LAPORAN PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR
OLEH:
ROIDA NABABAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN 2006
ABSTRAKSI PERLINDUNGAN HUKUM TER HADAP KARYA ARSITEKTUR
Sejak lahir sampai meninggal dunia manusia tidak pernah lepas dari karya arsitektur. Sehubungan dengan itu sering dijumpai karya arsitektur yang sangat mengecewakan terutama karya-karya yang merupakan tiruan dari bangunanbangunan modern yang sudah ada dinegara Arab. Hal ini akan berdampak pada semakin menipis dan pudarnya arsitektur sebagai karya seni dari kebudayaan hal ini diikuti dengan pelanggaran berupa peniruan atas karya arsitektur yang dilakukan dengan menggambar ulang secara langsung suatu kenyataan bahwa perkemabangan pembangunan semakin maju sehingga membutuhkan perlindungan Hukum atas karya arsitektur. Pengertian Arsitektur tidak dijumpai dalam Undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002, namun menurut kamus umum dinyatakan bahwa Arsitektur adalah gaya atau bentuk bangunan seni dan ilmu merancang serta membuat kontruksi bangunan metode dan gaya kontruksi bangunan. Untuk memperoleh data yang relepan dalam penelitian ini maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dilakukan untuk memproleh bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, bukubuku serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahn selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pihak arsitektur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan hak cipta belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cipta karya arsitektur yaitu kriteria yang disebut sebagai pelanggaran terhadap karya Arsitektur tidak jelas disebutkan dalam Undang-undang hak cipta. Adapun tpenyebab timbulnya pelanggran terhadap hak cipta karya arsitektur yaitu faktor moral, kebudayaan Indonesia yang bersifat Komunal dan materi Perundang-undangan yang belum cukup menagatur sehingga adanya kesulitan dalam mengadakan pembuktian. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta Karya Arsitektur ada ikatan arsitek Indonesia sebagai asosiasi yang memberikan pengahargaan kepada pencipta yang karyanya dapat diaktegorikan sebagai karya Arsitektur dan adanya pemeberian sanksi
i
KATA PENGATAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah member Rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun laporan penelitian yang merupakan suatu karya bagi seorang Dosen dalam mengambangkan Keilmuannya di Bidang Pendidikan. Penelitian ini dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitekrur kiranya boleh bermanfaat bagi setiap orang, dan bilamana ada kritik dan saran demi sempurnanya Penelitian ini Penulis sangat mengharapkan untuk lebih baiknya Penelitian ini kedepan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas saran dan kritik untuk pengembangan Ilmu pengetahuan
ii
DAFTAR ISI
ABSTRAK
i
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
BAB I PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Permasalah
6
C. Tujuan Penelitian
6
D. Manfaat Penelitian
7
BAB II TINJAUAN PUSATAKA
8
A. Pengertian Hak Cipta
8
B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta
20
C. Pengertian Artisektur
23
D. Jenis-jenis Hak Cipta
29
E. Proses Pendaftaran Hak Cipta
32
BAB III METODE PENELITIAN
37
A. Ruang Lingkup Penelitian
37
B. Sumber Data
37
C. Metode Pengumpulan Data
38
D. Analisis Data
39
iii
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
40
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Karya Arsitektur
40
B. Bentuk-bentuk Karya Arsitektur Yang Dilindungi BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
47 50
A. Kesimpulan
50
B. Saran
51
DAFTAR PUSTAKA
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sasaran utama pembangunan di Indonesia adalah terciptanta landasan yang kuat bagi untuk tumbuhan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila. Adapun titik beratnya adalah pembangunan dibidang ekonomi dengan terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industry yang maju didukung oleh kekuatan dan kemampuan yang tangguh. Perkembangan pembangunan berlansung cepat, terutama dibidang Perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional. Ditandai semakin bertumbunya berbagai sektor kegiatan usaha yang beraneka ragam menurut spesialisasinya masing-masing. Salah satu ekor yang sangat dinamis adalah investasi dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Dinamika ini perlu didukung dengan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembanya pertumbuhan dunia usaha. Keadaan yang kondusif bagi iklim berusaha tidak mungkin dicapai apabila tidak diimbangi dengan perangkat hukum bagi tercapainya kketeraturan dan ketertiban. Sama dengan pernyataan diatas Perlindungan hukum yang efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta merupakan konstribusi yang sangat berharga terhadap tumbuhnya iklim, yang subur bagi ajang berkreasi dan berkarya.
1
Hal ini akan mendorong kemajuan investasi atau penanaman modal dibidang hak cipta yang sangat diperluan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasiomnal, yang bertujuan menciptakn masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dunia perdagang
dewasa ini mengalami perkembangan yang demikian
pesat, tidak hanya mengangkut bidang industri, tetapi disamping itu dapat juga berupa investasi dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dengan adanya arus globalisasi dibidang perdagangan dengan terbentuknya organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing The Wold Trade Organization / WTO). Penerimaan dan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam persetujuan tentang aspekaspek dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (Agreement On Trade Related Aspects Of Intelektual Property Right Including Trade In Counter Felt Goods / Trips) yang berlaku pada tanggal 1 January 1995 yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi persagangan dunia, Tahun 1994 sebagaimana telah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan nasional dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk dalam ini Hak cipta dengan persetujuan Internasional tersebut, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor. 4220. Salah satu bentuk karya Intelektual Hak cipta yang dilindungi adalah karya Arsitektur. Karya Arsitektur menurut penjelasan Pasal 12 ayat (1) Huruf g UU Nomor. 19 Tahun 2002 Antara lain meliputi : Seni gambit bangunan, Seni gambar 2
miniatur dan seni gambar maket bangunan. Arsiteka dalah sebagai seorang perancang suatu bangunan, sehingga disamping nyaman untuk digunakan juga indah dipandang mata. Dengan kata lain suaru bangunan itu disamping harus memiliki syarat-syarat teknis kontruksi juga memiliki nilai artistic tersendiri yang dihasilkan melalui kreativitas Arsitek. Kedudukan untuk memenuhi permintaan jasa kontruksi, hal ini ditandainya dengan semakin meningkatnya jumlah dan volume kegiatan kontruksi yang beraneka ragam. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan para Arsitek dalam menghasilkan Karya-karya Hak cipta dibidang Arsitektur. Hal ini jelas kita lihat, terutama dalam pembangunan aspek fisiknya yang terlihat dengan nyata dan
dengan semakin menjamurnya bangunan-bangunan yang indah dan megah
dengan gaya Arsitektur yang bervariasi atara yang satu dengan yang lainnya. Arsitek dalam menghasilkan suatu Karya seni Arsitektur membutuhkan pengorbanan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Maka atas pengorbanannya itu perlu diberi imbalan jasa atau penghargaan atas hasil karya mereka (Arsitek). Penghargaan atas jasa yang dihasilkan oleh Arsitek ini diharapkan dapat memotivasi arsitek untuk menghasilkan karya-karya arsitektur yang lebih bervariasi dan lebih baik mutunya. Berangkat dari kenyataan yang disebut di atas maka perlindungan hukum terhadap karya Arsitektur sangat dibutuhkan. Perlindungan ini diharpkan dapat menjamin keamanan dan kenyaman pemilik karya arsitektur dalam pelaksanaan dan penggunaan karya-karya yang telah dihasilkan, baik berupa gambar maupun bangunan fisiknya, salah satu cara yang efektif dalam pemberian penghargaan atas 3
hasil karya Arsitektur adalah pelaksanaan hukum hukum melalui peraturan tentang Hak cipta. Pengaturan tentang Hak cipta dibidang hukum Perdata termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak kebendaan dimana hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan Intelektual manusia yang dalam hal ini hak cipta dikategorikan sebagai hak atas kekayaan Intelektual berupa benda tidak berwujud. Pentingnya perlindungan hukum terhadap kelangsungan dan eksisiten dari kepemilikan hak cipta karya Arsitektur yang dijabarkan diatas perlu dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan agar pemilik karya cipata tersebut dapat mempertahankan dan mempergunakan hak ekslusifnya dengan aman.
