LAPORAN LBH BALI 1. UMUM LBH Bali resmi sebagai kantor cabang YLBHI adalah sejak tanggal 25 Oktober 1999, pada awal berdirinya LBH Bali memiliki 3 divisi yaitu ; Divisi Sipol, Divisi Buruh dan Divisi Tanah lingkungan tetapi seiring kebutuhan dan situasi di Bali khususnya, saat ini LBH Bali memiliki 4 divisi yaitu ; Divisi HAM, Divisi Buruh, Divisi Perempuan dan anak serta Divisi Sumber Daya Alam. Tenaga lawyers yang saat ini intent di LBH Bali berjumlah 4 orang, yaitu ; I Gede Widiatmika, SH., Agung Dwi Astika, SH., Luh Putu Anggreni, SH. dan I Made Suardana, SH. serta ada 4 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang Keuangan, 1 orang Sekretaris, 1 orang Administrasi dan 1 orang Pramubakti. Mengingat intensitas kasus serta program yang ada serta terbatasnya jumlah SDM sampai saat ini pola kerja LBH Bali bersifat full time, LBH Bali sampai saat ini sudah merencanakan untuk melakukan rekruitment tetapi karena keterbatasan dana dan kesibukan dalam pendampingan kasus serta kerja-kerja program lainnya sehingga sampai saat ini rekruitment belum bisa dilakukan. Terkait dengan gedung (bangunan) kantor LBH Bali, adalah masih dalam status menyewa dan LBH Bali melalui road show yang dilakukan oleh Dewan pembina beberapa waktu lalu sudah memohon kepada pihak Pemda Bali agar bisa memberikan gedung bagi kantor LBH Bali. LBH Bali setiap tahunnya masih melakukan Rakerda walaupun hanya terbatas Rakerda yang hanya melibatkan internal LBH Bali guna penyusunan renstra program tiap tahunnya.
2. SUMBER PENDANAAN ~ Sumber pendanaan dari donor langsung tahun 2004 1. USAID 2. IMC 3. Kemala 4. Tifa 5. UNDP /KP3B (Konsorsium Pendidikan Pemilih Partisipatif Bali)
1
Voter Education Pilpres Langsung Kerjasama dengan 4 Lembaga : -
LBH Bali
-
YMK
-
K5 Jari
-
Bintang Gana
6. Ada sumber pendanaan dari Pemda dalam rangka kerja sama tentang Semilika Sehari ( 1 kali) ~ Sumber Pendanaan dari donor langsung tahun 2005 1. Tifa 2. Kemala 3. PROGRAM Kasus yang masuk ke LBH Bali pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 adalah 150 kasus (konsultasi) tetapi yang didampingi baik litigasi dan non litigasi adalah 30 kasus diantaranya NO
KASUS
POLA PENANGANAN
KET
1
Perumahan Puri Taman Umadui
Pendampingan,
Selesai
pengorganisasian, perundingan dan advokasi hukum 2
Pengeroyokan Agus Januraka oleh oknum Pendampingan dan
Belum
preman
selesai
(kelompok-kelompok
teridentifikasi,
saat
berjalan/penyelidikan
ini tetapi
yang kasus polisi
tidak Advokasi hukum masih
kesuliatn
menemukan pelaku/tersangka) 3
Pengeroyokan Joseph Eko Kristanto Tako oleh Pendampingan dan
Belum
oknum preman (kelompok-kelompok yang tidak advokasi hukum
selesai
teridentifikasi,
saat
berjalan/penyelidikan
ini tetapi
kasus polisi
masih kesulitan
menemukan pelaku/tersangka) 4
Pengusiran Waria
Pendampingan
Selesai
2
5
Pelecehan seksual mahasiswi UNUD
6
Lokika Sanggraha (ingkar janji untuk mengawini Pendampingan dan
7
Pendampingan
Selesai Selesai
dan korban sudah hamil) (selesai
advokasi hukum
Penipuan TKI korban Made Sudarsana
Pendampingan,
Belum
pengorganisasian,
selesai
perundingan dan advokasi hukum 8
Perceraian Ibu Erawati karena kekerasan dalam Pendampingan dan rumah tangga
9 10
12 13
dalam rumah tangga
selesai
17
advokasi hukum
