Laporan Penyadaran Sanitasi pada Media Masa dan Pihak Terkait (SKPD)

Laporan Penyadaran Sanitasi pada Media Masa dan Pihak Terkait (SKPD) Hasil wawancara dengan Bappeda Kota Depok Hari / Tanggal Jam Lokasi Narasumber Pewawancara Kegiatan komunikasi untuk masyarakat dan kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan

Pengalaman kerjasama dengan sesama instansi pemerintah

Hal menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari kegiatan pemasaran sosial

Jum’at, 12 Agustus 2011 11.00 – 12.00 Kantor Bappeda Kota Depok. 1. Lies Karmawati, Kabid Sosbud Bappeda Kota Depok. Sahroel Polontalo • Bappeda tidak melakukan kegiatan komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Melalui forum Musrenbang, Bappeda menfasilitasi aktifitas komunikasi antara OPD dan warga kota peserta Musrenbang. • Bappeda melakukan pendampingan dan pembimbingan dalam perencanaan, mengakomodir ide-ide dari OPD, dan memonitor pelaksanaannya. • Bappeda melakukan kajian-kajian dan berdasarkan kajian-kajian itu memberikan ide-ide bagi OPD. Terkait sanitasi, Bappeda melakukan kajian, antara lain, Rencana Induk Persampahan dan Master Plan Pengelolaan Air Limbah. • Bappeda memastikan bahwa dalam setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ada kegiatan sosialisasinya. Selalu diingatkan bahwa, seperti iklan di televisi, sosialisasi harus dilakukan berulang-ulang dan tidak cukup satu atau dua kali saja. • Sosialisasi dengan masyarakat dilakukan melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang dikoordinir oleh Bappeda. Melalui road show yang melibatkan banyak OPD, pesan-pesan terkait sanitasi disampaikan ke masyarakat per kecamatan. • Proses penyampaian informasi sampai terbentuknya perilaku, secara teori, adalah: diberi tahu – menjadi paham – mengerti manfaatnya – mencoba – mendapat manfaat. Untuk masyarakat di Indonesia harus dimulai dengan mencoba terlebih dahulu (praktek langsung), karena orang Indonesia gampang dialihkan perhatiannya, gampang diprovokasi. • Belum ada evaluasi terhadap efektivitas komunikasi yang dilakukan pemerintah selama ini. Di tingkat OPD ada kecenderungan bahwa semangat pemilikan kegiatan rendah, kegiatan asal dikerjakan. • Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok adalah corongnya Pemerintah Kota. Sudah ada prosedur tetap data apa saja yang dari OPD yang harus diinformasikan dan akan diinformasikan melalui website http://www.depok.go.id/ Termasuk pengaduan dari masyarakat bisa dilakukan melalui web site itu. • Dalam rangka implementasi UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada kebijakan bahwa sekretaris OPD menjadi jurubicara OPD yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari UU KIP mengamanatkan bahwa di setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Peraturan ini dikuatkan dengan Surat Edaran Menkominfo No. 167 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya PPID dibentuk tanggal 23 Agustus 2011. • Sosialisasi tidak bisa hanya sekali. • Untuk sanitasi sebenarnya terdapat potensi RW Siaga dan Posyandu. Informasi dari Pemerintah Kota terkait sanitasi bisa memanfaatkan kegiatan RW Siaga dan Posyandu. Di RW Siaga. • Untuk RW Siaga ada 8 indikator, yaitu: (1) Ada forum masyarakat sebagai wadah mendiskusikan masalah kesehatan, (2) Kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar, (3) Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), (4) Bersifat pengamatan terhadap gejala wabah penyakit, (5) Kegawat daruratan dan bencana, (6) Lingkungan sehat dengan membiasakan gerakan kebersihan, (7) PHBS (perilaku hidup bersih dan

sehat) – lingkungan hidup punya pengaruh 45% terhadap kesehatan, 30% dari perilaku, dan pelayanan kesehatan 20%, dan (8) Kadarzi (keluarga sadar gizi). • Posyandu mengemban 6 pilar kegiatan yaitu: gizi, kesehatan lingkungan (terutama terkait diare), imunisasi, KB, kesehatan ibu dan anak, dan penyuluhan. • Belum ada penelitian tentang efektifitas komunikasi dari kegiatan pemasaran sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok.