Dengan membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di bidang karya Arsitektur disamping sangat merugikan bagi pemilik juga akan berdampak pada lesunya daya kreativitas masyarakat. Hal ini terjadi karena dengan pelanggaranpelanggaran Hak Cipta Karya Arsitektur mengakibatkan pemilik tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan leluasa. Perlindungan hukum yang ketat di bidang Hak Cipta karya arsitektur dapat mendorong terciptanya persaingan yang tangguh dan sehat bagi para Arsitek serta dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya tetapi juga bagi bangsa dan Negara.
4
Pasal 56 ayat 1 dan2 Undang-undang Noomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan; Bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang yang tidak berhak atas karya tersebut kepada Pengadilan Negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan memerintahkan penyerahan seluruh atau sebahagian .pengahsilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut. Oleh karena itu hukum memberikan sejumlah kewenangan kepada yang disebut dalam Undang-Undang, Dewan hak cipta yang terdiri dari wakil pemerintah, Wakil organisai profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang Hak Cipta dalam memberikan penyuluhan dan pembimbing serta pembinaan hak cipta. Indonesia saat ini belum memiliki Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perlindungan atas Karya Arsitektur. Adapun pengaturan Karya Arsitektur ini terdapat pada Pasal 12 ayat 1 huruf g undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam Undang-undang ini tidak ada pengaturan secara rinci yang mengatur tentang ruang lingkup dan batasan Arsitektur itu sendiri. Undang-undang Hak Cipta hanya menyatakan bahwa Karya Arsitektur itu dilindungi, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cakupan ruang lingkup dan tata cara perlindungannya, misalnya di dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum jelas atau strktur bangunan itu sendiri saja atau keduanya. Pelanggaran yang nyata dapat diketahui khusunya di kota Medan adalah pelanggaran dengan dan / atau melalui cara pengcoyan gambar atau desain yang dilakukan secara
5
langsung dengan mengganti nama penciptanya semula tetapi atas adanya pelanggaran tersebut penyelesainnya tidak kepengadilan.
B. Pemasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapata permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya arsitektur 2. Bentuk-bentuk karya arsitetur bagaimanakah yang dikenal dalam hak cipta
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Untukmengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya Arsitektur 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk karya Arsitektur dalam hak cipta
6
D. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah : 1.
Bagi perguruan tinggi penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pendalaman dan pengembangan ilmu khusunya mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Karya-karya Arsitektur.
2.
Bagi masyarakat dapat memberikan informasi yang masih untuk diketahui.
3.
Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah bacaan, wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Karya-karya Arsitektur.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pengertian Hak Cipta Dari segi sjarahnya konsepsi Perlindungan dibidang Hak Cipta mulai tumbuh
dengan jelas. Sejak diketemukannya mesi cetak di abad pertengahan di Eropa, kebutuhan dibidang Hak Cipta ini timbul karena dengan musah diperbanyak secara Mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan Copyright. Namun dalam perkembangan selanjutnya isi dan lingkup Perlindungan tersebut memperoleh kritik yang keras sebab, dianggap menikmati perlindungan yang semestinya. Para Filsuf Eropa mempelopori kritik tersebut menggunakan Argumentasi bahwa karya-karya cipta pada dasarnya, merupakan Repleksi pribadi, atau Altar ego dari Penciptanya. Kemudian tumbuhlah konsep baru yakni, Author’s Ringh dan bukannya Copy Right. Dalam perkembangan berikutnya, isi dan lingkup Pengaturan Hak cipta pada dasarnya sudah sama, titik berat diletakkan pada Perlindungan Pencipta dan para penerima hak cipta bahasa atau istilahhnya dapat seja berbeda. Uraian yang telah disebutkan diatas dapat di artikan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada hasil dengan Penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil Karya cipta sesorang saja dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat lebih besar untuk melahirkan Ciptaan baru, dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki 8
arti sebgai hasil akhir melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat Lahiriah dan Batiniah, baik Penciptanya maupun orang lain yang memerlukaannya. Karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptanya, dibisang Ilmu Pengetahan, Seni dan Satra. Lahirnya undang-undang Hak Cipta di Indonesia, dimulai dari ke ikutsertaan Indonesia dalam Konversi Internasional tentang Perlindungan Hak Citpa, karena pada saat itu (Sebelum Konversi) Indonesia masih memakai ketentuan Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk Auterswet Belanda dari Tahun 1912 yang diumumkan dalam Staatblad 1912 Nomor. 600 tgl 23 september 1912 yang dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda sampai Tahun 1945 dan mulai tahun 1945 sampai tahun 1987. Negara kita tidak mempunyai Undang-undang Hak Cipta yang jelas, namun setelah adanya Seminar nasional tentang Hak Cipta yang dipelopori oleh ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Maka dirancanglah Undang-undang Hak Cipta dan disahkanlah Undang-undang Hak Cipta yang baru dengan Nomor. 6 Tahun 1982, dan mulai efeftif berlaku pada tanggal 12 April 1982. Hal ini dilakukan demi mendorong, dan melindungi Penciptaan, Penyebarluasan hasil Karya Ilmu, Seni dan Sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan dan kehidupan bangsa Indonesia. Setelah 23 Tahunn Indonesai memiliki Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997, yang selanjutnya disebut Undang-undang
Hak Cipta (UUCH) namun melihat
perkembangan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi telah sedemikian 9
pesatnya, sehingga memerlukan peningkatan Perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik hak, terkait dengan tepat memperhatikan kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan dan mengganti undangundang Hak Cipta yang baru yakni Undng-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002 tersebut memuat beberapa ketentuan baru antara lain mengenai; Data Base; merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi meningkatkan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana bagi pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait, serta juga mengenai batas waktu proses perkara Perdata dibilang Hak Cipta dan Hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Pengadilan Mahkamah Agung. Lahirnya Undang-undang yang baru ini memberikan perlindungan Hukum Hak Cipta yang lebih, ditingkat dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, maksudnya adalah mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang diperlukan bagi pembangunan Nasional. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002 berbunyi; “Hak cipta adalah, Hak Ekslusif bagiPencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau member izin untuk itu, dengan tidak merugikan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan berlaku”
10
yang
Terdapat dua unsur penting yang terkadang dalam Pasal 1 angka 1 UUHC (Undang-undang Hak Cipta) Nomor. 19 Tahun 2002 tersebut yaitu: 1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 2. Hak moral dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditingalkan dari padanya, Seperti mengumumkan Karyanya, menetapkan Judul, mencamtumkan nama sebenarnya dan mempertahankan keutuhan dan Integritas Ceritanya. Hak Cipta merupakan Hak Ekslusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta Nomor.19 Tahun 2002). Yang dimaksud Hak Ekslusif adalah hak yang sama semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan
hak
tersebut
tanpa
izin
pemegangnya.
Dalampengertian
“Mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk juga kegiatan Menerjemahkan, Mengadaptasi,
Mengaransemen,
Mengalihwujudkan,
Menjual,
Menyewakan,
Merekam dan Mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik, dan menyiarkan, melalui sarapan apapun. Beritik tolak dari rumusan (Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1) tersebut diatas, beberapa Pengertian didalam Hak Cipta Antara lain :
11
a.
