LAPORAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE 44 TH SBI,

UNITED NATIONS CLIMATE CONFERENCE,44TH SBI, 44TH SBSTA, 1ST APA, Bonn, Germany, 16-26 May 2016

LAPORAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE 44TH SBI, 44TH SBSTA, 1ST APA AND ITS PREPARATORY MEETINGS, Bonn, Jerman, 14 – 26 Mei 2016

Jakarta, Mei 2016

LAPORAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE TH 44 SBI, 44TH SBSTA, 1ST APA AND ITS PREPARATORY MEETINGS, Bonn, Jerman, 14 – 26 Mei 2016 I.

PENDAHULUAN

Sesi perundingan ke-44 Badan-badan Subsider dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang terdiri dari 44th Session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI) dan 44th session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) telah berlangsung di Bonn, Jerman pada 16 – 26 Mei 2016. Selain itu, untuk menindaklanjuti Decision 1/CP.21 mengenai Adoption of the Paris Agreement, juga telah dilangsungkan the 1st Adhoc Working Group on the Paris Agreement (1st APA) pada waktu dan tempat yang sama. Sebagaimana diketahui, Para Pihak UNFCCC pada Sesi Pertemuannya ke-21 (COP-21 UNFCCC) di Paris, Perancis, 30 November – 12 Desember 2015 telah sepakat untuk mengadopsi kesepakatan baru, Paris Agreement, yang akan diberlakukan paska tahun 2020. APA dibentuk dengan serangkaian tugas, antara lain mempersiapkan masa pemberlakukan (entry into force) Paris Agreement, menyelenggarakan the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA-1), dan melaksanakan sesi pertama perundingan APA pada tahun 2016 bersamaan dengan sesi perundingan Badan-badan Subsider UNFCCC, yakni SBI-11 dan SBSTA-44. Alur persidangan secara lengkap terdiri dari: 1. The G-77 and China Preparatory Meeting, 14-15 Mei 2016; 2. The Forty-Fourth Sessions of the Subsidiary Body for Implementation (SBI-44), 16-26 Mei 2016; 3. The Forty-Fourth Sessions of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA-44), 16-26 Mei 2016; 4. The First Session of the Ad- Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA-1), 16-26 Mei 2016.

Selain itu terdapat beberapa mandated events berupa in session workshop diantaranya: 1. Workshop to Support the Implementation of the Doha Work Programme on Article 6 of the Convention (27 Mei 2016); 2. Workshop terkait Agriculture; 3. Workshop terkait Gender and Climate Change; 4. Workshop terkait REDD+; dan 5. Workshop terkait Clean Development Mechanism (CDM). Pertemuan ini merupakan sesi perundingan pertama setelah diadopsinya Paris Agreement (PA) pada COP-21 di Paris, Perancis, bulan Desember 2015, dan setelah penyelenggaraan High-level Signing Ceremony of the Paris Agreement yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Mr Ban-Ki Moon di New York pada 22 April 2016, yang dihadiri perwakilan 175 (seratus tujuh puluh lima) Negara Pihak termasuk Indonesia. 1

II.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku Head of Delegation. DELRI secara keesluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari berbagai wakil kementerian dan lembaga yaitu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KBRI Berlin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Informasi Geospasial, dan organisasi nonpemerintah. Susunan lengkap DELRI dapat dilihat pada Lampiran. III.

PERSIDANGAN

3.1

G-77 and China Preparatory Meeting, 14-15 Mei 2016

Dalam pembukaan, Mr. Manasvi Srisodapol, selaku the Special Representative of the G77 and China Chair for Climate Change menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut: a. Tahun 2016 merupakan tahun implementasi b. Prinsip yang diutamakan dalam perundingan adalah tidak ada satu isu pun yang akan dilewatkan dan tidak ada satu negara pihak mana pun yang ditinggalkan c. Tujuan pertemuan untuk mengidentifkasi harapan dan target G77 & China yang akan dicapai pada Sesi Perundingan Bonn ini dan COP-22 di Maroko d. Terdapat 2 (dua) Informal Consultation Meetings sebelum COP-22 yaitu: Paris (15-16 april 2016) dan Tokyo Informal Consultation Meeting. e. Sense of urgency dalam rangka implementasi sehingga perlunya penekanan terhadap, tidak hanya komitmen post 2020, namun juga ambisi pre 2020. f. Perlunya selalu mengingat keterkaitan antara UNFCCC dengan beberapa perjanjian atau kesepakatan global lainnya seperti United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada agenda mengenai Update on Intersessional Consultations prior to SBs-44, Koordinator G77 and China menyampaikan hasil pertemuan konsultasinya dengan Chair SBI dan SBSTA yang mengenai isu-isu untuk diangkat pada pertemuan SBI-44 dan SBSTA-44 dan proses pembahasan nya. Beberapa isu yang perlu diusulkan diangkat pada SBI-44 dan SBSTA-44 karena belum masuk dalam agenda yang disampaikan Sekretariat UNFCCC diantaranya: a. Isu Loss and Damage yang disuarakna oleh Maldives (AOSIS/ SIDS), Kongo (African Group) dan Timor Leste (LDCs), mengingat keterbatasan waktu untuk dapat menghasilkan keputusan konkrit di COP-22, jika tidak dimulai pembahasannya di SBI-44 dan SBSTA-44. b. Isu Financial Supports, mengingat peran pentingnya untuk mendukung implementasi PA khususnya pelaksanaan NDC. c. Isu Facilitative Dialogue disuarakan oleh Kuwait dan Arab Grup, perlu kejelasan mengenai isu-isu yang akan di-address pada Pertemuan tersebut dan outcomes yang diharapkan.

2

d. Isu-isu terkait coherency dan inclusiveness dari proses perundingan dibawah SBI-44 dan SBSTA-44 (Joint Process SBI-SBSTA). Dalam pembahasan Nomination of APA Co-Chair from the Non-Annex I parties, Koordinator G77 and China menyampaikan kandidat APA Co-chair dari Non-Annex I (NAI) Parties akan diwakili dari region Asia Pasifik, dimana proses konsultasi dan penjaringannya telah berlangsung dan dikoordinasikan oleh Arab Saudi. Arab Saudi menyampaikan dalam proses penjaringan telah terdapat 2 kandidat yang memenuhi persayaratan, namun masih perlu konsultasi lanjutan dengan parties di region tersebut untuk dapat memutuskan siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi Co-Chair APA dari negara non-Annex I. Selanjutnya, Koordinator G-77 and China memberikan kesempatan pada Arab Saudi selaku koordinator region Asia Pasifik untuk melanjutkan proses pada tanggal 14 Mei siang hari, sehingga diharapkan pada tanggal 15 Mei 2016 saat Plenary Group G-77 and China sudah dapat diputuskan Co-Chair yang mewakili NonAnnex I Parties. Pada akhirnya, G-77 dan China menyepakati bahwa representative dari Arab Saudi, Ms. Sarah Baashan, dinominasikan mejadi APA co-chair dari NAI. Pada pembahasan agenda Confirmation of Thematic Coordinators, Koordinator G-77 and China menyampaikan perlunya koordinasi dan pengawalan terhadap isu-isu atau tema-tema penting guna menjaga koherensi kepentingan bersama sebagai grup. Oleh sebab itu, perlu ditunjuk koordinator untuk mengawal isu-isu tersebut selama persidangan dan memfasilitasi diskusi bersama G-77 and China pada isu-isu tersebut. Beberapa koordinator dari periode sebelumnya masih bersedia melanjutkan tugasnya, namun sebagian lainnya memberikan kesempatan bagi wakil Negara Pihak lain untuk menjadi koordinator sehingga perlu dicari penggantinya. Beberapa isu-isu tematis yang diperlukan untuk dikoordinasikan yaitu: isu Adaptasi dan Loss and Damage, Isu Technology, isu APA – NDC, isu Transparency, isu FVA, NMA, dan NMM, dan isu Finance. Pada kesempatan tersebut, Koordinator G-77 and China menyampaikan bahwa Indonesia melalui Dr. Nur Masripatin diharapkan dapat mengawal isu-isu terkait element Transparency. Delegasi Indonesia pada kesempatan tersebut menyampaikan pada prinsipnya Indonesia siap membantu Koordinator G-77 and China dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengawal isu-isu transparency. Secara umum, beberapa isu utama yang menjadi perhatian utama dari Group 77 dan China yaitu: a. Percepatan pelaksanaan kegiatan pre 2020 meliputi mitigasi, adaptasi dan dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas. Termasuk dalam penekanan tersebut adalah badan-badan adhoc untuk operasionalisasi Paris Agreement harus efektif melaksanakan tugas termasuk Standing Committee of Finance, Adaptation Committee, Executive Committee of Warsawa International Mechanism (terkait adaptasi) dan Technology Committee. b. Transparancy Framework merupakan kunci sukses pelaksanaan mandate Paris Agreement. Isu transparansi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan upaya mitigasi melalui Nationally Determined Contribution (NDC)dan program adaptasi serta berkaitan dengan portfolio multilateral assessment di bawah International Consultancy and Assessment (ICA). Selain itu kegiatan utama dari transparansi adalah registry yang dapat menyajikan upaya mitigasi negara lain, tidak ada backsliding dan future ambition. c. Penyusunan modality, procedure and guideline (MPG) dari review dan pelaporan seperti review program adaptasi, teknologi, pelaksanaan pendanaan iklim dan peningkatan kapasitas. 3

d.

e.

3.2

Pada dasarnya negara berkembang menginginkan agar pelaksanaan dari Paris Agreement harus tetap menjalankan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities. Pelaksanan Peris Agreement di negara berkembang harus memperoleh dukungan dari negara maju. Negara berkembang mengusulkan agar agenda peleksanaan persidangan di SBI dan SBSTA memerlukan amendment untuk mengoptimalkan persiapan COP 22 di MarrakeshMaroko di 7 – 18 November 2016. The Forty-Fourth Sessions of the Subsidiary Body for Implementation (SBI44), 16-26 Mei 2016

SBI-44 membahas agenda terkait dukungan teknis dan pendanaan untuk penyusunan biennial update reports (BUR), pengembangan sistem registrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, reviu prosedur dan modalitas Clean Development Mechanism (CDM), National Adaptation Plans (NAPs), pendanaan adaptasi, lingkup dan modalitas untuk pengkajian berkala mekanisme teknologi, peningkatan kapasitas, Doha Work Programme (DWP) dan pengarusutamaan gender. SBI-44 dapat menyepakati sejumlah rancangan keputusan, yaitu tentang dukungan teknis dan pendanaan untuk penyusunan Biennial Update Report (BUR), NAPs, kerangka acuan untuk pengkajian pendanaan adaptasi, lingkup dan modalitas untuk pengkajian berkala mekanisme teknologi, keanggotaan Paris Committee on Capacity Building (PCCB), tindak lanjut DWP, serta pengarusutamaan gender pada isu perubahan iklim. Sementara itu, isu modalitas dan prosedur CDM, sistem registrasi dan reviu kerangka kerja peningkatan kapasitas masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Dalam kaitan ini, para negara Pihak diminta untuk menyampaikan submisi menyangkut isu-isu tersebut. Matriks status perkembangan negosiasi dan daftar permintaan submisi untuk masing-masing isu daptdilihat dalam Lampiran. 3.3

The Forty-Fourth Sessions Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA-44), 16-26 Mei 2016

Pada SBSTA-44 dibahas isu-isu terkait adaptasi Nairobi Work Program (NWP), teknologi framework, pertanian, sains dan reviu (riset dan observasi sistimatik), kajian IPCC (Intergovernment Panel on Climate Change), metodologi baik dalam konvensi (terkait GRK dan common metrics), metodologi KP (LULUCF terkait revegetasi), serta hal-hal terkait market dan non-market (artikel 6 Paris Agreement). SBSTA-44 dapat menyepakati langkah implementasi NWP. Sementara itu, berbagai isu lainnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk permintaan kepada para negara Pihak untuk menyampaikan submisi menyangkut beberapa isu. Matriks status perkembangan negosiasi dan daftar permintaan submisi untuk masing-masing isu dapat dilihat dalam Lampiran. 3.4

The First Session of the Ad- Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA1), 16-26 Mei 2016 4

Pada Ad-Hoc Working Group on Paris Agreement sesi pertama (APA-1) telah disepakati 6 (enam) agenda substantif, yaitu : 1) Nationally Determined Contributions (NDCs); 2) komunikasi adaptasi; 3) kerangka transparansi untuk aksi dan support; 4) global stocktake; 5) compliance; dan 6) persiapan ratifikasi dan entry into force Paris Agreement. Secara substantif masih terlalu banyak perbedaan tajam antara negara maju dan negara berkembang terkait : (i) perbedaan definisi features dan informasi NDC; (ii) tujuan dan elemen komunikasi adaptasi; (iii) isu fleksibilitas dan penggunaan prinsip CBDR-RC dalam transparansi; (iv) kesamaan elemen, metodologi dan waktu pengukuran dalam global stocktake serta kaitannya dengan facilitative dialog yang akan diadakan Tahun 2018; (v) operasionalisasi prinsip-prinsip non-advesarial, non-punitive dan facilitative untuk compliance; dan (vi) berbagai implikasi hukum dan politis jika Paris Agreement berlaku lebih cepat dari yang diperkirakan. APA-1 telah menyepakati modalitas kerja untuk sesi selanjutnya, meminta submisi pandangan negara pihak terkait berbagai macam perbedaan dalam agenda pembahasan, serta usulan technical papers dan workshop. Draft kesepakatan yang dicapai dalam persidangan APA-1 sebagaimana terlampir IV.

PERTEMUAN LAIN-LAIN

4.1

Pertemuan Ketua DELRI

Dalam kesempatan sela-sela perundingan, Ketua DELRI telah mengadakan pertemuan ataupun menghadiri undangan pertemuan yang dipandang strategis, yaitu: a.

Dengan didampingi Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Delri mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua Delegasi New Zealand, Duta Besar Sinclair. Delegasi New Zealand meminta Indonesia bergabung dan mendukung Komunike terkait Fossil Fuel Subsidy Reform, yaitu forum negara-negara yang telah berniat secara bertahap menghilangkan subsidi terhadap penggunaan bahan bakar fosil untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilakukan konsultasi internal dengan Kementerian terkait antara lain Kementerian ESDM dan Kemenlu sebelum bergabung ke dalam komunike dimaksud.

b.

Ketua DELRI juga menghadiri High Level Dinner tentang implikasi Paris Agreement terhadap masa depan REDD+, yang mengundang negara-negara REDD+ (Brazil, Indonesia, DRC, Colombia, Peru dan Mexico), negara donor dan sektor swasta. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kemungkinan REDD+ masuk pasar dibawah Artikel 6 Paris Agreement. Indonesia bersama Brazil menyampaikan bahwa pembiayaan REDD+ oleh negara maju adalah insentif bagi pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi di negara berkembang, tanpa memberikan kredit kepada pemberi dana (Artikel 5 Paris Agreement).

4.2

Mandated Events dan Side Events

Dalam kesempatan beberapa mandated events dan side events, beberapa delegasi Indonesia menjadi presenter pada workshop terkait isu pertanian, gender and climate change, LULUCF 5

dan REDD+ ataupun peserta Workshop to Support the Implementation of the Doha Work Programme on Article 6 of the Convention. V.

PENGAMATAN DAN TINDAK LANJUT

Secara umum proses perundingan berlangsung dalam suasana yang relatif kondusif, walaupun terdapat perdebatan serius khususnya dalam proses penyusunan agenda APA-1, sehingga agenda tersebut baru dapat disepakati pada minggu kedua. Pemerintah Indonesia (Pemri) memerlukan koordinasi intensif untuk memenuhi permintaan submisi dan mengantisipasi kelanjutan perundingan pada COP-22 di Marrakesh. Sejumlah isu yang memerlukan perhatian khusus Pemri antara lain NDC, transparansi, global stoctake, compliance, proses ratifikasi dan entry into force PA. Selain itu, Pemri juga harus menyiapkan posisi terkait isu-isu teknis di bidang adaptasi serta lost and damage, khususnya pertanian, pendanaan adaptasi, NWP, LULUCF, serta isu market dan non-market. Beberapa elemen dari isu-isu penting yang perlu tindak lanjut di dalam negeri antara lain: a. Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF): restorasi dan perbaikan tata air lahan gambut, serta persiapan modalitas, prosedur dan guideline. b. Pertanian: identifikasi elemen mitigasi dan adaptasi untuk ketahanan pangan. c. Nairobi Work Program (NWP): pengumpulan informasi terkait adaptasi di sektor kesehatan, pemukiman, ekosistem dan sumberdaya air dan diversifikasi ekonomi, sebagai bahan penyiapan submisi sesuai jadwal yang disepakati negara pihak. d. Nationally Determined Contributions (NDC): target penurunan emisi GRK, asumsi kunci, kontribusi masing-masing sektor kunci, definisi dan pembatasan scope-features, serta accounting NDC dan elemen lain yang dianggap penting misalnya adaptasi. e. Transparansi aksi dan dukungan: perlunya penyusunan modalities, procedure dan guideline (MPG) yang mencerminkan fleksibilitas penggunaan data, metodologi dan tata waktu pelaporan. Dalam kaitan ini, sebagai koordinator G77& China untuk isu transparansi, Indonesia dapat secara intensif memonitor keterkaitan isu transparansi dengan isu lainnya di artikel PA. f. Global stocktake: identifikasi elemen stocktake, metodologi, waktu pelaksanaan, timeframe dan ruang lingkupnya. g. Compliance: perlu penyiapan posisi terkait isu jalan tengah prinsip universalitas dan pembedaan (diferensiasi) yang bersifat lebih fasilitatif, isu pendanaan, pengembangan kapasitas dan kemampuan teknologi. Submisi Indonesia terkait compliance harus mencakup elemen mitigasi, adaptasi dan means of implementation. h. Awal Berlakunya PA: terdapat kecenderungan negara Pihak untuk mengantisipasi percepatan berlakunya PA dengan segera melaksanakan CMA-1 dengan prinsip inklusivitas yang menjamin partisipasi semua Negara Pihak Konvensi UNFCCC dan memberi mandat APA untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam kaitan tersebut, Indonesia perlu segera mempercepat proses ratifikasi dan menyampaikan pandangannya melalui submisi berbagai elemen Paris Agreement.

6

MATRIK LAPORAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA THE FORTY-FOURTH SESSIONS OF THE SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION (SBI-44), SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ADVICE (SBSTA-44), THE FIRST SESSION OF THE AD- HOC WORKING GROUP ON THE PARIS AGREEMENT (APA-1) BONN, JERMAN 16-26 MEI 2016 NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN

*

THE FORTY-FOURTH SESSIONS OF THE SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION (SBI-44)

2

Organizational matters

2(a)

Adoption of the agenda

2(b)

Organization of the work of the session

2(c)

Facilitative sharing of views under the international consultation and analysis process

2(d)

Other mandated events

2(e)

Election of officers other than the Chair

3

Reporting from and review of Parties included in Annex I to the Convention

CATATAN PENGAMATAN

Agenda adopted as presented in FCCC/SBI/2016/L.2

Pada persidangan SBI agenda item 2(c) tentang facilitative sharing of views under the international consultation and analysis process, disampaikan presentasi Biennial Update Report (BUR) oleh Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Brazil, Chile, Ghana, sesuai dengan format BUR dan technical assessment yaitu National Circumstances, Inventory, Mitigation and their effect, support need and received. Brazil menyampaikan Annex mengenai REDD+ dan capaian serapan GRK yang dicapai serta pelaksanaan result-based payment.

Memberikan gambaran process ICA melalui Technical Analysis bagi BUR I Indonesia mulai bulan Juni 2016. Diskusi lebih bersifat umum terkait kelembagaan, peningkatan kapasitas dan support needs and received. Tidak ada diskusi mendalam mengenai pengukuran inventarisi GRK penurunan emisi GRK

Consultations on the nomination of the rapporteur are continued

7

NO

AGENDA

3(a)

Status of submission and review of second biennial reports from Parties included in Annex I to the Convention

SBI took note of the status

3(b)

Compilation and synthesis of sixth national communications and first biennial reports from Parties included in Annex I to the Convention

Conclusions adopted as presented FCCC/ SBI/2016/L.1

3(c)

Outcome of the first round of the international assessment and review process (2014–2015)

Membahas hasil First Round International Assessment and Review (IAR) Process dan tindak lanjut umtuk memformulasikam Draft Conclusion. Disepakati Draft Conclusion disusun oleh SBI. Persidangan agenda item 3(c) menghasilkan Conclusions sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.12 dan FCCC/SBI/2016/L.12/Add.1

Memberikan masukan proses transparansi di dalam melaksanakan menurunan emisi GRK.

Revision of the “Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC reporting guidelines on national communications”

Pembahasan tindak lanjut dari workshop yang dimandatkan SBI 43, yang hanya melibatkan negara-negara Annex I. Agenda ini membahas perubahan penggunaan IPCC Guideline 1996 ke IPCC Guideline 2006. Terdapat kendala dalam pelaksanaannya mengenai perubahan kategori IP menjadi IPPU proyeksi yang memasukkan indirect CO2 emission. Kedua hal tersebut berkaitan dengan konsistensi penetapan data historis dan proyeksi khususnya dengan data sebelumnya menggunakan IPCC GL 1996. Diskusi juga membahas Pedoman berdasarkan Dec 24/CP 19.

Membandingkan pengalaman Indonesia dalam menyusun Inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dengan menggunakan IPCC Guideline 2006.

3(d)


CATATAN PENGAMATAN

Memberikan masukan proses transparansi di dalam melaksanakan menurunan emisi GRK

Pertemuan focus membicarakan area yang memerlukan klarifikasi (dari Revision of the NC guidelines), yaitu: 

Harmonisation of the category names of IPPU in the NCs (the issues of dealing with the IPPU). --> Parties seems to agree on this, and propose changes from IPs to IPPU, accordingly. 8

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN 



CATATAN PENGAMATAN

Clarification if projections include indirect CO2 emissions.Ooptions available are: either include the CO2 emissions, or leave without CO2 emissions in the Table format. Norway prefers to add footnote to table 2,3 and 4 if indirect emissions CO2 emissions aee inlcuded in ihtorical and projected GHG emissions Clarifying if mandatory and non-mandatory reporting success or failure in technology development and transfer, (as in para 57), serta Parties may also provide information on success and failure stories (where feasible, report activities related to technology transfer, including success and failure stories, using Table 9.

