LAPORAN TUGAS AKHIR TENTANG PROSES PENGHITUNGAN DAN PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2)

LAPORAN TUGAS AKHIR TENTANG PROSES PENGHITUNGAN DAN PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

OLEH :

NAMA

: ANGGRAINI MIFTA ILMA

NIM

: 132600049

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat dan hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Proses Penghitungan dan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan”. Tak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang sarat akan ilmu pengetahuan ini. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dengan merujuk pada buku literature serta kondisi objektif yang terjadi dilapangan, undang-undang yang terkait dan bahan referensi lainnya, Penulis menyajikan Tugas Akhir ini. Keberhasilan dalam terselesaikannya tugas akhir

ini tidak lepas dari

dukungan, bantuan, bimbingan dan saran dari semua pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada : 1. Bapak Dr.Muryanto Amin, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan studi. 3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada Penulis. 4. Ayahanda Irwansa, Ibunda tercinta Nur Cahaya Harahap, dan yang telah membesarkan, mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan serta nasihat dalam berbagai hal kepada penulis. 5. Abang dan adik Penulis Ginanjar Riki Azhari dan Gilang Trisna Gumiwa yang tidak pernah bosan memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi kepada penulis. 6. Seluruh staf pengajar Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Mhd. Akhyar Hasibuan, S.Sos, M.SP, Ibu Sri Ani dan seluruh staf Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan yang telah memberikan data dan informasi serta bimbingan kepada penulis selama penelitian. 8. Buat teman-teman Tax 2013 khususnya kelas A terima kasih sudah membantu Penulis selama ini. Tentunya dalam melakukan penulisan ini terdapat banyak kekurangan dari Penulis, sehingga Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya bagi Penulis dan Pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Medan,16 Juni 2016 Penulis

Anggraini Mifta Ilma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 4 C. Tujuan dan Manfaat .................................................................................. 5 D. Uraian Teoritis ........................................................................................... 7 E. Ruang Lingkup .........................................................................................11 F. Metode Penulisan .....................................................................................12 G. Metode Pengumpulan Data .......................................................................13 H. Sistematika Penulisan ...............................................................................14 BAB II GAMBARAN UMUM DISPENDA MEDAN ..........................................17 A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan .....................................17 B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan ........................................19 C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan ...............................20 D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan...........22 E. Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan ..................33 BAB III GAMBARAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) ...................37 A. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P-2) ...........................................................................................37 B. Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ...................................................................38 C. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) .............................................................................39 D. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) .............................................................................39 E. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ..............................................................................................42 F. Formula Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ......................................................................44 BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI ...................................................................45 A. Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ........................................................................45 B. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ..............................................................................49

C. Kendalan yang Dihadapi Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) .......................................................51 D. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) .......................................................53 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................55 A. Kesimpulan..............................................................................................55 B. Saran ........................................................................................................56 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yamg terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha mengoptimalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan berusaha mengoptimalkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Sejalan dengan era reformasi, dalam rangka penguatan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat maka

pemerintah

bersama

dengan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

(DPR)

mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut mengatur ketentuan dari 16 Pajak yang akan dikelolah oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kota/Kabupaten). Pajak Daerah dibagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, sebagai berikut : 1. Pajak Provinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Salah satu dari jenis Pajak Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Pada awalnya, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan salah satu jenis pajak pusat. Dasar hukum pemungutannya yaitu UU No. 12 Tahun 1994. Karena potensi yang besar tiap daerah untuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak ini maka Pemerintah Pusat melaluli Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengalihkan kewenagan pemungutan dan pengelolah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Daerah dalam hal ini di urus oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Khusus untuk PBB yang di alihkan ke Pemerintah Daerah saat ini hanya sektor perkotaan dan perdesaan, sedangkan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dalam kewenangan Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal ini pengenaan pajak terhadap Objek PBB P-2 salah satu caranya adalah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarakan sendiri Objek Pajak yang dikuasai/dimilikinya ke Dinas Pendapatan Kota Medan atau tempat-tempat lain yang telah ditunjuk. Mengingat besarnya jumlah Objek Pajak yang beragam serta tingkat kesadaran dan kurangnya informasi serta kurangnya pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ini dari Wajib Pajak, maka belum seluruhnya Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan Objek Pajak yang dimilikinya serta melaksanakan prosedur-

