LAPORAN PENELITIAN (MANDIRI) USAHA PENANGANAN DAMPAK PASCA OPERASI ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR (STUDI KASUS)
Oleh: Hj. DINA NAEMAH, S.HUT, MP
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARBARU 2011
1
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya jualah sehingga penelitian yang berjudul Usaha Penanganan Dampak Pasca Operasi Illegal Logging di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaen Banjar (Studi Kasus) dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Teman-teman sejawat yang membantu pekerjaan penelitian, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan serta rekan-rekan yang mendorong dan memotivasi penelitian ini, semoga segala bantuan mendapat balasanNYA. Segala bentuk kritik dan saran yang dapat menyempurnakan hasil penelitian ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna bagi kita semua. Aamiin.
Banjarbaru, Oktober 2011
Hj. Dina Naemah, S.Hut, MP
2
DAFTAR ISI Halaman PRAKATA........................................................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................
iv
I.
..............................................................................
1
A Latar Belakang .......................................................................................
1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................
3
II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................
4
A. Illegal logging ........................................................................................
4
B. Penanganan Illegal logging ....................................................................
5
C. Metode Zopp .........................................................................................
9
III. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN ....................................
12
A. Letak dan Luas ......................................................................................
12
B. Keadaan Biofisik ...................................................................................
12
C. Keadaan Sosial Ekonomi Budaya .........................................................
14
D. Sarana dan Prasarana Ekonomi .............................................................
15
IV. METODE PENELITIAN ......................................................................
16
A.Waktu dan Tempat penelitian .................................................................
16
B. Peralatan Penelitian ...............................................................................
16
C. Obyek Penelitian ...................................................................................
16
D. Metode Penelitian .................................................................................
16
F. Pengolahan dan Analisis data ...............................................................
17
V. HASIL DAN PEMBAHASAN ...............................................................
21
A. Kegiatan Penanganan Illegal logging ...................................................
21
B. Masalah Inti ..........................................................................................
21
PENDAHULUAN
3
VI. PENUTUP ................................................................................................
39
A. Kesimpulan ...........................................................................................
39
B. Saran .....................................................................................................
40
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................
41
4
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1.
Program Kegiatan Penetapan Kondisi Penanganan Illegal Logging ........
5
2.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kahelaan ......................................
23
4.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar ....................................
31
5
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1.
Diagram Analisis Permasalahan ..............................................................
10
2.
Diagram Analisis Tujuan ........................................................................
11
3.
Skema Masalah Inti Sebab - sebab Dampak Pasca Operasi illegal logging ...........................................................................................
17
Skema Maslaah Inti Akibat - akibat Dampak Pasca Operasi illegal logging ..........................................................................................
18
5. Skema Upaya - upaya serta tujuan dari dampak pasca operasi illegal logging ...........................................................................................
19
4.
6.
7.
8.
Skema hasil Masalah Inti Sebab - sebab Dampak Pasca Operasi illegal logging ...........................................................................................
19
Skema hasil Maslaah Inti Akibat - akibat Dampak Pasca Operasi illegal logging ...........................................................................................
28
Skema hasil upaya-upaya serta tujuan/sasaran yang ingin dicapai dari dampak operasi illegal logging ........................................................
