LAPORAN TUGAS AKHIR TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN

LAPORAN TUGAS AKHIR TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN O L E H

JEANERY YUDITHIA NIM. 052600042 Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur dan hormat penulis ucapkan kepada Tuhan, yang telah melimpahkan kasih, pertolongan dan memberikan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta Medan.” Terimakasih, penulis sampaikan kepada Bapak Faisal Eriza S.Sos, M.Sp selaku Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan membantu serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada Papa dan Mama serta seluruh keluarga atas dukungan doa dan perhatiannya. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan ini. Diharapkan Laporan Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang nyata bagi dunia pendidikan.

Medan, Mei 2009

Penulis

Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................i DAFTAR ISI .....................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang PKLM ........................................................................... 1 B. Tujuan dan manfaat PKLM .................................................................... 3 C. Ruang Lingkup PKLM ........................................................................... 5 D. Metode PKLM ....................................................................................... 5 E. Metode Pengumpulan Data..................................................................... 7 F. Sistematika Penulisan PKLM ................................................................. 7

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI OBJEK PKLM A. Keadaan Geografis .................................................................................9 B. Gambaran Umum ..................................................................................9 C. Keadaan dan Jumlah Penduduk ..............................................................10 D. Jenis Mata Pencaharian Penduduk ..........................................................11 E. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Etnis ..........................................12 F. Struktur Organisasi ................................................................................13


BAB III GAMBARAN DATA DAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI A. Dasar-Dasar Perpajakan .........................................................................18 B. Pengertian PBB ......................................................................................25 C. Sifat PBB ...............................................................................................26 D. Objek PBB .............................................................................................27 E. Subjek PBB ............................................................................................29 F. Tarif Pajak, Pajak Terutang dan Nilai Jual Kena Pajak ...........................29 G. Tahun Pajak, Saat dan Tempat Pajak Terutang .......................................30 H. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak ...................................................31 I. TataCaraPembayarandanPenagihan ........................................................32 J. Keberatan Banding .................................................................................33 K. Pengurangan PBB ..................................................................................35 L. PenguranganDendaAdministrasi .............................................................36 M. Kesadaran dan kepedulian DalamMembayarPajak ..................................38

BAB IV PENYAJIAN ANALISA DAN DATA A. Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta Medan .............40 B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kurangnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ...43 Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................................48 B. Saran ......................................................................................................48

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................50


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di Republik Indonesia, selain untuk membiayai segala perbelanjaan negara baik yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Pajak juga digunakan untuk peningkatan pembangunan berbagai fasilitas umum di negara ini (Mardiasmo, 2000) Salah satu jenis pajak yang dipungut negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pusat yang kewenangan pemungutan ada pada pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh Dirjen Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan juga salah satu pajak yang bersifat objectives dimana dalam menentukan atau menetapkan pajak terutang hanya memperhatikan keadaan objek pajaknya saja. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan atau Bangunan“. Bumi

: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain.

Bangunan

: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, jalan tol, kolam renang, dan lain-lain.


Dalam hal pengenaan pajak terhadap objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah memberikan kredibilitas kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dikuasai atau dimilikinya (self assesment) di bidang pelaporan ke Dirjen pajak atau tempat-tempat lain yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Dalam menghitung besarnya pajak terutang, fiskus menggunakan rumus : NJOP x NJKP x TARIF

Nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu harga rata-rata objek pajak yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.12 tahun 1994 menyatakan bahwa “Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut : Pembayaran dapat dilakukan melalui : 1. Bank atau kantor Pos dan Giro yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 2. Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kelurahan/desa yang ditunjuk resmi. 3. ATM dan counter teller Bank yang ditentukan untuk objek pajak. Namun di sisi lain pelaksanaan kewajiban membayar pajak belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh para wajib pajak karena masih banyak terdapatnya Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

hambatan-hambatan yang dihadapi, baik dari segi kebijakan-kebijakan perpajakan yang kurang tepat atau Undang-Undang perpajakan yang kurang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak maupun pihak fiskus atau dari segi administrasi perpajakannya yang kurang terorganisir dan terkoordinasi dengan baik, bahkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang masih kurang. Dalam hal ini, kemauan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam segi kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah lama diupayakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah ini. Tidak dapat disangka kalau Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu perlu peran serta dan kemauan dari masyarakat. Oleh karena itu dengan diadakannya praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) penulis ingin mengetahui dan mengadakan penelitian dengan judul “TINGKAT KEPATUHAN

MASYARAKAT

DALAM

MEMENUHI

KEWAJIBAN

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di KELURAHAN TANJUNG GUSTA.”


