Laut tahun 1982 (UNCLOS) dan perhatian bersama Para Pihak tentang konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati laut;

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN SAMUDERA DAN PERIKANAN REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA MARITIM

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republ ik Indonesia dan Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea, yang selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak";

MEMPERTIMBANGKAN

keinginan

bersama

untuk

bekerja

sama

dan

meningkatkan hubungan antara Para Pihak;

MENGAKUI semangat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum

Laut tahun 1982 (UNCLOS) dan perhatian bersama Para Pihak tentang konservasi , pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati laut;

MENCATAT Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Korea

tentang Kemitraan Strategis untuk mempromosikan Persahabatan dan Kerja Sama di Abad ke-21 , yang ditandatangani di Jakarta tanggal 4 Desember 2016;

MEMPERTIMBANGKAN Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan

''!

Republik Korea tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Mempromosikan Kerja Sama Bilateral, yang ditandatangani di Jakarta tanggal 3 April 2006;

MENYADARI bahwa kerja sama maritim akan menghasilkan manfaat yang saling

menguntungkan di bidang kelautan dan perikanan dan pertumbuhan ekonomi Para Pihak;

BERTUJUAN untuk mempromosikan kerja sama Para Pihak di berbagai bidang

kelautan dan perikanan berdasarkan asas kesetaraan dan saling menghargai;

SESUAI DENGAN hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua

negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASALI TUJUAN

'

!'

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini ialah untuk menyiapkan

I

kerangka peningkatan kerja sama di bidang kemaritiman dan perikanan sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara. !

l •

!

PASAL II :

BIDANG-BIDANG KERJA SAMA

:

i : ii

Kerja sama di bawah MSP ini mencakup beberapa bidang berikut:

I,

! 1. Di bidang pengembangan sumber daya manusia dan riset pengembangan

'

kapasitas di sektor kemaritiman yang menekankan pada pembentukan jaringan

;

antar institusi-institusi dan para peneliti, dan saling berbagi pengembangan

!'

:

pengalaman dan pengetahuan;

'

•

' •

2. Di

bidang

lingkungan

kelautan.

seperti

penelitian

pendukung

dan

pengembangan teknologi lingkungan kelautan dan kerja sama di penelitian ilmu pengetahuan kelautan, observasi dan survei lingkungan kelautan;

3. Di bidang perikanan, seperti pendugaan stok sumber daya ikan, aktifitas penelitian ilmu pengetahuan untuk perlindungan dan pemulihan sumber daya perikanan, berbagi informasi dalam upaya memerangi Perikanan Tidak Sah, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan, dan mempromosikan kerja sama antara Para Pihak dan antara sektor swasta di bidang perikanan Budidaya, dan pengolahan, distribusi dan perdagangan ikan dan produk-produk perikanan;

4. Di bidang kebijakan kelautan dan hukum laut, seperti menyelenggarakan seminar dan kajian bersama tentang pelaksanaan UNCLOS;

5. Di bidang industri maritim, seperti mempromosikan kerja sama di sektor jasa kemaritiman termasuk pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran wahana lepas pantai;

6. Di bidang kepelabuhanan, seperti pelaksanaan proyek kerja sama di bidang pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;

7. Di bidang perkapalan dan logistik, seperti pengembangan sistem informasi logistik pelabuhan dan melaksanakan penelitian dan kerja sama di bidang transportasi maritim dan pengoperasian pelabuhan;

8. Di bidang

keamanan maritim, seperti menyelenggarakan kursus-kursus

pelatihan dan seminar tentang keamanan maritim; dan

9. Di bidang-bidang kerja sama lain yang disetujui oleh Para Pihak.

PASAL Ill DIALOG BILATERAL MARITIM

1. Para Pihak setuju untuk membentuk sebuah "Dialog Bilateral Maritim" untuk keperluan pelaksanaan dan peninjauan MSP ini. 2. Dialog Bilateral Maritim akan diketuai bersama oleh para Deputi Menteri dari Kementerian

Koordinator

Bidang

Kemaritiman

Republik

Indonesia

dan

Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea, dan melaporkan aktifitas-aktivitasnya ke pertemuan Komisi Bersama (JCM).