Selain itu terdapat beberapa tambahan informasi mengenai research and sytematic information, yaitu ada pada: (i) para 61. changes of [..] to using future earth, (ii0 para 62, correct reference, (iii) adding to para 66.a with 'including global and regional climates models', (iii) adding para 66.c 'approaching including technologies, (iv) adding para 67.c by a phrase of ‘ cryophere climate observing systems’. Hasil informal consultations untuk agenda ini sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.22 4

4(a)

Reporting from Parties not included in Annex I to the Convention Information contained in national communications from Parties not included in Annex I to the Convention

Held in abeyance. SBI Vice-Chair to conduct consultations on the way forward

9

NO

AGENDA


4(b)

Provision of financial and technical support

Chair to prepare draft conclusions in consultation with interested Parties FCCC/SBI/2016/L.11

4(c)

Summary reports on the technical analysis of biennial update reports of Parties not included in Annex I to the Convention

SBI took note of the summary reports

5

Development of modalities and Informal consultations co-facilitated FCCC/SBI/2016/L.18 procedures for the operation and use of a public registry referred to in Article 4, paragraph 12, of the Paris Agreement

6

Development of modalities and Informal consultations co-facilitated FCCC/SBI/2016/L.19 procedures for the operation and use of a public registry referred to in Article 7, paragraph 12, of the Paris Agreement

7

Matters relating to the mechanisms under the Kyoto Protocol

7(a)

Review of the modalities and procedures for the clean development mechanism

Conclusions adopted as presented FCCC/SBI/2016/L.13

7(b)

Review of the joint implementation guidelines/implementation of the draft joint implementation


CATATAN PENGAMATAN

FCCC/SBI/2016/L.8/Add.1

10

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

modalities and procedures 7(c)

Procedures, mechanisms and institutional arrangements for appeals against decisions of the Executive Board of the clean development mechanism

Informal consultations facilitated

8

Matters relating to the least developed countries

Conclusions addopted as amended FCCC/SBI/2016/L.6

9

National adaptation plans

Konsultasi informal SBI dilaksanakan secara intensif sejak tanggal 16 Mei 2016. Negara berkembang memberikan pandangan bahwa pelaporan National adaptation plans (NAPs) diharapkan tidak menjadikan beban tambahan bagi negara dan perlu diintegrasikan dengan kerangka kerja pelaporan yang sudah ada. Informasi yang termuat dalam laporan antara lain adalah tingkat kerentanan negara, kesenjangan yang dihadapi negara dalam meningkatkan kapasitas nasional, serta kebutuhan dan prioritas adaptasi

FCCC/SBI/2016/L.23

Proses perumusan dan pelaksanaan NAPs dipandang penting dalam meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat resiliensi dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim yang berkontribusi kepada pencapaian tujuan global adaptasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Paris Agreement.

Perlu dilakukan penguatan kapasitas negara pihak dalam penyiapan NAPs, termasuk penerjemahan landasan ilmiah ke tataran perencanaan dan pelaksanaan agar tidak terjadi mal adaptation. Negara berkembang perlu memiliki kemampuan dalam menyiapkan informasi untuk mendapatkan dukungan dalam mengimplementasikan rencana adaptasi. Hal penting yang diperlukan negara berkembang adalah bagaimana agar perencanaan adaptasi yang telah disusun dapat diimplermentasikan secara konkrit. Negara G77/China mempunyai pandangan bahwa elemen kunci pembahasan adalah penguatan pelaporan NAPs dan keterkaitan NAPs dengan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi. Pembahasan mencakup aspek tujuan pelaporan 11

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

NAPs, elemen pelaporan serta pengelolaan laporan. Proses penyusunan dan pelaksanaan NAPs diarahkan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, penguatan ketahanan dan pengurangan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dimandatkan dalam Paris Agreement. Proses penyusunan dan pelakanaan NAPs diharapkan dapat membantu negara pihak untuk terlibat secara efektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan aksi adaptasi seperti identifikasi gaps, kebutuhan dan prioritas, serta penguatan pembangunan. Elemen-elemen hasil pembahasan telah dituangkan dalam kertas kerja conclusion, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.9. 10

Third review of the Adaptation Fund

Terkait dengan Agenda item 9 SBI-44, dilaksanakan pertemuan Koordination Grup G-77 dan China, untuk membahas posisi bersama Grup G-77 dan China terhadap beberapa elemen dari draft TOR untuk Third Review of the Adaptation Fund khususnya terkait objectives, scope of mobilization serta coherence and complementary dari program/ proyek AF dengan pendanaan lainnya. Koordinator G-77 dan China menyampaikan perlunya ditambahkan referensi Dec 1/ CP-21 pada pendahuluan draft conclusion yang disiapkan Co Chair, mengingat perlu ada ‘hook’ untuk Adaptation Fund (AF) ke Paris Agreement (PA) kerena nantinya AF akan melayani/ bekerja di bawah PA. Terkait dengan objective, Grup-77 dan China berpandangan perlu ditambahkan juga isu ketercukupan dan keberlanjutan dana untuk AF, mengingat selama ini dana AF diperoleh dari mekanisme under CDM.

Indonesia perlu menyiapkan bahan Submisi pandangan Indonesia terkait Third Review of the Adaptation Fund sesuai dengan TOR yang disepakati. Bahan Submisi harus dikirimkan paling lambat 30 April 2017 agar bisa dijadikan referensi dalam penyiapan Technical Paper oleh Sekretariat dan nantinya akan dilaporkan pada SBI-47 (November 2017). Indonesia perlu juga memperhatikan interlinkage antara AF dibawah APA dengan AF dibawah SBI.

Terkait dengan Scope Grup G-77 dan China juga sepakat agar ada 12

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

penekanan pada sumber pendanaan dan mobilisasi pendanaan untuk membiayai program-program adaptasi yang lebih konkret. Terkait dengan Koherensi dan Komplemen dari program/ proyek AF dengan pendanaan lainnya, Grup G-77 dan China menambahkan koherensi dan komplementari dari institusi adaptasi yang lain. Persidangan SBI-44 untuk agenda item 10 dilaksanakan melalui Informal Consultation dengan Co-Chair SBI untuk isu Finance. Pertemuan membahas Draft Conclusion yang telah disiapkan oleh Sekretariat terkait Agenda Item 9 SBI-44 yang sudah diperbaiki oleh Sekretariat sesuai dengan masukan dan pandangan dari parties dari pertemuan sebelumnya. Dalam draft tersebut ada beberapa poin yang didiskusikan, yaitu: (i) Terkait dengan penambahan referensi Dec 1/ CP-21 sebagai hook untuk AF bekerja melayani PA; (ii) Terkait dengan Objective, Diskusi mensepakati penambahan frase ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan AF sesuai usulan grup G-77 dan China; (iii) Terkait dengan Scope, khususnya isu koherensi dan komplementari diskusi terpolarisasi antara penggunaan term ‘other financing adaptation institution’ (Grup EU) atau ‘other adaptation institution’ (G-77 and China), dan sebagai langkah kompromi digunakan term ‘other institution funding Adaptation Projects and Programs’. Pertemuan informal akhirnya dapat mensepakati Draft Conclusion yang sudah disiapkan oleh Sekretariat untuk selanjutnya dibawa pada Pertemuan Contact Group. Persidangan dalam Contact Group Agenda Item 9 SBI-44 membahas hasil Informal Consultation terhadap Draft Conclusion yang telah didiskusikan dan diperbaiki oleh sekretariat sesuai masukan dari Parties. Pada pertemuan Contact Group tersebut akhirnya Draft Conclusion untuk Agenda Item 9 SBI-44 Third Review

13

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

of the Adaptation Fund dapat disepakati oleh Parties dan selanjutnya Sekretariat akan memuat hasil tersebut di website UNFCCC. Selain itu, dilaksanakan pertemuan konsultasi informal untuk membahas TOR review Adaptation Fund ke-3. Pembahasan difokuskan untuk mencermati ruang lingkup TOR dan sumber informasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan review. Persidangan SBI-44 untuk agenda item 10 telah menghasilkan conclusion of Chair, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.10 11

Scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism in relation to supporting the implementation of the Paris Agreement

Sesuai mandat kepada SBI 44, COP 21 memutuskan untuk melaksanakan periodic assessment terhadap efektivitas dan kecukupan dukungan pengembangan dan alih teknologi melalui Technology Mechanism dalam rangka pelaksanaan Paris Agreement. COP meminta SBI 44 untuk mengelaborasi lingkup dan modalitas periodic assessment, dengan mempertimbangkan review yang dilakukan oleh Climate Technology Centre and Network (CTCN) sebagaimana dicantumkan di dalam decision 2/CP.17, annex VII, paragraf 20, dan modalitas untuk global stocktake yang tercantum di dalam Artikel 14 Paris Agreement, untuk dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 25. Persidangan mengenai pengembangan dan alih teknologi dilakukan untuk dua hal tersebut di atas, melalui pembahasan di lingkup G77 and China, serta SBSTA dan SBI consultation meeting. Dalam negosiasi, sejumlah isu penting yang muncul dalam pembahasan antara lain: (1) Justifikasi mengenai pentingnya proses yang akan dilakukan. Keseluruhan artikel 10 yang baru mencerminkan sistem yang komprehensif bagi pelaksanaan aksi nyata; dan (2) Periodic assessment perlu disesuaikan dengan jadwal assessment yang sudah ada dalam mekanisme sekarang. Hal ini untuk menghindari duplikasi

14

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

kegiatan. Hasil pembahasan SBI mengenai scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism (Agenda item 10). Dalam negosiasi, sejumlah isu penting yang muncul dalam pembahasan antara lain: (a) Justifikasi mengenai pentingnya proses yang akan dilakukan. Keseluruhan artikel 10 yang baru mencerminkan sistem yang komprehensif bagi pelaksanaan aksi nyata; (b) Periodic assessment perlu disesuaikan dengan jadwal assessment yang sudah ada dalam mekanisme sekarang. Hal ini untuk menghindari duplikasi kegiatan Chair menyampaikan draft text mengenai agenda item 11 scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism in relation to supporting the implementation of the Paris Agreement. Draft tersebut terdiri atas empat paragraph yang berisi: (i) mengacu dan menyetujui laporan lisan Ketua TEC dan Direktur CTCN; (ii) lingkup dan fokus periodic assessment Technology Mechanism; (iii) perlunya informasi yang bersumber dari prosesproses yang saat ini dilaksanakan di bawah Konvensi; dan (iv) permintaan untuk menyampaikan pandangan negara-negara mengenai lingkup dan modalitas periodic assessment paling lambat tanggal 25 Januari 2017. Draft conclusion agenda item (11) sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.5 12

Capacity-building in developing countries

12(a)

Third comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building

Pembahasan mengenai 3rd comprehensive review menghasilkan halhal berikut ini. Disampaikan presentasi mengenai “Main findings contained in the technical paper on the third comprehensive review of the implementation of the framework of capacity-building in developing 15

NO

AGENDA under the Convention


CATATAN PENGAMATAN

countries”, yang berasal dari kerangka technical paper dan mencakup: Description of capacity-building programmes and activities, Areas mostly addressed, Areas with key results and impacts, Information on capacity-building programmes and activities submitted by United Nations organizations and other institutions, Emerging capacitybuilding needs and gaps, Financial resource, Capacity-building priority areas, Stakeholders involved in and benefiting from capacity-building activities, Availability of and access to resources and effectiveness of their, deployment, Annex II Parties, GEF, GCF and AF, Non-Annex I Parties, Further implementation of the capacity-building framework, dan Baselines and performance indicators for capacity-building. Dalam persidangan agenda item 12(a), Sekretariat lebih bersifat menampung pandangan umum. Dalam pandangan para parties, sejumlah negara menyatakan bahwa dalam decision nanti dinyatakan keinginan kuat dari setiap negara untuk mendukung Capacity Building dalam Paris Agreement, terlebih karena CB merupakan isu yang bersifar cross-cutting. Indonesia menyatakan bahwa dalam pelaksanaan CB perlu ada inovasi inovasi baik dalam campaign, public awareness dan juga outreach, sehingga pelaksanaan CB dapat lebih bervariasi. Persidangan agenda item 12(a), menghasilkan conclusion sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.21

12(b)

Third comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building under the Kyoto Protocol

FCCC/SBI/2016/L.20

12(c)

Terms of reference for the Paris Committee on Capacity-building

Sejumlah negara mengusulkan agar agenda 12.c yang terlebih dahulu dibahas (keanggotaan PCCB), termasuk komposisi anggota komite. Sejumlah besar aspek dijadikan pertimbangan dalam PCCB 16

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

yaitu: (i) Objectives and aims; (ii) Composition; (iii) In case of resignation or unable to complete term; (iv) Term in Office/ No terms; (v) Chairmanship; (vi) Gender; (vii) Cooperation with other Convention bodies; (viii) Cross-Membership Rules; (ix) Cooperation with other institutions outside the Convention; (x) Transparency; (xi) Min no of meetings/timing; (xii) Agenda and documentation; (xiii) Decisions by consensus; (xiv) Reporting; (xv) Secretariat functions; (xvi) Working Language; (xvii) Participation of Observers/ experts; (xix) Panels of working groups allowed; (xx) Annual workplan area or focus-who decides; (xxi) Quorum; dan (xxii) Rules of Procedure. Usulan yang tampaknya akan disepakati hampir serupa dengan usulan Indonesia, yaitu 16 anggota dengan komposisi sebagai berikut: (i) Dua anggota dari masing-masing kelima UN region, yaitu: The African Group (54 member states), The Asia Pacific Group (53 member states), The Eastern European Group (23 member states), The Latin American and Caribbean Group (GRULAC), 33 member states; dan The Western European and Others Group (WEOG), 28 member states; (ii) Satu anggota dari LDC; (iii) Satu anggota dari SIDS; (iv) Dua anggota dari Annex II Parties; dan (v) Dua anggota dari Non-Annex I Parties. Persidangan akhirnya menyepakati 12 anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB). yang terdiri dari: i) masing-masing dua anggota dari kelima UN region; ii) satu anggota dari least developed countries; dan iii) satu anggota dari small island developing countries. Di samping itu terdapat enam orang perwakilan yang berasal dari organisasi di bawah Konvensi, termasuk unit operasional Financial Mechanism. Persidangan agenda item 12(c) menghasilkan conclusion sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.24 dan

17

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

FCCC/SBI/2016/L.24/Add.1 13

Review of the Doha work programme on Article 6 of the Convention

Dalam SBI Informal Consultation terdapat beberapa butir pembahasan: a. Views on the next session on the Dialogue. Terdapat dua opsi, yaitu (a) untuk melanjutkan Dialog berikutnya (5th Dialogue on the Action for Climate Empowerment /ACE) pada sesi SBs ke-46 di bulan Mei/Juni tahun 2017, dan (b) untuk mengorganisir Dialog berikutnya setelah COP-22 di Maroko. Parties menyepakati bahwa Dialogue on ACE berikutnya akan diselenggarakan pada sesi SBs ke-46 di tahun 2017. b. Rekomendasi perlunya institutional mechanism dan universal stakeholder dialogue. Civil Society Organization (CSO) merekomendasikan kepada Secretariat untuk institutional mechanism dan perlunya universal stakeholder dialogue dalam rangka mengaddress barriers and gaps dalam upaya melibatkan youth people untuk dapat menghubungkan antara apa yang terjadi di konferensi/sidang dengan hasilnya ke masyarakat. c. Kepastian pendanaan terkait penyelenggaraan Dialogue. Parties meminta kepada Maroko selaku host country of COP-22 untuk memastikan adanya pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan terkait ACE selama di COP-22. d. Usulan penyelenggaraan untuk Education Day during COP-22 dari Maroko. Maroko mengusulkan untuk penyelenggraan Education Day sewaktu COP-22. Parties menyambut baik usulan penyelenggaraan Education Day, namun meminta Maroko untuk melakukan sesuai prosedur dengan mendistribusikan pengumuman/informasi ke negara-negara lainnya. Parties akhirnya menyambut usulan Maroko tersebut dan selanjutnya penyelenggaraan Education Day pada setiap COP menjadi usulan dalam draft conclusion.

Pembahasan item ini secara umum berjalan dengan kondusif, penuh kemufakatan, dan jarang terjadi perbedaan pendapat antara negara maju dengan negara berkembang pada hampir seluruh isu.

18

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Dalam pembahasan disepakati bahwa negara-negara diminta untuk terus meningkatkan sistem pengintegrasian pendidikan, pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat, peran masyarakat serta akses publik terhadap informasi ke dalam semua aksi mitigasi dan adaptasi yang dilaksanakan di bawah Konvensi. Facilitator meminta mandate member of G77 & China untuk mendevelop draft of conclusion dan draft of decision. Parties menyepakati agar Facilitator membuat draft text tersebut. Hasil informal consultations sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.15 dan FCCC/SBI/2016/L.15/Add.1 14

Impact of the implementation of response measures

Pembahasan yang berjalan adalah SBI/SBSTA informal consultations on impact of the implementation of response measures: Improved forum and work programme.

Isu response measures merupakan isu yang selama ini tidak secara menerus diikuti oleh Indonesia. Dengan berbagai topik dan juga usulan aktivitas yang ada dalam proposal, sudah Berdasarkan 2 pertemuan yang berlangsung dengan pandangan waktunya Indonesia mengikuti isu ini dengan dan posisi Negara Pihak serta presentasi dari Sekretariat, colebih terfokus sebagai bentuk antisipasi paska facilitators menyampaikan proposal mengenai workprogramme untuk 2020. improved forum hingga SB49, dengan fokus: (i) Just transition of the work force; (ii) Economic diversification; (iii) Economic transition and sustainable development; dan (iv) list of activities yang diusulkan Negara Pihak. Dalam pertemuan ketiga pada umumnya Negara Pihak memandang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dan menyampaikan beberapa masukan. Proposal akan direvisi dengan memasukkan berbagai pandangan.

14(a)

Improved forum and work programme

FCCC/SB/2016/L.2/Rev.1

14(b)

Modalities, work programme and

FCCC/SB/2016/L.3

19

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

functions under the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measures 14(c)

Matters relating to Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol

14(d)

Progress on the implementation of decision 1/CP.10

15

The scope of the next periodic review of the long-term global goal under the Convention and of overall progress towards achieving it

The long term global: menahan laju kenaikan suhu di bawah 2°C dibanding masa pra-industri dan apabila memungkinkan menekan kenaikannya menjadi 1.5°C. Keputusan COP 2010 adalah melakukan kajian secara periodik mengenai:

Usulan tindak lanjut: Indonesia dapat mengidentifikasi secara lebih rinci mengenai scope of next periodic review ini yang diambil dari pembelajaran penyusunan dokumendokumen terdahulu yang telah disampaikan.

(1) the adequacy of this long-term global goal in the light of the ultimate objective of the Convention, and (2) overall progress toward achieving the long-term global goal, including a consideration of the implementation of the commitments under the Convention. Proses tersebut telah dimulai sejak tahun 2012 dengan membentuk structured expert dialogue (SED). Laporan terakhir SED termuat dalam dokumen FCCC/SB/2015/INF.1. Decision COP21 di Paris memberikan mandate untuk melakukan review tersebut secara efisien dan menghindari duplikasi kerja di bawah sesi SB maupun sesi terkait KP. 1st Informal Consultation menghasilkan beberapa point pembahasan. Parties menyampaikan bahwa review sebaiknya tidak boleh lebih cepat daripada sesi SB48 (sesi SB pertengahan tahun 2018)

20

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

mengingat sampai saat ini belum terkumpul informasi dan clarity yang diperlukan untuk melakukan review yang mencakup 2 fokus utama tersebut di atas. Beberapa Parties menyampaikan bahwa sebaiknya awal pembahasan difokuskan pada scope review itu sendiri, sehingga apabila scope of review telah disepakati maka akan lebih mudah untuk menyesuaikan timing dari review tersebut Draft conclusion mengusulkan agenda mengenai cakupan periodic review ini tidak dibahas dalam SBSTA45 di Maroko dan hanya akan mengadopsi apa yang sudah disusun dalam sesi SBSTA44. AOSIS mengusulkan untuk menyelenggarakan workshop di COP22. Hal ini akan direkomendasikan kepada SBs44, dimana hasil workshop ini (diselenggarakan back to back atau setelah COP22) akan dipertimbangkan dalam pelaporan. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat belum adanya kejelasan addedd values dari workshop ini dibandingkan, misalnya, dengan pendekatan pembahasan dalam informal consultation atau pembahasan dalam agenda lain seperti agenda item Research anda Obeservation. Draft conclusion telah selesai dibahas dan siap untuk diadopsi sebagai salah satu hasil sesi Bonn Mei 2016 (dokumen FCCC/SB/2016/L.1). Draft tersebut memuat penjadwalan pembahasan lanjutan agenda tersebut yang ditetapkan pada sesi SB46 di Bulan Mei 2017. Selain itu, usulan Negara berkembang untuk menyelenggarakan satu in-session workshop pada sesi SB46 tersebut telah diakomodir dan akan dipertimbangkan pengaturannya. 16

Gender and climate change

Persidangan Gender dan Climate Change pada Bonn Climate Conferece (SBI 44; SBSTA 44; APA 1) di bawah SBI diawali dengan SBI Workshop on gender-responsive climate policy 17 dan pertemuan Women and Gender Constituency yang dimaksudkan

Beberapa implementasi kebijakan responsive gender dan aksi Indonesia yang disampaikan pada pertemuan dimaksud di atas diantaranya adalah mainstreaming gender pada kegiatan adaptasi

21

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

untuk penyampaian pandangan dan juga share pembelajaran dari masing-masing negara. Pandangan dan pembelajaran yang diperoleh akan dikompilasi oleh secretariat sebagai bahan untuk informal consultation yang akan dilaksanakan pada minggu ke -2.

perubahan iklim melalui intervensi perencanaan program dan anggaran pada Kementerian/ Lembaga dengan terbitnya Instruksi Presiden No 9. Tahun 2000 tentang Mainstreaming Gender. Peraturan ini juga diimplementasikan sampai Pada SBI 44 Workshop on Gender-Responsive Climate Policy hari dengan kabupaten di bawah koordinasi pertama, moderator George Wamukoya, Kenya menyampaikan tujuan Kementerian Dalam Negeri. Intervensi workshop yaitu untuk meningkatkan pengertian dalam hal: genderpenganggaran dilakukan melalui Inisiasi Gender related terms; steps and processes of gender mainstreaming; Responsive Budgeting (GRB). Kementerian PPPA synergies of relevant bodies and mechanisms under the Convention; juga mengembangkan panduan untuk pemerintah and good practices. Sedangkan Verona Collantes-Lebale, UN Women, daerah untuk pengintegrasian gender dan menyampaikan overview mengenai bagaimana isu gender dicakup pemberdayaan perempuan dengan ressilent plan, dalam keputusan-keputusan UNFCCC, areas kerja serta organisasi (di rencana pembangunan jangka menengah dan bawah UNFCCC). annual budgeting pada tahun 2015. Selanjutnya, berlangsung tiga sesi untuk mendiskusikan, antara lain: Indonesia juga focus pada pengembangan good practices (subnational), menyusun gender-responsive policies kelembagaan yang beranggotakan anak-anak dan (di level national dan regional); serta training untuk delegasi orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk perempuan UNFCCC (di level internasional). Dalam diskusi hari membangun ketertarikan dan pengembangan pertama juga tercetus beberapa isu terkait gender yaitu bagaimana kapasitas terhadap pembangunan daerah terkait menghubungkan dukungan terhadap kebutuhan di tingkat grass root, resilience strategy di tingkat sub nasional. dan kurangnya pengalaman di negara berkembang dalam Indonesia juga telah meratifikasi Konvesi Hak Anak mengintegrasikan gender dan penerapan kebijakan. (Child Right Convention) dan telah mengimplementasikan di 250 kabupaten (sekitar Pada hari kedua workshop (19 Mei 2016), peserta dibagi menjadi 50%) dari 34 provinsi telah mendeklarasikan empat kelompok, dengan tugas untuk menyusun rekomendasisebagai kota yang ramah terhadap anak. Salah rekomendasi, sesuai tema yang dibagi. Adapun diskusi masingsatu indikator yang diterapkan kepedulian anak masing kelompok menghasilkan sebagai berikut: terhadap lingkungan melalui partisipasi anak dalam a. Kelompok the UNFCCC policy makers and implementers isu perubahan iklim. Indonesia juga merekomendasikan peningkatan kapasitas dari delegasi pria mengintegrasikan lingkungan ke dalam kurikulum serta meningkatkan engagement (delegasi pria tersebut) dalam pendidikan formal menengah. Sekolah juga isu gender dan perubahan iklim; didorong untuk mengembangkan green school. b. Kelompok Finance mengusulkan untuk mengembalikan hasil– 22

NO

AGENDA


c.

d.

hasil evaluasi kepada peserta proyek, menciptakan ruang/jendela bagi wanita untuk mengakses finance, dan meningkatkan kesadaran terhadap pelaksana proyek dalam hal benefit memasukkan pertimbangan isu gender; Kelompok the UNFCCC Secretariat and UN System menyampaikan agar Secretariat UNFCCC dapat memperkuat koordinasi dan koherensi dalam gender mainstreaming, termasuk dengan proses-proses intergovernmental lainnya, dan menambahkan substansi lebih terhadap pelaporan saat ini on gender balance numbers; Kelompok Implementing Agencies and societies at national and subnational levels menekankan pentingnya male champions, peningkatan kapasita suntuk organisasi yang bersifat grassroot, pengembangan kurikulum, dan analisis kekuatan untuk meyakinkan pria akan pentingnya perempuan.