Pencipta (Author) adalah: 1) Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas Inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, Imajinasi, Kecekatan, Ketrampilan, atau Keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 2) Orang yang merancang suatu ciptaan tetapi, diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan, atau pengawasan oran gyang merancang ciptaan tersebur. Contohnya adalah, Himpunan karya tulis dalam 1 (satu) buku oelh seorang Editor, maka Editor adalah Pencipta. Laporan penelitian yang dipimpn oleh pimpinan proyek, maka pimpinan proyek adalah Pencipta. Pada pembuatan Film itu adalah pencipta. 3) Orang yang membuat suatu Karya Cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Contoh :
Karyawan pada suatu perusahaan, Pegawai Negeri Sipil pada suatu Instansi pemerintah. Akan tetapi jika diperjanjikan lain, maka pihak pemberi kerja dalam hubungan kerja atau kedinasan adalah pemegang hak cipta.
4) Badan hukum, termasuk juga Instansi resmi misalnya Lembaga Penelitian Indonesia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
12
Beberapa defenisi tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya secara Konvensional yang digolongkan sebagai Pencipta adalah seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali, sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai, pencipta yang sebutan ringkas untuk kepraktisannya, disebut Hak Pencipta dan lebih ringkasnya, disebut Hak Cipta. b.
Ciptaan (Work) Menurut pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002, yang
dimaksud dengan ciptaan adalah Hasil setiap Karya Pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan lmu pengetahuan, Seni dan Satra, menunjukkan keaslian artinya bukan tiruan atau jiplakan dari Ciptaan orang lain. Ciptaan itu bersifat pribadi artinya berasal dari kemampuan Intelektual yang menyatu / menunggak dengan diri pencipta. Pada dasarnya yang dilindungi UUHC Nomor. 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang atas Inpirasinya dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Perlu ada keahlian Pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai benuk yang khas, dan menunjukkan sebagai ciptaan seseorang atas dasar, kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Berdasarkan bentuknya, Ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Karya tulis beberapa :
Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan
(Layout), Karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2) Karya lisan berupa : Ceramah Ilmiah dan Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu yang diwujudkan dengan cara di ucapkan. 13
3) Karya alat peraga berupa : Alat Peraga, yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan Imu Pengatahuan. 4) Karya Seni Rupa berupa : Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Pahatan, Patung, Seni terapan berupa, Kerajinan Tangan. 5) Karya seni music
berupa : Lagu atau Musik dengan atau tanpa Teks
termasuk Karawitan dan Rekaman Suara. Jelas bahwa Lagu dan Musik juga dapat merupakan Ciptaan yang diberikan perlindungan Hak Cipta. 6) Karya tampilan dan Siaran berupa : drama, Tari (Koreografi), Pewayangan, Pantomim, pertunjukan, Konser, Film. 7) Karya Seni Gambar berupa : Fotografi, sinematografi, Seni Batik, Peta dan Arsitektur. 8) Karya Pengalihwujudan berupa : Terjemahan, Ssduran, Bunga Rampai dan Karya Pengalihwujudan. Sumber : (Undang-Undang Hak Cipta, Nomor. 19 Tahun 2002. Pasal 12) c.
Pemegang Hak Cipta Setiap pencipta adalah Pemilik Hak Cipta kecuali jika diperjanjikan lain
dalam hubungan kerja. Menurut Undang-undang Hak Cipta Psl 5-9, yang dimaksud dengan Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaiman yang dimaksud oleh pasal 1 butir (4) UUHC Indonesia. 14
Menurut Vollmar, setiap mahkluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak, yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tertentu subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setia pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hokum yang tersiri atas manusia (natuurlijk Person) dan badan hukum (Rechtspersoon). Mahadi (Hal. 7-11, Hak Milik Intelektual, Tahun 1997) menyebutkan. “Setiap ada subjektentu ada objek, kedua-keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendomreth atau hak milik. Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Mahadi (Hal. 300 UUHC No. 19 Tahun 2002) menyebutkan bahwa, “disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang / badan hukum) , yakni subjek hak , dan pada pihak lain ada benda, yaitu objek hak.” Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka haru ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat dan harus pula ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu. Jadi jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjasi subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hokum, yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 3 UHC Indonesia. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immaterial. 15
Selanjutngan siapa saja yang dimaksud dengan pencipta itu, dalam hal ini Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UHC Indonesai memberikan jawaban sebagai berikut. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah: a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar umum ciptaan pada Direktorat jenderal; atau b. Orang yan namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan pasal 5 (1). Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut, pasal 5 (2). Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yag diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipa ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hak tkidak ada orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta, adalah orang yang menhimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu, pasal 6. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang dieujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Pencptanya adalah orang yang merancang, ciptaannya itu, pasal 7. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan
16
tidak mengurangi hak penciptaanya apabila penggunaan ciptaan itu diperkuas sampai keluar hubungan dinas pasal 8 (1). Ketentuan sebagaima dimaksud dalam ayat (1) beraku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, pasal 8 (2). Jika suatu ciptaan dibuat salam hubungan kerja atau berdasarkan pedanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak, pasal 8 (3). Yang dimaksud dengan Hubungan Dinas adalah Hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya, sedangkan hubungan kerja di lembaga swasta, penjelasan pasal 8. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut sesorang sebagai pencipta, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya, pasal 9. Demikianlah kita lihat siapa-siapa yang dianggap sebagai pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta Indonesia (UUHC). Selanjutnya mengenai Negara sebagai pemegang hak cipta, dalam hal itu ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyatakan; Bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan. b. Hibah. c. Wasiat. d. Perjanjian tertulis atau. e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan 17
Pasal 10 ayat (4) menyebutkan, “Hak cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan Pemerintah. Pasal 11 UHC Indonesia menyebutkan lasi satu sebab hak cipta itu dipegang oleh Negara sebagai subjeknya yakni apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan (belum dipublikasikan, penulis). Namun Negara dalam hak ini memposisikan dirinya sebagai “pelindung” terhadap hak yang dimiliki oleh penciptanya. Manakalah penciptanya diketahui kemudian hari Negara akanmenyerahkannya kembali, jadi Negara berperan sebagai pelindung kepentingan hukum pencipta yang tidak diketahuinya it. Ketentuan ini adalah merupakan penyesuaian dengan artikel 15 (4) Konvensi Bern. Namun khusus terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya, atau pada ciptaan tersebut terdapat nama samara penciptanya, maka penerbitlah yang memegang hak cipta tersebut, tetapi untuk kepentingan hukum penciptanya. Peristiwa seperti diuraikan diatas dapat saja terjasi. Khususnya pada masa perang. Benyak pengarang yang merahasiakan namanya dan memunculkan nama samarannya. Saat ini Indonesiapun banyak ditemui lagu-lagu (khususnya lagu daerah) yang tidak diketahui dengan jelas penciptanya. Kesulitan dalam praktek penegakan hukum justru ada pihak tertentu yang mengklaim sebagai penciptanya, pada hal sesungguhnya bukanlah yang bersangkutan penciptanya. Akhirnya terjasi proses saling mengklaim, dan kedua belah pihak sulit untuk menunjukkan bukti autentik dan bukti fisik bahwa masing-masing dari mereka adalah pencipta lagu yang dimaksud.
18
Oleh karena itu, dalam keadaan seperi itu negaralah yan akan mengklaim, untuk kepentingan pencipta yang sesungguhnya, walaupun pada akhirnya bisa saja pencipta yang sesungguhnya itu tidak pernah dapat ditemukan oleh sesuatu sebab. Dalam ketentuan sebelumnya, terhadap hak cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya, hak itu diambil oleh Negara. Ternyata kemudian redaksi seperti itu tidak lagi ditemukan dalam Undanganundangan Nomor. 7 Tahun 1987 dan diteruskan dalam Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997 dan Undang-undangan sekaran (UU) no. 19 Tahun 20020. Alasan penghapusannya adalah: 1.
