LAPORAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 BIDANG KEWASPADAAN DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG BAB I PENDAHULUAN Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasanya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat danperwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya.Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisensi, efektivitas dan akuntanbilitas Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2016 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakbehasilan pencapaian kinerja Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bidang Kewaspadaan DaerahBadan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu unit kerja yang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang mempunyai tugas pokok koordinasi dan pemberian fasilitasi dalam penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan inteltrantip serta kajian strategis masalah aktual dalam rangka kewaspadaan daerah . Dalammelaksanakantugastersebut, Bidang Kewaspadaan Daerahmempunyaifungsi: a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Daerah; b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang kewaspadaan daerah c. Penyampaian bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah aktual, analisis potensi konflik, penanganan konflik, rekonsiliasi dan rehabilitasi; d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan badan/dinas/instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan program kegiatan di bidang penanganan/penanggulangan konflik dan intelijen dalam rangka kajian strategis di dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya ( IPOLEKSOSBUD ) dan keamanan wilayah; e. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan terhadap penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi segenap lapisan masyarakat penanganan konflik; f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, klurahan dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negri; g. Pelaksanaan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat guna antisipasi penanggulangan konflik; h. Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan badan/dinas/instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan dan penanggulangan konflik; i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan teknis atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik yang berpotensi SARA; j. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA ) ; l. Pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) serta Standart Operasional dan Prosedur ( SOP ); m. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI ); n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ); o. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; p. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok nya. Bidang Kewaspadaan Daerah membawahi : a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan ( INTELKAM ) b. Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai peran penting dalam penataan administrasi dan sarana pendukung lainnya dalam mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang ditandatangani antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan salah satu Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politiknya itu meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mempunyai indicator kinerja utamanya itu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan indek sebesar 72. Adapun PerjanjianKinerja sebagaiberikut : Table 2.1 Perjanjian Kinerja Bidang Kewaspadaan Daerah No. 1
Sasaran Program Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban
Indikator Kinerja Jumlah pemantauan dalam 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah pertemuan dan koordinasi
Target 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% 100% 100%
B. CAPAIAN KINERJA Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2016: Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan Daerah Tahun 2016 Sasaran Strategis Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban
Sasaran Program Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan
Indikator Kinerja Jumlah pemantauan dalam 1 tahun
Target 12 bulan
Realisasi
Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah pertemuan dan koordinasi
100%
4.019.888.500
12 bulan
43.000.000
100%
208.728.000
100%
61.660.000
100%
196.633.845
100%
68.039.500
Capaian
Tabel 2.3 Cost per outcome Bidang Kewaspadaan Daerah Tahun 2016 Anggaran No. Sasaran Indikator Kinerja Pagu Realisasi Jumlah 3.660.000.000 1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban
pemantauan dalam 1 tahun
Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah pertemuan dan koordinasi
4.023.775.000
Capaian
T
Kinerja R
%
12 bulan
4.019.888.500
100%
99,85%
43.000.000
43.000.000
100%
222.350.000
208.728.000
12 bulan 100%
94,69%
61.660.000
61.660.000
100%
100%
200.000.000
196.633.845
100%
98,69%
75.000.000
68.039.500
100%
95,10%
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator terhadap sasaran program untuk mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danlebihlanjutdiaturdenganPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentangPetunjukTeknisPerjanjianKinerja, PelaporanKinerjadan Tata Cara ReviuAtasLaporanKinerja, baikdilingkunganPemerintahProvinsiJawaTimurmaupun di lingkunganPemerintah Daerah Kab/Kota di JawaTimur, BadanKesatuanBangsadanPolitikmelaluiSekretariatdalamrangkamewujudkan target kinerja yang telahdiperjanjikan, setiaptahuntelahmemberikansaranaprasaranauntukpelayananketertibanumumdanketentramanmasyara kat.
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan Daerah Tahun 2015-2016 Target Realisasi Indikator No. Sasaran Th Th Th Th Kinerja 2015 2016 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 12 1 Meningkatnya Jumlah peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban
pemantauan dalam 1 tahun
bulan
Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah operasi selama 1 tahun Jumlah pertemuan dan koordinasi
100%
4.019.888.500
12 bulan 100%
43.000.000
100%
61.660.000
100%
196.633.845
100%
68.039.500
208.728.000
Capaian Th Th 2015 2016 8 9
*CHART
D. RENCANA TINDAK LANJUT Sekretariatdalamrangkameningkatkankinerjasecaraterusmenerusdanberkelanjutanmemberikanpengaw asandanpembinaankepadasemuabidanguntukmelaksanakanpemeliharaanketentramandanketertibanum umsertapenegakanPeraturan Daerah danPeraturanWalikotadenganmenyediakandanmemberidukunganterhadap proses administrasisuratmenyurat, ketersidaansaranaprasarana, ketersidaankendaraanoperasional yang layakpakaidanketersidaandokumenlaporankeuangandankinerjasebagaibentukpertanggungjawaban.
