lain. Ada 5 cara yang harus dilakukan agar kita bisa tetap memiliki uang atau tetap kaya di hari tua (mediaindonesia.com). Pertama, atur keuangan sebaik mungkin. Keuangan harus diatur sebaik mungkin setiap bulan.

42

BRIDGE VOLUME 10

Sangat dianjurkan agar uang tidak dihabiskan untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan masa sekarang seperti membeli gadget, perlengkapan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Uang yang dimiliki juga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan dating, seperti menabung, membayar angsuran asuransi, dan lain-lain. Kedua, tetapkan tujuan yang nyata. Kita harus menetapkan tujuan yang nyata agar tetap bisa kaya di masa yang akan datang. Tujuan tersebut seperti adanya keinginan untuk membeli rumah atau mobil yang harganya miliaran rupiah. Dengan adanya keinginan tersebut akan mendorong kita untuk bekerja keras dan menyimpan uang agar keinginan dapat tercapai. Ketiga, mencatat dan menganalisis pengeluaran. Sebaiknya, sebelum tidak dicatat dan dianalisis pengeluaran setiap harinya. Setelah dua bulan dilakukan analisa catatan pengeluaran dan diambil kesimpulan berapa banyak uang yang telah dihabiskan. Dari analisa pengeluaran tersebut dapat diperkirakan pengeluaran yang mungkin bisa dihindari. Keempat, mengontrol anggaran. Pengeluaran harus dikontrol setiap harinya agar tidak membengkak. Tahan keinginan untuk berbelanja yang tidak penting atau mungkin hanya menyengkan hati sesaat saja. Perlu dilakukan berbagai cara agar bisa mencegah


Tips keinginan tersebut dan usahakan mengeluarkan uang sedikit mungkin setiap harinya. Kelima, belanja sesuai budget. Kita harus menghindari pengeluaran yang melebihi pendapatan atau “besar pasak daripada tiang”. Kita tidak boleh memaksakan diri mengikuti mode untuk membeli mobil yang mahal, pakaian yang bermerek, gadget yang canggih, dan lain sebagainya. Semua orang menginginkan ketika memasuki masa tuanya dalam keadaan sehat dan berkecukupan kehidupannya. Pada masa tua kemampuan bekerja untuk menghasilkan uang sudah mengalami penurunan dan tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan secara normal. Untuk itu harus dipahami dan dimengerti tentang bagaimana cara mengatur keuangan untuk persiapan masa tua. Banyak orang yang ketika ingin merencanakan keuangannya untuk masa tua mereka merasa kebingungan. Mereka tidak tahu harus memulainya dari mana. Selain 5 cara agar tetap kaya di hari tua yang telah diuraikan di atas juga ada 10 cara sukses mempersiapkan keuangan di masa tua. Kesepuluh cara tersebut diuraikan di bawah ini. Pertama, mempersiapkan dana kebutuhan rumah tangga secara detail. Perlu dipersiapkan dana untuk kebutuhan rumah tangga secara detail dan rinci. Kedua, lebih baik untuk mempersiapkan dana darurat untuk kebutuhan 4-8 bulan. Dana darurat adalah dana yang biasa dialokasikan khusus untuk kebutuhan darurat, dan hal itu merupakan dana yang ditabung secara rutin. Biasanya dana tersebut digunakan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan atau pun jenis keadaan darurat lainnya. Ketiga, mempersiapkan dana untuk pendidikan anak. Salah satu investasi sangat penting adalah mempersiapkan anak yang sukses di masa depan dan tidak membebani orang tua bahkan dia bisa merawat


orang tuanya. Untuk itu anak harus dipersiapkan pendidikannya setinggi mungkin untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dibanding dengan keadaan orang tuanya sekarang. Keempat, lindungi jiwa dan aset bisnis keluarga. Asuransi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kita harus membuat asuransi sesuai dengan kebutuhan keluarga di masa depan. Kelima, bijaksana dalam membuat utang. Kita dituntut agar bijaksana dalam berutang, baik berupa utang konsumtif maupun utang produktif. Perlu memperlakukan utang secara hati-hati sesuai denga keperluan dan manfaat yang didapatkan. Keenam, berinvestasi untuk masa depan. Banyak pilihan investasi seperti tabungan, deposito, properti dan lain-lain yang dirasakan aman. Kita perlu menyisihkan minimal 30% dari penghasilan untuk kebutuhan investasi masa depan. Ketujuh, siapkan secara detail dan rinci dana pensiun. Setiap perusahaan seharusnya memiliki dana pensiun untuk karyawan dengan cara menyisihkan berapa persen dari penghasilan setiap karyawan sesuai dengan tingkatan atau kontribusi kepada perusahaan. Kedelapan, lebih baik mengambil tingkat suku bunga flat/fix untuk jangka panjang. Hindari utang dengan suku bunga floating karena sangat berisiko. Kesembilan, cermat dalam memilih investasi. Hindari investasi berisiko tinggi seperti obligasi dengan tingkat suku bunga tinggi. Sebaiknya tidak menaruh semua dana pada sebuah instrumen investasi, sebar investasi sehingga bisa meminimalisir risiko. Kesepuluh, beritahu keluarga tentang bisnis dan keuangan. Kita perlu mendidik anak dan pasangan hidup agar mengerti tentang bisnis dan keuangan keluarga. Hal itu sangat penting karena jika terjadi sesuatu dengan kita maka anak dan pasangan kita aka bisa paham dan mengerti. n

