INFRASTRUKTUR KESELAMATAN DAN KEAMANAN NUKLIR UNTUK PROGRAM PLTN Yaziz H asan Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
RAPAT KOORDINASI UJM/TJM BATAN Ciawi, 23 November 2015 www.batan.go.id
1
OUTLINE
PELUNCURAN PROGRAM PLTN INFRASTRUKTUR KESELAMATAN NUKLIR INFRASTRUKTUR KEAMANAN NUKLIR PENUTUP
PELUNCURAN PROGRAM PLTN • Energi nuklir diperlukan dalam bauran energi (oleh beberapa negara) untuk menjamin keamanan pasokan energi • Energi nuklir menjadi alternaWf yang berkelanjutan hanya jika keselamatan nuklir dan keamanan nuklir terjamin. • Dengan demikian, faktor pengelolaan keselamatan dan keamanan nuklir menjadi sangat penWng, terutama bagi negara yang akan meluncurkan PLTNnya yang pertama. • Program PLTN memerlukan komitmen jangka panjang, karena bersifat lintas generasi (lebih dari seratus tahun).
JALAN MENUJU PLTN PERTAMA: 3 Milestone, 19 Isu Milestone (Tonggak):
Milestone 1: Memahami komitmen (pra-‐proyek) Milestone 2: Siap melakukan lelang PLTN pertama Milestone 3: Siap menyalakan dan mengoperasikan PLTN pertama Isu:
Na@onal Posi@on Management Legisla@ve Framework Regulatory Framework Stakeholder Involvement Site & Suppor@ng Facili@es Environmental Protec@on Nuclear Fuel Cycle Industrial Involvement Procurement Funding and Financing
Nuclear Safety Safeguards Radia@on Protec@on Electrical Grid Human Resources Development Emergency Planning Security & Physical ProtecWon Radioac@ve Waste
Isu dan Tonggak Infrastruktur
Tahapan implementasi umum program PLTN
Safety, Security, Safeguards (3S) • Keselamatan Nuklir: Mencegah kecelakaan di instalasi nuklir dan memi@gasi konsekuensinya jika terjadi (CNS) • Keamanan Nuklir: Mencegah pencurian bahan nuklir dan radioak@f lainnya; mencegah @ndakan sabotase terhadap instalasi nuklir (dan transportasi) dan memi@gasi konsekuensinya jika terjadi (CPPNM + lain-‐lain) • Safeguards nuklir: Akuntansi dan pengendalian bahan nuklir oleh negara dan verifikasi independen untuk memas@kan bahwa @dak digunakan untuk selain tujuan damai (NPT + AP)
KESELAMATAN NUKLIR
‘Keselamatan’ bermakna perlindungan (proteksi) orang (atau masyarakat) dan lingkungan dari risiko radiasi dan akWvitas yang dapat menimbulkan risiko radiasi.
‘Keselamatan’ dalam konteks ini dan dalam standar keselamatan IAEA melipuW keselamatan instalasi nuklir, keselamatan radiasi, keselamatan manajemen limbah radioakWf dan keselamatan transportasi bahan radioakWf; Wdak mencakup aspek-‐aspek keselamatan terkait non-‐ radiasi.
HIRARKI STANDAR KESELAMATAN IAEA
STANDAR KESELAMATAN NUKLIR Safety Fundamentals (SF-‐1) menyatakan tujuan keselamatan fundamental dan prinsip-‐ prinsip proteksi dan keselamatan serta menyediakan basis persyaratan keselamatan (safety requirements). Safety Requirements menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin perlindungan masyarakat dan lingkungan, sekarang dan yang akan datang. Safety Guides menyajikan rekomendasi dan panduan tentang bagaimana memenuhi persyaratan keselamatan (safety requirement) sesuai konsensus internasional. Safety Guides memberikan praktek terbaik internasional untuk membantu pengguna mencapai level keselamatan @ngkat @nggi.
STANDAR KESELAMATAN IAEA
• Penerapan Standar Keselamatan IAEA
• Diadopsi secara formal • Penggunaan langsung • Sebagai acuan reviu standar nasional dan sebagai benchmark untuk harmonisasi
• Standar Keselamatan adalah:
• Tidak mengikat namun dapat diadopsi • Mengikat untuk semua kegiatan IAEA • Mengikat negara-negara yang dibantu IAEA atau proyek-proyek IAEA
Standar Keselamatan IAEA
• Referensi global perlindungan masyarakat dan lingkungan
• Pengguna utama adalah badan regulator/pengawas dan badan nasional terkait lainnya
• Basis untuk mengembangkan
kerangka kerja regulasi, termasuk mengelola organisasi dan fungsi regulator
SAFETY FUNDAMENTALS Kepimimpinan dan manajemen efekWf keselamatan harus dibangun dan dipertahankan
SAFETY REQUIREMENTS Keselamatan harus yang utama dalam sistem manajemen
SAFETY GUIDES Panduan implementasi sistem manajemen dan berkelanjutan serta penetapan infrastruktur keselamatan
Basis untuk pengembangan dan implementasi kepemimpinan dan manajemen keselamatan
Prinsip 1: Tanggungjawab Keselamatan (Responsibility for safety)
Tanggungjawab utama keselamatan berada pada orang atau organisasi yang bertanggungjawab terhadap fasilitas dan kegiatan yang dpat menimbulkan risiko radiasi. [Operator/pemegang izin]
Prinsip 2: Peran Pemerintah (Role of government)
Suatu kerangka legal dan pemerintah yang efek@f untuk, termasuk adanya badan regulator independen, harus diadakan dan dipertahankan.