B. Tujuan Dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri oleh mahasiswa Program Diploma III Administrasi Perpajakan memiliki tujuan yang diharapkan untuk dicapai, yaitu: 1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta. 2. Untuk

mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat

kepatuhan

masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta. 3. Untuk mengetahui kendala yang menghambat masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Yang menjadi manfaat bagi Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa 1. Dapat mempraktekkan teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah kedalam seluruh kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri 2. Mempelajari perilaku dan keahlian-keahlian baru dalam dunia kerja 3. Memahami kondisi dan situasi dari lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri 4. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang administrasi perpajakan 5. Memperoleh wawasan dan pengalaman kerja khususnya di bidang administrasi perpajakan 6. Motivasi belajar dan pencapaian prestasi yang terbaik Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

Yang menjadi manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi universitas, yaitu: 1. Mempererat hubungan kerjasama antara universitas dengan instansi pemerintah khususnya kantor Lurah. 2. Mendapatkan ide, masukan untuk mengevaluasi dan penyempurnaan serta merevisi kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 3. Membuka interaksi pihak akademis dan instansi atau organisasi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 4. Pengujian nyata terhadap kemampuan mahasiswa atas disiplin ilmu yang telah disampaikan Universitas semasa perkuliahan. 5. Mempromosikan sumber daya Universitas Sumatera Utara. Yang menjadi manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi instansi pemerintah, yaitu: 1. Membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah 2. Mendapatkan masukan dengan berupa gagasan dan ide-ide baru khususnya 3. Membantu meningkatkan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Gusta.


C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah untuk memperoleh data dan gambaran mengenai: 1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta. 2. Faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam

memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta. 3. Kendala yang menghambat masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta.

D. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Yang menjadi metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah: 1. Persiapan Dilakukan sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ke lokasi praktik kerja lapangan mandiri yang meliputi kegiatan seperti pemilihan objek dan lokasi praktik kerja lapangan mandiri, konsultasi dengan pihak jurusan dan dengan dosen pembimbing serta penyusunan proposal praktik kerja lapangan mandiri. 2. Studi Literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini yang menyangkut masalah yang akan dibahas yang berasal dari buku-buku, perturan perundang-undangan perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan laporan praktik kerja lapangan mandiri. Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

3. Observasi Lapangan Dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung di lokasi praktik kerja lapangan mandiri, yaitu Kelurahan Tanjung Gusta. 4.Pengumpulan Data Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan objek praktik kerja lapangan mandiri. Data tersebut dapat berupa data sekunder ataupun daftar primer. Data sekunder adalah atau informasi yang diperoleh dari studi literatur. Daftar primer adalah data yang diperoleh dari observasi lapangan melalui wawancara. 5. Analisis data dan Evaluasi Melakukan analisa dan evaluasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada secara faktual dan cermat mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta.

E. Metode Pengumpulan Data Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan mandiri

data yang

dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1. Daftar pertanyaan wawancara (interview guide) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. 2. Daftar observasi


Studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. 3. Dokumentasi (Pembuatan daftar) Data yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat praktik kerja lapangan mandiri misalnya pengumpulan data secara tertulis, peraturan-peraturan daerah yang berlaku didalam Undang-Undang perpajakan, surat-surat keputusan, skema dan struktur organisasi, data-data mengenai kepegawaian yang berhubungan dengan praktik kerja lapangan mandiri.

F.

Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan akhir adalah

sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat praktik lapangan mandiri, ruang lingkup praktik kerja lapangan mandiri, metode praktik kerja lapangan mandiri, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan praktik kerja lapangan mandiri.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini dibahas gambaran secara umum lokasi praktik kerja lapangan mandiri,yaitu kantor lurah medan helvetia, visi, misi, dan struktur organisasi.


BAB III GAMBARAN DATADAN HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Bab ini berisikan tentang data-data yang diperoleh selama melaksanakan praktik dan merupakan sebagai dasar dalam membuat laporan. Adapun isis dari bab ini mengenai apa saja yang menyangkut tentang pemberian nomor pokok wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta Medan. BAB IV ANALISA DAN EVALUASI Dalam bab ini dijelaskan tentang data-data yang telah dikumpulkan melalui prose analisa dan evaluasi selama praktik kerja lapangan mandiri (PKLM). BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bersumber dari praktik kerja lapangan mandiri serta pembahasan bab-bab sebelumnya.


BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI OBJEK PKLM

A. Keadaan Geografis Dilihat dari geografisnya, kelurahan tanjung gusta terletak 12 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1400 mm/tahun, yang dilalui oleh alur sungai . Kelurahan tanjung gusta mempunyai luas 2,86 Ha/2,86 m2. Jarak antara Perumnas helvetia dengan kecamatan pinang baris 2 km, dengan kantor walikota 50 km, dengan kantor gubernur 8 km dan 11 km dengan ibukota propinsi. Sedangkan orbitasi atau jarak pusat pemerintahan kelurahan Tanjung Gusta dengan pusat pemerintahan kota Medan sebagai berikut: 1. Jarak kecamatan

: 2 km

2. Jarak kedudukan wilayah kerja pembantu walikota : 10 km 3. Jarak kedudukan wilayah kerja pembantu gubernur : 8 km 4. Ibukota propinsi

: 11 km

B. Gambaran Umum Kelurahan Mangga merupakan salah satu wilayah di kota Medan yang terletak di kecamatan Medan Tuntungan.


Tata Guna Tanah Tabel 2.1. Penyebaran Tanah Kelurahan Tanjung Gusta No Tata Guna Tanah 1 Areal pemukiman 2 Areal kuburan 3 Areal pekarangan 4 Areal taman 5 Perkantoran 6 Areal prasaran lainnya Sumber : Data Kelurahan Tanjung Gusta, 2008

Luas Ha 2.094 km 28,4 km 40,4 km 0,2 km 37 km

C. Keadaan dan Jumlah Penduduk Jumlah penduduk kelurahan Tanjung Gusta adalah 33.287 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: a. 0-12 bulan

