Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun i - ttd. Assalamu alaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufiq dan hidayahNya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2010 . Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2010 berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 584 / SEK / 01 / X /2010 tanggal 29 Oktober 2010 Laporan Tahunan ini mempunyai dua fungsi, pertama laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama dibawahnya. kedua sebagai sarana evaluasi bagi pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama dibawahnya pada Tahun 2010 agar pencapaian kinerja pada tahun mendatang jauh lebih baik. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tahunan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari pada sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan dimasa datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan -Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amien.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 4 Januari 2011 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

ttd.

Drs. H. M. Thahir Hasan

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2010

-i-

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. A. Kebijakan Umum Peradilan ...................................................... B. Visi dan Misi ........................................................................... C. Renstra .................................................................................. BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) ..................................... A. Alur Pikir PTA Banten .................................................................. B. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................... BAB III KEADAAN PERKARA .................................................................... BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ........................................................... BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ............................................. A. Sumber Daya Manusia ................................................................. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ................................... 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial .......................... 3. Promosi dan Mutasi ............................................................. 4. Pengisian Jabatan Struktural ................................................

-

Halaman i ii 1 1 3 4 5 7 8 38 48 52 52 52 53 53 54

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................... 1. Sarana dan Prasarana Gedung ............................................... 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ..................................

55 56 59

C. Pengelolaan Keuangan ................................................................ 1. Belanja Pegawai - RKA - KL - Pelaksanaan - Sisa Anggaran Pelaksanaan 2. Belanja Barang - RKA - KL - Pelaksanaan - Sisa Anggaran Pelaksanaan 3. Belanja Modal - RKA - KL - Pelaksanaan - Sisa Anggaran Pelaksanaan D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan .......................................................... 2. Administrasi Umum ..............................................................

68

83 88

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan ............................................................................... 2. Rekomendasi ............................................................................. BAB VII. PENUTUP ....................................................................................

93 93 94


- ii -

BAB I PENDAHULUAN

Sejak terbentuknya Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, Pemerintah Provinsi Banten sangat membutuhkan pula terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk melayani masyarakat pencari keadilan di Provinsi Banten yang mayoritas beragama Islam. Kehadiran Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 5 April 2006 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan legalitas formal bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjalankan tugasnya di wilayah Banten, juga untuk melengkapi pranata hukum dan sosial sebagai tempat atau institusi yang tepat bagi masyarakat pencari keadilan dan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Seiring dengan keadaan yang melatar-belakangi kelahirannya, Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan manifestasi dari maksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ditindak-lanjuti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sistem satu atap (one roof system) yang berlaku bagi seluruh institusi peradilan tidak terkecuali Peradilan Agama merupakan langkah berikutnya dari eksistensi Peradilan Agama di Indonesia dengan ketentuan baru. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memberikan semangat dan memperkokoh kompetensi dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Pada rapat kerja daerah yang dilaksanakan tanggal 24 – 26 November 2010 selain menyatakan komitmen dan kesiapan menerima seluruh hasil rakernas dan siap melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan, para peserta termasuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-wilayah Banten juga siap menyukseskan visi, misi, dan strategi baru Mahkamah Agung pada era Blue Print II (2010-2035), yaitu ”Terwujudnya Badan Peradilan di Indonesia Yang Agung” dengan terciptanya Peradilan Agama di wilayah Banten sesuai dengan visi Pengadilan Tinggi Agama Banten, yaitu “

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berwibawa, bermartabat, dan akuntabel”. A. Kebijakan Umum Peradilan Pembaharuan peradilan yang tengah digalakan dan dijadikan tema yang tersurat dan tersirat di setiap langkah lembaga peradilan mempengaruhi paradigma (mindset) lama menjadi paradigma baru yang bersifat kontinuitas hingga tujuan menjadikan Peradilan Agama di wilayah Banten yang berwibawa, bermartabat dan akuntabel.


-1-

Program-program yang berorientasi perubahan ke arah yang lebih baik diupayakan dicapai dengan penuh kesungguhan. Transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dengan optimalisasi media website terus menerus dibenahi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan baik dan prima dapat terpenuhi. Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan jajaran pengadilan agama dibawahnya menjadikan tahun penyempurnaan dan penguatan website. KMA Nomor 144 Tahun 2007 menjadi landasan idiil untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik serta merubah performa agar wajah pengadilan menjadi sesuatu yang lebih familiar dan disukai masyarakat. Hubungan kepentingan yang terjalin antara lembaga peradilan dengan masyarakat diciptakan semakin harmonis dan bersinergi melalui komunikasi yang terbangun dengan efektif dan efisien dengan tujuan untuk merubah kepecayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Pembenahan di dalam (internal) juga tak kalah pentingnya menjadi prioritas di dalam melakukan pembaharuan. Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Banten melakukan mutasi, rotasi dan promosi tenaga teknis maupun non teknis secara signifikan. Beberapa pejabat struktural yang dianggap memiliki kualitas dan kapabilitas, ditempatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Hal ini dilakukan semata-mata bukan hanya untuk kepentingan sumber daya manusia (aparat) itu sendiri tetapi juga lebih jauh kepada upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi peradilan, sebagai bentuk reward and punishment. Penanganan perkara yang berbasis sistem SIADPA dan SIADPTA telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan akan terus dikembangkan meskipun kendala masih ditemukan. Manfaat yang dirasakan sangatlah besar dan memberikan kontribusi positf dalam hal menilai kinerja Hakim dan jajaran kepaniteraan dalam melaksanakan tupoksi. Seberapa banyak dan cepat serta akurat pelaksanaan tugas menangani perkara. Demikian halnya dengan sistem informasi yang berbasis SIKEP / SIMPEG. Untuk kepentingan promosi, mutasi dan rotasi riwayat aparatur peradilan dapat diketahui dengan lebih mudah. Dalam hal mengoptimalkan program anonimisasi putusan (pengaburan identitas pada putusan) yang diprakarsai oleh Ditjen Badilag dengan mengirim putusan-putusan tingkat pertama dan tingkat banding melalui email untuk ditampilkan (disajikan) pada website Badilag (Asian Lii) dan satker masing-masing juga telah dilaksanakan. Pada prinsipnya, pemanfaatan teknologi informasi pada Tahun 2010 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten masih terus dikembangkan isi dan materinya di website menuju kesempurnaan. Seiring dengan program-program pembaharuan di atas, untuk meningkatkan performa dan kewibawaan institusi Tahun 2010, Pengadilan Tinggi Agama Banten baru melaksanakan Tahap I pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Rangkasbitung. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banten telah berdiri kokoh dengan bangunan gedung yang cukup memadai dan terletak pada tempat yang representatif meskipun masih gersang dan perlu penghijauan di dalam dan lingkungan gedung. Pada langkah selanjutnya masih menginginkan dilakukan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama lain yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang belum sesuai dengan prototipe.


-2-

Pada ”Judicial discretion” (kebijakan mengadili), Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten (Ketua dan Wakil Ketua) telah memberikan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada para hakim untuk banyak membaca, mengkaji, menganalisa bahkan berdiskusi, agar dapat semakin memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam menyelesaikan perkara mereka. Pengkajian pada saat eksaminasi berkas dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk lebih menggali dari beberapa permasalahan yang ada. Dalam hal penyelesaian perkara Banding

Kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan penyelesaian perkara ditempuh selama 24 hari kerja. Pada kebijakan ”Judicial policy”, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memberikan pengarahan dan instruksi kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar memiliki persamaan persepsi dalam berfikir, berpijak dan melangkah dalam pelaksanaan TUPOKSI. Pengawasan internal secara intensif dilaksanakan sebagai langkah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pembahasan permasalahan dilakukan secara berkala untuk bersama-sama mencari solusi. Evaluasi, monitoring/pemantauan saran tindak lanjut hasil evaluasi/pemeriksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sedikit banyak membawa dampak pembelajaran, tentu tidak terlepas pada target capaian yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. Visi dan Misi Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010 – 2035, dengan Visi ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten-pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Banten nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Tinggi agama Banten yaitu: “Terwujudnya

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berwibawa, bermartabat, dan akuntabel” Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan dari pembaharuan visi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pembaharuan rencana strategis adalah: 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2.

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

3.

Meningkatkan Kredibilitas Aparat Peradilan

4.

Meningkatkan efektifitas Pembinaan dan Pengawasan


-3-

5.

Optimalisasi Teknologi Informasi

C. Rencana Strategis Secara global, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan rencana strategis yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2015). Tahun demi tahun tahapan pengimplementasian rencana tersebut dilaksanakan secara sistematis. Tahun 2010 bidang pelaksanaan tupoksi tetap menjadi prioritas. Standar Operasional Prosedur terkait penyelenggaaan proses peradilan setiap tahun dievaluasi. Khusus dalam hal penanganan perkara banding, Tahun 2010 mengalami peningkatan dari segi

kwantitas dan

kwalitas waktu penanganan. Jika Tahun 2009 kegiatan percepatan penanganan perkara hanya menetapkan standar waktu yang diukur berdasarkan hasil kenerja. Pada Tahun 2010, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara ditetapkan secara rinci dalam waktu 24 hari kerja sejak perkara diterima sampai dikirim kembali ke Pengadilan Agama kecuali terhadap perkara yang didahului putusan sela. Terkait dengan pelaksanaan tupoksi pengadilan yang menjadi tugas utama aparat peradilan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang terbebas dari berbagai intervensi serta mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka segala kegiatan atau tindakan dari institusi ini secara umum sudah go publik, siapapun bisa mengakses informasi tentang gerak dan tingkah laku aparatur peradilan, sehingga sekecil apapun tindakan negatif yang dilakukan, publik dapat berperan mengawasi. Pada bidang perencanaan dan realisasi anggaran, sekalipun secara kwantitas mengalami penurunan dalam beberapa mata anggaran, akan tetapi secara keseluruhan anggaran Tahun 2010, Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat merealisasikannya dengan ekonomis efektif dan efisien. Dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia, beberapa kegiatan pelatihan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan optimal. Ditambah dengan beberapa kegiatan lainnya yang diselenggarakan instansi lain baik di lingkungan Mahkamah Agung, Ditjen Badilag maupun instansi lain seperti Kanwil X Ditjen Perbendaharaan, BKN, KPPN dan KPKNL dapat membuka wawasan serta meningkatkan kemampuan aparatur Peradilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.


-4-

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

( TUPOKSI )

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama yang

dijabarkan dalam program kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2010, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada setiap pimpinan satuan kerja. Pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan kewajiban mengawasi bawahannya dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat. Untuk koordinasi dengan unit satuan kerja, dengan melaksanakan rapat berkala setiap bulan dan mengevaluasi hasil rapat kerja setiap unit satuan kerja. Adapun tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51 UU Nomor 7 Tahun 1989) dan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai berikut : Ketua

: Drs. H. M. THAHIR HASAN

Wakil Ketua

: Drs. H. MUWAHHIDIN, S.H., M.H.

Panitera/Sekretaris

: Dra. Hj. SITI MARYAM

Wakil Panitera

: RIFKI, S.H., M.Hum.

Wakil Sekretaris

: HULAESI, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum

: DEDEH HOTIMAH, S.Ag., M.H.

Panitera Muda Banding

: Dra. Hj. FAUZIAH, Sy. Anasi

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: ASRININGSIH, S.E.

Kepala Sub Bagian Keuangan

: MIRZA, S.H., M.H.

Kepala Sub Bagian Umum

: HADI SUNARSO, S.E.

Tenaga Fungsional Hakim/Hakim Tinggi

: 1. Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H. 2. Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. 3. Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL 4. Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. 5. H. MUHAMMAD H.A. RAHMAN, S.H. 6. Drs. H. ZAINIR SURZAIN, S.H., M.Ag. 7. Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. 8. Drs. H. AH. CHAIRUDDIN RIDWAN, S.H., M.H. 9. Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H. 10. Drs. H. ENDANG ALI MA’SUM, S.H., M.H.


-5-

11. H. EMPUD MAHPUDDIN, S.H., M.H. 12. Drs. H. HELMY THOHIR 13. Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. Tenaga Fungsional Panitera Pengganti

: 1. Drs. ASMAWI H. RAWI 2. ACHMAD SOFWAN, S.H. 3. HIDAYAT, S.H.

Pelaksana / staf Panmud Banding

: NENENG FACHRIAH, A.Md

Pelaksana / Staf Panmud Hukum

: AHMAD RIFA’I, A.Md

Pelaksana / Staf Sub Bag Kepegawaian

: 1. DIAN PUSPITA RINI, S.E. 2. FAHMI JUNAIDY

Pelaksana / Staf Sub Bag Keuangan

: 1. YULINAH TUSRIATI, S.H. 2. DINA ALIYAH, A.Md 3. MILA NOVITA

Pelaksana / Staf Sub Bag Umum

: 1. FITRI LESTARI PRASETYO AJI, S.E. 2. WAHYU TRIYANTORO 3. TB. AMINUDIN


-6-

A.

Alur Pikir PTA Banten KOMITMEN PTA BANTEN KONDISI SAAT INI Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga masih adanya pengaduan

Peningkatan Fungsi Peradilan Agama Pusat Pelayanan Pencari Keadilan

Belum Optimalnya Optimalnya Belum Fungsi Badan Peradilan Agama Fungsi Peradilan Agama

PELAYANAN PRIMA BAGI PENCARI KEADILAN

Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pusat Informasi Dan Tempat Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Peradilan agama

ANTARA LAIN Keterbatasan kemampuan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peradilan Agama Meningkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peradilan Agama Meningkat

TERPENUHIN YA RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Percepatan Pencapaian Peradilan Agama yang Berwibawa, Bermartabat Dan Akuntabel

PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU DAN MUDAH DIAKSES


-7-

B.

Standar Operasional Prosedur 1.

SOP Kepaniteraan KEGIATAN

HARI KE

2

3

4

Pendaftaran

- Menerima berkas banding dari Pengadilan Agama. - Menerima memori, kontra memori banding yang ditujukan langsung ke PTA Banten yang disampaikan oleh Pembanding/ Terbanding. - Meneliti kelengkapan berkas dan bukti pembayaran perkara banding ( bila belum lengkap/ ada kekurangan maka sementara disimpan dulu dan di catat dalam buku bantu selanjutnya disusuli surat untuk meminta kelengkapan/ kekurangan kepada PA yang bersangkutan). Bila perkara Prodeo, dicatat dalam buku bantu untuk diproses prodeonya, bila telah dikabulkan prodeonya baru dicatat dalam register. - Bila telah lengkap baru diteruskan ke pemegang kas/ kasir untuk didaftar dan diberi nomor. • Mengecek pembayaran perkara banding ke bank • Pemberian nomor perkara setelah ada persetujuan dari Panmud Banding - Selanjutnya setelah berkas perkara banding didaftar dan diberi nomor pada hari itu juga berkas diteruskan ke Meja II.

NO

FASE

1

I

WAKTU (menit)

KET

5

6

5 5

60

1

75 10 10

- Input perkara baru ke SIADPTA

20

- Mendaftar/mencatat berkas banding ke register banding. - Membuat surat pemberitahuan penerimaan dan registrasi banding untuk dimintakan tanda tangan Panitera setelah diparaf Wakil Panitera. • Membuat konsep surat pemberitahuan registrasi • Paraf Panmud Banding • Paraf Wapan • Meminta nomor surat • Membuat surat pemberitahuan registrasi • Paraf Panmud Banding • Paraf Wapan • Tanda tangan Pansek - Mengirim surat pemberitahuan penerimaan dan registrasi banding ke PA dan para pihak • Mencatat alamat PA dan para pihak pada amplop surat • Menempelkan prangko pada amplop

60


30

2

10 15 10 20 5 5 60

20 5

-8-

15

Mencatat surat yang akan di kirim ke buku kendali pos • Mengirimkan surat ke kantor pos - Meneruskan berkas perkara banding ke KPTA dengan kelengkapan instrumen untuk ditunjuk majelis hakim. • Membuat konsep Penetapan Majelis Hakim • Menyerahkan berkas perkara banding dan konsep PMH ke KPTA •

- Berkas diserahkan ke KPTA untuk penunjukan majelis hakim. - KPTA menunjuk majelis hakim. • Mengambil berkas perkara banding dan konsep dari KPTA • Membuat Penetapan Majelis Hakim • Tanda tangan Ketua • Mencatat PMH ke buku bantu dan register banding • Input data PMH ke SIADPTA - Panitera menunjuk Panitera Pengganti. • Membuat konsep Penunjukkan Panitera Pengganti • Paraf Wapan • Membuat Penunjukkan Panitera Pengganti • Paraf Wapan • Tanda tangan Pansek • Mencatat ke buku bantu dan register banding • Input data PP ke SIADPTA - Berkas diserahkan ke majelis hakim. • • • II

Proses pemeriksaan/ penyelesaian perkara

75

10 5 2 hari 3-5 5 10 5 10 5 10 10 10 5 10 10 5 60 15 15

Foto kopi berkas perkara Menyerahkan berkas ke Ketua Majelis Menyerahkan kopi berkas perkara ke Majelis Anggota

- Membaca berkas perkara banding dan sidang (bila ada putusan sela maka bundel A beserta salinan putusan sela dikembalikan ke PA tempat banding tersebut diajukan dan setelah kembali lagi ke PTA diserahkan ke majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk disidangkan). - Penyetoran uang Redaksi (bila perkara putus) ke bagian Keuangan - Mencatat tanggal putusan pada buku register dan buku bantu - Konsep putusan • Pembuatan konsep oleh Hakim Anggota • Pengetikan oleh Panitera Pengganti • Persetujuan oleh Ketua Majelis - Pengetikan catatan sidang • Pembuatan konsep catatan sidang


7 hari Majelis Hakim

6-12

20 15 3 hari 13-22

2 hari 2 hari 90 20

-9-

III

IV

10 10 1 hari 1 hari 90 60

• Persetujuan oleh Ketua Majelis • Pengetikan catatan sidang • Tanda tangan Ketua Majelis Pengetikan putusan Pemeriksaan putusan Penandatanganan putusan Input amar putusan ke SIADPTA

Pemberkasan & - Menggandakan salinan putusan. pengarsipan - Penandatanganan salinan putusan. • Paraf Panmud Banding • Paraf Wapan • Paraf Pansek - Penjilidan dan pengantar. • Menjilid salinan putusan yang telah di tanda tangan • Membuat konsep surat pegantar putusan • Paraf Panmud Banding • Paraf Wapan • Meminta nomor surat • Membuat surat pengantar putusan • Paraf Panmud Banding • Paraf Wapan • Tanda tangan Pansek - Pengiriman berkas perkara dan salinan putusan ke PA yang bersangkutan. • Pengiriman berkas via POS • Penyetoran uang Leges ke bagian Keuangan • Mencatat amar putusan pada buku register • Mencatat tanggal pengiriman berkas pada buku bantu Minutasi - Menerima bundel perkara yang telah Putusan dikirim salinan putusannya kepada Pengadilan Agama dari Panmud Banding. - Mencatat nomor perkara banding, nomor perkara tingkat pertama, jenis perkara, tanggal putus, nama majelis hakim dan pp, isi putusan, serta tanggal minutasi ke dalam buku kendali minutasi. - Mengeluarkan salinan putusan banding dari berkas perkara untuk diarsipkan secara terpisah. - Menyusun isi berkas perkara secara sistematis mulai dari penunjukan majelis hakim (PMH), penunjukan panitera sidang(PPS), PHS, catatan-catatan persidangan, putusan, dan bundel B berkas banding. - Menjahit berkas perkara banding yang telah disusun dan menempelkan stempel PTA pada ikatan benang di atas cover/


60 10 15 60 60 30

23-25

10 15 10 20 5 5 60

60 20 45 20 2

10

2

10

10

- 10 -

V

Laporan Bulanan LIIPA

map perkara. - Menyimpan, membundel dan mengarsipkan salinan putusan ke dalam folder/snalhekter salinan putusan. - Menyimpan dan memasukkan berkas perkara yang telah dijahit ke dalam box file yang telah disiapkan sesuai urutan nomor perkara yang tercantum pada box file. - Menyimpan box file perkara ke dalam lemari arsip perkara. - Mengentri data perkara banding yang masih berjalan pada bulan yang bersangkutan (sisa bulan sebelumnya dan perkara yang diterima) ke dalam form laporan keadaan perkara banding (konsep) yang akan dikirim ke Ditjen Badilag setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10. - Mengedit, merekap, melengkapi, dan menyempurnakan data perkara yang telah dientri setiap akhir minggu (maksimal) pada minggu pertama bulan berikutnya. - Menerima laporan keuangan perkara banding dari Meja I. - Menyusun, menggabungkan, dan mencetak laporan keadaan perkara dan laporan keuangan perkara banding menjadi konsep laporan yang akan ditandatangani Ketua dan Panitera. - Menyampaikan konsep laporan kepada Wakil Panitera dan Panitera untuk koreksi. - Menerima konsep laporan yang telah mendapat acc wakil panitera dan panitera - Membuat laporan jadi (print out) disertai surat pengantar sebanyak 2 (dua) rangkap. - Meminta dan mencatat nomor surat ke dalam buku kendali surat keluar untuk dicantumkan pada surat pengantar laporan pada sub umum. - Menyampaikan laporan kepada wakil panitera untuk diberi paraf diteruskan kepada Panitera dan Ketua untuk ditandatangani. - Ketua dan Panitera menandatangani laporan - Menerima laporan yang telah ditandatangani oleh Panitera dan Ketua.