BRIDGE VOLUME 10

43

HR Clinic

BAGAIMANA CARANYA MEMOTIVASI TIM UNTUK LEBIH SEMANGAT BEKERJA? Halo salam sejahtera Pak Brian, Assalamualaikum Wr Wb Pak Brian, Perkenalkan nama saya Andika, saya telah bekerja 8 tahun di suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan. Saya sekarang dipromosikan menjadi pemimpin proyek suatu kelompok kecil konsultan. Saya mengingat diri saya yang dulu sangat bersemangat kerja bahkan seharian di kantor terasa begitu cepat. Bagaimanakah cara saya bisa membawa tim saya bekerja seperti diri saya dahulu? Terima kasih. Jawab Salam kenal Pak Andika, selamat atas promosi Bapak. Kondisi yang anda rasakan yaitu yang disebut oleh Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence sebagai flow. Flow adalah keadaan ketika seseorang sepenuhnya terserap ke dalam apa yang dikerjakannya, perhatiannya hanya terfokus pada pekerjaan tersebut dan kesadaran menyatu dengan tindakan. Flow menimbulkan perasaan menyenangkan dalam bekerja yang membuat seseorang seakan terpisah dari ruang dan waktu. Flow merupakan daya motivasi yang paling unggul. Flow menggerakkan orang ke kinerja terbaik apapun yang mereka kerjakan. Flow timbul ketika keterampilan seseorang begitu menyatu dengan dirinya ketika melakukan pekerjaan yang menantang dan membuatnya mengerahkan seluruh daya upaya. Tiba-tiba segala sesuatu berjalan secara otomatis dan tindakannya menyesuaikan dengan tuntutan perubahan tanpa mengerahkan banyak usaha, Dalam keadaan tersebut keunggulan dapat dicapai tanpa kerja keras. Ketika seseorang merasa frustasi dan kuatir terhadap pekerjaannya maka flow sulit diperoleh. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang membosankan juga sulit mendatangkan flow. Tanpa kehadiran flow, pekerjaan yang disukaipun atau mudah dapat menjadi membosankan. Mempelajari bagaimana memperoleh flow merupakan keterampilan diri seseorang untuk

meningkatkan kinerjanya. Anda dapat mendorong tiap individu untuk mencapai keadaan flow dalam bekerja dengan dengan: a) Menciptakan motif dan sasaran yang ingin dicapai b) Menciptakan pekerjaan yang mampu dikerjakan namun menantang sepadan dengan kemampuan c) Membuat target yang membutuhkan pengerahan daya upaya secara maksimal d) Membuat tim anda memberi perhatian dan keterlibatan yang penuh e) Menciptakan kesadaran individu bahwa pekerjaan mereka sangat penting/kritis dalam pencapaian tujuan yang ingin di capai f) Menciptakan situasi gawat yang meningkatkan adrenalin untuk mengerjakan tugas yang sebetulnya mudah misalnya dengan tenggat waktu mepet. Semoga dengan tips di atas anda dapat menciptakan tim yang berkinerja tinggi dan bersemangat. Namun berhati-hatilah dalam memberikan tekanan kepada tim. Karena keadaan flow ini berada di tengah-tengah antara kondisi frustasi dan bosan. Kurangnya tekanan akan membuat tim anda bosan namun tekanan terlalu besar akan membuat mereka stress dan tidak termotivasi.

Tentang Pengasuh Rubrik: Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang tersertifikasi Senior Professional in Human Resource (SPHR) dari Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.

44

BRIDGE VOLUME 10


News Feed

POLEMIK KEPESERTAAN TENAGA KERJA ASING Tenaga kerja asing (TKA) yang telah bekerja di Indonesia selama enam bulan wajib menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Aturan ini menimbulkan polemik karena ada pihak yang merasa keberatan, terutama pada program Jaminan Pensiun

I

mplikasi dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah pekerja dilindungi jaminan sosial di negara tempatnya bekerja. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, TKA yang telah enam bulan bekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, berkaitan dengan hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan sedang menjajaki kerja sama dengan Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN (ASSA) untuk membicarakan alih manfaat antar penyelenggara jaminan sosial. Elvyn G Massasya menambahkan, kerja sama yang terjadi akan


bersifat antar pemerintah atau "government to government." BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi anggota ISSA untuk mewujudkan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia. "Kerja sama dengan ISSA untuk mengadopsi standar yang diterapkan di negara anggota yang lain. Kerja sama nyata yang terjalin misalnya konferensi dan pelatihan,” kata Elvyn G Massasya, beberapa waktu lalu, di Nusa Dua, Bali. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga terlibat dalam penyusunan panduan ISSA yang menjadi salah satu referensi bagi anggota. Sesuai dengan peraturan pendungan yang