: 2650

jiwa

b. 1-58 tahun

: 20235 jiwa

c. Lebih dari 59 tahun

: 346

jiwa

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum No. Jenis Pendidikan 1 Belum sekolah 2 Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 3 Pernah sekolah SD tapi tidak tamat 4 Tamat SD/Sederajat 5 Tamat SLTP/Sederajat 6 Tamat SLTA/Sederajat 7 Tamat D1 8 Tamat D2 9 Tamat D3 10 Tamat S1 11 Tamat S2 Sumber : Data Kelurahan Tanjung Gusta, 2008

Jumlah Jiwa 2977 50 2322 3673 6876 8514 286 103 98 303 40


Jika ditinjau dari segi pendidikan yang terlihat dari tabel diatas, penduduk kelurahan Tanjung Gusta sebagian besar tidak mengecap pendidikan formal. Adapun keadaan penduduk kelurahan Tanjung Gusta menurut usia tenaga kerja adalah sebagai berikut: 1. Penduduk usia 15-60 tahun

: 14557 orang

2. Ibu rumah tangga

: 5522 orang

3. Penduduk masih sekolah

: 3878 orang

D. Jenis Mata Pencarian Penduduk Penduduk kelurahan Tanjung Gusta sebagian besar adalah buruh swasta dan PNS. Untuk lebih jelasnya jenis dan mata pencaharian penduduk dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.3. Jenis Mata Pencaharian Penduduk No. Mata Pencaharian 1 Buruh swasta 2 PNS 3 Pengrajin 4 Pedagang 5 Penjahit 6 Tukang batu 7 Tukang kayu 8 Peternak 9 Montir 10 Dokter 11 Sopir 12 Pengemudi becak 13 TNI/Polri 14 Pengusaha Sumber : Data Kelurahan Tanjung Gusta, 2008

Jumlah 9829 499 24 1016 366 1198 558 26 618 7 618 636 44 266


E. Jumlah Penduduk menurut Agama dan Etnis Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Agama No. Agama 1 Islam 2 Kristen 3 Katolik 4 Hindu 5 Budha Sumber : Data Kelurahan Tanjung Gusta, 2008

Jumlah (jiwa) 14332 6832 1700 33 55

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Etnis No. Etnis 1 Karo 2 Toba 3 Melayu 4 Batak 5 Minang 6 Jawa 7 Dan lain-lain Sumber : Data Kelurahan Tanjung Gusta, 2008

Jumlah (jiwa) 1922 11054 5812 4926 464 8774 0



Rincian Tugas Lurah 1. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Malaksanakan pelayanan administrasi publik. 3. Menyelenggarakan pelayanan teknis kesekretariatan. 4. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. 5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun melalui rapat staf dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. 7. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. 8. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga kelurahan.

Rincian Tugas Sekretaris Lurah 1. Menyusun Rencana Program Kerja 2. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas administrasi. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja lingkungan. 4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan kelurahan. 5. Melaksanakan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kelurahan. Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

6. Membantu lurah dengan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 7. Mengevaluasi dan menyusun laporan bulanan, berkala, dan tahunan serta mengkoordinasikannya dengan unit terkait.

Rincian Tugas Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan 1. Menyusun rencana kegiatan kerja. 2. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang pemerintah. 3. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lingkungan masyarakat. 4. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang PBB. 5. Membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain, KTP, Kartu Keluarga, mencatat Surat Kelahiran, mencatat Surat Kematian, mencatat Surat Pindah. 6. Membantu lurah dalam kegiatan pembinaan social politik, ideology negara dan kesatuan bangsa. 7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

Rincian Tugas KAUR Kesejahteraan Rakyat 1. Memberikan pelayanan kepada

masyarakat

di bidang

kesejahteraan

masyarakat.


2. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keamanan, kesehatan, KB, dan pendidikan masyarakat. 3. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana terhadap korban bencana alam. 4. Membina kegiatan mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah. 5. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Rincian Tugas KAUR Umum 1. Menyusun program peningkatan pelayanan umum. 2. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan umum. 4. Melakukan pembinaan kepada lingkungan tentang peningkatan pelayanan umum. 5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas.

Rincian Tugas KAUR Ekonomi Pembangunan 1. Mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan. 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya.


3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan. 4. Melaksanakan, membina, dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah LKMD.

Rincian Tugas KAUR Keuangan 1. Menyusun rencana program kerja. 2. Membantu pelaksanaan tugas lurah dalam wilayah kerjanya. 3. Membantu lurah dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan kemsyarakatan di wilayah kerjanya. 4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan lurah.

Rincian Tugas Kepala Lingkungan I-XXIV 1. Membantu pelaksanaan tugas lurah dalam wilayah kerjanya. 2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat. 3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat. 4. Membantu lurah dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat di wilayah kerjanya.


BAB III GAMBARAN DATA DAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI A. Dasar-dasar Perpajakan Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof.DR.Soemitro, SH mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga memiliki dua fungsi, yaitu: 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair maksudnya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun non rutin. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 2. Fungsi Regulerrend (Mengatur) Pajak mempunyai fungsi mengatur maksudnya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.


Ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, yaitu: 1. Teori Asuransi Teori ini termasuk dalam tugas Negara untuk melindungi rakyat dalam segala kepentingannya, seperti keselamatan jiwa dan harta benda rakyatnya. 2. Teori Kepentingan Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masyarakat masing-masing dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas keselamatan jiwa masyarakat beserta harta bendanya. 3. Teori Gaya Pikul Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa warga dan harta bendanya. 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti Teori ini berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan paham organische staasleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Daya Beli Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

Teori ini mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Pajak Menurut Golongannya Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu: a. Pajak Langsung Adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Misalnya pajak penghasilan (PPh) b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak dalam penyerahan barang atau jasa. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifatnya Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi: Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi. Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya: PPh b. Pajak Objektif Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal. Misalnya: PPN, PBB, PPnBM, bea materai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak Negara/Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atau Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Jenis pajaknya terdiri dari: PPh, PPN, PPnBM, Bea materai, PBB. b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Adapun jenis pajak daerah tingkat I misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama. Yang menjadi jenis pajak


daerah tingkat II misalnya pajak radio, pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran. Tata cara pemungutan pajak terdiri dari: 1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: a. Stelsel Nyata (Rill) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Misalnya: Untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. b. Stelsel Anggapan (Fiktif) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggpan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan sebelumnya sehingga pajak terutangnya sama. c. Stelsel Campuran Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal suatu tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. 2. Asas Pemungutan Pajak Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: a. Asas Domisili Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. b. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu: a. Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. b. Self Assessment System


Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Secara garis besar, perpajakan mengenal empat tarif, yaitu: 1. Tarif Progresif Adalah tarif yang semakin tiggi dasar pengenaannya, sehingga menghasilkan jumlah beban pajak yang lebih tinggi.

2. Tarif Degresif Adalah merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif, yaitu semakin tinggi dasar pengenaaannya semakin rendah persentase tarifnya. Tetapi hingga saat ini belum terdapat jenis pajak yang merupakan tarif ini.

3. Tarif Proporsional Adalah tarif pajak yang semakin tinggi dasar pengenaannya, semakin tinggi pula beban pajak yang terutang. Misalnya tarif PPnBM. 4. Tarif Tetap Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

Adalah suatu tarif yang tidak dapat dipengaruhi oleh dasar pengenaaannya, seperti yang dianut oleh per Undang-undang Bea Materai.

Teori keadilan dalam perpajakan menurut Richard A. Musgrave dibagi menjadi dua yaitu: 1. Keadilan Horizontal Adalah keadilan perpajakan yang menekankan keadilan berdasarkan UndangUndang pajak yang bersangkutan, yaitu setiap subjek pajak harus dikenakan pajak yang sama. 2. Keadilan Vertikal Adalah keadilan yang menekankan beban pajak sesuai dengan objek pajaknya. Artinya, setiap subjek pajak yang memiliki kemampuan lebih harus dikenakan pajak lebih besar.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Yang menjadi hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2000 adalah:


a. Mengajukan surat keberatan dan banding b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan. c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah. e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang menjadi kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2000 adalah: a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. c. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu yang telah ditetapkan. d. Membuat pembukuan dan pencatatan serta wajib memberikannya jika diminta.

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana ternyata dari namanya bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan. Tentunya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan bumi dan yang diamksud dengan bangunan.


Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi tekhnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan. Yang dijadikan dasar untuk pengenaaan pajak adalah nilai jual dari bumi dan bangunan. Nilai jual dihitung dengan cara tertentu. Di dalam masyarakat yang sudah sangat berkembang tidak dapat dipikirkan manusia dapat hidup tanpa masyarakat. Di dalam masyarakat, bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal di atas tanah atau di atas air. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air, dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik dan memperoleh keuntungan dari itu dan berdasarkan hal itu diangggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup negara dan guna meningkatkan pembangunan nasional. C. Sifat PBB PBB adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak terlalu penting karena tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh sebab itu pajak ini disebut juga pajak objektif. Walaupun pajak Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

ini merupakan pajak yang objektif tetapi dipungut dengan Surat Ketetapan Pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan berdasarkan data yang diberikan

wajib

pajak

dalam

surat

pemberitahuannya

oleh

kantor

pajak

dikeluarkanlah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Karena SPPT dikeluarkan setiap tahun maka PBB merupakan pajak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercantum di SPPT. Pemerintah berpendapat, dalam hal pemungutannya untuk sementara masih memakai sistem official assessment mengingat tingkat pendidikan sebagian rakyat yang masih rendah.

D. Objek PBB Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Yang termasuk permukaaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1). Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: - Jalan tol - Kolam renang - Pagar mewah - Tempat olah raga - Dermaga - Taman mewah - Tempat penampungan air, gas, pipa minyak - Fasilitas lain yang memberikan manfaat Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

Bumi dan atau bangunan memiliki jenis yang berbeda. Dalam hal ini bumi dan bangunan dikelompokkan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi dapat diperhatikan faktor-faktor berikut: - Letak tanah - Peruntukkan tanah - Pemanfaatan - Kondisi lingkungan Dalam menentukan klasifikasi bangunan dapat diperhatikan faktor-faktor berikut ini: - Bahan yang digunakan - Rekayasa - Letak - Kondisi lingkungan

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah: 1. Objek yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.


