LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU ( P P I D PEMBANTU ) DINAS PP, PA, DAN KB KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017
A INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN SECARA BERKALA
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN SECARA BERKALA A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Undang-undang ini sangat penting artinya, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi Dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya yang terbuka. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai kemungkinan tindak “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. Hak masyarakat untuk tahu juga di tempatkan di tempat yang terhormat sebagai bagian dari control public Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tatakerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. B. DASAR HUKUM a. Undang-undang Dasar 1945 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008; e. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tatakerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
C. KELEMBAGAAN DINAS PP, PA, DAN KB
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah type B yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan tugasnya tersebut menyelenggarakan fungsi: a.
Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan Hak Anak (PAH), dan perlindungan khusus anak;
b.
Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PAH), dan perlindungan khusus anak;
c.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PAH), dan perlindungan khusus anak;
d.
Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana; dan
e.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Lokasi kantor terletak di : Alamat
:
Jalan Ki Sarino Mangunpranoto
Nomor
:
55
Telepon
:
(024) 6923366
Fax
:
(024) 6923366
Kode Pos
:
50511
Kelurahan
:
Bandarjo
Kecamatan
:
Ungaran Barat
Kabupaten
:
Semarang
PETA LOKASI DINAS PP, PA DAN KB
VISI : “Menjadi penggerak utama Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju keluarga sehat dan sejahtera”. MISI : 1. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur 2. Mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang berkualitas, bahagia dan Sejahtera. 3. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
1. Susunan Organisasi DINAS PP, PA DAN KB dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Semarang (Lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2016 No. 21, TLD Kabupaten Semarang No. 20) Susunan Organisasi DINAS PP, PA, DAN KB meliputi : Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala Dinas membawahi : b. Sekretariat membawahi : 1) Subbagian Perencanaandan Keuangan; dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi : 1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan 2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
d. Bidang Keluarga Berencana membawahi : 1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan 2) Seksi Penyuluhan dan Penggerakan. e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera membawahi : 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan 2) Seksi Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
BAGAN STRUKTUR DINAS PP, PA DAN KB KEPALA
Dra. ROMLAH (IV/c)
SEKRETARIS
NIP. 196504241989032009 WENNY MAYA KARTIKA, SH, MH (IV/b) NIP. 196901131993032005 SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Drs. AGUS BASUKI, MM (IV/a)
Dra. HANDAYANI SETIOMUKTI, MSi (IV/a)
NIP. 196702121986092001
NIP. 196702121986092001
KA. BID. KELUARGA BERENCANA
KA. BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
KA. BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
AMANUN CIPTADI, SH (IV/a)
SRI LESTARIE, SH (IV/a)
Dra. SRI SUWANTI (IV/b) NIP. 196508181991012001 NIP. 196103011992031004 KA. SEKSI PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KA SEKSI PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
KA. SEKSI KETAHANAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
Drs. EKA JAYA SAKTI, MA (IV/a)
INNI ROSYIDA, SH (III/c)
SUSILANINGDYAH, S.Sos (III/d)
NIP. 196603271994011001
NIP. 197209291995032004
NIP. 195902261986032005
NIP. 196008011985032003
KA. SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
KA. SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
ERNA HISTORIANI, SH (III/d)
INDRIASTUTI, SE (III/d)
KA. SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
MURTININGSIH, SE (III/d) NIP. 196102221986072002
19 UPTB
NIP. 196211091987032003 NIP. 195905281981032005
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KB
A. KEPALA DINAS 1. TUGAS : Melaksanakan
urusan
pemerintahan
dibidang
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. 2. FUNGSI : a. Perumusan
kebijakan
teknis
dibidang
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3. PERINCIAN TUGAS : a. Merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Membagi tugas dan mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas; g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanDinas; h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. SEKRETARIAT 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian. 2. FUNGSI : a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas; b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan c. Pelaksanaan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. 3. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja masing-masing Subbagian ; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas; d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas; e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
perpustakaan,
perlengkapan
rumah
tangga
Dinas
sesuai
ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; f. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas; g. melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
kesekretariatan; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat; i.