Prinsip 3: Kepemimpinan dan manajemen keselamatan (Leadreship and management for safety)
Kepemimpinan dan manajemen efek@f terhadap keselamatan harus dikembangkan dan dipertahankan dalam organisasi yang terlibat, dan fasilitas dan kegiatan yang dapat menimbulkan, risiko radiasi.
[Kepemimpinan dalam hal keselamatan harus ditunjukkan pada level ter3nggi organisasi. Keselamatan dicapai dan dipelihara melalui sistem manajemen efek3f, termasuk mempromosikan budaya keselamatan yang kuat. Sistem ini harus mengintegrasikan secara koheren semua unsur sistem manajemen melipu3 kinerja personel, mutu dan keamanan, serta mengetahui interaksi antara individu dengan teknologi dan dengan organisasi.]
GSR Part 1 “Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety” • Tujuan: ü Menetapkan persyaratan yang terkait dengan kerangka kerja pemerintah, legal dan regulasi keselamatan.
• Lingkup: ü Fasilitas dan kegiatan – yang ada dan baru ü Semua tahapan dalam usia hidup fasilitas atau selama kegiatan.
Ø Tanggungjawab dan Fungsi Pemerintah Ø Rezim Keselamatan Global Ø Tanggungjawab dan Fungsi Badan Pengawas
Tanggungjawab dan Fungsi Pemerintah
Rezim Keselamatan Global
Tanggungjawab dan Fungsi Badan Pengawas
R1: Na@onal policy and strategy for safety R2: Establish framework for safety R3: Establish a regulatory body R4: Independence of the regulatory body R5: Responsibility for safety R6: Compliance with regula@ons R7: Coordina@on of different authori@es R8: Emergency preparedness and response R9: Unregulated risks R10: Decommissioning R11: Competence for safety R12: Interface of safety with nuclear security R13: Provision of technical services
R14: Interna@onal obliga@ons and coopera@on R15: Sharing of experience
R16: Organiza@onal structure and alloca@on of resources R17: Effec@ve independence
R18: Staffing and competence R19: The management system R20: Liaison with advisory bodies and support organiza@ons R21: Liaison between the regulatory body and authorized Par@es R22: Stability and consistency of regulatory control R23: Authoriza@on of facili@es and ac@vi@es R24: Demonstra@on of safety R25: Review and assessment of informa@on relevant to safety R26: Graded approach to review and assessment R27: Inspec@on of facili@es and ac@vi@es R28: Types of inspec@on of facili@es and ac@vi@es R29: Graded approach to inspec@ons R30: Enforcement policy R31: Correc@ve ac@on by authorized par@es R32: Regula@ons and guides R33: Review of regula@ons and guides R34: Promo@on of regula@ons and guides to interested par@es R35: Safety related records R36: Communica@on and consulta@on with interested par@es
GSR Part 1 Governmental, Legal and Regulatory Framework for safety:
Requirement 1: Kebijakan dan strategi keselamatan nasional Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional keselamatan, dilaksanakan sesuai pendekatan ber@ngkat, pencapaian tujuan keselamatan dan penerapan prinsip-‐prinsip keselamatan
Requirement 2: Penetapan kerangkakerja keselamatan Pemerintah menetapkan dan menjaga kerangka kerja pemerintah, legal dan regulasi keselamatan dengan alokasi tanggungjawab yang jelas.
Requirement 5: Tanggungjawab utama keselamatan Pemerintah harus menetapkan tanggungjawab utama keselamatan berada pada orang atau organisasi yang bertanggungjawab terhadap fasilitas dan kegiatan, serta memas@kan kepatuhan.