34
6
RINGKASAN
Usaha Penanganan Dampak Pasca Operasi Illegal Logging di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaen Banjar (Studi Kasus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah inti dari Dampak Pasca Operasi Illegal Logging di wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka penanganannya, dengan analisis diagram pohon yang diadopsi dari Zopp meliputi analisis alternatif. Berdasarkan analisis, masalah inti dari Upaya-upaya penanganan dampak pasca operasi Illegal Logging adalah kecenderungan masyarakat untuk tetap melakukan Illegal Logging yang semakin tinggi. Sebab-sebab permasalahan terbagi atas 2 (dua) yaitu faktor didalam masyarakat yang terdiri dari : Rendahnya pendapatan masyarakat, terbatasnya modal masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dan masih tingginya ketergantungan masyarakat pada hutan. Faktor diluar masyarakat yang paling berperan yang menyebabkan kecenderungan masyarakat melakukan Illegal Logging yaitu : tingginya permintaan kayu, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundangundangan mengenai Illegal Logging dan tidak adanya tata batas kawasan hutan yang jelas. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari segi sosial ekonomi dan budaya seperti : adanya anggapan mencuri kayu tidak melanggar hukum, kerawanan pangan karena ladang tidak dikelola lagi dan ketegangan antara masyarakat dengan aparat-aparat. Akibat - akibat yang ditimbulkan dari segi lingkungan sumber daya alam terbagi atas : Deforestasi hutan yang tinggi dan bertambahnya lahan kritis dan tandus. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor di dalam masyarakat yaitu : meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan modal masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat dan menurunkan ketergantungan hidup pada hutan. Upaya-upaya yang dapat mengatasi faktor diluar masyarakat yaitu : mengurangi permintaan kayu, meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Illegal Logging dan membuat tata batas kawasan hutan yang jelas bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan negara.
Key words : Illegal Logging , Studi Kasus, permintaan kayu, Dampak, Perlindungan
7
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kerusakan hutan di Indonesia dewasa ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Proses degradasi sumber daya lahan dan hutan berupa penurunan fungsi lahan di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) terus berlangsung dengan cepat. Kerusakan tersebut disebabkan salah satunya oleh illegal logging. Praktek illegal logging merupakan sebuah aktivitas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan dan masyarakat pendatang, baik dalam perspektif hukum adat (terjadi di kawasan hutan adat). ( Dinas Kehutanan, 2004 ) Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat (Baplanhut, 2000) laju deforestasi tahun 1985 s/d 1997 sebesar 1,6 juta Ha per tahun (tidak termasuk
Jawa, Bali, NTB, NTT,
Maluku dan Irian Jaya). Laju deforestasi tahun 1997 s/d 2000 adalah 2,83 juta Ha per tahun di kawasan hutan dan 0,68 juta Ha di luar kawasan hutan. Selain mengakibatkan peningkatan laju kerusakan hutan yang sangat merugikan, diperkirakan kerugian negara akibat praktek illegal logging mencapai 30 trilyun rupiah per tahun. ( Dinas Kehutanan, 2004 ) Mata rantai praktek illegal logging pada umumnya melibatkan tiga kelompok pelaku, yaitu pemilik modal, oknum aparat pemerintahan dan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang. Umumnya, modus operasi praktek illegal logging tersebut memanfaatkan masyarakat lokal maupun pendatang yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau terorganisir yang pada umumnya membutuhkan uang dan dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk sikap mental yang tanpa sadar melanggar hukum. ( Dinas Kehutanan, 2004 ) Adanya operasi illegal logging di beberapa propinsi maka dipandang perlu untuk melakukan rehabilitasi kawasan hutan, dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan 8
ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui gambaran perubahan kondisi pasca operasi illegal logging maka perlu dilakukan inventarisasi dampak yang salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan masalah sosial ekonomi masyarakat terkait operasi tersebut. ( Dinas Kehutanan, 2004 ) B. Tujuan dan Manfaat penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan kondisi dari rencana penanganan dampak pasca operasi illegal logging, melakukan analisis upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk menentukan kebijaksanaan dalam rencana penanganan dampak pasca operasi illegal logging.
9
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Illegal logging Gangguan keamanan hutan yang sering terjadi dari aktivitas masyarakat meliputi penebangan liar dan peredaran dari hasil hutan tanpa dokumen, perambahan kewasan hutan. Pengertian penebangan liar (Illegal logging) menurut Dinas Kehutanan (2001) mencakup : 1.
Penebangan pohon-pohon hutan, baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum untuk keperluan komersial, tanpa perijinan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2.
Penebangan pohon-pohon hutan baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum dengan ijin yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi lokasi atau jumlah maupun jenisnya melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ijin.
3.
Pengangkutan dan peredaran hasil hutan kayu tanpa dilindungi atau disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dan memadai.