CATATAN PENGAMATAN Beberapa gap yang teridentifikasi di Indonesia dalam implementasi responsive gender dan perubahan iklim diantaranya adalah keterbatasan pendanaan dan juga mekanisme pendanaan untuk implementasi responsive gender, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi program, keterbatasan kemampuan di tingkat daerah terhadap isu responsive gender dan perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan awareness raising and capacity building for relevant stakeholders are done in coordination with local governments associations and local NGOs.

Sesi informal terkait Gender and Climate mendiskusikan harapan konten dari draft conclusion untuk isu dimaksud. Untuk itu, Co-chair juga telah mengeluarkan overview dari technical paper yang berisi guidelines and tools for integrating gender considerations (FCCC/TP/2016/2), dan menyarikan hasil-hasil dari the SBI 44 workshop on gender-responsive climate policy. Disampaikan bahwa banyak pihak berkeinginan untuk memperpanjang Lima Work Programme on Gender pada COP22 (Maroko). Negaranegara pihak setuju untuk menyiapkan elemen-elemen dari perpanjangan work program tersebut pada sesi 23 Mei 2016, dengan berdasar pada: the Lima work programme, termasuk keputusan sebelumnya terkait establishing the work programme; hasil-hasil workshop terkait gender di SBI 42 and 44, serta technical paper tersebut. Persidangan selanjutnya membahas draft conclusion dari workshop 23

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Gender yang telah dilakukan. Beberapa negara memberikan masukan terkait dengan draft conclusions on SBI 44 Agenda Item 16 on Gender and Climate Change yang mencakup 7 poin. Pembahasan diisi dengan masukan dari Parties terkait draft tersebut, terutama membahas tenggat waktu penyerahan inputs of elements and guiding principles for Lima work programme on gender. Pending matters dalam draft tersebut terkait national circumstances dan finance and the reference of financing, serta pembahasan terkait annex conclusions on SBI 44 Agenda Item 16 on Gender and Climate Change. Hasil informal consultations sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.16 17

Arrangements for intergovernmental meetings

Sesi konsultasi informasl Agenda Item 16 tentang Arrangement for Intergovernmental Meetings, dengan berbekal background note sekretariat UNFCCC, mendiskusikan tiga isu yaitu: a. Persiapan COP22/CMP11. Beberapa Negara pihak menyampaikan apresiasi atas kesediaan Maroko menjadi tuan rumah COP22/CMP11, serta menyampaikan dukungannya. b. Future session of COP23/CMP12 dan COP24/CMP13. Disampaikan oleh Co-Chair bahwa COP23/CMP12 dijadwalkan pada region Asia Pasifik, sedangkan COP24/CMP13 dijadwalkan berlangsung di region Eropa Timur. Namun demikian, belum ada indikasi dari Negara-negara untuk menjadi host COP tersebut. Co-Chair menyampaikan apabila tidak ada peminat, ada kemungkinan akan dilangsungkan di Bonn (Germany). Hal ini berimplikasi pada COP presidency; apakah tetap dipegang oleh (perwakilan) region atau tidak; dimana dalam hal ini US menyampaikan tidak adanya korelasi antara COP presidency dengan region tersebut.

Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diantisipasi Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Terdapat tiga mandated event pada COP22 di Maroko, yaitu: (a) the second biennial high-level ministerial dialogue on climate finance; (b) the high level event on climate action; dan (c) the facilitative dialogue sesuai decision 1/CP.19, paragraphs 3 and 4. Indonesia perlu mengantisipasi dengan penyiapan materi-materi terkait diatas, sebagai bahan pimpinan/menteri dalam tiga mandated event tersebut. Perlu juga diantisipasi arrangement yang akan disampaikan secretariat UNFCCC, termasuk penyampaian statement 3 menit yang menjadi praktik dalam sesi high level event saat ini. 2. Akan dilaksanakan sebuah in-session workshop pada SBI 46 (May 2017) dengan 24

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

tema meningkatkan effective engagement of non-Party stakeholders dalam kaitannya c. Peningkatan engagement dari observers dalam dengan implementasi decision 1/CP.21. intergovernmental process. Diskusi menggunakan basis 3. SBI mengundang Parties, observer preambule dari Paris Agreement (yaitu agar non-party organizations and interested United Nations stakeholder agar dapat berperan dalam pengendalian agencies untuk menyampaikan submisi perubahan iklim). Secara umum, perwakilan delegasi tentang pandangan mereka terkait menyampaikan persetujuan untuk meningkatkan engagement meningkatkan effective engagement of nondari obervers dalam intergovernmental process. Party stakeholders dalam kaitannya dengan implementasi decision 1/CP.21, selambatlambatnya 28 February 2017. Sekretariat Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu akan mensintesakan pandangan dimaksud dipertimbangkan, antara lain: (i) Implikasi dari meningkatkannya sebagai bahan workshop in-sessio pada SBI observers dalam intergovernmental meetings terhadap size of 46. Indonesia perlu menyiapkan pandangan the venue, budget, serta korelasi dengan efektif dan efisiensi; terkait keterlibatan observers dalam (ii)Potensi terjadinya conflict of interest antara public institution intergovernmental meetings; serta (UNFCCC, parties) dengan private sectors (sebagai bagian dari mengantisipasi keterlibatan dalam insession obersvers). Dengan demikian perlu dipertimbangkan berbagai workshop dimaksud. kategori observers, serta peran masing-masing (RINGOs, 4. Terkait dengan future sessions of COP, khususnya COP23/CMP12 yang menjadi BINGOs, YOUNGOs); (iii) Beberapa parties meminta Chair ‘jatah’ region Asia Pasifik, sampai minggu menyampaikan penjelasan legal basis dan prosedur untuk pertama SBI44/SBSTA44 belum ada engagement dari observers; dan (iv) Didiskusikan pula indikasi dari Negara pihak yang mengajukan mengenai ways dari peningkatan engagement observers dalam diri untuk hosting event tersebut. Indonesia intergovernmental meetings. Perwakilan observers mengusulkan perlu mempertimbangkan kesempatan keterlibatan melalui insession workshop, membangun virtual tersebut mengingat momentum dari network, serta belajar dari (keterlibatan obersevers dalam) perhelatan COP 2007 di Bali. [Kesempatan penyelenggaraan COP Paris dan COP Peru (menjadi semacam tersebut dapat menjadi kesempatan untuk benchmark untuk hosting). me-review keputusan Bali dikaitkan dengan progress yang dihasilkan sampai dengan Pada tanggal 23-24, parties mendiskusikan draft conclusion yang COP22]. terdiri dari 22 paragraf dalam pertemuan informal consultation yang dihadiri oleh obervers. Perundingan berjalan dengan lancar, namun sampai dengan paragraph 22, dirasakan adu argumentasi yang ketat

25

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

antara Negara maju (EU, Amerika dan Australia) dengan dengan pihak Negara berkembang seperti Bolivia, Guatelama, dan Grup of Africa. Paragraf 22 ini terdiri dari dua kalimat yaitu: kalimat pertama yang berisi agar sekretariat mencatat prosedur admisi dari engagement dari observers dalam intergovernmental process/meeting (keinginan Negara maju), dan kalimat kedua tentang perlunya secretariat menyiapkan laporan untuk mengidentifikasi modalitas dalam UN system sehingga dapat meminimalkan resiko concflict of interest keterlibatan observers (kalimat ini merupakan keinginan negara berkembang). Karena tidak mencapai kesepakatan, co facilitator yang merupakan chair SBI memutuskan untuk mengambil kalimat pertama pada paragraph 22, dan memasukkan keinginan Negara berkembang sebagai catatan Chair. Draft conclusion ‘dinyatakan diadopsi’ oleh Chair. Hasil contact group under the leadership of the SBI Chair sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBI/2016/L.14 18 18(a)

Administrative, financial and institutional matters Financial and budgetary matters

Chair to prepare draft conclusions in consultation with interested Parties FCCC/SBI/2016/L.17 SBI/2016/L.17/Add.1 SBI/2016/L.17/Add.2

18(b)

Continuing review of functions and operations of the secretariat

The SBI agreed to continue to consider this matter at SBI 46

18(c)

Privileges and immunities for individuals serving on constituted bodies established under the


26

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Kyoto Protocol **

THE FORTY-FOURTH SESSIONS OF SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ADVICE (SBSTA-44)

2


2(a)


Agenda persidangan disetujui, dengan perubahan pada agenda item 6b menjadi: “Advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change can inform the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement”.

2(b)


Organisasi kerja persidangan SBSTA-44 disetujui

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change www.unfccc.int/8036

Rangkaian pertemuan koordinasi kelompok adaptasi G77/China dan pertemuan konsultasi informal terkait Nairobi Work Programme (NWP) menghasilkan kertas kerja yang merupakan kompilasi pandangan negara pihak dan draft conclusion untuk menjadi pertimbangan negara pihak dalam sessi plenary.

3

NWP menyediakan dukungan pemahaman kepada negara pihak dan constituted bodies. Aset kunci yang dimiliki NWP dalam memperkuat aksi adaptasi adalah pelibatan berbagai pihak, pengumpulan dan sintesa informasi, fasilitasi serta diseminasi pemahaman dan pembelajaran untuk memperkuat aksi adaptasi di berbagai tingkatan. Melalui NWP telah dilakukan identifikasi gap pemahaman adaptasi dan serangkaian workshop tematik. Diskusi pada pertemuan koordinasi informal menjaring pandangan negara pihak terkait fungsi NWP dalam mengindentifikasi dan menjembatani kesenjangan pemahaman yang menjadi kendala dalam merencanakan dan melaksanakan aksi adaptasi setelah ditetapkannya PA. Selain itu dibahas juga area NWP yang harus diperkuat agar dapat 27

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan penguatan adaptasi terutama di negara berkembang dalam berbagai tingkatan dan skala pelaksanaan. Beberapa hal yang disampaikan oleh negara berkembang perlu untuk ditingkatkan adalah penguatan metodologi, integrasi berbagai pengetahuan, pembelajaran dari tingkat lokal, managemen risiko, dan human settlement. Perlu dilakukan pelibatan jejaring kerja nonparty stakeholders untuk berbagi pengalaman dan keahlian NWP diharapkan dapat: (i) memfasilitasi pembelajaran adaptasi dari tingkat lokal; (ii) Mengkomunikasikan pembelajaran dengan cara sederhana; (iii) Penguatan kapasitas pada berbagai tingkatan; (iv) Penguatan kemitraan dengan sektor swasta; (v) Pertukaran informasi south-south; (vi) Policy dialogue; (vii) Topik yang relevan dengan PA; (viii) Diversifikasi ekonomi; dan (ix) mendukung proses dibawah PA terutama TEP-A, global stocktake, INDCs dan global goal serta berbagai badan yang dibentuk. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan AC dalam proses TEP-A adalah: (i) Pengukuran dan evaluasi kebutuhan dan pelaksanaan adaptasi di perkotaan dan skala komunitas, dengan priorittas masyarakat rentan; (ii) Pelibatan sektor swasta dalam proses perencanaan adaptasi nasional; dan (iii) Berbagi pengalaman kaitan proses perencanaan adaptasi nasional dengan implementasi agenda global goal untuk sustainable development dan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana. Informasi yang diusulkan untuk menjadi area kerja NWP terutama terkait dengan ekosistem, human settlement, sumber daya air, diversifikasi ekonomi dan kesehatan. Selain itu, telah dilakukan identifikasi aksi dan modality untuk mengisi kesenjangan pengetahuan pada tingkat nasional dan sub-nasional, antara lain

28

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat mendukung penyusunan dan pelaksanaan NAPs. Persidangan agenda item (3) SBSTA-44 tentang Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change telah menghasilkan “Informal consultations concluded’ sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.9. 4

Technology framework under Article 10, paragraph 4, of the Paris Agreement http://unfccc.int/7000

COP 21 meminta kepada SBSTA 44 untuk mengelaborasi Technology Framework dalam Artikel 10, paragraf 4 Paris Agreement dan melaporkan hasilnya kepada COP. COP akan merekomendasikan framework tersebut kepada CMA (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement) untuk dipertimbangkan dan diadopsi pada sesi 1 CMA.

Mengingatkan perlunya meningkatkan dan melaksanakan technology cycle seperti yang dimandatkan dalam Paris Agreement.

Framework tersebut antara lain mempertimbangkan paragraf 67 Paris Agreement: (i) The undertaking and updating of technology needs assessments, as well as the enhanced implementation of their results, particularly technology action plans and project ideas, through the preparation of bankable projects; (ii) The provision of enhanced financial and technical support for the implementation of the results of the technology needs assessments; (iii) The assessment of technologies that are ready for transfer; dan (iv) The enhancement of enabling environments for and the addressing of barriers to the development and transfer of socially and environmentally sound technologies. Hasil pembahasan SBSTA mengenai Technology Framework (Artikel 10, paragraf 4 Paris Agreement): 1. Technology framework (TF) yang akan disusun pra 2020 memberikan mandat untuk menyusun panduan tentang technology mechanism. Ada 4 working area dalam TF sebagaimana tercantum dalam decision 67 Paris Agreement. 29

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Ada 2 (dua) usulan untuk penyusunan TF: (a) Working areas dikembangkan sehingga tidak hanya empat working area; dan (b) Melakukan perincian terhadap keempat working area yang ada. 2. Rumusan mengenai Technology Framework kemudian dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu: (a) Context/purpose/role; (b) Features/characteristics; dan (c) Content. 3. Dalam negosiasi, sejumlah isu penting yang muncul dalam pembahasan, antara lain:  Technology framework(TF) harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas, yaitu visi jangka panjang Paris Agreement, yang memberikan arah bagi TF dalam penyusunan pedoman Technology Mechanism bagi pelaksanaan Paris Agreement. Dalam hal ini, TF harus dapat membantu negara sedang berkembang mengembangkan dan melaksanakan INDC serta mempersiapkan global stock take.  Negara maju bertahan bahwa sejumlah elemen dalam framework yang sudah ada mungkin masih relevan, sementara negara sedang berkembang merasa perlu memasukkan unsur-unsur yang sudah dirasa baik dari framework yang ada sekarang, tetapi harus mempertimbangkan unsur yang sudah usang dan tidak berjalan baik.  Indonesia mengingatkan perlunya meningkatkan dan melaksanakan technology cycle seperti yang dimandatkan dalam Paris Agreement.  Hal penting lainnya adalah agar key theme yang diusulkan bersifat seimbang, bagaimana melibatkan sektor swasta, serta bagaimana membangun rasa memiliki masyarakat. Juga disinggung mengenai periodic assessment , yang 30

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

diharapkan tidak menyebabkan duplikasi dengan review yang sudah dilakukan, serta keterkaitan technology mechanism dengan financial mechanism. 4. Chair kemudian menyampaikan Draft conlusion mengenai Technology Framework under Article 10, para 4 of the Paris Agreement yang terdiri atas 4 paragraf dan annex. Namun belum terdapat kesepakatan mengenai decision tersebut, terutama terkait isu pakah memang diperlukan annex, karena negara para pihak juga akan diminta menyampaikan submisi pada bulan November 2017. Annex merupakan kumpulan dari ide. Karena itu jika memang akan diminta submisi dari negaranegara, tidak perlu ada annex. Jika memang annex tetap dilampirkan, masih ada perbedaan pendapat mengenai judul annex. Negara maju masih bertahan bahwa perlu menghindari duplikasi. Beberapa elemen dalam framework yang sudah ada mungkin masih relevan. 5

Issues relating to agriculture www.unfccc.int/8793

Pembicaraan SBSTA tentang pertanian berputar sekitar bagaimana implikasi dari In-Session Workshop on Agriculture yang dilaksanakan pada SBSTA 42 bulan Juni 2015 di Bonn (yang tidak dihadiri oleh delegasi dari Kementan) dan In-Sesion Workshop on Agriculture pada SBSTA 44 bulan May 2016 yang juga dilaksanakan di Bonn. Topik utama In-Session Workshop tentang pertanian pada SBSTA 42 tersebut adalah: “bagaimana mengembangkan sistem peringatan dini dan perencanaan keadaan darurat dalam menghadapi iklim ekstrim yang berdampak terhadap kekeringan, banjir, longsor, erosi dan intrusi air laut”. Laporan lengkap serta presentasi pada In-Session Workshop pada SBSTA 42 dapat diunggah dari:

Inidonesia memberikan presentasi pada InSession Workshop 20 Mei tentang adaptation measures on Agriculture (Workshop on the identification of adaptation measures, taking into account the diversity of the agricultural systems, indigenous knowledge systems and the differences in scale as well as possible cobenefits and sharing experiences in research and development and on the ground activities, including socioeconomic, environmental and gender aspects). http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/a griculture/workshop/9457.php

https://unfccc.int/land_use_and_climate_change/agriculture/worksho 31

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

p/8935.php Pada beberapa pertemuan informal keinginan utama yang selalu dikemukakan oleh negara maju adalah tentang aspek mitigasi. Mitigasi menurut mereka, perlu dijalankan seiring dengan adaptasi. Namun sebaliknya negara berkembang yang terdiri atas G77+China (Indonesia ada di dalamnya), the African Group, Like Minded Group, dan Small Island Developing States menyatakan tidak siap dengan gagasan memformalkan mitigasi di bidang pertanian. Argumen yang diberikan negara berkembang adalah bahwa tidak semua aksi adaptasi bersinergi dan memberikan co-benefit untuk mitigasi. Jika aspek mitigasi dimasukkan ke dalam perundingan maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan terhadap food security dan food production di negara berkembang. Negara Annex 1 juga mengajukan untuk menyusun planform baru dalam negosiasi yang intinya juga menyarankan untuk selangkah lebih maju, yaitu dengan memasukkan aspek mitigasi di dalam kesimpulan pertemuan SBSTA 44. Sekali lagi negara berkembang menyatakan bahwa mandat dari SBSTA 44 ini bukan untuk menyusun planform baru, melainkan untuk menyepakati topik perundingan yang akan dibicarakan lebih lanjut pada SBSTA 45 dalam rangkaian COP 22 di Marrakesh, Maroko. Sampai hari ke lima perundingan (21 Mei 2016) sudah ada draft konklusi tentang pertanian yang disiapkan oleh Co-Chairs. Pada dasarnya tidak ada opposisi terhadap drfat tersebut. Negara G77+China sebenarnya sudah menyiapkan usulan tambahan untuk alinea 1 dari draft yang intinya draft konklusi tersebut merujuk pada Artikel 9 dari Konvensi yang berisikan general guidance berkenaan dengan teknologi transfer, peningkatan kapasitas dll. Alasan negara berkembang menambahkan referensi ke Atrikel 9 ini adalah karena pada draft yang dipersiapkan oleh Co-Chairs, terlalu banyak muatan

Dalam intervensinya Indonesia menampilkan presentasi pendek tentang pengalaman Indonesia beradaptasi menghadapi cekaman iklim. Tools yang sudah digunakan Indonesia, misalnya calendar tanam, soil test kit, berbagai teknik konservasi dan farming system ditampilkan dalam intervensi tersebut. Pesan utamanya adalah bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas dan tingkat keseriusan perubahan iklim maka tantangan ke depan semakin berat bagi Sektor Pertanian karena sektor ini sangat rentan terhadap gangguan perubahan iklim. Untuk itu Indonesia merekomendasikan pentingnya kerjasama negara-negara baik secara regional, maupun secara internasional untuk beradaptasi. Aspek kerjasama yang disarankan dalam presentasi ini adalah tentang: (i) Pertukaran informasi dan teknologi; (ii) Peningkatan kapasitas, dan (iii) Pemberdayaan dalam penerapan teknologi. Negara berkembang lainnya, India dan Vietnam (mewakili Negara ASEAN) menekankan pentingnya adaptasi. Presentasi dari Negara maju membahas adaptasi dan mitigasi sekaligus, walaupun tema workshop ini adalah tentang adaptasi. Pada tanggal 23 May 2016 dilaksanakan workshop kedua tentang peningkatan produksi pertanian 32

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

tentang mitigasi. Referensi terhadap Artikel 9 Konvensi (yang diusulkan untuk ditambahkan oleh G77+China) dan rujukan terhadap SBSTA 43 (sudah ada pada alinea 5 draft awal konklusi) memberikan banyak element tentang adaptasi dan food security dan ini penting bagi negara berkembang.

(http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/ agriculture/workshop/9458.php). Isi presentasi tidak banyak berbeda dengan yang diberikan pada workshop tanggal 20 May 2016; Negara berkembang menekankan aspek adaptasi, sedangkan negara maju ke arah adaptasi dan mitigasi. Hasil dari Workshop tanggal 20 dan 23 Mei direfleksikan di dalam draf konklusi yang akhirnya menemui jalan buntu seperti diuraikan terdahulu. .

Pada dasarnya semua pihak, baik dari negara maju, maupun negara berkembang tidak mengajukan keberatan terhadap draft ini. Draft statement ini mengacu kepada FCCC/SBSTA/2014/2 para 8(a-d) dan menyatakan bahwa SBSTA 44: (i) Mendukung hasil dua In-Session Workshop yang telah berlangsung pada SBSTA 42 (Juni 2015 di Bonn); (ii) Mendukung hasil dua In-Session Workshop yang telah berlangsung pada SBSTA 43 (May 2016 di Bonn); dan (iii) Melanjutkan pembahasan dari In-Session Workshop pada SBSTA 42 dan SBSTA 44 pada SBSTA 45 (COP 22, pada bulan November 2016 di Marrakesh), sesuai dengan dokumen FCCC/SBSTA/2014/2, alinea 83-89.

