LAPORAN TIM HASIL PELAKSANAAN KERJA TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA
JAKARTA, 31 DESEMBER 2015
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 7 JAKARTA PUSAT 10110
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2015 merupakan hasil koordinasi beberapa inkubator baik di sektor pemerintah maupun swasta, termasuk asosiasi inkubator, dimulai sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut ditetapkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2015. Laporan ini bertujuan untuk melihat/memotret perkembangan pembentukan Inkubator Wirausaha di Indonesia dan rencana pengembangan kedepannya dalam pembentukan Inkubator Wirausaha. Termasuk didalamnya perkembangan Inkubator di negara lain yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan di Indonesia, serta melihat kebijakan yang dapat diberikan untuk peningkatan inkubator wirausaha dari sisi fiskal dan moneter. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut: a.
Berdasarkan hasil FGD dan monitoring yang telah Tim lakukan, diperlukan adanya
skema
pembiayaan
inkubator
wirausaha
oleh
lembaga
yang
bertanggung jawab tentang pendirian inkubator di Indonesia. b. Hasil
monitoring
terhadap
pemerintah
daerah
dan
perguruan
tinggi
menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kerjasama dan diperlukan juga sumber daya manusia yang fokus mengelola inkubator wirausaha di setiap unit inkubator. c.
Belum adanya SOP dalam kriteria pembentukan inkubator secara nasional.
d. Belum adanya database secara terintegrasi dan online secara nasional, untuk melihat data inkubator, tenant, sektor usaha, dan omset usaha, serta jumlah tenaga kerja yang terserap dari adanya inkubator. Adapun tindak lanjut/saran untuk pengembangan inkubator wirausaha antara lain: a. Peraturan khusus terkait dengan proses skema pembiayaan inkubator wirausaha;
b. Perlu dikembangkan berbagai skema kerjasama selain dengan dinas-dinas pemerintah daerah yaitu dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani dan Koperasi; c. Perlu
dibuatnya
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
dalam
kriteria
pembentukan Inkubator secara nasional. SOP yang dibangun terdiri dari standarstandar; pembagian sektor dan wilayah inkubator; bisnis proses dan skema pendanaan. Standar terdiri dari kriteria pembentukan inkubator; pihak yang menentukan pembentukan inkubator; pendaftaran dan registrasi inkubator ke dalam database nasional inkubator; proses seleksi tenant dan evaluasi pelaksanaan inkubator; d. Perlu dibuatnya database secara terintegrasi dan online secara nasional, untuk melihat data inkubator, tenant, sektor usaha, dan omset usaha, serta jumlah tenaga kerja. Kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan inkubator wirausaha: a. Pembiayaan kegiatan inkubator wirausaha; b. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kriteria pembentukan Inkubator secara nasional; c. Database Inkubator belum terbentuk secara nasional dan terintegrasi; d. Wadah jejaring nasional belum terbentuk untuk mengakomodir program pengembangan inkubator.
KATA PENGANTAR Laporan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2015 merupakan hasil koordinasi beberapa inkubator baik di sektor pemerintah maupun swasta, termasuk asosiasi inkubator, dimulai sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut ditetapkan, yaitu tanggal 13 Oktober
2015. Laporan ini bertujuan untuk
memotret
perkembangan pembentukan Inkubator Wirausaha di Indonesia dan rencana pengembangan kedepannya dalam pembentukan Inkubator Wirausaha. Termasuk didalamnya perkembangan Inkubator di negara lain yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan di Indonesia, serta melihat kebijakan yang dapat diberikan untuk peningkatan inkubator wirausaha dari sisi fiskal dan moneter. Berkembangnya Inkubator Wirausaha di harapakan dapat menciptakan pertumbuhan Wirausaha baru. Kami menyadari bahwa hasil dari Tim Kelompok Kerja ini masih belum sempurna, dan menjadi tekad kami untuk terus berupaya memperbaikinya. Oleh karena itu, segala masukan, sumbangan pemikiran, dan koreksi dari pembaca merupakan sebuah sumbangan yang besar bagi kami di masa mendatang. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha dan semua instansi pemerintah pusat dan daerah, serta AIBI (Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia) yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi, seperti Prof. Dr. Hadi K. Purwadaria, Asril Fitri Syamas (Ketua AIBI), Eko Supriyanto (Kelompok Kerja Nasional Komersialisasi Teknologi Indonesia), serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan di sini, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 31 Desember 2015 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rudy Salahuddin
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................................
i
RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
iv
DAFTAR ISI ..................................................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................................
vi
I.
II.
III.
PENDAHULUAN ............................................................................................