B. Penanganan Ilegal logging Tabel 1. Program kegiatan penetapan kondisi penanganan illegal logging No Upaya / tindakan 1. 2. 3.
Seluruh kawasan konservasi dan lindung bebas dari illegal logging dan penebang liar Berfungsinya pos-pos penjagaan untuk mengendalikan penebangan kayu secara nasional. Terbentuknya sistem pemberantasan illegal logging secara lintas sektoral yang dapat berfungsi secara efektif.
Sumber : Departemen kehutanan
10
Selain membuat perundang-undangan penebangan kayu secara liar, Departemen Kehutanan juga menetapkan kegiatan penetapan kondisi pemberantasan illegal logging sebagai salah satu kebijaksanaan prioritasnya di hutan 2005 – 2009 kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk menetapkan koordinasi lintas sektoral dan pemerintah daerah memerangi illegal logging serta penanggulangan bahaya kebakaran hutan. 1. Menurut Soni P (2001), langkah penanganan dan penanggulangan penebangan kayu secara liar adalah : a. Langkah penanganan dan penanggulangan penebangan kayu secara liar diperoleh dan direncanakan berdasarkan eksistensi hutan, proses terjadinya penebangan kayu secara liar keberadaan setiap unsur penebangan kayu secara liar dan utamanya, strategi dan tujuan setiap upaya yang diproyeksikan. b. Pola
pikir
penetapan
bentuk
perlakuan
penanganan
dan
penanggulangan
penambangan kayu secara liar ialah : (1) Penebangan kayu secara liar dan pasar merupakan dua hal yang sering berkorelasi, keduanya merupakan hubungan ekonomis dalam kaidah penawaran (supplay) dan permintaan (demand). (2) Mengingat penebang kayu secara liar mencakup masalah pengelolaan hutan (ekologi), maka disamping dilihat dari kacamata ekonomi, penebangan kayu secara liar harus juga dilihat dari sudut pandang konservasi yang sekaligus dapat dikelompokkan sebagai suatu permasalahan sosial khususnya yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup maupun kualitas hidup itu sendiri. c. Dari cara memandang dan pola pikir tersebut, bentuk-bentuk penanganan dan penanggulangan penebangan secara liar dijelaskan sebagai berikut : (1) Tindakan prefentif berupa pemutusan jalur edar kayu hasil penebangan kayu secara liar
11
a. Tindakan pemegang hukum yang bersifat represif, merupakan tindakan pemegang hukum yang telah dilaksanakan selama ini dengan mensiasati adanya sangsi pada UU No. 5 tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999. b. Dengan strategi pemanfaatan desentralisasi pemerintah daerah berupaya memberantas penebangan kayu secara liar dan telah melaksanakan pertemuan Muspida propinsi Kalimantan Selatan dengan seluruh wakil-wakil komponen masyarakat pada tanggal 30 Januari 2001 untuk membahas penanggulangan penebangan kayu secara liar dan pertambangan tanpa ijin (PETI). c. Sesuai dengan tingkat permasalahan yang berkembang saat ini maka penanggulangan penebangan kayu secara liar ditingkatkan menjadi langkah pemberantasan. d. Pemberantasan kegiatan penebangan kayu secara liar dilakukan melalui lokasi tebangan, jalur edar dan pengangkutan kayu (darat, sungai, penyeberangan dan laut), sedangkan alat mendukung yang digunakan dalam kegiatan penebangan kayu secara liar (antara lain gergaji rantai, alat berat, truck, kapal perahu dll). e. Pemberantasan dilakukan aparat fungsional terkait sesaui tugas pokok dan fungsi masing-masing (jika menyangkut tebangan liar oleh institusi kehutanan), yang secara operasional dipantau, diawasi dan dikoordinasikan oleh tim pemberantasan yang dibentuk. f. Dengan demikian salah satu pengaturan dalam pemberantasan kegiatan penebangan kayu secara liar adalah
penciptaan situasi dan kondisi melalui
kerjasama antara instansi sehingga memungkinkan dapat dilaksankan optimalisasi penerapan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penebangan, pengangkutan dan peredaran kayu secara utuh, salah satu contoh dari langkah ini adalah pendirian pos terpadu dipelabuhan dengan kewenangan memadai.