36 Requirement
Requirement 12: Interface keselamatan dengan keamanan nuklir dan dengan sistem akuntansi, dan kendali, bahan nuklir
Pemerintah harus memas@kan pengaturan infrastruktur yang memadai terkait interface antara keselmatan dengan keamanan dan sistem akuntansi bahan nuklir (safeguards)
GSR Part 1: – Penetapan badan pengawas independen dan efek@f – Kewenangan, kompetensi, sumber daya (manusia dan keuangan) – Fungsi regulasi ü Otorisasi ü Review dan penilaian ü Inspeksi dan penegakan ü Regulasi dan panduan
– – – – –
Menggunakan pendekatan ber@ngkat (graded approach) Berkoordinasi dan berhubungan dengan berbagai otorita lain Berpar@sipasi dalam review konvensi dan pertemuan ahli Berkolaborasi dan berbagi pengalaman Berkomunikasi
Perlunya Infrastruktur Pemerintah dan Peraturan Perundang-‐undangan • Keputusan meluncurkan atau memperluas program nuklir menyiratkan komitmen di @ngkat nasional dan internasional. • Membutuhkan pembentukan infrastruktur pemerintah dan Peraturan Perundang-‐undangan yang tepat dan komprehensif
Infrastruktur Pemerintah dan Peraturan Perundang-‐undangan: • Untuk memas@kan kontrol atas bahan nuklir, fasilitas nuklir dan bahan radioak@f lainnya • Untuk memas@kan bahwa energi nuklir dan aplikasinya secara eksklusif digunakan hanya untuk tujuan damai • Untuk memas@kan bahwa fasilitas nuklir, bahan nuklir dan bahan radioak@f lainnya ditangani dan dioperasikan dengan selamat dan aman melalui sistem kontrol regulasi
Infrastruktur Pemerintah dan Peraturan Perundang-‐undangan: • Untuk memas@kan bahwa terdapat mekanisme kompensasi dalam hal terjadinya kerugian nuklir • Untuk menentukan tanggung jawab, hak dan kewajiban pihak-‐pihak yang terkait • Untuk memas@kan terbangunnya kepercayaan dalam penggunaan tenaga nuklir di @ngkat nasional dan internasional
Bagaimana mencapai tujuan ini?
• Adopsi UU nuklir yang komprehensif : Keselamatan, keamanan, safeguards dan pertanggungjawaban kerugian nuklir • Pembentukan badan regulasi yang independen • Pelaksanaan kewajiban internasional
GS-‐R-‐3 menetapkan persyaratan-‐persyaratan keselamatan dengan berfokus pada sistem manajemen terpadu, sistem tunggal dan koheren di mana semua bagian organisasi diterintegrasikan untuk: • meningkatkan kinerja keselamatan dalam organisasi
• mempromosikan dan mendukung budaya keselamatan yang kuat melalui pengembangan dan penguatan sikap keselamatan baik, nilai-‐nilai dan perilaku individu, @m dan organisasi • memas@kan keselamatan @dak dapat dikompromikan • Fokus pada pencapaian dan peningkatan keselamatan melalui perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan selama semua tahapan: Penentuan Lokasi, Desain, Komisioning, Operasi dan Dekomisioning Isinya mencakup: • Persyaratan umum, termasuk budaya keselamatan, grading dan dokumentasi • Tanggungjawab manajemen • Manajemen sumberdaya • Implementasi proses • Pengukuran, penilaian, dan perbaikan
IAEA SAFETY GUIDES GS-‐G-‐3.1 Applica/on of the Management System for Facili/es and Ac/vi/es Menyediakan informasi umum dan contoh-‐contoh untuk memahami dan mengimplementasikan pesyaratan Sistem Manajemen dalam GS –R-‐3: • Pengembangan sistem manajemen • Penerapan tangungjawab manajemen • Manajemen sumber daya • Pengembangan dan implementasi proses • Pengukuran, penilaian dan reviu kinerja serta reviu sistem manajemen
Hubungan 3mbalbalik antara kegiatan pengukuran, penilaian dan perbaikan. Garis putus-‐putus menunjukkan di mana satu kegiatan digunakan sebagai input guna berfokus pada kegiatan penilaian lainnya.
GS-‐G-‐3.5 Applica3on of the Management System for Facili3es and Ac3vi3es Panduan penerapan GS-‐R-‐3 di fasilitas nuklir, panduan pelengkap GS-‐G-‐3.1 serta sebagai perluasan topik-‐topik GS-‐G-‐3.1 di luar: • Komitmen manajemen • Perencanaan • Manajemen proses • Reviu sistem manajemen
Siklus perbaikan terus-‐menerus. Kotak gelap menandakan persyaratan sistem manajemen. Kotak start adalah kotak menetapkan sasaran, strategi, rencana dan tujuan.