5

3

2 20

30

2 10

2 2 10

5

2

30 2 10


- 11 -

- Menjilid laporan yang sudah ditandatangani - Menyerahkan 1(satu) eksemplar laporan kepada sub umum untuk dikirim kepada Ditjen Badilag dan mengarsipkan (menyimpan) 1 (satu) eksemplar lainnya ke dalam lemari arsip laporan. VI

VII

Laporan Keuangan perkara via SMS

Pengaduan

- Koneksi ke Internet - Buka Browser (Mozila Firefox) - Buka situs http://sms.mahkamahagung.go.id/ - Login - Cek laporan biaya perkara, Sidang keliling dan Prodeo - Download masing-masing item - Sign out - Dari point 4 s.d 7 dilakukan sebanyak 3,41 menit x 7 Satker - Merekap laporan biaya perkara, Sidang keliling dan Prodeo - Print out - Menerima pengaduan yang diajukan pihak, lisan maupun tertulis. - Mencatat pengaduan yang disampaikan pada buku register pengaduan/instrumen yang disediakan untuk itu. - Membuat tanda terima pengaduan dan selanjutnya diserahkan kepada Pelapor. - Petugas penerima meneruskan pengaduan kepada Panmud Hukum. - Panmud Hukum menelaah kewenangan penanganan pengaduan dan membuat rekomendasi untuk diteruskan kepada Ketua. - Pengaduan dan rekomendasi diteruskan kepada Ketua Pengadilan. - Ketua membaca, mempelajari, dan menentukan kewenangan penanganan pengaduan (PT atau Bawas). - Ketua meneruskan pengaduan kepada Kepala Bawas MA jika pengaduan tersebut merupakan kewenangan Bawas. - Jika kewenangan penanganan pengaduan terletak pada Pengadilan tingkat banding, pengaduan diteruskan Ketua kepada Wakil Ketua untuk ditela’ah lebih lanjut. - Wakil Ketua atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah menela’ah pengaduan dan


5

1 0.25 0.5 0.25 2 1 0.16 23,87 20 1 3 10

5 10 45

5 60

15

10

60

- 12 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

menyusun hasil penela’ahan melalui form yang telah disiapkan. Hakim Tinggi Pengawas Daerah menyampaikan formulir hasil penela’ahan kepada Wakil Ketua. Wakil Ketua meneruskan formulir hasil penela’ahan hakim tinggi pengawas daerah kepada Ketua Pengadilan. Ketua menerima formulir hasil penela’ahan dan menentukan bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan. Ketua menyampaikan bentuk tindak lanjut kepada Panmud Hukum Panmud Hukum mempelajari bentuk tindak lanjut dan melanjutkan proses pemeriksaan. Pemeriksaan pengaduan Jika bentuk tindak lanjut adalah penghentian penanganan pengaduan/klarifikasi/konfirmasi/ tindakan lain, maka proses pemeriksaan seperti dimaksud poin 16 tidak dilakukan dan surat pengaduan dicatat serta dianggap selesai. Tim Pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan. LHP disampaikan kepada kepada pimpinan/pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa. Jika LHP disampaikan Tim pemeriksa, maka Tim pemeriksa meneruskan LHP kepada Ketua. Ketua menyampaikan LHP kepada Kepala Badan Pengawasan. Hasil LHP diarsipkan pada sub Panmud Hukum.

30

15

60

15 30

15

60

15

15

15 10

SOP Kesekretariatan a.

Kepegawaian 1). Pembuatan DP3 Pejabat Struktural, Fungsional dan Staff

NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

1

2

3

I

Pembuatan konsep DP3

Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada akhir tahun : 1. Bagian kepegawaian mengetik konsep DP3 (SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980) 2. Menyampaikan kepada para atasan konsep


1

6 5

- 13 -

DP3 disertai dengan : - DP3 tahun yang lalu untuk pejabat penilai yang telah menjadi atasan ybs. lebih dari 6 bulan - Penilaian tahun berjalan dari pejabat penilai lama untuk pejabat penilai baru yang belum menjadi atasan ybs. kurang dari atau sama dengan 6 bulan II

Penilaian

Penggan – daan dan Pengarsipan

1. Mengisi nilai pada konsep DP 3 sesuai dengan Buku Catatan Penilaian PNS 2. Mengembalikan Konsep Penilaian kepada Bagian Kepegawaian 3. Kepegawaian mengetik penilaian dari para pejabat penilai 4. Setelah diketik, disampaikan kembali kepada para pejabat penilai untuk ditandatangani. 5. Pejabat penilai memangggil Pegawai yang dinilai untuk menyampaikan hasil DP3, pegawai yang menerima segera menulis tanggal pada saat menerima DP3 6. Apabila Pegawai yang dinilai menyetujui penilaiannya, ybs harus membubuhkan tanda tangan, apabila tidak menyetujui maka ybs tetap harus membubuhkan tanda tangan dan pada kolom keberatan pegawai menyampaikan keberatannya. 7. Setuju/keberatan pegawai yang dinilai harus mengembalikan kepada atasan 8. Pejabat penilai wajib memberi tanggapan atas keberatan tsb. 9. Pejabat penilai menyampaikan DP 3 kepada atasan pejabat penilai 10. Atasan pejabat penilai memeriksa DP3 yang disampaikan 11. Atasan pejabat penilai berhak merubah penilaian pejabat penilai dan memberikan keputusan atas keberatan penilaian 12. Atasan pejabat penilai membubuhkan tanda tangan 13. DP3 yang sah dikembalikan kepada kepegawaian 14. Kepegawaian menggandakan untuk golongan : IV/a ke atas sebanyak 3 rangkap (BKN dan arsip PTA, arsip ybs.) III/d ke bawah sebanyak 2 rangkap (arsip PTA, arsip ybs.) 15. Pemberian stempel 16. Pengarsipan 1. DP3 yang sah dikembalikan kepada kepegawaian 2. Kepegawaian menggandakan untuk golongan : 3. IV/a ke atas sebanyak 3 rangkap (BKN dan arsip PTA, arsip ybs.)


1-2 2 2 2

2

2-15

2-15 2-15 2-15 2-15 2-15

2-15 2-15 2-15

2-15 2-15

- 14 -

4. 5. 6.

III/d ke bawah sebanyak 2 rangkap (arsip PTA, arsip ybs.) Pemberian stempel Penyerahan kepada ybs. dan pengarsipan

2). Pembuatan DP3 Pimpinan PA NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

1

2

3

I


Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada akhir tahun : 1. Bagian kepegawaian mengetik konsep DP3 (SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980) 2. Menyampaikan kepada para atasan konsep DP3 disertai dengan : - DP3 tahun yang lalu untuk pejabat penilai yang telah menjadi atasan ybs. lebih dari 6 bulan - Penilaian tahun berjalan dari pejabat penilai lama untuk pejabat penilai baru yang belum menjadi atasan ybs. kurang dari atau sama dengan 6 bulan 1. Mengisi nilai pada konsep DP 3 sesuai dengan Buku Catatan Penilaian PNS 2. Mengembalikan Konsep Penilaian kepada Bagian Kepegawaian 3. Kepegawaian mengetik penilaian dari para pejabat penilai 4. Setelah diketik, disampaikan kembali kepada pejabat penilai untuk ditandatangani. 5. DP3 dikembalikan kebagian kepegawaian dan diberi stempel pada tanda tangan pejabat penilai. 6. Kepegawaian membuat surat pengantar ke PA 7. Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 8. Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 9. Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 10. Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar 11. Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju 12. Mengirim kebagian Umum 13. Pos 14. Pegawai yang dinilai (Pimpinan PA) menerima DP3, pegawai yang menerima segera menulis tanggal pada saat menerima DP3 15. Apabila Pegawai yang dinilai menyetujui penilaiannya, ybs harus membubuhkan tanda tangan, apabila tidak menyetujui

II

Penilaian


1 6 5

1-2

480

2

5

2

10

2

5

2

5

2

5

2

6

2

5

2

5

2

5

2

6

2 2-3 3

5 450 5

3-16

15

- 15 -

16.

17. III

Pengiriman ke Badilag

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. IV V VI

Proses Badilag Berkas di terima PTA Pengarsipan dan Pengiriman

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

maka ybs tetap harus membubuhkan tanda tangan dan pada kolom keberatan pegawai menyampaikan keberatannya. Setuju/keberatan pegawai yang dinilai harus mengembalikan kepada atasan, dengan mengirimkan ke PTA Banten, dengan membubuhkan stempel PA (kirim pos) Pejabat penilai wajib memberi tanggapan atas keberatan tsb. Membuat surat pengantar penilaian DP3 Menggandakan DP3 sebanyak 4 rangkap dan memberi stempel PTA Banten Kepegawaian membuat surat pengantar ke PA Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju Mengirim kebagian Umum

Diterima dari Bagian Umum Diarsipkan ke arsip ybs. dan arsip PTA Membuat surat pengantar ke PA Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju Mengirim kebagian Umum

3-16

450

4-16

15

17

5 5 5 5 5 5

5 5

18-34

5 5850

35

5

36

5 5 5 5 5 5

5 5

3). Pembuatan DP3 bagi Hakim NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

1

6

1

2

3

I


Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada akhir tahun : 1. Bagian kepegawaian mengetik konsep DP3 (SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980)


- 16 -

II

III

IV V

Penilaian

Pengiriman ke Badilag

2. Menyampaikan kepada para atasan konsep DP3 disertai dengan : - DP3 tahun yang lalu untuk pejabat penilai yang telah menjadi atasan ybs. lebih dari 6 bulan - Penilaian tahun berjalan dari pejabat penilai lama untuk pejabat penilai baru yang belum menjadi atasan ybs. kurang dari atau sama dengan 6 bulan 1. Mengisi nilai pada konsep DP 3 sesuai dengan Buku Catatan Penilaian PNS 2. Mengembalikan Konsep Penilaian kepada Bagian Kepegawaian 3. Kepegawaian mengetik penilaian dari para pejabat penilai 4. Setelah diketik, disampaikan kembali kepada para pejabat penilai untuk ditandatangani. 5. Pejabat penilai memangggil Pegawai yang dinilai untuk menyampaikan hasil DP3, pegawai yang menerima segera menulis tanggal pada saat menerima DP3 6. Apabila Pegawai yang dinilai menyetujui penilaiannya, ybs harus membubuhkan tanda tangan, apabila tidak menyetujui maka ybs tetap harus membubuhkan tanda tangan dan pada kolom keberatan pegawai menyampaikan keberatannya. 7. Setuju/keberatan pegawai yang dinilai harus mengembalikan kepada atasan 8. Pejabat penilai wajib memberi tanggapan atas keberatan tsb (proses berhenti sementara untuk yang atasan pejabat penilai adalah DIRJEN BADILAG) 9. Pejabat penilai menyampaikan DP 3 kepada atasan pejabat penilai 1. Membuat surat pengantar penilaian DP3 2. Menggandakan DP3 sebanyak 4 rangkap dan memberi stempel PTA Banten 3. Kepegawaian membuat surat pengantar ke PA 4. Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 5. Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 6. Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 7. Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar 8. Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju 9. Mengirim kebagian Umum

Proses Badilag Berkas di terima PTA


5

1-2

480

2

5

2

10

2

5

2

10

2-15

15

2-15

5

2-15

15

2-15

7

16

5 5 5 5 5 5

5 5

17-33

5 5850

33

5

- 17 -

VI

Pengarsipan dan Pengiriman

DP 3 Hakim Tinggi dan Pansek PTA diterima 3 rangkap yang telah dibubuhi tanda tangan Dirjen Badilag dan stempel badilag 1. Diterima dari Bagian Umum 2. Diarsipkan ke arsip ybs. dan arsip PTA

34

5 5

4). Pembuatan KARPEG NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE 4

1

2

3

I

Penerimaan Usulan

1. Menerima usulan dan berkas KARTU PEGAWAI dari Pengadilan Agama. 2. Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti usulan dan kelengkapan berkas

II

III

IV

V

Pemeriksaan Usulan dan Berkas Membuat usulan ke BKN BANDUNG Persetujuan Pimpinan

Persiapan pengiriman

VI

Pengiriman Berkas

VII

Pengambilan Kartu Pegawai

Mengetik usulan pembuatan KARPEG ke BKN BANDUNG.

1.

Pemeriksaaan usulan, kelengkapan berkas, surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap sebagai arsip , 1 rangkap sebagai bukti tanda terima ke BKN BANDUNG 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal) Dibawa langsung ke BKN BANDUNG untuk mendapat persetujuan (surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap untuk BKN, 1 rangkap dikembalikan dengan ditandai tanggal dan tanda tangan penerima di kembalikan ke PTA Banten. Kartu diambil langsung ke BKN BANDUNG


WAKTU (menit)

KET

5

6

5 1 15

1

5

1

10

1

6

5

5

5

1

6

6 5

2

780

16

780

- 18 -

VIII

Pendistribu sian Karpeg

KARPEG PEGAWAI PTA BANTEN 1. Meneliti karpeg apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi karpeg 3. Melakukan pengarsipan ft. karpeg 4. Mencatat dalam kendali untuk serah terima Karpeg 5. Melakukan serah terima Karpeg

17 5 5 5 5 5

KARPEG PEGAWAI PA 1. Meneliti karpeg apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi karpeg 3. Melakukan pengarsipan ft. karpeg 4. Membuat surat pengantar ke PA 5. Pemeriksaan Kasubag kepegawaian 6. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 7. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 8. Meminta Nomor surat dan menggandakan pengantarnya sebagai arsip 9. Mencatat dalam kendali dan menyerahkan kebagian umum

5 5 5 8 5 5 5

10 10

5). Pembuatan KARPEG/KARSU NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

1

2

3

4

5

I

Penerimaan Usulan

1. Menerima usulan dan berkas pembuatan KARTU ISTRI (KARIS)/KARTU SUAMI (KARSU) dari Pengadilan Agama. 2. Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti usulan dan kelengkapan berkas

1

5

1

5

Mengetik usulan pembuatan KARIS/KARSU ke BKN BANDUNG

I

10

1. Pemeriksaaan usulan, kelengkapan berkas, surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Ketua

1

6

II

III

IV

Pemeriksaan Usulan dan Berkas Membuat usulan ke BKN BANDUNG Persetujuan Pimpinan


15

5

5

5

- 19 -

V


VI

Pengiriman Berkas

VII

Pengambilan Kartu Pegawai Pendistribu sian KARIS / KARSU

VIII

Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap sebagai arsip , 1 rangkap sebagai bukti tanda terima ke BKN BANDUNG 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal) Dibawa langsung ke BKN BANDUNG untuk mendapat persetujuan (surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap untuk BKN, 1 rangkap dikembalikan dengan ditandai tanggal dan tanda tangan penerima di kembalikan ke PTA Banten. Kartu diambil langsung ke BKN BANDUNG

KARIS/KARSU PEGAWAI PTA BANTEN 1. Meneliti KARIS/KARSU apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi KARIS/KARSU 3. Melakukan pengarsipan ft.cp. KARIS/KARSU 4. Mencatat dalam kendali untuk serah terima KARIS/KARSU 5. Melakukan serah terima KARIS/KARSU KARIS/KARSU PEGAWAI PA 1. Meneliti KARIS/KARSU apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi KARIS/KARSU 3. Melakukan pengarsipan ft. KARIS/KARSU 4. Membuat surat pengantar ke PA 5. Pemeriksaan Kasubag kepegawaian 6. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 7. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 8. Meminta Nomor surat dan menggandakan pengantarnya sebagai arsip 9. Mencatat dalam kendali dan menyerahkan kebagian umum

1

6

6 5

2

780

16

780

17 5 5 5 5 5

5 5 5 8 5 5 5

10 10

6). Pembuatan KP4 NO 1

I

FASE 2

Pendataan Pegawai

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

3

4

5

Pada awal tahun/mutasi jabatan/mutasi pangkat dibuat Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga 1. Mengumpulkan data Pegawai ybs. sbb : - Identitas Pegawai

1

5


3

- 20 -

Masa Kerja saat surat keterangan dibuat - Susunan Keluarga Pegawai ybs. Mengetik Surat Kenaikan Gaji Berkala Pemeriksaan oleh kasubag Kepegawaian Klarifikasi dan persetujuan (tanda tangan) Pegawai ybs. Persetujuan Pembuatan Surat Keterangan yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan Pembuatan Surat Keterangan yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris Persetujuan Pembuatan Surat Keterangan yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Menggandakan 3 lembar untuk Ybs., bagian Keuangan, Arsip. Menata surat dalam amplop serta memberi alamat surat Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal), sebagai tanda terima kepada yang dituju Menyerahkan Surat tersebut (KP4) ke Bagian Keuangan Menyerahkan Surat tersebut (KP4) ke ybs. langsung Mengarsipkan

2

-

II

Pembuatan Surat

1. 2. 3. 4.

5.

6.

III

Penggan daan, Pengiriman, Pengarsipan

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1

5 6 8 15 5

5

5

1

5 5 5

6 8 5

7). Pembuatan ASKES NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

1

2

3

4

5

I

Penerimaan Usulan

1

5

II

Pemeriksaan Usulan dan Berkas

Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti kelengkapan berkas sebagai berikut : Bagi yang Belum memiliki KARTU ASKES (persyaratan secara umum) 1) Salinan KTP 2) Salinan Daftar Gaji 3) Foto 2 x 3, 2 lembar 4) Daftar isian yang ditandatangani Pimpinan Persyaratan khusus tambah keluarga 1) Salinan Surat Nikah 2) Salinan akta kelahiran 3) Kartu Askes 4) Surat Keterangan Kuliah Persyaratan khusus mutasi/rubah golongan 1) SK mutasi / SK pangkat terakhir

1

15 6

III

Membuat

I

10

1. Pegisian daftar isian oleh ybs


- 21 -

IV

V

VI VII VII I

usulan ke PT ASKES Persetujuan Pimpinan


Pengiriman Berkas Proses ASKES Pengambilan KARTU ASKES

2. Membuat surat pengantar ke PT ASKES 1. Pemeriksaaan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian yang ditandai dengan paraf dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 1 rangkap sebagai arsip 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal) Dibawa langsung ke PT ASKES untuk pembuatan KARTU ASKES

Kartu diambil langsung ke PT ASKES

6 1

6 6

6 6

1

6 6 6

1

60

1-2

240

2

60

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

5

6

8). Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan NO

FASE

KEGIATAN

1

2

3

4

1.

Pengumpula n Data

Menghimpun data keseluruhan PNS : 1. Nama 2. NIP 3. Pangkat 4. Jabatan 5. Masa Kerja 6. Latihan Jabatan 7. Pendidikan 8. Usia 1. Mengolah data urutan kepangkatan, dengan memperhatikan : a. Pangkat b. Jabatan c. Masa kerja d. Latihan jabatan e. Pendidikan f. Usia 2. Mengetik hasil pengolahan data 3. Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian 4. Persetujuan DUK yang ditandai dengan

1

2.

Penyusunan DUK


1

30 30 30 30 30 30 30 30 45

90 15 10

- 22 -

paraf Wakil Sekretaris Persetujuan DUK ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 6. Persetujuan DUK ditandai dengan tanda tangan Ketua PTA Banten

5.

10 10

9). Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala NO 1

I

FASE

KEGIATAN

2

Pendataan Pegawai

3

1. 2.

II

Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala

1. 2. 3. 4. 5.

III

Penggan daan, Pengiriman, Pengarsipan

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

Mendata Pegawai yang berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala. Mengumpulkan data Pegawai ybs. sbb : - Identitas Pegawai - Gaji Pokok Lama - SK terakhir kenaikan gaji pegawai ybs. - Masa kerja ybs. pada tanggal berlakunya KGB yang akan dibuat - Melihat Table Gaji sesuai dengan golongan dan masa kerja Mengetik Surat Kenaikan Gaji Berkala yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPPN Pemeriksaan oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan usulan yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan usulan yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris Persetujuan usulan yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan untuk arsi dan tembusan Menata surat dalam amplop serta memberi alamat surat Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal), sebagai tanda terima kepada yang dituju Menyerahkan Surat KGB ke Bagian Keuangan untuk Kepala Kantor KPPN dan Pembuat daftar Gaji Menyerahkan Surat KGB ke ybs. langsung Mengirimkan 6 tembusan surat melalui bagian Umum Mengarsipkan

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

1

5

3 1 2 2 2 1

6 8 5 5 5

1

10

5 5

6

8 6 5

10). Pembuatan Taspen NO

FASE

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

1

2

3

4

5

I

Penerimaan Usulan

Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan

1

5


15

- 23 -

II

Pemeriksaan Usulan dan Berkas

III

Membuat usulan ke PT TASPEN Persetujuan Pimpinan

IV

V

VI VII

VII


Pengiriman Berkas Proses TASPEN Pengambilan Kartu TASPEN

Meneliti kelengkapan berkas sebagai berikut : Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 1) Salinan SK CPNS; 2) Salinan Surat Melaksanakan Tugas 3) Mengisi Data Individu dan Keluarga Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Salinan SK CPNS 2) Salinan SK PNS 3) Salinan SK Terakhir (SK Pangkat/SK KGB); 4) Mengisi Data Individu dan Membuat surat pengantar ke PT TASPEN

1.

Pemeriksaaan usulan, kelengkapan berkas, surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 1 rangkap sebagai arsip 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal) Dibawa langsung ke PT TASPEN untuk pembuatan kartu TASPEN

Kartu diambil langsung ke PT TASPEN

1

6

I

10

1

6

6

6

6

1

6

6 6

1

60

1-2

240

2

60

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

11). Pembuatan Formasi Beezeeting NO

FASE

1

2

1.

Pengumpula n Data

2.

Pengolahan

KEGIATAN 3

Menghimpun data keseluruhan PNS : 1. Nama 2. Tanggal lahir 3. Pendidikan Terakhir 4. Jabatan Sekarang 5. SK Mutasi Jabatan 1. Mengolah data urutan kepangkatan


1

1

30 30 30 30 30 30

- 24 -

Data

b.