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. 2. PERINCIAN TUGAS : a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; c. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masingmasing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Melaksanakan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan; f. Menyusun data dan informasi Perencanaan dan Keuangan;
D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. 2. PERINCIAN TUGAS : a. Menyusun
program
kerja
dan
anggaran
Subbagian
Umum
Dan
Kepegawaian ; b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga,
perpustakaan,
kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; d. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; f. Menyusun
laporan
rutin
tentang
peremajaan
pegawai,
Daftar
Urut
Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian; g. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, pensiun dan urusan kepegawaian lainnya; h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian; i.
Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
j.
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
E. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1. TUGAS: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana dibidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2. FUNGSI: a. Perumusan
kebijakan teknis
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak. 3. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. melaksanakan
pembinaan
dan
penguatan
pelembagaan
program
pengarusutamaan gender dan hak-hak perempuan; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
F. SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 1. TUGAS: Melaksanakan
sebagian
tugas
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
Dan
Perlindungan Anak dibidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
2. PERINCIAN TUGAS: a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang kualitas hidup perempuan dan pelembagaan pengarusutamaan gender; d. melaksanakan
fasilitasi
penguatan
kelembagaan
dan
pengembangan
mekanisme PUG; e. melaksanakan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender ; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan i.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
G. SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1. TUGAS: Melaksanakan
sebagian
tugas
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
Dan
Perlindungan Anak dibidang Perlindungan Perempuan Dan Anak.
2. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak; b. Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak; d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak, keluarga dan masyarakat; e. Melaksanakan penyuluhan dan advokasi terhadap hak-hak anak; f. Melaksanakan fasilitasi, perlindungan dan pengayoman perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang; g. Melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
Seksi
pelaksanaan
kegiatan
Seksi
Perlindungan Perempuan Dan Anak ; h. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
Perlindungan Perempuan dan Anak; i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
H. BIDANG KELUARGA BERENCANA 1. TUGAS: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana dibidang Keluarga Berencana. 2. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana ; b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana ;dan c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Keluarga Berencana.
3. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Keluarga Berencana Dan; b. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Merumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;
d. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana; e. Melaksanaan
penerimaan,
penyimpanan,
pengendalian
dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi; f. Melaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; g. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); h. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, penggerakan, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; i.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Keluarga Berencana ;
j.
Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana ;
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan l.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
I.
SEKSI PELAYAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI 1. TUGAS: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana dibidang Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; 2. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan KesehatanReproduksi; b. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Menyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; d. Melaksanakan pengembangan jaringan untuk pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria serta layanan kesehatan reproduksi keluarga; e. Menetapkan prakiraan sasaran dan penetapan kriteria sasaran (Unmet Need) program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; f. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi, alat, obat yang aman, berkualitas dan merata serta penjaminan ketersediaan sarana, alat dan obat bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I; g. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan KR, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah; h. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi terhadap jaminan dan perlindungan hak-hak reproduksi i. Membantu penanggulangan pengayoman medis terhadap peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; k. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
kegiatan
SeksiKeluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
J.
SEKSI PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
1. TUGAS: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana dibidang penyuluhan dan penggerakan. 2. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun
program
kerja
dan
anggaran
Seksi
Penyuluhan
Dan
Penggerakan; b. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Menyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang penyuluhan advokasi, KIE dan penggerakan; d. Melaksanakan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB, IMP dalam program KB nasional dan dukungan operasional penyuluh KB; e. Melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional; f. Menyiapkan penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Daerah g. menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB; h. Melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional; i. Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional /regional/daerah dalam rangka kemandirian; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Penggerakan; k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan Dan Penggerakan; l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan m.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
K.