3. Dialog Bilateral Maritim akan melibatkan para pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan instansi terkait di Republik Indonesia dan para pejabat Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea dan instansi terkait di Republik Korea untuk menyukseskan pelaksanaan MSP ini.

4. Dialog Bilateral Maritim akan dilaksanakan secara bergantian di wilayah Republik Indonesia dan Republ ik Korea paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada tanggal yang disetujui oleh Para Pihak.

PASAL IV

PENGATURANPELAKSANAAN

Pelaksanaan bidang-bidang kerja sama MSP ini wajib dilaksanakan melalui Pengaturan Pelaksanaan yang disetujui pleh Para Pihak dan kementerian I lembaga terkait di Pemerintahan masing-masing. Proyek-proyek kerja sama yang spesifik akan diidentifikasi di dalam sebuah Rencana Aksi Bersama yang akan dibentuk dan disetujui oleh Para Pihak.

PASAL V PENGATURAN KEUANGAN

Para Pihak menyetujui bahwa kerja sama yang diatur dalam Bidang-Bidang Kerja Sama ditentukan sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan keuangan masing-masing. Para Pihak akan saling berkonsultasi dan memutuskan bersamasama

segala

pengaturan

keuangan

yang

timbul

secara

kasus-per-kasus

berdasarkan ketersediaan dana.

PASAL VI KERAHASIAAN

Para Pihak wajib memastikan bahwa data teknis dan informasi yang saling disediakan atau dibagi, di bawah MSP ini, tidak akan dipindah-tangankan atau disampaikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

PASAL VII HAK-HAK KE KAY AAN INTELEKTUAL

1. Segala hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk keperluan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini akan tetap menjadi

hak milik Pihak tersebut.

2. Setiap Pihak melarang penggunaan nama, logo dan I atau lambang resmi dari masing-masing Para Pihak di setiap publikasi, dokumen dan I atau kertas tanpa persetujuan tertulis terlebih duhulu dari masing-masing Pihak.

3. Di dalam kasus pengaturan, program atau proyek khusus yang menghasilkan elemen-elemen baru yang perlu diatur dalam hak-hak kekayaan intelektual , Para Pihak akan membuat pengaturan-pengaturan terpisah, sesuai dengan

hukum-hukum nasional yang berlaku di negara masing-masing. MSP ini tidak akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang terkait sumber daya genetik.

PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul antara Para Pihak terka it dengan hal-hal di bawah MSP ini, akan diselesaikan secara baik-baik melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL IX PERUBAHAN

MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetuan tertulis bersama Para Pihak yang disampaikan paling tidak 6 (enam) bulan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

PASAL X MULAI BERLAKU , MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini wajib mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dan berlaku efektif untuk 3 (tiga) tahun . MSP dapat diperbarui melalui persetujuan bersama 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir. Pengakhiran MSP ini wajib mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah masing-masing Pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang keinginan mengakhiri MSP ini.

2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal mulai berlakunya MSP ini, Para Pihak akan bertukar daftar (-daftar) yang menentukan bidang-bidang kerja sama bilateral dan melaksanakan Dialog Bilateral Maritim secepatnya.

3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi validitas dan durasi dari aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan di bawah MSP ini.

4. Setelah pengakhiran, Para Pihak akan menentukan keberlanjutan dari seluruh aktifitas-aktifitas yang masih berlangsung, disimpulkan dalam kerangka MSP ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang jelas.

SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP

ini.