prosedur yang terdapat dalam hal perpajakan ini. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan jenis pajak yang memperhatikan objeknya, maka penghitungan nilai objek pajaknya dilakukan oleh fiskus bukan wajib pajak sendiri yang menghitungnya. Dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tentu ada prosedur-prosedur berlaku yang harus dilaksanakan oleh fiskus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menghitung jumlah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang terutang dari wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memnulis laporan tugas akhir dengan judul “ Proses Penghitungan Dan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Pada Dinas Pendapatan Kota Medan”.

B. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan 1.1 Untuk mengetahui proses penghitungan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kota Medan 1.2 Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan 1.3 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kota Medan.

1.4 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kota Medan.

2. Manfaat 2.1 Bagi Mahasiswa a. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan khususnya tentang pajak daerah b. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan pada umumnya, khusunya dibidang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P-2). c. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh kedalam permasalahan perpajakan.

2.2 Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan a. Untuk membina hubungan baik antara Dinas Pendapatan Kota Medan dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. b. Membantu Dinas Pendapatan Kota Medan dalam mensosialisasikan perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada masyarakat wajib pajak melalui mahasiswa. c. Mahasiswa dapat memberikan sumbangsihnya terhadap instansi berupa masukan-masukan yang bersifat membangun.

2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Memperoleh

masukan

dan

saran

untuk

perbaikan

dan

penyempurnaan kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. b. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan instansi pemerintah. c. Memberi uji nyata terhadap disiplin ilmu yang telah disampaikan melalui bangku perkuliahan.

C. Uraian Teoritis 1. Defenisi dan Fungsi Pajak 1.1 Defenisi Pajak Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H yaitu : iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011 : 1) Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk , dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2013: 2).

2. Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Ketika masih menjadi pajak pusat, dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 12 Tahun 1994. Mulai tahun 2012 kewenangan kepengurusan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

diserahkan ke Pemerintah Daerah. Dengan pemindahan tersebut dasar hukum PBB P-2 ialah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk daerah kota Medan adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2012.

4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

5. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 5.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 5.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan

untuk

kegiatan

usaha

perkebunan,

perhutanan,

dan

pertambangan.

6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Setelah perubahan atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut: a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 499.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,115% per tahun. b. Untuk NJOP Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 999.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,125% per tahun. c. Untuk NJOP Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 1.999.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,215% per tahun. d. Untuk NJOP Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp 3.999.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,225% per tahun. e. Untuk NJOP diatas Rp 4.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,275% per tahun.

7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi

jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. NJOPTKP paling sedikit ialah Rp. 10.000.000. Penetapan NJOPTKP sesuai dengan Perda daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Untuk kota Medan penetapan NJOPTKP sebesar Rp 15.000.000,00

D. Ruang Lingkup Karena terbatasnya kemampuan penulis, dan agar tidak menyimpang dari tujuan semula, maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 1. Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) di Dinas Pendapatan Kota Medan. 2. Pengaruh Atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan bagi pembangunan di Kota Medan. 3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) di Kota Medan pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

E. Metode Penulisan Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang sesuai maka metode yang dipakai penulis adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pengajuan judul, penentuan tempat pengambilan data, mencari dan mengumpulkan bahan untuk melengkapi pembuatan proposal hingga berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Studi Literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir.

3. Observasi Lapangan Pada bagian ini penulis melakukan observasi lapangan di Dinas Pendapatan Kota Medan mengenai proses penghitungan dan pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan yang diperoleh kemudian penulis memberikan informasi atas hasil observasi tersebut.

4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pengumpulan data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) melalui data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai objek kajian (pihak pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan) dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi ilimiah dan dokumentasi di Dinas Pendapatan Kota Medan.