12
(2) Tindakan prefentif memberdayakan langsung penebangan kayu secara liar a. Gagasan (wacana) pemberian wadah usaha bagi penebangan kayu secara liar didasari kesempatan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan. b. Pembentukan wadah usaha ini diharapkan secara simultan dapat melibatkan pemodal yang sebelumnya diidentifikasikan menjadi sponsor penebangan kayu secara liar (pemilik Sawmill liar) dengan bentuk badan yang memadai baik skala kecil maupun skala menengah besar. c. Perlu adanya diversifikasi usaha dikawasan hutan dengan demikian usaha yang pemanfaatan dan pemungutan kayu, namun perlu diperluas melalui usaha lainnya, khususnya pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup. d. Perlu
meningkatkan
profesionalisme
pengamanan
hutan,
baik
terhadap
kemampuan para polisi kehutanan maupun kelengkapan sarana prasarananya, penyediaan penyidik pegawai negeri sipil merupakan langkah yang mendesak agar proses penanganan masalah-masalah penebangan kayu secara liar dengan cepat dapat dilakukan secara utuh dan tuntas (3) Tindakan preventif berupa pemberian wadah usaha bagi penebangan liar adalah: 1. Para pengelola HPH umumnya telah bekerjasama dengan instansi terkait mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sekita hutan. 2. Membuat dan memasang papan peringatan/papan himbawan yang berkaitan dengan perlindungan hutan pada tempat-tempat strategis.
13
3. Melaksanakan program pemberian masyarakat desa hutan berupa kerajinan dan keterampilan/industri rumah tangga, pembuatan demplot usaha pertanian menetap, bantuan modal dan lain-lain. 4. Bekerjasama dengan unsur–unsur Jagawana, Polri, Kodim melaksanakan patroli razia kayu hasil kegiatan penebangan kayu secara liar.
C. Metode Zopp Zopp adalah metode perencanaan proyek di kembangkan oleh Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusommnarbeit (GTZ), dan digunakan untuk perencanaan proyek–proyek kerjasama teknis Republik Federal Jerman dengan Negara-negara mitra. Metode zopp berasal dari bahasa Jerman, Zopp (tujuan) Orientierte (berorientasi) Project (proyek) dan Planung (perencanaan) yang berarti metode perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan. Zopp merupakan seperangkat alat–alat perencanaan yang digunakan secara bertahap dari analisis keadaan hingga rancangan proyek. Salah satunya
alat-alat zopp
adalah analisis keadaan yaitu : 1. Analisis Permasalahan 2. Analisis Tujuan Analisis tujuan adalah suatu alat untuk meneliti tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah yang telah disebutkan dalam analis permasalahan, menelaah hubungan tindakan - hasil diantara tujuan-tujuan tersebut maupun rangkaian informasi sebagai Rangkaian hubungan tindakan-Hasil dalam suatu diagram
14
3. Analisis Alternatif Analisis alternatif merupakan tata cara untuk melakukan beberapa pilihan (alternatif) hubungan – hasil (Rangkaian tujuan) dari analisis tujuan yang mengarah pada suatu keadaan tertentu yang diinginkan (tujuan), menilai masing-masing alternatif untuk mengetahui apakah rangkaian tujuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi proyek, memilih salah satu rangkaian tujuan.