2. 3. 4.

Mengetik hasil pengolahan data Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian Persetujuan Formasi Bezeeting yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 5. Persetujuan Formasi Bezeeting ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 6. Persetujuan Formasi Bezeeting ditandai dengan tanda tangan Ketua PTA Banten

60 20 10 10

10

Bagian Keuangan

NO

FASE

1

2

1

Penyusunan Anggaran

2

Uang Persediaan/ Uang muka

KEGIATAN 3

Merekap inventarisir kebutuhan seluruh sub bagian - Merekap inventarisir kebutuhan seluruh sub bagian - Menginput usulan anggaran ke dalam aplikasi RKA-KL Pencairan Uang Muka Kerja 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat surat pernyataan tentang pengguna uang persediaan -

3.

3

Belanja Pegawai

Membuat SPM (Surat perintah Membayar) uang muka kerja 4. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 5. Pengambilan Uang tunai dari rekening bendahara pengeluaran 6. Melakukan pembukuan/pencatatan atas penerimaan uang persediaan Pencairan Gaji Pegawai 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat daftar gaji dengan menggunakan aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai) 3. Merubah data pecawai setiap ada perubahan (berdasarkan SK dan KP4) 4. Menyiapkan data dukung daftar gaji (apabila ada perubahan SK) 5. Membuat SPM (surat Perintah Membayar) 6. Membuat SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) 7. Membuat SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) apabila ada pegawai yang pindah/berhenti (beserta data dukung). 8. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Pembagian Gaji : 1. Masuk rekening masing-masing pegawai 2. Membuat rincian potongan gaji pegawai


HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

Sekali dalam setahun

15 Sekali dalam setahun 5 30 60 60

15 15

5 menit /pegawai 5 menit /pegawai 15 15 15

1 hari

1 hari 60

- 25 -

3. 4. 5. 6.

untuk dikirim ke bank. Membuat slip gaji Meminta tanda tangan pegawai sebagai tanda terima gaji Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran. Mengarsip SP2D dan file pendukung sebagai bukti pertanggung jawaban

Pencaiaran Uang Makan Pegawai 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat daftar uang makan (berdasarkan absensi pegawai dari kepagawaian) 3. Membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) 4. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) 5. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembagian Gaji : 1. Masuk rekening masing-masing pegawai 2. Membuat slip uang makan 3. Meminta tanda tangan pegawai sebagai tanda terima uang makan 4. Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran. 5. Melakukan pengarsipan SP2D dan file pendukung sebagai bukti pertanggung jawaban Perincian uang lembur 1. Menerima SPK (Surat Perintah Kerja) lembur dari Kepegawaian 2. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 3. Membuat daftar lembur (berdasarkan daftar hadir lembur dari Kepegawaian) 4. Membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) 5. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) 6. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana. 7. Pengambilan uang tunai dari rekening bendahara pengeluaran Pembagian uang lembur: 1. Dibagi secara langsung ke Pegawai 2. Meminta tanda tangan pegawai sebagai tanda terima uang lembur 3. Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran. 4. Melakukan pengarsipan SP2D dan file pendukung sebagai bukti pertanggung jawaban Pencairan persekot gaji


10 / peg 10 / peg 5 5

15 15

5 5 1 hari

1 hari 15 10 /peg 15 15

5 15 30 15 15 1 hari 1 hari

10 / peg 10 / peg 15 menit 15 menit

- 26 -

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 4

Belanja Barang

-

-

Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Membuat daftar persekot gaji berdasarkan permintaan pegawai yang pindah tidak atas permintaan sendiri Membuat SPM (surat Perintah Membayar) Membuat SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) Membuat surat permohonan persekot gaji yang ditanda tangani pemohon dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Mengajukan SPM ke KPPN Menerima SP2D, dan menerima tanda tangan pegawai yang meminta persekot gaji Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran. Terima RAB Dari Bagian Umum Yang Telah Disetujui Oleh PPK Melakukan Pembayaran Atas Order Oleh Bagian Umum Terima Kwitansi Pembayaran. Memeriksa Keabsahan Setiap Bukti/Kwitansi Pengeluaran Anggaran Membuat SPP (Surat Setoran Pajak) Dan Melakukan Pembayaran Pajak Jika Ada Pengeluaran Yang Dikenakan Pajak (Dilamporkan Saat Pengajuan SPM Ke KPPN) Melakukan Pembukuan/Pencatatan Atas Pengeluaran Anggaran Dan Pembayaran Pajak

Belanja Perjalanan Dinas /Kegiatan 1. Terima Surat Tugas/SK Dari Bagian Kepegawaian 2. Membuat SPPD (Surat Peritah Perjalanan Dinas) 3. Membuat Daftar Nomonatif Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan (Dilampirkan Saat Pengajuan SPM Ke KPPN) 4. Memberikan Uang Perjalanan Dinas Dan Form SPPD Kepada Pegawai 5. Menerima Kembali Form SPPD Dan Bukti Perjalanan (Tiket, Kwitansi Hotel, Dll) Yang Sudah Ditanda Dtangani Dari Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas Sebagai Bukti Pertanggung Jawaban. 6. Melakukan pembukuan/Pencatatan Atas Pengeluaran Anggaran

15 15

15 15 15

1 hari 15

15 15 15 15 15 15 15

15

5 15 30

5 5

15

Pencairan Uang Belanja Barang


- 27 -

Ada 2 Cara Dalam Pencairan Uang Belanja Barang, Yaitu : Langsung (LS). Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 1. Membuat SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) 2. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) 3. Melampirkan SK Untuk Pencairan Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satker 4. Diajukan Ke KPPN Untuk Diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 5. Pengambilan Uang Tunai Dari Rekening Bendahara Pengeluaran 6. Melakukan Pembukuan/Pencatatan Atas Penerimaan Uang 7. Mengarsip SP2D Dan File Pendukung Sebagai Bukti Pertanggung Jawaban

5

Belanja Modal

Ganti Uang Persediaan/Gu (Minimal Pencaira 75% Dari Total Persediaan). 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat SPM Diajukan Ke KPPN Untuk Diterbitkan SP2d (Surat Perintah Pencairan Dana) 3. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 4. Pengambilan uang tunai dari rekening bendaharan pengeluaran 5. Melakukan pembukuan/pencatatan atas penerimaan uang 6. Mengarsip SP2D Dan File Pendukung Sebagai Bukti Pertanggung Jawaban 1. Menerima Dokumen Pengadaan Dari Panitia Barang Dan Jasa 2. Menerima Surat Pernayataan Rekanan 3. Memeriksa Berita Acara penyelesaian pekerjaan 4. Memeriksa BASTP 5. Memeriksa Berita Pembayaran 6. Memeriksa kwitansi pembayaran 7. Memeriksa faktur pejak beserta SSP rekanan 8. Memeriksa Jaminan Bank 9. Membuat ringkasan kontrak 10. Membuat SSP (Surat Perminyaa Pembayaran) 11. Membuat SPTB (surat Pernyataan tanggungjawab belanja) 12. Membuat SPM (surat perintah membayar) 13. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang


15 5 5 5

1 hari

60 5 15

5 5

1 hari 60 15 15 5 5 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 1 hari

- 28 -

6

Penerimaan dan pengelolaan pendapatan Negara

7

Penyusunan Laporan

dananya ditujukan pada rekening rekanan 14. Menyerahkan lembar SSP dan faktur pajak sebagai bukti potong pada rekanan 15. Melakukan pembukuan dan menginput data pada SAKPA 16. Mengarsip SP2D sebagai bukti pertanggung jawaban 1. Mencatat setiap penerimaan (ongkos perkara, leges, penghapusan asset) dalam Buku Kas Penerimaan PNBP 2. Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 3. Melakukan setoran ke kas negara lewat bank yang ditunjuk/kantor pos 4. Menyerahkan tembusan SSBP kepada operator aplikasi SAKPA untuk diinput 5. Menyerahkan tembusan SSBP kepada kasir perkara sebagai bukti penyetoran 6. Membuat laporan PNBP Satker (bulanan dan triwulan) dan mengirimkan ke Biro Keuangan MA-RI 7. Menghimpun laporan PNBP bulana dan triwulan dari PA se wilayah Banten - Laporan rekonsiliasi 1. Menginput SPM dan SP2D kedalam aplikasi SAKPA 2. Menginput SSBP (surat setoran bukan pajak) kedalam aplikasi SAKPA 3. Menginput SSPB (Surat setoran pengembalian belanja) kedalam aplikasi SAKPA 4. Mencetak neraca, laporan realisasi anggaran belanja, pengembalian belanja 5. Realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan 6. Membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan (melampirkan rekening koran) 7. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN 8. Melakukan perkiraan dana yang akan dicairkan pada minggu berikutnya dan menginput nya pada aplikasi AFS kemudian mengirimkan ke KPPN setiap minggunya. - Membuat laporan realisasi anggaran manual (bulanan, triwulan, semester) dan dikirim ke Biro Perencanaan dan Organisasi MA.RI dan Biro Keuangan MARI - Membuat rekapitulasi laporan realisasi anggaran manual PTA dan PA se-Banten dan ditampilakan ke Website PTA Banten - Membuat rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA dan PA se Banten dan di e-


5 15 15

3 /trans 3 /trans 3 /trans

5 /trans

5 /trans

1 hari 60 menit

- 29 -

mail ke Biro Keuangan MA.RI ([email protected]) Menghimpun laporan rekonsiliasi dari seluruh PA se Banten untuk dikirim ke Korwil. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan (aplikasi PP 39) dan dikirim ke Biro Perencanaan MA.RI dan Dirjen Badilag MA.RI Membuat catatan atas laporan keuangan (CALK) dan dikirim ke Korwil (PT. Banten) Membuat Laporan tahunan

-

-

c.

UMUM 1.

Tata persuratan a.

NO

Surat Masuk

FASE

1

2

1.

Pencatatan

2.

Pemeriksaan

3.

4.

Penelaahan (Disposisi)

Tindak lanjut

b. NO

WAKTU (menit)

KET

3

3

4

Menerima surat masuk: 1. Mencatat kedalam buku surat masuk 2. Menulis surat masuk ke buku disposisi 3. Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Wakil Sekretaris a. Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Panitera/Sekretaris b. Melakukan telaah surat : 1. Jika perlu petunjuk Ketua, Surat akan diteruskan kepada Ketua atau 2. Jika cukup sampai Panitera/Sekretaris, kemudian di sisposisi ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (sesuai perihal surat) 1. Melakukan telaah surat kemudian di disposisi ke Panitera/Sekretaris 2. Disposisi dari ketua diteruskan ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (sesuai perihal surat) 3. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera mendisposisi ke pelaksana sesuai perihal surat 1. Pelaksana (pengolah data) menindak lanjuti surat tersebut 2. Setelah ditindak lanjuti, surat dikembalikan ke bagian umum

5

5

5

20

15

15 25 5 5 30

35

5

Surat Keluar FASE

1

2

1. 2.

Konsep Pemeriksaan & Persetujuan Pengiriman & arsip

3.

KEGIATAN

KEGIATAN 3

Membuat konsep surat lalu dimintakan persetujuan Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan) Setelah disetujui dan ditandatangani lalu diberi nomor surat dan di stempel dibuat rangkap 3 (1 dikirim, 1


WAKTU (menit)

KET

3

4

30 60

5

- 30 -

buat arsip si pembuat surat, 1 untuk arsip bag. Umum diarsip sesuai klasifikasi surat) 2. NO

Belanja Persediaan (alat tulis kantor) FASE

1

KEGIATAN

2

1.

Perencanaan

3

1.

3.

Pelaksanaan (Pengadaan/ Belanja)

4.

Serah Terima Barang Pencatatan / Pembukuan Pendistribusian

5. 6.

NO 1

1.

4

Memeriksa usulan rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor) 1. Melakukan order ke penyedia barang (pihak ke III) 2. Menyediakan barang sesui order/pesanan, membuatkan tagihan serta bukti setoran pajak (SSP) lalu dikirim. 1. Memeriksa barang sesuai order/pesanan 2. Membayar sesuai tagihan Menginput ke dalam aplikasi persediaan

30

1.

10

1.

2.

3.

3

15

3.

Usulan

KET

Membagikan form kebutuhan ATK (alat tulis kantor) keseluruh bagian Masing-masing sub bagian mengisi form sesuai dengan kebutuhan selama 1 bulan ke depan kemudian dikumpulkan ke sub bagian umum Merekap daftar kebutuhan seluruh sub bagian dan membuat rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor) untuk dimintakan persetujuan

2.

2.

WAKTU (menit)

Mendistribusikan dan membukukan setiap ATK (alat tulis kantor) yang telah didistribusikan. Merestore backup aplikasi persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara

15

30

60 60

30 15 30

10

Pembuatan Daftar Barang Ruangan WAKTU (menit)

KET

3

3

4

Menginventarisir barang yang ada di ruangan lalu melakukan crosscek data ke Aplikasi Simak BMN. 2. Menginput/membuat daftar barang ruangan 3. Melakukan pemeriksaan daftar barang ruangan Melakukan crosscek fisik barang yang terdapat diruangan dengan daftar barang ruangan lalu menandatangani daftar barang ruangan tersebut 1. Memeriksa dan menandatangani daftar barang ruangan 2. Memasang daftar barang ruangan ditiap ruangan

20

FASE

KEGIATAN

2

Pendataan

2.

Pemeriksaan

3.

Pengesahan

1.


20 10 15

15

10

15

5

- 31 -

4. NO

Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) FASE

KEGIATAN

WAKTU (menit)

KET 4

1

2

3

3

1.

3.

Usulan

4.

Perbaikan

Melaporkan Inventaris kantor (Barang Milik Negara) yang rusak Memeriksa barang yang dilaporkan rusak & berusaha memperbaiki, jika tidak mampu lalu membuat usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan untuk dimintakan persetujuan. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan 1. Setelah mendapat persetujuan, inventaris kantor (barang milik Negara) dibawa ke penyedia jasa (Pihak ke III) 2. Memperbaiki, mengantar barang dan membuat tagihan serta melampirkan SSP (surat setoran pajak) Memeriksa dan mengecek inventaris kantor (barang milik Negara) yang telah diperbaiki lalu diserahkan ke penanggung jawab barang tersebut Membayar sesuai tagihan Membuat laporan pemeliharaan barang milik Negara

15

2.

Pemberitahuan Pemeriksaan

5.

Serah Terima

6. 7.

Pembayaran Laporan 5.

30

15 60

3 hari

30 15 30

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Persiapan

Penunjukkan Negara

Milik

60

2.

Pemeriksaan

180

3.

Penentuan Harga Limit

Melakukan penelitian terhadap Barang Milik Negara yang akan di hapus kemudian dibuatkan Berita Acara. 1. Melakukan penilaian dan menentukan harga limit Barang Milik Negara yang akan dihapus dengan berkirim surat ke pihak/intansi terkait, yaitu : • Meubelair / Peralatan kantor berdasarkan harga survey pasar setempat • Bangunan Gedung Kantor Pemerintah oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) • Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga limit Barang Milik Negara yang akan di hapus. 1. Membuat dan mengirim surat usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 2. Menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara 3. Membuat dan mengirim surat usulan penghapusan Barang Milik Negara ke Kepala Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI 4. Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara

4.

Usul Penghapusan

Panitia

Penghapusan


Barang

60

7 hari 30

7 hari 30

1 bulan

- 32 -

5.

Lelang

6.

Penyetoran uang hasil lelang

7.

Laporan

6. NO

1.

Membuat surat tentang permohonan jadwal lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 2. Menerbitkan surat tentang jadwal lelang 3. Melaksanakan Lelang 4. Setelah pelaksanaan lelang terbit sebagai berikut: • Rincian uang hasil lelang • Rincian Pengeluaran Uang Pembayaran Lelang Kepada yang berhak 1. Menyetorkan bea lelang penjual dan hasil bersih lelang ke kas Negara menggunakan SSBP melalui KPKNL 2. Membuat dan menyerahkan : • Tanda terima uang pembayaran lelang; • Bukti Surat Setoran Bukan Pajak; • Kwitansi hasil bersih lelang; • Laporan realisasi pelaksanaan lelang; • Risalah lelang. Membuat dan mengirimkan surat hasil pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA-RI.

FASE

1

2

Lapor & Pemeriksaan

KEGIATAN 3

1. 2. 3. 4.

Penentuan Harga Limit

1.

2.

3.

7 hari 60 3 hari

60 3 hari

30

Tuntutan Ganti Rugi atas Brang Milik Negara (BMN)

1.

2.

30

Usul Tuntutan Ganti Rugi

1.

2. 3.

4.

Melapor/pengaduan ke Polisi tentang kehilangan Melakukan olah TKP lalu dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Penunjukkan Tim Pemeriksa Barang Milik Negara yang hilang Melakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Menentukan harga limit BMN yang hilang, berdasarkan: • Harga perolehan BMN • Jika nilai barang milik Negara tersebut berdasarkan harga taksiran, maka perlu minta penetapan nilai harga jual dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga jual Barang Milik Negara yang akan di hapus. Membuat laporan kehilangan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat 7 hari setelah kejadian Melakukan pemeriksaan dan memebrikan rekomendasi hasil pemeriksaan Terbit surat pemberitahuan Ganti rugu (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pihak yang menghilangkan


WAKTU (menit)

KET

3

4

60 1 hari

1 hari 180 men it

60 60

30

3 hari 30

7 hari 1 bulan

7 hari

- 33 -

bisa mengajukan keberatan/keringanan dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup. Paling lambat 14 hari sejak terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme penggantian kerugian Negara: 1. Apabila dibayar secara keseluruhan dan tunai disetor ke kas Negara menggunakan SSBP (surat setoran bukan pajak) dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara, bukti setor dikirim ke ke Kepala Badan Urusan Administrasi Cq Kepala Biro Keuangan MA-RI; 2. Jika pembayarannya diangsur harus menyerahkan: • SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) • membuat surat kuasa pemotongan gaji dengan jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulan • Pembayaran angsuran dilakukan melalui SPM (surat perintah membayar) oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara; • Foto copy pembayaran angsuran melalui SPM (surat pemerintah membayar) dikirim setiap bulan ke Kepala Biro Keuangan MA-RI Cq.Kepala Bagian Verifikasi dan TGR

4.

7.

1 bulan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (metode pemilihan langsung)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

2.

Persiapan

Pelaksanaan

1.

Penunjukan Organisasi Pengadaan • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP) • Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Barang 2. Menentukan Paket Perjalanan 3. Menentukan spesifik Barang, Harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak 4. Menyusun Rencana Pemilihan (Rapat Persiapan) 5. Menyusun jadwal 6. Menetapkan dokumen pengadaan 1. Pengumuman 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen 3. Aanwijzing 4. Pemasukan dokumen 5. Pembukaan dokumen 6. Evaluasi Penawaran 7. Evaluasi kualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 9. Berita Acara hasil pelelangan 10. Penetapan pemenang 11. Pengumuman pemenang 12. Sanggahan


60 menit

1 hari 1 hari 1 1 1 3 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

- 34 -

3.

Penyelesaian

8.

13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4.

Sanggahan banding Gunning SPK (Surat Perjanjian Kerja)/Kontrak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi

5 1 1 1 1 1 1 1

hari hari hari hari hari hari hari hari

Pengadaan Barang Pemerintah (Metode lelang Umum Prakualifikasi)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Persiapan

2

Persiapan

3.

Penyelesaian

9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 2. 3. 4.

Penunjukan Organisasi Pengadaan Menentukan paket pekerjaan Menentukan spesifikasi barang, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak Menyusun rencana pemilihan (rapat persiapan) Menyusun jadwal Menetapkan dokumen pengadaan Pengumuman Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi Pemasukan dan evaluasi dokumen Pembuktian kualifikasi dan Berita Acara kualifikasi Penetapan hasil kualifikasi Pengumuman hasil kualifikasi Sanggahan Undangan Pengambilan dokumen pemilihan Aanwijzing Pemasukan dokumen penawaran Pembukaan dokumen sampul I (SI) Evaluasi dokumen SI Pengumuman yang lulus SI Pembukan dokumen sampul II (SII) Evaluasi dokumen SII Pembuatan Berita Acara lelang Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan Sanggahan banding Penunjukkan penyedia Jasa/Gunning Kontrak/SPK SPMK SPL Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi

60 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 7 Hari 7 hari 2 hari 1 hari 1 hari 5 hari 5 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 5 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 5 hari 5 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 1 1 1

hari hari hari hari

Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Metode lelang umum pasca kualifikasi)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Persiapan

1. 2.

Penunjukan Organisasi Pengadaan Menentukan paket pekerjaan


60 1 hari

- 35 -

3.

2.

Pelaksanaan

3.

Penyelesaian

4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 5. 6. 7. 8.

Menentukan spesifikasi barang, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak Menyusun rencana pemilihan (rapat persiapan) Menyusun jadwal Menetapkan dokumen pengadaan Pengumuman Pendaftaran dan pengambilan dokumen Aanwijzing Pemasukan dokumen Pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran Evaluasi kualifikasi Pembuktian kualifikasi Pembuatan Berita Acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan Sanggahan banding Penunjukkan Penyedia Jasa/Gunning SPK (Surat Perjanjian Kerja)/Kontrak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) SPL Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi

1 hari 1 1 1 7 7 1 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

10. Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Pencatatan (Input dalam aplikasi) Rekonsiliasi (Pencocokan)

2.

3.

Pelaporan

4.

Pemeriksaan

5.

Pengiriman

Input data kedalam aplikasi SIMAK BMN( Sistem Manajemen Akuntanis Barang Milik Negara)

15

1.