Gagasan tentang Block ASEAN

Pada pertemuan SBSTA 44 ini, delegasi Indonesia didekati oleh delegasi negara ASEAN lainnya yang menggagas perlunya dibentuk Block ASEAN untuk Issue Pertanian. Gagasan Pada hari terakhir persidangan Informal Meeting on Agriculture, ini diinisiasi oleh Vietnam. Latar belakang Mesir sebagai koordinator dari G77+China, mengajukan insertion perlunya Block ASEAN ini adalah karena yang sudah dibicarakan sebelumnya di kalangan Negara G77+China banyaknya kesamaan sistem pertanian Negara(terlampir), yaitu memberikan referensi kepada Article 9 dari negara ASEAN (kecuali untuk Singapura dan Konvensi. Negara-negara maju (EU, USA dan Australia dan New Brunei). Juga muncul gagasan untuk Zealand) menolak keras gagasan tersebut dan mengatakan bahwa mengadakan ASEAN Special Event on draft yang diajukan Co-chairs sudah baik dan tidak perlu Agriculture pada COP 22 di Marrakesh pada ditambahkan apa-apa lagi, karena tambahan yang diusulkan oleh bulan November 2016. Mesir tidak merubah substansi dari draft konklusi. Debat berjalan Gagasan ini menjadi bahan pertimbangan alot antara negara maju dan negara berkembang, namun tetap tidak Indonesia, karena saat ini Indonesia hanya ditemukan consensus yang menyebabkan co-chairs kewalahan. tergabung pada Group 77 + China, tetapi tidak Mengingat tidak ada waktu lagi untuk informal meeting dan tidak ada pada Sub-group apapun. Isu ini perlu kesepakatan, akhirnya Co-chairs menyatakan No Decision untuk disampaikan ke AMAF pada sidangnya yang

33

NO

6 6(a)

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

agenda tentang pertanian ini. Ini berarti bahwa di Marrakesh nanti perundingan seperti yang ada sekarang pada SBSTA 44 ini akan berulang kembali. Lobi antara Negara maju dengan Negara berkembang berlanjut di luar sidang, demikian juga diskusi internal Negara G77+China. Cho Chair masih memberikan kesempatan sampai jam 17:00 (24 Mei 2016) jika ada konsensus. Namun sampai pukul 18:00 waktu setempat, masih tidak ditemukan consensus. Dengan demikian perundingan tentang pertanian berakhir dengan jalan buntu.

akan datang sekitar September 2016 sebelum dibawa ke Marrakesh. Selain itu gagasan ini juga perlu dan perlu dikomunikasikan di tingkat Kementerian Pertanian.

Persidangan membahas Draft conclusions proposed by the Chair, terkait dengan perlunya research dialogue, scientific committee, adaptation and mitigation committee for workshop, global regional , collaboration, international workshop, special report, special report on the ocean, impact on the ocean, climate change and ocean. Parties disarankan untuk melakukan information consultation untuk menentukan bentuk kegiatan apakah research wokshop atau research dialogue termasuk diantaranya untuk mengidentifikasi adanya research gap dan hal-hal lainnya.

Dalam SBSTA 44 diselenggarakan dialog ke-8 dengan IPCC dan organisasi riset terkait, yang antara lain membahas submisi hasil kompilasi Secretariat termasuk gap yang telah terindikasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hasil pertemuan antara lain mengidentifikasi tindaklanjut yang diperlukan berdasarkan submisi yang diterima.

Matters relating to science and review Research and systematic observation www.unfccc.int/3461, www.unfccc.int/6793

Persidangan agenda item 6(a) tentang research and systematic observation (RSO) telah menghasilkan “Informal consultations concluded” sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.17. 6(b)

Advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change can inform the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement

Mengawali pembahasan agenda item ini, telah diselenggarakan sesi SBSTA–IPCC special event on Assessments of the IPCC and the global stocktake pada tanggal 18 Mei 2016. Special event ini sebagai tindak lanjut keputusan Dec1/CP.21), yang meminta IPCC menyediakan special report on the impacts of global warming of 1.5

Special Report : Climate Change and oceans and the cryosphere sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan pentingnya ocean dalam mitigasi perubahan iklim. Penyampaian lapran terkait observasi dan riset di laut sangat

34

NO

AGENDA www.unfccc.int/1077

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways (paragraph 21) di tahun 2018; dan meminta SBSTA menyediakan saran bagaimana informasi dalam kajian IPCC dapat dipergunakan dalam global stocktake. Pada event ini disampaikan bahwa Biro IPCC telah memulai proses IPCC’s sixth assessment cycle, dimana diharapkan AR6 selesai dalam waktu 5-7 tahun. Persiapan telah mulai dilakukan melalui Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) yang akan mencakup kajian scenarios that limit warming in 2100 to below 1.5 °C relative to pre-industrial levels dan kisaran dampak di tingkat regional dan lokal.

CATATAN PENGAMATAN penting bagi Indonesia untuk menjukkan visibilitas laporan pendugaan IPCC di wilayah ini. Draft conclusion yang terkait dengan special report of IPCC on climate change and ocean, memiliki keterkaitan dengan kemaritiman Indonesia. Hal ini dapat dijadikan payung bagi dikembangkannya climate change and ocean di Indonesia.

Persidangan agenda item 6(b) dilanjutkan dalam informal consultations membahas mengenai skoping AR6 IPCC, dimana diusulkan agar parties dapat turut memberikan masukan dalam pembahasan scoping. Keterlibatan dan keterwakilan regional mendapat perhatian parties dimana negara negara berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada AR. Demikian pula mengenai keterwakilan regional dala laporan pendugaan IPCC yang selama ini sudah dibuat masih belum banyak mengungkap skala regional. Dalam siklus assesmen IPCC untuk periode pembuatan laporan ke 6 (AR6) akan di buat tiga Special Report yaitu Impact of Global warming of 1.5oC above pre-industrial levels and related green house gas (GHG) emission pathways. Kemudian dua Spesial report lagi adalah Climate Change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security and GHG fluxes in terestrial ecosystem dan SR tentang: Climate Change and oceans and the cryosphere. Persidangan agenda item 6(b) dilanjutkan dilanjutkan dengan

35

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

tanggapan terhadap Draft conclusion proposed by the Chair. Tanggapan dari berbagai negara pada intinya tanggapan tersebut terkait dengan kejelasan mandate, overlapping issue, pertimbangan modalities tidak hanya outcome only, perlu clarity on structure of submission dan lain-lain. Persidangan agenda item 6(b) Matters relating to science and review : Advice on how the assessment of the IPCC can inform the global stocktake telah menghasilkan “Informal consultations concluded”, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.16. 6(c)

The scope of the next periodic review of the long-term global goal under the Convention and of overall progress towards achieving it www.unfccc.int/6998

The long term global bertujuan menahan laju kenaikan suhu di bawah 2°C dibanding masa pra-industri dan apabila memungkinkan menekan kenaikannya menjadi 1.5°C. Keputusan COP 2010 adalah melakukan kajian secara periodik mengenai: (1) the adequacy of this long-term global goal in the light of the ultimate objective of the Convention, and (2) overall progress toward achieving the long-term global goal, including a consideration of the implementation of the commitments under the Convention. Proses tersebut telah dimulai sejak tahun 2012 dengan membentuk structured expert dialogue (SED). Laporan terakhir SED termuat dalam dokumen FCCC/SB/2015/INF.1. Decision COP21 di Paris memberikan mandate untuk melakukan review tersebut secara efisien dan menghindari duplikasi kerja di bawah sesi SB maupun sesi terkait KP. Persidangan agenda item 6(c) diawali dengan 1st Informal Consultation dilakukan pada tanggal 17 Mei, dengan beberapa point pembahasan. Parties menyampaikan bahwa review sebaiknya tidak boleh lebih cepat daripada sesi SB48 (sesi SB pertengahan tahun 2018) mengingat sampai saat ini belum terkumpul informasi dan clarity yang diperlukan untuk melakukan review yang mencakup 2

36

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

fokus utama tersebut di atas. Beberapa Parties menyampaikan bahwa sebaiknya awal pembahasan difokuskan pada scope dari review itu sendiri, sehingga apabila scope of review telah disepakati maka akan lebih mudah untuk menyesuaikan timing dari review tersebut. Draft conclusion mengusulkan agenda mengenai cakupan periodic review ini tidak dibahas dalam SBSTA45 di Maroko dan hanya akan mengadopsi apa yang sudah disusun dalam sesi SBSTA-44. Adanya usulan (AOSIS) untuk menyelenggarakan workshop di COP22. Hal ini direkomendasikan kepada SBs44, dimana hasil workshop ini (diselenggarakan back to back atau setelah COP22) akan dipertimbangkan dalam pelaporan. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat belum adanya kejelasan addedd values dari workshop ini dibandingkan, misalnya, dengan pendekatan pembahasan dalam informal consultation atau pembahasan dalam agenda lain seperti agenda item Research anda Obeservation. Persidangan agenda item 6(c) the scope of the next periodic review of the long-term global goal under the Convention and of overall progress towards achieving it, dilanjutkan dalam contact group, dan telah menghasilkan “contact group concluded” sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SB/2016/L.1. 7 7(a)

Impact of the implementation of response measures Improved forum and work programme www.unfccc.int/4908

Persidangan agenda item 7(a) Improved forum and work programme diawali dengan presentasi dari Sekretariat UNFCCC mengenai “Technical papers containing information what can be seen as relevant to developing the work programme”. Pembahasan difokuskan pada: (i) Element of the WP that will expand on the two 37

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

items in the 11/CP21; (ii) TORs for technical expert groups; (iii) What is meant by improved forum; dan (iv) Views on approach proposed under Paris Agreement by receiving Parties views through submission for consideration at SB 45 and get agreement if there is consent. Pada persidangan, beberapa negara menyampaikan pandangan terkait 3 (tiga) hal yaitu : (1) Element of the WP that will expand on the two items in the 11/CP21, (2) TORs for technical experti groups, dan (3) What is meant by improved forum. Pada intinya menyambut baik upaya Secretariat UNFCCC menyiapkan technical papers tersebut. Namun demikian, technical papers tersebut perlu perbaikan agar meng-captures gaps, useful, avoiding adverse impacts, measuring response, consistent, more action oriented, economic drivers to national development,assessed gap of response measure, long-term process and outcome, moral and political obligations. Persidangan agenda item 7(a) the scope of the next periodic review of the long-term global goal under the Convention and of overall progress towards achieving it, dilanjutkan dalam contact group, dan telah menghasilkan “contact group concluded” sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SB/2016/L.2/ Rev.1 7(b)

Modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum on the

Contact group concluded FCCC/SB/2016/L.3

impact of the implementation of response measures www.unfccc.int/4908 7(c)

Matters relating to Article 2, paragraph 3, of the Kyoto

Informal consultations held by the SB Chairs

38

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Protocol www.unfccc.int/4908 8

Methodological issues under the Convention

8(a)

Greenhouse gas data interface www.unfccc.int/3800

Informal consultations concluded. Draft rules of proce-dures 16 being applied Sekretariat UNFCCC merelease time series information dan global map untuk annex 1 module, dengan mengadopsi 2006 IPCC reporting guidelines (Dec 24/CP 19). Sekretariat UNFCCC menjelaskan pembangunan data Interface, strukture dan pendekatan, dilanjutkan dengan demo, diantaranya menampilkan fasilitas queries berdasarkan kriteria yg diinginkan.

Follow the revised guidelines: Gap dan Mengisi Data sesuai Revised Pedoman

Data interface merupakan media yang bisa dipergunakan untuk menilai progress setiap negara, termasuk dalam implementasi NDCnya. Data interface GRK menampilkan data emisi GRK negara annex 1 menggunakan guideline IPCC 2006. Negara berkembang yang telah melaporkan BUR dengan menggunakan IPCC Guideline 2006 juga diharapkan dapat ditampilkan datanya pada data interface tersebut. Chair telah menyiapkan usulan Draft conclusion, yang berisikan: (i) Technical change due to Revised Guidelines utk Persiapan Laporan Komunikasi Nasional, Bagian I: UNFCCC reporting guidelines untuk GHG Inventory Tahunan; (ii) Perlunya finalisasi guidelines by SBSTA 46 subjek ketersediaan anggaran; (iii) Support diperlukan untuk pelaksanaan hal tersebut; (iv) Akses feasibility GHG Inventory data non Anex; dan (v) Aktivitas kegiatan ini subek to availability of support. Sampai dengan akhir sesi persidangan, kesepakatan tidak dicapai

39

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

karena perbedaan pendapat antara negara maju dan berkembang untuk siapa yang akan memasukkan data interface untuk negara berkembang (baik yang menggunakan IPCC guideline 1996 maupun 2006). 8(b)

Common metrics to calculate the carbon dioxide equivalence of greenhouse gases; www.unfccc.int/8245; www.unfccc.int/6737

Pembahasan Common Metrics dibahas dalam Agenda SBSTA item 8(b) Methodological issues under the Convention Common metrics to calculate the carbon dioxide equivalence of greenhouse gases. Common metrics dipergunakan untuk menghitung karbon dioksida ekuivalen dari emisi GRK antropogenik. Pada prinsipnya negara-negara pihak menyepakati agar pembahasan common metrics dilakukan hanya oleh singe body, yaitu Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA). Untuk itu, sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, telah dihasilkan Draft Conclusions proposed by the Chair (FCCC/SBSTA/2016/L.3)

8(c)

Emissions from fuel used for international aviation and maritime transport www.unfccc.int/1057

Persidangan membahas laporan dari Sekretariat International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Maritime Organization (IMO) tentang ongoing work on addressing emissions from fuel used for international aviation and maritime transport. Pada persidangan, disampaikan pandangan dari Parties terkait report tersebut di atas. Pada umumnya Parties menyambut baik Report from the Secretariats of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International Maritime Organization (IMO) on relevant work on addressing emissions from fuel used for international aviation and maritime transport dan perlu ditindaklanjuti pada pertemuan SBSTA berikutnya.

Kepentingan Indonesia dalam kegiatan ini adalah mengawal the Secretariats of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International Maritime Organization (IMO) to continue to report, at future sessions of the SBSTA, on relevant work on addressing emissions from fuel used for international aviation and maritime transport.

Chair selanjutnya merumuskan draft of conclusions terkait agenda item ini. Masukan dari Parties terkait Draft text on SBSTA 44 agenda item 8© Methodological issues under the Convention: 40

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Emissions from fuel used for international aviation and maritime transport. Draft conclusions by the SBSTA Chair sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.7 8(d)

Training programme for review Draft conclusions by the SBSTA Chair. FCCC/SBSTA/2016/L.6 experts for the technical review of greenhouse gas inventories of Parties included in Annex I to the Convention www.unfccc.int/2763

9

Methodological issues under the Kyoto Protocol

9(a)

Land use, land-use change and forestry under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol and under the clean development mechanism www.unfccc.int/1084

SBSTA Agenda Item 9 (a) Land use, land-use change and forestry, artikel 3, paragraph 3 and 4 KP dibawah mekanisme CDM membahas agenda LULUCF di bawah CDM, kegiatan revegetation yang diusulkan oleh beberapa negara berkembang, sesuai dengan keputusan SBSTA sebelumnya telah diakomodir dalam sebagai usulan kegiatan LULUCF di bawah CDM, dengan definisi yang dibatasi dengan kategori “perennial [woody] vegetation”. Persidangan agenda item 9(a) SBSTA-44, diawali dengan insession workshop tentang additional LULUCF activities under CDM - Issues related to Revegetation. Di sesi pertama WS dilakukan sharing pengalaman oleh Chili, Columbia, Malawi, Indonesia dan Senegal. Sesi kedua berisi diskusi, membahas yang dicakup atau batasan revegetation. Pada SBSTA-39, Indonesia telah menyampaikan 4 kegiatan dibawah cakupan revegetation, yaitu (i) High density agroforestry with crown cover > 30%, (ii) restoration of wetland, (iii) rewetting of drained peatland, dan (iv) revegetation; khususnya revegetation di daerah karts. Columbia menyampaikan proposal revegetation dengan penekanan pada perennial woody vegetation. Tidak berarti non-woody

Terkait Land use, land-use change and forestry (SBSTA Agenda Item 9a), keinginan Indonesia belum sepenuhnya terakomodir. Pembicaraan di meja perundingan masih condong kepada definisi dan time eligibility. Namun dengan adanya annex dari text, maka Indonesia bisa mulai mempersiapan agar kegiatan seperti (i) restoration of wetland dan (ii) rewetting of drained peatland dapat diakomodir. Termasuk mempersiapkan modalities dan procedure yang diperlukan (modalities dan prosedur untuk CDM dibawah SBI).

Indonesia memandang bahwa revegetation merupakan additional activities dibawah CDM, sehingga sebaiknya tidak menambah beban lebih jauh kepada negara, dan bisa menggunakan modalities dan prosedur yang telah ada. Eligibility baseline mungkin bisa 41

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN vegetation tidak akan menjadi perhatian, namun dipandang nonwoody vegetation membutuhkan modalitas dan guideline tersendiri, sedangkan waktu second commitment period KP terbatas. Perennial woody-vegetation sudah tercakup oleh modalities dan prosedur yang ada (Afforestation/Reforestation modalities dan prosedur). Selain itu juga digarisbawahi eligibility baseline untuk 31 Desember 2016, dengan dasar kesesuaian modalities A/R yang telah ada.

CATATAN PENGAMATAN menjadi kendala, karena batasannya adalah areal yang sebelum 31 Desember 1989 masuk kategori tidak berhutan. Namun demikian, karena inline dengan modalities dan procedure A/R CDM, maka detil ini masih dapat diterima.

Dengan adanya decision ini, Indonesia berencana untuk submisi terkait revegetasi sebelum CMP 12. Untuk itu perlu mempersiapkan tantangan baseyear bahwa SBSTA Agenda Item 9 (a) Land use, land-use change and forestry, lahan yg akan diusulkan sdh bukan hutan sejak artikel 3, paragraph 3 and 4 KP dibawah mekanisme CDM: agenda tanggal 31 Des 1989, serta mempelajari aturan LULUCF di bawah CDM, kegiatan revegetation yang diusulkan oleh main di CDM dan metode yang sudah ada. beberapa negara berkembang, sesuai dengan keputusan SBSTA sebelumnya telah diakomodir dalam sebagai usulan kegiatan LULUCF di bawah CDM, dengan definisi yang dibatasi dengan kategori “perennial [woody] vegetation”. Draft text conclusion disusun mengambarkan fleksibilitas definisi revegetation dapat tercantum dan tidak membatasi (misalnya bamboo dan kelapa sawit).

Pembahasan akan dilanjutkan pada sesi berikutnya (SBSTA 45). Persidang agenda item 9(a) menghasilkan informal consultations concluded, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.15 dan FCCC/SBSTA/2016/CRP.1 9(b)

Implications of the choice of metrics used to calculate the carbon dioxide equivalence of greenhouse gases listed in Annex A to the Kyoto Protocol

Informal consultations concluded FCCC/SBSTA/2016/L.2

www.unfccc.int/8245; www.unfccc.int/6737

42

NO

AGENDA


9(c)

Implications of the inclusion of reforestation of lands with forest in exhaustion as afforestation and reforestation clean development mechanism project activities www.unfccc.int/1084

Informal consultations concluded

10

Market and non-market mechanisms under the Convention

FCCC/SBSTA/2016/L.10

10(a)

Framework for various approaches

Draft conclusions by the SBSTA Chair

CATATAN PENGAMATAN

FCCC/SBSTA/2016/L.4

www.unfccc.int/7551 10(b)

Non-market-based approaches


www.unfccc.int/7551 10(c)

New market-based mechanism www.unfccc.int/7551

Pembahasan mengenai agenda ini dilakukan dalam bentuk informal consultation yang langsung dipimpin oleh Chair SBSTA. Pada umumnya, negara maju berpandangan agenda ini sudah dapat ditutup dan dipindahkan pembahasannya di bawah Art.6 Paris Agreement, namun pada umumnya negara berkembang tidak menghendaki agenda ini ditutup. Pada akhir pertemuan disepakati bahwa agenda ini tidak akan ditutup pembahasannya melainkan ditunda hingga SBSTA50.

11

Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement

Dalam 3 kali pertemuan mengenai agenda ini, Negara Pihak merasakan perlunya pertukaran pandangan dan saling pemahaman mengenai definisi masing-masing mandat yang diberikan berdasarkan Dec.1/CP.21.

FVA, NMM dan NMA sangat erat kaitannya dengan Art.6 Paris Agreement. Penundaan keputusan mengenai agenda ini akan memungkinkan pembahasan yang lebih terfokus di bawah Art.6. Kepentingan Indonesia di agenda ini akan disampaikan di bawah perundiangan Art.6 Paris Agreement. Hingga saat ini, posisi Delri lebih banyak untuk memahami definisi dari berbagai Negara Pihak sebagai referensi untuk membangun posisi Indonesia dan submisi yang akan disampaikan

43

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN Dalam pertemuan pertama, Negara Pihak menyampaikan pandangan umum mengenai masing-masing sub-agenda item dan mengharapkan co-facilitator (Uni Eropa dan Maladewa/AOSIS) dapat memberikan gambaran mengenai proses yang akan dijalankan hingga mandat diselesaikan dengan dihasilkannya rekomendasi untuk diputukan dalam CMA1. Dalam pertemuan kedua, co-facilitators menyampaikan usulan roadmap kerja di bawah agenda ini, yang dibagi atas proses selama SBSTA44 dan proses selanjutnya. Negara Pihak memandang roadmap dapat digunakan, namun dirasakan bahwa dalam SBSTA44 ini akan lebih banyak diperlukan sesi untuk memperjelas pemahaman masing-masing dan menyamakan definisi untuk masing-masing 6.2 (internationally transfer of mitigation outcomes, ITMOs), 6.4 (mechanism to support sustainable development) dan 6.8 (non-market approaches).

CATATAN PENGAMATAN sebelum SBSTA45 di Marrakesh. Bagi Indonesia, ketiga sub-agenda items tersebut penting dan perlu dipahami untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari terjadinya pengelompokkan dan klasifikasi yang mungkin akan merugikan Indonesia.

Dalam pertemuan ketiga, Negara Pihak menyampaikan pandangannya lebih jauh. Usulan co-facilitators untuk menyiapkan proposal untuk dibahas pada hari Senin sehingga dapat menghasilkan conclusion pada Selasa ditolak oleh Negara Pihak karena dirasakan masih diperlukan pertukaran pandangan dan pemahaman. Secara umum, Negara Pihak memandang diperlukan adanya call for submission untuk masing-masing sub-agenda item yang nantinya dapat menjadi bahan untuk pembahasan dalam SBSTA45 di Marrakesh. Terdapat perbedaan mengenai kebutuhan akan technical process, termasuk technical paper maupun workshops. negara maju memandang diperlukan adanya technical paper dan workshops dan menyerahkannya kepada Sekretariat UNFCCC, sementara negara

44

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

berkembang memandang dokumen yang dihasilkan harus berdasarkan masukan yang akan disampaikan dalam bentuk submisi oleh Negara Pihak. Pembahasan agenda ini akan dilanjutkan pada Senin, 23 Mei 2016 dan diharapkan dapat dihasilkan reflection notes dari co-facilitators mengenai proses yang sudah berjalan dan langkah lanjutan yang diperlukan. 11(a)

Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement

Informal consultations concluded FCCC/SBSTA/2016/L.11 Reflections note 21 May 2016, 8:35 am

www.unfccc.int/7551 11(b)

Rules, modalities and procedures Informal consultations concluded for the mechanism established by FCCC/SBSTA/2016/L.12 Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement Reflections note 21 May 2016, 8:35 am www.unfccc.int/7551

11(c)

Work programme under the framework for non-market approaches referred to in Article 6, paragraph 8, of the Paris Agreement

Informal consultations concluded FCCC/SBSTA/2016/L.13 Reflections note 21 May 2016, 8:35 am

www.unfccc.int/7551 12

Modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public interventions in accordance with

Pertemuan Informal consultation dengan Co-Facilitator untuk membahasa Draft Conclusion oleh SBSTA dalam membangun modalities untuk accounting dari sumberdaya keuangan melalui

Indonesia harus tetap mengawal agenda item ini karena hal ini juga akan terkait dengan Artikel 13 (Transparency).

45

NO

AGENDA Article 9, paragraph 7, of the Paris Agreement www.unfccc.int/2807

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN intervensi publik sesuai dengan Artikel 9 Para 7 PA. Ada beberapa element dari Draft Conclusion tersebut yang didiskusikan, diantaranya: (a) Undangan submisi dari negara pihak (parties) dan observer; (b) Technical Paper; (c) In-session workshop atau information event; serta (d) Tindak-lanjutnya pada SBSTA 45.

