LATAR BELAKANG
GAS BUMI MEMPUNYAI PERAN YANG SANGAT PENTING DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, YAITU SEBAGAI SUMBER ENERGI, BAHAN BAKU DALAM NEGERI DAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA DAN DEVISA.;
PERMINTAAN GAS BUMI DI DALAM NEGERI CENDERUNG MENINGKAT DENGAN ADANYA PENGURANGAN SUBSIDI BBM, BERKEMBANGNYA INDUSTRI PETROKIMIA DAN ISU LINGKUNGAN;
CADANGAN GAS BUMI TAHUN 2004 DIPERKIRAKAN SEBESAR 188,34 TSCF YANG TERDIRI DARI CADANGAN TERBUKTI SEBESAR 97,77 TSCF DAN CADANGAN POTENSIAL SEBESAR 90,57 TSCF, ATAU SEKITAR 2% DARI CADANGAN DUNIA DENGAN RESERVE TO PRODUCTION RATIO DIPERKIRAKAN SEKITAR 50 TAHUN;
PASAR DOMESTIK GAS BUMI TERBESAR ADA DI PULAU JAWA YANG MEMILIKI CADANGAN GAS BUMI RELATIF KECIL;
JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI SAAT INI HANYA TERDAPAT PADA LOKASI-LOKASI TERTENTU SEHINGGA PEMANFAATAN GAS BUMI DI DALAM NEGERI BELUM OPTIMAL;
Nilai Dasar BPH Migas
• Kepastian hukum: peraturan diterapkan secara adil dan konsisten; • Akuntabilitas: seluruh keputusan diambil secara profesional, bertanggung jawab dan akuntabel; • Kesetaraan : Perlakuan yang sama terhadap semua stakeholders; • Transparan: aturan-aturan dan peluang-peluang usaha disampaikan terbuka kepada publik dengan tingkat kejelasan tinggi; • Efisiensi: prosedur administrasi kegiatan usaha dirancang dengan prinsip ringkas, padat, jelas, praktis, transparan dan komunikatif sehingga pengurusannya dapat dilakukan dalam waktu singkat dan efisien; • Responsif: semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada permasalahanpermasalahan yang dihadapi stakeholders; • Partisipatif: aturan-aturan stakeholders;
dirancang
dengan
pendekatan
• Koordinatif: penyusunan dan penerapan aturan-aturan terkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
partisipasi
dilakukan
secara
CADANGAN GAS BUMI INDONESIA STATUS 1 JANUARY 2004 NATUNA
ACEH 8,60
54,20
Kalimantan Timur
Sumatera Utara 0,85 Sumatera Tengah
PAPUA
47,39
8,20
24,13 4,15
Sumatera Selatan 24,49 6,02
10,3 0
Jawa Barat Jawa Timur
Cadangan Gas Bumi (TSCF) (P1 + P2 + P3) Sumber : Ditjen Migas
PROVEN PROBABLE POSSIBLE TOTAL
= 97,77 TSCF = 45,49 TSCF = 45,08 TSCF = 188,34 TSCF
PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI (2004) PERTAMINA 0.92 BSCFD
KPS 7.72 BSCFD
PROD. 8.64 BSCFD
DOMESTIK 41.6 %
EKSPOR 58.4 %
Sumber : DTJEN MIGAS
MMSCFD
PROSEN
PEMAKAIAN DOMESTIK PUPUK + PETROKIMIA KILANG LPG/LEX PLANT PGN SEMEN PLN KRAKATAU STEEL INDUSTRI LAIN PEMAKAIAN SENDIRI LOST/FLARE SUB TOTAL DOMESTIK
703.4 62.4 86.2 431.4 7.9 512.8 78.3 324.2 979.5 407.1 3,593.2
8.1% 0.7% 1.0% 5.0% 0.1% 5.9% 0.9% 3.8% 11.3% 4.7% 41.6%
EKSPOR LNG LPG GAS PIPA SUB TOTAL EKSPOR TOTAL
4,709.9 15.5 323.6 5,049.0 8,642.2
54.5% 0.2% 3.7% 58.4% 100.0% L-4
KENDALA PEMANFAATAN GAS BUMI DI INDONESIA
Cadangan gas bumi sebagian besar terletak di luar Pulau Jawa sedangkan pusat-pusat konsumen/pasar berada di Pulau Jawa
Infrastruktur transportasi gas bumi masih terbatas;
Persaingan pemanfaatan pendanaan bagi sektor lain baik di dalam ataupun di luar negeri semakin ketat;
Belum berkembangnya teknologi pemanfaatan gas lapangan marginal yang ekonomis;
Daya beli sebagian konsumen gas dalam negeri masih rendah;
RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL
DASAR HUKUM
UU No. 22 / 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi PP No. 67 / 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PP NO.36 TAHUN 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
UU No. 22 / 2001
PENGATURAN DAN PENGAWASAN Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai. (pasal 8 ayat 3}
Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.(Pasal 8 ayat 4) Dalam bidang Gas Bumi, Tugas Badan Pengatur meliputi pengaturan dan penentapan mengenai: (Pasal 44 ayat 3) – Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa – Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil – Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi
PP No. 67 / 2002
FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENGATUR
Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bersifat independent (Pasal 2 ayat 2) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangangkutan Gas Bumi melalui pipa dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri (Pasal 3) Badan Pengatur mempunyai menetapkan: (Pasal 4: d, e, f)
