LAPORAN KANTOR DAERAH YLBHI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG I. Umum 1. LBH Palembang berdiri sejak tanggal 17 Oktober 1980 2. Direktur-Direktur LBH Palembang : Mas Agus Zainudin, SH (1982 – 1988) H. Saiman, SH (1988 – 1991) Hj. Sakurayati Trisna, SH (1991 – 1994) Chairil Syah Jakfar, SH (1994 – 1997) Suharyono, SH (1997 – 2000) Nur Kholis, SH (2000 – 2003 dan 2003 – 2006) 3. Jumlah Lawyers LBH Palembang periode 2003 – 2006 berjumlah 5 orang 4. Jumlah karyawan pada periode 2003 – 2006 sebanyak 8 orang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Struktur dan komposisi personil LBH Palembang adalah sebagai berikut : Nama Jabatan Keterangan Nur Kholis, SH Direktur Pembela Umum Anggiat M. Tiopan, SH Wakil Direktur Paralegal Bantuan Hukum Yusmarwati, SH Manajer Keuangan Karyawan Herlambang, SH Kadiv Litigasi Pembela Umum Eti Gustina, SH Kabag Indok Pembela Umum Sri Lestari Kadariah, SH Kadiv SDA Pembela Umum M. Subardin SE, MSi Kabag Litbang Paralegal Bantuan Hukum DD. Shineba Kadiv Perburuhan Asisten Pembela Umum Hendro Setiawan, SH Staf SDA Asisten Pembela Umum Yopie Bharata, SH Staf Litigasi Pembela Umum Aprili Firdaus Sakamta, SH Staf Indok Pembela Umum Zulyaden, SH Staf Litigasi Pembela Umum Hefriyadi Staf Perburuhan Paralegal Bantuan Hukum Tamsil Pembantu Umum Karyawan Hasanudin Pembantu Umum Karyawan
5. Pola Kerja di LBH Palembang berlangsung baik secara paroh waktu maupun penuh waktu. 6. Untuk bekerja yang paroh waktu, yaitu : Herlambang, SH, bekerja sebagai Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir, Sri Lestari Khadariah, SH, bekerja sebagai Deputy ED-Walhi dan Koodinator UPLINK Palembang, sedangkan DD Shineba dan Hefriadi saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa fakultas hukum. 7. Status kantor LBH Palembang adalah menyewa. 8. LBH Palembang melakukan program kaderisasi melalui pendidikan (Kursus) dan kegiatan pemagangan. 9. LBH Palembang telah memiliki Rencana Tahunan LBH Palembang yang disepakati dalam Rapat Kerja Daerah.
1
II. Sumber Pendanaan 1. Sumber pendanaan dari donor langsung saat sekarang ini adalah berasal dari Yayasan TIFA 2. Sumber pendanaan dari sektor swasta dan pribadi untuk sekarang belum ada 3. Sumber pendanaan dari penanganan kasus saat ini sudah ada, yaitu melalui mekanisme kerjasama pelimpahan/penanganan kasus non struktural dari LBH ke jaringan dan alumni di mana LBH Palembang mendapatkan institusional fee sebesar 20% 4. Sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk saat ini belum ada III. Program III. 1 Perkembangan Kasus Pada tahun 2004 LBH Palembang secara keseluruhan menerima pengaduan atau laporan masyarakat sebanyak 91 kasus. Kasus-kasus yang masuk ke LBH tersebut sebagian besar menggunakan media tatap muka di mana pelapor datang langsung ke kantor LBH.
No 1. 2. 3. 4.