15

Rekonsiliasi dengan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) untuk mencocokan data neraca yang terdapat di aplikasi SIMA BMN dengan neraca di aplikasi SAKPA 2. Rekonsiliasi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Membuat Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL BMN) Menghimpun dan memeriksa laporan SIMAK BMN dan CaL-BMN seluruh Pengadilan Agama Mengirim laporan SIMAK BMN (hard copy & soft copy) dan Cal BMN PTA serta Pengadilan Agama se Banten ke Koordinator Wilayah

30 120 30 30

11. Peminjam Buku Perpustakaan NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

Melapor kepada petugas perpustakaan dengan membawa buku yang akan dipinjam 1. Mencatat buku yang akan dipinjam kedalam

15

1.

Pendaftaran

2.

Pencatatan


15

- 36 -

daftar buku peminjam Setelah jatuh tempo (7 hari), peminjam buku mengembalikan buku tersebut dan apabila ingin diperpanjang segera lapor ke petugas perpustakaan untuk di catat ulang. Menyimpan kembali buku yang telah dikembalikan dari peminjam sesuai dengan klasiikasi penempatan dalam lemari buku. 2.

3.

Pengembali an

15

5

12. Pengelolaan Buku Perpustakaan NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

Setelah menerima buku, input data buku kedalam buku induk perpustakaan 1. Membuat label klasifikasi dan kodefikasi buku kemudian ditempel 2. Membuat kartu kendali peminjam yang diselipkan di belakang buku 3. Memasukkan buku kedalam daftar catalog

5

1.

Pencatatan

2.

Kodifikasi

3.

Penataan

Penyusunan dan penataan buku perpustakaan berdasarkan jenis buku.


ke

almari

5 5 15 5

- 37 -

BAB III KEADAAN PERKARA A.

Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama sewilayah Banten Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama sewilayah Banten, terdiri dari sisa perkara Tahun 2009 sebanyak 927 perkara, perkara yang diterima pada Tahun 2010 sebanyak 7.189 sedangkan perkara yang diputus pada Tahun 2010 sebanyak 7.087 maka sisa perkara yang belum diputus pada Tahun 2010 sebanyak 1.029 perkara. Keadaan perkara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No.

Keadaan Perkara

Pengadilan Sisa

Pkr

akhir

Diterima

Agama

Jumlah

Pkr

Sisa

Putus

Tahun

2009 1

2

3

Sisa (%)

2010 4

5

7

8

9

1

Serang

158

1.135

1.293

1160

133

10 %

2

Tangerang

265

1.715

1.980

1703

277

14 %

3

Tigaraksa

365

2.614

2.979

2.508

471

16 %

4

Pandeglang

54

317

371

323

48

13 %

5

Rangkasbitung

40

485

525

473

52

10 %

6

Cilegon

45

923

968

920

48

5%

927

7.189

8.116

7.087

1.029

13 %

JUMLAH

1.

Penerimaan Perkara Dari 7.189 perkara yang diterima pada Tahun 2010 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami

=

30 perkara

2). Pencegahan Perkawinan

=

- perkara

3). Penolakan Perkawinan oleh PPN

=

- perkara

4). Pembatalan Perkawinan

=

4 perkara

5). Kelalaian Kewajiban suami/istri

=

- perkara

6). Cerai Talak

=1.649 perkara

7). Cerai Gugat

=3.794 perkara

8). Harta Bersama

=

45 perkara

9). Penguasaan Anak

=

23 perkara

10). Nafkah anak oleh ibu

=

1 perkara

11). Hak-hak bekas istri

=

- perkara

12). Pengesahan anak

=

- perkara

13). Pencabutan Kekuasaan orang tua

=

- perkara


- 38 -

14). Perwalian

=

32 perkara

15). Pencabutan Kekuasaan wali

=

- perkara

16). Penunjukan orang lain sebagai wali

=

- perkara

17). Ganti rugi terhadap wali

=

- perkara

18). Asal usul anak

=

- perkara

19). Penolakan Kawin campur

=

- perkara

20). Istbat Nikah

=1.412 perkara

21). Izin Kawin

=

- perkara

22). Dispensasi Kawin

=

15 perkara

23). Wali adhol

=

18 perkara

24). Ekonomi Syariah

=

- perkara

25). Kewarisan

=

18 perkara

26). Wasiat

=

- perkara

27). Hibah

=

6 perkara

28). Wakaf

=

- perkara

29). Sadaqah/Zakat/Infaq

=

- perkara

30). P3HP/Penetapan Ahli Waris

= 123 perkara

31). lain-lain

=

Jumlah 2.

19 perkara

=7.189 perkara

Penyelesaiaan Perkara Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama sewilayah Banten selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut : 1). Sisa Tahun 2009

=

927

perkara

2). Diterima Tahun 2010

=

7.189

perkara

3). Jumlah

=

8.116

perkara

4). Diputus

=

7.087

perkara

5). Sisa

=

1.029

perkara

Adapun perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2010, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami

=

21 perkara

2). Pencegahan Perkawinan

=

2 perkara

3). Penolakan Perkawinan

=

- perkara

4). Pembatalan Perkawinan

=

2 perkara

5). Kelalaian Kewajiban suami/istri

=

- perkara

6). Cerai Talak

= 1.460 perkara

7). Cerai Gugat

= 3.249 perkara

8). Harta Bersama

=

31 perkara

9). Penguasaan Anak

=

17 perkara

10). Nafkah oleh ibu

=

- perkara

11). Hak-hak bekas istri

=

- perkara

12). Pengesahan anak/Pengangkatan anak

=

- perkara

13). Pencabutan Kekuasaan orang tua

=

- perkara

14). Perwalian

=

29 perkara


- 39 -

15). Pencabutan Kekuasaan wali

=

1 perkara

16). Penunjukan orang lain sebagai wali

=

- perkara

17). Ganti rugi terhadap wali

=

- perkara

18). Asal usul anak

=

4 perkara

19). Penolakan Kawin campur

=

- perkara

20). Istbat Nikah

= 1.272 perkara

21). Izin Kawin

=

- perkara

22). Dispensasi Kawin

=

13 perkara

23). Wali adhol

=

11 perkara

24). Ekonomi Syariah

=

- perkara

25). Kewarisan

=

11 perkara

26). Wasiat

=

- perkara

27). Hibah

=

3 perkara

28). Wakaf

=

1 perkara

29). Sadaqah

=

- perkara

30). P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

111 perkara

31). lain-lain

=

15 perkara

32). Ditolak

=

18 perkara

33). Tidak Diterima

=

45 perkara

34). Digugurkan

=

273 perkara

35). Dicoret

=

79 perkara

36). Dicabut

=

419 perkara

Jumlah

= 7.087 perkara

Adapun Grafik perkara sisa tahun lalu, diterima, diputus, dicabut dan sisa perkara tahun 2010 sebagai berikut :

Pada Tahun 2010 sisa perkara Tahun 2009 dapat diselesaikan 99,9 %, hal tersebut dapat dilihat dari keadaan perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten yang sisa perkaranya


- 40 -

adalah perkara yang masuk Tahun 2010. Khusus untuk perkara yang diterima dan diputus pada Tahun 2010 oleh Pengadilan Agama sewilayah Banten yakni : 1). Perkara diterima

:

7.189 perkara

2). Perkara diputus

:

7.087 perkara

3). Sisa

:

1.029 perkara

Jumlah Hakim pada Pengadilan Agama sewilayah Banten sebanyak 58 orang, terdiri dari 42 Majelis, pada Tahun 2010 telah memutus/menyelesaikan sebanyak 7.087 perkara, berarti tiap Majelis dalam satu tahun dapat menyelesaikan rata-rata 169 perkara. 3.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Jumlah perkara yang diputus/diselesaikan Pengadilan Agama sewilayah Banten pada Tahun 2010 sebanyak 7.087 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 5.443 perkara. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Tahun 2010 jumlahnya berdasarkan akta cerai yang telah diterbitkan sejumlah 4.499 perkara dan dikelompokkan sebagai berikut: 1). Poligami tidak sehat

4.

=

185 perkara

2). Krisis Akhlak

=

129 perkara

3). Cemburu

=

224 perkara

4). Kawin Paksa

=

19

perkara

5). Ekonomi

=

833

perkara

6). Tidak ada tanggung Jawab

=

1.045 perkara

7). Kawin di bawah umur

=

0 perkara

8). Penganiayaan

=

33 perkara

9). Dihukum

=

18 perkara

10). Cacat Biologis/Jiwa

=

25 perkara

11). Politis

=

0 perkara

12). Gangguan Pihak ketiga

=

543 perkara

13). Tidak ada Keharmonisan

=

1.443 perkara

14). Lain-lain

=

2 perkara

Minutasi Berkas Perkara Sesuai dengan Pola Bindalmin bahwa batas waktu minutasi adalah 30 hari setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama sewilayah Banten telah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara sebagai berikut : 1). Sisa belum diminutasi Tahun 2009

=

146

perkara

2). Perkara putus Tahun 2010

=

7.087

perkara

3). Jumlah

=

7.233

perkara

4). Selesai diminutasi

=

6.607

perkara

5). Sisa belum diminutasi

=

626

perkara


- 41 -

5.

Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada Tahun 2010 perkara perceraian yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 466 perkara dapat dirinci sebagai berikut : 1). Ijin Poligami

=

0

perkara

2). Cerai talak

= 187

perkara

3). Cerai gugat

= 279

perkara

4). Lain-lain (pembatalan nikah)

=

-

perkara

1). Masih dalam proses

= 109

perkara

2). Selesai

= 330

3). Dicabut

=

dari 466 perkara tersebut, terdiri dari :

6.

perkara

27

perkara

Penyelesaian Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa pada Pengadilan Agama sewilayah Banten Penyelesaian Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar sengketa (P3HP) pada Pengadilan Agama sewilayah Banten diterima sebanyak 123 permohonan dan dapat diselesaikan sebanyak 111 permohonan, sebagai berikut : No

Pengadilan Agama

1.

PA. Serang

2.

PA. Tangerang

25

21

4

Permohonan

3.

PA. Tigaraksa

34

28

6

Permohonan

4.

PA. Pandeglang

0

0

0

Permohonan

5.

PA. Rangkasbitung

6.

PA. Cilegon Jumlah

B.

Diterima

Diputus

33

33

Sisa 0

Jenis Permohonan

7

5

2

Permohonan

24

24

0

Permohonan

123

111

12

Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten 1.

Keadaan Perkara Banding Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, terdiri dari sisa perkara Tahun 2009 sebanyak 5 perkara, perkara yang diterima pada Tahun 2010 sebanyak 64 perkara, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 16 %, dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2009 yakni 55 perkara, sehingga perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun 2010 sebanyak 64 perkara, dan perkara yang diputus pada Tahun 2010 sebanyak 66 dengan persentase 96 %, maka sisa perkara yang belum diputus pada Tahun 2010 sebanyak 3 perkara dengan persentase 4 %.

2.

Penerimaan Perkara Banding Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Banten Tahun 2010 sejumlah 64 perkara tersebut berasal dari :


- 42 -

No

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara

1.

Serang

9

2.

Tangerang

13

3.

Tigaraksa

34

4.

Pandeglang

5.

Rangkasbitung

4

6.

Cilegon

2

Jumlah

64

2

Adapun 64 perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2010 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut :

3.

1) Cerai Gugat

=

34 perkara

2) Cerai Talak

=

21 perkara

3) Hadlanah

=

1 perkara

4) Harta Bersama

=

1 perkara

5) Gugat Waris

=

5 perkara

6) Perlawanan Sita Jaminan

=

1 perkara

7) Pembatalan Hibah

=

1 perkara

8) Gugatan Pembatalan Perkawinan

=

1 perkara

Penyelesaian Perkara Banding Sisa perkara banding Tahun 2009 sebanyak 5 perkara, ditambah perkara banding diterima Tahun 2010 sebanyak 64 perkara, jumlah keseluruhan adalah 69 perkara, dan yang diputus pada Tahun 2010 sebanyak 66 perkara, sisa perkara pada akhir Tahun 2010 sebanyak 3 perkara, dua diantarannya yakni perkara Nomor 63/Pdt.G/2010/PTA.Btn dan Nomor 64/Pdt.G/2010/PTA.Btn, bahwa kedua perkara tersebut diterima tanggal 23 Desember 2010 dan diregistrasi

tanggal 27 Desember 2010 namun baru ditentukan Majelis Hakim pada

tanggal 4 Januari 2011. Perkara tersebut dapat diperinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1) Cerai Gugat

=

36 perkara

2) Cerai Talak

=

20 perkara

3) Hadlanah

=

1 perkara

4) Harta Bersama

=

1 perkara

5) Gugat Waris

=

4 perkara

6) Perlawanan Sita Jaminan

=

1 perkara

7) Pembatalan Hibah

=

1 perkara

8) Gugatan Pembatalan Perkawinan

=

1 perkara

Perkara yang diputus dapat diprosentase menurut jenis putusannya, sebagai berikut : 1)

Dicabut

=

5 %

2)

Dikabulkan

=

92 %

3)

Ditolak

=

0 %


- 43 -

4)

Tidak diterima

=

3 %

Adapun Grafik persentase perkara yang diputus menurut jenis putusannya tahun 2010 sebagai berikut :

Perkara yang ditangani pada Tahun 2010 oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni : 1)

Sisa Tahun 2009

=

5 perkara

2)

Perkara diterima

=

64 perkara

3)

Perkara diputus

=

66 perkara

4)

Sisa

=

3 perkara

dari segi waktu penyelesaian perkara, yaitu mulai perkara diterima sampai dengan perkara diputus rinciannya sebagai berikut : 1)

diselesaikaan dalam waktu 1 bulan sebanyak

=

63 perkara

2)


=

1 perkara

3)


=

2 perkara

4)


=

0 perkara

5)


=

0 perkara

6)


=

0 perkara

7)

diselesaikaan dalam waktu lebih dari 6 bulan sebanyak

=

0 perkara


- 44 -

Adapun grafik tentang tingkat penyelesaian perkara Tingkat Banding Tahun 2010 sebagai berikut :

Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. M. Thahir Hasan : Drs. H. Marludin A. Jalil : Drs. H. Ah. Chairudin Ridwan, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 0 perkara 2). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H. : Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H. : Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H.


: Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. : Drs. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. : Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.


: Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum : Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. : H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.


: Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum : Drs. M. Basri Nasution, S.H., M.H. : Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 Perkara 6). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. : Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. : H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.


- 45 -


: Drs. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. : Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. : Drs. H. Helmy Thohir


: Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. : Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H. : Drs. H. Helmy Thohir

Pekara yang ditangani 16 perkara dan diselesaikan 16 perkara, sisa 0 perkara 9). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. M. Basri Nasution, S.H., M.H. : Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag. : H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.


: Drs. H. Marluddin A. Jalil : Drs. Nuruzzaman Romli, S.H. : Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H.


: Drs. H. Marluddin A. Jalil : Drs. Nuruzzaman Romli, S.H. : Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.


: Drs. H. Muhammad H.A. Rahman, S.H. : Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. : H. Helmy Thohir, S.H.


: Drs. H. Ah. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H. : Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H.


: Drs. H. Ah. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H. : Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H.


: Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H. : Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. : Drs. H. Helmy Thohir

Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 0 perkara Adapun dua perkara belum ditunjuk majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 4.

Minutasi Berkas Perkara Minutasi berkas perkara banding dilaksanakan setelah putusan perkara dikirim ke Pengadilan Agama yang bersangkutan beserta berkas bundel A. Keadaan minutasi perkara banding tahun


- 46 -

2010 sebagai berikut :

C.

1)

Sisa Perkara Tahun 2009 yang belum minutasi

=

0 perkara

2)

Perkara putus Tahun 2010

=

66 perkara

3)

Jumlah

=

66 perkara

4)

Perkara diminutasi Tahun 20010

=

63 perkara

5)

Sisa belum minutasi Tahun 2010

=

3 perkara

Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada Tahun 2010 sebanyak 31 perkara, berasal dari :

No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

1

Serang

3

2

Tangerang

3

3

Tigaraksa

21

4

Pandeglang

1

5

Rangkasbitung

2

6

Cilegon

1

Keterangan

D. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I. Tahun 2010 sebanyak 2 perkara, berasal dari :

No

E.

Pengadilan Agama

Perkara PK

1

Serang

2

Tangerang

1

3

Tigaraksa

0

4

Pandeglang

0

5

Rangkasbitung

0

6

Cilegon

1

Keterangan

0

Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi Tahun 2010 sebanyak 11 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara Eksekusi Keterangan

1

Serang

2

2

Tangerang

3

3

Tigaraksa

0

4

Pandeglang

0

5

Rangkasbitung

0

6

Cilegon

6


- 47 -

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Sistem Pengawasan Internal Pengadilan Tinggi Agama Banten saat ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 1). Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi MARI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya adalah Pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana tertuang dalam pedoman umum angka 1 huruf a Instruksi

Presiden Nomor

1 Tahun 1989 tentang

Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efisien dan efektif

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalam hal ini PTA. Banten secara mikro dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

(yang didelegasikan ke Hakim Tinggi

Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah) dan Ketua Pengadilan Agama (yang didelegasikan ke Hakim Pengawas Bidang) yang secara keseluruhan

hasil pengawasan

disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pengawasan melekat dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.1080/SK/III/2006, dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA. Banten 2 kali dalam satu tahun, hasil pengawasan kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan yang dilaksanakan dua (2) kali dalam satu tahun oleh Tim Pembinaan yaitu Ketua, Panitera dan Pejabat Struktural Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. 2). Pengawasan Fungsional Mempedomani Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undangundang Nomor 5 tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 32 pada penjelasan ayat 3 dapat diuraikan bahwa kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh MA RI dapat

didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding disemua

lingkungan peradilan berdasarkan hal inilah kemudian berkembang istilah Pengadilan Tingkat Banding sebagai Voorproost MA RI. Berdasarkan surat Keputusan MA RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atau Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya pengawasan mana meliputi : Teknis Peradilan, Administrasi Peradilan serta perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan. Adapun Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18

Februari 1988 tentang

Pedoman Pembagian Tugas antara KPT/Negeri dengan wakil PT/Negeri dimana pengawasan (kontrol) terhadap masalah-masalah keuangan, kepegawaian dan persuratan didelegasikan pada Wakil Ketua. Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan Surat Edaran tersebut dengan membentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan susunan sebagai berikut :


- 48 -

a. Hakim Tinggi Pengawas Daerah : No

1

Nama

Drs. H. U. Syihabuddin, SH. MH

Jabatan

Daerah Pengawasan

Hakim Tinggi

PA Serang

Hakim Tinggi

PA Tangerang

Hakim Tinggi

PA Pandeglang

Hakim Tinggi

PA Rangkasbitung

Hakim Tinggi

PA Tigaraksa

Hakim Tinggi

PA Cilegon

H. Empud Mahpuddin, SH. MH. Drs. Mafrudin Maliki, SH. 2

Drs. H. M. Luqmanul H Bastary, SH., M.H. Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

3

Drs. H. Marluddin A. Jalil Drs. H. Nuruzzaman Romli, SH.

4

Drs. H. Zainir Surzain, SH. M.Ag. H. Muhammad H. A. Rahman, S.H.

5

Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, SH. MH. Drs. H. Helmy Thohir

6

Drs. Muhammad Basri Nasution, SH. MH. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, SH. MH.

Dengan kegiatan sebagai berikut : a.1. Pemeriksaan keenam Pengadilan Agama dalam rangka crosscek Pola Bindalmin pada tanggal 17 s/d 25 Maret 2010 dan pada tanggal 19 s/d 27 Juli 2010; a.2. Pemeriksaan keenam Pengadilan Agama dalam rangka persiapan Monitoring Pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten; a.3. Pengawasan keenam Pengadilan Agama dalam rangka persiapan Monitoring penyelesaian perkara banding pada pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilaksanakan 3 (tiga) kali setahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember 2010; a.4. Pengawasan Kesekretariatan oleh Koordinator Pengawas tanggal 12 Mei 2010. b. Hakim Tinggi Pengawas Bidang No

Nama

Jabatan

Wasbin

1

2

3

4

1

Drs. H. M. Luqmanul H Bastary, SH., MH.

Hakim Tinggi

Teknik Yustisial

Hakim Tinggi

Bindalmin

H. Empud Mahpuddin, SH. MH. 2

Drs. H. U. Syihabuddin, SH. MH. Dra. Hj. Zulaecho, M.H.


- 49 -

3

Drs. H. Marluddin A. Jalil

Hakim Tinggi

Umum

Drs. H. Endang Ali Ma’sum, SH. MH. Dengan kegiatan sebagai berikut : b.1. Monitoring terhadap pelaksanaan tugas selama 1 tahun pada tanggal 28 Desember 2010; b.2. Telah melaksanakan pengawasan dibidang keuangan pada tanggal 12 Mei 2010. Meskipun secara menyeluruh pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan, diharapkan tahun 2011 dapat berjalan lebih optimal. c. Dan telah mengadakan pembinaan dengan kegiatan : c.1. Pembinaan ke PA-PA yang dilakukan Ketua dan Wakil PTA Banten dari tanggal 17 s/d 25 Maret 2010; c.2. Pembinaan di PTA.Banten oleh Ketua PTA. dan Wakil Ketua tiap bulan 1 kali dan insidentil; c.3. Pembinaan/monitoring Dirjen Badilag ke I tanggal 15 s/d 18 Juni 2010; c.4. Pembinaan/monitoring Dirjen Badilag ke II tanggal 16 s/d 18 Nopember 2010; c.5. Pembinaan Teknis

Pola Bindalmin dari Panitera MA tanggal 14 s/d 15 di PA-PA se

PTA.Banten. Adapun materi Pembinaan meliputi : 1. Manajemen Peradilan 2. Pelayanan Publik 3. Pembinaan Teknis Yustisial 4. Pembinaan Administrasi Perkara 5. Pembinaan Administrasi Umum dan Perlengkapan 6. Pembinaan Administrasi Keuangan 7. Pembinaan Administrasi Kepegawaian 3) PENGAWASAN INSIDENTIL Mempedomani Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan undangundang Nomor 5 Tahun 2004 dan

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tanggal 31 Maret 1994. Bahwa selama tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agma Banten telah menindaklanjuti laporan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Tanggal 13 Januari 2010, melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap laporan dugaan adanya akta cerai palsu pada Pengadilan Agama Pandeglang. 2. Tanggal 27 April 2010, melakukan klarifikasi dan tindak lanjut atas surat Tuada Uldilag tanggal 22 Maret 2010 Nomor 30/SPM-AG/A-1/III/2010 tentang perilaku tidak terpuji pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang. 3. Tanggal 10 Mei 2010, melakukan klarifikasi dan tindak lanjut atas surat Tuada Uldilag tanggal 22 April 2010 Nomor 45/SPM-AG/V/2010 tentang dugaan Majelis Hakim melakukan kelalaian dalam memutus perkara.