tugas
mengatur
– Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa – Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil – Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi
dan
SASARAN
o
VISI KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM
BPH MIGAS
MISI
o
o
o
UUD 1945 Ps 23 UU No. 22/2001 PP No. 67/2002 Keppres No. 86/2002 o
DASAR HUKUM
o
INSTRUMENTAL INPUT LANDASAN JURIDIS UU No. 22/1999; UU No. 25/1999 UU No. 5/1999; UU No. 8/1999 dll
LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL (Stakeholder) REGIONAL (AFTA/AFAS, APEC) GLOBAL (GATT(GATT-GATSGATS-WTO)l
Terwujudnya
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan
Terwujudnya
pengaturan dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri
Terciptanya
iklim investasi kegiatan usaha hilir migas yang kondusif serta melindungi kepentingan para pelaku usaha dan konsumen
Taksonomi Pengusahaan Gas Bumi Nasional Aliran Gas KK : Konsumen Kecil KM : Konsumen Menengah KB : Konsumen Besar (Pembeda Konsumen Berdasarkan Kuantitas)
Usaha Pengolahan2)
Usaha Usaha 2 Pengangkutan ) Penyimpanan2)
Usaha Niaga2)
Pengapalan Tanpa Aset
Ekspor LNG LPG Gas
Pengapalan
Usaha
Trader Kilang LNG
Terminal Receiving
Eksplorasi/Eksploitasi
LPG
Transmisi Eksplorasi
Dengan Aset
Eksploitasi1) Kilang LPG
Distribusi
Angkutan Laut/ Darat
Impor LNG
Storage
Niaga Umum (Usaha Penjualan)
KK,KM, KB
Pembotolan
KK,KM,KB
(Melalui Pipa atau Bejana Khusus)
KK,KM,KB KB Angkutan Laut/ Darat CNG 3)
Industri Hulu
Industri Hilir
End Users
Pengaturan Dan Penetapan Bidang Gas Bumi
BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan tentang: 1. Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 2. Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; 3. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 4. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; 5. Sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 6. Besaran iuran Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; 7. Biaya Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
Pengaturan Dan Penetapan Bidang Gas Bumi BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan: 8.
Penyelesaian perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya;
9.
Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
10. Sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 11. Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk dilelang kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi; 12. Jumlah Badan Usaha yang akan beroperasi di suatu Wilayah Jaringan Distribusi; 13. Kegiatan usaha pengolahan regasifikasi dan niaga LNG berdasarkan Izin Usaha.
LNG, pengangkutan, penyimpanan,
Pengaturan No.8 s.d 13 berlaku pula pada usaha pengangkutan gas hasil regasifikasi LNG
Pengusulan Kebijakan Bidang Gas Bumi BPH Migas mengusulkan bahan pertimbangan kepada Menteri tentang: 1. Kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri; 2. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; 3. Kebijakan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 4. Kebijakan niaga Gas Bumi nasional; 5. Kebijakan harga Gas Bumi; 6. Kriteria pelanggan kecil; 7. Pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha; 8. Persyaratan mengenai keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan pipa transmisi dan jaringan distribusi; 9. Kebijakan pemanfaatan LNG dalam negeri.
Pengawasan Bidang Gas Bumi
BPH Migas melakukan pengawasan terhadap ditaatinya semua pengaturan dan penetapan oleh BPH Migas termasuk: Pelaksanaan pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi serta kelancaran penyediaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan jaringan distribusi yang berkaitan dengan gangguan operasional.
Izin Usaha – Gas Bumi
Semua Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa wajib memiliki Izin Usaha dari Menteri dan wajib memiliki Hak Khusus dari BPH Migas. Jenis-jenis Izin Usaha: • •
Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Izin Usaha Niaga Gas Bumi - Dengan fasilitas - Tanpa fasilitas (niaga terbatas/trader)
Jenis-jenis Hak Khusus: • Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu; • Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Wilayah Distribusi tertentu.