Tabel. 1 Jumlah Pengaduan/ Laporan yang Diterima LBH Palembang Berdasarkan Media yang Digunakan Tahun 2004 Media yang Digunakan Jumlah Pengaduan Telepon 14 Surat 5 Tatap Muka 72 E-Mail Total 91
Persentase 15,5 5,5 79,0 100
Walaupun juga terdapat pengaduan melalui telepon atau surat tetapi demi mendapatkan data yang valid biasanya Pekerja Bantuan Hukum yang menangani kasusnya meminta pelapor untuk datang ke kantor LBH guna mendiskusikan dan menentukan langkah penyelesaian kasus selanjutnya. Berdasarkan substansi kasus maka pada laporan yang diterima LBH tahun 2004 ini didominasi kasus perburuhan sebanyak 34% dan yang paling sedikit adalah kasus SDA dan lingkungan hidup yakni hanya 1 kasus atau 1,1%. Tabel. 2 Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Berdasarkan Substansi Kasus Tahun 2004 No Substansi Kasus Jumlah Persentase 34,0 31 Perburuhan 1. 8,7 8 Pertanahan 2. 2,1 2 Miskin Kota 3. 1,1 1 SDA dan Lingkungan Hidup 4. 9,9 9 HAM (Hak Sipil Politik) 5. 7,7 7 Korupsi, Kolusi, Nepotisme 6. 17,5 16 Pidana Umum 7. 13,1 12 Perdata 8. 2,1 2 TUN 9. 3,2 3 10. Lainnya (malpraktek, pilkades, IMB) Total 91 100 Perkembangan pengaduan masyarakat ke LBH Palembang tampaknya relatif belum menunjukkan pergeseran yakni masih didominasi permasalahan struktural utama yang meliputi perburuhan, pertanahan, HAM, KKN, dan hak-hak masyarakat miskin kota. Namun demikian terdapat juga kecenderungan meningkatnya pengaduan untuk kasus pidana dan perdata yang 2
mencapai 17,5% dan 13,1%. Kecenderungan tersebut memang telah dirasakan sejak dua tahun terakhir seiring dengan semakin kompleknya dinamika dalam masyarakat akibat pesatnya pembangunan fisik, sehingga LBH Palembang memutuskan untuk membentuk divisi litigasi yang khusus menangani kasus-kasus tersebut. Pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan ke LBH Palembang merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap kinerja LBH. Selain itu dengan adanya pengaduan masyarakat yang meminta bantuan hukum berarti masyarakat relatif telah mengetahui tentang kompetensi LBH di bidang hukum. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan LBH kepada publik, maka dalam setiap penanganan kasus -berdasarkan substansinya- dilakukan tiga jenis pelayanan, yaitu (1) konsultasi, (2) advokasi, (3) Kuasa Hukum. Keadaan tiga jenis pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
No 1. 2. 3.
Tabel. 3 Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Palembang Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan Tahun 2004 Pelayanan yang Diberikan Jumlah Konsultasi dan memberikan advise/saran 52 Melakukan Advokasi (mengirim surat, mediasi, negosiasi, siaran pers, pendampingan aksi) 30 Menjadi Kuasa Hukum 9 Total 91
Persentase 57,2 32,9 9,9 100
Dari tabel terlihat bahwa dari 91 pengaduan yang diterima LBH, ternyata lebih dari separuh atau 57,2% terbatas pada hal yang bersifat konsultatif. Terhadap pelapor/pengadu yang ingin berkonsultasi atas kasusnya maka LBH memberikan advise. Demikian juga dengan kasus yang relatif ringan dan dapat diselesaikan secara internal oleh pengadu, maka LBH cukup memberikan saran dan konsultasi. Dari tabel 3 di atas terlihat juga bahwa pelayanan dalam bentuk menjadi kuasa hukum menempati porsi terkecil yakni 9,9%. Hal demikian sangat wajar karena LBH sedapat mungkin membantu penyelesaian kasus diluar pengadilan karena jika sampai di pengadilan akan memakan waktu dan menguras energi PBH dan Klien. Di samping itu pengadilan kita relatif masih formal legalistik dalam melihat kasus rakyat, sehingga harapan penemuan dan pembaharuan hukum bagi kepentingan rakyat masih menjadi impian. Untuk tahun 2005 ini kasus besar yang dtangani LBH Palembang adalah kasus petani Bentayan Kecamatan Bayung Lencir Musi Banyuasin yang dianggap menempati kawasan suaka margasatwa Bentayan. Kasus ini meliputi advokasi hukum, pengorganisasian, dan juga perundingan. Perkembangan terakhir kasus ini adalah tawaran dari DPRD dan Pemkab untuk diadakan transmigrasi lokal seluas seribu hektar. III. 2 Advokasi Kebijakan Kasus Struktural dan Sistemik LBH Palembang memiliki cara untuk melakukan analisis terhadap laporan masyarakat atau permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sistem (systemic approach). Pendekatan sistemik merupakan salah satu strategi yang diterapkan LBH Palembang dalam melakukan kerja bantuan hukum, khususnya untuk permasalahan-permasalahan struktural yang hanya dapat diselesaikan dengan cara melakukan perubahan sistem. Pada saat menganalisis suatu pengaduan, aktivis PBH akan selalu memberi perhatian terhadap aspek-aspek sistemik dari substansi kasus yang menjadi keluhan pelapor. Apakah kasus