PENETAPAN INFRASTRUKTUR KESELAMATAN PROGRAM PLTN
Mengimplementasikan IAEA GENERAL SAFETY REQUIREMENTS untuk penetapan Infrastruktur Keselamatan Mengimplementasikan IAEA SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS untuk penetapan Infrastruktur Keselamatan 20 Elemen; 200 Langkah Wndakan (Aksi)
Mengimplementasikan IAEA GENERAL SAFETY REQUIREMENTS untuk penetapan Infrastruktur Keselamatan Ac@ons 1–10: Na@onal policy and strategy for safety Ac@ons 11–19: Global nuclear safety regime Ac@ons 20–23: Legal framework Ac@ons 24–38: Regulatory framework Ac@ons 39–47: Transparency and openness Ac@ons 48–60: Funding and financing Ac@ons 61–71: External support organiza@ons and contractors AcWons 72–84: Leadership and management for safety Ac@ons 85–98: Human resources development Ac@ons 99–104: Research for safety and regulatory purposes Ac@ons 105–116: Radia@on protec@on Ac@ons 117–121: Safety assessment Ac@ons 122–132: Safety of radioac@ve waste management, spent fuel management and decommissioning Ac@ons 133–145: Emergency preparedness and response
Mengimplementasikan IAEA SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS untuk penetapan Infrastruktur Keselamatan Ac@ons 146–159: Opera@ng organiza@on Ac@ons 160–169: Site survey and site evalua@on Ac@ons 170–184: Design safety Ac@ons 185–-‐188: Prepara@on for commissioning Ac@ons 189–192: Transport safety AcWons 193–200: Interfaces with nuclear security
Infrastruktur Keselamatan Nuklir merujuk pada
41
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KESELAMATAN Fase-‐fase utama dalam siklus PLTN
[Dari INSAG-‐22] Infrastruktur Keselamatan Nuklir didefinisikan sebagai “kumpulan unsur dan kondisi insWtusional, organisasional dan teknis di suatu negara guna menyediakan fondasi yang kuat dalam rangka memasWkan keselamatan nuklir Wngkat Wnggi dan berkelanjutan”
Penedekatan fase pengembangan infrastruktur keselamatan
Peta jalan : Peran pelaku utama sepanjang pengembangan infrastruktur keselamatan
Peran Sentral SSG-‐16 : SSG-‐16 menetapkan peta jalan untuk menerapkan Standar Keselamatan IAEA secara progresif selama fase-‐fase awal implementasi program PLTN.
IAEA Nuclear Power Support Group’s Brochure
International Nuclear Safety Group’s Report-22 FUNDAMENTALS
Ditujukan untuk membangun kepemimpinan dan manajemen keselamatan dan budaya keselamatan di antara organisasi yang terlibat
REQUIREMENTS
IAEA publicaWon NG-‐G-‐3.1
GUIDES IAEA SAFETY STANDARDS
45
Untuk masing-‐masing dokumen Safety Requirements IAEA, di mana tahap-‐tahap: -‐ Terdapat kesadaran tentang persyaratan -‐ Implementasi persyaratan harus dimulai -‐ Persyaratan harus diimplementasikan sepenuhnya Tingkat penerapan awal persyaratan dapat bervariasi dari negara ke negara tergantung pada penggunaan sumber radioak@f dan instalansi nuklirnya selain PLTN sebelum memper@mbangkan opsi PLTN
Peran Utama SSG-‐16 Berfungsi sebagai peta jalan untuk secara bertahap menerapkan Standar Keselamatan IAEA. Berfungsi sebagai dasar layanan review keselamatan. Menyediakan kerangka kerja pelatihan bagi negara-negara yang memulai program nuklir. 47
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN
Pemerintah: -‐ Per@mbangan pen@ngnya Kepemimpinan dan manajemen keselamatan dan promosi budaya keselamatan -‐Iden@fikasi manajer senior dengan kemampuan kepemimpinan dan sikap yang menekankan budaya keselamatan SSG-‐16: AcWons 72-‐84
Badan Pengawas: -‐Pengembangan dan implementasi sistem manajemen terpadu [IMS] -‐ Promosi budaya keselamatan -‐ Mekanisme perbaikan terus-‐menerus -‐ Kompetensi dalam mengelola perubahan dan perubahan organisasi
-‐Kelanjutan implementasi sistem manajemen terpadu mempromosikan keselamatan dan budaya keselamatan -‐Efek@fitas dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen terpadu -‐Manajemen dan transfer pengetahuan terkait keselamatan -‐Pengembangan kepemimpinan dan suksesi -‐Pengawasan regulator pada program manajemen keselamatan operator -‐Kepemimpinan dan manajemen efek@f keselamatan
Langkah Proses Perizinan Tergantung pada undang-‐undang nasional tetapi sering melipu@: • penentuan dan evaluasi tapak (termasuk analisis mengenai dampak lingkungan), • desain, • konstruksi, • komisioning, • operasi, • dekomisioning dan • pelepasan dari kontrol pengawasan
51
KEAMANAN NUKLIR
Keamanan Nuklir: (1) Pencegahan, (2) deteksi, (3) respons terhadap: – pencurian – sabotase – akses illegal – Transfer illegal – @ndakan kriminal lainnya yang melibatkan: – bahan nuklir – zat radioak@f lainnnya – fasilitas terkait