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencanadibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera. 2. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera; b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera; c. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera;
kegiatan
Bidang
3. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera; b. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera; d. Menyusun Grand Design Kependudukan Daerah; e. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan Ketahanan Keluarga; f. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera; h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera; i.
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
j.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
L.
SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
1. TUGAS: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera dibidang Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga; 2. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran SeksiPengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga; b. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Menyiapkanbahan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga; d. Melaksanaan kebijakan
teknis dibidang pengendalian penduduk dan
informasi keluarga; e. Melaksanakan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; f. Menyiapkan bahan penyusunan Grand Design Kependudukan Daerah; h. Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga; i. Melaksanakan
pengelolaan
data
dan
informasi
Program
Keluarga
Berencana; j. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga; l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga; m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. M.
SEKSI KETAHANAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
1. TUGAS: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera dibidang Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera. 2. PERINCIAN TUGAS: a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera; b. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; c. Menyiapkanbahan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan keluarga sejahtera; d. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan keluarga sejahtera e. Melaksanakan bimbingan teknis ketahanan Balita, remaja, lansia dan rentan; f. Melaksanakan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; g. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); h. Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; i. Melaksanakan keuangan
pengembangan
mikro
dan
UPPKS
penyusunan
sebagai
kriteria
lembaga
dalam
ekonomi
pengembangan
keterampilan anggota UPPKS; j. Melaksanakan penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyerasian indikator keluarga sejahtera dan kriteria pembinaan keluarga rentan; k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera; l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan Dan Keluarga Sejahtera; m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. D. PROFIL PEJABAT DINAS PP, PA, DAN KB 1.
Kepala Dinas PP, PA, dan KB Nama
: Dra. Romlah
NIP
: 196504241989032009
Tempat/tanggal lahir
: Kebumen, 24 April 1965
Jenis kelamin
: Perempuan
Pendidikan
: Sarjana
Alamat
:
Riwayat Jabatan
No
Jabatan
1
Kasubag Pemdes Setda
2
Kasubag Pemberitaan Bagian Humas
3
Kabag Humas
4
Ka. TU Dinkes
5
Camat Tuntang
6
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Tahun
Sosial
2.
7
Kepala Badan KB dan PP
8
Kepala Dinas PP, PA, dan KB
Sekretaris Nama
: Wenny Maya Kartika, SH, MH
NIP
: 196901131993032005
Tempat/tanggal
: Kertosono, 13 Januari
lahir
1969
Jenis kelamin
: Perempuan
Pendidikan
: Pasca
Alamat
: Jl. Melati baru II/1 kel. Genuk ungaran barat
Riwayat Jabatan No
Jabatan
Tahun
1
Kasubid formasi dan jabatan
2001
2
Sekcam Bergas
2009
3
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Jabatan 2012 BKD
3.
4
Sekretaris BLH
2015
5
Sekretaris Dinas PP, PA dan KB
2017
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nama
: Sri Lestarie, SH
NIP
: 196008011985032003
Tempat/tanggal
: Sragen, 1 Agustus
lahir
1960
Jenis kelamin
: Perempuan
Pendidikan
: Sarjana
Alamat
: Jl. Sembungan tengah No. 6
Riwayat Jabatan No
Jabatan
Tahun
1
Kasubag bantuan hokum
1995
2
Kasubag pengolahan data
1996
3
Kasubag pelaporan dan evaluasi
2000
4
Kasi Yanum
2001
5
Kasubag Kesra Bagian Sosial Setda
2003
6
Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil
2008
7
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera BKBPP
2013
8
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas 2017 PP, PA dan KB
4.
Bidang Keluarga Berencana Nama
: Dra. Sri Suwanti
NIP
: 196508181991012001
Tempat/tanggal
: Boyolali, 18 Agustus
lahir
1965
Jenis kelamin
: Perempuan
Pendidikan
: Sarjana
Alamat
: Perum Ken baru III/172 Salatiga
Riwayat Jabatan No
Jabatan
Tahun
1
Pemeriksa pembantu sector kesra di inspektorat
1995
2
Pemeriksa perekonomian di ispektorat
1998
3
Kasubag Keuangan BKD
2001
4
Kasubag Diklat BKD
2003
5
Kabag TU RSUD Ambarawa
2005
6
Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PP, PA 2016 dan KB
5.