Hasil wawancara dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Hari / Tanggal Jam Lokasi Narasumber Pewawancara Kegiatan komunikasi untuk masyarakat dan kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan

Jumat, 18 Agustus 2011. 08.00 – 09.00 Kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air 2. Ir. Herry Gumelar MM (Kabid SDA) 3. Ir. Zaki Mubarak (Kasie) Sahroel Polontalo Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air, khususnya Bidang Sumberdaya Air mempunyai dua bentuk komunikasi yang selama ini sudah dilakukan, yaitu: a. verbal, melalui beberapa kegiatan / pekerjaan, antara lain: sosialisasi konservasi sumber daya air penyuluhan kelompok mitra chai sosialisasi kegiatan fisik terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan b. non verbal, melalui beberapa kegiatan / pekerjaan , antara lain: kerja bakti bersama pembersihan situ dan penanaman pohon di sempadan situ pengadaan alat biopori pembuatan pamflet, spanduk dan stiker tentang ”penyelamatan sumber daya air” di kota Depok teguran terhadap masyarakat atau usaha yang mendirikan bangunan atau tempat usaha di sempadan sungai dan situ. Terkait dengan sanitasi (khususnya drainase lingkungan), penataannya terkait dengan penataan jalan lingkungan. Namun untuk mengatasi genangangenangan di permukiman ditangani oleh Satgas Banjir yang berada di bawah kordinasi Bidang SDA. Saat ini, kegiatan drainase lingkungan adalah membuat saluran agar ketika hujan tidak ada genangan. Namun untuk jangka panjang harus diupayakan agar semakin banyak bagian air hujan yang diresapkan, sehingga segera setelah hujan tidak ada lagi genangan tapi langsung teresap ke dalam tanah. Pilihan teknologi sederhana untuk itu adalah dengan lubang resapan biopori. Tahun 2011 ini, Dinas BMSDA menfasilitasi pengadaan 800 unit alat bor untuk pembuatan lubang resapan biopori yang akan dibagikan ke 63 kelurahan. Tujuan pemasaran sosial melalui pembuatan lubang resapan biopori ini adalah agar masyarakat bisa melakukan konservasi air, mengurangi genangan di permukiman, dan sekaligus mengatasi masalah sampah organik.

Isu-isu yang diangkat

Khalayak sasaran yang dituju Jenis kegiatan yang dilakukan

• • • •

Konservasi sumber daya air Perlindungan terhadap ketersediaan air bawah tanah Penghematan terhadap pemakaian air bersih Sempadan sungai dan situ Siswa sekolah Kelompok tani Mitra Chai Masyarakat (RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan LPM). a. Sosialisasi konservasi sumber daya air b. Penyuluhan kelompok tani mitra chai

c. Sosialisasi kegiatan fisik terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan d. Kerja bakti bersama pembersihan situ dan penanaman pohon di sempadan situ e. Pengadaan alat biopori f. Pembuatan pamflet, spanduk dan stiker tentang ”penyelamatan sumber daya air” di Kota Depok Teguran terhadap masyarakat atau usaha yang mendirikan bangunan atau tempat usaha di sempadan sungai dan situ. Media yang digunakan

Media massa lokal yang diajak kerjasama



• Di ruangan dalam bentuk standing banner yang dipasang di beberapa tempat seperti di aula kelurahan/kecamatan, sekolahan dan aula warga • Pesan di kaos / pakaian. • Spanduk, stiker dan pamflet • Selama ini belum ada yang secara langsung sebagai partners communications dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dan hanya sebatas pemberitaan di koran lokal untuk beberapa kegiatan yang sudah dipublikasikan Ada beberapa instansi lain yang pernah menjalin kerjasama dengan BMSDA melakukan kerjasama tersebut, antara lain: Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja Ada beberapa hal yang ungkin dapat dijadikan kesimpulan dan pengalaman bagi BMSDA, antara lain: Semua kegiatan tersebut masih dalam skala atau lingkup kecil, karena keterbatasan dana yang dikelola sehingga gaung atau blow up dari kegiatan tersebut tidak terasa Kerjasama dengan beberapa instansi perlu ditingkatkan dan harus lebih menyentuh substansi permasalahan dengan tuntas Partners communications perlu dilakukan dengan permanen dan dijadikan media komunikasi efektif untuk mensukseskan kegiatan.

Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Depok Hari / Tanggal Jam Lokasi Narasumber

Pewawancara Kegiatan komunikasi untuk masyarakat dan kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan

Senin, 1 Agustus 2011. 10.00 – 11.00 Kantor Dinas Kesehatan Kota Depok, Jl. Margonda Raya. 4. dr. Ani Rubiani M.Kes. (Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok) 5. Sukanda M.Kes (Kepala Seksi bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalit dan Penyehatan Lingkungan / P2PPL, Dinas Kesehatan Kota Depok) 6. drg Niken Setiorini (Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kota Depok) Sahroel Polontalo Sanitasi di Dinas Kesehatan terkait dengan kegiatan-kegiatan: • penyehatan lingkungan permukiman • penyehatan tempat-tempat umum • penyehatan tempat pengolahan makanan • pengawasan kualitas air di rumah, di depot air minum, restoran. Kegiatan komunikasi yang dilakukan adalah • komunikasi tatap muka (sosialisasi / penyuluhan) oleh Dinkes yang dihadiri oleh Puskesmas, RT, RW dalam bentuk rapat bulanan. • komunikasi non formal dilakukan oleh petugas kesling (kesehatan lingkungan) dari Puskesmas • penyebaran informasi melalui leaflet.


• •

pemasangan spanduk untuk tempat pengolahan makanan yang terdaftar, pembinaan berupa pelatihan-pelatihan dan monitoring tiap 6 bulan sekali, termasuk pemeriksaan sampel makanan.

•

terkait penyehatan lingkungan permukiman isu yang diangkat adalah: - pentingnya pemilikan jamban keluarga yang sehat - pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga yang sehat (tidak tergenang). Kalau toh tergenang (seperti kobakan) jangan dibiarkan terbuka. - pemeriksaan jentik secara berkala - rumah sehat - sumber air - jarak sumur dan jamban Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menekankan pada 5 perubahan perilaku higienis, yakni - Tidak buang air besar (BAB) sembarangan. - Mencuci tangan pakai sabun. - Mengelola air minum dan makanan yang aman. - Mengelola sampah dengan benar. - Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Semua warga Depok, tapi terutama yang masih memiliki masalah dengan persoalan sanitasi, seperti warga yang belum memiliki jamban atau warga yang seringkali mengunjungi puskesmas karena penyakit yang ditularkan melalui air (waterborne disease). komunikasi tatap muka (sosialisasi / penyuluhan) oleh Dinkes yang dihadiri oleh Puskesmas, RT, RW dalam bentuk rapat bulanan. komunikasi non formal dilakukan oleh petugas kesling (kesehatan lingkungan) dari Puskesmas penyebaran informasi melalui leaflet. pemasangan spanduk untuk tempat pengolahan makanan yang terdaftar, pembinaan berupa pelatihan-pelatihan dan monitoring tiap 6 bulan sekali, termasuk pemeriksaan sampel makanan. Dinas Kesehatan sudah melakukan studi banding ke Ciamis terkait dengan upaya menghentikan buang air besar sembarangan (BABS) dengan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Melalui kegiatan ini, peran pemerintah bukan sebagai fasilitator yang menfasilitasi penyediaan jamban atau sejenisnya, tapi sebagai pemicu (trigger) agar masyarakat mau menyediakan jamban bagi dirinya sendiri. Pendistribusian standing banner tentang STBM dari Dinkes Propinsi Jawa Barat.

•

Khalayak sasaran yang dituju

Jenis kegiatan yang dilakukan

• • • • • •

•

Media yang digunakan


• • • • • • • •

leaflet bahan materi dalam bentuk power point standing banner spanduk talk show (di Radio Cemerlang) kendaraan operasional promkes pemberitaan koran fil dokumenter (tentang PHBS, PSN dan RW Siaga).