PRINSIP PRINSIP REGULASI
Latar Belakang Deregulasi GLOBALISASI • WTO • APEC • AFTA
PERKEMBANGAN INDUSTRI • Sumber penerimaan negara • Sumber energi dan bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri • Bentuk pengusahaan • Investasi
UU 22/2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
PERUBAHAN DALAM NEGERI • Otonomi Daerah • UU Anti Monopoli • Badan Usaha Milik Negara
PP HILIR MIGAS
INDUSTRI MIGAS • Efisien • Berdaya Saing • Pendapatan Negara Optimal • Aspiratif
PRINSIP PRINSIP REGULASI
Penyelenggaraan Kegiatan Hilir Migas UU Nomor 22 Tahun 2001 Ps 5 (2)
Ps 8 (4)
KEGIATAN USAHA HILIR PENGATURAN & PENGAWASAN
DESDM/DITJEN MIGAS
o
o
Pengaturan Pembinaan Pengawasan PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KEGIATAN USAHA MIGAS PENETAPAN KEBIJAKAN / MENGENAI KEGIATAN USAHA MIGAS
SEKTOR BBM dan Gas Bumi
BADAN PENGATUR
Ps 38 Ps 39 Ps 41 (1) o
Izin
Us aha Ps 23
Pengaturan dan Pengawasan PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN GAS BUMI SERTA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
Ps 41 (3) Ps 46
Pelaksanaan kegiatan usaha
PELAKU USAHA BUMN/BUMD/KOP/UK/BUS
Ps 9 (1)
PRINSIP PRINSIP REGULASI
Struktur Pasar Kegiatan Usaha Hilir Migas PRA DEREGULASI
BPH MIGAS (Berdasarkan PP No. 67 Tahun 2002)
PASCA DEREGULASI
Deregulasi Pasar
PEMBINA PENGATUR / PENGAWAS
PEMERINTAH + PERTAMINA + PGN
Terbuka, transparan, persaingan sehat
Pemerintah
BPH Migas
PEMAIN
PENGATUR / PEMAIN
Monopolistik Harga Dikontrol BBM diberlakukan bukan sebagai komoditi (Misi Sosial)
PT Pertamina
PT PGN
PT Lain
merupakan lembaga pemerintah yang fungsi, fungsi, tugas, tugas, dan wewenangnya bersifat independen melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan sangsi atas pelanggaran Izin Usaha bertanggung jawab kepada Presiden Anggaran Biaya untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai modal awal dibebankan kepada APBN dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya
Menciptakan kondisi bisnis yang Wajar, Sehat dan Transparan yang berdampak kepada keekonomian kegiatan suatu Badan Usaha. Open Access Pemanfaatan pipa milik transporter dapat dioptimalkan, di samping itu pengguna jasa transportasi tidak perlu membangun jaringan pipa yang membutuhkan investasi besar, sehingga harga Gas Bumi di konsumen lebih rendah. Un Bundling Pemisahan bidang kegiatan usaha untuk menghindari upaya monopoli yang dapat merugikan pihak tertentu. Ring Fencing Pemisahan secara admisnistrasi dari masing-masing kegiatan usaha yang dimiliki oleh satu perusahaan. Ring fencing bertujuan untuk memudahkan pengawasan suatu kegiatan usaha. Akun Pengaturan Neraca keuangan dari suatu kegiatan usaha dibuat dalam bentuk format standar dengan tujuan agar parameter-parameter yang akan digunakan sebagai dasar penetapan nilai keekonomian dapat dianalisis dengan mudah dan akurat.
UPAYA BPH MIGAS UNTUK MENINGKATKAN PEMANFAATAN GAS BUMI DI DALAM NEGERI
Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada badan usaha untuk membangun jaringan gas bumi berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
Mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi secara bertahap dan terjadwal, sesuai master plan pembangunan pipa ternsmisi dan distribusi gas bumi nasional;
Mengoptimalkan penggunaan jaringan pipa gas dengan sistem pemanfaatan bersama (Open Access System) ;
Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan oleh BPH Migas;
Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa ditetapkan oleh BPH Migas
Mendorong peran serta swasta nasional/asing dalam pengusahaan gas bumi;
Menciptakan kepastian hukum dengan menghormati kontrak-kontrak yang berjalan sesuai dengan esensi kontrak yang sudah disepakati;
UPAYA BPH MIGAS UNTUK MENINGKATKAN PEMANFAATAN GAS BUMI DI DALAM NEGERI
Mempercepat pembangunan pipa transmisi untuk Ruas: a. Sumatera Selatan – Jawa Barat/Phase I (375 Km) b. Duri – Dumai – Medan/Belawan (541 Km)
Melakukan lelang Ruas Transmisi : a. Cirebon – Semarang ( 290 Km ) b. Gresik - Semarang ( 390 Km )
PEDOMAN YANG TELAH DITERBITKAN BPH MIGAS PEDOMAN PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA RUAS TERTENTU PIPA TRANSMISI GAS BUMI. PEDOMAN PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA WILAYAH TERTENTU JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI. PEDOMAN PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PEDOMAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PEDOMAN LELANG RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI.
KESIMPULAN 1.
Sasaran Pengaturan dan Pengawasan: Terwujudnya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan Terwujudnya pengaturan dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri Terciptanya iklim investasi kegiatan usaha hilir migas yang kondusif serta melindungi kepentingan para pelaku usaha dan konsumen
2.
Peran BPH Migas untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri adalah : Memberikan Hak Khususu Ruas Transmisi dan Wilayah Distribusi Menetapkan harga Gas Bumi untuk RT dan PK serta Tarif pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
KESIMPULAN
Menciptakan kepastian hukum dengan menghormati kontrak-kontrak yang berjalan sesuai dengan esensi kontrak yang sudah disepakati;
Mendorong peran serta swasta nasional/asing dalam pengusahaan gas bumi;
Mempercepat lelang Ruas Transmisi Cirebon – Semarang dan Semarang Gresik