www.batan.go.id
53
Fokus Keamanan Nuklir • Pencurian senjata nuklir • Pencurian bahan nuklir untuk pembuatan IND • Pencurian bahan radioak@f untuk RDD/ RED • Sabotase terhadap fasilitas nuklir atau pada saat transportasi
www.batan.go.id
54
Bahan yang menjadi perhaWan dalam Keamanan Nuklir Bahan nuklir (U, Pu, Th) Sumber radioak@f Limbah nuklir dan radioak@f Bahan terkontaminasi radioak@f
www.batan.go.id
55
Penimbunan, fasilitas dan bahan • • • • • • •
Pu >1.670 ton sipil, >155 ton militer HEU > 175 ton sipil, >1720 ton militer >440 PLTN yang beroperasi di 31 negara >480 reaktor riset (>70 dengan HEU) >100 fasilitas daur bahan bakar > 100.000 sumber radioak@f Kat I dan II > 1.000.000 sumber radioak@f Kat III
Rezim Keamanan Nuklir Konvensi Undang-‐undang Peraturan Badan Pengawas Perizinan Inspeksi Penegakan Ekspor/Impor Penilaian ancaman Dapat dipercaya
Kerahasiaan Akuntasi dan pengawasan Proteksi Fisik Deteksi/respon Deterrence Koordinasi Kerja sama Internasional Budaya Keamanan
Tanggungjawab negara • Menetapkan rezim keamanan nuklir •Mengevaluasi ancaman nasional dan menetapkan DBT • Mewajibkan operator bertanggungjawab •Memas@kan koordinasi antara badan-‐ badan berwenang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan proteksi radiasi, keamanan, non-‐proliferasi (safeguards), rencana dan tanggap darurat • Menetapkan persyaratan yang menjamin proteksi informasi terkait keamanan
• Menjamin kerjasama yang efek@f dan sharing informasi di antara badan berwenang • Menetapkan langkah-‐langkah untuk memas@kan @ngkat kepercayaan terhadap orang yang memiliki akses ke informasi sensi@f, fasilitas dan bahan nuklir • Menetapkan sistem akuntansi dan kontrol serta kontrol expor/ import •Mempromosikan budaya keamanan nuklir
Instrumen Internasional Keamanan Nuklir § Conven@on on the Physical Protec@on of Nuclear Material & its Amendment § Conven@on on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism § Security Council resolu@on 1540 § Security Council resolu@on 1373 § Code of Conduct on the Safety and Security of Radioac@ve Sources § NPT, NWFZ, Project and Supply Agreements § Safeguards agreements and Addi@onal protocols
Nuclear Security Fundamentals menentukan tujuan rezim keamanan nuklir negara dan unsur-‐ unsur pen@ng rezim tersebut. Memberikan dasar bagi Rekomendasi Keamanan Nuklir
1 3 10 9 Technical Guidance memberikan bimbingan pada subyek teknis tertentu untuk melengkapi panduan yang diatur dalam ImplemenWng Guides . Berfokus pada rincian tentang bagaimana melaksanakan langkah-‐langkah yang diperlukan
Nuclear Security RecommendaWons menetapkan langkah-‐langkah yang harus dilakukan negara untuk mencapai dan mempertahankan rezim keamanan nuklir nasional yang efek@f konsisten dengan Fundamentals
ImplemenWng Guides memberikan panduan untuk menjalankan langkah-‐langkah yang diatur dalam Rekomendasi. Berfokus pada bagaimana untuk memenuhi Rekomendasi yang berkaitan dengan bidang keamanan nuklir yang luas
Physical ProtecWon ObjecWves and Fundamental Principles [NSS No. 20] Tujuan Proteksi Fisik:
•
•
•
•
Prinsip-‐prinsip Fundamental: A: Tanggungjawab negara Proteksi terhadap B: Tanggungjawab selama pencurian transportasi C: Kerangka kerja legisla@f/ regulasi Proteksi terhadap D: Otorita Berkompeten sabotase E: Tanggungjawab pemegang izin F: Budaya Keamanan Mencari dan G: Per@mbangan Ancaman menemukan kembali H: Pendekatan Ber@ngkat bahan yang dicuri I: Pertahanan Berlapis J: Jaminan mutu K: Rencana Kon@njensi Memi@gasi konsekuensi radiologis L: Kerahasiaan
62
REKOMENDASI KEAMANAN NUKLIR
63
IAEA Nuclear Security Recommendations on: o Physical Protection of Nuclear material and
Nuclear facilities (INFCRIC/225/Revision 5)
o Radioactive Material and Associated Facilities
o Nuclear and other Radioactive Material Out of
Regulatory Control
64
Bidang-‐Bidang Keamanan Nuklir A. Common Areas of Nuclear Security -‐Legisla@ve and Regulatory Framework -‐Threat Assessment -‐Informa@on Security -‐Human Resources Development and Capacity Building -‐Interna@onal Coopera@on and Assistance B. Specific for Nuclear and other RadioacWve Material Out of Regulatory Control
-‐Major Public Events -‐Nuclear Forensics -‐Radiological Crime Scene Management -‐Detec@on Architecture -‐Response Architecture C. Specific for Nuclear and Other RadioacWve Material, FaciliWes and AcWviWes -‐Physical Protec@on -‐Transport Security -‐Opera@ng Systems Security -‐Regulatory Control