BRIDGE VOLUME 10

45

News Feed berlaku, seluruh TKA yang bekerja di Indonesia dan sudah bekerja selama enam bulan diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan sekaligus melakukan pendataan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Diharapkan pihak perusahaan segera mendaftarkan tenaga kerjanya, termasuk TKA, agar mendapatkan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan, pelaku usaha diwajibkan melaporkan dan mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban perundang-undangan tersebut akan ada sanksi administratif dan pidana. Apabila perusahaan tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja akan dipidana delapan tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Sebenarnya program BPJS Ketenagakerjaan akan meringankan beban perusahaan dalam menyejahterakan pekerjanya dan berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Sebab, tenaga kerja yang terlindungi jaminan sosialnya akan semakin bersemangat dalam bekerja. Kewajiban tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi TKA. Ketentuan TKA wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan termuat dalam Permenaker No. 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan revisi dari Permenaker No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing. Berdasarkan Pasal 36 Permenaker No. 16/20015, syarat wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi TKA adalah yang bekerja lebih dari enam bulan. Selain kewajiban menjadi peserta dalam jaminan sosial nasional, pekerja asing juga harus memiliki bukti polis asuransi yang berbadan hukum Indonesia, serta memiliki kompetensi dan pengalaman kerja minimal lima tahun. TKA juga harus membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada pekerja Indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Namun persyaratan terkait pengalaman kerja dan tenaga pendamping tidak berlaku bagi pekerja asing yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

46

BRIDGE VOLUME 10

Terkait dengan kepesertaan TKA dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia tidak sepenuhnya disetujui oleh pelaku usaha yang banyak mempekerjakan TKA. Gabungan perusahaan garmen asal Korea Selatan atau Korea Garment Association in Indonesia (KOGA) mengaku keberatan dengan syarat kepesertaan TKA dalam jaminan sosial nasional. Menurut David Hong, Deputy Secretary General KOGA, sebagaimana disampaikan kepada media menyebutkan, mayortitas pengusaha keberatan apabila harus menyertakan pekerja asing dalam program Jaminan Pensiun yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Alasannya, menurut David Hong, pengambilan manfaat oleh peserta dalam kedua program tersebut tidak menentu. Dalam program pensiun, misalnya, di mana manfaat akan diterima apabila peserta telah mengiur selama 15 tahun. Sementara itu, di sisi lain, masa kerja TKA selama ini relatif lebih singkat, yaitu hanya sekitar dua atau tiga tahun. David Hong mengaku merasa agak bingung karena harus membayar iuran tetapi tidak ada kepastian akan memperoleh kepastian seperti apa. Namun demikian, karena hal tersebut merupakan peraturan maka pihak KOGA akan tetap mematuhinya. Sedangkan terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang lain, yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT) telah berjalan dengan baik bagi TKA. Menurut David Hong, pekerja dapat mengajukan klaim atau pencairan saldo pada saat pekerja yang bersangkutan kembali ke negara asal. Keberatan kepesertaan TKA dalam program Jaminan Pensiun akhirnya mendapatkan jawaban yang melegakan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi, kepesertaan TKA dalam program Jaminan Pensiun bersifat fleksibel dan tidak mengacu pada kewajiban masa iuran selama 15 tahun. Artinya, apabila sebelum 15 tahun pekerja asing tersebut kembali ke negara asalnya maka jumlah iuran yang dibayar ditambah hasil pengembangannya akan diberikan secara langsung. Namun, apabila pekerja asing tersebut sewaktu-waktu kembali lagi bekerja di Indonesia maka yang bersangkutan harus kembali mendaftar sebagai peserta dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. n


Tawa

Orang Gaptek Vs Orang Kepinteran Mole orang gaptek dan Ceno orang kepinteran, berbincang di pameran komputer. Mole: "Ceno, mau nanya dong? 'ENTER' itu maksudnya apa?" Ceno dengan sigap menjawab: "Kayaknya untuk mempercepat program deh muh!" Mole: "Mempercepat gimana maksudnya Cen?" Ceno: "Ya biar cepet kerjanya Muh. kalo tulisan nya ENTAR, khan jadinya lamaaa!!" Mole: "Oww, tanya lagi ya Cen, ini saya sudah masuk ke Internet Explorer. Kok saya ketik Facebook.com, nggak keluar apa-apa yah?" Ceno: "Lah, di depan nya udah ngetik www nya belum Mol?" Mole: "Memangnya harus ya Cen, sebenarnya www itu apa?" Ceno: "Eeeehhmmmm... Apa yah? Pokoknya kalo mau masuk ke website memang harus ketik www itu Mol, kode permisi gitu lhooh. kayak nya kalau ngak salah singkatan dari :Wassalammualaikum Warohmatullohi Wabarokaatu..." Mole: ..oh gituu ajiiibb juga ya cen....hehe

BAHAYA MEROKOK Ibu: "Bapak! sudah diberitahu berkali-kali masih juga merokok, rokok itu kan hanya menghambur-hamburkan uang saja!" Ayah: "Iya saya tau" Ibu: "Berarti bapak setuju dengan adanya banyak


pabrik rokok di negara ini, yang hanya membuat bangsa ini melarat?" Ayah: "Sebenarnya saya gak setuju dengan adanya pabrik rokok di negara kita ini!" Ibu: "Trus, knapa masih merokok?" Ayah: "Sebenarnya ingin sekali Ayah membakar pabrik rokok itu... tetapi apa daya... itu melanggar hukum, maka dari itu Ayah bakar satu-satu!" Ibu: "@#$%%^" *lemparpanci*

HP Baru Alkisah ada 3 pemuda yang saling pamer handphone baru. Junot: Gw kemaren bingung milih hp di mall ya udah gw beli I-Phone 5 ajah... Dodo: Gw kemaren disuruh milih hp ama orang tua, ya udah gw milih BB aja deh Agil: Gw kemaren mau beli hp tapi bingung banget loh, Junot & Dodo: Kenapa bingung? Agil: Soalnya semua hp itu nggak pake kartu perdana semua... Junot & Dodo: *penasaran* kok nggak pake kartu sih? Agil: Iya soalnya layarnya kecil sama cuma muncul angka digit dan + - x : doank! Junot & Dodo: ITU KALKULATOR BEO!!! *lempar ke kuburan*

BRIDGE VOLUME 10

47

Tanya saya

SOSIALISASI ERA BARU JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan diikuti dengan beberapa perubahan regulasi serta penambahan benefit dari masing-masing program jaminan sosial.