Sesuai denngan fisik hak cipta sebagai hak perorangan yang lebih bersifat pribadi dan tidak berwujud seyogyanya memang tidak perlu ada ketentuan serupa itu
2.
Sekiranya negara memang memerlukan, cukup ditempuh dengan cara mekanisme yang lazim dikenal dengan “Copulsory Lisensing” yang sekarang dianut dan diatur dalam Undang-undang hak cipta Indonesia terakhir.
3.
Apabila sesuatu ciptaan memang memiliki arti penting antara lain bagi atau dari segi kebijaksanaan di bidang pertahanan dan kemanan negara, untuk itu dapat ditentukan pelanggaran untuk mengumumkan ciptaan tersebut. Walaupun bukan pencipta, negara adalah pemegang Hak Cipta atas karya :
a.
Peniggalan sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional
b.
Hasil kebudayaan rakyat yangmenjadi milik bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara dan negara hanya Pemegang Hak Cipta terhadap luar negeri.
19
c.
Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan Didalm Pasal 1 UUHC (Undang-undang Hak Cipta), diadakan perubahan
untuk menegaskan status daripada hak cipta, jika pencipta karya pencipta tidak diketahui dan juga belum diterbitkan atau tidak terbit seperti ,lazimnya dalam karya tulis, karya music ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku, atau belum direkam. Dalam hal ini maka karya cipta yang bersangkutan dipegang oleh negara untuk melindungi hak cipta bagi kepentingan penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan maka hak cipta dipegang oleh penerbit. Penerbit juga dianggap pemgan hak cipta atau ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samara penciptanya.
B.
Funsi dan Sifat Hak Cipta Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta bahwa; Hak cipta merupakan Hak Eksludif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpamengurangi pembatasan menurut peraturan Prundangundangan yang berlaku. Dalam konsep Hak Cipta tersimpul 3 (tiga) jenis hak khusus yang dilindungi Undang-undang hak khusus (Eksklusif) itu adalah :
20
1. Mengumumkan dan / atau memperbanyak ciptaan: 2. Memberikan izin kpada orng lain untuk mengumumkan dan / atau memperbanyak ciptaanya. 3. Khusus atas Hak CIpta atas karya Sinematografi dan program computer, memberi izin atau melarang orang lain tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut. (Sumber; Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Dari ke tiga jenis Hak Ekslusif dari pencipta ini, tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan Perundang-undangan dengan hak cipta, antara
lain:
Kebebasan
pengumuman
Hak
Cipta
tidak
boleh
melanggar
pembatasan. Jadi yang dimaksud melanggat pembatasan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Kesulitan dan Ketertiban umum. Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak beleh melanggat Kesusilaan dan ketertiban umum. Contohnya : Penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita telanjang VCD, kebebasan Seks, memperbanyak dan menyebarkan buku berisi ajaran yang memperbolehkan wanita bersuami lebih dari 1 (satu).
21
2.
Fungsi Sosial Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan atau fungsi sosial Hak
Cita.
Fungsi
sosial,
member
kesempatan
kepada
masyarakat
memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkaran di Pengadilan, bagan ceramah, tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap. 3.
Pemberi Lisensi Wajib Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan kewenangan negara untuk mewajibkan pemegang Hak Cipta member Lisensi (Compulsorylisencing) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak Ciptaannya dengan imbalan yang wajar. (Sumber : Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).
Menurut Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002 bahwa: 1.
Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
2.
Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebahagian. Karena; Pewarisan, Hibah, Wasiat , Perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan. Dari bunyi pasal tersebut pada ayat 1 adanya perkataan “dianggap sebagai
benda bergerak”, kalimat ini dianggap, tidak ada kepastian apakah sifat dari Hak Cipta itu termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa “Hak Cipta beralih atau dapat dialihkan karena Hibah, Pewarisab, Wasiat, dengan Perjanjian tertulis. Disamping itu dapat pula kita lihat dari bayi 22
penjelasan Pasal 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa beralih atau dialihkannya Hak Cipa idak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun Akta Notaris. Hal ini akan menguatkan dugaan bahwa Hak Cipta itu semakin lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak. Mariam Darus (hal. 4, Aspek HaKI, Tahun 1997) menyebutkan, “pengumyman atas benda tetap (benda tidak bergerak) terjadi melalui pendaftaran, sedangkan benda bergerak melalui penguasaan nyta. Jadi bila diteliti sesuai dengan uraian diatas maka sifat dari Hak Cipta itu boleh dikatakan lebih tepat jika digolongkan kedalam banda tidak bergerak”.
C.
Pengertian Arsitektur
1.
Gambaran Umum Tentang Arsitektur Sama halnya dengan Seni Visual lainnya, Seni Arsitekturpun bertujuan untuk
memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhanmanusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran. Sebenarnya apa yang disebut indah, sulit ditentukan ukurannya karena sifat subjektisitasnya selalu akan muncul. Sesuatu indah bagi sesorang belum tentu indah bagi orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat apabila seorang seminar lukisan menggunakan warna sebagai medianya, maka seorang arsitek menggunakan suatu bentuk tertentu yang dihasilkan oleh seorang Arsitek, dan akan dapat mempengaruhi perasaan manusia. Selain dari bentuk, unsur-unsur lain juga berperan didalam sebuah Arsitektur seperti ruang, skala, warna, tekstur dan 23
kenyamanan. Arsitektur pada umumnya didefinisikan sebagai “Seni penciptaan ruang dan bangunan untuk member wadah kepada kehidupan bersama”. Pengertian ini membuat suatu penyempitan jangkauan terhadap arti Arsitektur itu sendiri. Ia hanya diasosiasikan dengan penciptaan bangunan-bangunan dann ruang-ruangan yang indah dan hanya sebagai tempat bagi kehidupan manusia itu. Menurut Van Ramondt (Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 26, Tahun 1997) “Arsitektur adalah ruang tempat hisup manusia dengan berbahagia. Istilah Arsitektur dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang serta membuat kontruksi bangunan, metode dan gaya sustu kontruksi bangunan. Dengan kata lain merupakan pengetahuan seni merancang ata mendesain bangunan. Menurut Eko Budiharjo (hal. 40, Tahun 1997) dalam bukunya yang berjudul Arsitektur Berbicara Tentang Arsitektur Indonesia, pengertian “Arsitektur meiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan (Bluit Environment) yang merupakan bagian dari lingkungan semesta yang telah dibuat oleh manusia untuk menopang kehidupannya”, yang berarti mencakup segala Ruang Bangunan, dan Prasarana dan yang dibentuk oleh manusia. Arsitektur yaitu
suatu
seni
untuk
mendesain
bangunan
sehingga
mempunyai
nilai
Keindahan/Estetika. Keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan mata, pikiran dan telinga, karena Arsitektur adalah seni Visual, maka syarat keindahan menjadi nilai-nilai yang menyenagkan mata dan pikiran yaitu: nilai-nilai, bentuk dan ekspresi yang menyenangkan. 24