1
1. Latar Belakang .............................................................................................
1
2. Tujuan ...........................................................................................................
3
3. Landasan Hukum ........................................................................................
3
4. Penerima Manfaat .......................................................................................
4
PEMBAHASAN ...............................................................................................
6
1. Profil Inkubator Wirausaha di Indonesia ................................................
6
2. Roadmap Inkubator Wirausaha ..................................................................
9
3. Monitoring dan Evaluasi Inkubator Wirausaha .....................................
11
4. Kegiatan Kedepan.......................................................................................
13
PENUTUP .........................................................................................................
14
1. Kesimpulan ..................................................................................................
14
2. Tindak Lanjut Kedepan ..............................................................................
14
LAMPIRAN: 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2015; 2. Laporan Kegiatan Bulanan.
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 : TBI FOUNDING INSTITUTIONS IN INDONESIA ......................
7
GAMBAR 2.2 : SUPPORTING PROGRAM FOR TBI: BASED ON NUMBERS OF TBI OBTAINED THE PROGRAM .................................................... 8 GAMBAR 2.3 : DEVELOPMENT STAGES OF TBI IN INDONESIA ....................
9
GAMBAR 2.4 : ROADMAP PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA ........................................................................................................................................
10
BAB I PENDAHULUAN
2.1 Latar Belakang Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pencapaian kesejahteraan tersebut. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap pengembangan wirausaha, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain tumbuhnya dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pengembangan wirausaha, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejateraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro-poor), potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth). Keberadaan Wirausaha, berperan dalam membangun, khususnya dalam perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha
baru
dan
penyerapan
tenaga
kerja
serta
menekan
angka
pengangguran (pro-job). Dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2016, kita membutuhkan persiapan serta pertimbangan strategis atas berbagai fakta kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Perlunya strategi khusus untuk terus memacu keaktifan perekonomian domestik agar maju sejajar, minimal dapat menyeimbangkan posisi kesiapan ekonomi Indonesia dalam proses integrasi ekonomi 2016 nanti. Upaya integrasi ekonomi secara aktif ke depan dituangkan dalam AEC 2016. Untuk menjadikan sebuah negara menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari prosentase keseluruhan penduduk di negara tersebut menjadi wirausahawan (Sosiolog David Mc Cleland),
atau minimal sekitar 4,8 juta wirausaha dari populasi
penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia pada Tahun 2015 yang menjadi wirausaha baru sekitar 0,19%. Hal tersebut sangat tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang memiliki prosentase wirausaha sebesar 7%, Malaysia 5%, China 10%, dan Amerika Serikat yang hampir 13% penduduknya menjadi wirausahawan. Dalam pengembangan wirausaha, harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung / melibatkan semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, BUMN, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). Dengan Pengembangan Wirausaha maka akan menciptakan wirausahawan baru yang sangat bermanfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjawab tantangan dalam memasuki era globalisasi. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut di atas, dibentuklah Tim Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha, dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, dimana untuk Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi yang layak memperoleh insentif pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah; 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan capacity building bagi pengelola inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi; 3. Mengembangkan sertifikasi profesi pengelola inkubator wirasuaha; 4. Melakukan pemetaan terhadap bidang usaha inkubator wirausaha; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kinerja inkubator wirausaha; 6. Pengembangan jejaring internasional untuk inkubator wirausaha; dan 7. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Ketua Tim Pengarah. Tim Inkubator Wirausaha tersebut terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2015 yang baru ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2015. Terkait dengan pengembangan wirausaha yang dilakukan di Indonesia salah satunya adalah
dengan inkubasi melalui Inkubator Wirausaha yang diharapkan menjadi sarana dan prasarana untuk mendorong wirausaha baru.
2.2 Tujuan Laporan ini bertujuan untuk memotret perkembangan pembentukan Inkubator Wirausaha di Indonesia dan rencanan pengembangan kedepannya dalam
pembentukan
Inkubator
Wirausaha.
Termasuk
didalamnya
perkembangan Inkubator di negara lain yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan di Indonesia, serta melihat kebijakan yang dapat diberikan untuk peningkatan inkubator wirausaha dari sisi fiskal dan moneter. Berkembangnya Inkubator Wirausaha di harapakan dapat menciptakan pertumbuhan Wirausaha baru.
2.3. Landasan hukum Dasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
2.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha;
3.
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka menghadapi Masyarakat Ekonomian Association Of Southeast Asian Nations;
4.
Keputusan Presiden Republin Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations;
5.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6.
Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 184 Tahun 2015 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha;
2.4. Penerima Manfaat Sasaran penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini yang ingin dicapai adalah: 1. Pemerintah: a. Terciptanya 1 (satu) juta wirausaha baru, inovatif, kreatif dan berdaya saing (RPJMN Tahun 2015-2019); b. Tumbuhnya Wirausaha yang berdaya saing di seluruh Indonesia; c. Terciptanya Regulasi yang kondunsip tentang kewirausahaan; d. Tersusun blueprint dan roadmap jangka Pendek, Menengah dan jangka panjang Pengembangan Kewirausahaan Nasional; e. Terpetakannya Lembaga Intermediasi Pengembangan
Kewirausahaan
Nasional; f. Terbina dan berkembangnya Lembaga Intermediasi di berbagai sektor melalui penyelenggaraan Training of Trainer (TOT). 2. Pelaku Usaha a. Terciptanya iklim usaha yang kondusif; b. Tersedia informasi mengenai peluang pembiayaan; c. Tersedia informasi peluang pasar global; d. Meningkatnya transaksi ekspor produk Wirausaha Nasional; e. Tersedia informasi peningkatan kapasitas SDM; f. Kemudahan mengembangkan produk inovatif melalui inkubator dan ketersediaan informasi ekonomi yang up to date, relevan dan signifikan. 3. Masyarakat a. Terciptanya lapangan pekerjaan; b. Meningkatnya kualitas produk berbasis Kompetensi inti daerah dan berdaya saing global; c. Mudah mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau; d. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam rangka mengolah produk unggulan daerah; e. Berkurangnya angka kemiskinan;
BAB II PEMBAHASAN
Inkubator Wirausaha di Indonesia mengacu pada dasar hukum Perpres Nomor 27 Tahun 2013 yang memiliki tujuan diantaranya adalah peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (technology business incubation/TBI). Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pada tahun 2015 membuat roadmap Pengembangan Inkubator di Indonesia. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (Tenant, Klien Inkubator, atau Inkubati, selanjutnya disebut Peserta Inkubasi), dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi Peserta Inkubasi. Inkubasi
adalah
suatu
proses
pembinaan,
pendampingan,
dan
pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi, peserta Inkubasi adalah wirausaha pemula (0-3 tahun) berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
2.1. Profil Inkubator Wirausaha di Indonesia Inkubator
wirausaha
berkembang
dibeberapa
negara
untuk
menumbuhkan wirausaha baru, negara Indonesia sebenarnya telah memiliki inkubator wirausaha dari data yang di publikasikan pada Kajian Inkubator Bisnis dalang Rangka Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2006 disebutkan data jumlah inkubator di Indonesia Pada tahun 1996 tercatak 25 inkubator dengan luas rata – rata area 2.000 m2 dengan jumlah rata-rata tenant 20 peserta. Pendirian inkubator wirausaha berbasis teknologi/Technology Business Incubation (TBI) di Indonesia dilakukan oleh institusi dan masyarakat umum, jumlah TBI yang terdata saat ini sebanyak 81 TBI, jumlah TBI yang berdiri
dibawah naungan kampus memiliki jumlah yang sangat tinggi hal ini dimungkinkan karena teknologi lebih dekat kebidang akademisi dari jumlah 81 TBI 35 TBI berdiri melalui Lembaga Pendidikan Negeri dan 24 TBI berdiri di bawah naungan Lembaga Pendidikan Swasta. Jumlah tersebut sangatlah kurang jika program tersebut dicanangkan untuk memenuhi 2% wirausaha dari seluruh penduduk Indonesia. Turunan dari Pepres 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan diamanatkan dalam Pepres tersebut inkubator wirausaha berbasis teknologi baru terfokus pada kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai kementerian teknis memiliki peran penting dalam penambahan jumlah inkubator wirausaha di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha disebutkan Setiap Provinsi/Daerah Istimewa terdapat paling sedikit 5 (lima) lembagan Inkubator dan setiap kabupaten/kota terdapat paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator.
Gambar 2.1. Berdasarkan Gambar 2.1. TBI Founding Institutions in Indonesia, diketahui bahwa Inkubator Wirausaha di Indonesia telah dilakukan oleh institusi dan masyarakat umum. TBI yang terdata saat ini sebanyak 81 TBI, dari jumlah
tersebut, TBI yang berada di perguruan tinggi negeri sebanyak 35 TBI (43%), Inkubator yang berada di perguruan tinggi swasta sebanyak 24 TBI (29%), pada sektor swasta sebanyak 12 TBI (15%), selanjutnya pada sektor pemerintahan terdapat 7 TBI (9%), dan Inkubator yang berada di public company sebanyak 3 TBI (4%). Berikut adalah gambar jumlah inkubator wirausaha berdasarkan sektor.