3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

E. Subjek Pajak Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. UU PBB jangkauannya lebih luas karena juga meliputi orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah dan atau bangunan tanpa memiliki atau mempunyai hak sah atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak PBB belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subjek pajak baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Orang atau badan yang mempunyai hak, memiliki, menguasai, atau mendapat manfaat dari bangunan yang nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp. 8.000.000,(berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1994) tetap merupakan subjek pajak tetapi bukan wajib pajak. PBB merupakan pajak yang objektif tidak mengenal pengecualian subjek pajak. Wakil diplomatic dan wakil-wakil organisasi internasional yang ditentukan Menteri Keuangan tidak dikenakan PBB bukan karena pembebasan subjektif Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

melainkan karena objek PBB yang digunakan oleh wakil-wakil tersebut juga dibebaskan dari pengenaan pajak.

F. Tarif Pajak, Pajak Terutang dan Nilai Jual Kena Pajak Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak (NJKP). Yang dimaksu dengan NJKP adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. Besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1994 ditetapkan untuk: a. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJKP b. Objek pajak lainnya: 1. Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP Rp. 1.000.000.000,- atau lebih 2. Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,-

G. Tahun Pajak, Saat dan Tempat Pajak Terutang Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu tahun adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember. Saat dan tempat pajak terutang adalah saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal tersebut karena tahun pajak dimulai Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

pada tanggal tersebut, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terutang. Tempat pajak yang terutang di dalam Pasal 8 ayat 3 adalah sebagai berikut: 1. Untuk daerah Jakarta, PBB terutang di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta. 2. Untuk daerah lainnya, di wilayah kabupaten daerah tingkat II atau kotamadya daerah tingkat II, tempat letak objek kena pajak.

H. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subjek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai dan memperoleh manfaat dari objek PBB wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh direktur jenderal pajak berdasarkan data yang didapat dalam SPOP yang dimasukkan oleh wajib pajak. Jika data yang terdapat dalam SPOP tidak benar, hal ini


masih dapat dibetulkan oleh wajib pajak sebelum SPPT dikeluarkan dan sebelum hal ini diketahui oleh pejabat direktorat jenderal pajak. Disamping SPOP, direktur jenderal pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila SPOP tidak dimasukkan atau setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguruan b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP. Jumlah pajak terutang dalam SKP berdasarkan pasal 10 ayat 2a ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dari jumlah pajak terutang, sebagai sanksi bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang PBB. Tetapi kalau pajak yang terutang menurut SKP lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan oleh WP, maka tambahan 25% itu dihitung dari selisih antara kedua jumlah tersebut. I. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan a. Jangka waktu pembayaran Pajak terutang berdasarakan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak (SKP) oleh wajib pajak. b. Terlambat membayar


Pajak harus sudah lunas pada saat hutang jatuh temponya pembayaran dapat diatur sendiri oleh wajib pajak, asal tidak melampaui batas waktu. Jika pada saat hutang pajak jatuh tempo, dan ternyata pajak belum dibayar maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, untuk jumlah yang sudah jatuh temponya tetapi belum dibayar dan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. c. Tempat dan cara pembayaran pajak Tata cara pembayaran pajak diatur oleh Menteri Keuangan dan diatur pada pasal 11 ayat 5. PBB yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal PBB dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk, maka setiap hari petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB kekantor pos dan giro setempat atau kecabang bank pemerintah setempat. d. Penagihan Jika wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak pada waktunya, maka tidak akan dilakukan penagihan oleh kantor pajak yang bersangkutan. Penagihan baru dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajak yang sudah jatuh tempo atau terlambat membayar pajak sehingga dikenakan sanksi administrasi. SPPT, SKP, STP merupakan dasar untuk penagihan pajak. Cara penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengenai caranya, juru sita dan mengenai sita dan lelang (lihat Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, PT Eresco 1986). Jika dibandingkan dengan peraturan yang lazim diterapkan maka STP berfungsi Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

sebagai surat teguran terakhir yang kemudian dapat disusul dengan surat paksa. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak pada gubernur kepala daerah tingkat I dan atau bupati / walikota madya kepala derah tingkat II, bukankah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penempatan pajak yang terutang tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan.

J. Keberatan Banding Keberatan adalah permohonan wajib pajak yang bersangkutan ditujukan kepada direktur jenderal pajak atau kepala KPP yang berwenang untuk meminta pembebasan atau pengurangan pajak yang dikenakan kepadanya berdasarkan SPPT/SKP (Pasal 15 ayat 1 UU PBB) Surat keberatan itu harus dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan jenis pajak, tahun pajak, jumlah pajak yang ditentang dengan mengemukakan alasan-alasannya. Surat keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya (Pasal 15 ayat 3). Apabila alasan dapat diterima maka direktur jenderal pajak memberikan perpanjangan waktu pemasukan surat keberatan. Sebagai tanda bukti pemasukan surat keberatan oleh Direktur Jendral Pajak diberikan tanda penerimaan dan bila surat keberadaan itu melalui pos tercatat, maka Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

tanda bukti pengiriman merupakan tanda bukti pengiriman merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan (pasal 15 ayat 4). Pemasukan surat keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar pajak, sehingga wajib pajak selama belum ada keputusan yang mengubah SPPT/SKP, tetap diharuskan membayar pajak yang sudah jatuh temponya. Tetapi jika pembayaran pajak belum jatuh tempo wajib pajak dapat menunda pembayarannya (pasal 15 ayat 6). Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal diterima surat keberatan, wajib memberikan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan (pasal 16 ayat 1). Jika ternyata dalam jangka waktu 12 bulan tersebut Dirjen Pajak belum juga memberikan keputusan, maka surat keberatan yang diajukan dianggap diterima. Nilai Banding seperti dimaksud pasal 17 ayat 1 merupakan peradilan murni tingkat pertama (Lhat Rochmat Soemitra, Masalah Pendidikan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, PT Eresco, 1976). Terhadap keputusan yang diambil oleh Dirjen Pajak (pasal 4 ayat 6 dan pasal 16 ayat 3) oleh wajib pajak yang bersangkutan dapat diajukan banding kepada badan peradilan pajak. Surat minta banding itu harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak saat diterima keputusan. Pengajuan permohonan banding ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