Kabid Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera Nama
: Amanun Ciptadi, SH
NIP
: 196103011992031004
Tempat/tanggal
: Semarang, 1 Maret
lahir
1961
Jenis kelamin
: Laki-laki
Pendidikan
: Sarjana
Alamat
: Randusari RT ½ nongkosawit gunung pati semarang
Riwayat Jabatan No
Jabatan
Tahun
1.
Sekcam Bawen
2012
2.
Sekcam Tengaran
2011
3.
Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan BLH
2008
4.
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas PP, PA 2017 dan KB
E. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PP, PA DAN KB TAHUN 2017 Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka secara garis besar pengelolaan keuangan pada SKPD Dinas PP, PA dan KB tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO A.
URAIAN
ANGGARAN (Rp)
Belanja Tidak
8.715.388.000
Langsung : 1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Hibah
3.
Belanja Sosial
4.
Belanja Bagi Hasil
B.
Belanja Langsung
1.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Barang dan
8.715.388.000
2.970.271.000 12.000.000 1.935.841.000
Jasa 3.
Belanja Modal Jumlah
1.022.430.000 11.685.659.000
Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Program Kerja Bagian Sekretariat Bidang Sekretariatan memiliki 2 bagian yaitu : 1. Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan Yang mempunyai Program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perelngkapan kantor d. Penyediaan logistik kantor e. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD f. Penyediaan jasa kebersihan kantor g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah h. Penyediaan jasa pendukung teknis/perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor d. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Perencanaan a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Program Kerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Program Keluarga Berencana mempunyai kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin b. Pelayanan KIE c. Promosi Pelayanan KHIBA d. Pembinaan Keluarga Berencana e. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling f. Operasinal KB 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja a. Advokasi dan KIE tentang KRR b. Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat 3. Program Pelayanan Kontrasepsi a. Pelayanan Konseling KB 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri a. Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR b. Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah 6. Program
pengembangan
bahan
informasi
tentang
pengasuhan
dan
pembinaan tumbuh kembang anak a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Program Kerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan : b. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan c. Fasilitasi
pengembangan
pusat
pelayanan
terpadu
pemberdayaan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan (P2TP2) d. Peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
perempuan dan anak
e. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 3. Program
Peningkatan
Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN PADA DINAS PP, PA DAN KB KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017
PROGRAM/ KEGIATAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
ANGGARAN
2,970,271,000
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan surat menyurat
544,299,000
372,259,000
13,113,000
Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
72,331,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik kantor
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
Penyediaan jasa kebersihan kantor
7,500,000
99,955,000
27,283,000
1,827,000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
27,780,000
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
122,470,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
129,754,000 39.464.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
75,000,000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15,290,000
Pengelolaan administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
6,920,000
6,920,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6,856,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Program Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
6,856,000
28,510,000
28,510,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
325,504,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
165,034,000
30,982,000
Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
110,979,000
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
12,091,000
10,982,000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
148,956,000
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
148,956,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11,514,000
11,514,000
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana
2,100,468,000
1,874,914,000
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Promosi Pelayanan Khiba
27,418,000
4,724,000
4,537,000 Pembinaan Keluarga Berencana
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
Operasional Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
412,847,000
1,047,328,000
378,060,000
13,795,000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Program Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan konseling KB
7,632,000
6,163,000
1,845,000
1,845,000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
78,532,000
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
78,532,000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
22,732,000
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
8,442,000
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
14,290,000
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
108,650,000
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
108,650,000
B INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN SECARA SERTA MERTA
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN SECARA SERTA MERTA : 1.