Incest dengan korban Mega yang dilakukan oleh Pendampingan dan
Belum
ayah kandungnya
selesai
advokasi hukum
Perceraian Ibu Yuli karena kekerasan dalam Pendampingan dan
Selesai
advokasi hukum
Perceraian Ibu Yurita karena kekerasan dalam Pendampingan dan
Selesai
advokasi hukum
Perceraian Ibu Susana karena kekerasan dalam Pendampingan dan rumah tangga
16
advokasi hukum Belum
rumah tangga 15
Selesai
Perceraian ibu Luh Murtini karena kekerasan Pendampingan dan
rumah tangga 14
Selesai
advokasi hukum
Perceraian ibu Kadek Ayu Astuti karena Pendampingan dan kekerasan dalam rumah tangga
11
advokasi hukum
Kekerasan dalam rumah tangga dengan korban Pendampingan dan Ibu Miranti
Selesai
Selesai
advokasi hukum
Perceraian Ibu Suwitri karena kekerasan dalam Pendampingan dan rumah tangga
advokasi hukum
Penganiayaan (KDRT )terhadap Ibu Wahyu
Pendampingan dan
Selesai Selesai
advokasi hukum 18
Kasus ingkar janji kawin dengan korban Siti Pendampingan dan Khoiriyah
19
advokasi hukum
Perceraian Ibu Silvie Perron karena kekerasan Pendampingan dan dalam rumah tangga
Selesai Selesai
advokasi hukum
3
20 21
Perceraian Ibu Umi Zaenah karena kekerasan Pendampingan dan
Selesai
dalam rumah tangga
advokasi hukum
PHK oleh Hotel Padma Bali dengan korban Dewa
Pendampingan,
Belum
pengorganisasian,
selesai
perundingan dan advokasi hukum 22
PHK karyawan PT. NNT (Newmont Nusa Pendampingan,
Belum
Tenggara)
selesai
pengorganisasian, perundingan dan advokasi hukum
23
PHK karyawan PT. Waikiki
Pendampingan,
Belum
pengorganisasian,
selesai
perundingan dan advokasi hukum 24
PHK karyawan PT. Indo Hamafish
Pendampingan,
Belum
pengorganisasian,
selesai
perundingan dan advokasi hukum 25
PHK karyawan Mama’s Restaurant
Pendampingan,
Belum
pengorganisasian,
selesai
perundingan dan advokasi hukum 26
Perjanjian Kerja Bersama karyawan PT. Animale
Pendampingan,
selesai
pengorganisasian, perundingan dan advokasi hukum 27
PHK terhadap Nyoman Darmika
Pendampingan,
Selesai
perundingan dan advokasi hukum
4
28
PHK karyawan PT. Puri Kamandalu Resort and Pendampingan,
Belum
SPA
selesai
pengorganisasian, perundingan dan advokasi hukum
29
Pemotongan gaji karyawan Sanur Beach Hotel
Pendampingan,
Selesai
pengorganisasian, perundingan dan advokasi hukum 30
Penipuan TKI
Pendampingan,
Belum
pengorganisasian,
selesai
perundingan dan advokasi hukum 31
Incest
Pendampingan dan
Belum
advokasi hukum
selesai
Dalam advokasi kebijakan LBH Balli saat ini sedang mengupaya untuk mendorong agar dalam revisi Perda No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman dimasukkan mengenai peradilan desa, hal ini terkait dengan hasil penelitian LBH Bali dalam program Community Justice dan untuk itu LBH Bali melibatkan Biro Hukum Propinsi Bali. Dalam kerja-kerja berjaringan LBH Bali juga inten dalam menjalin komunikasi dengan LSM yang ada di Bali serta melibatkan juga akademisi khususnya untuk program community justice diantaranya akademisi dari UNUD, UNWAR dan IHD Denpasar. 4. PROGRAM KHUSUS LBH Bali juga melakukan pemantauan terhadap mafia peradilan tetapi memang ini bukan program khusus karena ini dilakukan include dengan kerja-kerja setiap divisi demikian juga dalam kerjakerja gerakan pemberantasan korupsi LBH Bali hanya melakukan pemantauan saja. 5. JARINGAN INTERNASIONAL Tidak ada
5