- 50 -

4. Tanggal 3 September 2010 melakukan klarifikasi dan tindak lanjut atas surat Tuada Uldilag tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 105/SPM-AG/A-1/VIII/2010 tentang adanya dugaan Majelis Hakim terlalu lama menunda persidangan. 5. Tanggal 7 Oktober 2010 melakukan klarifikasi dan tindak lanjut atas surat pengaduan pengacara atas dugaan majelis Hakim telah melakukan kelalaian dalam memutuskan perkara Nomor 271/Pdt.G/2010/PA.Srg. No

Tempat

1

PA. Pandeglan g

2

PA. Pandeglan g

3

PA. Tigaraksa

4

PA. Tigaraksa

PA. Serang

5

Nama

Nomor Surat Tugas

Uraian

Tanggal

W.27/89/HM.00/ I/2010

Surat PA. Pandeglang Nomor W.27A2/2010/HM.01.2/I/ 2010

13-01-10

W.27.A/15/Kp.01. 2/RHS/IV/2010

Sidak

27-04-10

W.27.A/16/Kp.01. 2/RHS/V/2010

Sidak

10-05-10

1. Drs. H. Helmy Thohir 2. Rifki, S.H., M.Hum

W.27.A/1589/Kp. 01.2/IX/2010

Menindaklanjuti surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan

03-09-10

1. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. 2. Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H. 3. Achmad Sofwan

W-27.A/1643/ KP.01.2/X/2010

Menangani pengaduan perkara Pengadilan Agama Serang Nomor : 271/Pdt.G/PA.Srg

07-10-10

Drs. Maftuh Abubakar 1. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H.,M.H. 2. Rifki, S.H., M.Hum 1. Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. 2. Rifki, S.H., M.Hum


- 51 -

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2010 terhadap Tenaga Teknis Yudisial adalah sebagai berikut : 1). Pembinaan dalam bentuk Rapat Koordinasi pada awal tahun anggaran tentang program kerja dan pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang diikuti oleh Pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama, pada bulan Februari 2010. 2). Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam setahun yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Juli 2010, mencakup teknis Yustisial administrasi perkara dan administrasi umum terhadap Ketua, Panitera, Jajaran Fungsional, Kepaniteraan dan Kesekretariatan oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama Banten ke seluruh Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. 3). Pembinaan Teknis Yustisial oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten ke seluruh Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang diadakan dua kali dalam satu tahun, pada bulan Mei dan November 2010. 4). Pembinaan Administrasi Yustisial dalam bentuk Rakerda yang dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi hasil Rakernas yang diikuti oleh Pimpinan, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama, pada bulan November 2010. 5). Mengikutsertakan Pendidikan Pelatihan, Sosialisasi dan Seminar bagi Pejabat Fungsional, Kepaniteraan dan Staf baik Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI., Dirjen Badilag MA. RI, maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten. 6). Pengawasan insidentil setahun 3 kali sehubungan mutasi Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Serang dan Pandeglang pada bulan Agustus 2010.

Data Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di lingkungan

Pengadilan Tinggi

Agama Banten berjumlah 139, terdiri dari : No

Satuan Kerja

Hakim

Pansek

Wapan

Panitera Muda

PP

JSP

Jumlah

1.

P TA Banten

15

1

1

2

3

-

22

2.

PA Tangerang

11

1

1

3

5

7

28

3.

PA Tigaraksa

14

1

1

3

1

7

27

4.

PA Serang

12

1

1

3

3

7

27

5.

PA Cilegon

9

1

1

3

1

2

17

6.

PA Pandeglang

6

1

1

3

2

2

15

7.

PA Rangkasbitung

6

1

1

3

1

5

17

73

7

7

20

16

30

139

Jumlah


- 52 -

2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2010 terhadap Tenaga Non Teknis adalah sebagai berikut : 1). Pembinaan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam apel setiap bulan pada tanggal 17 oleh Ketua , Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten. 2). Pembinaan Aparatur Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Upacara HUT PTA Banten pada bulan April 2010. 3). Pembinaan Aparatur Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 2010 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 4). Mengikutsertakan

pelatihan-pelatihan,

seminar

dan

sosialisasi

bagi

Pejabat

Kesekretariatan dan Stafnya baik Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI., Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Instansi lain yang terkait. Data Sumber Daya Manusia Non Teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 85 orang , terdiri dari : No

Wasek

Kasub / Kaur

Staf

Jumlah

1

3

10

14

1.

P TA Banten

2.

PA Tangerang

1

3

9

13

3.

PA Tigaraksa

1

3

9

13

4.

PA Serang

1

3

13

17

5.

PA Cilegon

1

3

9

13

6.

PA Pandeglang

1

2

5

8

PA Rangkasbitung

1

3

3

7

Jumlah

7

20

58

85

7.

3.

Instansi

Promosi dan Mutasi 1).

Promosi/Mutasi jabatan keluar dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 32 orang, 9 orang pejabat struktural dan 23 orang pejabat fungsional.

2).

Promosi/Mutasi jabatan masuk ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 29 orang, 8 orang pejabat struktural dan 21 orang pejabat fungsional.

3).

Mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 28 orang, terdiri dari: a. 9 orang promosi pejabat struktural b. 4 orang promosi pejabat fungsional c. 6 orang mutasi pejabat struktural d. 3 orang mutasi pejabat fungsional e. 6 orang staf rolling tempat kerja


- 53 -

4.

Pengisian Jabatan Struktural : Pada tahun 2010 ada pergantian Pimpinan, Panitera/Sekretaris dan Kasubag pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut : 1). Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang semula dijabat oleh Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H. diganti oleh Drs. H.M. Thahir Hasan, semula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makasar. 2). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang semula dijabat oleh Drs. H. Bahrussyam Yunus, S.H.,M.H. diganti oleh Drs. Hasan Bisri, S.H.,M.Hum., selanjutnya Drs. Hasan Bisri, S.H.,M.Hum. diganti oleh Drs. H. Muwahhidin, S.H.,M.H. semula menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3). Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten yang Agus

Zainal

Mutaqien,

S.H.

diganti

Dra.

Hj,

Siti

semula

dijabat

oleh Drs.

Maryam,

semula

menjabat

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. 4). Kepala Sub. Bagian Kepegawaian

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang selama ini

kosong diisi oleh Asriningsih, S.E. 5). Kepala Sub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Banten yang semula dijabat oleh Ratna Sari Fitriyani, S.H.,M.H. diganti oleh Hadi Sunarso, S.E. Pergantian Pimpinan Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut : 1). Ketua Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh Drs. Tata Sutayuga diganti oleh Drs. H. Ambo Asse, S.H.,M.H., semula menjabat Ketua Pengadilan Agama Serang. 2). Ketua Ketua Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Drs. H. Ambo Asse, S.H.,M.H., diganti oleh Drs. H. Hasany Nasir, S.H.,M.H., semula menjabat Wakil Ketua Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, 3). Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Drs. Sutardi diganti oleh Drs. Dede Ibin, S.H., semula menjabat hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. 4). Wakil Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Drs. H. Hasany Nasir, S.H.,M.H., diganti oleh Drs. Cece Rukmana Ibrahim, S.H., semula menjabat hakim Pengadilan Agama Pandeglang. 5). Wakil Ketua Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Drs. Dudung Abd. Halim, S.H.,M.H. diganti oleh Drs. Chotman Jauhari, semula menjabat hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 6). Wakil Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Drs. H. Edy Rawidy, S.H.,M.H. diganti oleh Drs. Mamat S., M.H., semula menjabat Wakil Pengadilan Agama Dompu. 7). Wakil Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung yang semula dijabat oleh Drs. Mamat Ruhimat diganti oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H., semula menjabat Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang diperbantukan ke Mahkamah Agung. 8). Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon yang selama ini kosong diisi oleh Dra. Hj. Alia Al Hasna, M.H., semula menjabat Hakim Pengadilan Agama Tangerang. Pergantian Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :


- 54 -

1). Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh Drs. Ujang, S.H.,M.H., diganti oleh Drs. E. Ali Manshur, semula menjabat Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Serang. 2). Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Drs. E. Ali Manshur, diganti oleh Akhmad Fauzi, S.H., semula menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 3). Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Ubed Sutisna S.Ag., diganti oleh Drs. Usman MS, S.H. semula menjabat Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Rangkasbitung. 4). Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Rangkasbitung yang semula dijabat oleh Drs. Usman MS, S.H. diganti oleh Ubed Sutisna, S.Ag. semula menjabat Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pandeglang. 5). Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Eli Lailiz Hilmi, S.H, diganti oleh Ratna Sari Fitriyani, S.H.,M.H., semula menjabat Kasubbag Umum Pengadilan Tinggi Agama Banten. 6). Kaur Umum Pengadilan Agama Pandeglang yang selama ini kosong diisi oleh Yulianto, S.E. 7). Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Drs. Supiyan, S.H., diganti oleh Drs. M. Sholeh. 8). Kaur Keuangan Pengadilan Agama Serang yang selama ini kosong diisi oleh Lismawati, S.H. 9). Kaur Umum Pengadilan Agama Rangkasbitung yang semula dijabat oleh Asep Saepudin diganti oleh Sarmanah, S.H., yang semula menjabat Kaur Keuangan Pengadilan Agama Rangkasbitung. 10). Kaur Keuangan Pengadilan Agama Rangkasbitung semula dijabat oleh Sarmanah, S.H., diganti oleh Hatta Fajrizzaman, SH.I. B.

Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam Organisasi yang meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kerja. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas peradilan agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya

administrasi

perkantoran yang berada didalamnya. Untuk melaksanakan kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat

menunjang

pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan, prosese pengadaan, penyimpanan,

pemeliharaan

dan

penghapusan

terhadap kekayaan

Negara.

Dengan

administrasi yang lebih tertib dan akuntabel dalam rangka melaksanakan PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pengadilan Tinggi Agama Banten melakukan


- 55 -

rekonsiliasi sesuai Berita Acara Nomor BAR-045/S.1/KNL.01/2010 (semester I) dan Berita Acara Nomor BAR-032/S.2/KNL.01/2011 (semester II) menyimpulkan bahwa tidak terdapat selisih perbedaan antara Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan telah disampaikan secara periodik tiap semester ke Pengadilan

Tinggi

Banten selaku

UAPPB-W (Unit

Akuntansi

Pembantu

Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung selaku UAPB (Unit Akutansi Pengguna Barang).

1.

Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana

gedung meliputi

pengelolaan aset

tetap Barang Milik

Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen. Pengelolaan tanah dan bangunan kantor permanen di Pengadilan Tinggi Agama Banten meliputi: 1). Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) Bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB (Kartu Inventaris Barang). 2). Pembuatan KIB Tanah Sebanyak 2 KIB. 3). Perawatan bangunan kantor permanen. 4). Balik Nama Sertifikat Tanah semula a.n. Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq Mahakamh Agung RI

a.

Pengadaan 1.

Pengadilan Agama Serang

No 1

Nama Barang Penambahan Sidang

Ruang

Volume

Asal Perolehan

30 m2

Pembelian

Bukti Kepemilikan PERENCANA 1. CV. SIGMA KARYA DESIGN 2. 002/PA.SRG/BASTP/I/2010 3. 29 Januari 2010 4. PENUNJUKAN LANGSUNG 5. Rp. 2.880.000 PELAKSANA 1. CV BARRA CIPTA NUSAPALA 2. 002/PHO/PASRG/III/2010 3. 23 Maret 2010 4. Pemilihan Langsung 5. Rp. 72.302.000 PENGAWAS 1. CV. SIGMA KARYA DESIGN


- 56 -

2. 3. 4. 5.

2.

Pengadilan Agama Rangkasbitung

No

Nama Barang

1

002/PA.SRG/BASTP/III/2010 23 Maret 2010 PENUNJUKAN LANGSUNG Rp. 2.160.000

Pembangunan Kantor Tahap I

Volume

Gedung

1000 m2

Asal Perolehan Pembelian

Bukti Kepemilikan PERENCANA 1. PT. SIGMA PRO 77 2. SPK/03/PA-RKS/III/2010 3. 11 Maret 2010 4. Pemilihan Langsung 5. Rp. 116.200.000 PELAKSANA 1. PT.KOLAM INTAN PRIMA 2. W27A4/764/PL.01/VII/2010 3. 8 Juli 2010 4. Lelang Umum 5. Rp. 1.218.938.000 PENGAWAS 1. CV. SIGMA KARYA DESIGN 2. W27A4/767/PL.01/VII/2010 3. 8 Juli 2010 4. PENUNJUKAN LANGSUNG 5. Rp. 44.000.000

3.

Pengadilan Tinggi Agama Banten

No 1

Nama Barang Pembangunan

Volume Sarana


Gedung Kantor a.

Turap Penahan Tanah

22.8 M2

b.

Kanopy Garasi Mobil

130 M2

c.

Kanstein

30.0 M2

Bukti Kepemilikan PERENCANA 1. CV DECO MULTIPILAR 2. W27A/060/PL.01/I/2010 3. 7 Januari 2010 4. PENUNJUKAN LANGSUNG 5. Rp. 8.950.000 PELAKSANA 1. CV MUSTIKA AJI 2. W27-


- 57 -

A/343/PL.01/II/2010 3. 10 Februari 2010 4. PEMILIHAN LANGSUNG 5. Rp. 98.950.000 PENGAWAS 1. CV DECO MULTIPILAR 2. W27A/252/PL.01/I/2010 3. 2 Februari 2010 4. PENUNJUKAN LANGSUNG 5. Rp. 4.800.000,b.

PEMELIHARAAN 1.

Pengadilan Agama Serang URAIAN KEGIATAN Gedung Kantor

NO 1. 2.

KETERANGAN KERUSAKAN Pengecatan

BIAYA Rp.2.857.500

Pengadilan Agama Tigaraksa NO 1.

3.

VOLUME 440 m2

URAIAN KEGIATAN Perawatan Gedung Kantor

VOLUME 2

600 m

KETERANGAN KERUSAKAN Las Canopy, Pengecatan, Perbaikan Keramik, lampu, dan jaringan listrik

BIAYA Rp. 8.999.300

Pengadilan Agama Pandeglang

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Perawatan Gedung Kantor

100 m2

KETERANGAN KERUSAKAN Perbaikan Kamar Mandi Genting Bongkar Pasang Paralon Instalasi Jaringan Listrik

2.

Halaman Kantor

400 m2

Obat Rumput

VOLUME


BIAYA Rp.11.749.600

Rp.

95.000

- 58 -

4.


NO 1. 2. 5.

1.

50 m2

KETERANGAN KERUSAKAN Toilet, keramik, kaso, jaringan listrik Paving Block

BIAYA Rp. 11.749.600 Rp.

500.000

URAIAN KEGIATAN

VOLUME

Perawatan Gedung Kantor

600 m

KETERANGAN KERUSAKAN Las Canopy, Pengecatan, Perbaikan Keramik, lampu, dan jaringan listrik

BIAYA

Rp. 8.999.300

Pengadilan Tinggi Agama Banten NO 1.

2.

VOLUME 100 m2

Pengadilan Agama Cilegon

NO

6.

URAIAN KEGIATAN Perawatan Gedung Kantor Halaman Kantor

URAIAN KEGIATAN

VOLUME 30 m2

2.

Perbaikan Kebocoran Gedung Pintu

3.

Pengecatan

90 m2

12 Unit

KETERANGAN KERUSAKAN

BIAYA Rp. 1.121.000

Perbaikan engsel

Rp. 1.040.750 Rp. 1.303.000

Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung Meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup peralatan kantor, sarana gedung dan kendaraan dinas. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Barang Milik Negara yang termasuk dalam katagori ini adalah buku perpustakaan. Pengelolaan peralatan Inventaris kantor di Pengadilan Tinggi Agama Banten, meliputi : 1). Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) sebanyak

26 Ruangan Lantai 1 dan 27

Ruangan Lantai 2 2). Pemberian label peralatan inventaris kantor . 3). Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda dua sebanyak 4 unit dan 3 unit untuk kendaraan dinas bermotor roda empat. 4). Penerbitan SIP (Surat Izin Pemakaian) Kendaraan dinas bermotor roda dua dan roda empat, terdiri dari 4 SIP (Surat Izin Pemakaian) kendaraan dinas bermotor roda dua dan 3 SIP (Surat Ijin Pemakaian) kendaraan dinas roda empat. 5). Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) antara lain kendaraan bermotor roda dua sebanyak 4 unit dan roda empat sebanyak 2 Unit.


- 59 -

a.

PENGADAAN 1.

No


Nama Barang

Vol

Asal Perolehan

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

REKANAN NO KONTRAK TANGGAL KONTRAK METODE PENGADAAN NILAI PAKET CV SETIA BUDI INDAH BA.01/STB/PA.Srg/2010 1 Maret 2010 Penunjukan Langsung Rp. 20790.000

1

Pengadaan AC 2 PK Soudsystem

1 1

Pembelian

2.

Pengadaan Soud System

1

Pembelian

1. 2. 3. 4. 5.

CV SETIA BUDI INDAH BA.01/STB/PA.Srg/2010 1 Maret 2010 Penunjukan Langsung Rp. 13.640.000

3

Hardware a. Komputer server b. Komputer Client c. Printer d. Jaringan e. Alpikasi Touchscreen a. KIOS K b. CPU c. Aplikasi Laptop

Transfer Masuk

1. 2. 3. 4.

BADILAG MA RI 1361/DJA.1/PL.01/XI/2007 21 Mei 2010 Rp. 59.769.375

Transfer Masuk

Trasfer masuk

1. 2. 3. 4. 1. 2.

Transfer masuk

3. 4. 1. 2.

BADILAG MA RI 4249/DJA.1/PL.01/XI/2009 13 Agustus 2009 Rp. 29.800.000 BADILAG MA RI 3607/DJA.1/PL.01/VIII/20 09 21 Mei 2010 Rp. 24.600.000 BADILAG MA RI 5238/DJA.1/PL.00/VIII/20 09 9 September Rp. 438.000

4

5

4

a. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler b. Himpunan Perundangundangan

2.

1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1

3. 4.

Pengadilan Agama Tangerang

No

Nama Barang

1

Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung a. AC b. Sound sytem c. Cctv d. Kamera digital e. Filling cabinet

vol


11 1 1 1 3


1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

REKANAN NO KONTRAK TANGGAL KONTRAK METODE PENGADAAN NILAI PAKET CV FAYA UTAMA MANDIRI 003/SPK/PA-TNG/IV/2010 30 April 2010 Pemilihan Langsung Rp. 93.885.000

- 60 -

2

a. b.

3.

a.

Hukum Sakral dan Hukum Sekuler b. Himpunan Perundangundangan Lambang Instansi

4

3.

No

1

2

3

4

5

6

CPU Peralatan Personal Komputer Lainnya

1

Transfer Masuk

1

Transfer masuk

1. BADILAG MA RI 2. 4249/DJA.1/PL.00/VIII/2009 3. 21 Mei 2010 4. Rp. 10.400.000 1. BADILAG MA RI 2. 5238/DJA.1/PL.00/VIII/2009 3. 21 Mei 2010 4. Rp. 438.000 1. BUA MA RI 2. 219/Bua.7/BAST/BMN/IX/20 10 3. 29 September 2010 4. Rp.4.475.828

1 1

Transfer Masuk

Pengadilan Agama Tigaraksa

Nama Barang

vol

Mebelair a. SICE b. Lemari Kayu c. Meja d. Kursi Besi

1 2 3 7

Pengadaan Alat Pengolah Data a. Notebook b. Kamera c. Printer

6 1 4

Peralatan Dan Mesin a. AC/Air Conditioner b. Rak Arsip c. Lemari Arsip d. Cermin e. Kabel Hardware a. Komputer server b. Komputer Client c. Printer d. Jaringan e. Alpikasi Buku a. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler b. Himpunan Perundang-undangan Touchscreen a. KIOS K b. CPU c. Aplikasi


3. 4. 5. Pembelian

1. 2. 3. 4. 5.

Pembelian 1 2 2 2 66 m 1 2 1 1 1 1

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Transfer Masuk

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

Transfer masuk

1. 2.

Transfer Masuk

3. 4. 1. 2. 3. 4.