Kemudian dalam buku Eko Budiharjo (hal. 56, Tahun 1987) yang berjudul Menuju Arsitektur Indonesia, menyetakan, “Keindahan bentuk, lebih banyak bebicara mengenai sesuatu yang lebih nyata yang terdiri dari Keterpasuan, Proporsi, Keseimbangan, Skala dan Irama. Sedangkan keindahan ekspresi bersifat abstrak terdiri dari, Syarat urut-urutan karakter, Gaya dan Warna”. “Keindahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha fisik, tetapi harus juga disertai dengan usaha batin. Ini terkesan terekspresikan apakah Arsitektur adalah seorang arsitekarsitek diartikan sebagai ahli bangunan, ahli perancang (Pendesain) bangunan atau pakar Arsitek. Dengan kata lain iala orang yang mempergunakan keahliannya untuk mengerjakan perancanaan dan pengawasan bangunan. Demikian juga halnya dengan Arsitek sebagai pihak yang menyandang suatu profesi, dapat memberikan nasehat atau jasa-jasa yang berhubungan dengan perencangan Pengawasan, yag dipercayai oleh pemberi tugas. Arsitekrut adalah selaku pihak professional ang merancang pekerjaan untuk kepuasan dan keberuntungan para investor, yang didalamnya terdapat perpaduan kecakapan teknik dan kematangan etik yang diperoleh melalui Pendidikan, Pengalaman dan displin yang harus disertai pula Mental, Etik dan Moral, yang kuat tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga mem[ertaruhkan kualitas dan harkat pribadinya. Tidak ada suatu seni yang begitu dngan kehidupan sehari-hari kita manusia, selain daripada Arsitektur. Untuk musik saja seorang harus pergi ketempat pertunjukan musik atau konser, atau paling sedikit harus menyetel televesi 25
atau radio. Untuk menikmati suatu karya satra, sesorang harus mmbaca dengan tekun, dan utk menikmati atau melihat lukisan harus pergi ke museum, sepanjang tahun bahkan hayatnya. Jelas bahwa Arsitek mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam masyarakat. Arsitektur sebagai suatu karya Seni hanya bisa tercapai dengan sukungan masyarkat luas, berbeda dengan karya seni lukis atau patung. Dari rumusan diatas dikatakan bahwa Arsitektur merupakan suatu karya manusia. Berarti sesungguhnya Arsitektur tidak dapat dinilaihanya sebagai Seni suatu bangunan saja, tetapi harus selalu berada dalam lingkungan, atau konteks dan/atau topic manusia itu sendiri. Suatu karya Arsitektur ini dapat dinilai atau empunyau nilai apabila karya tersebut telah dan sudah berfungsi yaitu bukan pada saat karya tersebut selesai secara fisik. Arsitektur dikatakan suatu keindahan adalah sebagai tahap awal, selanjutnya arsitek hanya dapat menggugah bagaiman hasil rancanganya dan akan ditanggapi olej masyarakat, apakah dinilai atau tidak. Dalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi : Seni Gambar Bangunan, Seni Gambar Miniatur dan Seni Gambar Maket.
b. Hak dan Wewenang Dalam setiap penugasan, Arsitek memiliki hak yang tercantum dalam pasal 13 Pedoman, Hubungan kerja antara Arsitek, dengan pemberi tugas oleh Ikatan Arsitek Indonesia (Eko Budiharjo, hal. 40 Tahun 1987) yaitu: 26
1.
Hak milik yaitu : meliputi semua Sketsa-sketsa, Gambar-gambar rancangan, syarat-syarat dan rancangan anggran biaya yang asli tetap menjadi milik Arsitek.
2.
Hak mewujudkan rancangan yaitu : a) Dengan membayar segala sesuatu yang menyangkut pembuatan rancangan tersebut satu kali. Perwujudan rancangan tersebut, dengan tidak melakukan perubahan apapun harus dengan persetujuan Arsitek. b) Arsitek tidak boleh memberikan hak perwujudan rancangan kepada pihak ke 3, dengan atau tanpa perubahan apapun, setelah hak dan perwujudannya pernah diberikan kepada pemberi tugas.
3.
Tanda nama a) Arsitek berhak membubuhkan tanda tan gan nama atau tanda pengenal pada perwujudan dan rancangannya asalkan pembubuhan itu tidak merusak pandangan atau kegunaan perwujudan itu. b) Arsitek berhak membuat atau menyuruh membuat gambar-gambar dan sebagainya serta untuk menyiarkan, mempertunjukkan dan memperbanyak. Selain hak yang dimiliki Arsitek, terdapat juga wewenang dalam setiap
penugasannya yaitu wewenang untuk merubah rancangan seperti mengadakan perubahan uraian gambar.
27
c.
Perangcang Arsitek Kelebihan manusia hidup didunia dibandingkan dengan mahkluk lainnya ialah
karena manusia itu dianugerahi kemampuan, untuk berfikir dengan kemampuan itu manusia dapat mempertahankan hidupnya, bahkan mampu membangun hidupnya, menjadi suatu yang sangat berarti bagi dirinya, maupun mahkluk lain dalam menuju keharmonisan. Untuk itu perlu adanya intregasi antara alam, manusia, dan berfikir dalam satu lingkungan yang ideal, langkah yang dapat dicapai ke arahh itu dengan perancang atau desain. Indonesia sebagai negara berkembang, posisi kegiatan desain antara kemajuan teknologi dengan pertumbuhan ekonomi, perancang cukup berperan dalam menciptakan suatu kondisi sosial dari suatu masyarakat yang harmonis. Kata design dalam kamus Indonesia-Inggris, dari John M. Echols (Kamus Hukum, 1976) berarti, “Potongan, Metode, Tujuan, Rencana sedangkan dalam kamus Webter
adalah, “Gagasan awal, rancangan, Perencanaan, pola, susunan,
rencana proyak, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya.” Perancang adalah menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah fisik; (Muhammad Djumhana, R. Djubaedilah, hal. 52-55, Tahun 1987): 1.
Menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah fisik.
2.
Merupakan aktifitas pemecahan problem yang langsung.
3.
Faktor kondisi bagian-bagian produksi, yang mengadakan hubungan kontak dengan manusia.
4.
Menghubungkan produksi, dengan situasi untuk mem berikan kepuasan. 28
5.
Lompatan imajinasi, dari fakta-fakta sekarang paada kemungkinankemungkinan yang akan datang.
6.
Hasil pemecahan optimal dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari suatu keadaan tertentu.
7.
Sebuah aktifitas yang Krearif, dan yang membawa ke dalam sesuatu yang baru dan berguna serta tidak ada sebelumnya. Perencanaan suatu kegiatan umum dilakukan dalam waktu proses yang
panjang dimulai sejak usaha melahirkan ide, atau Gagasan sampai wujud gagasan, yang menjasi keinginan atau tujuan semula.
D.
Jenis-jenis Hak Cipta Yang Dilindungi Mengingat Hak Cipta sebagai suatu Kaya yang dapat menjadi kekayaan
bidang Seni dan Sastra dalam perkembangan dibidang Perdagangan, Imdustri, dan Investasi yang sedemikian pesat maka perlu diberikan perlindungan agar pencipta lebih semangat untuk membuat ciptaan yang baru, sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat dalam pelaksanaan pembagunan nasional. M. Syamsudin (Jurnal Hukum, hal. 42-44, Tahun 2004) mengatakan perlindungan hukum mengacu kepada norma-norma hukum, bai tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
hubungan antara manusia, dalam berbagai aspek
kehidupan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban hidup masyarakat, member perlindungan terhadap hak dan kepentingan manusia, dan sarana untuk menegakkan keadilan. “Norma-norma Hukum 29
yang mengatur
perlindungan
terhadap hasil Karya Cipta manusia dapat dijadikan dasar untuk
perlindungan Hak Cipta:. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang, guna mencegah terjadinya pelanggarab, dalam hal ini Hak Cipta, dan jika terjadi pelanggaran maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, ia akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Menurut L.J,Taylor yang dikutip oleh Muhammad Djumhana (hal. 56, Tahun 1997) yang dilindungi Hak Cipta adalah, “Ekspresinya dari sebuah ide, jadi buka melindungi idenya itu sendiri. Jadi ciptaan yang mendapat perlindungan dalam sesorang yang telah dituangkan dalam bentuk nyata atau terwujud yang dapat dilihat atau dibaca. Hukum dengan hak cipta dengan jelas mengatur ciptaan apa saja
yang
termasuk dalam lingkup perlindungan Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (1) Undnag-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tantang Hak Cipta. Yang dilindungi Hak cipta yaitu ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra, yang mencakup: a)
Buku, Program Komputer, Pmamflet, Perwajahan (Lay Out), Karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya Karya tulis lainnya;
b) Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c)
Lagu atau Musik dengan atau tanpa teks;
d) Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Perwayangan dan Pantonim;
30
e)
Seni rupa dalam segala bentuk seperti; Seni lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni pahat, Seni patung, Kolase dan Seni terapan.