B

elum lama ini BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sosialisasi era baru jaminan sosial ketenagakerjaan di 11 kota besar di Indonesia. Pada saat yang sama juga diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Fair di 11 Kantor Wilayah di Indonesia selama sebulan penuh pada bulan Agustus 2015 yang lalu. Menurut Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdi Trisanto, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh pejabat daerah setempat dan perusahaan Platinum dan Gold di masing-masing kota domisili Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini diawali dengan BPJS Ketenagakerjaan Fair sejak siang hingga sore hari. Herdi Trisanto

48

BRIDGE VOLUME 10

menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum dan peserta mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015. Kegiatan sosialisasi diawali di Kantor Wilayah Jawa Barat di Bandung pada tanggal 4 Agustus 2015, Kanwil DKI Jakarta (6 Agustus 2015), Kanwil Sumbagsel di Palembang (10 Agustus 2015), Kanwil Sumbagut di Medan (11 Agustus 2015), Kanwil Sumbarriau di Pekanbaru (13 Agustus 2015), Kanwil Banten di Serang (14 Agustus 2015), Kanwil Banuspa di Bali (18 Agustus 2015), Kanwil Jawa Timur di Surabaya (20 Agustus 2015), Kanwil


Tanya saya Sulama di Makasar (21 Agustus 2015), Kanwil Jawa Tengah dan DIY di Semarang (27 Agustus 2015) serta Kanwil Kalimantan di Balikpapann (28 Agustus 2015). Pada sosialisasi tersebut disampaikan penyelenggaraan 4 (empat) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu, pada sosialisasi tersebut juga disampaikan adanya beberapa perubahan dari sisi regulasi serta benefit masing-masing jaminan. Misalnya, benefit yang didapatkan oleh peserta pada program JKK bertambah dengan dihilangkannya plafon biaya pengobatan dan perawatan yang sebelumnya sebesar Rp 20 juta. Sejak 1 Juli 2015 tindakan medis yang dilakukan karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Benefit lain yang mengalami peningkatan antara lain biaya angkutan darat, laut dan udara, biaya pemakaman serta pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja. Selain itu, jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima. Herdi Trisanto menambahkan, dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani. Pada program JK memberikan benefit kepada ahli waris pekerja yang mengalami musibah meninggal dunia, yang bukan karena kecelakaan kerja. Peningkatan manfaat terdapat pada santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman dengan total santunan sebesar Rp 24 juta dan pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp 12 juta bagi peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun. Sementara itu, JHT merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap risiko yang terjadi di hari tua, di mana produktivitas pekerja sudah menurun. JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10% untuk persiapan hari tua atau 30% untuk pembiayaan perumahan.


Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait masa pencairan manfaat program JHT akan segera dikeluarkan oleh Pemerintah dalam waktu dekat. Selanjutnya, program baru yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun (JP) yang merupakan program jaminan sosial dengan skema manfaat pasti yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya pada saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah. Jaminan Pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan pada saat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1% pekerja dan 2% pengusaha) dan dengan masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana pensiun di masa pensiunnya nanti. Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta yang meninggal dengan benefit mencapai 50% dari formulasi manfaat pensiun, sampai ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi. Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang meninggal juga mendapatkan benefit pensiun mencapai 50% dari formulasi manfaat pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal dunia, manfaat pensiun diterima oleh orangtua sampai batas waktu tertentu dengan benefit mencapai 20% dari formulasi manfaat pensiun. Dengan dilaksanakannya operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan merupakan momentum sejarah menuju era baru jaminan sosial di Indonesia. Selanjutnya, melalui penambahan program, penyempurnaan manfaat, peningkatan pelayanan dan pemenuhan semua infrastruktur, BPJS Ketenagakerjaan telah siap menjadi jembatan menuju terwujudnya kesejahteraan pekerja di Indonesia. n

BRIDGE VOLUME 10

49

Info Sehat

Banyaknya Jenis Air Mineral, Lantas Pilih yang Mana?

Kini di pasaran banyak bermunculan merk air mineral dan jenis air putih baru, dan semua produk mengklaim air minum miliknya yang menyehatkan bahkan mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Konsumen pun dibuat bingung.

P

enjualan air mineral atau air putih saat ini, mengalami perkembangan pesat. Promosi yang ditawarkan, tidak lagi sekadar untuk menghilangkan rasa haus dahaga tapi juga menawarkan banyak manfaat dalam menjaga kesehatan. Bahkan belakangan ini, produk defersifikasi air mineral dipercaya untuk pengobatan sejumlah penyakit.