1

1 1 1


REKANAN NO KONTRAK TANGGAL KONTRAK METODE PENGADAAN NILAI PAKET CV BHAKTI KARYA W27-A5/723/PL.05/ III/2010 13 Maret 2010 Penunjukan Langsung Rp. 13.477.500 CV BAHARI LESTARI W27-A5/803/PL.04/ VII/2010 24Maret 2010 Penunjukan Langsung Rp. 49.831.000 CV Citra Utama W27A5/810/PL.04/III/2010 25 Maret 2010 Penunjukan langsung Rp. 14.187.000 BADILAG MA RI 1361/DJA.1/PL.01/XI/2007 21 Mei 2010 Rp. 59.769.375

BADILAG MA RI 5238/DJA.1/PL.00/VIII/20 09 9 September Rp. 438.000 BADILAG MA RI 4249/DJA.1/PL.01/XI/2009 13 Agustus 2009 Rp. 29.800.000

- 61 -

4.


No

Nama Barang

vol

1

Pengadaan Alat Pengolah Data a. Notebook b. PC Unit c. Printer d. Printer Scaner

1 1 2 1

Pengadaan Perlengkapan a. A.C Split b. Vacum Cleaner

2 1

2

3

Pengadaan Mebeulair a. Meja kerja biro b. Kursi hidrolic c. Rak Arsip d. Papan Visual e. Meja Komputer f. Kursi Operator a. CPU b. Peralatan Personal Komputer Lainnya

2

3.

Buku a.

Hukum Sakral dan Hukum Sekuler b. Himpunan Perundang-undangan Lambang Instansi

4

Asal Perolehan

Pembelian

Pembelian

Pembelian 5 5 3 4 2 2 1

1

REKANAN NO KONTRAK TANGGAL KONTRAK METODE PENGADAAN NILAI PAKET

1. 2.

CV SETIA BUDI INDAH SPK/002/PA.PADG/III/201 0. 15 Maret 2010 Penunjukan Langsung Rp. 33.950.000 CV SETIA BUDI INDAH SPK/002/PA.PADG/IV/201 0. 1 April 2010 Penunjukan Langsung Rp. 13.800.000 CV SETIA BUDI INDAH SPK/002/PA.PADG/VI/201 0. 8 Juli 2010 Penunjukan Langsung Rp. 21.945.000

3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Transfer Masuk

1. 2.

Transfer masuk

3. 4. 1. 2.

Transfer Masuk

3. 4. 1. 2.

1 1

1. 2. 3. 4. 5.

3. 4. 5.

No

1

BADILAG MA RI 4249/DJA.1/PL.00/VIII/20 09 21 Mei 2010 Rp. 10.400.000 BADILAG MA RI 5238/DJA.1/PL.00/ VIII/2009 21 Mei 2010 Rp. 438.000 BUA MA RI 219/Bua.7/BAST/BMN/ IX/201 29 September 2010 Rp.4.475.828

Pengadilan Agama Cilegon

Nama Barang

Peralatan dan mesin a. Server b. A.c Unit c. PABX d. Papan Visua

vol


1 2 1 3


1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

REKANAN NO KONTRAK TANGGAL KONTRAK METODE PENGADAAN NILAI PAKET CV NAZWA CIPTA MANDIRI W27-A6/453/PL.04/ III/2010 30 Maret 2010 Pemilihan Langsung Rp. 57.917.750

- 62 -

2

Pengadaan Mebeulair a. Kursi Mananger b. Kursi Manajer Tinggi c. Meja Biro d. Meja Biro Lebar e. Lemari Hanger f. Lemari Arsip Sliding g. Lemari Arsip h. Rak TV Hardware a. Komputer server b. Komputer Client c. Printer d. Jaringan e. Alpikasi Buku a. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler b. Himpunan Perundangundangan

3

4

6.

2.

Nama Barang

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. a. b.

3.

c. a. b.

4.

a.

5.

1 2 1 1 1 1

1.

3. 4. 5.

CV MULTI KARYA DWI UTAMA W27-A6/1057/PL.04/ VII/2010 30 Juli 2010 Penunjukan Langsung Rp. 19.118.000

Transfer Masuk

1. 2. 3. 4.

BADILAG MA RI 1361/DJA.1/PL.01/XI/2007 21 Mei 2010 Rp. 59.769.375

Transfer masuk

1. 2. 3. 4.

BADILAG MA RI 5238/DJA.1/PL.00/ VIII/2009 9 September Rp. 438.000

1. 2. 3. 4. 5.

REKANAN NO KONTRAK TANGGAL KONTRAK METODE PENGADAAN NILAI PAKET

1. 2.

CV HELVETIA RAYA W27A/253/PL.04/II/2010 17 Februari 2010 PEMILIHAN LANGSUNG Rp. 53.020.000

2.

1


No

1

Pembelian 3 1 2 2 1 1 3 1

Handy Cam A. C Split Internet CCTV Tripod Kursi Besi Metal Meja Rapat Cermin Besar Rak-Rak Penyimpanan Lemari Kayu Personal Komputer Lainnya Perangkat Jaringan Lainnya Server Monitor CPU Server

Hukum sakral Dan Hukum Sekuler b. Himpunan UndangUndang Hukum a. LCD Projector / Infocus

vol

1 2 1 1 2 5 2 7 1 3 1 1 1

Asal Perolehan

Pembelian

3. 4. 5.

Tarnsfer Masuk

1. 2. 3.

1 1 1

Transfer Masuk

1 1

Transfer Masuk

1

Transfer Masuk


BADILAG MA RI 5312/DJA.1/PL.00/XI/20 09 3 Mei 2010

1. BADILAG MA RI 2. 4249/DJA.1/PL.00/ XI/2009 3. 3 Mei 2010 1. BADILAG MA RI 2. 5238/DJA.1/PL.00/ XI/2009 3. 3 Mei 2010 1. BADILAG MA RI 2. 5238 /DJA.1/PL.00/ XI/2009

- 63 -

6.

Lambang Instansi

1

Transfer Masuk

5. 6. 7.

BUA MA RI 196/Bua.7/BAST/BMN/I X/2010 29 September 2010

b. PEMELIHARAAN 1.

Pengadilan Agama Serang NO 1 2

2.

URAIAN KEGIATAN Kendaraan Dinas Roda Dua Kendaraan Dinas Roda Empat

VOL 4 2

3

A.C Splitt

1

4

P.c Unit

3

5

Printer

15

KETERANGAN Penggantian Oli, AKI, Spion, minyak rem Rem, Ban, Ganti Oli, Tune Up, Air Accu Pembersihan, Isi Freon Mainboard

BIAYA Rp. 1.487.000 Rp. 12.170.000 Rp.

400.000

Rp. 6.920.000 Rp.

0


NO

URAIAN KEGIATAN

VOL

1

Kendaraan Dinas Roda Dua

2

Sparepart

Rp. 1.607.500

2

Kendaraan Dinas Roda Empat

2

Sparepart

Rp. 6.895.000

3

A.C Splitt

14

Pembersihan, Isi Freon

Rp.

4

P.c Unit

17

Sparepart

Rp. 2.550.000

5

Printer

12

Katride, perbaikan Infus

Rp. 1.865.000

6

Mesin Fax

2

Pengecekan

Rp.

40.000

7

Laptop

4

Instalasi Program

Rp.

85.000

3. NO

KETERANGAN

BIAYA

700.000

Pengadilan Agama Tigaraksa URAIAN KEGIATAN

VOL

KETERANGAN

1


2

Sparepart

2


2

Sparepart

3

A.C Splitt

10

Pemeriksaan Rutin

4

P.c Unit

5

Mainboard, service

5

Printer

10

Part Printer


Rp.

BIAYA 5.998.150

Rp.

26.349.800

Rp.

850.000

Rp.

1.910.000

Rp.

2.700.000

- 64 -

4.

Pengadilan Agama Pandeglang NO

URAIAN KEGIATAN

VOL

1


4

2


1

3

A.C Splitt

14


4

P.c Unit dan Laptop

5

Sparepart

Rp. 3.370.000

5

Printer

3

Katride

Rp.

6

Mesin Fax, Finger,

1

Service

Rp. 2.501.500

5.

KETERANGAN Sparepart, pajak, bensin Rem, Ban, Ganti Oli, Tune Up, Air Accu

URAIAN KEGIATAN

VOL

1


2

Sparepart

2


2

Sparepart

3

A.C Splitt

3

Freon

4

P.c Unit

4

Mainboard, service

5

Printer

3

Katride

6

Laptop

2

Keyboard dan Mouse

NO

Rp. 11.520.140 Rp. 16.334.291

700.000


NO

6.

BIAYA

KETERANGAN

BIAYA Rp. 6.000.000 Rp. 19.185.436 Rp. Rp.

1.200.000 4.435.000

Rp. 1.550.000 Rp.

500.000

Pengadilan Agama Cilegon URAIAN KEGIATAN

VOL

KETERANGAN

BIAYA

1


6

Sparepart

Rp.

2


1

Sparepart

Rp.

16.350.000

3

Incentaris kantor

1

Service

Rp.

9.772.500

7.

6.000.000


NO

URAIAN KEGIATAN

VOL

1


4

2


3

Sarana Gedung

2

KETERANGAN Tune Up, Ganti Oli, Perpanjang STNK, Rantai, ganti Ban

BIAYA Rp. 3.534.350

Tune Up, Ganti Oli, Perpanjang STNK, service besar

Rp. 6.197.400


Rp. 3.862.350

- 65 -

A.C Splitt

6


P.c Unit

16

Penggantian DD RAM

Printer

6

Katride, perbaikan Infus

Pabx

1

Perbaikan Setting

Fax

1

Service besar

c. PENGHAPUSAN Selama tahun 2010, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan proses penghapusan barang milik negara, sebagai berikut : 1.

Lingkungan Peradilan Agama Barang yang dihapuskan

No

Satuan Kerja

1


Kendaran Dinas Roda 2

1

2


Meubeulair

143

3


Meubeulair dan Peralatan Mesin

4


2. No 1

Kendaraan Dinas Roda 4

Volume

Alasan penghapusan

Hilang

133

1

Keterangan TGR sudah selesai, sedangkan penghapusan Proses Rekomendasi ke KA BUA No.W27.A/1928/PL.07/XII/2010

Rusak Berat

Sudah selesai dilaksanakan

Rusak Berat

Telah diusulkan kepada Badan Urusan Administrasi MA RI Surat Nomor : W27.A/1824/PL.05/Xl/2010 Tanggal 8 november 2010

Hilang

TGR dalam proses, sudah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung RI No. W27A/1884/PL.06/XI/2010 Tanggal 9 November 2010

Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten

Barang yang dihapuskan Kendaraan Dinas Roda 4

Volume

Alasan penghapusan Rusak Berat

1


Keterangan Telah dihapuskan No Risalah 87/2010 Tanggal 8 Maret 2010

- 66 -

Grafik Kondisi Aset (Barang Milik Negara) Periode 2009 s.d 2010

3.

Pengelolaan aset tetap lainnya/bahan-bahan pustaka Pengadilan Tinggi Agama Banten, meliputi: a.

Pengadministrasian buku-buku diperpustakaan, yang kegiatannya meliputi: 1)

Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir dan halaman rahasia.

2)

Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.

3)

Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka kedalam buku induk perpustakaan, member nomor, klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam almari.

4)

Melayani tamu yang berkunjung diperpustakaan

5)

Melayani para peminjam buku.

Sedangkan pengelolaan aset tetap lainnya / perpustakaan dipradilan Agama se-Banten meliputi : 1). Pengadaan aset tetap lainnya Adanya penerimaan buku-buku perpustakaan Tahun 2010 di Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 452 buku yang berasal dari : -

Mahkamah Agung RI, sebanyak 189 buku;

-

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Sebanyak 80 buku ;

-

Departemen Agama RI sebanyak 18 buku ;


- 67 -

-

Pemerintah Propinsi Banten sebanyak 2 buku ;

-

Komisi Yudisial sebanyak 9 buku;

-

Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 4 buku ;

-

Hibah sebanyak 160 Buku.

Sehingga jumlah buku di Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan tahun 2010 sejumlah : DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN No

JENIS BUKU

JUMLAH

JUMLAH BUKU

JUDUL 1 2 3 4 5 6 7 8

Undang-Undang Dan peraturan Hukum Islam Umum Ensiklopedia Yurisprudensi Kamus Majalah Jumlah

C.

112 55 75 396 43 6 6 16

219 97 82 541 86 20 6 43

709

1.094

Pengelolaan Keuangan : 1.


Tahun 2010 Pengadilan Agama Serang menerima DIPA sebesar Rp 2.449.227.000,-. (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

Pagu

%

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

25.000

26.543

(1.543)

99,16

3.

Tunjangan Suami/Isteri

91.966.000

90.192.980

1.773.020

106,17

4.

Tunjangan Anak PNS

30.355.000

29.321.662

1.033.338

96,07

Struktural

9.360.000

16.615.000

(7.255.000)

96,60

Fungsional

295.945.000

318.070.000

(22.125.000)

107,48

81.651.000

41.738.092

39.912.908

51.12

Tunjangan

1.229.260.780

Sisa

1.

5.

1.239.382.000

Realisasi

10.121.220

97,95%

PNS 6.

Tunjangan PNS

7.

Tunjangan PPh PNS

8.

Tunjangan Beras PNS

9.

Uang Makan PNS

10.

Tunjangan Umum PNS

11.

Uang Lembur Jumlah

51.365.000

76.142.700

(24.777.700)

148.24

184.800.000

184.800.000

0

100

73.134.000

29.590.000

43.544.000

40,46

6.600.000

6.524.000

76.000

98,85

2.064.583.000

2.022.281.757

42.301.243

97,95%


- 68 -

b. Belanja Barang : No

Jenis Belanja

1.

Pagu

Pelantikan/Pengambilan

Realisasi

4.200.000

Sisa

4.200.000

% 0

100

Sumpah Jabatan 2.

Pengadaan Pakaian Dinas

9.299.000

9.299.000

0

100

3.

Pengadaan

1.400.000

1.400.000

0

100

Pakaian

Kerja

Tenaga Honor/Toga 4.

Jamuan Tamu/Pertemuan

5.

Perawatan

Gedung

&

1.650.000

1.650.000

0

100

9.000.000

9.000.000

0

100

2.790.000

2.740.000

50.000

98,21

26.350.000

26.350.000

0

100

Bangunan 6.

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

7.

Pemeliharaan Mobil Dinas

8.

Pemeliharaan Motor Dinas

6.000.000

6.000.000

0

100

9.

Pemeliharaan Inventaris/BMN

7.695.000

7.605.000

90.000

98.83

10.

Listrik dan Telepon

28.440.000

28.347.000

92.997

99,67

11.

Honorarium Tenaga Honor

79.200.000

79.200.000

0

100

12.

Pengiriman Surat dinas

1.080.000

1.080.000

0

100

43.770.000

43.769.979

21

99,99

27.540.000

27.505.000

35.000

99,87

6.000.000

6.000.000

0

100

150.000

0

150.000

0

14,490.000

14.490.000

0

100

13.

Operasional Kantor, Internet dan Hosting

14.

Honorarium

Pengelola

Keuangan 15.

Biaya Perjalanan Dinas

16.

Pengiriman berkas banding perkara prodeo

17.

Belanja Bahan Dokumentasi Persidangan

18.

Belanja Sewa Ruang Sidang

19.

Perjalanan

600.000

600.000

0

100

Dinas

Sidang

9.000.000

9.000.000

0

100

Dinas

Perkara

6.000.000

3.905.000

2.095.000

65,08

284.654.000

282.140.982

2.513.018

99,12%

Keliling 20.

Perjalanan Prodeo Tk I Jumlah

c. Belanja Modal No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.

Belanja Peralatan Dan Mesin

21.000.000

20.793.000

210.000

99%

2.

Belanja Gedung dan Bangunan

78.990.000

77.342.000

1.648.000

97,91%

99.990.000

98.132.000

1.858.000

98,14%

Jumlah


- 69 -

d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Serang TA 2010 No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.

Belanja Pegawai

2.064.583.000

2.022.281.757

42.301.243

97,95%

2.

Belanja Barang

284.654.000

282.140.982

2.513.018

99,12%

3.

Belanja Modal

99.990.000

98.132.000

1.858.000

98,14%

2.449.227.000

2.402.554.739

46.672.261

96,09%

Jumlah

2. Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2010 Pengadilan Agama Tangerang menerima DIPA sebesar Rp. 2.503.507.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3. 4.

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.300.328.000

1.311850.860

(11.522.860)

29.000

27.428

1.572


83.513.000

88.424.894

(4.911.894)

Tunjangan Anak PNS

28.250.000

29.041857

(791.857)

5.

Tunjangan Struktural PNS

15.730.000

20.770.000

(5.040.000)

6.

Tunjangan Fungsional PNS

273.975.000

343.210.000

(69.235.000)

7.

Tunjangan PPh PNS

72.153.000

45.399.966

26.753.034

8.

Tunjangan Beras PNS

9.

Uang Makan PNS

10.

Tunjangan Umum PNS

11.

Uang Lembur Jumlah

46.279.000

70.283.700

(24.004.700)

200.640.000

187.203.000

13.437.000

66.537.000

20.215.000

46.322.000

3.950.000

3.922.000

28.000

2.091.384.000

2.120.348.705

(28.964.705)

Terdapat kekurangan anggaran belanja pegawai dikarenakan adanya promosi dan mutasi pegawai ke Pengadilan Agama Tangerang.

b. Belanja Barang : No 1.

Jenis Belanja Pelantikan/Pengambilan

Pagu

Realisasi

Sisa

%

6.150.000

6.132.500

17.500

99,72%

11.400.000

11.400.000

0

100%

900.000

900.000

0

100%

Sumpah Jabatan 2.


3.

Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Honor

4.


26.350.000

26.349.113

887

100%

5.


5.800.000

5.425.923

374.077

93,55%


- 70 -

6.

Pemeliharaan

11.600.000

11.038.000

562.000

95,16%

Inventaris/BMN 7.

Listrik dan Telepon

64.200.000

64.113.738

86.262

99,87%

8.


66.000.000

66.000.000

0

100%

1.750.000

1.653.000

97.000

94,46%

50.780.000

50.746.968

33.032

99,93%

24.540.000

24.540.000

0

100%

10.000.000

9.969.600

30.400

99,70%

150.000

0

150.000

0%

9.

Pengiriman Surat dinas dan pos

10.

ATK

Kantor,

Website,

Hosting

Penggandaan

Berkas 11.

Honorarium

Pengelola

Keuangan 12.


13.


14.

Pengarsipan perkara

15.

Pembuatan

12.048.000

12.044.000

4.000

99,97%

arsip

24.000.000

24.000.000

0

100%

Biaya Pemanggilan Perkara

2.400.000

1.250.000

1.150.000

52,08%

318.068.000

315.562.842

2.505.158

99,21%

rak

perkara 16.

Prodeo Jumlah

Terdapat sisa anggaran pada belanja pengiriman berkas banding untuk perkara prodeo dan biaya pemanggilan yang tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan biaya tersebut dialokasikan untuk membiayai perkara prodeo dan telah disesuaikan dengan perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. c. Belanja Modal No 1.

Jenis Belanja

Pagu


Realisasi

Sisa

%

94.055.000

93.885.000

170.000

99,82%

94.055.000

93.885.000

170.000

99,82%

serta Honor Panitia Jumlah

Belanja Modal telah direalisasikan pada semester I Tahun Anggaran 2010 d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Tangerang TA 2010 No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

Keterang an

1.

Belanja Pegawai

2.091.384.000

2.120.348.705

(28.964.705)

101.38%

2. 3.

Belanja Barang

318.068.000

315.562.842

2.505.158

99,21%

Belanja Modal

94.055.000

93.885.000

170.000

99,82%

2.503.507.000

2.529.796.547

(26.289.547)

101.05%

Jumlah


- 71 -

3. Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2010 Pengadilan Agama Tigaraksa menerima DIPA sebesar Rp. 2.128.430.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3.


4.

Tunjangan Anak PNS

5.


6.


7.

Tunjangan PPh PNS

8.

Tunjangan Beras PNS

Realisasi

Sisa

%

964.527.000

1.174.395.740

(209.868.740)

121,76%

24.000

24.830

(830)

103,46%

74.743.000

92.606.940

(17.863.940)

123,90%

27.233.000

32.809.862

(32.809.862)

120,48%

20.410.000

20.410.000

0

100%

312.455.000

333.365.000

(20.850.000)

106,67%

47.331.000

42.138.883

5.192.117

89,03%

52.891.000

73.463.400

(20.572.400)

138,90%

9.

Uang Makan PNS

184.800.000

173.000.000

11.800.000

93,61%

10.

Tunjangan Umum PNS

14.300.000

21.128.000

(6.828.000)

147,75%

11.

Uang Lembur

19.980.000

19.944.000

36.000

99,82%

1.718.694.000

1.983.226.655

(264.532.655)

115,39%

Jumlah

Terdapat kekurangan anggaran belanja pegawai dikarenakan adanya promosi dan mutasi pegawai ke Pengadilan Agama Tigaraksa. b. Belanja Barang : No 1.


Pagu Sumpah

Realisasi

4.200.000

4.200.000

10.200.000 1.400.000

Sisa

% 0

100%

10.200.000

0

100%

1.400.000

0

100%

4.320.000

3.999.700

320.300

92,59%

9.000.000

8.999.300

700

99,99%

2.790.000

2.790.000

0

100%

Jabatan 2.


3.

Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Honor

4.

Jamuan Pertemuan/Delegasi

5.

Pemeliharaan

Gedung

dan

Bangunan 6.

Inventaris Pegawai Baru

7.


26.350.000

26.349.800

200

99,99%

8.


6.000.000

5.998.150

1.850

99,97%

9.

Pemeliharaan Sarana Gedung

7.000.000

7.000.000

0

100%

10.

Listrik dan Telepon

45.600.000

39.493.050

6.106.950

86,61%

11.


79.200.000

79.128.000

72.000

99,91%

12.