f)
Arsitektur
g) Peta, h) Seni Batik, i)
Fotografi,
j)
Sinematografi,
k) Terjemahan, tafsir, Saduran bunga rampau, Database dan
Karya lain dari
Pengalihwujudan. Terhadap ciptaan yang dilindungi diatas terhadao juga pembatasa dalam penggunaan jangka waktu perlindungan atau mada keberlakuan Ciptaan tersebut, seperti tercermin dalam Undang-undang Hak Cipta. Mas berlaku Hak Cipta berlansung selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia yaitu atas ciptaan berupa:
a) Buku, pamlet, dan semua hasil Karya tulis lainnya; b) Drama atau drama musical, tari koreografi. c) Segala bentuk Seni rupa, seperti Seni Lukis, seni pahat dan seni patung. d) Seni batik. e) Lagu music dengan atau tanpa tek. f) Arsitektur. g) Ceramah kuliah, Pidato dan Ciptaan sejenis lainnya 31
h) Alat peraga i) Peta j) Terjemahan, Tfsir, saudara dan Bunga Rampai. Masa berlaku hak cipta berlangsung selama 50 tahun sejak diumumkan pertama kali yaitu atas ciptaan berupa: a)
Program Komuter.
b) Sinematografi. c)
Database.
d) Fotografi. e)
Karya hasil pengalihwujudan.
f)
Perwajahan Karya tulis (sejak pertamakali diterbitkan) Disamping Perlindungan Hak Cipta yang dilihat berdasarkan janka waktunya,
ada terdapat Aspek khusu yang lain pada Hak Atas Kekayan Intelektual yang dijasikan dasar untuk melindungi Hak Cipta seseorang. Yaitu Hak Moral (Moral Right). Hak normal adalah, yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penciptaatau penemu. Hak moral melekat pad pribadi Pencipta, apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dan pencipta atau pemilik karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadii menunjukkan ciri khas yang berkenan dengan nama baik, kemampuan dan Integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu, selam hidup bahkan setelah meninggal dunia. 32
E.
Proses Pendaftaran Hak Cipta. Permohonan pendaftaran Hak cipta tidak jauh berbeda dengan pendaftaran
Hak atas Milik Intelektual yang lainnya. Seperti, Hak Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang dan lain-lain, dimana permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Dirjen Haki Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dimana tempat permohonan berdomisili. Adapun sayarat-sayarat yang harus diengkapi dalam permohonan tersebut adalah: a.
Tanggal, Bulan dan Tahun
b.
Nama lengkap, Kewarganegaraan, dan Alamat Pemoho;
c.
Nama Lengkap dan alama kuasa (bila melalui kuasa);
d.
Jenis ciptaan yang dimohonkan untuk didaftar;
e.
Nama negara dan tanggal permintaan Hak Cipta yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas.
Dalam permohonan Pendaftaran Hak Cipta Permohonan wajib melampirkan a.
Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasa), yangmenyatakan bahwa ciptaan yang dimohonkan adalah miliknya;
b.
Surat kuasa khusus (apabila melalui kuasa);
c.
Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau foto copynya yang dilegalisasi oleh Notaris (a.pabila pemohon BH);
33
d.
24 lembar etikat Hak Cipta (empat lemba dilekatkan pada formulir permohonan)
e.
Foto Copy pemohon;
f.
Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (dalam hal permohonan dengan prioritas);
g.
Bukti pembayaran biaya permohonanRp. 45.000,-
h.
Jika ciptaanmenggunakan bahasa asing atau huruf yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia,
dilengkapi
dengan
terjemahan/padanannya
dalam
Bahasa
Indonesia; i.
Izin dari yang berhak/berwenang dalam hal ciptaan memerlukan izin yang dimaksud.
34
PERMINTAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA *Tgl Masuk : *No Agenda :
* Untuk Permintaan Hak Cita : * Tgl Penerima Permintaan :
Nama Kewarganegaraan dan Alamat
:
Pemilik Hak Cipta
:
Nama dan Alamat Kuasa
:
Alamat Yang Dipilih Di Indonesia (diisi untuk pemilik Hak Cipta yang ) Tidak bertempat tinggal di Indonesia
:
Nama Negara dan tanggal Permintaan Pendaftaran hak cipta yang pertama Kali (diisi untuk permintaan pendaftaran Yang diajukan dengan hak prioritas)
:
Bentuk Catatan : Gina Ciptan :
Kelas Barang / Jasa Jenis Barang / Jasa
: :
*Diisi Oleh Kantor Hak Cipta
……………… Tgl …………… Pemilik Kuasa Tanda tangan : Nama lengkap :
35
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
Alamat
:
Dengan inimenyatakan bahwa ciptaan : ………………………………………………. Yang dimintakan untuk didaftarkan adalah benar ciptaan /milik saya dan tidak menitu ciptaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun pada pokoknya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya:
…………………………. Pemilik Merk
(
36
)
BAB III METODE PENELITIAN
A.
Ruang Lingkup Penelitian Dalam penyusunan skripsi inimateri pembahasannya yakni membahas
perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual. Khususnya dalam hal ini Hak Cipta karya Arsitektur. Adapun ruang lingkup dari penulisn ini akan dibatasi yaitu membahas tentang bagaimana dibentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya Arsitektur, dan Bentuk-bentuk Karya Arsitektur yang bagaiman yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dimaksud untuk mempermudah penulis dan pembaxa lainnya dalam memhami dan mempelajari tujuan dan maksud penelitian ini.
B.
Sumber Data Data penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah, sumber data
Primer yang diperoleh lansung dari lapangan dan sumber data Sekunder yang diperoleh dari berbagai peraturan Perundang-undangan, Buku-buku Ilmiah, Media Massa dan Informasi lainnya (Internet). data sekunder dari sudut kekuatan mengingatkan dapat digolongkan menjadi: 1. Bahan Hukum Primer Yaitu : Bahan-bahan hukum yang mengikay seperti KUHPerdata Peraturan Pemerintah, Staatblad dan yang lainnya yang berguna bagi penulis.
37
2. Bahan HukumSekunder yaitu : yangmemberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, Hasil penelitiaan, Hasil Karya dari Kalangan Hukum dan seterusnya. 3. Bahan Hukum Tertier yaitu: Bahan Hukum penunjang yang mencakup bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa; Kamus, Majalah, Surat Kabar dan Media informasi lainnya.
C.
Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dilakukan dengan studi keputusan yaitu dilakukan
dengan memilih berbagai pustaka, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil-hasl seminar, buku-buku ilmiah, dan dokumen yangberkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya untuk mendukung data-data dari kepustakaan maka dilakukan wawacanra dengan pihak –pihak yang terkait dengan hak cipta karya Arsitektur seperti bapak Immanuel Timoti dari Asosiasi Arsitek Indonesia (AAI), Dina Sitepu dari Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia.