DITANDATANGANI di Seoul pada hari ke 16 bulan Mei di tahun 2016, rangkap

dua, dalam Bahasa Indonesia, Korea dan lnggris, semua naskah berkekuatan sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa lnggris yang berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN KOORDINATOR

UNTUK KEMENTERIAN

BIDANG KEMARITIMAN

SAMUDERA DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK KOREA

~Y~G~K MENTE RI

REPUBLIK INDONESIA

J .£ '-~l ->-l t~ J: $. ~ 4 ~ ~ ~ t1J ~ (ol is} "%->-}A}" al- ~4) 0

0

}

0

~~

0

J:4->-J-..!f ~

%->-}~-% .:>J~ -T _"§"_ \1 ~ %~ 4 ~~l .:>J~al-~ *-%~ tl} ~-€ ..ll ~~ i>}..ll,

J:t>J ~ '*(UNCLOS) ~ ~ ->-J 4 a~ J:.A» ~A} ~~~~ ~ ,q ~.:>}*tl- 01 ~oll ~tl- "'-}~~ ** ~->-J ->-}-t oJ ~ i>}..ll,

1982\.j ~J ~

.:>J~

-fr~ a~

0

0

2006'-j 12~ 4°J 0J.£'-~l->-lo} A};}.E_ctoll~i ~it!J ~ r 21--t-ll :>l -T _"§°_ \1 ~ %~-€ ~ ~ 7d ~-% tJJ-A}~~l oll ~~ ~-OJ .£'-~l->-l o} *-%~ oj ~ J -€ 4*f>}..ll, a~ oJ: ~ oF \1 ~ ol a~ oJ:. 4->-J-~ oF~ *-%ol ~ 4 %.>.} ~1~

---

" ------

:

!

Ii

iiJ-% ~ .AJ- ~ ~1" ~ ::>l "lJ· ~_£ 40J:~ ~~ oJ:. 4.AJ~o~ all ""~ ra-.A}-:l ~ /J-~ ~ ~ .:g. :AJ 1- ~ 2- .5.. •

*

II

' ' ;

i '

I

11

Ii

I ;

"

I

'

•.

1. (

~~oJ: '*o~ oJ-!i:A~~J

J 4 .1:

0

~q~

~

0

J -1-:A} /.J-

** -% )

::>~~J- ~

0J4

' :

~aJ=4~ ~o~

\.~l .E.. ~~ .3. -1-~ • ::>~ ~J-

:>J ~

~

:

:

!

i

'

i

;

' :

'

i

..

4.

a~ oJ:~J ~J1

~~ ~l

1?1 ~

ol '4

oJ:l:lj ~o~( *~a~ oJ:l:lj ~ ~ 01 ~» oll %% oj -1- -% ) ~~

J:-AJoj ~ 0 ~( ~~ 0J:~~ ..§. n.,;l. ~4. l:ll ~~ °F<>ll ~i 21 ~ ~ %fiJ -% )

S. ~~

7.

0

i"-ft- ~ oF(t~ -AJ--% % '}1

t~-%,

oJ -1- . ~ ~ ,

~J-oJi"-ft-AJ ~.Al~~ ,~

~~ ~~1

~J- oJ--% oJ

-%

-%

~~

]t_ ~ ~

l:lJ" -% )

~l3~

tJ--<>J '1 1. %->.}~-%-C

t}--oJ ~

t~

oJ:

1

~

oJ:\i ~ ~l °1

°J:t~ <.}~i 21 ~» ~ ~ ~ ~ ~ t~ %-%~ ~J i1 ~ -1-~i>}:>l .£ ~21is}~4 . 0

tl--°J ~ t~ oJ: %-%~ ~J i1 ~ oJ 5.. '-~l .Al o}21 t~ oJ:$_ ~J 43} tl--:t~ t~ J:4-AJ421 .AJ fiJ-~ J .A}~} %-%21 :AJ-% ~J- ~ ~ , 1 ~-%~ 3!l-~ 0J:~ 3-l .iit:AJ-~ ~ 21 i1 oll

2.

0

0

3 • OJ:t~ l Sd- -% JT- ~J ~ E.~tl-4.

4. i{_l--OJ '1 a~ OJ: -%-%~ ~J il ~ %~+~{-01 :>:}oll 0J 1§.1 °1.AJ- 0J 5.. \.~l Al 0}-2} i{_l-~ oll ~i

~~ i{_l- OJ .;it t.l1 ~ ~~

~~4. I

'

ol

7{1 ~ ~o):~ %.'.'}:>:} ~ Sd-~j ~ 4=>1 Sd~ =>1-1-.'.'} ~ 0J i{_l- 01~» ~~ ~ -%t~ 0 l ~» ~ e>-l 0 l= tl-4 . -1-~l ~ oJ 7{1 ~ /.}°J ~ %/.}~{-ol ~~ l:lJ" ~ ~ oJ \l- -% -%~» -%~1 ~ oll cj -Al~ 4 .