Pengiriman Surat dinas dan pos

1.080.000

1.077.500

2.500

99,775

36.550.000

36.548.100

1.900

99,99%

13.

ATK

Kantor,

Hosting

Website,

Penggandaan Berkas


- 72 -

14.

Honorarium Pengelola Keuangan

30.240.000

28.420.000

1.420.000

95,30%

15.


10.000.000

10.000.000

0

100%

5.000.000

5.000.000

0

100%

16.

Pencetakan/Penggandaan/ Laminasi

17.

Pengiriman

berkas

banding

150.000

0

150.000

0%

Perkara,

Materai

36.156.000

36.068.000

88.000

99,76%

600.000

600.000

0

100%

perkara prodeo 18.

Dokumentasi Prodeo

19. 20.

Belanja Sewa Ruang Sidang Biaya Pemanggilan Perkara Prodeo Jumlah

15.800.000

15.446.000

354.000

97,76%

331.636.000

323.117.600

8.518.400

97,43%

c. Belanja Modal No 1.

Jenis Belanja Belanja

Perlengkaan

Pagu Sarana

Realisasi

14.400.000

Sisa

14.337.000

63.000

% 99,56%

Gedung 2.

Belanja Alat Pengolah Data

50.000.000

49.981.000

19.000

99,96%

3.

Pengadaan Meubeulair

13.700.000

13.627.500

72.500

99,47%

78.100.000

77.945.500

154.500

99,80%

Jumlah

d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa TA 2010 No

Jenis Belanja

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.

Belanja Modal Jumlah

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.718.694.000

1.983.226.655

(264.532.655)

115,39%

331.636.000

323.117.600

8.518.400

97,43% 99,80% 112%

78.100.000

77.945.500

154.500

2.128.430.000

2.384.289.755

(255.859.755)

4. Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2010 Pengadilan Agama Pandeglang menerima DIPA sebesar Rp. 1.516.495.000,(Satu Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No.

Jenis Belanja

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pagu

Realisasi

Sisa

%

669.530.000

871.713.800

(202.183.800)

130.20

Pembulatan Gaji PNS

15.000

17.669

(2.669)

117.79

3.

Tunj. Suami/Istri PNS

53.568.000

71.551.192

(17.983.192)

133.57

4.

Tunj. Anak PNS

20.171.000

26.836.556

(6.665.556)

133.05


- 73 -

5.

Tunj. Struktural PNS

15.120.000

12.960.000

2.160.000

85.71

6.

Tunj. Fungsional PNS

222.600.000

227.375.000

(4.775.000)

102.15

7.

Tunj. PPH PNS

34.591.000

29.812.745

4.778.255

86.19

8.

Tunj. Beras PNS

36.447.000

56.133.900

(19.686.900)

154.02

9.

Uang Makan PNS

121.000.000

114.440.000

6.560.000

94.58

10.

Tunj Umum PNS

7.150.000

10.650.000

(3.500.000)

148.95

1.180.192.000

1.421.490.862

(241.298.862)

120.45

Jumlah

Terdapat kekurangan anggaran belanja pegawai dikarenakan adanya promosi dan mutasi pegawai ke Pengadilan Agama Pandeglang. b. Belanja Barang No Jenis Belanja . 1. Pelantikan/Sertijab 2. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 3. Pengadaan Pakaian Satpam,Pramubakti 4. Perawatan Gedung & Halaman Kantor 5. Pengadaan Inventaris Pegawai Baru 6. Pemeliharaan Mobil Dinas 7. Pemeliharaan Motor Dinas 8. Pemeliharaan AC,PC,Printer,Laptop 9. Listrik,PDAM dan Telepon 10. Honorarium Tenaga Honorer 11. Biaya Pengiriman Surat Dinas 12. Operasional Kantor, Internet & Hosting 13. Honorarium Pengelola Anggaran 14. Biaya Perjalanan Dinas 15. Pengiriman Berkas Perkara Prodeo 16. ATK Perkara & Biaya Perkara Prodeo 17. Sewa Ruang Sidang 18. Biaya Perjalanan Dinas Sidang Keliling Jumlah

Pagu

Realisasi

Sisa

%

3.675.000 7.200.000

3.675.000 7.200.000

0 0

100.00 100.00

1.100.000

1.100.000

0

100.00

12.000.000

11.194.600

114.400

99.05

2.790.000

2.789.000

1000

99.96

16.350.000 12.000.000 8.150.000

16.334.291 11.749.140 8.041.500

15.709 250.860 108.500

99.90 97.91 98.67

31.800.000 66.000.000

31.529.632 66.000.000

270.368 0

99.15 100.00

1.200.000

1.194.504

5.496

99.54

34.440.000

34.439.825

175

100.00

29.040.000

29.040.000

0

100.00

10.000.000 150.000

9.978.500 0

21.500 150.000

99.79 0

10.908.000

8.827.000

2.081.000

80.92

1.200.000 18.000.000

1.000.000 16.825.000

200.000 1.175.000

83.33 93.47

266.003.000

261.608.992

4.394.008

98.35

Untuk Listrik, PDAM dan Telepon sekalipun ada sisa anggaran sebesar Rp. 270.368,- namun untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2010 masih kekurangan anggaran sehingga dibebankan pada anggaran tahun 2011.


- 74 -

c. Belanja Modal Jenis Belanja

No. 1. 2. 3.

Pembangunan Sarana & Prasarana Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pengadaan Alat Pengolah Data Jumlah

Pagu

Realisasi

Sisa

%

22.000.000 14.000.000 34.300.000 70.300.000

21.945.000 13.800.000 33.950.000 69.695.000

55.000 200.000 350.000 605.000

99.75 98.57 98.98 99.14

d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Pandeglang TA 2010 No. 1. 2. 3.

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Pagu

Realisasi

1.180.192.000 266.003.000 70.300.000 1.516.495.000

Sisa

1.421.490.862 261.608.992 69.695.000 1.752.794.854

%

-241.298.862 4.394.008 605.000 -236.299.854

120.45 98.35 99.14 115.00

5. Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahun 2010 Pengadilan Agama Rangkasbitung menerima DIPA sebesar Rp. 3.196.315.000,(Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3. 4.

Pagu

Realisasi

Sisa

%

872.754.000

815.396.840

57.357.160

93,43%

18.000

16.506

2.591

85,61%


77.033.000

68.440.688

8.592.312

88,85%

Tunjangan Anak PNS

21.427.000

19.403.637

2.023.363

90,56%

5.


23.400.000

23.545.000

(145.000)

100,62%

6.


195.065.000

202.705.000

(7.640.000)

103,92%

7.

Tunjangan PPh PNS

50.403.000

27.171.368

23.231.632

53,91%

8.

Tunjangan Beras PNS

9.

Uang Makan PNS

10.

Tunjangan Umum PNS

11.

Uang Lembur Jumlah

36.617.000

50.641.200

(14.024.200)

138,30%

132.000.000

119.785.000

12.932.000

90,20%

31.563.000

13.910.000

18.018.000

42,91%

3.732.000

2.066.000

1.666.000

55,36%

1.444.012.000

1.343.081.239

100.930.761

93,01%


Jenis Belanja

Pagu


Realisasi

Sisa

%

3.375.000

3.275.000

100.000

97.04%

Sumpah Jabatan 2.


6.900.000

6.900.000

0

100%

3.

Pengadaan

Kerja

1.400.000

1.400.000

0

100%

dan

8.500.000

8.164.000

36.000

99,58%

Pakaian

Tenaga Honor 4.

Pemeliharaan

Gedung

Bangunan


- 75 -

6.


2.790.000

2.790.000

0

100%

7.


26.350.000

19.185.536

7.164.464

72,81%

8.


6.000.000

6.000.000

0

100%

9.

Pemeliharaan Sarana Gedung

8.385.000

8.385.000

0

100%

10.

Listrik dan Telepon

26.400.000

20.762.086

5.637.914

78,64%

11.


66.000.000

66.000.000

0

100%

12.

Pengiriman Surat dinas dan

2.160.000

2.160.000

0

100%

33.810.000

31.635.050

2.174.500

93,57%

24.000.000

23.540.000

460.000

98,09%

10.000.000

9.953.000

47.000

99,53%

150.000

0

150.000

0%

10.848.000

10.842.000

6.000

99,94%

1.200.000

1.100.000

100.000

91,67%

14.000.000

13.725.000

275.000

98,04%

252.268.000

236.117.112

16.150.875

93,60%

pos 13.

ATK Kantor, Hosting Website, Penggandaan Berkas

14.

Honorarium

Pengelola

Keuangan 15.


17.


18.

Dokumentasi Perkara

19.

Belanja Sewa Ruang Sidang

20.

Biaya

Perjalanan

Dinas

Lainnya Jumlah c. Belanja Modal No 1.

Jenis Belanja Belanja

Gedung

Pagu

Realisasi

Sisa

%

dan

1.327.935.000

1.310.438.000

17.497.000

98,68%

Belanja Upah Tenaga Kerja

7.100.000

7.100.000

0

100%

165.000.000

160.200.000

4.800.000

97,09%

1.500.035.000

1.477.738.000

22.297.000

98,51%

Sisa

%

Bangunan 2.

dan Honor Pengelola Teknis Gedung 3.

Belanja

Perencanaan

Pengawasan

Gedung

dan &

Bangunan Jumlah

d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Rangkasbitung TA 2010 No

Jenis Belanja

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.


Pagu

Realisasi

1.444.012.000

1.341.998.142

102.013.858

92,94%

252.268.000

236.117.112

16.150.875

93,60% 98,51% 95,61%

1.500.035.000

1.477.738.000

22.297.000

3.196.315.000

3.055.853.264

140.461.736


- 76 -

6. Pengadilan Agama Cilegon

Pada Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Agama Cilegon menerima DIPA sebesar Rp. 1.546.252.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi 814.095.260

%

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

19.000

17.317

1.683

91,14%

3.


51.094.000

60.876.436

(9.782.436)

119,15%

4.

Tunjangan Anak PNS

19.624.000

20.905.796

(1.281.796)

106,53%

Tunjangan

Struktural

18.720.000

18.720.000

0

100%

Fungsional

154.700.000

183.230.000

(28.530.000)

118,44%

41.584.000

26.017.395

15.566.605

62,57%

5.

705.362.000

Sisa (108.733.260)

115,42%

PNS 6.

Tunjangan PNS

7.

Tunjangan PPh PNS

8.

Tunjangan Beras PNS

9.

Uang Makan PNS

10.

Tunjangan Umum PNS

11.

Uang Lembur

12.

Tunjangan

31.531.000

49.717.800

(18.186.800)

157,68%

121.440.000

121.110.000

330.000

99,73%

48.603.000

17.975.000

30.628.000

36,98%

8.760.000

8.758.000

2.000

99,98%

0

19.332.000

(19.332.000)

-100%

1.201.437.000

1.340.755.004

(139.318.004)

111,60%

Realisasi

Sisa

%

Lain-

Lain/Uang Duka PNS Jumlah



Pagu 4.200.000

4.162.500

37.500

99,11%

Sumpah 2.


6.900.000

6.600.000

300.000

95,65%

3.

Pengadaan Pakaian Kerja

1.100.000

1.100.000

0

100%

9.000.000

8.998.500

1.500

99,98%

2.790.000

2.790.000

0

100%

16.350.000

16.350.000

0

100%

Tenaga Honor 5.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6.


7.


8.


6.000.000

6.000.000

0

100%

9.

Pemeliharaan

Sarana

9.785.000

9.772.500

12.500

99,87%

42.000.000

41.965.200

34.800

99,92%

Tenaga

66.000.000

66.000.000

0

100%

Gedung 10.

Listrik dan Telepon

11.

Honorarium Honor


- 77 -

12.

Pengiriman

Surat

dinas

2.640.000

1.049.000

1.591.000

39,73%

Hosting

33.810.000

31.852.600

1.957.4000

94,21%

30.360.000

30.360.000

0

100%

10.000.000

9.998.000

2.000

99,98%

Brosur

5.415.000

5.415.000

0

100%

Prodeo

150.000

0

150.000

0%

dan pos 13.

ATK

Kantor,

Website,

Penggandaan

Berkas 14.

Honorarium

Pengelola

Keuangan 15.


17.

Buletin

dan

Perkara 18.

Pengiriman Banding

19.

Dokumentasi Perkara

10.890.000

10.800.000

90.000

99,17%

20.

Biaya Sewa Ruangan

500.000

400.000

100.000

80%

7.500.000

7.425.000

75.000

99%

265.390.000

261.038.300

4.351.700

98,36%

21

Perjalanan Dinas Sidang Keliling Jumlah

c. Belanja Modal No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.

Belanja Sarana Gedung

59.425.000

58.742.750

682.250

98,85%

2.

Belanja Meubeulair

20.000.000

19.118.000

882.000

95,59%

79.425.000

77.860.750

1.564.250

98,03%

Jumlah

d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Cilegon TA 201 0 No

Jenis Belanja

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.

Pagu

Sisa

%

1.201.437.000

1.340.755.004

(139.318.004)

111,60%

265.390.000

261.038.300

4.351.700

98,36% 98,03% 108,63%


Realisasi

79.425.000

77.860.750

1.564.250

1.546.252.000

1.679.654.054

(133.402.054)

7. Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Banten menerima DIPA sebesar Rp 5.788.199.000,-. (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai No

Jenis Belanja

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

Pagu

Realisasi

Sisa

%

2.432.130.000

1.288.365.460

1.143.764.540

52,97%

47.000

22.247

24.753

47,33%


- 78 -

3.


4.

Tunjangan Anak PNS

5.


6.


7.

Tunjangan PPh PNS

210.533.000

106.144.182

104.388.818

50,43%

47.403.000

24.564.500

22.838.500

51,82%

60.580.000

26.780.000

33.800.000

44,21%

1.272.920.000

670.760.000

602.160.000

52,69%

301.425.000

105.144.370

196.280.630

34,87%

8.

Tunjangan Beras PNS

81.116.000

59.355.900

21.760.100

73,17%

9.

Uang Makan PNS

331.760.000

147.250.000

184.510.000

44,38%

10.

Tunjangan Umum PNS

160.641.000

30.900.000

129.741.000

19,24%

11.

Uang Lembur Jumlah

7.668.000

7.530.000

138.000

98,20%

4.906.223.000

2.466.816.659

2.439.406.341

50,28%

Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, namun Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2010 ini hanya sebesar Rp. 2.466.816.659,- (50,28%) dari anggaran. Hal ini dikarenakan adanya prediksi perencanaan belanja pegawai yang tidak tepat. b. Belanja Barang : No

Jenis Belanja

Pagu 1.680.000

Realisasi 1.680.000

Sisa

%

1.

Pengadaan Obat-Obatan

0

100%

2.

Honorarium Dokter

6.000.000

6.000.000

0

100%

2.


6.675.000

6.675.000

0

100%

Sumpah Jabatan 3.


8.700.000

8.700.000

0

100%

4.

Pengadaan Pakaian Kerja

1.800.000

1.800.000

0

100%

11.550.000

11.550.000

0

100%

13.500.000

13.500.000

0

100%

2.790.000

2.790.000

0

100%

6.496

99,98%

Tenaga Honor 5. 6.

Jamuan Tamu/Pertemuan Perawatan

Gedung

&

Halaman Kantor 7.

Pengadaan/Penggantian Inventaris Pegawai Baru

8.


36.000.000

35.993.504

9.

Sewa Rumah Dinas

45.000.000

45.000.000

0

100%

10.


6.000.000

5.999.997

3

100%

10.565.000

10.565.000

0

100%

5.470.320

95,44%

11.

Pemeliharaan Inventaris/BMN

12.

Listrik dan Telepon

120.000.000

114.529.680

13.


105.600.000

105.600.000

0

100%

14.

Pengiriman Surat dinas

3.760.000

3.191.238

568.762

84,87%

Kantor,

39.030.000

39.030.000

0

100%

Pengelola

33.540.000

33.540.000

0

100%

15.

Operasional Internet dan Hosting

16.

Honorarium Keuangan


- 79 -

17.

Rapat-Rapat

60.000.000

59.990.000

10.000

99,98%

Koordinasi/Kerja/dinas 18.

Belanja Bahan Rakerda

2.000.000

818.225

1.171.775

58,59%

19.


53.351.000

52.546.100

804.900

98,49%

2.000.000

1.981.200

18.800

99,06%

5.000.000

4.930.000

70.000

98,60%

1.650.000

1.647.300

2.700

99,84%

44.000.000

43.980.000

20.000

99,95%

730.000

584.950

145.050

80,13%

78.860.000

80.855.000

5.000

99,99%

2.000.000

1.992.575

7.425

99,63%

2.100.000

2.100.000

0

100%

703.881.000

695.579.661

8.301.339

98,82%

20.

Pencetakan/Penjilidan/Peng gandaan

21. 22.

Penyusunan RKA-KL Konsumsi

Panitia

Penerimaan CPNS 23.

Penyelenggaraan Sosialisasi/Work shop/Diseminasi/Seminar

24.

Belanja Bahan Sosialisasi

25.

Pembinaan dan Bimbingan Teknis

26.

Belanja

Bahan

Laporan

Bintek Peradilan 27.

Dokumentasi Perkara Jumlah

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2010 ini sebesar Rp. 695.579.661,- (98,82%) dari anggaran. Sisa anggaran terletak pada belanja daya dan jasa sebesar Rp. 5.470.320,- ( 5 %) c. Belanja Modal No

Jenis Belanja

Pagu

1.


2.

Belanja Gedung dan Bangunan Jumlah

Realisasi

Sisa

%

53.020.000

53.020.000

0

100%

125.075.000

124.681.000

394.000

99.68%

178.095.000

177.701.000

394.000

99.78%

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2010 ini sebesar Rp. 177.701.000,- atau 99,78% dari anggarannya. Belanja Modal ini telah terealisasi pada Semester I TA 2010 sesuai dengan target yang diharapkan yaitu mencapai 100%. d. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten TA 2010 No

Jenis Belanja

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.


Pagu

Realisasi

Sisa

%

4.906.223.000

2.466.816.659

2.439.406.341

50,28%

703.881.000

695.579.661

8.301.339

98,82%

178.095.000

177.701.000

394.000

99,78%

5.788.199.000

3.340.097.320

2.448.101.680

57,71%


- 80 -

Secara keseluruhan realisasi anggaran belanja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten TA 2010 sebesar Rp. 3.340.097.320,- atau 57,71% dari total anggaran sebesar Rp 5.788.199.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.448.101.680,- sebagian besar merupakan sisa anggaran dari belanja pegawai yaitu Rp 2.439.406.341,- yang belum terserap. 8. Rekapitulasi DIPA Pada PTA Banten dan PA se Wilayah Banten Tahun Anggaran 2010 b. Belanja Pegawai NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

%

1.

PA SERANG

2.064.583.000

2.022.281.757

42.301.243

97,95%

2.

PA TANGERANG

2.091.384.000

2.120.348.705

(28.964.705)

101.38%

3.

PA TIGARAKSA

1.718.694.000

1.983.226.655

(264.532.655)

115,39%

4.

PA PANDEGLANG

1.180.192.000

1.421.490.862

(241.298.862)

120,45%

5.

PA RANGKASBITUNG

1.444.012.000

1.343.081.239

100.930.761

93,01%

6.

PA CILEGON

1.201.437.000

1.340.755.004

(139.318.004)

111,60%

7.

PTA BANTEN

4.906.223.000

2.466.816.659

2.439.406.341

50,28%

14.606.525.000

12.698.000.881

1.908.524.119

86,93%

PAGU

REALISASI

SISA

JUMLAH

c. NO

Belanja Barang SATKER

%

1.

PA SERANG

284.654.000

282.140.982

2.513.018

99,12%

2.

PA TANGERANG

318.068.000

315.562.842

2.505.158

99,21%

3.

PA TIGARAKSA

331.636.000

323.117.600

8.518.400

97,43%

4.

PA PANDEGLANG

266.003.000

261.608.992

4.394.008

98,35%

5.

PA RANGKASBITUNG

252.268.000

236.117.114

16.150.886

93,60%

6.

PA CILEGON

265.390.000

261.038.300

4.351.700

98,36%

7.

PTA BANTEN

703.881.000

695.579.661

8.301.339

98,82%

JUMLAH

2.421.900.000

2.375.165.491


46.734.509

98,07%

- 81 -

d. NO

Belanja Modal SATKER

REALISASI

SISA

%

1.

PA SERANG

99.990.000

98.132.000

1.858.000

98,14%

2.

PA TANGERANG

94.055.000

93.885.000

170.000

99,82%

3.

PA TIGARAKSA

78.100.000

77.945.500

154.500

99,80%

4.

PA PANDEGLANG

70.300.000

69.695.000

605.000

99,14%

5.

PA RANGKASBITUNG

1.500.035.000

1.477.738.000

22.297.000

97,35%

6.

PA CILEGON

79.425.000

77.860.750

1.564.250

98,03%

7.

PTA BANTEN

178.095.000

177.701.000

394.000

99,78%

27.042.750

98,71%

JUMLAH

e.

PAGU

2.100.000.000

2.072.957.250

Total Realisasi Anggaran Belanja TA 2010 PTA. Banten & PA sewilayah Banten

NO 1.

PAGU 19.128.425.000

REALISASI 17.146.123.622

SISA 1.982.301.378

% 89,63%

Adapun grafik tentang Penerimaan dan Realisasi Belanja DIPA Peradilan Agama se wilayah Banten tahun 2010

sebagai berikut : Grafik Penerimaan DIPA Peradilan Agama se wilayah Banten tahun 2010


- 82 -

Grafik Realisasi DIPA Peradilan Agama se wilayah Banten tahun 2010 D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.