38
D.
Analisa Data Semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya akan
dilakukan pengolahan data, dengan menggunakan metode deduktif (yang umum ke khusus) ditarik suatu kesimpulan dari data yang tekag selesai tersebut yang kemudian menjadi hasil pemikiran.
39
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Karya Arsitektur Ditinjau dari Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002 Didalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan yang lebih khusus tentang perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur. Arsitektur merupakan salah satu karya yang dilindungi, melalui Undang-undang Hak Cipta sebagaima karya-karya lainnya yang dicantumkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, terhadap Arsitektur ini jug adapt juga berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku . dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ini ditegaskan bahwa karya Arsitektur dalam pengertian Undang-undang diartikan sebagai karya yang meliputi antara lain: seni gambar bangunan, Seni Gambar Miniatur, dan Seni Gambar Maket Bangunan. Sebagai perbandingannya, Negara-negara peserta konversi Berne melindungi karya Arsitektur, yang meliputi karya dua Dimensi yaitu, Gambar rencana dan Model bangunan, dan karya Tiga dimensi yaitu, Bantuk dan Struktur bangunan. Jika bangunan batasan pengertian lingkup Perlindungan Karya Arsitektur diatas, bahwa didalam Konvesi Berne mencakup pengertian yang lebih jelas tentang 40
apa yang dilindungi. Sedangkan menurut Undang-undang Hak Cipta tidak memuat Terminologi yang pasti dari pengertian Arsitektur itu sendiri, apakah Arsitektur yang dilindungi itu berupa denah, apakah tampak dari suatu bangunan, apakah juga termasuk struktur dari suatu bangunan, bahkan elemen-elemennya seperti pintu, jendela, kamar, lantai, taman dan lain-lain. Jadi perumusan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih belum jelas serta memerlukan pengertian dalam penerapannya untuk dilaksanakan. Adanya pengaturan yang lebih memadai dari Arsitektur, maka perlindungan yang diberikan melalui Undang-undang Hak Cipta akan dapat menjamin Hak Ekonomi dari para Arsitek, karena akan tertutup kemungkinan adanya sumber peniruan baik dari gambar maupun struktur bangunan itu sendiri. Seorang Arsitek tidak hanya dilarang meniru-niru atau menggunakan gambar yang dibuat berdasarkan karya Arsitek lain sehingga menimbulkan Inspirasi
baginya untuk
merencanakan dan / atau membuat bangunan yang sama ampir sama. (Bintang sanusi, Bandung 1998 hal. 90). Hasil wawancara dengan “Timoti (Arsitek)”. Bahwa adanya aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, bahwa pemilik bangunan dilarang untuk mengubah atau menambah bangunan yang menggunakan karya Arsitektur. Terhadap larangan melakukan perubahan dikaitkan dapat merusak karya arsitektur semula tidak lagi sesuai untuk dipakai sebagai pedoman dalam praktek, namun dalam praktek dilapangan bahwa konsumen dapat 41
Saja melakukan perubahan atau penambahan bangunan tanpa persetujuan dari arsiteknya dan tidak ada larangan untuk itu atau bangunan suatu pelanggan. Dalam pandangan pemilik bangunan sebagai konsumen karya arsitektur tersebut, larangan yang sebutkan diatas yaitu, larangan melakukan perubahan tarhadap karya arsitektur dengan harus terlebih dahulu meminta izin atau persetujuan dari arsiteknya adalah kurang menguntungkan bagi mereka dan dalam prakteknya para arsitek inti sendiri menyadari akan hal demikian. Dalam hal ini juga Undangundng Hak Cipta mengatur, bahwa pengambilan suatu ciptaan diperbolehkan dengan adanya itikat baik dalam memperoleh ciptaan tersebut dan semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan / atau untuk kepentingan berkaitan dengan komersial san sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar si pencipta. Undnag-undang hak cipta tidak secara tegas, mengatur defenisi dari suatu pelanggaran akan tetapi dengan merujuk peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta, mengenai batasan dan / atau ruang lingkup dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta, maka pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Undang-undang Hak Cipta adalah, setiap tindakan yang berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap hak-hak khusu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta diluar tindakan-tindakan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam undangundnag hak cipta. Dalam praktek, biasanya pelanggaran hak cipta karya arsitektur dapat dilakukan melalu 3 (tiga) cara yaitu : 42
1. Secara langsung mengcopy rencana-rencana yang dilindungi hak cipta. 2. Menggunakan struktur bangunan yang dilindungi hak cipta. 3. Mengganti struktur bangunan yang dibangun dengan rencana yang dilindungi hak cipta untuk menciptakan rencana-rancana lainnya. Di Medan, ketiga bentuk pelanggaran tersebut diatas dapat atau pernah terjadi, khusus dalam hal mengamati struktur bangunan dengan rencana menciptakan rencana lainnya seperti yang disebutkan diatas, merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Untuk lebih jelasnya, bentuk pelanggaran yang dapat atau pernah terjasi khusunya di kota Medan adalah berupa: 1. Menggabar ulang desain yang dibuat oleh seseorang arsitek dengan mengganti nama arsiteknya; 2. Pencantuman atau penggantian nam pencipta atas karya arsitektur dalam arti menggunakan desain seseorang dengan pencantuman namanya tanpa mengcopynya; 3. Mengambil sebagai kecil atau sebagian besar idea tau gagasan dari karya Arsitektur seseorang; dan 4. Mengamati suatu bangunan dari suatu daerah dan / atau tempat tertentu, kemudian mewujudkan kembali bangunan tadi di tempat lain. (Bintang Sanusi, Bandung, hal. 90)
43
Diantara para arstitek tidak mempermasalahkan pendaftaran Hak Cipta ataupun upaya untuk melakukan tindakan sehubungan dengan penjiplakan, pengubahan dan peniruan dikalangan Arsitek dianggap sebagai suatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Berdasarkan hal tersebut, apabila seorang Arsitek mendaftarkan hasil karya Arsitekturnya, maka ia dianggap egois dan dianggap melakukan monopoli. Dari sisi UUHC sendiri, sisrim pendaftaran yang bersifat deklaratif juga menjadi faktor pendukung para Arsitek tidak mendaftarkan hasil karya Arsitekturnya. Berdasarkan sistim tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pendaftaran bukan merupakan suatu kaharusan bagi pencpta atau pemegang hak cipta, sebagaimana tersirat didalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) UUHC Nomor. 19 Tahun 2002, melainkan bersifat bebas dan tidak memaksa. Hak cipta timbul secara otomatis setelah ide pencipta dituangkan dalam karya cipta yang berwujud. Misalnya dalam Karya Seni Arsitektur, hal ini berarti bahwa suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar akan tetap dilindungi oleh Undang-undang, pendaftaran tidak merupakan bukti pemilikan suatu hak cipta, pendaftaran hak cipta akan bermanfaat untukmembuktikan kebenaran pihak yang dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya apabila terjadi sengketa kasus di Pengadilan, dalam kata lain dapat dikemukakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta dijadikan sebagai pembuktian untuk menentukan kebenaran penciptan yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002 pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara, masing-masing paling 44
singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda pidana sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 tahun (tuju tahun) dan / atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah) sebagaimana yang disebutkan pasal 72 Undangundang Hak Cipta. Disamping itu, Undang-undang Hak Cipta mencantumkan ketentuan baru mengenai putusan sementara Pasal 60 ayat 1 untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak yang hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain. Putusan sementara ini dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan pihak yang haknya dilanggar yang bertujuan untuk : a. Mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pelanggran hak cipta. b. Menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. c. Meminta pihakyang haknya dilanggar untuk membawa bukti-bukti kepemilikan atas hak cipta dan hak terkait. Dicantumkan
putusan
sementara
dalam
Undang-undang
Hak
Cipta
merupakan suaut kemajuan dalam bidang hokum hak cipta di Indonesia. Selain itu pencantuman putusan sementara ini merupakan penjelasan terhadap ketentuan TRIPS, apabila terjadi penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta di Pengadilan yang memerlukan proses waktu yang lama, maka Hakim dapat menetapkan putusan sementara yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pemegang hak cipta / pihak yang haknya dilanggar.