II 11

oJ:a~ <.}~i ~

i

..,

II I•

~l SS.

Ii

~~ ~

I

:

..S..1i~ ~

%A}~{-~

4

y;~~ ~~

=>1-%~

7{1 ~

~

i{1 ~ ~ 0 ):oll cj Al~ 7{1 ~ ~ :>:}~1 ~

li

.;:.lt:
~}o~

oll t4.E.=>l ~ \,l-~ tl-4. ~ oll ~i :>~ ~~ y;~ ~ ~

oJ

~-11

°J

~

%A}~{-~ .'.'}* _l!.£ ~ ~_g_ -1~ 0 o0- ~

~~tl-4 .

~

Iii

~

~ II.

~

.....

~-...

•'=l

IJ

.r--

~

r--..-..

~~-..r

-

.,.

.,.

.

-

'

..

*

01

OJ:~~ ~~i i>}~l ~i -"J- ~ ~~1 *~ -'i '1~~ ~1 ~ J:}ji ~ AJ !l-'} ~ -)+~{-54 -"}~ ~i ~ ~ ~ ~ 0 1 ~~l3A}~l~l ~1i° ~~ ~~l*~Al U-5..* ~J-4. "ct~+~~~

~17.S.

Al ~ .x~ .AJ-~

1 °cra~~i

i>~ !J-~ 0 1~»-% ~ ~~ tl- ~-"}~ 0 1 ~~1~1 ~J­ :x1~~~-"J-1J~ o-i~ ~ 0 1~5.. "ct-A~}~~ ~~.AJ-~.l. '-J-~4.

1.

0

2.

o-i .,;:. tl-

"ct.A}~ 0 l~ 17~ ~ "ct-A}~~ .A~j ~~ l1J ~~ ~t 0 l

1-~'i. ~+l ~/~~ ~i.f1.~l ~.A}~{-54 ~ *~ -"J-fiJ~ .A}~-% ~tl-4.

3 . .A1~~~.AJ-1J ~-"J-0 1 ~

4

°1%.

~..ll ~/~

~~ ~~~~ _a~~ -1-~~1~ 0J ~J. E..~.2~ ~~ -A}°J~~-'} ->-»-'J -'a4. i:J--~+~~~ 0J: ~ /J- ~5.£.l ~J-% o}~Ji>}..ll. 0 1~ <} .:t/}'tj-% 9 ~ 4. ol o~~~~i~ *jJ:}~~i" E.%~ 4 ~~ <>ittl~ ~~S.. oJ-

{-Al

U-~4.

4

~

~~ ~.:e

0

1~J ~~ ~~~~ ~->-}~~ _:)J-~ ~

~ ~~ ~->-J--% -%t~ 4~~~.!. ~~~~4.

1 °J:a~ <.f~i ~ ~ S. 6:>~ ~ ~ell ~i '1j 2-~ %.>.}~-{~ ~i '1j -%2-1 ell ~ t~ oJ ~~l 45.. '.)~ ~ ~ 4 ~ 4 . 1e-1 ~ :>~~J~ 1 °J:t~<-f~iell~i ~44_:)}~~ 4~~ 4-"Jis} ~ , %.>.}-:f{- 1 ~ ~ ~ i"~}ell l:IJ" .:§.~ 4. 0

0

0

0

~110.s.

l:IJ-.A'

::>l ~J-' %Ji

*

oJ OJ 4 E-1 3'-J-% °J- .:§_ fs}_il, llJ~ell .AJ- .i. ~~ is}ell '.)~ .AJ ~ 4 ~ 4 . ~~ .AJ-~l:IJ-ell~l l 0J:a~_:)-f~i %-5. ~ .>.}-t ~i'1j