50

BRIDGE VOLUME 10

Pasar industri air mineral dalam negeri, diramaikan munculnya berbagai merk. Mulai dari air mineral biasa (kemasan), air beroxigen, air hexagonal, hingga air alkali dengan berbagai versi. Kehadiran produk-produk air minum ini tentu saja mengundang rasa penasaran di kalangan masyarakat, hingga di antara mereka banyak yang bertanya apa bedanya antara air mineral, air


Info Sehat beroxygen, air hexagonal, air alkali atau dengan air biasa. Secara struktural, keempat jenis air di atas memiliki kesamaan, yaitu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen (H2O). Jadi sebenarnya semua jenis air yang ada di dunia ini mengandung oksigen. Lantas, apa bedanya dan air putih yang mana yang sebaiknya kita konsumsi sehari-hari? Secara ringkas, bedanya air mineral memiliki kandungan mineral yang lengkap, sedangkan air beroxygen mempunyai kadar oxygen yang lebih tinggi tapi tidak memiliki mineral. Kalau air hexagonal, mempunyai formasi kelompok molekul H20 yang khas (segi enam) berbeda dengan air mineral maupun air beroxygen (segi lima). Sedangkan air alkali, berbeda dengan air mineral, air beroxygen, dan air hexagonal, dalam hal PH nya. Air alkali mengandung mineral dan memiliki PH antara 8 sd 11 (Basa), sedangkan air normal PH nya 7 (Asam). Sejatinya, air mineral bisa dikonsumsi untuk semua usia mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga lansia asal sehat asal sesuai dengan takaran dalam sehari, yakni 8 gelas atau 2000 ml perhari. Air mineral memiliki sejumlah manfaat buat tubuh manusia, antara lain, untuk menjaga kesegaran, menghilangkan dahaga atau rasa haus, membantu pencernaan/ metabolisme dan sebagai sarana mengeluarkan racun melalui urin dan keringat. Selain itu, air putih atau air mineral juga masih memiliki sejumlah manfaat lain, seperti memperlancar sistem pencernaan, perawatan kecantikan, untuk kesuburan, menyehatkan jantung, memiliki efek relaksasi, mencegah heat stroke, menghambat berkembangnya sejumlah penyakit dan masih banyak lagi.

Air Beroxygen, Air Hexagonal, dan Air Alkali Berbagai jenis air minum baru, seperti air beroxygen, air hexagonal, air alkali/ basa, mulai banyak dipasaran sehinga membuat banyak pilihan bagi masyarakat. Aneka jenis air tersebut, memiliki manfaat lebih dari sekadar air minum biasa, yang hanya mengatasi dahaga atau menyegarkan tubuh saja. Tapi air mineral tersebut, juga memiliki manfaat untuk membantu penyembuhan penyakit-penyakit berat. Seperti air beroksigen (air RO) dan bukan RO, merupakan dua jenis air yang termasuk kelompok


Air pentagonal. Perbedaan yang mencolok terdapat dalam kandungan Oxygen yang terlarut dan kandungan mineralnya. Air RO tidak mengandung mineral. Sedangkan manfaatnya, tidak banyak berbeda dengan air mineral biasa. Sedangkan air hexagonal, beda dengan air yang minum yang lain karena rantai kumpulan molekul hidrogennya bersegi enam (hexagonal) sedangkan air minum lain memiliki rantai kumpulan molekul hidrogennya segi lima (pentagonal). Perbedaan bentuk molekul ini berpengaruh terhadap perjalanan reaksi biokimia. Air hexagonal lebih mudah masuk ke dalam sel, mengaktifkan proses metabolisme sel, dan mengahasilkan lebih banyak energi, selanjutnya dia juga lebih efektif melarutkan dan membuang zat sisa metabolisme - yang berupa racun bagi tubuh. Cairan di dalam tubuh manusia, terdiri atas tiga golongan. Dan, air heksagonal menempati porsi terbesar yaitu 62% sedangkan air pentagonal 24% dan sisanya 14% berbentuk tehtahedral yang terkait satu sama lain membentuk rantai baru. oleh karna itu tubuh kita sangat membutuhkan Air heksagonal. Penurunan air heksagonal dalam tubuh hingga 50-60% bisa menyebabkan dehidrasi bahkan bisa menyebabkan kematian. Sesuai indikasi, maka air hexagonal sangat dibutuhkan oleh manusia untuk meningkatkan metabolisme, terlebih khusus bagi mereka yang suka menyantap junkfood atau makanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, serta kalori tinggi. Belakangan ini, muncul air alkali atau air basa yang meramaikan pasar air mineral. Air alkali mirip dengan air zam-zam yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Air Zam-zam diketahui memiliki PH diatas 9-11. Ternyata, di sejumlah daerah di Indonesia juga memiliki mata air atau air tanah dengan PH yang tinggi sampai 7-9. Lebih dari itu, ada sejumlah air tanah di beberapa daerah selain bersifat basa dan memiliki energi skalar. Bahkan, air mineral alkali ini bisa dipakai untuk anti aging atau menghambat proses penuaan. Sepertinya, kehadiran berbagai macam air mineral membantu kebutuhan konsumen akan air minum bersih dan sehat, bahkan sangat membantu bagi orang-orang lansia dengan penyakit kronis yang lebih membutuhkan asupan air alami yang berkhasiat menyembuhkan. Pilihan diserahkan kepada masyarakat, mana yang lebih baik. n

BRIDGE VOLUME 10

51

Wisdom

KEARIFAN LOKAL MENJADI

PRINSIP JAMINAN SOSIAL

Melestarikan kearifan lokal sebagai jati diri rakyat Indonesia, tidak sebatas petuah atau nasihat dari orang tua kepada anak-anaknya. Tapi juga harus dimplementasikan di dalam kebijakan pemerintah. Salah satunya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