Di Seksi Promosi Kesehatan Kota Depok setiap tahun dianggarkan dana untuk pencetakan leaflet, pembuatan spanduk, baliho, stiker dan standing banner dengan jumlah tertentu. Masing-masing bidang di Dinkes mengajukan materi yang akan dibuatkan medianya. Media terbanyak yang dibuat tergantung isu yang berkembang, misalnya Demam Berdarah Dengue (DBD), PHBS, Anti Merokok, dsb. Terkait isu sanitasi dirangkum dalam media tentang PHBS yaitu tentang jamban dan cuci tangan pakai sabun. • Radio Cemerlang • Monitor Depok • Radar Depok

Kerjasama dengan media lokal bersifat insidentil, Tidak ada kerja sama secara tertulis. Tidak ada disain komunikasi / pemasaran sosial untuk isu tertentu atau untuk selama satu tahun anggaran.

Pengalaman kerjasama dengan sesama instansi pemerintah Hal menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari kegiatan pemasaran sosial

Dengan Radio Cemerlang, Dinkes pernah memanfaatkan radio ini dalam bentuk acara talk show. Sedangkan dengan media massa cetak (koran lokal), Dinkes mengundang mereka untuk meliput kegiatan tertentu atau pihak media menghubungi Dinkes Kota Depok jika ada masalah terkait kesehatan yang membutuhkan konfirmasi. Kerjasama dengan sesama instansi pemerintah antara lain dengan pihak Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, mendistribusikan standing banner tentang STBM Terkait sanitasi belum ada kegiatan pemasaran sosial yang ditangani secara terintegrasi yang didisain dengan kaidah-kaidah pemasaran sosial yang utuh dengan dampak terukur. Masing-masing OPD masih berkegiatan sendiri-sendiri, kecuali untuk kegiatan yang memang didisain dimana semua OPD masuk ke lokasi yang sama, seperti P2WKSS.

Hasil wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Hari / Tanggal Jam Lokasi Narasumber Pewawancara Kegiatan komunikasi untuk masyarakat dan kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan



Jenis kegiatan yang dilakukan

Selasa, 2 Agustus 2011 11.00 – 12.00 Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 7. Rahmat Hidayat (Kabid Pelayanan Kebersihan DKP) 8. Abdurrahman (Kasie Pengelolaan Sampah DKP) Sahroel Polontalo Kegiatan komunikasi yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok adalah: 1. Sosialisasi Gerakan Depok Memilah (GDM) 2. Komposting rumah tangga (pelatihan dan fasilitasi keranjang takakura) 3. Komposting sekolah (pelatihan dan failitasi alat komposting) 4. Sosialisasi kegiatan 3R untuk masyarakat di sekitar UPS. Kegiatan sosialisasi itu dibarengi dengan fasilitasi pengadaan sarana / peralatan untuk pemilahan / komposting. Sejak tahun 2011, hanya ada satu kegiatan yang dilakukan yaitu Gerakan Depok Memilah dengan target sasaran 30 kader di tiap kecamatan. Kegiatan komunikasi juga dilakukan dengan pemasangan iklan tentang Gerakan Depok Memilah di media masa lokal di Jurnal Depok dan Monitor Depok. • Problem yang dihadapi oleh pengelolaan sampah di Kota Depok, terutama terkait dengan umur TPA dan keterbatasan sarana angkutan • Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari Kumpul – Angkut – Buang (KAB) menjadi Kumpul – Pilah – Olah (KPO). • Teknologi untuk mengolah sampah organik, yaitu keranjang takakura dan lubang resapan biopori. • Praktek keranjang takakura dan biopori. • Ajakan untuk memilah sampah • Sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, terutama pasal 15 tentang lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) 2. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk warga di lokasi kegiatan terutama ibu rumah tangga, kader PKK 3. Iklan Gerakan Depok Memilah ditujukan untuk warga pembaca koran lokal. 1. Komunikasi tatap muka untuk mensosialisasikan tentang Gerakan Depok Memilah 2. Komunikasi melalui penyampaian informasi melalui media massa lokal dalam bentuk iklan banner.