Gambar 2.2. Berdasarkan Gambar 2.2. TBI Founding Institutions in Indonesia, diketahui bahwa Inkubator Wirausaha di Indonesia telah dilakukan oleh institusi dan masyarakat umum. TBI yang terdata saat ini sebanyak 81 TBI, dari jumlah tersebut, untuk inkubator yang merupakan binaan dari program Kementerian Pendidikan sebanyak 32 TBI (32%),
Inkubator pada Kementerian Riset dan
Teknologi sebanyak 9 TBI (11%), pada Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 20 TBI (25%), selanjutnya pada sektor swasta dan perbankan terdapat 5 TBI (6%), dan Inkubator yang berada di public company sebanyak 3 TBI (4%).
Gambar 2.3. Berdasarkan Gambar 2.3. Tahapan Perkembangan Inkubator Indonesia, diketahui
bahwa
terdapat
3
tahapan,
yaitu
tahap
permulaan,
tahap
perkembangan, dan tahap lanjutan. Pada tahap permulaan terdapat 43 inkubator (53%), tahap perkembangan 19 inkubator (23,5%), dan tahap lanjutan terdapat 19 inkubator (23,5%). Dari inkubator yang berada pada tahap perkembangan (19 inkubator) dapat dirinci per sektor sebagai berikut: 1. Inkubator pada sektor IT sebanyak 9 TBI (48%); 2. Inkubator pada sektor Pertanian dan Bisnis Campuran sebanyak 7 TBI (5%); 3. Inkubator pada Pertanian sebanyak 1 TBI (5%); 4. Inkubator pada sektor Manufaktur sebanyak 1 TBI (5%); dan 5. Inkubator pada sektor Konstruksi sebanyak 1 TBI (5%).
2.2. Roadmap Inkubator Wirausaha Road map pengembangan inkubator wirausaha berdasar Perpres Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Roadmap pengembangan inkubator wirausaha ini sebagai langkah awal untuk selanjutnya bersama-sama baik pemeintah pusat, pemda, perguruan tinggi, dan sektor
swasta saling melengkapi dan sinergi dalam pengembangan inkubator wirausaha.
Gambar 2.4 Penjelasan mengenai Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Periode 1995 s.d. 2013 (Pra-Perpres). Target minimal yang harus dicapai adalah pemerintah pusat dan daerah memberikan skim kredit 2. Periode 2014 s.d. 2019. 3. Periode 2020 s.d. 2029. 4. Periode sesudah 2029.
Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha (dalam kaitan MEA) Perlu di data dan diprediksi: a. Roadmap pasar ASEAN dan indonesia (produk berbasis teknologi); b. Roadmap teknologi ASEAN dan indonesia (yang dihasilkan) c. Roadmap ekspor/impor ASEAN dan indonesia
d. Roadmap distribusi pelaku bisnis di ASEAN dan indonesia e. Roadmap GDP ASEAN dan indonesia f. Roadmap infrastruktur /konektifitas di ASEAN dan indonesia g. Roadmap struktur tenaga kerja di ASEAN dan Indonesia Strategi pengembangan inkubator wirausaha harus komprehensif meliputi: penilaian teknologi, penilaian wirausahawan, metode pendanaan, penciptaaan ekosistem termasuk jumlah inkubator wirausaha. Roadmap pengembangan inkubator
wirausaha
secara
umum
belum
nampak
roadmap
produk,
penjaminan kualitas produk, detail milestone KPI dan pemantauannya, creativity index, presentase peningkatan GDP dengan adanya program ini serta strategi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2.3. Monitoring dan Evaluasi Inkubator Wirausaha Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk dapat mengkoordinasikan inkubator di Indonesia bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan inkubator wirausaha dan pengembangan konsep pengembangannya. 1.
Koordinasi Pemetaan Inkubator Wirausaha sesuai Keunggulan Daerah dan Sosialisasi Roadmap Pengembangan Inkubator Wirausaha. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1) Persiapan Koordinasi pemetaan inkubator wirausaha sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, inkubator wirausaha, perguruan tinggi dan asosiasi yang akan dilakukan di Jakarta dan Bali. Selanjutnya, akan direncakan persiapan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hal ini di daerah Sumatera Barat. Target Peserta FGD adalah 50 orang yang berasal dari K/L, pemerintah daerah, pengelola inkubator wirausaha, graduate tenant inkubator wirausaha, pengelola dana pembiayaan bisnis inovatif di beberapa daerah di Sumatera yang memiliki potensi keunggulan daerah.
