LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. Rimba Raya Lestari (1) Identitas LPPHPL : a . Nama Lembaga b . Nomor Akreditasi c . Alamat
: : :
d . Nomor telepon/faks/E-mail
:
e . Direktur
:
f . Tim Audit
:
g . Tim Pengambil Keputusan
:
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK
: :
c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor
: :
e. Nomor telepon/faks/E-mail
:
f.
:
Pengurus
PT. TÜV Rheinland Indonesia LPPHPL-016-IDN Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail :
[email protected] Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono , Abdul Qohar 1. Sapto Hadi Winarno 2. Djoko Sutrisno 3. Abdullah Mujahid 4. Suryamada Bhakti 5. Rahmat Safe’i Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut PT. RIMBA RAYA LESTARI Nomor : SK.300/-Menhut-II/2007, Tanggal : 3 September 2007 17.330 Hektar , Kabupaten Kutai Barat Kantor Pusat : Jl. P. Antasari No. 54 Samarinda, Kalimantan Timur Kantor Jakarta :Ruko Mitra Sunter Blok B No. 22 Sunter, Jakarta Utara, 14350 (0541) 732854 ; Fax (0541) 732855, . (021) 650-6089, Fax. (021) 6530-6858, E-mail :
[email protected] - Komisaris : Liauw Tjauw Tjong Ngi - Direktur Utama : Arman Sugianto Then - Direktur : David - Direktur : Joko Ismanto
1 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI (3) Tahapan Audit Tahap I Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat Tanggal 19-21 Maret 2014, PT. TUV Rheinland Indonesia Tanggal 1 April 2014, BP2HP Wil. XIII dan Dinhut Propinsi Di Samarinda Tanggal 2 April 2014, Dinhut Kutai Barat
Tanggal 2 April 2014, Sendawar Tanggal 3 April 2014, Camp. Pahan
Tanggal 31 Maret s.d 10 April 2014, Kab. Kutai Barat,
Kriteria/Indikator A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Nilai
BAIK
BAIK
Ringkasan Catatan Berdasarkan hasil audit I disimpulkan dapat dilanjutkan audit II Koordinasi di BP2HP Wilayah XIII, Dinhut Propinsi Kaltim dan Dinhut Kutai Barat dilakukan pada saat datang dan selesai penilaian lapangan. Auditor meminta masukan kinerja auditee dan memberikan laporan pada waktu koordinasi setelah penilaian lapangan Konsultasi publik dihadiri BP2HP, Dinhut Prop, Dinhut Kutai Barat, Disnaker, dan masyarakat sekitar areal (tokmas dan pejabat desa) Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit paa dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan mengingat kondisi cuaca setempat Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Ringkasan Justifikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan ,Realisasi tata batas areal yang harus dilaksanakan oleh IUPHHK-HT PT. RRL sepanjang 80.787 meter, sampai saat ini telah terealisasi sepanjang 6.098 meter (7,55 %) tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang Keberadaan IUPHHK-HT PT. RRL mendapatkan pengakuan dari semua pihak dibuktikan dengan tidak adanya konflik batas ,Seluruh areal IUPHHK PT. RRL berada dalam kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 17.330 Ha (100%) dan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan IUPHHK-HT PT. RRL telah memiliki Dokumen visi dan misi yang disahkan oleh Direktur dan isinya sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari Telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi IUPHHK-HT PT. RRL menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) kepada karyawan dan masyarakat desa Besiq dan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialiasasi Visi dan Misi dan daftar hadir IUPHHK PT. RRL telah berupaya mengimplementasikan PHL sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat baik dibidang produksi, ekologi atau lingkungan dan sosial secara
2 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
BAIK
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
SEDANG
1.5. Persetujuan berdasarkan lengkap
BAIK
tanpa paksaan informasi yang
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK
Ringkasan Justifikasi proporsional Mengacu pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT. RRL di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi kecukupan Ganis pada setiap bidang masih kurang Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. RRL sesuai data yang diperoleh sebesar 90 % dari rencana IUPHHK-HT PT. RRL memiliki dokumen ketenagakerjaan seperti peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, surat perjanjian kerja dan bukti kepesertaan asuransi IUPHHK telah memiliki struktur organisasi dan job description, tetapi masih belum efektif dan terdapat rangkap jabatan sehingga belum seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL IUPHHK-HT PT. RRL telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM. Organisasi SPI telah ada sesuai SK Direktur Utama PT. RRL mengenai struktur organisasi dan memiliki struktur tersendiri dapat berjalan efektif untuk mengontrol sebagian besar tahapan kegiatan dalam kerangka PHPL tetapi untuk pembinaan hutan dan kelola lingkungan belum dibentuk tim khusus Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan RKT atau rencana penebangan di IUPHHK-HT PT. RRL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari semua para pihak, antara lain masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa, tripika dan semua stake holder termasuk KOMISI AMDAL Terdapat persetujuan dalam proses tata batas PT. RRL dari para pihak yaitu Pemerintah, Pemegang ijin lain (PT. HKL) yang berbatasan dengan areal IUPHHK PT. RRL, dan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa (Kampung) Besiq Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR dari masyarakat Desa Binaan sekitar hutan PT. RRL, yaitu Desa Besiq dan diketahui Kepala Adat atau Kepala Desa Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak hanya diperoleh dari Pemerintah sedangkan dari pihak masyarakat sekitar areal PT. RRL belum ditemukan bukti tertulis Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. RRL telah mempunyai dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) Periode Tahun 2008 – 2017 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK.260/VI-BUHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan RKUPHHKHT Revisi Periode Tahun 2008 – 2017 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK.91/VIBUHT/2012 tanggal 27 Desember 2012. RKUPHHK-HT
3 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi tersebut telah mempertimbangkan hasil Delinasi Makro dan Delinasi Mikro Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan pengecekan di lapangan dapat dinyatakan bahwa PT. RRL telah mengimplementasikan penataan batas blok RKT di lapangan yang sesuai dengan RKUPHHK-HT Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. RRL telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak kerja telah dilakukan seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BURUK
Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. RRL telah memiliki data potensi tegakan hutan alamnya dari hasil survey potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir dengan Intensitas Sampling 5 % 10 % namun hanya dilengkapi dengan jalur surveI, tidak ada peta penyebaran pohon. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. RRL telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP pada Blok RKT 2008, 2009 dan 2010 dan baru dilaksanakan pengukuran sekali pada setiap blok RKt tersebut, yaitu pengukuran tahun 2014 Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. RRL terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK
Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat diketahui bahwa PT. RRL telah mempunyai SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku tetapi tidak lengkap untuk seluruh tahapan, yaitu SOP penanaman dan pemeliharaan tanaman kehidupan dan unggulan belum ada. Berdasarkan telah dokumen dan hasil verifikasi di lapangan, PT. RRL telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan silvikultur. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat pohon inti dari kelompok kayu Meranti yang tersebar merata sebanyak 35 batang/ha Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat permudaan kelompok Meranti untuk tingkat semai sebanyak 6.500 batang/ha, tingkat pancang sebanyak 520 batang/ha dan tingkat tiang sebanyak 100 batang/ha
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK
Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat diketahui bahwa PT. RRL telah mempunyai SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pemanenan ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan alam sebagaimana disyaratkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. 274/VI-PHA/2001
4 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Reduced Impact Logging (RIL) dan karakteristik kondisi setempat Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat diketahui bahwa PT. RRL telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu berupa penebangan dan penyaradan Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan diketahui tingkat kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2012 di IUPHHKHT PT. RRL yaitu 18.38 %, sedangkan tingkat keterbukaan lahannya mencapai 13,80 % Hasil uji petik penghitungan faktor eksploitasi diperoleh nilai 0.74 menunjukkan penebangan berlangsung secara efisien (> 0,7).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK
Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat diketahui bahwa PT. RRL telah mempunyai dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKU yang sah Berdasarkan hasil telaah dokumen dapat diketahui terdapat kesesuaian antara peta kerja RKT dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil verifikasi antar indikator terkait dapat dinyatakan bahwa peta kerja rencana jangka pendek telah diimplementasikan di lapangan tetapi belum mencakup seluruh tanda-tanda batas kawasan lindung. Realisasi volume tebangan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu TKT 2009 – 2013 mencapai 23,41 %
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG
Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 66.76% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan yang telah diaduit oleh akuntan publik selama tahun 2010 – 2012 berkisar antara 60.46 % - 103.67 %, artinya terdapat perbedaan sebesar 43.21 % Realisasi pendanaan untuk kegiatan persemaian, kelola lingkungan dan kelola sosial mencapai realisasi ± 60 % dari rencana Realisasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok, dan tanaman kehidupan serta perlindungan hutan telah mencapai 96.18 % tetapi penanaman tanaman unggulan belum dilaksanakan. Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan mencapai 64.73 % dari yang seharusnya
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK
Terdapat 3 (tiga) fungsi kawasan lindung pada areal kerja PT. RRL seluas 2.255 ha (13,01% dari luas areal), meliputi : a) Sempadan Sungai b) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan c) Kawasan Pelestarian Satwa Liar
5 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi (KPSL), sesuai dengan alokasi sebagaimana terdapat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. RRL Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2017. Terdapat perbedaan luas kawasan lindung antara di AMDAL dengan yang tercantum dalam dokumen revisi RKUPHHK terdapat perbedaan luas 49 ha. Sehingga keberadaan Kawasan lindung pada areal PT. RRL belum sesuai dengan kondisi biofisik areal Kawasan Lindung IUPHHK HT PT. RRL yang sudah ditandai dan tanda batasnya dikenali seluas 1.824 ha atau 80 % dan Kondisi Kawasan Lindung sebagian besar berhutan seluas 2.035 ha (90,2 % dari total luas kawasan lindung). Pengakuan dari instansi pemerintah, yaitu dengan disyahkannya RKUPHHK HT PT. RRL dan RKTUPHHK HT PT. RRL tahun 2011-2012, 2013 dan 2014. Tidak ditemukan dokumen kesepakatan bersama atau komitmen atau kesepahaman bersama masyarakat terkait kawasan dilindungi dan pengakuan terhadap kawasan lindung baru diperoleh sebagian dari para pihak. Kegiatan terhadap kawasan lindung dibuatkan laporan pengelolaan kawasan lindung dan sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ landscaping
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
SEDANG
SOP yang dimiliki PT. RRL terkait perlindungan dan Pengamanan Hutan yaitu : SOP Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. 11/RRL/PH-X/ A-0), SOP Ilegal Logging/ penggembalaan/ Pencurian (No. 20/RRL/PH-XI/A0) dan SOP Perambahan/Perladangan Liar (No. 20/RRL/PHXI/A-0). Tetapi SOP tersebut belum dilengkapi form isian, instruksi kerja dan format pelaporan PT. RRL memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan ketentuan, tetapi belum berfungsi dengan baik, yaitu mobil pemadam kebakaran dalam keadaan rusak. PT. RRL memiliki SDM Satpamhut dengan jumlah 6 orang, tetapi kualifikasi personilnya belum memadai. Anggota satpam PT. RRL baru ada 1 (satu) orang yang mempunyai sertifikat/ijin satpam dari Polda setempat Implementasi kegiatan perlindungan hutan baru sebatas pelaksanaan patrol rutin, itupun belum dilaksanakan setiap bulan. Program penyuluhan belum dilaksanakan secara rutin
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
SEDANG
PT. RRL mempunyai SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan perlu disempurnakan.. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan belum sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. Terdapat SDM untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi Ganis Keling belum ada.