3
tersebut berdiri sendiri atau merupakan akibat dari suatu kebijakan negara yang mengakibatkan implementasi kebijakan negara tersebut menjadi tidak tepat dan merugikan rakyat. Kasus struktural dan sistemik ini memerlukan suatu advokasi kebijakan. Kegiatan yang dilakukan oleh LBH Palembang adalah melakukan diskusi, advokasi hukum, pressure media, dan juga meminta pertemuan dengan instansi terkait. Atas kegiatan tersebut mulai terlihat ada upaya perbaikan oleh pemerintah dan stakeholder serta terdapat respon dari lembaga pemerintah yang kinerjanya menjadi kepedulian LBH. Data mengenai kasus-kasus struktural dan sistemik yang terjadi di Sumatera Selatan yang berhasil dirangkum oleh LBH Palembang pada tahun 2004 disajikan pada tabel-tabel berikut dibawah ini : Tabel 4 Jumlah Kasus Perburuhan di Propinsi Sumsel Tahun 2004 No Kabupaten/Kota Ditangani LBH Diluar LBH 5 14 1. Palembang 1 2. Prabumulih 6 3. Muara Enim 4. Ogan Komering Ilir 1 2 5. Ogan Ilir 1 3 6. Musi Banyuasin 1 2 7. Banyuasin 1 1 8. Ogan Komering Ulu 1 1 9. Lahat 10. Pagaralam 1 11. Musi Rawas 1 12. Lubuk Linggau Total 2004 31 11
Jumlah 19 1 6 3 4 3 2 2 1 1 42
Tabel 5 Jumlah Kasus Perburuhan Berdasarkan Klasifikasi Permasalahan di Propinsi Sumsel Tahun 2004 No Klasifikasi Permasalahan Jumlah Persentase 33,3 14 1. PHK 7,1 3 2. Sistem Kontrak 3. Pelanggaran Hak-hak Normatif 26,2 11 a. THR 4,8 2 b. Lembur 4,8 2 c. Jamsostek 2,4 1 d. K3 14,2 6 4. Tuntutan Perbaikan Kesejahteraan 4,8 2 5. Intimidasi Terhadap Serikat Buruh 2,4 1 6. Kriminalisasi Total 42 100
No
Tabel 6 Jumlah Kasus Pertanahan di Propinsi Sumsel Tahun 2004 Kabupaten/Kota Ditangani LBH Diluar LBH
Jumlah Korban (KK) 4
1. Palembang 2. Prabumulih 3. Muara Enim 4. Ogan Komering Ilir 5. Ogan Ilir 6. Musi Banyuasin 7. Banyuasin 8. Ogan Komering Ulu 9. Lahat 10. Pagaralam 11. Musi Rawas 12. Lubuk Linggau Jumlah 2004
3 1 3 1 8
2 1 3 1 1 1 1 10
Masih dilakukan verifikasi
Tabel 7 Jumlah Kasus Pertanahan Berdasarkan Jenis Sengketa di Propinsi Sumsel Tahun 2004 No Jenis Sengketa Ditangani LBH Diluar LBH 7 4 1. Perkebunan Besar 2. HPH/HTI 1 3. Pertambangan 2 4. Sertifikat Ganda 1 5. Masyarakat tidak Punya Surat 2 6. Proyek Pembangunan 7. Proyek Swasta 1 8 Tenurial Total 2004 8 10
No 1. 2. 3.
No 1. 2.
Tabel 8 Kasus Konflik Sumberdaya Alam di Sumatera Selatan Tahun 2004 Jenis Konflik Jumlah Persentase 16,6 1 Konflik Tenurial (Kepemilikan SDA) 83,4 5 Illegal loging Konflik Pertambangan Jumlah 6 100
Tabel 9 Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan Tahun 2004 Jenis Pencemaran Jumlah Persentase Pencemaran minyak 8 44,6 Industri Kimia 1 5,5 5
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Industri Pengolahan Karet Industri CPO Industri Pertambangan Industri Kecil dan Rumah Tangga Industri Perhotelan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Jumlah
7 1 1 18
38,9 5,5 5,5 100
6
No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kota
Palembang Prabumulih Pagaralam Lahat Lubuk Linggau Muara Enim Sekayu Baturaja Kayu Agung Total
Penggusuran Pedagang K5 4 2 1 2 1 1 11
Tabel 10 Konflik Perebutan Ruang di Perkotaan di Sumatera Selatan tahun 2004 Jenis Konflik Perebutan Ruang Penggusuran Pemindahan Paksa Pemindahan Paksa Rute Pemukiman dan lahan Pedagang Pasar Tradisional Angkutan Kota dan atau luar kota Warga 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
8
7
Alih Fungsi Kawasan Hijau
Jumlah
4 1 1 -
17 3 4 3 4 4 1 -
6
36
7