Media yang digunakan




• Penyampaian informasi melalui media visual (in focus), bahannya dalam bentuk power point. • Penyampaian informasi melalui leaflet, stiker, serta spanduk. • Kerjasama dengan media masa cetak lokal baru terbatas pada pemasangan iklan banner tentang Gerakan Depok Memilah. Pemasangan Iklan dengan biaya Rp. 1 juta dipasang selama 6 hari berturut-turut pada bulan Desember 2010. • Kerjasama dengan semua media massa cetak lokal dan nasional adalah mengundang media untuk meliput kegiatan percontohan Gerakan Depok Memilah di 11 kecamatan. • Kerjasama dengan Radio Cemerlang adalah berupa imbauan dari Kepala Dinas bagi warga Depok untuk ikut serta dalam Gerakan Depok Memilah. Biayanya sebesar Rp. 1 juta untuk produksi dan penayangan. • Dengan TV lokal baru terbatas pada peliputan kegiatan atau jika ada permasalahan sampah di Kota Depok dan DKP diminta konformasi tentang permasalahan tersebut. Penyampaian informasi melalui talk show belum dilakukan. Pengalaman kerja sama sesama lembaga pemerintah adalah dengan Dinas Kominfo Kota Depok dan Badan Lingkungan Hidup Kota Depok. • Dengan Dinas Kominfo bentuk kerjasamanya adalah dalam pembuatan baliho atau spanduk serta pemuatan kegiatan DKP di website depok: http://www.depok.go.id/. Dalam pembuatan spanduk / baliho, materinya berasal dari DKP. • Dengan BLH kerjasama dalam rangka sosialisasi 3R, karena di BLH terdapat kegiatan pemisahan limbah rumah tangga B3, serta sosialisasi dalam rangka Adipura. Di kegiatan BLH ini, DKP diminta sebagai narasumber. • Dari pengalaman melakukan sosialisasi bersama sesama instansi pemerintah, hal yang dirasakan adalah masyarakat belum begitu memahami bahwa masalah sampah di Kota Depok sudah merupakan masalah yang serius / kritis, terutama terkait dengan umur TPA dan belum adanya TPA pengganti. • Kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama ini masih sangat terbatas. Misalnya untuk Gerakan Depok Memilah baru terbatas pada 30 kader per kecamatan setiap tahunnya. • Pemasangan iklan melalui media lokal tentang Gerakan Depok Memilah masih sangat terbatas dan belum diketahui dampaknya pada perubahan perilaku warga untuk memilah sampahnya. • Diperlukan sosialisasi secara besar-besaran yaitu gerakan memilah nasional dengan melibatkan pemerintah pusat, seperti halnya dengan Gerakan Keluarga Berencana di masa lalu. Jika mengandalkan pada sumber daya lokal Depok saja dirasakan sangat berat.

Hasil wawancara dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Hari / Tanggal Jam Lokasi Narasumber Pewawancara

Senin, 15 Agustus 2011. 10.00 – 11.00 Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Jl. Margonda Raya. Ir. Diana (Kasie Perumahan dan Permukiman, Dinas Tarkim Kota Depok). Sahroel Polontalo

Kegiatan komunikasi untuk masyarakat dan kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan

• •

Kegiatan komunikasi yang dilakukan adalah dalam rangka program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dengan dana yang bersumber dari APBN (Kantor Mempera). Tahapan kegiatan pelaksanaan SLBM adalah: - Penyusunan longlist: daftar bakal calon lokasi SLBM di Kota Depok. - Penyusunan shortlist: daftar calon lokasi SLBM. - Pernyataan kesanggupan dari lokasi / kelurahan terpilih untuk melaksanakan kegiatan dan berpartisipasi dalam pendanaan dalam bentuk surat minat. - Pelaksanaan pemetaan swadaya (RPA) untuk mengidentifikasi

•

• •



Jenis kegiatan yang dilakukan Media yang digunakan

Media massa lokal yang diajak kerjasama Pengalaman kerjasama dengan sesama instansi pemerintah


potensi dan masalah desa. - Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) - Pelaksanaan pekerjaan fisik. - Monitoring dan evaluasi Dalam rangka penyusunan daftar longlist, Dinas Tarkim memuat berita tentang kegiatan ini di website depok: http://www.depok.go.id/, bekerjasama dengan Dinas Kominfo. Pengalaman yang ada, berita di website itu ditindaklanjuti oleh satu satu media lokal yaitu Radar Depok yang kemudian memuatnya di media tersebut. Berdasarkan berita di Radar Depok itu, ada pihak warga yang berminat untuk terlibat dalam kegiatan SLBM tersebut. Memanfaatkan kegiatan pertemuan minggon di kecamatan Sosialisasi tentang MCK plus-plus melalui kegiatan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