K. Pengurangan PBB


Dalam Pasal 19 ayat 1 ditentukan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak dalam hal tertentu yaitu: 1) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungan dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. 2) Karena objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak objek pajak atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya subjek pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya dapat diberikan setinggi-tingginya 75 % dari besarnya pajak terutang (KMK 362/99). Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak objek pajak atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain dapat diberikan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang. Dalam pengurangan yang diajukan oleh janda/duda veteran yang telah kawin/menikah lagi, maka besarnya persentasi pengurangan diberikan setinggitingginya 75 % dari besarnya pajak terutang. Dalam

pengurangan

yang

diajukan

oleh

janda/duda

veteran

yang

telah/menikah lagi, maka besarnya persentase pengurangan diberikan setinggitingginya 75% dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak (Kep 10/99). Permohonan pengurangan ini harus dilampiri surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. Persyaratan lainnya antara lain harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, diajukan ke KPP PBB yang menerbitkan SKP, diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya SKP Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dan telah melunasi tahun pajak sebelumnya. Terhadap hutang PBB yang besarnya kurang dari Rp 500.000,- keputusan pengurangan diberikan oleh kepala KPP PBB atas nama Menteri Keuangan, sedangkan untuk hutang PBB lebih dari Rp 500.000,- keputusan pengurangan diberikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak. Setelah 3 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan/tanggal stempel pos, dan tidak dikeluarkan keputusan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan.

L. Pengurangan Denda Administrasi Denda administrasi atas permintaan tertulis wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak dapat dikurangi atau dibebaskan. Denda administrasi adalah denda yang dijatuhkan oleh pihak administrasi karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Pengurangan tersebut hanya mengenai denda administrasi dan bukan mengenai denda pidana yang di jatuhkan oleh hakim pidana karena pelanggaran pidana atau kejahatan. Jika terdapat alasan-alasan yang dapat diterima Direktur Jendral Pajak dapat mengurangi sebagian atau seluruh denda administrasi. Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana untuk kejahatan.Agar hakim pidana dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan, diisyaratkan adanya ketentuan tentang permusan perbuatan yang di katagorikan sebagai tindak pidana,dan ada ancaman sanksi yang di tentukan secara Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

pasti.Ini sesuai dengan nulla poena sine privilegia lege,yang artinya tidak mungkin di jatuhkan sanksi pidana jika sebelumnya tidak ada ketentuan pidana yang di terapkan. Denda pidana yang di muat dalam keputusan hakim pidana, dapat ditentang dan diminta pengurangan atau pembebasan dengan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Denda pidana yang dapat di jatuhkan oleh pengadilan pidana antara lain: a) Tidak mengembalikan SPOP b) Menyampaikan SPOP yang isinya tidak benar, tidak lengkap, palsu,atau di palsukan. c) Memperlihatkan dokumen atau surat yang palsu atau dipalsukan. d) Tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen yang di perlukan. e) Tidak menunujukan data atau menyampaikan keterangan yang di perlukan.

Tindak pidana yang di lakukan dalam hukum pajak pada umumnya dalam Undang-undang PBB pada khususnya dibagi dalam: a) Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan/tidak sengaja, yang dapat disebabkan karena wajib pajak sakit, kurang teliti dalam mengisi SPOP, wajib pajk pergi keluar negeri dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan kerugian pada negara, sehingga dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali pajak yang terutang.(Pasal 27 ayat 1 UU PBB).


b) Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yang dapat disebabkan karena, tidak menyampaikan SPOP, mengisi SPOP dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang salah, memperlihatkan keterangan yang salah, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan dan menimbulkan kerugian kepada negara, sehingga dikenakan sanksi berupa sanksi pidana kurungan paling lama dua tahun atau denda paling tinggi lima kali pajak yang terutang (Pasal 25 ayat 1 UU PBB).

M. Kesadaran dan kepedulian Dalam Membayar Pajak Di dalam Penjelasan UU Republik Indonesia No 12 thn 1994 tentang PBB menyatakan bahwa mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengansistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran dan kepedulian kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Dengan

mengadakan

pembaharuan

sistem

perpajakan

melalui

penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan atau


bangunan, tariff pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sekaligus mencerminkan sifat gotong-royong rakyat dalam pembiayaan pembangunan. Karena PBB sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan masing-masing wilayahnya. Menurut Von Yhering dalam bukunya “Der Zwern und Recht” negara memiliki kekuasaan dalam memaksakan warga negaranya dalam membayar pajak.Tetapi Miriam Budiarjo hanya menyatakan bahwa orang yang menghindari kewajibannya dalam membayar pajak dapat dikenai denda. Dalam hal ini pemerintah, khususnya dalam pengelolaan penerimaan pajak harus melakukan reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi.Reformasi

administrasi

perpajakan

dilakukan

menigkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak untuk

dengan

tujuan

memenuhi kewajiban

perpajakan.Yang dapat dilakukan dengan cara perubahan struktur organisasi, memonitor proses pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan. Reformasi kebijakan dapat dilakukan dengan pembaharuan didalam Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi wajib pajak saat ini.