15
IV. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama ± 3 bulan, lokasi penelitian berada di desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
B. Obyek penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar khususnya anggota masyarakat sekitar hutan yang pernah melakukan pencurian kayu. C. Peralatan Penelitian Peralatan yang dibutuhkan : 1. Peta lokasi penelitian, untuk mengetahui lokasi penelitian 2. Kuisioner/lembar pertanyaan, untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan responden, informan ataupun instansi/aparat terkait 3. Alat tulis-menulis dan alat hitung
16
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kegiatan Penanganan Illegal logging. Tahap penanganan illegal logging pada Desa Kahelaan dititik beratkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang kehutanan yang berkaitan dengan illegal logging, cara mengelola lahan dan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu. Penanganan illegal logging yang dilakukan oleh aparat-aparat kehutanan sampai pada tahap peningkatan masyarakat dengan cara memberikan konfensasi kegiatan yang bisa menghidupi masyarakat seperti melakukan penebangan kayu melalui Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Rakyat (HR), Kelompok Usaha Produktif (KUP), aneka usaha kehutanan maupun diluar sektor kehutanan seperti pertanian dan perkebunan dengan pemberian penyuluhan bagaimana cara mengelola lahan yang tandus dan kering dan juga dilibatkannya masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam bentuk PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dengan pola-pola yang sesuai dengan kondisi setempat atau kondisi lingkungan yang ada. B. Masalah Inti Berdasarkan observasi, wawancara, pemantauan dan data-data
di
lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang cukup banyak dan beragam. Namun bila diamati lebih seksama dan lebih rinci, maka yang diangkat menjadi masalah inti adalah ″adanya kecendrungan masyarakat untuk tetap melakukan illegal logging semakin tinggi″.
17
Secara rinci hasil analisis masalah inti dari kecendrungan masyarakat untuk tetap melakukan illegal logging di desa Kahelaan kecamatan sungai pinang dapat dilihatkan pada gambar skema berikut : Rendahnya pendapatan masyarakat Terbatasnya modal masyarakat
Faktor dalam
Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah Masih tingginya ketergantungan hidup pada hutan
Kecendrungan penduduk untuk tetap melakukan illegal logging semakin tinggi
Tingginya permintaan kayu Faktor luar
Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai illegal logging Tidak adanya tata batas kawasan hutan yang jelas bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan negara
MASALAH INTI
SEBAB – SEBAB
Gambar 6 : Skema masalah inti dari sebab-sebab kecendrungan masyarakat desa Kahelaan kecamatan Sungai Pinang untuk tetap melakukan Illegal logging
1. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya rencana penanganan dampak pasca operasi illegal logging. Akibat-akibat yang ditimbulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu keadaan Sosial Ekonomi Budaya dan keadaan lingkungan sumber daya alam. 18
Secara rinci analisis permasalahan dari kecendrungan masyarakat desa Kahelaan kecamatan Sungai Pinang untuk tetap melakukan illegal logging di perlihatkan pada gambar skema berikut :
Adanya anggapan mencuri kayu tidak melanggar hukum Sosial Ekonomi dan budaya
Kerawanan pangan karena ladang tidak dikelola lagi Ketegangan antara masyarakat dengan aparat
Kecendrungan penduduk untuk tetap melakukan illegal logging semakin tinggi
MASALAH INTI
AKIBAT - AKIBAT Deforestasi hutan yang tinggi Lingkungan SDA
Bertambahnya lahan kritis dan tandus
Gambar 7 : Skema hasil masalah inti dari akibat-akibat kecendrungan masyarakat desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang untuk tetap melakukan illegal logging.