Isu yang diangkat ketika sosialisasi MCK ++ adalah: Bahaya buang air besar sembarangan Sanitasi / jamban sehat Karena MCK ++ menghasilkan gas untuk memasak, disosialisasikan juga bagaimana memanfaatkan gas dari biodigester. Pentingnya organisasi pengelola MCK ++ (ada fasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat yang akan mengelolanya). Sosialisasi tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam rangka perawatan MCK ++ Untuk kegiatan MCK ++ khalayak yang dituju adalah komunitas yang menerima manfaat adanya fasilitas ini. Melalaui TKPKD, kalayak yang dituju adalah stakeholder yang menghadiri acara road show / kegiatan TKPKD, terutama mengingatkan tentang masih adanya warga yang BAB sembarangan ke empang, ke kali, dsb. • Segala aktifitas yang terkait dengan fasilitasi MCK ++ • Sosialisasi bersama TKPKD • Website: http://www.depok.go.id/, • Poster di lokasi MCK ++ tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan pemanfaatan dan perawatan MCK++ • Komunikasi yang digunakan lebih banyak menggunakan komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka yang dipilih karena kegiatan pembangunan MCK++ ini harus bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan masyarakat bersedia menerima program ini dibutuhkan komunikasi yang interaktif dan intensif, terutama terkait adanya konsekwensi pemeliharaan pasca pembangunan MCK ++. • Media lokal yang pernah berhubungan dengan kegiatan MCK++ adalah Radar Depok. Itu terjadi atas inisiatif pihak Radar Depok yang menfollow up berita di website http://www.depok.go.id/, Pengalaman kerjasama dengan instansi pemerintah adalah melaksanakan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MCK++ Kerjasama dengan OPD di Kota Depok adalah dalam rangka P2WKSS. Kerjasama dengan PMKP adalah dalam rangka penyiapan sosial dari kelompok masyarakat sasaran kegiatan. Dinas Tarkim menganggap, mereka sebagai instansi teknis dan berorientasi pada pembangunan fisik. Dengan Bappeda, kerjasama terutama dalam rangka TKPKD dimana Bappeda sebagai leading sector TKPKD. Data-data tentang warga / komunitas yang belum memiliki jamban diperoleh dari Dinas Kesehatan. Dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pasar dan KUKM, dan Kementerian Agama Kota Depok terutama terkait dengan calon lokasi MCK++ di sekolah, pasar dan pesantren. Semua pihak merespon tapi terbentur pada masalah pengadaan lahan. Satu MCK++ membutuhkan lahan 6 x 10 m2. Dari berbagai diskusi dengan warga yang tidak punya jamban, mereka merasa lebih nyaman di sungai. Ada juga pendapat dari pemilik empang bahwa ikanya tidak akan mendapatkan makanan jika tidak ada ”becak”. Dari jawaban-jawaban masyarakat ada kesimpulan sementara bahwa

sebagian masyarakat belum siap untuk membuat dan memanfaatkan jamban yang sehat. Adanya hasil gas dari biodigester MCK++ membuat masyarakat tertarik. Media massa (koran) tidak diperhitungkan sebagai media untuk menyampaikan informasi dari kegiatan-kegiatan sanitasi yang dilakukan Dinas Tarkim, karena koran dianggap hanya menyampaikan informasi satu arah. Karena itu kegiatan komunikasi yang kerapkali dilakukan adalah lebih sering komunikasi tatap muka, interaktif, sehingga kebutuhan masyarakat bisa langsung bisa dipahami. Melalui komunikasi tatap muka juga kesepakatan-kesepakatan bisa dilakukan. Ini karena kegiatan MCK ++ ditujukan pada kelompok dan bukannya individu. Satu MCK++ melayani sekitar 20 KK. Kesepakatan juga diperlukan misalnya terkait dengan kesepakatan pembayaran listrik untuk menyedot air bagi keperluan di MCK++

Laporan Penyadaran Sanitasi pada Media Masa dan Pihak Terkait (SKPD)

Recommend Documents