CATATAN PENGAMATAN Di samping itu, juga perlu tetap dikawal bahwa Negara maju (developed country parties) harus juga transparan dalam memberikan supports.

Terkait dengan submisi, parties sepakat agar submisi focus pada lingkup submisi dan timeline. Lingkup bisa terdiri atas pengalaman/ lesson learn serta ‘gap’ yang diperoleh dari hasil asesmen. Terkait Technical Paper, parties juga sepakat bahwa technical paper yang disusun harus merupakan kompilasi dari submisi termasuk juga hasil kerja yang dilakukan oleh SCF. Terkait dengan in-session workshop dan information event, merupakan opsi event yang ditawarkan Sekretariat untuk dilaksanakan oleh Sekretariat bersamaan dengan SBSTA 45 (November 2016). Terkait tindak lanjut pada pertemuan SBSTA 45 dengan mempertimbangkan perkembangan informasi pada hasilhasil submisi, technical paper dan in-session workshop/ information event. Beberapa parties berpandangan bahwa pengaturan MRV dibawah konvensi belum mengakomodir accounting modalities sesuai dengan yang berada dibawah Artikel 9 (Finance). Untuk itu Co-Facilitator akan memperbaiki draft conclusion tersebut sesuai dengan masukan yang diperoleh dari hasil diskusi dan akan disirkulasikan dan dibahas lebih lanjut. Contact group concluded FCCC/SBSTA/2016/L.5 13

Cooperation with other international organizations www.unfccc.int/2533

Draft conclusions by the SBSTA Chair FCCC/SBSTA/2016/L.14

46

NO

AGENDA


14

Other matters

SBSTA took note of the document prepared by the session and recommend-dations contained therein

15

Closure of and report on the session

Draft report issued

CATATAN PENGAMATAN

FCCC/SBSTA/2016/L.1

***

THE FIRST SESSION OF THE AD- HOC WORKING GROUP ON THE PARIS AGREEMENT (APA-1)

2


2(a)

Election of officers

-

2(b)


Pertemuan ini mengadopsi agenda APA secara keseluruhan, dengan beberapa revisi agenda sebagai berikut: 

Reformulasi agenda item #3 menjadi: Further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21 on: (a) Features of nationally determined contributions, as specified in paragraph 26; (b) Information to facilitate clarity, transparency and understanding of nationally determined contributions, as specified in paragraph 28; (c) Accounting for Parties’ nationally determined contributions, as specified in paragraph 31.



Penambahan agenda mengenai adaptasi dalam agenda item #4: Further guidance in relation to the adaptation communication, including, inter alia, as a component of nationally determined contributions, referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Paris Agreement.



Reformulasi agenda item #8(c) menjadi: Taking stock of progress made by the subsidiary and constituted bodies in relation to their mandated work under the Paris Agreement and section III of decision 1/CP.21, in order to promote and facilitate coordination and coherence in the implementation of the work 47

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

programme, and, if appropriate, take action, which may include recommendations. Adopsi agenda sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/APA/2016/L.1 2(c) 3

Organization of the work of the session Further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21 on: a. Features of nationally determined contributions, as specified in paragraph 26; b. Information to facilitate clarity, transparency and understanding of nationally determined contributions, as specified in paragraph 28; c. Accounting for Parties’ nationally determined contributions, as specified in paragraph 31

Persidangan agenda item (3) untuk memberikan kesempatan kepada Parties menjawab Guiding Question yaitu: (i)

Should the features and information on Nationally Determined Contributions be tailored to the type of NDCs or should they be tailored on some other basis? If so what?

(ii)

What lessons can be drawn in this respect from the INDCs already submitted?

(iii) Can the existing guidance on accounting under the Convention be taken into account, and if so how? How detailed or general should the guidance be and what should it address? Berdasarkan masukan yang disampaikan Parties, disepakati Draft conclusions proposed by the Co-Chairs terkait agenda Items 3, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/APA/2016/L.3, dengan rumusan sebagai berikut:

Pada pembahasan agenda item (3) ini, Indonesia menyampaikan poisisi sebagai berikut: 





“The APA invited Parties to submit, by 30 September 2016, their views on the following items on the APA agenda, in order to focus the work of the APA Item 3, “Further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21 on: (a)  features of nationally determined contributions, as specified in paragraph 26; (b) information to facilitate clarity, transparency

The features and information should be tailored to the national capacity and needs accordingly as well as the country’s potential mitigation actions in accordance to its means of implementation. Parties can learn how to structure the NDC based on country’s experience in developing: (i) existing submitted countries’ INDC and other communication documents (NC, INDC, BUR); and (ii) the result of some assessments and reviews such as ICA for BUR, including the process involved in preparing such communications. The features of existing INDC can be expanded in terms of its contents and experience in the process of development including stakeholders’ participation. The existing accounting guidance can be used as a basis and/or entry point to develop a new additional outlook featuring the contents of NDC accordingly. 48

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

and understanding of nationally determined contributions, as  specified in paragraph 28; and (c) accounting for Parties’ nationally determined contributions, as specified in paragraph 31”. 4

Further guidance in relation to the adaptation communication, including, inter alia, as a component of nationally determined contributions, referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Paris Agreement

Persidangan agenda item (4) untuk memberikan kesempatan kepada Parties menjawab Guiding Question yaitu: 

What are adaptation communications seeking to achieve, especially in light of linkages with other issues, for e.g. with the global stocktake? What does that mean for the scope of the guidance needed?



How can a balance be achieved between the need for guidance for adaptation communications with the need for flexibility?

Pembahasan terkait adaptasi di bawah jalur persidangan APA masih terkait keberadaan isu adaptasi di dalam Provisional Agenda. Dengan semangat unuk memastikan balance, G77+China mengangkat isu ini. Keberadan agenda khusus adaptasi yang dapat mengakomodir kepentingan, dengan risiko maka adaptasi akan dianggap hanya relevan terhadap Artikel.7. Melihat posisi isu adaptasi di dalam agenda item yang bersifat cross-cutting, disepakati untuk NDCs, global goal dan transperency. Kembali ditekankan general consensus bahwa instrument NDCs di bawah Paris Agreement berlaku untuk semua elemen, baik mitigasi, adpatasi maupun support. Hal ini yang menjadi landasan legal bagi kelompok G77 untuk memperjuangkan delicate balance dalam agenda APA. Scope pembahasan isu adaptasi di bawah agenda

The guidance should be build on existing system, flexible for allowing improvement over time, taking into account provision of supports using the most recent IPCC guidelines/guidance. Indonesia berkepentingan untuk memastikan adanya keseimbangan baik dalam proses maupunketercapaian (progress) pembahasan untuk semua elemen isu di bawah Paris Agreement termasuk dalam memperlakukan isu-isu yang bersifat cross-cutting. Hal ini sejalan dengan kepentingan G77+China. Namun Indonesia mungkin dapat memberikan proposal terkait bagaimana mendudukan isu adaptasi terhadap isu-isu yang bersifat crosscutting, khusunya transparansi, agar dapat sesuai dengan semangat ‘fleksibilitas’ dan ‘noadditional burder for developing countries’ sebagaimana yang tercantum di dalam Paris Agreement. Posisi Indonesia terkait agenda APA item (4) adalah sebagai berikut: 

The A-Com shall be country driven, not bring an additional burden and be developed based on the existing information vehicles (NAPs, NatCom, NDCs)



Adaptation communication is an important instrument to get recognition from the international community on the adaptation effort as a contribution from developing 49

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

item 4 APA akan terfokus pada penjabaran artikel 7.10 dan 7.11 Concern terkait operasionalisasi dari Artikel 7. Di dalam Art.7 masing-masing para memberikan signal terkait elemen-elemen adaptasi di dalam Paris Agreeemnet dari global goal hingga communication of adaptation beserta scopenya. Namun masing banyak hal yang perlu diperjelas ‘how to’nya, terutama karena sifatnya akan terkait dengan artikel-artikel lain di bawah Paris Agreement dan juga keterkaitannya dengan eksisting instrument adaptasi yang masing-masing akan melakukan review dari periode 2016 – 2018. Untuk elemen ini, semenentara diakomodir di bawah agenda item 8.c, walaupun bagaimana organizational of work dari agenda item 8.c ini masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Terkait public registry of adaptation, proposal dari G77 untuk memastikan adanya keseimbangan di dalam pembahasanpembahasan isu-siu yang bersifat cross-cutting seperti registry, diterima. Namun melihat relevansi dari elemen agenda yang akan dibahas, dimana akan terfokus pada hal-hal yang sifatnya teknis, agenda item public registry of adaptation (Operasionalisasi Art. 7.12) menjadi mandate dari SBI (agenda item 5). Pengadopsian Agenda item 4 APA dengan catatan SBI akan mengadopsi proposal agenda item 5. Menjadi catatan bagi G77 adalah bagaimana melihat keterkaitan dan koherensi antara instrument-instrumen yang sudah ada (NAPs, NatComm) dan kerangka Adaptation Communication di bawah Paris Agreement, serta nature perlakuannya di bawah elemen-elemen yang bersifat cross-cutting seperto global stocktake, review, transperency dan NDCs. Berdasarkan masukan yang disampaikan Parties, disepakati Draft conclusions proposed by the Co-Chairs terkait agenda Items 4,









country Parties on climate action in accordance to article 7.10. It should be seen as a means to assist developing country Parties on the enhancement of their adaptation contribution to the global goal on adaptation, without having a punitive nature. Important to makes sure that this communication will have the significant role in assisting Parties in linking the support to implementation of the adaptation action, for accessing adequacy of international supports, to express how much risks and vulnerabilities and adaptation needs of each country; Adaptation communication will facilitate party to show existing condition of the country, challenge to respond the climate change impact, progress of CCA program as well as the need to close the gaps to enhance resilience. Adaptation communication as a tools to identify how the action contribute to enhance resilience and adaptive capacity in the context of global goal on adaptation; The Global Stocktake shall not be interpreted as requirement for any individual Party to the Agreement to take specific adaptation action, but rather as a process that compels each Party to maximize its level of adaptation ambition, based on our collective progress towards agreed global goal on adaptation; Seeking the possible assistance from IPCC to grounding the context of the global goal 50

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/APA/2016/L.3. Teks conclusion adalah sebagai berikut: “The APA invited Parties to submit, by 30 September 2016, their views on the following items on the APA agenda, in order to focus the work of the APA Item 4, “Further guidance in relation to the adaptation communication, including, inter alia, as a component of nationally determined contributions, referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Paris Agreement”.

CATATAN PENGAMATAN









on adaptation into the more ‘operative’ manner as a basis for developing the global stocktake framework. The intention in having a global goal on adaptation is to provide a basis for the global/international support of adaptation and acknowledgement of the adaptation contribution; Adaptation Committee should be developed in parallel to the development of the global stocktake modalities and procedures, transparency system, and NDC registry. The Paris Agreement provides for flexibility in terms of communication, without additional undue burden. However, we believe there is a need for minimum information that consisted of common elements across the information vehicles which can be applied across region and/or nationalities. This common elements may be built referring to the scope provided under the Article 7.10 of the Paris Agreement, which stated that A-Comm may include country priorities, implementation and support needs, plans and actions, with the view to allow the improvement over time. We see the need for a assessment on the potential common elements across of different vehicles (natcomms, NAPs, NDCs). Possible cross-cutting guidance that might be necessary to fill the needs of the A-Com, particularly with respect to the global stocktake. Qualitative indicator and common element need to be developed. Guidance for a 51

NO

5

AGENDA

Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement



What are some of the experiences and lessons learnt from existing MRV arrangements, and how could they provide a basis for an enhanced transparency framework on action and support?



What constitutes flexibility for developing countries and how could it be applied through modalities, procedures and guidelines in a way that supports full and effective participation in the transparency framework?

CATATAN PENGAMATAN minimum content and common feature of adaptation communication is needed to develop. Perlunya penyusunan modalities, procedure dan guideline (MPG) yang mencerminkan fleksibilitas penggunaan data, metodologi dan tata waktu pelaporan. Dalam kaitan ini, sebagai koordinator G77& China untuk isu transparansi, Indonesia dapat secara intensif memonitor keterkaitan isu transparansi dengan isu lainnya di artikel PA.

Topik dasar transparansi adalah CBDR (Common but Differentiated Responsibility), dengan memperhatikan perbedaan antara negara berkembang dan negara maju, serta mendukung negara berkembang untuk melakukan implementasi. Transparansi harus disesuaikan dengan kondisi nasional negara terkait (country circumstances). Hal itulah yang kemudian diterjemahkan dalam term flexibility. Transparansi berlaku secara universal, namun flexibility adalah bentuk penghargaan untuk keberagaman setiap negara, dalam hal national circumstances dan national capacity-nya. Keberagaman kapasitas tersebut, terutama antar negara berkembang, digambarkan dalam bentuk common modalities, procedure dan guideline (MPG). Transparansi of support adalah hal yang dipandang penting oleh G77+China, karena hal ini terkait dengan isu finance, technologi dan capacity building. Sedangkan transparansi of action, lebih dikaitkan dengan metodologi dan pedoman yang dipergunakan dalam 52

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

implementasi. Transparansi of support juga terkait dengan peran Global Environment Facility (GEF) untuk menjalankan Capacity Building Intiative on Transparency (CBIT). G77+China memandang bahwa GEF bisa dimandatkan untuk memberikan laporan progress kegiatannya (termasuk CBIT) pada COP-22 di Maroko. Untuk modalities, procedure dan guideline, Group G77+China memandang bahwa cakupan MPG untuk isu transparansi dapat diwujudkan dalam sharing pengalaman melalui workshop, misalnya in-session workshop di COP-22. Pembicaraan lebih lanjut tentang pengaturan ini, perlu disampaikan kepada secretariat. G77+China juga memandang perlu dilakukan exercise untuk memetakan interrelationship antara artikel 13 transparansi dengan artikel lainnya dalam Paris Agreement. Exercise tersebut selain untuk memetakan hubungan antar artikel, khusus isu transparansi, juga untuk mengindari kompleksitas urusan transparansi di artikel-artikel dalam Paris Agreement yang lainnya. Berdasarkan masukan yang disampaikan Parties, disepakati Draft conclusions proposed by the Co-Chairs terkait agenda Items 5, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/APA/2016/L.3, dengan rumusan sebagai berikut: “The APA invited Parties to submit, by 30 September 2016, their views on the following items on the APA agenda, in order to focus the work of the APA Item 5, “Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement” 6

Matters relating to the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement: a. Identification of the sources


What input is needed for conducting the global stocktake, by when and from whom? What mechanism/channels could be

Input sebaiknya didasarkan pada laporan2 IPCC, NDCs, BUR, Natcom, dan kerja berbagai pihak lain (non-parties) spt think-thanks, akademisi dll.

53

NO

AGENDA of input for the global stocktake;

b. Development of the modalities of the global stocktake


CATATAN PENGAMATAN

used to feed this input into the global stocktake? 

How will the global stocktake be conducted, keeping in mind the need for simplicity and relevance, ownership and inclusiveness?



What is the relationship, if any, between the global stocktake and the facilitative dialogue to be conducted in 2018?

Diharapkan masukan dapat diolah setahun sebelum 2023 (global stocktake pertama). satu tahun diharapkan dapat memberikan waktu yg cukup leluasa untuk menganalisa berbagai masukan agar dapat dijadikan dasar untuk menyampaikan rekomendasi.

Intervensi Indonesia:  







The inputs should be based on reports of IPCC, NDCs, BUR, Natcom, and various works of others, including those of nonparty entities such as think tanks, academicians, etc. It is envisaged that those reports may be received 1 (one) year ahead of the first global stocktake in 2023. The crucial time window is needed to allow a thorough and comprehensive analysis over the reports, as well as to provide an ample time for drafting and disseminating the recommendation. Among advisable mechanisms would include the establishment of a special task force composed of elements with internationally-recognized high standards of competence and credibility. In cases where Parties otherwise agreed (and when an establishment of such special task-force is deemed unpractical), the mandate of such undertaking may then be conferred to the Secretariat. Global stocktaking might produce best results if it is preceded by workshops with a wide degree of involvement, ranging from governmental and non-governmental institutions. Results transpired from the workshops may then be further studied and serve as source for reference, both in the decision- as well as recommendation making for CMA. Facilitative Dialogue should be viewed both as the embryonic step as well as the miniature of Global Stocktake. The absence

Mekanisme yg mungkin dapat ditawarkan melalui pembentukan task-force khusus yang terdiri dari berbagai elemen yg memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi secara internasional. Namun jika para Pihak dapat menyetujui (dan jika tidak memungkinkan membentuk task force), maka madat tersebut dapat diserahkan kepada Sekretariat. Global stocktake sebisa mungkin diawali oleh workshop yg mempertemukan semua elemen baik pemerintah dan nonpemerintah melalui workshop, yang hasilnya kemudian dapat disampaikan kepada taskforce/sekretariat untuk dikaji dan dijadikan bahan pembuatan keputusan serta rekomendasi bagi CMA. Facilitative dialogue sebaiknya dijadikan embrio sekaligus "mini-global stoctake". Dari perspektif legal, mungkin tidak banyak hubungan keduanya, namun secara operasional, facilitative dialogue dapat dijadikan sebagai initial review untuk global stoctake. oleh karena itu, dapat 54

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN of statutory linkages between the two modalities should not hamper the use of Facilitative Dialogue as a forum where initial reviews of Global Stocktake may be exercised. Such approach may require a fine-tuning process to ensure that the Facilitative Dialogue incorporates the similar elements applied within the Global Stocktake.

CATATAN PENGAMATAN disarankan bahwa facilitative dialog sebisa mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan berbagai elemen yang akan digunakan pada global stocktake.

Berdasarkan masukan yang disampaikan Parties, disepakati Draft conclusions proposed by the Co-Chairs terkait agenda Items 6, sebagaimana tertuang dalam dokumen FCCC/APA/2016/L.3, dengan rumusan sebagai berikut: “The APA invited Parties to submit, by 30 September 2016, their views on the following items on the APA agenda, in order to focus the work of the APA Item 6, “Matters relating to the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement: (a) identification of the sources of input for the global stocktake; and (b) development of the modalities of the global stocktake”, noting the work under Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice agenda item 6(b), “Matters relating to science and review: advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change can inform the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement” 7

Modalities and procedures for the effective operation of the committee to facilitate implementation and promote compliance referred to in Article 15, paragraph 2, of the Paris Agreement.


What key features of a mechanism to facilitate implementation and promote compliance would be appropriate in light of the provisions of the Paris Agreement?



What would trigger the work of the committee in the exercise of

Pada pembahasan agenda item 7, negaranegara secara umum menyampaikan pandangan sebagai berikut: 1. Mekanisme facilitating implementation and promoting compliance merupakan mekanisme penting untuk menjamin implementasi Paris Agreement serta menjadi tolak ukur bagi 55

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN its functions consistent with its dual role to facilitate implementation and promote compliance? What actions could the committee take? Intervensi Indonesia: 







With regard to agenda item 7 on facilitating implementation and promotion of compliance, Indonesia is of the view that this mechanism is very important to ensure the effective implementation of Paris Agreement. This mechanism should be facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non adversarial and non punitive as well as paying particular attention to the national capabilities and circumstances in accordance with the Article 15 paragraph 2 of the Paris Agreement. In responding to the first question on key features of the mechanism, elements under this mechanism should cover inter alia: (i) scope of actions, we believe mitigation, adaptation and means of implementation, financial support, tehcnology transfer and capacity building needs to be reviewed; (ii) Procedures of the review mechanism, how and when the mechanism will be conducted; dan (iii) The composition of the committee in accordance with paragraph 102 of Decision 1/CP.21. With regards to the second question on the trigger, we are of the view that the Committee may consider issues on the basis of:: (a) Written submissions from any Party with respect to its own compliance; (b) National reports of te implementation of their NDCs; (c) Requests from the Conference of the Parties. After reviewing the implementation of Parties NDCs, the

CATATAN PENGAMATAN kredibilitas perjanjian ini. 2. Mekanisme dimaksud harus sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam pasal 15 Paris Agreement yakni fasilitatif, transparan, non adversarial dan non punitif. Komite yang dibentuk untuk melakukan mekanisme ini harus beranggotakan para ahli yang memiliki latar belakang hukum serta teknis terkait. 3. Sesuai pasal 15, para pihak wajib menyusun modalitas dan prosedur sebagai panduan kerja Komite ini. Beberapa elemen yang harus dimuat dalam modalitas dan prosedur operasional Komite antara lain ruang lingkup bidang-bidang yang akan dikaji implementasinya, komposisi komite, tujuan dan fungsi Komite serta mekanisme pemicu bagi proses review implementasi. 4. Beberapa negara menekankan fungsi utama komite ada dua, yakni fungsi fasilitasi implentasi yang bertujuan untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi serta fungsi promosi kepatuhan (compliance) yang bertujuan untuk menilai apakah satu negara telah memenuhi kewajiban dalam NDCnya. Pengamatan 

Secara umum, masih terdapat perbedaan pandangan yang sangat bervariatif di antara negara-negara. Diskusi dalam pertemuan ini merupakan pengulangan kembali 56

NO

AGENDA


CATATAN PENGAMATAN

Committee will formulate recommendations to be adopted by the CMA.The commitee will formulate the recommendation consists of actions to be taken by that Party based on the information of  the causes of non compliance while taking into consideration the respective national capabilities and circumstances of the Parties. The recommendation should be facilitative and aimed to help Parties who can not fulfill their contribution by identifying the hindrances, develop strategies and further actions or roadmap to get back on track to achieve target as set out in their NDCs. 

8

8(a)

Further matters related to implementation of the Paris Agreement: Preparing for the entry into force of the Paris Agreement

Pada agenda 8(a) ini, Indonesia menyampaikan posisi sebagai berikut: Intervensi Indonesia: 

As mandated by decision 1/CP.21, procedural and administrative works need to be done by the Adhoc Working Group on Paris Agreement (APA) prior to the entry into force of Paris Agreement, predicted to enter into force in 2020. Observing the current status of ratification, Paris Agreement

perdebatan yang telah terjadi pada saat penyusunan Paris Agreement. Beberapa negara berkembang menekankan pembedaan (diferensiasi) dalam review implementasi negara berkembang, yang bersifat lebih fasilitatif karena banyaknya permasalahan seperti isu pendanaan, kurangnya kapasitas dan kemampuan teknologi yang terbatas. Negara maju kembali menekankan bahwa mekanisme ini bersifat universal dan berlaku untuk semua negara. Dengan masih banyaknya perbedaan pandangan di antara negara-negara, maka masih diperlukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut. Untuk itu, diusulkan agar negara-negara dapat menyampaikan submisi pandangan mengenai isu ini, pelaksanaan workshop sebagai forum dialog dan diskusi serta penyusunan technical papers oleh Sekretariat.

Terdapat kecenderungan negara Pihak untuk mengantisipasi percepatan berlakunya PA dengan segera melaksanakan CMA-1 dengan prinsip inklusivitas yang menjamin partisipasi semua Negara Pihak Konvensi UNFCCC dan memberi mandat APA untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam kaitan tersebut, Indonesia perlu segera mempercepat proses ratifikasi dan

57

NO

AGENDA

PROGRESS DAN HASIL PERSIDANGAN may enter into force earlier than predicted. In such condition, many works will probably not yet be concluded. 