2. Upaya-upaya penanganan
19
Agar rencana dampak penanganan pasca operasi illegal logging tidak pada kondisi dan situasi yang kurang menguntungkan maka setiap upaya untuk memperbaiki, mencegah maupun mengulanginya harus bertujuan utama memecahkan permasalahan dari illegal logging oleh karena itu seluruh kondisi negatif sebagai penyebab permasalahan harus diubah menjadi kondisi positif, maka ; Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor di dalam masyarakat yaitu : 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal dalam bentuk pemberian bantuan bibit tanaman pertanian dan kehutanan yang nantinya dapat dikelola oleh masyarakat desa Kahelaan, hasil dari tanaman pertanian/kehutanan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat desa tersebut sehingga kebutuhan seperti sandang dan pangan dapat dipenuhi dari hasil bertani/bercocok tanam. Masyarakat umumnya sudah melakukan pertanian menetap namun dengan modal usaha dan teknologi yang rendah sehingga hasil produksi yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Dengan adanya binaan dari Dinas kehutanan masyarakat sudah mulai melakukan variasi tanaman seperti tanaman jati, tanaman obat-obatan seperti jahe, kunir dan kencur yang terbukti bisa memberikan nilai bagi petani. 2) Meningkatkan modal masyarakat Peningkatan modal masyarakat dilakukan dengan cara pemberian pengarahan tentang keterampilan dan kemampuan berwirausaha serta mencarikan terobosanterobosan baru bagi pemasaran hasil produksi pertanian sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal saja tapi juga keluar daerah dengan harga yang menguntungkan. Mengikut sertakan masyarakat dalam mengelola berbagai kegiatan
20
kehutanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan yaitu diantaranya hutan kemasyarakatan (HKM), Hutan Rakyat, kebun bibit desa (KBD) dan kelompok usaha produktif yang nantinya masyarakat desa dapat mengelola hasil hutan kayu maupun non kayu tanpa merusak lingkungan sumber daya alam yang ada. 3) Meningkatkan pendidikan masyarakat Peningkatan pendidikan masyarakat dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana seperti sekolahan baik itu sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA disini diperlukan perhatian dari pemerintah daerah terhadap pembangunan masyarakat desa sekitar hutan. Baik itu dalam bentuk bantuan-bantuan dana yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk membangun sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Peningkatan pendidikan bisa juga dilakukan dengan cara pemberian kursuskursus/penyuluhan mengenai keterampilan berwira usaha yang nantinya dapat dikembangkan dalam mencari terobosan baru bagi pemasaran hasil produksi pertanian. 4) Mengurangi ketergantungan hidup pada hutan Mengurangi
ketergantungan
hidup
pada
hutan
dilakukan
dengan
cara
meningkatkan kegiatan disektor pertanian dengan bermacam-macam jenis tanaman pertanian/perkebunan sehingga dapat meningkatnya kemampuan untuk berusaha dalam sektor pertanian sehingga masyarakat yang mulanya hidup dari hutan tidak lagi tergantung dari hasil hutan kayu maupun non kayu, sehingga hasil-hasil produksi pertanian yang dihasilkan masyarakat dapat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor diluar masyarakat yaitu : 1) Mengurangi permintaan kayu Untuk membuat rendahnya permintaan kayu dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang penguatan nilai-nilai budaya strategis yang relevan dengan
21
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan wawasan masyarakat terhadap pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat, yang nantinya masyarakat desa Kahelaan dapat benar-benar mengelola lahan yang digunakan untuk bertani/bercocok tanam baik itu tanaman pertanian maupun tanaman kehutanan sehingga masyarakat desa Kahelaan hanya fokus pada pekerjaan bertani. Membuat pos-pos penjagaan diluar pintu masuk kawasan hutan dengan mempertegas peraturan perundangundangan mengenai illegal logging sehingga dapat mengurangi peredaran kayu curian dan juga melaksanakan Instruksi Presiden nomor 4 tentang pemberantasan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh Republik Indonesia. 2) Meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai illegal logging. Peningkatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat desa Kahelaan berupa pemberitahuan tentang peraturan undang-undang mengenai illegal logging yang dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat desa kahelaan dapat mengerti/memahami bahwa melakukan illegal logging tersebut melanggar hukum dan bisa ditindak pidana, melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan memberikan pandangan tentang bahaya yang ditimbulkan dari illegal logging bagi lingkungan sumber daya alam yang ada didesa tersebut. Apabila ada masyarakat yang tidak peduli dengan sosialisasi tersebut maka dilakukan pemberitahuan secara tegas oleh aparat-aparat kehutanan mengenai peraturan undang-undang masalah illegal logging baik itu undang-undang 41 maupun Intruksi Presiden Nomor 4
tentang pemberantasan penebang kayu secara
illegal
dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh Republik Indonesia. 3) Membuat tata batas kawasan hutan yang jelas bagi masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan negara.