Administrasi Peradilan Manajemen

perkara

juga

meliputi

pelaksanaan

tugas

bidang

administrasi

kepaniteraan baik Adminitrasi kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Banten maupun administrasi kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang meliputi prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara, kearsipan perkara, pemberian akta cerai, penyampaian salinan putusan perceraian/penetapan talak

kepada

PPN,

sumpah

pejabat/profesi

dan

PNS,

pemberian

keterangan/pertimbangan/nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. A.

Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Banten a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dilakukan dengan sistim meja-meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Dari perkara yang diterima Pengadilan Agama tahun 2010 sebanyak

7.189 perkara dan telah dibuatkan PMH, dengan rincian

sebagai berikut : 1). Sisa tahun 2009 yang belum di PMH & PP

=

0

perkara

2). Perkara diterima tahun 2010

=

7.189 perkara

3). Jumlah

=

7.189 perkara

4). Penetapan PMH & PP tahun 2010

=

7.189 perkara

5). Dicabut sebelum Penetapan PMH & PP

=

0 perkara

6). Sisa perkara tahun 2010 belum PMH & PP

=

0 perkara


- 83 -

b. Registrasi Perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten telah melaksanakan pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam, yang meliputi : 1). Register Induk Perkara Gugatan 2). Register Induk Perkara Permohonan 3). Register Permohonan Banding 4). Register Permohonan Kasasi 5). Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) 6). Register Surat Kuasa Khusus 7). Register Penyitaan Barang tidak bergerak 8). Register Penyitaan Barang bergerak 9). Register Eksekusi 10). Register Akta cerai 11). Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa. c. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan, KI-PA2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KIPA7) untuk permohonan eksekusi, dan Buku Hak-Hak/Biaya Kepaniteraan (KI-PA8) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara pada Pengadilan Agama se wilayah Banten selama Tahun 2010 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Saldo Akhir 2009

= Rp.

243.571.550,-

2). Penerimaan

= Rp.

3.125.057.200,-

Jumlah Penerimaan

=

Rp.

3.368.628.750,-

Pengeluaran : 1). Biaya panggilan

= Rp.

1.723.080.000,-

2). Biaya Penerjemah

= Rp.

0,-

3). Biaya Sita

= Rp.

6.950.000,-

4). Biaya Pemeriksaan setempat

= Rp.

22.860.000,-

5). Biaya Sumpah

= Rp.

0,-

6). Biaya Pemberitahuan

= Rp.

328.795.000,-

7). Pengiriman Biaya Perkara

= Rp.

26.190.000,-

8). Penggandaan

= Rp.

1.876.400,-

9). Meterai

= Rp.

41.508.000,-

10). Hak-hak kepaniteraan

= Rp.

250.060.000,-

11). Lain-lain APP

= Rp.

254.000,-

12). Pengembalian sisa panjar

= Rp.

298.194.600,-


- 84 -

13). Biaya administrasi

= Rp.

352.825.000,-

Jumlah

=

Rp.

3.052.593.000,-

Saldo

=

Rp.

316.035.750,-

d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1).

Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan yakni Model L1-PA1 s.d. L1-PA8.

2).

Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni B3 s.d. B6 dan Rk1 s.d. Rk6.

3).

Pola Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Penyampaian Akta Cerai, Penyampaian

Salinan

Putusan

Cerai/Penetapan

Talak/Pemberitahuan

terjadinya perceraian kepada KUA, Laporan pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, Laporan tersebut dikirim selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. e. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Agama Sewilayah Banten adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. Namun ada sebagian berkas perkara yang sudah diminutasi belum dapat dimasukkan dalam box pada rak arsip karena beberapa hal diantaranya adalah : 1). Perkara belum berkekuatan hukum tetap; 2). Ruangan arsip sudah penuh; 3). Perangkat kerasipan belum lengkap; Adapun data tentang penataan berkas perkara dalam box pada rak arsip perkara pengadilan Agama Sewilayah Banten pada tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Sisa berkas perkara sudah diminutasi yang belum ditata dalam box dan rak arsip perkara tahun 2009 = 146 2). Berkas perkara telah minutasi tahun 2010 = 6.607 3). Berkas perkara telah diminutasi dan sudah ditata dalam box dan rak arsip perkara tahun 2010 = 6.571 4). Berkas perkara telah minutasi belum ditata dalam box dan rak arsip perkara tahun 2010 = 36 f.

Penyampaian Salinan Putusan Perceraian/Penetapan Talak kepada PPN Berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ayat (1) bahwa ”Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat


- 85 -

kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama wilayah Banten secara rutin mengirimkan salinan putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap/penetapan cerai talak, sebanyak 5.443 berkas. g.

Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai Berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ayat (4) bahwa ”Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Sewilayah Banten yang telah menerbitkan dan menyerahkan akta cerai sebanyak 4.499.

B. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten a.

Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Kegiatan pertama dalam menerima perkara permohonan banding yang dilakukan oleh petugas Meja I adalah meneliti kelengkapan berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten yang meliputi isi berkas A dan berkas B serta syarat-syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah syarat-syarat formal terpenuhi, maka permohonan banding tersebut didaftar dan diberi nomor oleh Kasir lalu diteruskan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara banding. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membuat Surat Penugasan Panitera Pengganti. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah perkara diputus, maka Panitera Pengganti menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan naskah konsep putusan Majelis Hakim. Kemudian Panitera mengirim salinan putusan perkara banding beserta berkas A kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk diberitahukan isi putusannya kepada pihak-pihak yang berperkara. Pada tahun 2010 permohonan banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 64 perkara dan telah dibuatkan PMH sebanyak 62 perkara, dan dibuatkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti sebanyak 62 perkara, dengan rincian sebagai berikut : 1). Sisa tahun 2010 yang belum di PMH & PP

=

0 perkara

2). Perkara banding diterima tahun 2010

=

64 perkara

3). Jumlah

=

64 perkara

4). Penetapan PMH & PP tahun 2010

=

62 perkara

5). Dicabut sebelum Penetapan PMH & PP

=

0 perkara

6). Sisa perkara tahun 2010 belum PMH & PP

=

2 perkara


- 86 -

b.

Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara banding dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah lengkap persyaratan formal dan lunas panjar biaya perkara banding. Kegiatan pencatatan register perkara banding pada tahun 2010 sebanyak 64 perkara, dan semua telah dicatat sesuai dengan peruntukan kolom-kolomnya.

c.

Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2010 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Sisa tahun 2009

= Rp.

2). Penerimaan tahun 2010

= Rp. 9.600.000,-

55.000,-

Jumlah penerimaan

= Rp 9.655.000,-

Pengeluaran :

d.

1). Biaya Proses

= Rp. 8.896.000,-

2). Meterai

= Rp.

396.000,-

3). Biaya Redaksi

= Rp.

330.000,-

Jumlah pengeluaran

= Rp. 9.622.000,-

Saldo

= Rp.

33.000,-

Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak didalam ruang arsip perkara. Adapun data kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Sisa perkara belum minutasi tahun 2009

: 0 perkara

2). Perkara putus tahun 2010

: 66 perkara

3). Jumlah

: 66 perkara

4). Berkas perkara telah diminutasi tahun 2010 : 63 perkara 5). Sisa belum minutasi tahun 2010

: 3 perkara

6). Perkara yang sudah masuk box dan rak arsip : 63 perkara e. Laporan Perkara Kegiatan penata usahaan laporan perkara adalah meneliti laporan perkara yang dikirim dari Pengadilan Agama sewilayah Banten sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993. Penelitian yang pertama kali dilakukan adalah meneliti tenggang waktu penyampaian laporan yakni laporan perkara bulanan, empat bulanan dan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten. Penelitian berikutnya meliputi ketepatan isi laporan, akurasi pengisian data dan kelengkapan jenis isian formulir. Laporan yang dikirim oleh Pengadilan Agama sewilayah Banten selain form laporan


- 87 -

sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin, juga membuat rekapitulasi laporan perkara dari Pengadilan Agama sewilayah Banten. Selanjutnya laporan tersebut diteliti dan dievaluasi. Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi tersebut terdapat kekeliruan, maka dibuatlah surat tegoran/petunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi laporan dari Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat dan mengirimkan laporan Model Rk.1 s.d. Rk.6 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Mengenai kegiatan perkara banding, maka laporan perkara banding juga dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. yaitu Model LII-PA1 s.d. LII-PA3. Data perkara yang sudah dievaluasi tersebut disajikan dalam papan data statistik perkara, yang meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding. Disamping penyajian data secara visual (papan data), juga disediakan berbagai jenis data perkara dalam komputer, sehingga setiap saat dapat di print out manakala ada pihak-pihak yang memerlukan. Sejak Januari 2009 Laporan perkara berbasis SMS, meliputi laporan keuangan perkara, perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling telah dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banten. 2.

ADMINISTRASI UMUM a.

Kepegawaian : Kegiatan Tata Kepegawaian dilingkungan


dalam tahun 2010 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Menyelesaikan proses kenaikan pangkat golongan II ke golongan III dan golongan IV: Periode April 2010 : - Golongan

II/a

ke

II/b

- Golongan

II/d

ke

III/a

:

1 orang

- Golongan

III/a

ke

III/b

:

10 orang

- Golongan

III/b

ke

III/c

:

2 orang

- Golongan

III/c

ke

III/d

:

6 orang

- Golongan

III/d

ke

IV/a

:

6 orang

- Golongan

IV/a

ke

IV/b

:

2 orang

- Golongan

IV/b

ke

IV/c

:

2 orang

:

38 orang

Jumlah

:

9 orang

Periode Oktober 2010 : - Golongan

II/d

ke

III/a

:

- orang

- Golongan

III/a

ke

III/b

:

- orang

- Golongan

III/b

ke

III/c

:

- orang

- Golongan

III/c

ke

III/d

:

- orang

- Golongan

III/d

ke

IV/a

:

2 orang

- Golongan

IV/a

ke

IV/b

:

3 orang


- 88 -

- Golongan

IV/b

ke

IV/c

:

3 orang

- Golongan

IV/c

ke

IV/d

:

2 orang

- Golongan

IV/d

ke

IV/e

:

1 orang

:

11 orang

Jumlah 1.

2.

Penyesuaian ijazah : -

Golongan

II/a

ke

III/a

:

1 orang

-

Golongan

II/c

ke

III/a

:

- orang

-

Golongan

II/d

ke

III/a

:

- orang

-

Golongan

III/a

ke

III/b

:

- orang

Pelaksanakan pendaftaran Cakim dan CPNS dengan jumlah pendaftar 241 orang Pendaftar dengan perincian sebagai berikut : a.

Calon Hakim (S1 Syariah)

b.

Panitera Pengganti

21 orang

( S1 Syariah /Hukum )

:

78 orang

c.

Calon Juru Sita tingkat S1

:

19 orang

d.

Calon Juru Sita tingkat D.III

:

5 orang

e.

Penata Laporan Keuangan :

20 orang

:

29 orang

( S1 Sosial )

:

29 orang

Auditor

:

3 orang

( S1 Ekonomi Akuntansi ) f.

Pranata Komputer ( S1 Managemen /Teknik Informatika )

g. h.

3.

:

Pengevaluasi dan penyusunan Prog/ Keg

i.

Perawat

:

4 orang

j.

Psikologi

:

5 Orang

k.

Penerjemah

:

3 Orang

l.

Pranata Komputer ( D.III Komputer )

:

14 orang

m. Verifikasi keuangan ( D.III Akuntansi )

:

4 orang

n.

Sekretaris

:

2 orang

o.

Pustakawan

:

2 orang

p.

Widya Iswara

:

3 orang

Melaksanakan ujian Seleksi Administrasi penyaringan Cakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus sebanyak 241 orang.

4.

Melaksanakan ujian penyaringan tertulis Cakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diikuti oleh 236 orang.

5.

Mengelola dan membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi untuk Pengadilan Tinggi Agama Banten.

6.

Memproses kenaikan gaji berkala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk tahun 2010 sebanyak 15 orang


- 89 -

b.

Keuangan Dapat dilaporkan bahwa PTA. Banten dan PA se Banten telah melaksanakan kegiatan dibidang keuangan sesuai dengan program keuangan yang pada tahun 2008 terjadi perubahan yang mendasar yaitu sejak diberlakukannya UU. No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Adapun

pelaksanaan program Sub Bagian Keuangan antara lain sebagai

berikut : 1.

Menyusun RKA-KL 2011 pada bulan Juli 2010

2.

Penelaahan DIPA dan SRAA tahun 2011 pada bulan Desember 2010

3.

Penyusunan laporan Keuangan / SAI tahun 2010 : a.

Rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang (BMN) setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan

b.

Reconsiliasi dengan KPPN setiap bulan

c.

Menghimpun hasil reconsiliasi seluruh PA se Banten dan Mengirim ke Pengadilan Tinggi Banten selaku Korwil setiap bulan

d.

Membuat Laporan Realisasi Anggaran manual ( bulanan, triwulan, semester ) dan dikirim ke Biro Perencanaan & Organisasi MA-RI dan Biro Keuangan MA-RI

e.

Membuat Laporan Realisasi PNBP (bulanan, triwulan) dan dikirim ke n Biro Keuangan MA-RI

f.

Membuat rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran manual PTA & PA se Banten dan ditampilkan di Website PTA Banten setiap bulan

g.

Membuat rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA & PA se Banten dan diemail ke Biro Keuangan MA-RI ([email protected]) setiap bulan

h.

Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Aplikasi PP39) dan dikirim ke Biro Perencanaan MA-RI dan Dirjen Badilag MA-RI (triwulan)

i.

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan dikirim ke Korwil (PT Banten) setiap semester

j. 4.

Membuat Laporan Tahunan bagian pengelolaan keuangan

Pengawasan dan Pembinaan administrasi keuangan tahun 2010 Yaitu melakukan pemeriksaan laporan keuangan ke PA se wilayah Banten oleh Hakim Pengawas dan Staff PTA. Banten yang ditunjuk sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan Juli 2010

5.

Pengelolaan Anggaran DIPA tahun 2010 Mengelola anggaran DIPA 2010 sesuai dengan petunjuk operasional dan peraturan yang berlaku

6.

Pemantauan Pelaksanaan DIPA tahun 2010 Pemantauan dilaksanakan dengan cara mengoreksi laporan-laporan keuangan yang telah dikirim oleh seluruh PA se wilayah Banten ke PTA. Banten

3.

Umum Dan Perlengkapan Kegiatan dibidang umum dan perlengkapan pada Pengadilan Tinggi Agama secara umum telah berjalan dengan baik dan berpedoman pada peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan yang ada, melaksanakan Administrasi Tata Persuratan sesuai dengan PMA No. 1


- 90 -

Tahun 1996 dan Kearsipan dengan sistem Kartu Kendali mengacu pada KMA No. 81 Tahun 1984, Kegiatan tersebut meliputi antara lain : 1.

Penerimaan surat masuk dalam tahun 2010 pada Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 2.068 buah, terdiri dari : −

Organisasi dan Tata Laksana

(OT)

:

344 buah

− −

Kehumasan

(HM)

:

399 buah

Kepegawaian

(Kp)

:

519 buah

−

Keuangan

−

Kesekretariatan

(KU)

:

210 buah

(KS)

:

6 buah

−

Perlengkapan

(PL)

:

99 buah

−

Hukum

(HK)

:

464 buah

−

Pendidikan dan Pelatihan

(PP)

:

- buah

−

Penelitian dan Pengembangan

(PB)

:

18 buah

−

Pengawasan MA / Badilag

(PS)

:

9 buah

−

Lain – lain

:

- buah

Keadaan surat keluar dalam tahun 2010 pada Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 1.981 buah terdiri dari : −

Organisasi dan Tata Laksana

(OT)

:

86 buah

−

Kehumasan

(HM)

:

153 buah

−

Kepegawaian

(Kp)

:

830 buah

−

Keuangan

(KU)

:

546 buah

−

Kesekretariatan

(KS)

:

28 buah

−

Perlengkapan

(PL)

:

93 buah

−

Hukum

(HK)

:

241 buah

−

Pendidikan dan Pelatihan

(PP)

:

- buah

−

Penelitian dan Pengembangan

(PB)

:

3 buah

−

Pengawasan MA / Badilag

(PS)

:

1 buah

−

Lain – lain

:

- buah

2.

Melaksanakan Penata Usahaan Barang Milik Negara ( BMN ) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan berpedoman pada : -

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

-

PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN

-

SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/173.a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan disemua lingkungan Peradilan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : -

Perubahan penerapan saldo awal dari sistem manual ke sistem aplikasi.

-

Pelaksanaan Pembukuan BMN, pelaporan BMN, pelabelan BMN, mutasi BMN dan lain-lain, dengan menggunakan sistem Akuntansi Barang milik Negara ( SABMN )

3.

Mengelola rumah tangga kantor meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pengamanan, pendistribusian serta mempertanggung jawabkan dengan melaporkan secara periodik kepada atasan.


- 91 -

4.

Melaksanakan Tata Usaha Kearsipan

5.

Melaksanaan penghapusan BMN yang rusak/tidak bisa digunakan

6.

Melaksanakan pembinaan bagi Kasub / Kaur

Umum Pengadilan Agama Sewilayah

Banten 7.

Monitoring pelaksanaan SABMN ke Pengadilan Agama sewilayah Banten

8.

melaksanakan

administrasi

Perpustakaan

dengan

menerima,

membukukan,

mengidentifikasi, memelihara dan mendistribusikan buku / majalah / aturan – aturan secara tertib dan teratur. 9.

Mengatur pelayanan tamu yang akan menghadap para pejabat / Hakim Tinggi PTA. Banten khususnya yang akan menghadap pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

10. Melakukan evaluasi pekerjaan khususnya di bidang umum dengan melakukan rapat dan pembinaan semua personil Sub Bag Umum. Pelaksanaan Pembangunan: 1

PA. Serang Penambahan ruang sidang 30 m2

2

PA. Rangkasbitung Pembangunan gedung kantor Tahap I, 1000 m2

3

PTA. Banten Pembangunan sarana gedung meliputi : a.

Turap penahan tanah 22,8 m2

b.

Kanopi garasi mobil 130 m2

c.

Kanstein 30 m2

Pemeliharaan 1.

PA. Serang -

2.

Perawatan kantor 440 m2 berupa pengecetan

PA Tigaraksa -

Perawatan gedung 600 m2 berupa pengecetan, las canopy, perbaikan keramik, dan jaringan

3.

PA. Pandeglang -

Perwatan gedung meliputi perbaikan kamar mandi, atap, paralon dan instalasi 100 m2

4.

5.

PA. Rangkasbitung -

Perawatan gedung 100 m2, meliputi toilet, keramik, kaso, jaringan listrik.

-

Halaman kantor 50 m2, berupa pengecetan

PA. Cilegon -

6.

Perawatan gedung kantor 200 m2

PTA. Banten -

Perbaikan kebocoran 30 m2

-

Pengecetan 90 m2


- 92 -

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. KESIMPULAN Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2010 secara garis besar telah dapat dilaksanakan dengan baik : a.

Penyelesaian perkara sisa tahun 2009 untuk tingkat banding sebanyak 5 perkara dan perkara permohonan banding yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 64 perkara, sehingga jumlah perkara permohonan banding yang ditangani pada tahun 2010 sebanyak 69 perkara dan perkara yang diputus pada tahun 2010 sebanyak 66 perkara (96 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2010 sebanyak 3 perkara (4 %).

b.

Pembinaan terhadap para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, serta seluruh jajaran karyawan Pengadilan Agama telah dilaksanakan secara berkesinambungan melalui Pelatihan, pengarahan dan Pengawasan rutin baik oleh Mahkamah Agung RI maupun PTA. Banten;

c.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dilaksanakan melalui pengawasan yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum dan website;

d.

Anggaran rutin untuk tahun 2010 telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun terdapat mata anggaran yang tidak cukup ;

e.

Penambahan tenaga Hakim, Panitera Pengganti dan tenaga administrasi berangsur-angsur telah dapat dipenuhi, meskipun belum tercapai secara keseluruhan;

f.

Sarana perkantoran baik berupa gedung kantor maupun tanah perkantoran masih sangat kurang.

2. REKOMENDASI a.

Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan frekuensi Pelatihan Hakim, pejabat Kepaniteraan dan kesekretariatan dalam rangka menngkatkan ketrampilan dan tertib administrasi Peradilan, administrasi umum yang ditunjang dengan dana dari Mahkamah Agung RI guna tercapainya pelayanan publik yang prima;

b.

Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;

c.

Penambahan formasi pegawai baru hendaknya diperhatikan volume kerja dan jumlah pegawai baik untuk Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Agama;

d.

Penambahan anggaran dalam DIPA masih diperlukan

karena selama ini belum seimbang

antara dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari perkantoran dan inflasi, maka perlu penambahan dana pada mata

anggaran tertentu misalnya belanja pegawai,

belanja barang dan belanja modal; e.

Sarana perkantoran perlu ditingkatkan untuk perluasan tanah dan pembangunan gedung sesuai dengan prototipe.

f.

Sarana rumah dinas perlu diadakan, mengingat PTA dan PA wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten belum ada yang mempunyai rumah dinas kecuali Pengadilan Agama Serang.

g.

Sarana operasional berupa kendaraan dinas roda empat belum mencukupi.


- 93 -

BAB VII PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2010, semoga laporan ini bermanfaat terutama bagi peningkatan tugas Pengadilan Tinggi Agama Banten dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh

karenanya

kami

mengharapkan

saran

dan

tanggapan

dari

berbagai

pihak

demi

penyempurnaan laporan ini.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

ttd. Drs. H. M. Thahir Hasan


- 94 -

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun i - ttd. Assalamu alaikum Wr. Wb

Recommend Documents