Informasi tentang Bencana Alam :
Nihil 2.
Informasi tentang Keadaan Bencana non alam :
Nihil 3.
Bencana Sosial :
Nihil 4.
Inforrmasi tentang jenis persebaran dan daerah
yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular : Nihil 5.
Informasi tentang racun pada bahan makanan
yang di konsumsi
masyarakat Nihil 6.
Informasi tentang rencana gangguan terhadap Utilitas publik :
Nihil 7.
Pelanggaran yang di ditemukan dalam pengawasan internal :
Nihil 8.
Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta penindakannya :
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (tahun 2016) KDRT
: 43 korban
Sexual
: 43 korban
Fisik
: 68
Traficking
:2
Penelantaran
:4
Psikis
:1
oleh
C INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT :
Informasi yang tersedia setiap saat di DINAS PP, PA, DAN KB Kabupaten Semarang : P2TP2A KABUPATEN SEMARANG P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Semarang adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di Kabupaten Semarang.
P2TP2A Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor : 467/0186/2014
Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah memberikan pelayanan bagi Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan konstribusi terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
Tugas Tim Pengelola P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) meliputi : 1. Penyediaan data dan informasi tentang masalah yang dihadapi Perempuan dan Anak. 2. Mengkoordinasikan upaya-upaya dan langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Memberikan pelayanan dan sebagai pusat rujukan dalam penanganan korban, konseling, terapi psikologi, pendampingan, fasilitasi dan jaminan kemudahan. 4. Memberikan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk memberikan pelatihan
ketrampilan,
pendidikan
dan
lain-lain
bantuan
dalam
rangka
peningkatan taraf hidup. 5. Promosi dan pengembangan jejaring dalam upaya mencergah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan sarasehan, sosialisasi/penyuluhan serta penyadaran mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pola kemitraan dan pengembangan jejaring kerja.
Mitra Kerja P2TP2A terdiri dari : Unit PPA Polres Semarang, SKPD terkait (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian Agama dan Dinas Sosial), RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusat Pelayanan Terpadu (PTT) Kecamatan dan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan.
Sekretariat P2TP2A Kabupaten Semarang merekrut 3 Tenaga Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan memiliki satu buah mobil Perlindungan
Perempuan
dan
Anak,
Berada
di
satu
lokasi
dengan
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, Jalan Ki Sarino Mangunpranoto No. 55, Ungaran 50513 Telp/Fax. (024) 6923366
Peraturan Perundang-undangan terdiri dari : Perda Kabupaten Semarang No. 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif Perda Kabupaten Semarang No. 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 1. Kelembagaan Nama lembaga
: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak (P2tp2a) Kab. Semarang
Alamat
: Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.55 Ungaran
Telepon
: (024) 6923366
Dasar hukum
: Keputusan Bupati Semarang No. 467/0186/2014
Bentuk PPT
: Jejaring
Produk hokum yang diterbitkan :
Perda No. 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Perda No. 1 tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan
Perda No. 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusui dini
Jejaring
:
Perangkat daerah terkait
Polres Semarang
RSUD Ungaran dan Ambarawa
PPT kecamatan se Kabupaten Semarang
Puskesmas se kabupaten Semarang
LSM
2. Data kasus kekerasan Data kekerasan di Kabupaten Semarang (tahun 2016) KDRT
: 43 korban
Sexual
: 43 korban
Fisik
: 68
Traficking
:2
Penelantaran
:4
Psikis
:1
PENUTUP Demikian sekilas ketersediaan data dalam memberikan informasi kepada publik
yang terdiri
dari informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara
berkala, informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat
dari Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Semarang, kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan untuk
itu
kami
mengharapkan
sumbang
saran
untuk
memperbaiki
menyempurnakan laporan ini.
Ungaran, 14 Juni 2017 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PP, PA DAN KB KABUPATEN SEMARANG
Dra. ROMLAH Pembina Utama Muda NIP 196504241989032009
dan