22
Pembuatan tata batas kawasan hutan yang jelas bagi masyarakat sehingga tidak terjadi konplik pemanfaatan lahan dimana masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan negara akibat tata batas yang tidak jelas sehingga perlu di carikan solusi bagi masyarakat tersebut seperti melakukan tata batas kawasan hutan secara temu galang sehingga masyarakat mengetahui batas-batas yang pasti dari kawasan hutan yang ada dan juga membentuk suatu lembaga masyarakat desa hutan yang nantinya dapat mengatur masyarakat dalam mengelola hutan sehingga tidak terjadi lagi perebutan tata batas kawasan hutan antar masyarakat. Secara skematis gambar upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penanganan illegal logging di desa kahelaan kecamatan Sungai Pinang kabupaten Banjar dan tujuan-tujuan yang diharapkan dari adanya rencana penanganan dampak pasca operasi illegal logging.
23
VI. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan dari masalah penanganan dampak pasca operasi illegal logging di desa Kahelaan kecamatan Sungai Pinang yaitu : 1. Masalah inti pada kegiatan ini adalah kecendrungan masyarakat untuk tetap melakukan illegal logging. 2. Penyebab dari masalah inti dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor dalam masyarakat (intenal factor) dan faktor diluar masyarakat (external factors) a.) Faktor di dalam masyarakat terdiri dari : rendahnya pendapatan masyarakat, terbatasnya modal masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, masih tingginya ketergantungan hidup pada hutan b.) Faktor di luar masyarakat terdiri dari
: tingginya permintaan kayu, kurangnya
sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan mengenai illegal logging, tidak adanya tata batas kawasan hutan yang jelas bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan negara. 3. Lingkungungan masyarakat itu sendiri, pada perinsipnya terdapat dua akibat yang relevan yaitu : a.) Sosial ekonomi dan budaya terdiri dari : adanya anggapan mencuri kayu tidak melanggar hukum, karawanan pangan karena ladang tidak di kelola lagi, ketegangan antara masyarakat dengan aparat. b.) Lingkungan SDA (sumber daya alam) terdiri dari : deforestasi hutan yang tinggi, bertambanya lahan kritis dan tandus.
24
4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor didalam masyarakat yaitu :meningkatkan
pendapatan
masyarakat,
meningkatkan
modal
masyarakat,
meningkatkan pendidikan masyarakat, mengurangi ketergantungan hidup pada hutan. 5. Upaya-upaya yang dapat mengatasi faktor di luar masyarakat yaitu : mengurangi permintaan kayu, meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai illegal logging, membuat tata batas kawasan hutan yang jelas bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan negara.
25
DAFTAR PUSTAKA Dinas kehutanan dan perkebunan Hulu Sungai Selatan, 2001. peningkatan penerapan Adopsi Hutan sebagai solusi alternatif pengendalian penebangan Hutan secara luar dalam Susanto, Quo Vadis proseding lokakarya penertiban penebangan liar di Kalimantan Selatan. Studi kelompok (HMI) Kalimantan. Banjarbaru. Halaman 51 sampai halaman 56. Ismail, N. 2001. upaya penanggulangan masalah penebang liar Susanto. Quo vadis, proseding lokakarya penertiban penebang liar di Kalimantan Selatan, kelompok (HMI) Kalimantan, Banjarbaru. Halaman 1 sampai 4. Soni. P. 2001. penanggulangan tebangan liar dalam Susanto Quo vadis, proseding lokakarya penertiban penebangan liar di Kalimantan Selatan. Kelompok Studi (HMI) Kalimantan, Banjarbaru, Halaman 5 sampai halaman 17. Susanto. H. 2001. Quo Vadis penertiban Illegal logging dalam proseding lokakarya penertiban penebang kayu secara liar di Kalimantan Selatan. Endarjanto, 2001. upaya penanggulangan masalah penebangan liar di Kalimantan Selatan. Akhdiyat. M. 2004. bahan kuliah Humas. metode zoop, suatu metode perencanaan yang dikembangkan oleh DEUTSCHE GESEILHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ)
26
27