K

earifan lokal secara bebas dapat diartikan, nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Untuk mengetahui suatu kearifan lokal (local wisdom) atau local knowledge di suatu wilayah, kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di wilayah tersebut. Sejatinya, nilai-nilai kearifan lokal sudah diajarkan dalam keseharian secara turun-temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya sesuai wilayahnya. Salah satu contoh yang tidak asing lagi mengenai kearifan lokal yang menjadi karakter atau budaya mayoritas masyarakat daerah di Indonesia, yakni budaya gotong royong. Budaya gotong royong, merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. Namun kerap disebut induk dari kearifan lokal Nusantara, karena budaya saling tolong menolong itu hampir ada di sebagian besar wilayah di Nusantara, yang meliputi sekitar 429 suku bangsa, dengan berbagai sebutan atau istilah. Misal, Suku Wamena di Papua, ada kata bijak yang sering dikemukakan oleh kepala suku atau adat dengan

52

BRIDGE VOLUME 10

sebutan Weak Hano Lapukogo (susah senang kita sama-sama). Demikian pula, di Ambon (Maluku) ada petuah yang menyatakan pela gandong (penguatan persaudaraan lewat kegotong-royongan dalam kehidupan), dan gendong beta gendongmu jua (deritaku deritamu juga). Suku Manado juga memiliki kearifan lokal yang kerap menjadi petuah agar hidup saling gotong royong dengan sebutan Baku Beking Pandei (saling memandaikan satu sama lain). Masih dari wilayah Sulawesi Utara, Suku Minahasa menggunakan istilah Torang Samua Mapalus (kita semua gotong royong). Masih banyak kearifan lokal yang mencerminkan budaya tolong menolong di Sulawesi Utara, seperti pada Suku Minahasa, memiliki petuah yang kerap disampaikan Tulude-Maengket (kerja bakti untuk rukun), baku-baku bae, baku-baku sayang, baku-baku tongka, baku-baku kase inga (saling berbaik-baik, sayang menyayangi, tuntun-menuntun, dan ingat mengingatkan); serta Sitou Timou, Tumou Tou (saling menopang dan hidup menghidupkan). Seperti, Suku Bolang Mangondow yang memiliki petuah agar saling


Wisdom tolong menolong sebagai kearifan lokal, dengan istilah moto momosat (saling gotong royong). Begitu juga Suku Kaili yang memiliki kearifan lokal bernafaskan gotong royong, seperti toraranga (saling mengingatkan), Rasa Risi Roso Nosimpotobe (sehati, sealur pikir, setopangan, sesongsongan). Suku di Sulawesi Tenggara, juga memiliki kata bijak yang pada intinya nasihat hidup buat penduduk asli untuk saling tolong menolong. yakni, kolosara, supremasi, samaturu (Bahasa Tolala) yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling menghormati, depo adha adhati (Bahasa Muna) yang artinya saling menghargai. Di Sulawesi Selatan, ada Suku Bugis yang juga memiliki kearifan lokal yang menasehati untuk saling membantu, dengan sebutan Rebba Sipatokkong (saling membantu untuk memajukan). Sedangkan di Bali, memiliki local wisdom yang menyarankan untuk bersatu dan saling tolong menolong diambil dari inti ajaran agama Hindu, yang mayoritas dianut oleh masyarakat Suku Bali. Yakni, manyama braya (semua bersaudara), tat twam asi (senasib sepenanggungan), dan salah satu dari tri hita karana (tiga penyebab kebahagiaan), yaitu Pawongan (harmoni dengan sesama manusia). Di Nusa Tenggara Barat, juga memiliki kearifan lokal yang pada intinya menasehati untuk saling tolong menolong tercermin dari kata bijak, sbb: Saling Jot (saling memberi), Saling ayon (saling mengunjungi (silahturahmi), Saling ajinin (saling menghormati), Patuh (rukun, taat, damai, dan saling toleransi). Suku Sasak sendiri juga mempunyai kata bijak yang kerap dikemukan sebagai petuah, bareng anyong jari sekujung (bersama-sama lebur dalam satu suka dan duka). Di Kalimantan Selatan, Suku Dayak di sana mengenal kata bijak untuk saling membantu yang kerap dikemukakan oleh para kepala suku, dengan istilah kayuh baimbai (bekerjasama), gawi sabumi (gotong royong), dan basusun sirih (jaga keutuhan). Pesan yang serupa, dari Suku Dayak Kanayatri, kerap diungkapkan dengan istilah handep habaring hurung (kebersamaan dan gotong royong) serta betang (semangat bersama rumah panjang). Sementara itu, di Sumatera yang memiliki banyak suku, salah satunya yang dominan Suku Melayu, yang memiliki petuah yang bernafaskan agar saling membantu, yakni lindung melindung bak daun sirih, tudung menudung bak daun labu, rajut merajut bak daun petai (saling tolong menolong,saling melindungi, saling berbagi, dan saling menghargai). Demikian pula, di Lampung, masyarakatnya juga mempunyai petuah yang menyarankan untuk saling membantu, dengan istilah sakai samboyan (kebersamaan dan tolong menolong).