5. Analisis Data dan Evaluasi Setelah memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data-data tersebut secara objektif

F. Metode Pengumpulan Data Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut: 1. Daftar Wawancara Kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Dinas Pendapatan Kota Medan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

2. Data Observasi Yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat pengambilan data untuk melihat dan mengetahui berbagai masalah yang menjadi objek penelitian.

3. Daftar Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan dokumen atau informasi yang berhubungan dengan objek yang dianggap sebagai bukti otentik yang dianggap sah dalam melengkapi laporan tugas akhir.

G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini maka penulis membaginya ke dalam lima bab. Adapun rincian dari tiap-tiap bab yang terdiri dari :

BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang laporan tugas akhir, rumusan masalah laporan tugas akhir, tujuan dan manfaat laporan tugas akhir, uraian teoritis, ruang lingkup laporan tugas akhir, metode penulisan laporan tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II

: GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN Dalam bab ini dibahas mengenai sejarah singkat Dinas Pendapatan Kota Medan, visi dan misi Dinas Pendapatan Kota Medan, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan, serta gambaran jumlah pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan.

BAB III : GAMBARAN DATA TENTANG PROSES PENGHITUNGAN DAN

PENGARUH

PAJAK

BUMI

DAN

BANGUNAN

SEKRTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan,oObjek dan bukan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, subjek dan wajib Pajak Bumi Sektor Pedesaan dan Perkotaan, dasar pengenaan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Pedesaan dan Perkotaan, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, formula penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini penulis membahas tentang analisa dan evaluasi data yang diperoleh mengenai Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam meningkatakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, serta saran dari penulis yang merupakan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu Sub Bagian pada Bagian Keuangan yang mengelolah bidang penerimaan dan pendapatan Daerah. Pada sub ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat ini Wajib Pajak/Wajib Pajak Retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui Peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut di ubah menjadi bagian IX/ Pendapatan. Pada Bagian IX /Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan para Wajib Pajak / Wajib Pajak Retribusi Daerah Kota Medan. Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/4110 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 1987, menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Parkir yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya Pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektorat perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Adapun penyempurnaan dimaksudkan dituangkan didalam : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Parkir diseluruh Indonesia. 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988, tentang pelaksanaan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan dan Organisasi Pendapatan Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan ini merupakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1867/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumetera Utara Nomor 188.342.20/1991, tanggal 11 Maret 1991, yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA Nomor 16 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan Visi Dinas Pendapatan Kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”. Misi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas. 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak. 4. Meningkatkan penegakan hukum.

C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan telah membuat struktur organisasi. Stuktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Medan dan untuk pencapaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang digunakan untuk Dinas Pendapatan Kota Medan adalah bentuk organisasi garis dimana bentuk tersebut menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan secara langsung dimana pihak bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaaan yang diberikan kepadanya. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan terdiri dari : 1. Dinas 2. Sekretariat, membawahkan : 1.1. Sub Bagian Umum 1.2. Sub Bagian Keuangan 1.3. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Pendapatan dan Penetapan, 3.1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 3.2. Seksi Pemeriksaan 3.3. Seksi Penetapan 3.4. Seksi Pengolahan dan Informasi 4. Bidang Penagihan, Membawahkan: 4.1. Seksi Pembukuan dan Vertifikasi 4.2. Seksi Penagihan dan Perhitungan 4.3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi 5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, Terdiri Atas: 5.1. Seksi Bagi Hasil Pajak 5.2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak 5.3. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil 5.4. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan 6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, Terdiri Atas: 6.1. Seksi Pengembangan Pajak 6.2. Seksi Pengembangan Retribusi 6.3. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain 7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 8. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 1 tahun 2010, pasal 2 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan. Dalam Peraturan Walikota, yang dimaksud yaitu : 1. Daerah adalah Kota Medan 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan 3. Walikota adalah Walikota Medan 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

Adapun tugas pokok dari Kepala Dinas Dinas dan masing-masing seksi pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut : 1.

Dinas Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas menyelenggarakan fungsi : 1.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan. 1.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan. 1.3. Pembinaan dan pelaksanaan tgas di bidang pendapatan. 1.4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.