Once Paris Agreement enters into force, APA will be dismissed and CMA will conduct its first meeting. However, to ensure that as many Parties can still be involved in the process of finishing the mandates of APA, one of the procedures that might be considered is to have CMA opening its first session and giving a mandate to a new working group comprised of the signatories of Paris Agreement to continue the work of APA until 2020. Further, the CMA will suspend its meeting and let the new working group to do the preparatory work to ensure the operationalization of Paris Agreement in 2020. In this manner, signatory Parties will have the opportunity to involve in the preparatory works to the effective implementation of PA.



With regard to the institutional arrangement that have been mandated to serve Paris Agreement once it enters into force prior to the predicted time frame, those institutions and/or bodies may report to the first CMA of the progress achieved towards the operationalization of those institutions and/or bodies under the PA. When such bodies and/or institutions have not yet concluded its preparatory works as set out in the PA and decision 1/CP.21, those bodies and/or institutions should be given additional time in order to prepare themselves to fully serve the PA.



Another issue that needs particular attention from Parties that has been brought into attention by one colleague earlier in the contact group meeting, is the Pre 2020 commitment. Regardless all the preparatory works to be done to support the full operationalization of PA, Parties at the same time should also focus on fulfilling their pre 2020 commitment, especially

CATATAN PENGAMATAN menyampaikan pandangannya melalui submisi berbagai elemen Paris Agreement.

58

NO

AGENDA

8(b)

Preparing for the convening of the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;

8(c)

Taking stock of progress made by the subsidiary and constituted bodies in relation to their mandated work under the Paris Agreement and section III of decision 1/CP.21, in order to promote and facilitate coordination and coherence in the implementation of the work programme, and, if appropriate, take action, which may include recommendations

9

Other matters

10



CATATAN PENGAMATAN

commitments on financial supports, capacity building and technology transfer. Without full implementation of pre 2020 commitments, PA will not be able to operationalize fully and achieve its objectives. FCCC/APA/2016/L.3

FCCC/APA/2016/L.3

FCCC/APA/2016/L.2

59

UNITED NATIONS CLIMATE CONFERENCE, 44TH SBI, 44TH SBSTA, 1ST APA, Bonn, Germany, 16-26 May 2016

LAMPIRAN

LAMPIRAN - 1 SUSUNAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA UNITED NATIONS CLIMATE CONFERENCE, 44TH SBI, 44TH SBSTA, 1ST APA AND ITS PREPARATORY MEETING, Bonn, Germany, 14-26 Mei 2016 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama dan Instansi

Nur Masripatin Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yun Yunus Kusumahbrata Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yuswanda A. Temenggung Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Toferry Primanda Soetikno Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri Billy Hindra Sekretaris Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Emma Rachmawaty Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, KLHK

7.

Sri Tantri Arundhati Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK

8.

Kirsfianti Linda Ginoga Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, & Verifikasi, KLHK Achmad Gunawan Widjaksono Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, KLHK Ratna Susianawati Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dodo Gunawan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lintong Sopandi Hutahaen Kepala Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian

9. 10.

11. 12.

Peran  

Head of Delegation (HoD) Chief Negotiator



Alternate of HoD



Alternate of HoD

Alternate of HoD Lead Negotiator untuk isu entry into force of Paris Agreement, Facilitation for Implementation and Compliance Co-Lead Negotiator untuk isu Response Measure Lead Negotiator untuk isu Mitigation, Nationally Determined Contributions (NDC), dan Global Peaking  Lead Negotiator untuk isu Adaptation  Co-Lead Negotiator untuk isu Loss and Damage  

Lead Negotiator untuk isu Transparency for Actions and Supports, isu Reporting, isu Methodology , dan isu Global Stocktake Lead Negotiator untuk isu Capacity Building, dan isu Technology Transfer and Development Co - Lead Negotiator untuk isu Gender and Climate Change Lead Negotiator untuk isu Science and Review Lead Negotiator untuk isu Review of the Long-term Global Goal

No

Nama dan Instansi

Peran

Perindustrian 13. 14. 15.

16. 17.

18. 19.

Ida Dwi Nilasari Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet RI Fahmuddin Agus Peneliti Senior pada Badan Penelitian dan Pengembangan Tanah, Kementerian Pertanian Moekti Handajani Soejachmoen Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI), Kantor UKP-PPI Sahat Manor Panggabean Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman Valentina Gintings Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhsin Syihab Kepala Sub Direktorat Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Luar Negeri Novia Widyaningtyas Kepala Sub Direktorat REDD+, KLHK

Co - Lead Negotiator untuk isu Agriculture Co - Lead Negotiator untuk isu Agriculture Lead Negotiator untuk isu Framework for Various Approaches (FVA), Non-Market-based Approaches (NMA) and the New Market-based Mechanism (NMM)  Co- Lead Negotiator untuk isu Response Measure Co – Lead Negotiator untuk isu Loss and Damage 

Co – Lead Negotiator untuk isu Gender and Climate Change Anggota DELRI untuk isu Global Stocktake, Facilitation for Implementation and Compliance dan pendukung tim lain sesuai perkembangan negosiasi  Anggota DELRI untuk isu Mitigation, Nationally Determined Contributions (NDC), dan Market Mechanism  Koordinator Sekretariat DELRI urusan Statement, Submisi dan Komunikasi dengan pihak luar

Yulia Suryanti Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi, KLHK



21.

Tri Widayati Kepala Sub Direktorat Adaptasi Buatan, KLHK

 

22.

Dida Migfar Ridha Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Berbasis Non Lahan, KLHK



20.





Anggota DELRI untuk isu Mitigation, Nationally Determined Contributions (NDC), dan Market Mechanism Anggota Sekretariat DELRI urusan Statement, Submisi dan Komunikasi dengan pihak luar Anggota DELRI untuk isu Adaptation dan Loss and Damage Anggota Sekretariat DELRI urusan Pelaporan Anggota DELRI untuk isu Reporting, isu Methodology, dan isu Global Stocktake Koordinator Sekretariat DELRI urusan Pelaporan

No

Nama dan Instansi

Peran

Belinda Arunarwati Margono Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi, dan Registri Berbasis Lahan, KLHK Ardina Purbo Kepala Sub Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon, KLHK

 

Anggota DELRI untuk isu Matters relating to science and review Anggota Sekretariat DELRI urusan Pelaporan

 

Anggota DELRI untuk isu Capacity Building dan isu Technology Transfer and Development Anggota Sekretariat DELRI urusan Pelaporan

25.

Radian Bagiyono Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim, KLHK

 

Anggota DELRI untuk isu Finance Kepala Sekretariat DELRI

26.

Kadim Martana Kepala Bagian Perjanjian Internasional, KLHK Ciput Eka Purwianti Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam IPTEK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kusuma Widodo Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Badan Informasi Geospatial (BIG) Siti Nissa Mardiah Kepala Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman Zaenal Arifin Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Agustin Samosir Kepala Bagian Program dan Penganggaran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Sutanto Kepala Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Per tanahan Nasional Edward Abdurrahman Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Albertino Hutahaean Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Kemaritiman, Kemenko Kemaritiman Rofi Alhanif Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi SDA & Iptek, Kemenko Kemaritiman

Anggota DELRI untuk isu Nationally Determined Contributions (NDC) Anggota DELRI untuk isu Gender and Climate Change

23. 24.

27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34. 35.

Anggota DELRI untuk isu Response Measure Anggota DELRI untuk isu Science and Review Anggota DELRI untuk isu Administrative, Financial, and Institutional Matters dan isu Agriculture Anggota DELRI untuk isu Finance Anggota DELRI untuk isu Administrative, Financial, and Institutional Matters Anggota DELRI untuk isu Adaptation Anggota DELRI Untuk isu Emissions from fuel used for international aviation and transport, dan isu Loss and Damage Anggota DELRI Untuk isu Emissions from fuel used for international aviation and transport, dan isu Research and systematic observation

No

Nama dan Instansi

36.

Donny Warmadewa 1st Secretary, KBRI Berlin

37.

Riena Dwi Astuty Kepala Seksi Kerjasama Sosial, Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kementerian Luar Negeri Haryo Pambudi Kepala Seksi Tata Kelola REDD+, KLHK

38.

39.

Wukir Amintari Rukmi Kepala Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC, KLHK

40.

Achmad Murman Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Kemaritiman Muhammad Haidar Fungsional Survey dan Pemetaan Pertama Tingkat Ahli, Badan Informasi Geospasial (BIG) Yustina Devanoni Prasadja 3rd Secretary, KBRI Berlin

41. 42. 43. 44.

45.

Fauzana Mahmoed Thalib Pembantu Asisten UKP-PPI, Kantor UKP-PPI Muhammad Farid Expert Team to NFP, UNDP REDD+

Denia Aulia Syam Mercy Corps

Peran Anggota DELRI untuk isu Facilitation for Implementation and Compliance dan pendukung tim lain sesuai perkembangan negosiasi Anggota DELRI untuk isu Facilitation for Implementation and Compliance dan pendukung tim lain sesuai perkembangan negosiasi  Anggota DELRI untuk isu Mitigation, Nationally Determined Contributions (NDC), Market Mechanism dan Article 6 of PA  Anggota Sekretariat DELRI urusan administrasi dan logistik Anggota DELRI untuk isu Capacity Building dan isu Adminstrative, Financial and Institutional Matters  Sekretaris Sekretariat DELRI  Koordinator Sekretariat DELRI urusan administrasi dan logistik Anggota DELRI untuk isu Capacity Building 

Anggota DELRI untuk isu Technology Mechanism Anggota DELRI untuk isu Gender and Climate Change dan pendukung tim lain sesuai perkembangan negosiasi Anggota DELRI untuk isu Response Measure  Anggota DELRI untuk isu Framework for Various Approaches (FVA), Non-Market Based Approaches (NMA) and the New Market Based Mechanisms  Reporter DELRI  Koordinator urusan Dokumentasi dan Media Rilis Anggota DELRI untuk isu Adaptation

LAMPIRAN - 2 STATUS PERSIDANGAN 44TH SBI, Bonn, Germany, 16-26 Mei 2016 Body

Agenda item

Judul Agenda

Status

Dokumen

SBI

2


SBI

2 (a)


SBI

2 (b)


SBI

2 (c)

Facilitative sharing of views under the international consultation and analysis process

SBI

2 (d)

Other mandated events

SBI

2 (e)

Election of officers other than the Chair

SBI

3

Reporting from and review of Parties included in Annex I to the Convention

SBI

3 (a)

Status of submission and review of second biennial reports from Parties included in Annex I to the Convention

SBI took note of the status

SBI

3 (b)

Compilation and synthesis of sixth national communications and first biennial reports from Parties included in Annex I to the Convention

Conclusions adopted as presented

FCCC/ SBI/2016/L.1

SBI

3 (c)



FCCC/SBI/2016/L.12 FCCC/SBI/2016/L.12/Add.1

SBI

3 (d)

Revision of the “Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC reporting guidelines on national communications”


SBI

4

Reporting from Parties not included in Annex I to the Convention

Agenda adopted as presented in FCCC/SBI/2016/L.2

FCCC/SBI/2016/L.2

Mr. Sidat Yaffa (Gambia) continues in office

FCCC/SBI/2016/L.22

Body

Agenda item

Judul Agenda

Status

Dokumen

SBI

4 (a)

Information contained in national communications Held in abeyance. from Parties not included in Annex I to the Convention

SBI

4 (b)



SBI

4 (c)

Summary reports on the technical analysis of biennial update reports of Parties not included in Annex I to the Convention

SBI took note of the summary reports

SBI

5

Development of modalities and procedures for the Conclusions adopted as amended operation and use of a public registry referred to (Please refer to session's report for text in Article 4, paragraph 12, of the Paris Agreement as adopted)

FCCC/SBI/2016/L.18

SBI

6

Development of modalities and procedures for the Conclusions adopted as presented operation and use of a public registry referred to in Article 7, paragraph 12, of the Paris Agreement

FCCC/SBI/2016/L.19

SBI

7

Matters relating to the mechanisms under the Kyoto Protocol

SBI

7 (a)

Review of the modalities and procedures for the clean development mechanism


FCCC/SBI/2016/L.13

SBI

7 (b)

Review of the joint implementation guidelines/implementation of the draft joint implementation modalities and procedures



SBI

7 (c)

Procedures, mechanisms and institutional Conclusions adopted as presented arrangements for appeals against decisions of the Executive Board of the clean development mechanism

SBI

8

Matters relating to the least developed countries

Conclusions adopted as amended (Please refer to session's report for text as adopted)

SBI

9

National adaptation plans


FCCC/SBI/2016/L.9

SBI

10



FCCC/SBI/2016/L.10

FCCC/SBI/2016/L.11

FCCC/SBI/2016/L.23

FCCC/SBI/2016/L.6

Body

Agenda item

Judul Agenda

SBI

11

Scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism in relation to supporting the implementation of the Paris Agreement

SBI

12

Capacity-building in developing countries

SBI

12 (a)

SBI

Status

Dokumen


FCCC/SBI/2016/L.5

Third comprehensive review of the implementation of the framework for capacitybuilding under the Convention


FCCC/SBI/2016/L.21

12 (b)

Third comprehensive review of the implementation of the framework for capacitybuilding under the Kyoto Protocol


FCCC/SBI/2016/L.20

SBI

12 (c)

Terms of reference for the Paris Committee on Capacity-building



SBI

13




SBI SBST A

14 7


SBI SBST A

14 (a) 7 (a)

Improved forum and work programme

SBI SBST A

14 (b) 7 (b)

Modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measures

SBI SBST A

14 (c) 7 (c)

Matters relating to Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol

SBI SBI

FCCC/SB/2016/L.2/Rev.1


FCCC/SB/2016/L.3

14 (d)

Progress on the implementation of decision 1/CP.10

15

The scope of the next periodic review of the long- Conclusions adopted ad presented

FCCC/SB/2016/L.1

Body

Agenda item

SBST A

6 (c)

Judul Agenda

Status

Dokumen

term global goal under the Convention and of overall progress towards achieving it

SBI

16

Gender and climate change


FCCC/SBI/2016/L.16

SBI

17



FCCC/SBI/2016/L.14

SBI

18

Administrative, financial and institutional matters

SBI

18 (a)

Financial and budgetary matters


FCCC/SBI/2016/L.17 SBI/2016/L.17/Add.1 SBI/2016/L.17/Add.2 Q&A (153 kB) 24 May 2016, 9:25 pm Presentation by the Executive Secretary 17 May 2016

SBI

18 (b)

Continuing review of functions and operations of the secretariat

The SBI agreed to continue to consider this matter at SBI 46

SBI

18 (c)

Privileges and immunities for individuals serving Conclusions adopted as presented on constituted bodies established under the Kyoto Protocol

FCCC/SBI/2016/L.3

SBI

18 (d)

Privileges and immunities for individuals serving on constituted bodies established under the Convention


FCCC/SBI/2016/L.4

SBI

19

Other matters

No other matter raised

SBI

20


FCCC/ SBI/2016/L.7

LAMPIRAN - 3 DAFTAR SUBMISI TINDAK LANJUT PERTEMUAN 44TH SBI, Bonn, Germany, 16-26 Mei 2016 No

Agenda title

Submisi

Batas Waktu

No

Agenda title

3(c)


Invites submit their views on the revision of the modalities and procedures for international assessment and review on the basis of the experience gained in the first round of international assessment and review;

1 March 2017

4b


31 December 2016.

10


The GEF has also received 12 requests from non-Annex I Parties for funding for the preparation of their second BUR; four such BURs are expected to be submitted by 31 December 2016. Invites Parties and observer organizations, as well as other interested international organizations, stakeholders and non-governmental organizations involved in the activities of the Adaptation Fund and implementing entities accredited by the Adaptation Fund Board, to submit their views on the third review of the Adaptation Fund based on the terms of reference contained in the annex, for consideration by the Subsidiary Body for Implementation at its forty-sixth session (May 2017)

11

Scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism in relation to supporting the implementation of the Paris Agreement Terms of reference for the Paris Committee on Capacity-building

The SBI invited Parties and observer organizations to submit their the scope and modalities for the periodic assessment. It requested the secretariat to prepare a compilation and synthesis report of those views for consideration at SBI 46 (May 2017)

25 January 2017

The SBI invited Parties to consider their nominations to the Paris Committee on Capacity-building, as outlined in the draft terms of reference referred to in paragraph 1 above, with a view to the work of the Paris Committee on Capacity-building commencing at SBI 46 The SBI invited Parties to submit their views on the annual focus area or theme for the Paris Committee on Capacity-building for 2017, and on which representatives of the bodies established under the Convention and of the operating entities of the Financial Mechanism should be invited to the first meeting of the Paris Committee on Capacity-building, for consideration at SBI 45 (November 2016), with a view to the SBI making a recommendation on this matter for consideration and adoption at COP 22. The SBI further invited Parties, admitted observer organizations and other stakeholders to submit their feedback on the organization of the on Action for Climate Empowerment and their views on the agenda for the, which will focus on climate change education, training and international cooperation on these matters

May 2017

12(c)

13


Submisi

Batas Waktu

30 April 2017

29 August 2016

25 January 2017

No

Agenda title

Submisi

14(b)

Modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measures Gender and climate change

The SBI and the SBSTA invited Parties and observer organizations to submit their views on the modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measures.

12 September 2016

The SBI invited Parties and observer organizations to submit their views on possible elements and guiding principles for continuing and enhancing the work programme, taking into account recommendations and insights resulting from activities already completed under the work programme requested the secretariat to compile those submissions into a miscellaneous document. The SBI, recalling decision 18/CP.20, paragraph 15, invited Parties and observer organizations to provide information on progress made in meeting the goals of achieving gender balance and gender-responsive climate policy

29 August 2016


In this regard, the SBI invited Parties, observer organizations and interested United Nations agencies to submit their views on opportunities to further enhance the effective engagement of non-Party stakeholders with a view to strengthening the implementation of the provisions of decision 1/CP.21,. requested the secretariat to prepare by 30 April 2017 a summary report on the views contained in those submissions to be used as background information for the workshop referred to in paragraph 18 above. The SBI also requested the secretariat to prepare a report on that workshop for consideration at SBI 46.

28 February 2017 at the latest

16

17

Batas Waktu

LAMPIRAN - 4 STATUS PERSIDANGAN 44TH SBSTA, Bonn, Germany, 16-26 Mei 2016 Body Agenda item

Agenda title

Status

Dokumen

SBSTA

2


SBSTA

2 (a)


Agenda adopted as amended. Agenda item 6b reading now: Advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change can inform the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement

SBSTA

2 (b)


Organization agreed

SBSTA

3

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate changewww.unfccc.int/8036


FCCC/SBSTA/2016/L.9

SBSTA

4



FCCC/SBSTA/2016.L.8

SBSTA

5

Issues relating to agriculture www.unfccc.int/8793


Draft rules of procedures 16 being applied

SBSTA

6

Matters relating to science and review

SBSTA

6 (a)

Research and systematic observation www.unfccc.int/3461,www.unfccc.int/6793



SBSTA

6 (b)

Advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change can inform the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement www.unfccc.int/1077


SBSTA SBI

6 (c) 15

The scope of the next periodic review of the long-term global goal under the Convention and

Contact group concluded


FCCC/SB/2016/L.1

Body Agenda item

Agenda title

Status

Dokumen

of overall progress towards achieving it www.unfccc.int/6998 SBSTA

7


SBSTA SBI

7 (a) 14 (a)

Improved forum and work programme www.unfccc.int/4908


SBSTA SBI

7 (b) 14 (b)

Modalities, work programme and functions under Contact group concluded the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measureswww.unfccc.int/4908

SBSTA SBI

7 (c) 14 (c)

Matters relating to Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocolwww.unfccc.int/4908

FCCC/SB/2016/L.2/Rev.1 FCCC/SB/2016/L.3

Informal consultations held by the SB Chairs

SBSTA

8

Methodological issues under the Convention

SBSTA

8 (a)

Greenhouse gas data interface www.unfccc.int/3800


Draft rules of procedures 16 being applied

SBSTA

8 (b)

Common metrics to calculate the carbon dioxide equivalence of greenhouse gases www.unfccc.int/8245;www.unfccc.int/6737


FCCC/SBSTA/2016/L.3

SBSTA

8 (c)

Emissions from fuel used for international aviation and maritime transport www.unfccc.int/1057


FCCC/SBSTA/2016/L.7

SBSTA

8 (d)

Training programme for review experts for the technical review of greenhouse gas inventories of Parties included in Annex I to the Conventionwww.unfccc.int/2763


FCCC/SBSTA/2016/L.6

SBSTA

9

Methodological issues under the Kyoto Protocol

SBSTA

9 (a)

Land use, land-use change and forestry under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol and under the clean development


FCCC/SBSTA/2016/L.15 FCCC/SBSTA/2016/CRP.1

Body Agenda item

Agenda title

Status

Dokumen

mechanismwww.unfccc.int/1084 SBSTA

9 (b)

Implications of the choice of metrics used to calculate the carbon dioxide equivalence of greenhouse gases listed in Annex A to the Kyoto Protocol www.unfccc.int/8245;www.unfccc.int/6737


FCCC/SBSTA/2016/L.2

SBSTA

9 (c)

Implications of the inclusion of reforestation of lands with forest in exhaustion as afforestation and reforestation clean development mechanism project activitieswww.unfccc.int/1084


FCCC/SBSTA/2016/L.4

SBSTA

10

Market and non-market mechanisms under the Convention

SBSTA

10 (a)

Framework for various approaches www.unfccc.int/7551


SBSTA

10 (b)

Non-market-based approaches www.unfccc.int/7551


SBSTA

10 (c)

New market-based mechanism www.unfccc.int/7551


SBSTA

11

Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement

SBSTA

11 (a)

Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement www.unfccc.int/7551


Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement www.unfccc.int/7551


SBSTA

11 (b)


FCCC/SBSTA/2016/L.11 Reflections note (178 kB) 21 May 2016, 8:35 am FCCC/SBSTA/2016/L.12 Reflections note (184 kB) 21 May 2016, 8:35 am

Body Agenda item SBSTA

11 (c)

Agenda title

Status

Work programme under the framework for nonmarket approaches referred to in Article 6, paragraph 8, of the Paris Agreement www.unfccc.int/7551


Dokumen FCCC/SBSTA/2016/L.13 Reflections note (254 kB) 21 May 2016, 8:35 am

SBSTA

12

Modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public interventions in accordance with Article 9, paragraph 7, of the Paris Agreement www.unfccc.int/2807


FCCC/SBSTA/2016/L.5

SBSTA

13

Cooperation with other international organizationswww.unfccc.int/2533



SBSTA

14

Other matters

SBSTA took note of the document prepared by the session and recommendations contained therein

SBSTA

15


Draft report issued

FCCC/SBSTA/2016/L.1

LAMPIRAN - 5 DAFTAR SUBMISI TINDAK LANJUT PERTEMUAN 44TH SBSTA, Bonn, Germany, 16-26 Mei 2016 No 3

Agenda Nairobi work programme on

Submisi The SBSTA invited Parties, NWP partner organizations and other relevant

Batas Waktu 29 August 2016

No

Agenda impacts, vulnerability and adaptation to climate change www.unfccc.int/8036

4


Submisi

Batas Waktu

organizations to submit, information on: their recent work in the area of climate impacts on human health, including changes in the geographical distribution of diseases; new and emerging health issues, including tropical diseases and their impacts on social and economic structures, as well as the issues of malnutrition, waterborne diseases, vector-borne diseases and disaster impacts; and the effects of climate change on health and productivity in the workplace, with implications for occupational health, safety and social protection The SBSTA invited Parties, NWP partner organizations and other relevant organizations to submit, information on topics such as good practices, lessons learned and available tools and methods, based on their recent work in the area of human settlements and adaptation, including on assessing sensitivity and vulnerability to climate change, integrating both short- and long-term climate considerations (including both extreme and slow onset events) into planning, the role of national governments in supporting adaptation at the local level and cityto-city partnerships on climate change, bearing in mind the unique challenges and scale differences in urban, rural and remote settlements, in particular in small island developing States and the least developed countries; cross-cutting issues and linkages to the process to formulate and implement national adaptation plans (NAPs) should also be considered

20 September 2017

The SBSTA invited Parties, NWP partner organizations and other relevant organizations to submit, information on: lessons learned and good practices in relation to adaptation planning processes that address ecosystems and interrelated areas such as water resources; lessons learned and good practices in monitoring and evaluating the implementation of ecosystem-based adaptation; and tools for assessing the benefits of mitigation and adaptation to enhancing resilience and emission reductions that ecosystem-based adaptation provides

25 January 2017

The SBSTA invited Parties and NWP partner organizations and other relevant organizations to submit, information on lessons learned and good practices in relation to adaptation actions and plans that could enhance economic diversification and have mitigation co benefits;

20 September 2017

The SBSTA invited Parties to submit their view on the elaboration of the technology framework, including the content, features and characteristics, the purpose and the themes of the technology framework in order for the secretariat to prepare a compilation of Parties’ submissions for consideration at SBSTA 45.