BAB IV PENYAJIAN ANALISA DAN DATA

A. Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanjung Gusta Medan

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assessment system, yatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan


tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang yang harus dibayar WP. Tetapi untuk PBB, self assessment system belum dapat diterapkan. Ini terjadi dikarenakan tingkat pengetahuan WP tentang perpajakan masih sangat minim. Maka untuk sementara ini sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk PBB adalah official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang seorang WP (fiscan). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan pemungutan PBB di desa dan kota, dimana pemungutan PBB di desa dan di kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menjadi suatu penilaian bagi pemerintah daerah untuk melihat sampai dimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kesadaran dan kepeduliaan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB. Pembayaran PBB di Kelurahan Tanjung Gusta dilakukan melalui petugas kantor pelayanan PBB, yang pelaksanaan penagihannya dilakukan oleh lurah atau kepala lingkungan Kelurahan Tanjung Gusta yang telah ditetapkan. Pembayaran pajak terhutang WP atas SPPT PBB juga dapat dibayar langsung oleh WP ke BRI atau bank-bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran dan WP akan memperoleh Surat Tanda Setoran (STS) dari bank tersebut. Sebelum pelaksanaan pemungutan PBB dilakukan, maka terlebih dahulu ditargetkan hasil PBB dari masing-masing objek pajak untuk masa tahun anggaran mendatang. Target inilah yang diupayakan tercapai atau terealisasi. Realisasi tersebut Jeanery Yudithia : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, 2009.

juga dapat dibawah target atau bahkan diatas target. Demikian pula dengan Kelurahan Tanjung Gusta, terlebih dahulu harus ditetapkan besarnya target PBB yang akan dicapai. Adapun target PBB yang akan dicapai di Kelurahan Tanjung Gusta dapat dilihat pada tabel 4.1.


Tabel 4.1.


Tabel 4.2 Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pbb Di Kelurahan Tanjung Gusta Tahun 2006-2008 No. Tahun Target (Rp) 1 2006 4.731.570 2 2007 13.091.353 3 2008 575.874.675 Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Gusta

Realisasi (Rp) 322.904.954

Tunggakan (Rp) 228.389.736

Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun anggaran 2008, target yang ditentukan sebesar Rp 575.874.675,- ternyata yang hanya tercapai sebesar Rp 322.904.954,-. Dengan demikian pada tahun 2008 realisasi PBB di Kelurahan Tanjung Gusta yang tertingi hanya mencapai 77,13% dan yang terendah 38,11%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target PBB yang ditetapkan tiap tahunnya tidak dapat terealisasi, walaupun persentase untuk mendekati target penerimaan PBB tiap tahunnya meningkat. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan kepedulian masyarakat dalam membayar PBB masih sangat minim.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kurangnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan lurah dan kepala urusan pemerintah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran WP, antara lain:


1. Keadaan Ekonomi Masyarakat Hampir sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tanjung Gusta bermata pencaharian sebagai buruh swasta dengan tingkat penghasilan yang sangat rendah. Di mana sebagian masyarakat masih sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit bagi mereka untuk sadar dalam melunasi pajak terhutang atas objek bumi dan bangunan yang dimilikinya. 2. WP yang tidak berada di tempat dalam waktu yang lama Hal ini seringkali terjadi pada WP yang sering tidak berada di tempat dikarenakan kondisi mata pencaharian wajib pajak yang berpindah-pindah dalam kurun waktu yang lama. Hal ini menyebabkan WP lupa dan kurang perduli dalam membayar PBB. Dengan demikian cukup menyulitkan petugas pemungut PBB menemui WP dalam meminta pelunasan PBB. 3. Tanah kosong yang tidak diusahakan Ini terjadi pada tanah kosong yang dibiarkan oleh pemiliknya dan tidak dimanfaatkan. Hal ini menyebabkan WP tidak sadar kewajibannya dalam membayar PBB. Ini cukup menyulitkan petugas pemungut PBB untuk mengetahui dengan jelas pemilik tanah kosong tersebut dalam meminta pajak terhutang atas tanah tersebut. 4. Tingkat pendidikan formal masyarakat yang masih sangat minim Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tanjung Gusta masih sangat rendah. Dimana hal tersebut mengakibatkan minimnya


tingkat pengetahuan WP tentang pentingnya pajak tersebut bagi kelangsungan perekonomian di negara khususnya daerah tersebut. 5. Frekuensi penyuluhan Penyuluhan pajak di Kelurahan Tanjung Gusta belum dilakukan. Hal ini harus mendapat perhatian yang penting dari pemerintah daerah, terutama lurah Tanjung Gusta. Lurah dan terkhususnya kepala lingkungan harus memperhatikan letak ketidaktahuan WP PBB dalam memahami PBB. Hal ini berguna untuk menunjang kesadaran WP dan keberhasilan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan tiap tahun anggaran.