PENGELOAAN SISTEM KEAMANAN NUKLIR Nuclear Security Management System Management Role
Nuclear Security System
Leadership
Nuclear Security System Elements
* Accountability and Responsibility * Security Culture
* Physical Security * Personnel Security * NMAC/RMIC * Information Security * Computer Security Nuclear Security Processes * Planning and Analysis * Access Control Process * Maintenance, Testing and Calibration. * Compensatory Measures * Security Training * Performance Assurance * Process Improvement * Security Events Reporting Nuclear Security Forces * Guards * Response Forces Supporting Processes * Resources and Budgeting * Human Resource Development * Records Management * Document Control * Contracts and Agreements * Awareness and Information Dissemination
Management Systems Integrated management systems * Policies and Directives * Processes and Procedures * Roles and Responsibilities * Delegation of Authority * Change Management * System Sustainability * Performance Evaluations * Measurement * Assessment * Improvement
ObjecWve and EssenWal Elements of a State’s Nuclear Security Regime, NSS 20 (2013) Nuclear Security RecommendaWons on Physical ProtecWon of Nuclear Material and Nuclear FaciliWes (INFCIRC/225/Revision 5) , NSS 13 (2011) Nuclear Security RecommendaWons on RadioacWve Material and Associated FaciliWes, NSS 14 (2011) Nuclear Security RecommendaWons on Nuclear and Other RadioacWve Material out of Regulatory Control , NSS 15 (2011)
Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Programme, NSS 19 (2013)
INFRASTRUKTUR KEAMANAN NUKLIR • Negara yang melakukan kegiatan terkait bahan nuklir dan bahan radioak@f, fasilitas dan kegiatan yang terkait harus menetapkan atau meningkatkan infrastruktur keamanan nuklirnya. • Negara harus mengatasi bahan nuklir, radioak@f, kegiatan dan fasilitas terkait lainnya yang berada di bawah kendali regulasi serta bahan nuklir dan radioak@f lainnya yang di luar kendali regulasi • Infrastruktur keamanan nuklir yang efek@f harus memas@kan perlindungan orang, masyarakat dan lingkungan dari se@ap konsekuensi yang merugikan yang mungkin @mbul dari peris@wa keamanan nuklir.
Koordinasi Keamanan Nuklir Nasional Otorita Kebijakan Pemerintah Otorita militer
Kehakiman
Kemenkes dan BNPB
Pertahanan
Bea Cukai
Mekanisme Koordinasi Nasional
Lembaga Legislatif
Badan Pengawas
Petugas perbatasan
www.batan.go.id
Badan Intelijen
Kepolisian
INFRASTRUKTUR KEAMANAN NUKLIR Area Umum Keamanan Nuklir
Kerangka Legislasi & Regulasi Penilaian Ancaman Nasional Ancaman orang dalam Keamanan Informasi Pengembangan SDM dan Pembangunan Kapasitas • Budaya Keamanan • Kerjasama/Bantuan Internasional • • • • •
Keamanan Nuklir BN/R, Fasilitas & Kegiatan
Keamanan Nuklir BN/R di Luar Pengawasan
• Proteksi Fisik • Keamanan Transportasi • Keamanan Sistem Operasi • Pengawasan
• Arsitektur Sistem Deteksi Nasional • Arsitektur Respons Nasional • Manajemen Skenario Kejahatan Radiologis • Forensik Nuklir
Area Tema/k Spesifik
IMPLEMENTASI PROGRAM Metoda dan Alat
• • • • • • • •
Panduan Keamanan Nuklir Reviu dan Layanan Ahli Keamanan Nuklir Dukungan Keberlanjutan R&D INSSP NUSIM Kerjasama dan Jejaring Pengurangan Risiko & Peningkatan Keamanan
www.batan.go.id
71
Pendekatan Milestone Infrastruktur Keamanan Nuklir Sama seper@ SSG 16 membantu untuk memahami @ndakan yang harus dilaksanakan pada Fase 1-‐3 dan Milestone 1-‐3 dalam kaitan dengan infrastruktur keselamatan nuklir, NSS No. 19 “Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Programme” merupakan dokumen serupa untuk keamanan nuklir
Penetapan Infrastruktur Keamanan Nuklir Nasional • Kebijakan dan strategi nasional Keamanan Nuklir • Kerangka legal dan regulasi • Langkah-‐langkah Keamanan Nuklir Bersama untuk Infrastruktur Kemanan Nuklir yang Efek@f • Langkah Keamanan Nuklir untuk Bahan Nuklir dan Fasilitas Nuklir • Langkah Keamanan Nuklir untuk Bahan Radioak@f, Fasilitas dan Kegiatan yang Terkait • Langkah-‐langkah Keamanan Nuklir untuk Bahan Radioak@f lain di luar kendali pengawasan • Kerja sama dan bantuan Internasional
Kebijakan dan strategi nasional Keamanan Nuklir
Kebijakan dan strategi nasional keamanan nuklir harus didasarkan pada kebijakan keamanan nasional secara menyeluruh dan harus mengiden@fikasi pihak-‐pihak yang berwenang dan memiliki peran dalam infrastruktur keamanan nuklir. Mekanisme koordinasi harus dibangun diantara otoritas berwenang dan ditetapkan kebijakan kerjasama dan bantuan bilateral, regional dan internasional.