Persiapan rencana koordinasi dalam rangka sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi. Persiapan ini bertujuan untuk mencari data dan informasi dari berbagai stakeholder dengan melakukan rapat koordinasi. Pada rapat koordinasi ini terlebih dahulu menentukan tema kegiatan sosialisasi, dan sasaran yang akan dicapai. Setelah itu dilakukan penentuan Narasumber, Peserta sosialisasi dengan jumlah sekitar 200 orang peserta yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, pengelola inkubator, pemerintah daerah, pengelola dana pembiayaan bisnis inovatif, pengelola kawasan industri, pengelola Kawasan Science dan Techno Park. Selain itu juga akan dilakukan rapat persiapan sosialisasi yang diikuti oleh Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan dan Staf, serta Kementerian/lembaga terkait. 2) Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan FGD dalam rangka koordinasi pemetaan inkubator wirausaha sesuai keunggulan daerah akan dilakukan di Sumatera Barat dengan melibatkan narasumber dari K/L, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan asosiasi. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi akan dilakukan di dalam kota dan luar kota yaitu di Jakarta, Sumatera Selatan, MalangJawa
timur,
Selatan,
Balikpapan-Kalimantan
Lombok-NTB
dengan
Timur,
melibatkan
Makassar-Sulawesi narasumber
dari
Kementerian Lembaga terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pembiayaan. Peserta yang akan diundang antara lain berasal dari kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, pengelola inkubator, pemerintah daerah, pengelola dana pembiayaan bisnis inovatif, pengelola kawasan industri, pengelola kawasan Science dan Techno Park.
3) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Laporan Laporan disusun sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi hasil koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi, serta sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan.
2.4. Kegiatan Kedepan Pada tahun 2015 kegiatan yang terlaksana antara lain adalah sosialisasi bagi pengelola inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi, melakukan monitoring dan
evaluasi
terhadap
pengembangan
kinerja
inkubator
wirausaha
serta
pengembangan jejaring internasional untuk inkubator wirausaha dengan Malaysian Industry-Goverment Group for High Technology (MiGHT) untuk wilayah ASEAN. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan dilanjutkan pada tahun 2016. Beberapa kegiatan tahun 2015 yang perlu di tindak lanjuti antara lain : 1. Melakukan evaluasi inkubator wirausaha dan UKM peserta inkubasi yang layak memperoleh insentif pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016; 2. Melakukan pemetaan terhadap bidang usaha inkubator wirausaha yang akan dilakukan pada tahun 2016 melalui pembuatan database inkubator; dan 3. Mengembangkan sertifikasi profesi pengelola inkubator wirasuaha yang akan dilakukan pada tahun 2017.
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut; e. Berdasarkan hasil FGD dan monitoring yang telah Tim lakukan, diperlukan adanya skema pembiayaan inkubator wirausaha oleh lembaga yang bertanggung jawab tentang pendirian inkubator di Indonesia. f. Hasil monitoring terhadap pemerintah daerah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kerjasama dan diperlukan juga sumber daya manusia yang fokus mengelola inkubator wirausaha di setiap unit inkubator. g. Belum adanya SOP dalam kriteria pembentukan inkubator secara nasional. h. Belum adanya database secara terintegrasi dan online secara nasional, untuk melihat data inkubator, tenant, sektor usaha, dan omset usaha, serta jumlah tenaga kerja yang terserap dari adanya inkubator.
3.2. Tindak Lanjut Kedepan Tindak lanjut/saran untuk pengembangan inkubator wirausaha antara lain: e. Peraturan khusus terkait dengan proses skema pembiayaan inkubator wirausaha; f. Perlu dikembangkan berbagai skema kerjasama selain dengan dinas-dinas pemerintah daerah yaitu dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani dan Koperasi; g. Perlu dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kriteria pembentukan Inkubator secara nasional. SOP yang dibangun terdiri dari standar-standar; pembagian sektor dan wilayah inkubator; bisnis proses dan skema pendanaan.
Standar
terdiri
dari
kriteria
pembentukan
inkubator;
pihak
yang
menentukan pembentukan inkubator; pendaftaran dan registrasi inkubator ke dalam database nasional inkubator; proses seleksi tenant dan evaluasi pelaksanaan inkubator; h. Perlu dibuatnya database secara terintegrasi dan online secara nasional, untuk melihat data inkubator, tenant, sektor usaha, dan omset usaha, serta jumlah tenaga kerja.
Kendala pengembangan inkubator wirausaha: e. Pembiayaan kegiatan inkubator wirausaha; f. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kriteria pembentukan Inkubator secara nasional; g. Database Inkubator belum terbentuk secara nasional dan terintegrasi; h. Wadah jejaring nasional belum terbentuk untuk mengakomodir program pengembangan inkubator.