Sedangkan di Jawa, yang banyak sekali memiliki banyak kearifan lokal baik Jawa Barat, Tengah maupun Jawa Timur, hampir semua daerah memiliki petuah agar hidup saling tolong menolong. Di Pandeglang, misalnya, ada yang sering dilantunkan sebagai zikir sekaligus nasihat atau petuah, untuk membangun keharmonisan, kerukunan, serta gotong royong, dalam membangun kebersamaan sosial. Di Jawa Tengah, diwakili oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki banyak sekali petuah, salah satunya yang sering terucap sebagai nasihat agar hidup saling tolong menolong, tercermin dalam istilah sambatan (agar saling membantu). Juga tercermin dalam kearifan lokal yang lazim terdengar di masyarakat Jawa di Solo (Surakarta), agar tetap bersatu menjaga kebersamaan untuk saling membantu dalam suka dan duka, tercermin dalam kalimat bijak mangan ora mangan yen ngumpul (makan tidak makan asal bersatu). Nilai-nilai kearifan lokal tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Namun demikian, bilamana kearifan lokal diabaikan atau dilupakan, tidak lagi didengungkan, dan tidak lagi hadir di dalam kehidupan keseharian. Cepat lambat, bakal tergerus perubahan zaman, oleh berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, yang cukup mekhawatirkan, seperti perilaku individualis, istilah kata, loe-loe gue-gue, mau menang sendiri, serakah, memaksakan kehendak, hingga menghalalkan segala cara meski harus menggunakan kekerasan Fenemona itu, bila dibiarkan akan merusak induk dari kearifan lokal dari masyarakat Indonesia, yang ramah, santun, saling menolong, suka gotong royong. Selayaknya kearifan lokal tersebut harus dilestarikan sebagai jati diri, karakter rakyat dan bangsa Indonesia. Agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut tidak hilang ditelan perkembangan jaman. Kearifan lokal tersebut harus teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga harus terimplementasikan dalam kebijakan negara. Seperti halnya, kebijakan ekonomi yang berazaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud dari kearifan lokal. Demikian pula, kebijakan pemerintah menggulirkan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagaimana amanat dari undang-undang (UU) dan undang-undang dasar (UUD). SJSN diselenggarakan berdasarkan tujuh prinsip, salah satu prinsip utamanya yang diletakan di urutan pertam adalah induk dari kearifan lokal, yakni budaya gotong royong. n

BRIDGE VOLUME 10

53

Review

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN MENINGKAT SIGNIFIKAN Terjadi peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada semester I 2015 secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 serta berdasarkan RKAT tahun 2015.

P

encapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada semester I tahun 2015 dari sektor Pekerja Penerima Upah (PPU) mengalami peningkatan signifikan hingga 110,525 dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama pada 2014. Sementara itu, kepesertaan PPU jika didasarkan pada rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2015

54

BRIDGE VOLUME 10

mengalami peningkatan sebesar 70,43%. Peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan pada sektor Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang meningkat sebanyak 137,80% dibanding periode yang sama tahun 2014. Menurut Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdi Trisanto, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada


Review

Total dana investasi per 30 Juni 2015 mencapai Rp194,93 Triliun atau setara dengan 83,66% dari RKAT 2015. Ini meningkat dari dana investasi di periode yang sama pada 2014 sebesar 15,90%. Alokasi aset dana investasi antara lain Instrumen Surat Utang (46,91%) , Deposito (23,69%), Saham (20,89%), Reksadana (7,92%) dan investasi langsung (0,59%). Total hasil investasi pada 30 Juni 2015 mencapai Rp10,09 Triliun yang setara dengan 50,32% dari RKAT 2015.

pencapaian kepesertaan pekerja konstruksi yang telah mencapai 197,21% dari RKAT 2015. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pencapaian pada bidang konstruksi mencapai 180,77%. Selanjutnya jumlah perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan. Penambahan jumlah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan pada semester I 2015 mencapai 67.019 perusahaan. Pencapaian ini sebesar 282,81% dibandingkan periode yang sama pada 2014. Secara umum, penambahan kepesertaan mengalami peningkatan sebesar 68,34% dan 106,72% masing-masing untuk PPU dan PBPU dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada semester I 2014. Demikian pula pada sektor konstruksi yang mencapai 115,83% dari periode yang sama di 2014. Penerimaan iuran juga mengikuti hasil pencapaian peningkatan kepesertaan dengan angka mencapai Rp 15,46 triliun pada Juni 2015


atau mencapai 122,73% dari periode sebelumnya tahun lalu. Pada aspek pembayaran jaminan, total kasus yang dibayarkan dari awal 2015 hingga Juni 2015 sebanyak 556.390 kasus. Hal ini tidak seperti pembayaran jaminan pada Juni 2014 yang mencapai 573.757 kasus. Dengan kata lain, rasio pembayaran klaim tahun 2015 tidak sebanyak pembayaran pada 2014 dengan perbandingan mencapai 96,97%. Selanjutnya, total keseluruhan pembayaran jaminan tersebut, pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang memiliki rasio klaim tertinggi sebanyak 494.886. Pembayaran iuran yang dilakukan hingga 30 Juni 2015 sebesar Rp 7,1 Triliun atau 54,67% dari RKAT tahun 2015. Herdi Trisanto menambahkan, total dana investasi per 30 Juni 2015 mencapai Rp194,93 Triliun atau setara dengan 83,66% dari RKAT 2015. Ini meningkat dari dana investasi di periode yang sama pada 2014 sebesar 15,90%. Alokasi aset dana investasi antara lain Instrumen Surat Utang (46,91%), Deposito (23,69%), Saham (20,89%), Reksadana (7,92%) dan investasi langsung (0,59%). Total hasil investasi pada 30 Juni 2015 mencapai Rp10,09 Triliun yang setara dengan 50,32% dari RKAT 2015. Peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada semester I 2015 patut disyukuri dan menjadi motivasi semua pihak untuk terus bekerja keras guna meraih prestasi yang lebih baik pada semester II 2015. n