1. ~ oJ:t~ <}~i ~ ~i _5. 6:>~ ~ %.>.}~}.;.}

0

~~~:Al~~ 6:>~~ol :Al~'1j _2. .:§_~ol .>.J-AJ~4.

t1 ~ l:IJ" .:§_OJ 1-l

2.

O

~O~ **~ t~

3.

0

J: 0

AJ- _j_

-%-%~ .
i1 ~

ell

OJ:~~ 4~~1 ~ ~ ~

,).l OJ ~ell :>~ ~ -t 4{1 is}::>l ~ ~4.

~jJ-fs}~ , lflf}~

~-OJ~

%-5. ~ 0 1 °J:a~ <.f~i is}ell ~i {1 i>» ~ ~ '.)l_:)J-ell OJi>Ji" u1~1/;1 U-~4.

1 °J:t~ <}~i ~

~ ~-%~ .:§_~

3:>~ ~ ~

4.

%A~} ~ u~,

r.J-~}~{--C.

0

1

-{-

°J:~~ ~-'ii

~

oll--ii

~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~

ttJ ~i>l -rrAJ ~

,S_:)j 2.,,.5!.. ~

AJ tl-4.

1,>.J-i-

%-'~ :i.'"l, ~~ ~ 4:i.4~ ~ ~i>}~l :rJ ~i­ l:l.J-~ 0 }~ ~ -"i -':}{° 0 l 0 l 0J: ~~ ~-'ii oll -"i i>} ~ 4.

0

ttJ

ttJ

J5.'-~l-'-l 0 }o.l, ~~o-1. 2016'-~ 5~ 16°J oll -'ii 7 0

~~ .!8--%~J

-T.

.rJ tl-i"

~~ 24~ -'ii ttJ ~ ~ 4.

~~J~°"l

°Jo.l:i.

oll --ii

~l-,;l ~,

a~~

oll

-'ii ttJ ~ i" :)d

21.f

~l- 0 1 ~l-

oJ~~ol -T~tl-4. ~ 5. '-~l .>.1 ~ oJ:~~ J}~

°} q] .>.J t}~

q] '1-1tl .:t ~ oJ:4.>.J-Jf.~

q] .>.J t}~

i~1 KIM YOUNG-SUK

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF KOREA ON MARITIME COOPERATION

The Coordinating Ministry for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Oceans and Fisheries of the Republic of Korea, hereinafter referred to as "the Parties" ;

CONSIDERING the existing common desire for friendly cooperation and enhanced

relations between the Parties;

RECOGNIZING the spirit of the 1982 United Nations Convention on the Law of the

Sea (U NCLOS) and the common concern of the Parties on the conservation, management and sustainable utilization of marine living resources;

NOTING the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic

of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the

21 st Century, signed in Jakarta on 4 December 2006; TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between the

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign

Affairs and Trade of the Republic of Korea on the Establishment of a Joint Commission for Promoting Bilateral Cooperation, signed in Jakarta on 3 April 2006;

REALIZING that maritime cooperation would lead to common benefits on marine and fisheries and economic development of the Parties;

AIMING to promote cooperation of the Parties in various fields of marine and fisheries on the basis of equality and mutual respect;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in both countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE I OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to set up a framework for the enhancement of cooperation in the fields of maritime affairs and fisheries in accordance with the prevailing laws and regulations in both countries.

ARTICLE II AREAS OF COOPERATION

Cooperation under this MoU includes the following areas:

1. In the area of human resources development and research capacity bui lding in maritime sectors focusing on building networks between institutions and researchers, and sharing development experience and knowledge;

1 ~

~

1

development of marine environment technology and cooperating 1n marine

~

11

scientific research . observation and marine environment survey; I

3. In the area of fisheries. such as test fishing for stock assessment. scientific

f) J ! I 11 II1,

l7

ll

!!,

II

:J,1

fl

research activities for fishery resources protection and restoration , sharing information on the fight against Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing, and promoting cooperation between the Parties and with private sectors in aquaculture and the processing, distribution and trade of fish and

~ ~

I>

~

2. In the area of marine environment, such as supporting research and

fishery products; II

11

4. In the area of ocean policy and the Law of the Sea, such as organizing seminar and joint study on the implementation of the UNCLOS;

ll

:

~ ~,

5. In the area of maritime industries, such as promoting cooperation in the maritime service sector including the maintenance, repair and scrap of offshore plants;

6. In the area of port, such as implementing cooperation projects in the field of

l~

~

port development and operation;

~t Ii h

It

7. In the area of shipping and logistics, such as developing port logistics information system and conducting research and cooperation on maritime

II

transport and port operation ;

II

8. In the area of maritime safety, such as organizing training courses and seminar on maritime safety; and

9. In other areas of cooperation agreed upon by the Parties.

· ,