Adapun upaya-upaya yang selama ini dilakukan pihak fiskus dalam hal ini lurah Tanjung Gusta untuk mencapaitarget dan meningkatkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat antara lain: 1. Penagihan secara langsung oleh fiskus kepada WP Penagihan secara langsung adalah cara yang digunakan oleh petugas PBB di Kelurahan Tanjung Gusta untuk meningkatkan penerimaan PBB. Cara ini dianggap efektif oleh lurah, sekaligus mengingatkan WP dalam melunasi PBB terhutangnya. 2. Lurah menghimbau kepala lingkungan agar mengingatkan warganya dalam melunasi PBB Agar

penagihan

PBB

lebih

efisisen

dan

terkoordinir,

maka

lurah

mengkoordinasikan tugasnya kepada kepala lingkungan dalam hal menagih PBB


kepada WP. Hal ini dilakukan untuk memperkecil ruang lingkup kerja serta mempermudah dalam mengingatkan WP untuk membayar PBB. Cara ini dianggap efektif oleh lurah dalam meningkatkan penerimaan PBB di Perumnas Simalingkar. Melalui cara ini tidak ada lagi alas an bagi WP untuk lupa dalam melunasi PBB terhutang. Kepala lingkungan juga dapat memberitahukan pentingnya membayar PBB, cara mengisi SPOP, serta sanksi yang akan dikenakan apabila WP tidak melunasi PBB sebelum tanggal jatuh tempo. 3. Pembuatan spanduk-spanduk di daerah lingkungan setempat dalam rangka menghimbau masyarakat agar sadar dan peduli pajak Pembuatan spanduk-spanduk di lingkungan setempat terutama di tempat yang strategis untuk dilihat dan dibaca, dianggap cukup efektif untuk mengingatkan pentingnya dalam membayar pajak serta sekaligus mengingatkan WP akan batas waktu tanggal jatuh tempo dalam melunasi PBB. Spanduk ini juga diupayakan semenarik mungkin dalam hal tulisan, warna gambar. Hal ini akan mengundang simpatik WP yang membacanya. 4. Setiap masyarakat yang mempunyai kepentingan ke kantor camat melalui kelurahan harus melampirkan Surat Tanda Setoran PBB. Bila bukti tersebut tidak dilampirkan maka masyarakat tersebut akan kesulitan untuk menyelesaikan kepentingannya. Dengan demikian WP akan berusaha untuk melunasi pajak terhutangnya.


Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala urusan pemerintahan di Kelurahan Tanjung Gusta, di tempat ini belum pernah diadakan penyuluhan tentang perpajakan oleh petugas pajak. Hal ini mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak sangat minim. Padahal lewat penyuluhan kita dapat memberitahukan pentingnya membayar PBB. Selama ini warga masyarakat menganggap bahwa membaya pajak adalah merupakan beban bagi mereka, sehingga dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena masih sulitnya keadilan dalam membayar pajak serta transparansi yang dilakukan oleh aparat pajak. Keikutsertaan masyarakat secara langsung sangat diperlukan, sepanjang dalam rambu-rambu penegakan prinsip perpajakan. Ini sebagai dukungan yang konstruktif dalam menunjang keberhasilan penarikan pajak. Oleh karena itu, aparat pajak harus mampu meyakinkan, sehingga WP tidak merasa dirugikan pada saat melakukan kewajibannya membayar pajak tetapi masyarakat juga mengetahui yang menjadi haknya sebagai WP. Misalnya hak untuk menghirup udara yang bersih, tersedianya jalan sebagai sarana transportasi, irigasi untuk pertanian. Apabila terjadi bencana alam, rumah-rumah penduduk segera dapat direkonstruksi dan direhabilitasi. Bahkan jika memungkinkan untuk sekolah gratis, berobat gratis. Dengan adanya penyuluhan dan keterbukaan antara aparat pajak dan WP, diharapkan kedepannya terjadi kerjasama yang baik. Sehingga kesulitan dalam pelunasan pajak akan semakin minim ditemukan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. 2. Tingkat kepatuhan tertinggi masyarakat wajib pajak

Kelurahan Tanjung

Gusta dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pada Lingkungan I yaitu sebesar 77.13 % dan terendah pada lingkungan II yaitu sebesar 38.11 %. Secara umum masyarakat Kelurahan Tanjung Gusta sudah cukup mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak. 3. Masyarakat wajib pajak di Kelurahan Tanjung Gusta tidak seluruhnya memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak dikarenakan kurangnya kepedulian dari wajib pajak itu sendiri ditambah dengan kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan kepada wajib pajak.


B. Saran 1.

Aparat pemerintah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia hendaknya meningkatkan kinerja untuk mencapai realisasi target perolehan PBB di masa yang akan datang.

2.

Disarankan kepada pihak Kelurahan untuk lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak.


DAFTAR PUSTAKA

Kesit, B. P., 2004. Pajak dan Retribusi Daerah. UII-Press, Yogyakarta. Mardiasmo., 2005. Perpajakan. Penerbit Andi, Yogyakarta. Siahaan, M. P., 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali pers, Jakarta. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketetapan Umum Perpajakan. Literatur khusus: www. Google. Com www. Yahoo. Com


LAPORAN TUGAS AKHIR TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN

Recommend Documents