III. 3 Mitra LBH Palembang LBH Palembang tidak memiliki mitra negara yang dijalin secara formal. Akan tetapi terhadap permasalahan tertentu yang menyangkut kepentingan publik maka LBH Palembang juga dilibatkan dalam forum multipihak. Misalnya dalam isu kehutanan, pelayanan umum, sosialisasi program pembangunan pemerintah, dan lain-lain. Mitra Civil Society LBH Palembang sebagai berikut : Akademisi : 1. Dr. Samsurijal AK (Dekan FE Unsri) 2. Amzulian Rivai, SH, LLM, PhD (Ketua Program Studi Ilmu Hukum PPS Unsri) 3. Amrullah Arpan, SH, SU (Dosen FH Unsri) 4. Dr. Febrian, SH, MS 5. Profesor Elizabeth Collins (Ohio University USA) 6. Dr. Laurel Heydir, SH (Dosen FH Unsri) 7. Dr. Ardiyan Saptawan (Dosen Fisip Unsri) 8. Dr. M. Sirozi, MA (Direktur Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang) 9. Drs. Joko Siswanto (Dosen Fisip Unsri) 10. Maramis, SH, Mhum, (Dosen FH UMP) 11. Drs. Tarech Rasyid, MBA (Dosen FH Universitas IBA Palembang) 12. Syarifudin Petanase, SH, MH (Dosen FH Unsri) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Rakyat Pada tahun 1997, LBH Palembang memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga baru seperti OWAI (Organisation Women’s Advance Indonesia) yang khusus melakukan advokasi terhadap hak-hak perempuan di Sumatera Selatan dan Yayasan Kuala Merdeka (YKM) yang khusus melakukan advokasi terhadap hak-hak anak di kota Palembang. Kemudian pada bulan April 1998, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan resmi memiliki kantor sendiri di Jalan Raden Fatah No. 2C Bukit Besar Palembang, setelah lebih dari sepuluh tahun yaitu sejak tahun 1985 kantor Walhi Sumatera Selatan bergabung di kantor LBH Palembang. Pada awal tahun 1999, LBH Palembang juga memprakarsai pemisahan kantor Komisi Independen Pemantau Pemilu Daerah (KIPPDA) Sumatera Selatan dari kantor LBH Palembang untuk lebih mengefektifkan tugas KIPP dalam pemantauan pemilu. Untuk isu Kaum Miskin Kota, maka LBH juga menempatkan stafnya sebagai Koordinator Urban Poor Link Palembang yang merupakan jaringan dari Urban Poor Concortium (UPC). Kemudian LBH Palembang juga melalui divisi Perburuhan menggagas pendirian Organisasi-organisasi Buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) Sumsel. Demikan juga untuk isu agraria, LBH juga memfasilitasi pendirian organisasi/kelompok petani di basis dampingan. Dengan pendirian dan pemisahan lembaga-lembaga tersebut maka aktivis-aktivis gerakan kekuatan masyarakat sipil mulai menyebar ke berbagai issue masyarakat sipil. Jika sebelumnya semua berkumpul dan terpusat di kantor LBH Palembang di Jalan Jenderal Sudirman Palembang, maka merupakan hal yang wajar mengingat represi negara yang masih kuat pada waktu itu. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang disebutkan di atas relatif telah eksis dan turut berkiprah dalam penguatan masyarakat sipil di Sumatera Selatan. Selanjutnya pada bulan April 2005 LBH Palembang juga menjalin kerjasama dengan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) untuk mensosialisasikan urgensi Komisi Judisial dan sekaligus melakukan tracking terhadap calon anggota Komisi yang berasal dari Sumsel.
9
IV. Program Khusus Dalam hal pembenahan peradilan maka LBH Palembang senantiasa melakukan monitoring terhadap praktek judicial corruption/mafia peradilan dengan melakukan diskusi, pengumpulan data dan menyampaikan informasi publik tentang kasus-kasus mafia peradilan yang terjadi.
LBH Palembang memfasilitasi diskusi tentang gerakan pemberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat sipil lainnya. Tingkat keterlibatan LBH baru sebatas penentu opini karena kasus korupsi tidak termasuk program yang dibiayai donor. Namun demikian kasus korupsi yang menyita perhatian publik mendorong LBH Palembang untuk membangun jaringan dan koalisi dengan komponen masyarakat sipil lainnya walau baru sebatas advokasi beberapa kasus korupsi yang dilaporkan ke LBH oleh masyarakat. Jaringan Internasional LBH Palembang termasuk dalam jaringan Down to Earth yang berpusat di Inggris. Hal yang dilakukan oleh LBH dengan jaringan tersebut adalah mengkampanyekan kasus-kasus lingkungan dan hak petani. Staf LBH Palembang yang pernah dikirim ke luar negeri sebanyak 2 orang, yaitu : Nur Kholis, mengikuti pelatihan mediasi yang difasilitasi oleh Open Society Instittute di Budapest Hungaria tahun 2004. Kemudian, Sri Lestari, mengikuti kegiatan pemantauan pemilu di Afghanistan atas nama KIPP Nasional pada tahun 2004. Pengaturan membagi pengalaman internasional dilakukan dengan melakukan sharing terhadap dokumen dan pengalaman internasional guna memperbaiki intervensi program. ***
10