45
Sejak masih berlaku sistim detik biasa hingga sistim delik aduan yang berlaku saat ini, jarang sekali terjadi kasus pelanggaran hak cipta. Secara jelas dapat dikemukakan bahwa masih sangat jarang kasus pelanggaran hak cipta Arsitektur dibawah kepengadilan, selain melalui jalur pengadilan, maka sengketa kasus hak cipta pun dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam pasal 65 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dapat ditempuh, dengan cara : Konsultasi, Negoisasi, Mediasi, Konsilidasi atau penelitian ahli. Undang-undang Hak Cipta telah menetapkan jangka waktu perlindungan bagi Karya Arsitektur, yaitu selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) Tahun, setelah pencipta meninggal dunia sebagaiman diatur didalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002. Sementara itu untuk karya Arsitektur yang dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, diberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta yang meninggal dunia, paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) Tahun, sesudahnya apabila karya seni Arsitektur ini dimiliki dan dipegang oleh badan hokum, maka jangka waktu yang diberikan adalah selama 50 (lima puluh), sejak pertama kali diumumkan.
46
B. Bentuk-bentuk Karya Arsitektur Yang Dilindungi Oleh Perundang-Undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002 Hak cipta karya Arsitektur sebagai suatu karya yang dapat menjadi kenyataan dibanding Seni dan Sastra, dalam perkembangan dibanding perdagangan, industri dan investasi yang sedemikian pesat maka, perlu diberikan perlindungan agar pencipta lebih bersemangat untuk melanjutkan usahnya dan untuk membuat Ciptaan yang baru, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Perlindungan hokum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang, guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal ini Hak Cipta, dan jika terjadi pelanggaran maka pelanggaran ia akan dijatuhi hukuman sesai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak cipta karya arsitektur, dianjurkan untuk melakukan pendaftaran karyanya tersebut ke Dirjen HKI (Hak Milik Intelektual), karena dengan pendaftaran juga akan diketahui dengan tepat tentang siapa pemilik dari hak atas karya cipta yang bersangkutan, dan akan dilakukan pencatatan pula bila karya cipta itu dialihkan. Dengan pendaftaran kepemilikan atas karya cipta itu, secara umum khalayak ramai akan mengetahui siapa yang mempunyai kewenagan kebendaan atas karya cipta yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu proses penting
dalam bidang hokum benda yang pada
kenyataannya menyangkut permasalahan tentang siapa pemiliknya, terjawab secara pasti dengan adanya pendaftaran itu. 47
Menurut ketentuan Perundang-undangan, “Setiap Hak Kekayaan Intelektual wajib didaftarkan”,tegasnya bahwa Undang-undang akan melindungi setiap Hak atas Intelektual seseorang yang telah didaftar, dan apabila tidak didaftarkan maka dianggap tidak mempunyai kepastian hokum secara formal. Pasal 35 Undnag-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tantang hak cipta menyatakan, bahwa pendaftaran ciptaan harus dicatat didaftar umum ciptaan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal, dan dapat dilihat oleh setiap orang serta tidak adanya suatu kewjiban untuk mendaftarkan hak cipta. Hak cipta timbul secara otomatis sejak atau pada saat pencipta menuangkan idea tau gagasannya dalam suatu bentuk yang nyata, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kaharusan bagi pemegang hak cipta, hal ini terjadi pada suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilingdungi. Saat ini di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusu mengatur tentang perlindungan karya arsitektur. Apapun pengaturan karya arsitektur ini, masih diatur didalam pasal 12 ayat (1) huruf g undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Akan tetapi dalam Undang-undang ini tidak mengatut secara rinci ruang lingkup dan batasan Arsitektur itu sendiri, akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahu 2002 disebutkan
48
bentuk-bentuk Arsitektur yang dilindungi adalah : a.
Seni Gambar Bangunan
b.
Seni Gambar Miniatur
c.
Seni Gambar maket Bangunan
49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan Setelah penulisan menguraikan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan : 1.
Bentuk perlindungan hokum terhadap Hak Cipta karya Arsitektur belum cakup, dimana didalam ndang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ada ditentukan kriteria atau batasan-batasan, yang dapat dilindungi sebagai pedoman dalam berpraktek bari para Arsitek. Didamping itu dalam Undangundang ini tidak disebutkan baaimanakah kategori Karya Arsitektur mempunyai nilai keaslian (Originaly). Belum memadainya pengaturan Hak Cipta atas karya Arsitektur dapat member peluang bagi para arsitek melakukan peniruan atas Karya
orang
lain,
yang
terkadang
banyak
dilakukan
dengan
tanpa
mempertimbangkan segi-segi ke Arsitekturnya, yang pada akhirnya akan banyak bangunan-bangunan
sebagai
hasil
dari
karya
Arsitektur
yang
sangat
mengecewakan, karena tidak dapat menunjukkan jati diri local dari daerahdaerah tertentu. 2.
Bentuk-bentuk karya arditektur yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak ada menjelaskan secara rinci. Undnagundang Hak Cipta hanya menyatakan bahwa yang dilindungi itu termasuk hak cipta karya arsitektur, namu tidak ada menjelaskan bentuk karya arsitektru yang mana dilindungi hukum apakah rancangan, maket, ide dan lainnya. 50
B. 1.
Saran Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan hak cipta atas karya arsitektru yangmengatur tentang batasan dari karya arsitektur yang mana yang dilindung, sebab arsitektur itu sendiri dari banyak komponen-komponen seperti; Cara, struktur dan sebagainya. Untuk itu perlu dibuat peraturan pelaksanaan terhadap Karya CIpta Arsitektur.
2.
Perlu dilakukan wajib daftar terhadap semua hak cipta khusunya karya cipta arsitektur dan dimana didalam pendaftaran dijelaskan apa-apa saja yang didaftar agar memperoleh perlidungan hukum.
51
DAFTAR PUSTAKA
1.
Bintang, Sanusi, 1998, Hukum Hak Cipta, PT. Citra aditya Bahkati, Bandung.
2.
Budiarjo, Eko, 1987, Arsitek Berbicara Tentang Arsitektur Indonesia, Alumni Bandung 1987, Menuju Arsitektur Indonesia, Alumni Bandung.
3.
Djumhanan Muhammad dan Djubaedillah. R, 1997, Hak Milik intelektual Bandung. (Sejarah Teori danPrakteknya di Indonesia), PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
4.
Sembiring, Sentosa, 2002, Prosedur Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta dan Merek, CV. Yrama Widya Bandung.
5.
Widjaya, Gunawan, 2001, Sari Hukum Bisnis Rahasia Dagang PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
6.
Soenadhar Taryana, SH. 1996, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negaranegara Asean, SinarGrafika, Jakarta.
7.
Saidin, S.H.,M.Hum., Aspek Hkum Hak Kekayaan Intelektual, 1997, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
8.
Undang-undang tentang Hak Cipta, 2002, PT. Tata Nusa, Jakarta.
52