Kerangka legal dan regulasi
• Negara harus menjadi pihak pada semua instrumen hukum internasional yang relevan dan menyadari kewajiban yang dikenakan oleh Resolusi DK PBB • Kerangka hukum harus menetapkan fungsi dan wewenang (peran dan tanggung jawab) semua pihak yang terlibat dalam keamanan nuklir.
Langkah-‐langkah Keamanan Nuklir Bersama untuk Infrastruktur Kemanan Nuklir yang EfekWf
• Penilaian Ancaman Nasional/DBT untuk disain Keamanan Nuklir/ Proteksi Fisik • Sistem Manajemen Kemananan Nuklir • Proteksi Informasi Sensi@f • Keandalan personel • SDM Keamanan Nuklir • Budaya Keamanan Nuklir • Mempertahankan Sustainabilitas Kemananan Nuklir Nasional
Topik Keamanan Nuklir Kunci lainnya • Interface Keselamatan -‐ Keamanan • Sistem Manajemen Keamanan Nuklir • Budaya Keamanan Nuklir • Penilaian Ancaman dan Risiko • Ancaman Cyber • Kepercayaan Personalia • Perlindungan informasi • Keamanan Komputer • Pengembangan Sumber Daya Manusia • Keberlanjutan Semua dicakup dalam Seri Keamanan Nuklir
Interface Keselamatan -‐ Keamanan • Baik keselamatan maupun keamanan memiliki tujuan yang sama: perlindungan masyarakat dan lingkungan. • Keselamatan dan keamanan bergantung pada kerangka hukum internasional dan nasional untuk implementasinya. • Persyaratan keselamatan dan keamanan harus dikenali dan dikelola dengan baik sejak tahap awal perencanaan program tenaga nuklir. Ini untuk meminimalkan potensi konflik atau ke@dakcocokan antara sistem keselamatan nuklir dan sistem keamanan nuklir dan pelaksanaannya.
Langkah Keamanan Nuklir untuk Bahan Nuklir dan Fasilitas Nuklir
Langkah-‐langkah terhadap upaya pemindahan @dak sah bahan nuklir yang dalam penggunaan dan penyimpanan serta sabotase terhadap fasilitas nuklir
Langkah-‐langkah terhadap pemindahan @dak sah bahan nuklir dan sabotase bahan nuklir selama transportasi
Nuclear Security RecommendaWons on Physical protecWon of Nuclear Materuial and Nuclear FaciliWes (INFCIRC/225/Revision 5) [NSS No. 13] Tujuan penerapan sistem dan langkah-‐langkah keamanan nuklir terhadap bahan nuklir dan fasilitas nuklir adalah: -‐ Untuk melindungi terhadap pemindahan @dak sah bahan nuklir -‐ Dalam hal pemindahan @dak sah perlu menelusuri dan menemukan kembali bahan tersebut -‐ Untuk melindungi bahan nuklir dan fasilitas nuklir dari sabotase -‐ Dalam hal suatu aksi atau @ndakan sabotase terhadap bahan nuklir atau fasilitas nuklir perlu memi@gasi atau meminimalkan dampak radiologi dari sabotase tersebut Tujuan dimaksud dapat dicapai melalui penerapan sistem dan langkah-‐langkah keamanan nuklir (langkah-‐langkah proteksi fisik) terhadap fasilitas nuklir dan bahan nuklir saat digunakan, dalam penyimpanan atau transportasi
Langkah Keamanan Nuklir untuk Bahan Radioak@f, Fasilitas dan Kegiatan yang Terkait
• Keamanan bahan radioak@f saat digunakan dan penyimpanan • Keamanan bahan radioak@f dalam transportasi
Langkah-‐langkah untuk mencegah pencurian atau pemindahan @dak sah bahan radioak@f dan untuk mencegah sabotase bahan radioak@f, fasilitas dan kegiatan yang terkait.
Nuclear Security RecommendaWons on RadioacWve Material and Associated FaciliWes [NSS No. 14] Tujuan pelaksanaan sistem dan langkah-‐langkah keamanan nuklir untuk bahan radioak@f, fasilitas dan kegiatan yang terkait adalah: -‐ Membuat gentar, mendeteksi dan menunda akses @dak sah atau pencurian bahan radioak@f -‐Memudahkan respon cepat terhadap se@ap peris@wa keamanan nuklir untuk respon yang tepat guna menemukan kembali bahan radioak@f dan memi@gasi konsekuensi peris@wa sesegera mungkin -‐ Menyediakan respon cepat untuk se@ap percobaan akses @dak sah terhadap bahan radioak@f Tujuannya dapat dicapai melalui pendekatan ber@ngkat pada sistem dan langkah-‐langkah-‐langkah keamanan nuklir yang relevan dengan ancaman dan daya tarik rela@f bahan terhadap penggunaan @dak sah.