Sekretariatan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administasi umum, keuangan dan penyusunan program. Adapun fungsi sekretariatan adalah sebagai berikut: 2.1. penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan. 2.2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas. 2.3. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas.

2.4. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan. 2.5. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas. 2.6. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 2.7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan. 2.8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian sekretariatan terdiri dari beberapa sub dan tugas-tugas pokok, yaitu: a. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi Umum. b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. c. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

3.

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang,yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas dan fungsi, yaitu : 3.1. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data informasi 3.2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan. b. penyusunan petunjuk teknis ruang lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi. c. melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya. d. pelaksanaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dari instansi yang terkait. e. pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. f. perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan. h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Bidang pendataan dan pendaftaran terdiri dari beberapa seksi dan tugas-tugas pokok, yaitu: a. Seksi pendataan dan pendaftaran Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan lingkup pendataan dan pendaftaran. b. Seksi pemeriksaan Seksi ini mempunyai tugas pokok sebagian bidang pendataan dan penetapan lingkup pemeriksaan. c. Seksi penetapan Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan pokok pajak daerah / pokok retribusi daerah. d. Seksi pengolahan data Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan lingkup data dan informasi.

4.

Bidang Penagihan Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Penagihan mempunyai tugas dan fungsi, yaitu : 4.1. Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

lingkup

pembukuan,

verifikasi,

penagihan,

perhitungan,

pertimbangan, dan restitusi. 4.2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penagihan mempunyai tugas dan fungsi yaitu : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penagihan. b. penyusunan

petunjuk

teknis

lingkup

pembukuan,

verifikasi,

penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi. c. pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. d. pelaksanaan penagihan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. e. pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. f. pelaksanaan telaan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak. g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan.

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bidang pelaksanaan terdiri dari beberapa seksi dan tugas-tugas pokok, yaitu : a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi. b. Seksi Penagihan dan Perhitungan Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Perhitungan. c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi.

5.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu: 5.1. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pandapatan.

5.2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan. b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasi pajak dan bukan pajak, penata usahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan. c. pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah. d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah. e. pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah. f. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan. h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Adapun bidang pelaksanaan terdiri dari beberapa seksi dan tugas-tugas pokok, yaitu: a. Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil pajak. b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil bukan pajak. c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Seksi Penatausahaan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup penatausahaan bagi hasil. d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan Seksi

Peraturan

Perundang-Undangan

dan

Pengkajian

Pendapatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup peraturan perundang-undangan dan kajian pendapatan.

6.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu:

6.1. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. 6.2. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. c. pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. d. penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah. e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bidang pelaksanaan terdiri dari beberapa seksi beserta tugastugas pokok, yaitu : a. Seksi Pengembangan Pajak Seksi Pengembangan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pajak.

b. Seksi Pengembangan Retribusi Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan retribusi. c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan lain-lain.

7.

Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

8.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Adapun peraturan yang berlaku, yaitu : 8.1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8.2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk. 8.3. Jumlah tenaga kerja fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

8.4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan

No.

Jenis

1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.

Pegawai Honor

3.

Pegawai UPT

Bidang Sekretariat Bidang Pengenbangan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Bidang Pendataan & Penetapan (DATAP) Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP) Unit Pelaksanaa Teknis (UPT) Diperbantukan dari Kantor Walikota Dinas Pendapatan Kota Medan Penempatan Bidang BHP TNI yang Dikaryakan UPT I UPT II UPT III UPT IV UPT V UPT VI UPT VII

Total Keseluruhan Ss

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan

Jumlah 68 28 47 81 82 77 46 28 35 1 47 46 58 49 51 47 43 834

Keterangan : PNS di UPT -

UPT I

= 14 orang

-

UPT II

= 11 orang

-

UPT III

= 20 orang

-

UPT IV

= 9 orang

-

UPT V

= 8 orang

-

UPT VI

= 9 orang

-

UPT VII

= 6 orang

Cleaning Service

= 27 orang

Security

= 30 orang

Tabel 2.2 Jumlah PNS / Non PNS berdasarkan Golongan No 1 2 3 4 5

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jumlah Non PNS Golongan IV 10 Golongan III 307 Golongan II 44 Golongan I 1 Jumlah PNS 362 Non PNS 442 Jumlah 804 Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan

Tabel 2.3 Jumlah PNS / Non PNS berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Jumlah PNS

Jumlah Non PNS

Jumlah

1

SD

0

0

0

2

SMP / SLTP

1

0

1

3

SMA / SLTA

130

113

243

4

D-3

13

41

54

5

S-1

198

273

471

6

S-2

20

15

35

362

442

804

Jumlah

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan

Kewenangan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sejak tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan pengalihan ini, maka pemerintah pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait dengan pengelolahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada kabupaten/ kota, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Medan. Kewenangan tersebut antara

lain

proses

pendataan,

pemungutan/penagihan dan pelayanan.

penilaian,

penetapan,

pengadministrasian,

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah dialihkan menjadi pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan untuk Kota Medan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan juga Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dijelaskan bahwa proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dimana besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp 15.000.000.

BAB III GAMBARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2)

A. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Ketika masih menjadi pajak pusat, dasar hukum PBB P-2 adalah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Mulai tahun 2012 kewenangan kepengurusan PBB P-2 diserahkan ke Pemerintah Daerah. Dengan pemindahan tersebut dasar hukum PBB P-2 ialah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dasar hukum PBB P-2 untuk daerah kota Medan adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 6, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P-2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang

dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

C. Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olah raga; f. galangan kapal, dermaga;

g. taman mewah; h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; i. menara;

Pada Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan tidak semua bumi dan atau bangunan dikenakan pajak. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2011 Pasal 2 Ayat 4 adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan di bawah ini : a. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahaan. b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembala yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Termasuk pengertian hutan wisata adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik.

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

D. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Pengertian Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

E. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti.

Penetapaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan dengan tiga alternatif cara, sebagaimana dibawah ini : a. Perbandingan

harga

dengan

objek

lain

yang sejenis,

yaitu

suatu

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis letaknya berdekataan dan fungsi yang sama dan telah diketahui harga jualnya. b. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekataan/metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondsi pisik objek tersebut. c. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekataan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Hanya saja, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup besar, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dilakuka oleh Kepala Daerah.

F. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Dalam Menentukan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Berbicara masalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan tidak akan terlepas dari nilai properti (dalam hal ini tanah dan bangunan) itu sendiri. Karena besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak akan tergantung pada nilainya. Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pendata dan penilai untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Pada Dinas Pendapatan Kota Medan menilai objek properti (dalam hal ini tanah dan bangunan) tersebut menggunakan metode pendekataan data pasar (Market Data Approach) yaitu NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lainnya yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekataan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. Misalkan di jalan Letda Sujono ada sebidang tanah yang belum diketahui harga pasarnya, sedangkan di jalan Mandala juga ada sebidang tanah yang memiliki struktur, luas yang sama dengan tanah yang ada di jalan Letda Sujono. Harga jual tanah yang di jalan Mandala sebesar Rp 500.000/m 2, karena struktur dan luas tanah yang di jalan Letda Sujono dan dijalan Mandala sama maka tanah

yang berada di jalan Letda Sujono dapat mengikuti harga jual tanah yang berada dijalan Mandala yaitu sebesar Rp 500.000/m2

G. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKTP) merupakan suatu batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di mana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak, tapi untuk kota Medan tetap dikenakan pajak paling rendah Rp 20.000. Selain itu apabila wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya melebihi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar

perhitungan

pajak

terutang

dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

mengurangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah masingmasing, dengan ketentuan minimal Rp 10.000.000. Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota.Untuk kota Medan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 5 adalah sebesar Rp 15.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

H. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut: f. Untuk NJOP sampai dengan Rp 499.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,115% per tahun. g. Untuk NJOP Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 999.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,125% per tahun. h. Untuk NJOP Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.999.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,215% per tahun. i. Untuk NJOP Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp3.999.999.999,00 ditetapkan sebesar 0,225% per tahun. j. Untuk NJOP diatas Rp 4.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,275% per tahun.