BRIDGE VOLUME 10

55

Agenda

KANTOR CABANG MENGAJAR DI SEKOLAH

Kegiatan Kantor Cabang (Kacab) Mengajar sebenarnya, merupakan salah satu bentuk atau metode sosialisasi dari program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sebelumnya, pernah dilakukan di tingkat universitas. Dan saat ini, manajemen ingin secara bertahap dilakukan juga sosialisasinya pada tingkat SMA.

P

rogram Kacab mengajar ini, wajib dilaksanakan oleh seluruh kantor cabang (Kacab) di Indonesia. Setiap kantor cabang harus melakukan kegiatan Kacab mengajar, di wilayah sekitar kantor cabang tersebut. Menindaklanjuti program tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Setiabudi, Jakarta telah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada siswa-siswa SMA 3 Setiabudi medio 29 Oktober 2015.

56

BRIDGE VOLUME 10

Dalam acara tersebut, Kacab Setiabudi memperkenalkan secara dini, program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan kepada siswa sekolah. “Melalui program ini, diharapkan siswa sekolah dapat memahami dan mengetahui tentang program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Siswa juga dapat mengetahui perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,“ ujar Ibnu Rusdan, Kepala Bidang Umum & SDM BPJS Ketenagakerjaan. Program yang disosialisasikan, lanjutnya,


Agenda

contohnya program jaminan pensiun yang baru dirilis pada tahun ini. Dan sebagai siswa SMA harus tahu, apa saja manfaat dari program jaminan pensiun ini. Lalu apa manfaat jaminan hari tua, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. “Tujuan secara garis besarnya, kita ingin mengenalkan BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan mereka paham apa manfaat yang didapat dari program BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ibnu. Dalam program Kacab Mengajar ini, lanjutnya, untuk BPJS Ketenagakerjaan setiap kantor cabang minimal mendatangi satu sekolah. Dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Setiabudi memilih SMA 3. “Dalam program Kacab mengajar ini, kita ingin memperkenalkan program BPJS Ketenagakerjaan secara dini kepada siswa sekolah SMA 3,” tutur Ibnu. Yang cukup menggembirakan, terang Ibnu, sambutan siswa sekolah terhadap program Kacab mengajar ini responnya cukup positif. “Banyak juga


pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari para siswa karena keingintahuan mereka tentan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya. n

BRIDGE VOLUME 10

57

Tanya Jawab Q

SANTHA ADI DEWA

• Kepemilikan rumah diperuntukkan

Apakah biaya pengobatan dan perawatan

dalam hal pembelian secara kredit

pada Jasa tabib/sinshe/tradisional, yang

(termasuk pelunasan cicilan) untuk

telah mendapat izin resmi dari instansi yang

rumah.

berwenang setelah tanggal 1 Juli 2015 masih dapat penggantian?

A

BPJS KETENAGAKERJAAN Terhitung 1 Juli 2015, biaya pengobatan dan perawatan pada Jasa

Q

tabib/sinshe/tradisional tidak termasuk

DIAN HARDIANSYAH Apa persyaratan untuk mendapatkan beasiswa bagi anak peserta yang Meninggal Dunia bukan akibat

kedalam manfaat pelayanan kesehatan di

kecelakaan kerja?

dalam Program JKK (tidak mendapat penggantian).

A

BPJS KETENAGAKERJAAN Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta peserta yang Meninggal

Q

CINTA SANDRIA

Dunia bukan akibat kecelakaan kerja

Terkait dengan pengambilan JHT maksimal

meliputi :

30% untuk membantu biaya perumahan,

• Pekerja memiliki anak usia sekolah

bagaimanakah persyaratan dan

• Umur anak pekerja maksimal 23

ketentuannya?

tahun • Berlaku hanya untuk 1 (satu) orang

A

BPJS KETENAGAKERJAAN a. Fasilitas pembiayaan perumahan secara tunai dapat diberikan untuk pinjaman uang muka perumahan (rumah tapak dan

anak • Fotokopi kartu keluarga • Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi

rumah susun sederhana milik), kredit

• Anak pekerja belum menikah

pemilikan rumah (rumah tapak dan rumah

Dalam hal perusahaan menunggak

susun sederhana milik).

iuran lebih dari 3 bulan, manfaat

b. Persyaratan manfaat perumahan, sebagai berikut : • Perusahaan tertib administrasi dan iuran

beasiswa diberikan setelah Pemberi Kerja melunasi tunggakan iuran beserta denda.

(tidak ada tunggakan iuran). • Pembayaran dilakukan melalui Bank yang bekerjasama.

58

BRIDGE VOLUME 10


60 60

BRIDGE 09 BRIDGEVOLUME VOLUME

03

www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id

LAW ENFORCEMENT ATUR UANG UNTUK HARI TUA MENINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA

Recommend Documents