Langkah-‐langkah Keamanan Nuklir untuk Bahan Radioak@f lain di luar kendali pengawasan
L a n g k a h -‐ l a n g k a h u n t u k m e n c e g a h , mendeteksi dan merespon @ndak kriminal atau @ndakan @dak sah dengan implikasi keamanan nuklir yang melibatkan bahan nuklir atau radioak@f lainnya di luar kendali regulasi.
Nuclear Security RecommendaWons on Nuclear and other RadioacWve Material out of Regulatory Control [NSS No 15] Tujuan pelaksanaan sistem dan langkah-‐langkah keamanan nuklir untuk bahan nuklir dan radioak@f lainnya yang di luar kendali regulasi adalah untuk: -‐Mencegah, mendeteksi dan merespon peris@wa keamanan nuklir -‐Tindakan pencegahan melipu@ kriminalisasi perbuatan serta perlindungan informasi sensi@f, cek kepercayaan dan promosi budaya keamanan nuklir yang kuat -‐Tindakan deteksi melipu@ deteksi dengan instrumen alarm serta informasi untuk waspada -‐ Respon terhadap peris@wa keamanan nuklir dapat mencakup kebutuhan untuk manajemen skenario radiologi dan dukungan forensik nuklir (disiplin ilmu forensik) untuk mendukung penyelidikan dan akhirnya penuntutan @ndak pidana
Kerja sama dan bantuan Internasional
• Implikasi global peris@wa terkait keamanan nuklir menggarisbawahi pen@ngnya kerjasama dan bantuan internasional • Kerjasama dan bantuan melipu@ pemberitahuan peris@wa keamanan nuklir, pertukaran informasi, pemulihan dan pengembalian barang yang disita dan kerjasama dan bantuan teknis termasuk dalam kaitannya dengan forensik nuklir dalam mendukung penyelidikan.
Kebutuhan Infrastruktur Keamanan Nuklir o Negara yang bermaksud mengembangkan program PLTN. o Program PLTN harus didasarkan pada infrastruktur keamanan
nuklir yang menjamin perlindungan penduduk, masyarakat dan lingkungan dari akibat yang mungkin @mbul dari peris@wa keamanan nuklir (pencurian/sabotase/aksi terorisme).
www.batan.go.id
86
Peran Negara • Negara menetapkan kebijakan keamanan – Didasarkan pada ancaman terkini – Menetapkan persyaratan keamanan – Kebijakan yang perlu untuk budaya keamanan • Negara menetapkan kerangka hukum – Hukuman terhadap pelanggaran – Proteksi informasi sensi@f – Persyaratan penentuan kepercayaan (trustworthiness) • Negara mendistribusikan dan mengkoordinasikan tanggungjawab – Koordinasi di antara fasilitas – Badan Pengawas
• Menetapkan kerangka peraturan perundangan untuk menggalakkan budaya keamanan nuklir yang efek@f • Negara menjalankan mekanisme koordinasi – Koordinasi yang baik menghasilkan budaya keamanan yang baik www.batan.go.id
87
PENUTUP • Ke@ka meluncurkan program PLTN perlu ditetapkan dan dikembangkan infrastruktur keselamatan dan keamanan • Infrastruktur keselamatan PLTN mengacu pada standar keselamatan IAEA, khususnya SSG-‐16, yang menyediakan peta jalan untuk secara progresif mengimplementasikan persyaratan-‐persyaratan IAEA. • Dalam pengembangan infrastruktur nasional keselamatan harus dikembangkan dan diimplementasikan suatu sistem manajemen terpadu guna terpenuhinya fungsi-‐fungsi pelaku utama secara efek@f • Standar Keselamatan IAEA dapat dilengkapi dengan standar industri lainnya • Infrastruktur keamanan nuklir nasional merupakan bagian dari kerangka kerja global dan didukung oleh instrumen hukum internasional utama yang berhubungan dengan keamanan nuklir. • Se@ap negara bertanggung jawab untuk membangun, menerapkan dan mempertahankan infrastruktur keamanan nuklir nasionalnya
• infrastruktur keamanan nuklir harus didasarkan pada kerangka hukum yang tepat dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk semua pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap keamanan nuklir dalam suatu negara, termasuk badan pengawas. • IAEA menerbitkan pedoman kunci pada topik pen@ng keamanan nuklir untuk mendukung kepatuhan terhadap kewajiban hukum internasional dan mendorong prak@k internasional terbaik dalam keamanan nuklir di semua negara. • NSS 19 membantu membangun infrastruktur keamanan program tenaga nuklir berdasarkan pendekatan "Milestones“. Infrastruktur keselamatan dan keamanan nuklir perlu dikembangkan sedini mungkin dengan memas@kan bahwa kerangka hukum, peraturan, peran dan tanggung jawab pihak yang berwenang didefinisikan dengan tepat. Semua komponen infrastruktur keselamatan dan keamanan nuklir harus ditetapkan sebelum penawaran pembangunan PLTN
89
TERIMA KASIH
www.batan.go.id