15 September 2016

No

Agenda

Submisi

Batas Waktu

6

Matters relating to science and review

The SBSTA invited Parties to submit their views on possible topics for consideration at the research dialogue to be held at SBSTA 46 and beyond, taking into account the themes and presentations already addressed at previous research dialogue meetings and the themes suggested for future meetings, as identified in annex I to the information note referred to in paragraph 2 above, as well as the encouragement referred to in paragraph 5 above

10 April 2017

6(b)

Advice on how the assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change can inform the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement www.unfccc.int/1077

The SBSTA noted that, in relation to advice on how the IPCC assessments can inform the global stocktake, lessons can be learned from past experience. It invited Parties and observer organizations, taking relevant experience into account, to submit their views on advice on how the assessments of the IPCC can inform the global stocktake, bearing in mind the time frame of the sixth IPCC assessment cycle

12 September 2016

7(b)

Modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measures www.unfccc.int/4908

The SBI and the SBSTA invited Parties and observer organizations to submit their views on the modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum on the impact of the implementation of response measures.

12 September 2016

11(a)

Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement www.unfccc.int/7551 Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement www.unfccc.int/7551

The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), pursuant to decision 1/CP.21, paragraph 36, initiated the process related to the guidance referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement The SBSTA invited Parties and observer organizations to submit their views on the guidance referred

30 September 2016

The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), pursuant to decision 1/CP.21, paragraphs 37 and 38, initiated the process related to the rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement. The SBSTA invited Parties and observer organizations to submit their views on the rules, modalities and procedures for the mechanism referred

30 September 2016

Work programme under the framework for non-market approaches referred to in Article 6, paragraph 8, of the Paris

The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), pursuant to decision 1/CP.21, paragraphs 39 and 40, initiated the process related to the work programme under the framework for non-market approaches to sustainable development referred to in Article 6, paragraph 9, of the Paris Agreement. The

30 September 2016

11(b)

11(c)

No

12

Agenda

Submisi

Agreement www.unfccc.int/7551

SBSTA invited Parties and observer organizations to submit their views on the work programme referred

Modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public interventions in accordance with Article 9, paragraph 7, of the Paris Agreement www.unfccc.int/2807

The SBSTA invited Parties and observer organizations to submit their views on the development of modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public interventions in accordance with Article 9, paragraph 7, of the Paris Agreement, compilation into a miscellaneous document.

Batas Waktu

29 August 2016

LAMPIRAN - 6 STATUS PERSIDANGAN 1st APA, Bonn, Germany, 16-26 Mei 2016 Body

Agenda item

Agenda title

Status

Dokumen

APA

2


APA

2 (a)

Election of officers

-

-

APA

2 (b)


-

FCCC/APA/2016/L.1

APA

2 (c)


APA

3

Further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21 on:

FCCC/APA/2016/L.3

APA

3 (a)

Features of nationally determined contributions, as specified in paragraph 26

FCCC/APA/2016/L.3

APA

3 (b)

Information to facilitate clarity, transparency and understanding of nationally determined contributions, as specified in paragraph 28

FCCC/APA/2016/L.3

APA

3 (c)

Accounting for Parties’ nationally determined contributions, as specified in paragraph 31

FCCC/APA/2016/L.3

APA

4

Further guidance in relation to the adaptation communication, including, inter alia, as a component of nationally determined contributions, referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Paris Agreement

FCCC/APA/2016/L.3

APA

5

Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement

FCCC/APA/2016/L.3

APA

6

Matters relating to the global stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement

FCCC/APA/2016/L.3

APA

6 (a)

Identification of the sources of input for the global stocktake

FCCC/APA/2016/L.3

APA

6 (b)

Development of the modalities of the global stocktake.

FCCC/APA/2016/L.3

APA

7

Modalities and procedures for the effective operation of the committee

FCCC/APA/2016/L.3

Body

Agenda item

Agenda title

Status

Dokumen

to facilitate implementation and promote compliance referred to in Article 15, paragraph 2, of the Paris Agreement. APA

8

Further matters related to implementation of the Paris Agreement:

FCCC/APA/2016/L.3

APA

8 (a)

Preparing for the entry into force of the Paris Agreement

FCCC/APA/2016/L.3

APA

8 (b)

Preparing for the convening of the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;

FCCC/APA/2016/L.3

APA

8 (c)

Taking stock of progress made by the subsidiary and constituted bodies in relation to their mandated work under the Paris Agreement and section III of decision 1/CP.21, in order to promote and facilitate coordination and coherence in the implementation of the work programme, and, if appropriate, take action, which may include recommendations

FCCC/APA/2016/L.3

APA

9

Other matters

APA

10


FCCC/APA/2016/L.2

LAMPIRAN - 7 INTERVENSI DAN STATEMENT PEMERINTAH INDONESIA A. INTERVENSI INDONESIA PADA 1ST APA CONTACT GROUP - AGENDA ITEM 3, Bonn, Germany, 23 Mei 2016 B. INTERVENSI INDONESIA PADA 1ST APA CONTACT GROUP - AGENDA ITEM 5, Bonn, Germany, 23 Mei 2016 C. INTERVENSI INDONESIA PADA 1ST APA INFORMAL CONSULTATION - AGENDA ITEM 3, Bonn, Germany, 24 Mei 2016 D. INTERVENSI INDONESIA PADA 1ST APA INFORMAL CONSULTATION - AGENDA ITEM 4, Bonn, Germany, 24 Mei 2016 E. INTERVENSI INDONESIA PADA 1ST APA INFORMAL CONSULTATION - AGENDA ITEM 5, Bonn, Germany, 24 Mei 2016 F. STATEMENT INDONESIA PADA 1ST APA INFORMAL CONSULTATION - AGENDA ITEM 6, Bonn, Germany, 24 Mei 2016 G. STATEMENT INDONESIA PADA 1ST APA INFORMAL CONSULTATION - AGENDA ITEM 7, Bonn, Germany, 25 Mei 2016 H. STATEMENT INDONESIA PADA 1ST APA INFORMAL CONSULTATION - AGENDA ITEM 8, Bonn, Germany, 25 Mei 2016 I. STATEMENT INDONESIA PADA CLOSING 1ST APA, Bonn, Germany, 26 Mei 2016

LAMPIRAN - 8 MEDIA COVERAGE A. EARTH NEGOTIATION BULLETIN (ENB), Tuesday, 24th May 2016 B. EARTH NEGOTIATION BULLETIN (ENB), Wednesday, 25th May 2016

LAMPIRAN – 9 DOKUMENTASI

Delegasi Republik Indonesia

Intervensi Indonesia

Intervensi Indonesia

Koordinasi Harian DELRI



Bilateral

Bilateral

STATEMENT BY INDONESIA AT APA CONTACT GROUP Bonn-Germany, 23 May 2016 Item 3 FURTHER GUIDANCE IN RELATION TO THE MITIGATION SECTION OF DECISION 1/CP.21 ON: (a) FEATURES OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 26 (b) INFORMATION TO FACILITATE CLARITY, TRANSPARENCY AND UNDERSTANDING OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 28 (c) ACCOUNTING FOR PARTIES’ NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 31 Indonesia welcome Co-Chairs’ proposal in organizational of works of APA-1. Indonesia recognizes that almost all agenda items mandated by APA and SBs includes development of guidance-modalities-and-program (MPG). How to structure technical work, we need to establish a work programme in addressing these agenda items, including calling for submission, followed by technical papers prepared by the Secretariat. We welcome inter-session or in-session workshops to understand and elaborate further key elements in the submission. Considering inter-linkages amongst agenda both within and between APA and SBs, it is necessary to ensure the coordination and coherence in all different stage of negotiation. In details for agenda item 3, some important points to be considered includes : o Features in general should capture the mitigation, adaptation and means of implementation. o Guided by Art 3, 4 and other relevant articles of the PA, o The submitted INDCs can provide the parties initial consideration regarding the scope and key issues related to features of NDC. o Importantly, CBDR-RC should be applied in identifying the scope and feature of NDC, recognizing and taking into account different national circumstances. o The NDC also has to capture supports needed and provided, in relation to the need to assure CTU. o Accounting is a new experience for developing countries. I believe that lesson learned from experiences in developing existing system can be useful in defining accounting modalities for NDC, bearing in mind the various level of capacity in developing countries. o Modalities should be flexible and allow improvement over time, and enabling all parties in different state of capacity to implement and apply the guidance accordingly.

STATEMENT BY INDONESIA AT APA CONTACT GROUP Bonn-Germany, 23 May 2016 Item 5 MODALITIES, PROCEDURES AND GUIDELINES FOR THE TRANSPARENCY FRAMEWORK FOR ACTION AND SUPPORT REFERRED TO IN ARTICLE 13 OF THE PARIS AGREEMENT

o The discussion on transparency of actions and support should be guided by paragraph 89-98 of Dec.1/CP21 and Art 13 of PA, including the elaboration of elements and scope in modalities-procedure-and-guidance. o Action and support should be reflected in a balance manner, and cover all areas, in all elements of mitigation-adaptation-and-means of implementation, refer to Art 13 and other relevant decisions. o It should be built on experiences from existing arrangement related to transparency under Convention. o Moreover, it should reflect CBDR-RC and give flexibility for developing countries in reporting and review. o Modalities-procedure-and-guidance should capture capacity building and support needed for implementing Article 13. o Support call for submission on the focus on scope and element, type of flexibility and other relevant information. o MPG should also open a room for parties with different circumstances, capacity and capabilities to implement MPGs and related transparency framework.

STATEMENT BY INDONESIA AT APA INFORMAL CONSULTATION Bonn-Germany, 24 May 2016 Item 3 FURTHER GUIDANCE IN RELATION TO THE MITIGATION SECTION OF DECISION 1/CP.21 ON: (a) FEATURES OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 26 (b) INFORMATION TO FACILITATE CLARITY, TRANSPARENCY AND UNDERSTANDING OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 28 (c) ACCOUNTING FOR PARTIES’ NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 31 Question 1: Should the features and information on Nationally Determined Contributions be tailored to the type of NDCs or should they be tailored on some other basis? If so what? What lessons can be drawn in this respect from the INDCs already submitted? •

•

Feature of NDCs should be guided by relevant Articles under PA and accompanying decision. The features and information on NDCs should be tailored to the types of NDCs, to accommodate diversity of national circumstances, capacity, capabilities, and needs as well as the country’s potential mitigation actions and means of implementation available. Many lessons can be drawn from submitted INDCs on features and information to provide transparency, clarity and understanding. Drawing from the features of INDC, information provided, we could identify what are commonalities that we should have in the feature of future NDC and what we should differentiated (provide flexibility), including types and level of detail of information.

Question 2: Can the existing guidance on accounting under the Convention be taken into account, and if so how? How detailed or general should the guidance be and what should it address? •

• •

•

The guidance should be build on existing system (could be drawn from experiences under KP and REDD+). The experiences, challenges and lesson learned can be drawn from those existing systems. The guidance should also be built on existing system, flexible for allowing improvement over time, taking into account provision of supports, Guidance for accounting should be differentiated based on type of NDCs, and flexibility is a key to allow Parties with different national circumstances and capacities to implement the guidance, as well as allowing for improvement over time. Indonesia Welcome submission on the feature and accounting.

STATEMENT BY INDONESIA AT APA INFORMAL CONSULTATION Bonn-Germany, 24 May 2016

Item 4 FURTHER GUIDANCE IN RELATION TO THE ADAPTATION COMMUNICATION, INCLUDING, INTER ALIA, AS A COMPONENT OF NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS, REFERRED TO IN ARTICLE 7, PARAGRAPHS 10 AND 11, OF THE PARIS AGREEMENT

Question 1: What are adaptation communications seeking to achieve, especially in light of linkages with other issues, for e.g. with the global stocktake? What does that mean for the scope of the guidance needed? Adaptation communication is an important instrument to obtain recognition from international community on the adaptation effort as a contribution from developing country Parties on climate action as refereed to Article 7.3. It should be seen as a means to assist developing country Parties on the enhancement of their adaptation contribution to the global goal on adaptation, without having a punitive nature. It is important that this communication will play significant role in assisting Parties in linking support to implementation of adaptation action, in sharing climate related information such as climate risks, vulnerabilities, challenges to respond climate change impacts, progress of CCA programme and adaptation needs of each country. Adaptation communication can be as a tool to identify how the action contribute to enhance resilience and adaptive capacity in the context of global goal on adaptation We see clear linkages of adaptation communication with transparency framework and global stock take. Adaptation communication will help Parties in providing information under Article 13 Para 8. In relation to Global Stocktake, the global stock take shall not be interpreted as requirement for any individual Party to the Agreement to take specific adaptation action, but rather as a process that encourage each Party to maximize its level of adaptation ambition, based on collective progress towards agreed global goal on adaptation.

Question 2: How can a balance be achieved between the need for guidance for adaptation communications with the need for flexibility? Guidance for Adaptation Communication should be developed in parallel to the development of the global stock take modalities and procedures, transparency system, and NDC registry. The Paris Agreement provides for flexibility in terms of communication, without additional burden. However, we believe there is a need for minimum information that consisted of common elements across the information vehicles which can be applied across region and/or nationalities. This common elements should be built on the scope provided under Article 7.10 of the Paris Agreement, which stated that A-Comm may include country priorities, implementation and support needs, plans and actions, with the view to allow improvement over time.

STATEMENT BY INDONESIA AT APA INFORMAL CONSULTATION Bonn-Germany, 24 May 2016 Item 5 MODALITIES, PROCEDURES AND GUIDELINES FOR THE TRANSPARENCY FRAMEWORK FOR ACTION AND SUPPORT REFERRED TO IN ARTICLE 13 OF THE PARIS AGREEMENT Question 1: What are some of the experiences and lessons learnt from existing MRV arrangements, and how could they provide a basis for an enhanced transparency framework on action and support? We have many experiences and lessons related to reporting and MRV, for example : National Communication – ICA , BUR - TA, REDD+ FREL -TA . Experiences and lessons that could be drawn from the existing MRV arrangements include : • Existing reporting and MRV arrangements reflect diversity in national circumstances, capacities, and capabilities, • Existing arrangements allows flexibility in reporting on the basis of CBDR-RC • Increasing transparency along with the development of MRV arrangement for actions and supports • The value of building MRV system based on the available system related to MRV, • The Value of sharing ideas, experiences and lessons through various avenue such as mandated events, south-south/north-south cooperation Question 2: What constitutes flexibility for developing countries and how could it be applied through modalities, procedures and guidelines in a way that supports full and effective participation in the transparency framework? o The work on transparency of actions and support should be guided by paragraph 89-98 of Dec.1/CP21 and Art 13 paragraph 14 and 15 of PA, including the elaboration of elements and scope in modalities-procedure-and-guidance. o Flexibility should be reflected in MPG, to accommodate diversity national circumstances and capacities, and be applied in the whole range of MPG. CBDR-RC should also apply here. Indonesia views that flexibility should apply to the following areas : 1. Scope, frequency and level of detail of reporting, methodology used for reporting (e.g. providing information on GHGs, NDCs), 2. Scope of review to the report/information provided. Review should also facilitate identification of support needs. We recognizes inter-linkages of transparency framework for action and support under Article 13 with other provisions in the Paris Agreement. In relation to support, transparency on support should be able to capture information from the works of different institutions/bodies/organizations (SBSTA, SBI, SCF, GEF, GCF). Indonesia also welcome call for submission on common MPG with key elements include : 1. Experience and lessons from existing transparency arrangement, 2. Elements of MPG for transparency, that capture commonality and flexibility needs,

STATEMENT BY INDONESIA AT APA INFORMAL CONSULTATION Bonn-Germany, 24 May 2016 Item 6 MATTERS RELATING TO THE GLOBAL STOCKTAKE REFERRED TO IN ARTICLE 14 OF THE PARIS AGREEMENT (A) IDENTIFICATION OF THE SOURCES OF INPUT FOR THE GLOBAL STOCKTAKE (B) DEVELOPMENT OF THE MODALITIES OF THE GLOBAL STOCKTAKE. Question 1: What input is needed for conducting the global stocktake, by when and from whom? What mechanism/channels could be used to feed this input into the global stocktake? The inputs should be based on reports of IPCC, NDCs, BUR, Natcom, and various works of others, including those of non-party stakeholders such as think tanks, academicians, etc. Those reports may be received 1 (one) year ahead of the first global stocktake in 2023. The crucial time window is needed to allow a thorough and comprehensive analysis over the reports, as well as to provide an ample time for drafting and disseminating the recommendation. Mechanisms would include the establishment of a special task force composed of elements with internationally-recognized high standards of competence and credibility. In cases where Parties otherwise agreed (and when an establishment of such special task-force is deemed unpractical), the mandate of such undertaking may then be conferred to the Secretariat. Question 2: How will the global stocktake be conducted, keeping in mind the need for simplicity and relevance, ownership and inclusiveness? Global stocktaking could be preceded by workshops with a wide degree of involvement, ranging from governmental and non-governmental institutions. Results transpired from the workshops may then be further studied and serve as source for reference, both in the decision- as well as recommendation made for CMA. Question 3: What is the relationship, if any, between the global stocktake and the facilitative dialogue to be conducted in 2018? Facilitative Dialogue should be viewed both as the embryonic step as well as the miniature of Global Stocktake. The absence of statutory linkages between the two modalities should not hamper the use of Facilitative Dialogue as a forum where initial reviews of Global Stocktake may be exercised. Such approach may require a fine-tuning process to ensure that the Facilitative Dialogue incorporates the similar elements applied within the Global stocktake.

STATEMENT BY INDONESIA AT APA INFORMAL CONSULTATION Bonn-Germany, 25 May 2016 Item 8 FURTHER MATTERS RELATED TO IMPLEMENTATION OF THE PARIS AGREEMENT: (a) PREPARING FOR THE ENTRY INTO FORCE OF THE PARIS AGREEMENT (b) PREPARING FOR THE CONVENING OF THE FIRST SESSION OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE PARIS AGREEMENT; (c) TAKING STOCK OF PROGRESS MADE BY THE SUBSIDIARY AND CONSTITUTED BODIES IN RELATION TO THEIR MANDATED WORK UNDER THE PARIS AGREEMENT AND SECTION III OF DECISION 1/CP.21, IN ORDER TO PROMOTE AND FACILITATE COORDINATION AND COHERENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE WORK PROGRAMME, AND, IF APPROPRIATE, TAKE ACTION, WHICH MAY INCLUDE RECOMMENDATIONS

As mandated by decision 1/CP.21, procedural and administrative works need to be done by the Ad-hoc Working Group on Paris Agreement (APA) prior to the entry into force of Paris Agreement, initially expected to enter into force in 2020. Looking at the likelihood that the Paris Agreement may enter into force earlier than expected, it is anticipated that a lot of preparatory works related to the agreement are yet to be concluded by then. In accordance with para 7 and 8 of decision 1/CP21 and article 16 paragraph 6 of the Paris Agreement, APA will have to prepare the convening of the first CMA as soon as the Paris Agreement enters into force. In such situation, to ensure the spirit of inclusiveness and to keep maintaining the participatory process in finishing the mandates of APA, one of the alternative procedures that might be considered is to have CMA opening its first then temporary suspended. COP will give mandate to APA to do the remaining preparatory works until the full operationalization of Paris Agreement in 2020. In this manner, all Parties will have the opportunity to fully participate in all the preparatory works for the effective implementation of PA in the future. Likewise, all institutions and/or bodies mandated to serve Paris Agreement may report to the first CMA of the progress achieved towards the operationalization of those institutions and/or bodies under the PA. When such bodies and/or institutions have not yet concluded its preparatory works as set out in the PA and decision 1/CP.21, those bodies and/or institutions should be given additional time in order to prepare themselves to fully serve the PA. Another issue that requires very serious attention from Parties is the Pre 2020 commitment. Regardless all the preparatory works are aimed at supporting the full operationalization of PA, Parties at the same time should also focus on fulfilling their pre 2020 commitments, especially commitments on financial supports, capacity building and technology transfer. Without full implementation of pre 2020 commitments, PA will not be able to operationalize fully and achieve its objectives.

STATEMENT BY INDONESIA AT APA INFORMAL CONSULTATION Bonn-Germany, 24 May 2016 Item 7 MODALITIES AND PROCEDURES FOR THE EFFECTIVE OPERATION OF THE COMMITTEE TO FACILITATE IMPLEMENTATION AND PROMOTE COMPLIANCE REFERRED TO IN ARTICLE 15, PARAGRAPH 2, OF THE PARIS AGREEMENT. Question 1: What key features of a mechanism to facilitate implementation and promote compliance would be appropriate in light of the provisions of the Paris Agreement? Question 2: What would trigger the work of the committee in the exercise of its functions consistent with its dual role to facilitate implementation and promote compliance? What actions could the committee take? Indonesia is of the view that mechanism to facilitate implementation and promote compliance is very important to ensure the effective implementation of Paris Agreement. This mechanism should be facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non adversarial and non punitive as well as paying particular attention to the national capabilities and circumstances in accordance with the Article 15 paragraph 2 of the Paris Agreement. In responding to the first question on key features of the mechanism, elements under this mechanism should cover inter alia: 1. scope of actions, we believe mitigation, adaptation and means of implementation, financial support, technology transfer and capacity building needs to be reviewed; 2. Procedures of the review mechanism, how and when the mechanism will be conducted. 3. The composition of the committee in accordance with paragraph 102 of Decision 1/CP.21. With regards to the second question on the trigger, we are of the view that the Committee may consider issues on the basis of: (a) Written submissions from any Party with respect to its own compliance; (b) National reports of te implementation of their NDCs; (c) Requests from the Conference of the Parties. After reviewing the implementation of Parties NDCs, the Committee will formulate recommendations to be adopted by the CMA.The commitee will formulate the recommendation, and in the case of non-compliance, consists of actions to be taken by that Party based on the information of the causes of non compliance while taking into consideration the respective national capabilities and circumstances of the Parties. The recommendation should be facilitative and aimed to help Parties who cannot fulfill their contribution by identifying the hindrances, develop strategies and further actions or roadmap to get back on track to achieve target as set out in their NDCs.