ARTICLE Ill BILATERAL MARITIME DIALOGUE

1. The Parties agreed to establish a "Bilateral Maritime Dialogue" for the implementation and review of this MoU.

2. The Bilateral Maritime Dialogue will be co-chaired by Deputy Ministers from the Coordinating Ministry of Maritime Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Ocean and Fisheries of the Republic of Korea , and reports its activities to the Joint Commission Meeting (JCM).

3. The Bilateral Maritime Dialogue will include officials from the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and relevant agencies from the Republic of Indonesia and officials from the Ministry of Oceans and Fisheries and relevant agencies from the Republic of Korea for the successful implementation of this MoU.

4. The Bilateral Maritime Dialogue wi ll be convened alternately in the Republic of Indonesia and the Republic of Korea at least once a year at dates agreed upon by the Parties.

ARTICLE IV IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The implementation of the Areas of Cooperation of this MoU shall be carried out through an Implementing Arrangement approved by the Parties and their relevant Government Agencies and Institutions. Specific cooperation projects will be identified in a Joint Action Plan to be developed and approved by the Parties.

ARTICLE V FINANCIAL ARRANGEMENT

The Parties accept that the cooperation set forth in the Areas of Cooperation is specified within their own liabilities and financia l capabilities . The Parties will consult with each other and jointly decide any financial arrangement arising therein on a case-by-case basis subject to the availability of funds.

ARTICLE VI CONFIDENTIALITY

The Parties shall ensure that the technical data and information mutually provided or shared, carried out under this MoU, are not transferred or supplied to a Third Party without prior written consent of the Parties.

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the implementation of activities under this MoU will remain the property of the Party.

2. Either Party prohibits the use of the name, logo and I or official emblem of any of the Parties in any publication, document and I or paper without the prior written approval by either Party.

3. In case specific arrangements, programs or projects result in new elements capable of being covered by intellectual property rights being created , the Parties will put in place separate arrangements between themselves , which wi ll comply with their respective national laws. This MoU will not create any activities that may include genetic resources.

ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES

)

Any difference or dispute that may arise between the Parties relating to any matter

1

under this MoU will be settled amicably through consultations or negotiations

11

between the Parties.

ll

•

~

r~

IJ

l.l

ARTICLE IX AMENDMENT !

This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties I

given at least 6 (six) months in advance. Such amendments shall form an integral part of this MoU and shall enter into force on such date as may be determined by

i !'

I

:

the Parties.

ARTICLE X

I

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

I

1. This Mou shall enter into force upon signature by the Parties, and shall remain

I

effective for 3 (three) years. It may be renewed by mutual consent in 6 (six) months prior to the expiration date. Termination of th is MoU shall be effective 6

(six) months after either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this MoU.

2. Within 3 (three) months of the date of entry into force of this MoU , the Parties will exchange a list(s) specifying areas of bilateral cooperation and convene

I

Bilateral Maritime Dialogue as soon as possible. : I

I

3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any activities made under this MoU.

II

4. Upon termination, the Parties will determine the further course of all ongoing activities concluded in the framework of this MoU in clearly defined terms and conditions .

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned. have signed this MoU.

DONE at Seoul on this 161h day of May in the year of 2016, in duplicate, in

Indonesian, Korean , and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE COORDINATING MINISTRY

FOR THE MINISTRY OF

OF MARITIME AFFAIRS OF THE

OCEAN AND FISHERIES

REPUBLIC OF INDONESIA

OF THE REPUBLIC OF KOREA

R

. P. MARSUDI

MINISTER FOR FOREIGN AFF

~Y:!GjK MINISTER