I.

Formula Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitungan dengan cara sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJOP - NJOPTKP) = Tarif Pajak x (NJOP Bumi + NJOP Bangunan NJOPTKP)

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI

A. Proses Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Pada Dinas Pendapatan Kota Medan Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak, tetapi untuk Kota Medan tetap dikenakan pajak paling rendah Rp 20.000. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangkan NJOP dengan NJOPTKP. Untuk kota Medan besarnya NJOPTKP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 adalah Rp 15.000.000,00 . Secara umum penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut : Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJOP – NJOPTKP) = Tarif Pajak x (NJOP Bumi + NJOP Bangunan – NJOPTKP)

Penghitungan jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dapat dilihat pada contoh berikut ini: 1. Tuan Ponco memiliki sebuah objek pajak berupa bumi di kawasan Tembung, Medan dan diketahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi tersebut adalah Rp 10.000.000. Berapakah besar Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang milik Pak Ponco Penyelesaian : Untuk kota Medan besarnya NJOPTKP adalah Rp 15.000.000. Dari contoh diatas besarnya NJOP kurang dari Rp 15.000.000 maka objek pajak tersebut tetap dikenakan pajak paling rendah sebesar Rp 20.000

2. Tuan Amin memiliki 2 buah rumah yang terletak di Medan. Objek pertama terletak dijalan Menteng dan objek kedua terletak dijalan Mangonsidi. Diketahui objek pertama NJOP bumi sebesar Rp 1.000.000.000 dan NJOP bangunan sebesar Rp 3.500.000.000 sedangkan untuk objek pajak kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp 1.000.000.000 dan NJOP bangunan sebesar Rp 4.500.000.000. Hitunglah Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang Tuan Amin atas kedua objek pajak tersebut. Penyelesaian : Objek pajak dijalan Mangonsidi : NJOP Bumi

= Rp 1.000.000.000

NJOP Bangunan

= Rp 4.500.000.000+

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

= Rp 5.500.000.000

NJOPTKP

= Rp

NJOP untuk penghitungan PBB

= Rp 5.485.000.000

15.000.000-

Objek Pajak dijalan Menteng : NJOP Bumi

= Rp 1.000.000.000

NJOP Bangunan

= Rp 3.500.000.000+

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

= Rp 4.500.000.000

NJOPTKP

=

NJOP untuk penghitungan PBB

= Rp 4.500.000.000

0-

Total NJOP untuk penghitungan PBB Rp 5.485.000.000 + Rp 4.500.000.000

= Rp 9.985.000.000

PBB Terhutang

= 0,275% x Rp 9.985.000.000 = Rp 27.458.750

Untuk perhitungan PBB dengan lebih dari satu objek pajak yang dimiliki oleh satu orang wajib pajak, maka NJOPTKP hanya digunakan untuk salah satu objek pajak saja, yaitu objek pajak yang memiliki NJOP terbesar atau objek pajak yang pertama kali didaftarkan. Dari contoh diatas NJOP terbesar ada pada objek pajak dijalan Mangonsidi sehingga NJOPTKP hanya digunakan untuk objek pajak dijalan Mongonsidi.

3. Tuan Umar mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 131 m 2 dengan harga jual Rp 537.000/m2 bangunan (rumah) seluas 52 m2 dengan nilai jual Rp 823.000,/m2. Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilakukan penghitungan jumlah pokok pajak yang terutang , sebagaimana di bawah ini : NJOP Bumi

= 131 x Rp 537.000

= Rp 70.347.000

NJOP Bangunan

= 52 x Rp 823.000

= Rp 42.796.000+

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

= Rp 113.143.000

NJOPTKP

= Rp 15.000.000-

NJOP untuk penghitungan PBB

= Rp

98.143.000

Pajak Terutang = 0,115% x Rp 98.143.000

= Rp

112.864

B. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Bagi Kota Medan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pendaerahan) jelas menimbulkan pengaruh atau dampak yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi Pemerintah Kota Medan. Pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat positif, yaitu:

1. Akurasi data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dapat lebih ditingkatkan karena Dinas Pendapatan Kota Medan lebih menguasai wilayahnya. 2. Administrasi juga menjadi lebih tertib karena adanya bank data. 3. Daerah memiliki kemampuan meningktakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. 4. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam proses pendataan, penilaian,

penetapan,

pengadministrasian,

pemungutan/penagihan,

dan

pelayan. Dinas Pendapatan Kota Medan juga memliki kewenangan dalam penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka Pendapatan Asli Daerah meningkat, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015 ini target Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.400.000.000.000,- dimana Rp 302.176.917.525,00 berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) juga digunakan dalam membangun infrastruktur Kota Medan, pemberian gaji kepada Kepling di Kota Medan juga berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

Pengaruh pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga memiliki dampak yang negatif, yaitu : 1. Pada saat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan banyak data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang tidak benar, sehingga banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan. 2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memerlukan biaya yang cukup mahal, guna untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM. Untuk lebih memberikan gambaran perbedaan antara PBB P-2 yang tercantum dalam Undang-Undang PBB dan Undang-Undang PPDRD maka penulis membuat tabel berikut ini Tabel 4.1 Perbandingan Antara UU PBB dan UU PDRD UU PBB Objek

Bumi dan/atau bangunan

UU PDRD Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan,perhutanan, dan pertambangan

Tarif

Sebesar 0,5%

Paling tinggi 0,3%

NJKP

20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 Tidak dipergunakan ditetapkan sebesar 20% atau 40%)

NJOPTKP PBB terutang

Setinggi-tingginya Rp 12.000.000

Paling Rendah Rp 10.000.000

Tarif x NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

Tarif x (NJOP –NJOPTKP)

0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) atau

Maksimal 0,3% x (NJOP –

0,5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)

NJOPTKP)

C. Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan Dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), Pemerintah Kota Medan menetapkan target yang hendak dicapai. Agar lebih jelas penulis akan menggambarkan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Target dan Realisasi PBB P-2 Pada Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2011 sampai 2015 Tahun

Jumlah

No

Anggaran

WP

Target

Realisasi

%

1

2011*

426.248

174.254.249.048

241.362.753.679

136,51%

2

2012

436.178

353.346.171.770

275.138.356.001

77,87%

3

2013

451.003

383.000.000.000

234.325.866.564

61,18%

4

2014

465.967

365.000.000.000

289.000.081.973

79,18%

5

2015

473.473

376.000.000.000

302.176.917.525

80,37%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan Keterangan (*) : ketika dikelola Pemerintah Pusat (DJP)

Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2011, DJP menargetkan penerimaan PBB P-2 sebesar Rp 174.254.249.048 dan realisasi penerimaan yang diperoleh

yaitu

sebesar

Rp

241.362.753.679

sehingga

persentase

penerimaannya mencapai 136,51%. Dengan hasil penerimaan yang diperoleh DJP tersebut, DJP mengalami over target (realisasi penerimaan yang di dapat melebihi target yang ditetapkan). Pada tahun 2012, dimana PBB P-2 sudah

dikelolah oleh Dinas Pendapatan Kota Medan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang telah ditetapkan oleh fiskus selama 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2012 sampai 2015 tidak pernah mencapai 100% hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P-2. Pada tahun 2011 target penerimaan PBB adalah sebesar Rp 174.254.249.048 dan mulai tahun 2012 target penerimaan PBB mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 353.346.171.770 hal ini jugala yang menjadi salah satu penyebab penerimaan PBB tidak mencapai 100% . Dari realisasi penerimaan PBB 4 (empat) tahun terakhir di tahun 2013 penerimaan PBB yang paling menurun hal ini disebabkan pada tahun 2013 terjadi kampanye hitam boikot bayar pajak yang dilakukan oleh Godfried Lubis, sehingga banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak pada tahun 2013.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan Mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015 realisasi penerimaan PBB P-2 setiap tahunnya tidak pernah mencapai 100% , hal ini disebabkan oleh kendala yang mungkin dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan PBB P-2. Adapun kendala yang terjadi adalah :

a. Wajib Pajak tidak memiliki niat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan b. Wajib Pajak tidak tinggal didaerah tempat objek pajak berada c. Banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan Objek Pajaknya d. Banyaknya sengketa lahan e. Masih lemahnya peraturan daerah sehingga penagihan masih bersifat himbauan belum bersifat tegas.

D. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan Untuk meningkatkan peneriman PBB P-2 maka Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan beberapa upaya, diantaranya : 1. Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan sosialisasi terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan membuat spanduk, baliho, ataupun himbauan melalui media masa dan media elektronik. 2. Dinas Pendapatan Kota Medan juga melakukan penagihan aktif (door to door) dan penagihan pasif. 3. Dinas Pendapatan Kota Medan memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak yang belum membayar PBB P-2, memberikan keringanan/pengurangan pajak antara 0 sampai 50% kepada wajib pajak, dan penghapusan denda.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, diharapkan untuk tahun- tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktunya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak.,tetapi untuk Kota Medan tetap dikenakan pajak paling rendah Rp 20.000. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangkan NJOP dengan NJOPTKP. 2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sangat berpengaruh untuk Kota Medan karena PBB P-2 menjadi salah satu penyumbang terbesar didalam Pendapatan Asli Daerah, selain itu penerimaan PBB P-2 juga digunakan untuk membangun infrastruktur kota Medan, sehingga PBB P-2 merupakan fondasi pembangunan kota. 3. Realisasi penerimaan PBB P-2 setiap tahunnya tidak pernah mencapai 100% , hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan PBB P-2 yaitu wajib pajak tidak memiliki niat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan,wajib pajak tidak

tinggal didaerah tempat objek pajak berada,banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajaknya,banyaknya sengketa lahan dan masih lemahnya peraturan daerah sehingga penagihan masih bersifat himbauan belum bersifat tegas. 4. Untuk meningkatkan peneriman PBB P-2 maka Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan beberapa upaya, diantaranya Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan sosialisasi terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan himbauan melalui media masa dan media elektronik, Dinas Pendapatan Kota Medan juga melakukan penagihan aktif (door to door) dan penagihan pasif, Dinas Pendapatan Kota Medan memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak yang belum membayar PBB P-2, memberikan keringanan/pengurangan pajak antara 0 sampai 50% kepada wajib pajak, dan penghapusan denda.

B. Saran Dalam melaksanakan pengamatan dan pengambilan data tentang Proses Penghitungan dan pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Dinas Pendapatan Kota Medan yang terlaksana dengan baik, maka yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan adalah melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) seperti berikut : 1. Pelaksanaan pendataan ke lapangan terhadap objek pajak maupun subjek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar dilakukan secara teratur dan terencana dengan baik. 2. Membuat stand atau pojok pajak pada acara-acara atau momen tertentu yang dianggap dapat memotivasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. 3. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia atau SDM di lingkungan perpajakan, khususnya di Dinas Pendapatan Kota Medan. Pembinaan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan suatu pendidikan khusus,dan pelatihan. 4. Para pegawai/staff yang sudah ahli dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dapat meningkatkan kinerjanya yang produktif sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan akan sesuai dengan harapan Dinas Pendapatan Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ------------------------------------------------ , Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. ------------------------------------------------ , Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2012. Eddywahyudi, 2016. Prespektif Pajak Sebagai Saran Pendukung Pembangunan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). http://eddywahyudi.com/prespektif-pajaksebagai-sarana-pendukung-pembangunan/Pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/. (Diakses pada 15 Juni 2016). Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. RAJAGRAFINDO, Depok. Pajak.go.id, 2016.Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan. http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-danperkotaan?lang=en. (Diakses pada 29 Juni 2016) Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia 1, Salemba Empat, Jakarta.