6 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi PT. RRL telah memiliki dokumen perencanaan berupa RKL dan RPL yang dibuat pada tahun 2006, implementasinya baru sebagian. Berdasarkan hasil pengamatan secara umum pada areal PT. RRL masih terdapat indikasi terjadinya dampak penting terhadap tanah dan air seperti erosi dan sedimentasi dan terdapat upaya pengendalian oleh auditee.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
SEDANG
PT. RRL mempunyai SOP identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik yang dilaksanakan di areal KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,danbagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
SEDANG
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
SEDANG
PT. RRL telah memiliki prosedur pengelolaan flora, yaitu SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi Jarang, Langka, terancam punah, endemik tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin PT. RRL telah mengimplementasikan pengelolaan flora, tetapi belum sesuai dengan SOP dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Masih terdapat gangguan terhadap kondisi spesies flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin PT. RRL telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, yaitu SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi Jarang, Langka, terancam punah, endemik tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin PT. RRL telah mengimplementasikan pengelolaan fauna, tetapi belum sesuai dengan SOP Pengelolaan Fauna dan Fauna Dilindungi Jarang, Langka, terancam punah, endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Masih terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Auditee memiliki dokumen-dokumen yang berisi tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH , identifikasi hak-hak dasar komunitas lokal, akan tetapi data dan informasinya kurang lengkap. Sedangkan dokumendokumen terkait perencanaan dalam pengelolaan SDH
7 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi tersedia lengkap Auditee memiliki standar atau acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang telah diketahui sebagian masyarakat. Auditee memiliki mekanisme atau prosedur untuk mengakomodir pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akan tetapi tidak lengkap Belum seluruh lahan pemanfaatan masyarakat diidentifikasi, diukur luasnya mau pun dilakukan penandaan batas Antara masyarakat dengan PT RRL telah terjadi kesepakatan terhadap batas–batas areal pemanfaatan masyarakat dan areal kerja perusahaan
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK
Auditee memiliki dokumen yang lengkap terkait dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat namun hanya sebagian kegiatan pemenuhan kewajiban sosial yang dilaksanakan berdasarkan acuan standar yang ada di masyarakat Hanya sebagian masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban dan tanggungjawab sosial auditee kepada masyarakat Auditee telah merealisasikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Auditee memiliki laporan//dokumen terkait pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
SEDANG
Auditee memiliki data dan informasi mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dengan aktivitas perusahaan, akan tetapi sebagian aktivitas yang serupa, tidak ada data dan laporannya Auditee memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta masyarakat, akan tetapi belum memiliki mekanisme mengenai peningkatan aktivitas ekonomi berbasis hutan. Dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berbasis hutan yang dimiliki hanya sebagian. Auditee mengimplementasikan peningkatan peran serta masyarakat dalam bentuk rekruitmen tenaga kerja lokal sebagai karyawan dan tenaga harian lokal, akan tetapi belum meliputi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat PT RRL memiliki dokumen/laporan realisasi distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat, dan negara kecuali tanda lunas PBB
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK
PT RRL memiliki mekanisme resolusi konflik yang representatif, Peta Konflik yang belum lengkap, lembaga
8 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi penyelesaian konflik dan dokumen terkait penyelesaian konflik meskipun kurang lengkap
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
SEDANG
proses
Sebagian kewajiban auditee sesuai Peraturan Perusahaan belum diimplementasikan/ direalisasikan. Rencana pengembangan kompetensi karyawan yang dimiliki sebagian besar dapat direalisasi. Terdapat banyak posisi jabatan di RRL yang lowong, atau belum diisi oleh pejabatnya Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan akan tetapi belum diimplementasikan seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu PT Rimba Raya Lestari memiliki SK IUPHHK-HT menunjukkan keabsahan Izin Usaha yang lengkap dan sah dan telah memenuhi kewajiban Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) K2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan lengkap dan sah. oleh yang berwenang Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan Peta blok/petak tebangan telah disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai Dokumen RKUPHHK telah disahkan dan lengkap rencana kerja yang sah sesuai dengan Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi peraturan yang berlaku penyiapan lahannya sesuai 2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam Peralatan yang digunakan sesuai dengan izin yang kegiatan pemanenan telah memiliki izin diberikan penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen Atau LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan berwenang, LHP dengan fisik kayu sesuai, Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya hutan dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 3.1.3.
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu
9 dari 10
LAPORAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HT PT. RIMBA RAYA LESTARI diterapkan secara konsisten 3.1.4.
Pemegang Izin/Hak pengelolaan mampu Dokumen SKSKB lengkap dan sah membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK K3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau sesuai dengan LHP yang disahkan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan dan dibayar sesuai dengan tarif K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan instansi yang berwenang sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan Kapal pengangkut kayu PT. RRL berbendera kapal harus kapal yang berbendera Indonesia Indonesia dan memiliki izin yang sah K4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKL/UPL yang dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL meliputi lengkap dan telah disahkan ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah menunjukkan penerapan tindakan untuk disahkan. mengatasi dampak lingkungan dan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan menyediakan manfaat sosial dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. K5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tersedia dokumen PP atau Peraturan Perusahaan (PP) 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur bawah umur
10 dari 10