STATEMENT BY INDONESIA AT CLOSING PLENARY THE FIRST SESSION OF AD-HOC WORKING GROUP ON PARIS AGREEMENT Bonn-Germany, 26 May 2016

Madam Co-Chair, We have been gathered here in Bonn with a great expectation for the significant result of the first APA meeting, in order to smoothen the way to Marrakech. We would like to thank for your leadership and passion in framing and guiding the process for the past few days. Madam Co-Chair, COP-21 has mandated APA and other constituted bodies and organizations to carry out their works to gift effect to the Paris Agreement. We recognize interlinkages among agenda items within and between Subsidiary bodies, APA and other constituted bodies, which require effective coordination and coherence among them. We would like to reiterate the need to ensure balance treatment to all relevant agenda items in the organization of works, with transparent, inclusive and participatory processes. Madam Co-Chairs, Indonesia appreciates the Co-Chairs’ efforts to capture all parties’ views in preparing the draft conclusions. We are pleased that we could agree on call for submissions on the agenda items that contain issues requiring better understanding and further elaboration from now to COP-22 in Marrakech. Through these submissions, it is expected that in Marrakech we could better identify priority areas to focus in order to complete our work within the mandated time line, as well as identify areas requiring further deliberations. Madam Co-Chairs Allow me to highlight some agenda items under your direction : 1. Agenda Item 3 The important steps to be taken and to be decided in Marrakech would be a clear guidance on NDC which will covers pivotal elements referring to Art 3, 4 and other relevant articles of the PA.

NDC should be party-driven mitigation-adaptation action as well as means of implementation. That is why its features and scope should apply CBDR-RC, recognizing and taking into account different national circumstances and various level of capacity. 2. Agenda Item 4 One of the purpose in communicating adaptation is to obtain recognition from international community as a contribution from developing countries on climate action as referred to Article 7.3. It will play an important role on the enhancement of their adaptation contribution to the global goal on adaptation, without having a punitive nature. There is a close inter-linkage of adaptation communication with transparency framework and global stocktake, besides its part in NDC. Therefore, guidance on adaptation communication and its modalities should be developed in parallel to the development of related agenda. 3. Agenda Item 5: Transparency The inter-linkages of transparency framework for action and support under Article 13 with other provisions in the Paris Agreement should also be taken into consideration, bearing in mind that its work should be guided by paragraph 89-98 of Dec.1/CP21 and Art 13 paragraph 14 and 15 of PA, including the elaboration of elements and scope in modalities-procedure-andguidance (MPG). The MPG of transparency framework should reflect the flexibility for developing countries to accommodate various levels of capacity and national circumstances, which will open the opportunity to make improvement over time. The input for designing MPG can be drawn from previous experiences in communicating or reporting climate change actions nationally and MRV arrangements, for instance National Communication-ICA, BUR-TA, BRreview, REDD+ FREL -TA. 4. Agenda Item 6 There are much work ahead us related to global stocktake. Further clarification on this matter is still needed in terms of its modalities and the source of input for conducting global stocktake. We do of the view that the reports of IPCC, NDCs, BUR, BR, National Communication, and various works of others, including those of non-party stakeholders such as think tanks and academicians can be utilized as inputs for global stocktake.

5. Agenda Item 7 Mechanism to facilitate implementation and promote compliance is very important to ensure effective implementation of Paris Agreement. To that end, it is highly important to develop modalities and procedure for the Committee established under article 15 paragraph 3. Some elements needed to be covered under the modalities include scope of actions to be reviewed, composition as well as the procedures of the review mechanism, how and when the mechanism will be applied. 6. Agenda Item 8 With regard to the early entry into force of Paris Agreement and the way forward to complete the work programs mandated to APA, Indonesia values the spirit of inclusiveness and to keep maintaining the participatory process in finishing the mandates of APA. However, there should be clear time frame to finish all the work program to ensure the effective implementation of PA in the future. Madam Co-Chair, Colleagues, Upcoming COP22 is a significant stepping stone in delivering effective and efficient implementation of the Paris Agreement. Indonesia would like to echo the voice of all parties here in Bonn that we are all looking forward to having your leadership in leading us for a successful and meaningful session in Marrakech. Thank you Mr. Chair.

SB 44 Earth Negotiations Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #9 A Reporting Service for Environment and Development Negotiations Online at http://www.iisd.ca/climate/sb44/

Vol. 12 No. 674

Published by the International Institute for Sustainable Development (IISD)

BONN HIGHLIGHTS: TUESDAY, 24 MAY 2016 On Tuesday, the Bonn Climate Change Conference continued with the APA meeting in open-ended informal consultations throughout the day. A TEM on enhancing the implementation of adaptation action convened in the morning and early afternoon. Informal consultations under the SBI and SBSTA met throughout the day. APA FURTHER GUIDANCE IN RELATION TO THE MITIGATION SECTION OF DECISION 1/CP.21: Co-Chair Jo Tyndall encouraged parties to focus on: whether and how the features and information on NDCs should be tailored to the type of NDCs or on some other basis, and lessons from INDCs; and whether and how the existing guidance on accounting should be taken into account, and the required level of detail. On guidance in general, many countries called for reflecting the diversity of NDCs with some guidance common to all NDCs and some guidance specific to types of NDCs. Many stressed the aim is to enhance understanding of NDCs, including for tracking progress towards individual and collective goals. MEXICO called for comprehensive guidance. BRAZIL suggested a general basis, with layers of detail depending on the kind of NDC or the purpose of the information provided. Noting differences in capacities and capabilities, China, for the LMDCs, opposed by the US, called for differentiation between developed and developing countries. On features, many countries cautioned against prescriptive guidance. The LMDCs said guidance is already defined in the Paris Agreement, identifying both common and differentiated elements. The EU, SOUTH AFRICA and AUSTRALIA stressed the quantifiability of NDCs. On types of mitigation NDCs requiring tailored guidance, countries suggested, inter alia, economy-wide emission reduction/limitation targets, deviations from business-as-usual, intensity and sectoral targets, and low-emission development strategies, plans and actions. On information, Maldives, for AOSIS, stressed supporting improved quality of information over time, calling for full operationalization of capacity building for transparency. NORWAY stressed the need for clarity on the role of the

Wednesday, 25 May 2016

land sector and markets. CANADA identified the need for a focus on enhancing information on baselines and projections. AUSTRALIA called for submissions. Saudi Arabia, for the ARAB GROUP, stressed clarity, transparency and understanding as the main criteria, and noted his country’s INDC is centered on adaptation and economic diversification with mitigation co-benefits. Kuwait, for the G-77/ CHINA, noted that, for many, the NDCs include mitigation, adaptation and other elements. On lessons from INDCs, SWITZERLAND, the EU and NORWAY proposed drawing from the Lima guidance on INDCs. The REPUBLIC OF KOREA called for analyzing existing INDCs. VIET NAM called for future NDCs to reflect lessons learned. On accounting, many countries called for building on the Paris Agreement, the Convention and the Kyoto Protocol, and stressed the principles of environmental integrity and avoidance of double counting. Kenya, for the AFRICAN GROUP, called for guidance that addresses the diversity of NDCs, and is voluntary and not prescriptive. The LMDCs called for general principles rather than detailed operational procedures or modalities. BRAZIL, with GRENADA, suggested conceptual clarity around “accounting,” with BRAZIL stressing work should focus on tracking progress, not counting units. NEW ZEALAND called for submissions on accounting guidance focused on: principles and norms to safeguard environmental integrity; drawing from existing approaches; and how to accommodate all NDCs. FURTHER GUIDANCE IN RELATION TO THE ADAPTATION COMMUNICATIONS, INCLUDING, INTER ALIA, AS A COMPONENT OF NDCS, REFERRED TO IN PARIS AGREEMENT ARTICLES 7.10 AND 7.11: Co-Chair Sarah Baashan invited parties to discuss: what adaptation communications seek to achieve, especially in light of linkages with other issues and what scope of guidance needed; and how balance be achieved between the need for both flexibility and guidance for adaptation communications. On what adaptation communications seek to achieve and scope, many parties stated that adaptation communications should share national practices and experiences. Uruguay, for the G-77/CHINA, highlighted the role of adaptation communications in: communicating needs, priorities and plans in

This issue of the Earth Negotiations Bulletin © <[email protected]> is written and edited by Jennifer Allan, Beate Antonich, Rishikesh Ram Bhandary, Alice Bisiaux, Mari Luomi, Ph.D., and Virginia Wiseman. The Digital Editor is Kiara Worth. The Editor is Pamela Chasek, Ph.D. <[email protected]>. The Director of IISD Reporting Services is Langston James “Kimo” Goree VI . The Sustaining Donors of the Bulletin are the European Union, the Government of Switzerland (the Swiss Federal Office for the Environment (FOEN)), Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, and the Kingdom of Saudi Arabia. General Support for the Bulletin during 2016 is provided by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), the New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, SWAN International, the Finnish Ministry for Foreign Affairs, the Japanese Ministry of Environment (through the Institute for Global Environmental Strategies - IGES), the United Nations Environment Programme (UNEP), and the International Development Research Centre (IDRC). Funding for translation of the Bulletin into French has been provided by the Government of France, the Wallonia, Québec, and the International Organization of La Francophonie/Institute for Sustainable Development of La Francophonie (IOF/IFDD). The opinions expressed in the Bulletin are those of the authors and do not necessarily reflect the views of IISD or other donors. Excerpts from the Bulletin may be used in non-commercial publications with appropriate academic citation. For information on the Bulletin, including requests to provide reporting services, contact the Director of IISD Reporting Services at , +1-646-536-7556 or 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA. The ENB team at the Bonn Climate Change Conference - May 2016, can be contacted by e-mail at <[email protected]>.

Earth Negotiations Bulletin Wednesday, 25 May 2016 Vol. 12 No. 674 Page 2 ..................................

catalyzing action and support; achieving parity with mitigation; and assisting developing countries in achieving the global goal on adaptation. Botswana, for the AFRICAN GROUP, and Jamaica, for AOSIS, emphasized the role of adaptation communications in assessing scale of needs and supporting an effective global stocktake. INDONESIA, with HAITI, urged viewing the global stocktake as an opportunity to help increase adaptation ambition. ARGENTINA said adequacy of support is also an important component of the global stocktake. The LDCs and Colombia, for AILAC, said adaptation communications should clarify needs and priorities. NORWAY said adaptation communications are “just one part of the picture” for adaptation support. The US highlighted the role of adaptation communications in maintaining the high profile for adaptation achieved in the Paris Agreement and proposed using adaptation communications as “high-level summaries” of lessons learned. SWITZERLAND noted that adaptation communications should be based on national planning and have buy-in. The EU recommended the inclusion of backward- and forward-looking elements. INDIA cautioned against conflating adaptation planning and action with communication. Ecuador, for the LMDCs, stressed maintaining a differentiated approach for adaptation communications. AUSTRALIA saw adaptation communications as a vehicle for disseminating information on implementation progress, gaps, challenges and lessons learned, while cautioning against duplicating work under other Convention bodies. JAPAN called for clarity on the relationship between the process of recognizing efforts of developing countries and communications guidance. EL SALVADOR emphasized that the communications and global stocktake should guard against backsliding and be guided by science and equity. Saudi Arabia, for the ARAB GROUP, said the communications should show how parties are contributing to the global goal on adaptation, without being punitive. On balance, many parties emphasized the need to maintain flexibility while minimizing additional burdens on developing countries. Uruguay, for the G-77/CHINA, noted the need for flexibility in accordance with provisions of Paris Agreement Article 7 (adaptation), including on vehicles for communication. The AFRICAN GROUP called for “common minimum guidance” regardless of the vehicle of communication used. AOSIS called for maintaining flexibility in adaptation reporting modalities. INDIA said guidance must be simple, bottom-up and country driven. ARGENTINA called for preserving flexibility while recognizing that identifying guidance would make the process more efficient. The REPUBLIC OF KOREA supported common minimum elements. The US suggested including: overview of a country’s decision-making process, information on priorities and actions; adaptation activities for the near future; and needs for support. The LDCs noted the linkage between the global stocktake and transparency, with adaptation communications as a source of input. INDONESIA supported parallel development of modalities, procedures and guidelines with those of the global stocktake and transparency.

JAPAN emphasized that a new type of communication is unnecessary, given the existence of NDCs, NAPs and National Communications, and suggested the guidance could recommend items to be included without making them mandatory. The LMDCs said balance could be maintained by respecting the voluntary and discretionary nature of adaptation communications. NORWAY urged sufficient detail to enable tracking of progress towards the global goal. MEXICO called for an ecosystem-based approach. AILAC recommended, given the number of INDCs with adaptation components, requesting the Secretariat to develop a technical paper that distills their common elements. MODALITIES, PROCEDURES AND GUIDELINES FOR THE TRANSPARENCY FRAMEWORK FOR ACTION AND SUPPORT REFERRED TO IN PARIS AGREEMENT ARTICLE 13: Co-Chair Tyndall invited parties to discuss: experiences and lessons learned from existing MRV, and how these provide basis for an enhanced transparency framework on action and support; and what constitutes flexibility for developing countries, and how it could be applied through modalities, procedures and guidelines to ensure full and effective participation. On experiences and lessons, South Africa, for the AFRICAN GROUP, said that starting to report on a regular basis is more important than reporting in a transparent manner. He suggested that, in developing modalities, all parties need to take into account, inter alia: flexibility; capacity-building needs; and, with BRAZIL, interlinkages with other relevant Paris Agreement articles. The US, supported by NORWAY, emphasized that reporting and review are an opportunity to build capacity. Peru, for AILAC, suggested that experiences from REDD+ can be useful in establishing baselines and noted that REDD+ guidelines will not be superseded by modalities, procedures and guidelines of the transparency framework. JAPAN, CANADA, NORWAY and others identified the FSV as being instructive of capacity gaps and challenges. BRAZIL said one of the lessons of the FSV is that more general guidance is not synonymous to flexibility, but that detailed guidance could be more helpful for implementation and review. MEXICO suggested entrusting the Adaptation Committee and the LEG on the technical work on adaptation, and called attention to the need for guidance on transparency of support. IRAN emphasized the need for preparation of comprehensive reports on MOI and mobilization of support to developing countries. The Democratic Republic of the Congo, for the LDCs, called for clear guidelines on what should be measured, verified and accounted for in the MRV system, and for an agreed operational definition of climate finance. SAINT LUCIA called for, inter alia, common reporting formats and the use of common IPCC guidelines and metrics. On flexibility, many parties supported using the principle of continuous improvement over time in the design of the transparency framework. Maldives, for AOSIS, stressed ensuring that parties’ capacities improve over time. NEW ZEALAND suggested learning from the use of the tiered approach of the IPCC.

Earth Negotiations Bulletin

Vol. 12 No. 674 Page 3

..................................

India, for the LMDCs, emphasizing the differentiated nature of the transparency framework, called for operationalizing differentiation and the principle of CBDRRC and systematically integrating flexibility into the modalities, procedures and guidelines. SAUDI ARABIA identified two layers of flexibility: systematic application; and flexibility embedded in current guidelines. The EU and NORWAY opposed applying flexibility at a general level. The US said flexibility could only be discussed in the context of common procedures, and, with NORWAY, that it depends on each country’s capacity. AUSTRALIA and the EU supported extending flexibility to the LDCs and SIDS. The AFRICAN GROUP stressed, inter alia, the political will of developing countries to participate effectively in the transparency framework. On the mode of work, many parties supported focused submissions. CANADA proposed launching technical work in Marrakech. JAPAN called for a work programme. SAUDI ARABIA opposed submissions at this stage and suggested working in a contact group or informal sessions. MATTERS RELATING TO THE GLOBAL STOCKTAKE REFERRED TO IN PARIS AGREEMENT ARTICLE 14: Co-Chair Baashan invited parties to discuss: inputs to the global stocktake; how the global stocktake will be conducted, keeping in mind the need for simplicity, relevance, ownership and inclusiveness; and the relationship, if any, between the global stocktake and the 2018 facilitative dialogue. On inputs to the global stocktake, many parties mentioned the reports: of the IPCC; the constituted bodies under the Convention; and the subsidiary bodies. Many also noted that inputs would vary for mitigation, adaptation and MOI. Colombia, for AILAC, proposed linking the global stocktake with the IPCC’s assessment cycle. GRENADA mentioned regional information. INDONESIA, JAPAN, NORWAY and NEW ZEALAND called for considering non-state actors’ inputs. Kuwait, for the G-77/CHINA, highlighted overall assessments of NDCs and information on mobilization of support. JAPAN pointed to information from the GEF and GCF. The EU and SWITZERLAND referred to the transparency framework outputs. INDIA, ARGENTINA and NORWAY called for including the state of adaptation support. BRAZIL urged consideration of inputs that would be necessary to assess equity in the global stocktake. Jordan, for the LMDCs, suggested submissions on information in addition to that listed in Decision 1/CP.21 (the Paris outcome). On how to conduct the global stocktake, the EU said form should flow from function, calling for a balanced process tailored to the different nature of mitigation, adaptation and MOI. Botswana, for the AFRICAN GROUP, and INDONESIA said information should be made available with enough time for its consideration. The EU, GRENADA, NORWAY, NEW ZEALAND and VIET NAM, opposed by SAUDI ARABIA, suggested separate technical and political processes. Many countries, opposed by SAUDI ARABIA, suggested learning from the SED on the 2013-2015 review. INDIA said the 2013-2015 review focused on assessment of mitigation efforts.

Wednesday, 25 May 2016

On output, GRENADA and Solomon Islands, for the LDCs, stressed the need for the global stocktake to conclude in 2023 to allow parties to take stock of its output in preparing their NDCs. The LMDCs suggested a summary report of a highlevel roundtable issued after 2023. AILAC suggested the global stocktake output be considered by the CMA. CANADA and the EU suggested a high-level “political moment” in 2023. INDIA supported submissions on the design of the global stocktake and a miscellaneous document by the Secretariat. On the relationship between the global stocktake and the 2018 facilitative dialogue, there was general recognition that the facilitative dialogue and the global stocktake differ in scope, but that the latter could learn from the former. The LDCs said the dialogue provides an opportunity for parties to enhance ambition. INDIA stated that the dialogue should address how equity, sustainable development and poverty eradication efforts are considered in mitigation efforts. ARGENTINA suggested the dialogue look at the possible early into force of the Agreement. SBSTA AGRICULTURE: Parties considered draft conclusions intended to reflect the work accomplished at SBSTA 44, including: considering workshop reports; taking note of submissions from parties and observers; holding two in-session workshops; and agreeing to continue consideration of workshop reports at SBSTA 45. One group of developing countries proposed inserting “, recalling Article 9 of the Convention, on the basis of the objective, principles and provisions of the Convention,” in a paragraph indicating the SBSTA had continued its scientific and technical work as decided at SBSTA 40. Several developed countries opposed the insertion. The matter remains outstanding. MATTERS RELATING TO SCIENCE AND REVIEW: Advice on how the assessments of the IPCC can inform the global stocktake: In informal consultations, two parties opposed a reference to: the SED on the 2013-2015 review in relation to learning from past experiences; the SBSTA Chair’s report on the special SBSTA-IPCC event held at this session; and the encouragement, adopted at COP 21, to the scientific community to address research gaps, including on 1.5°C scenarios. Parties agreed to refer to the 2013-2015 review in a footnote and to the “exchange of information” at the special event. Parties did not reach agreement on reference to the encouragement to the scientific community and consulted in informal informals in the evening. REVIEW OF THE MODALITIES AND PROCEDURES FOR THE CDM: In informal consultations, parties reviewed the draft conclusions proposed by the co-facilitators, taking into account the diversity of views heard at the last consultation. In general, parties appreciated the balance and compromises offered in the text. However, views diverged on whether to include direct links to party submissions in a footnote, with some advocating deleting the links. One party asked for clearer, more direct ways of finding the submissions, noting that the changes to the modalities and procedures that some parties feel are needed are not in the conclusions but can be found in these submissions. Parties agreed to the co-facilitators’ original formulation with links to the submissions.

Earth Negotiations Bulletin Wednesday, 25 May 2016 Vol. 12 No. 674 Page 4 ..................................

SBI MODALITIES AND PROCEDURES FOR THE OPERATION AND USE OF A PUBLIC REGISTRY REFERRED TO IN PARIS AGREEMENT ARTICLE 4.12 (NDC REGISTRY): In informal consultations on the draft conclusions, discussions focused on paragraphs: taking note of views expressed by parties on this item at SBI 44; and noting linkages of the work on the registry to issues under two SBI and APA agenda items. After lengthy discussions, parties agreed to delete the paragraph on linkages, and add a reference to linkages “to agenda item 6 of the SBI and to the APA” in the paragraph on taking note of parties’ views. Parties also decided to add text acknowledging that “the Secretariat will continue to improve, as appropriate, the interim registry.” Two parties were unable to agree whether to refer to “the” or “a” public registry in a draft paragraph. Co-Facilitator Madeleine Diouf Sarr (Senegal) encouraged the parties to consult on the matter, and said a final proposal on the draft conclusions would be presented to the SBI closing plenary. GENDER: In informal consultations to discuss draft conclusions, some countries, opposed by others, proposed removing a reference to insufficiency of funding for the Lima work programme. One country suggested adding references to “subject to national circumstances,” and removing references to preparing, at SBI 45, a draft decision for COP 22 and to inputs from parties annexed to the draft conclusions. Some suggested keeping the references to national circumstances and to the draft decision, without reference to the annex, as a compromise. Parties were unable to agree on these remaining issues. Co-Facilitator Martin Hession (EU) will report to the SBI Chair, with a view to securing additional time to reach agreement. SBSTA/SBI RESPONSE MEASURES: During morning informal consultations, parties considered the third version of the revised co-facilitators’ proposal of the work programme, including elements, timelines and deliverables. On sharing views and experiences including through case studies, one party opposed specification and preferred general reference to guidance from the Paris outcome decision. Similarly, while many parties agreed on inviting submissions, some preferred a more general framing on the scope of the submissions than others. On hosting a workshop, some parties preferred an intersessional workshop. Concerned this could limit participation and have budgetary implications, others preferred an in-session workshop and/or a launch event at COP 22. In the subsequent contact group, parties considered draft conclusions. SBI Chair Tomasz Chruszczow noted this item as important for many countries “entering economic transition and sustainable development.” SBSTA Chair Carlos Fuller welcomed the conclusion on the modalities, work programme and functions under the Paris Agreement of the forum, and encouraged progress on the improved forum and work programme. Bahrain, for the G-77/CHINA, and South Africa, for the AFRICAN GROUP, said they consider conclusions for all sub-items together as a package. Parties then continued considering elements of the work programme. Discussions will continue.

TEM ON ADAPTATION: Enhancing the implementation of adaptation action: Farhana Yamin, Track 0 and Chatham House, moderated. On implementing adaptation, panelists highlighted the role of information systems, such as linking hydro-meteorological systems with other data systems and automatic weather stations that advise on which crops and practices to choose. Several panelists noted the need for governance systems to shift to a multi-sectoral perspective and focus on policy reforms, as well as to engage in multi-level governance and joint decision-making among stakeholders. A speaker stressed engagement with the private sector, with another emphasizing the need to design new, climate-resilient business models. Many highlighted taking a contextual approach, including landscape planning. Discussions focused on the risk of maladaptation, with participants highlighting building in flood-prone areas, planting cash crops that are sensitive to both climate change and market forces, and depleting aquifers to increase food security in the short term. Participants underscored that climate change data and information need to be available and accessible to reduce maladaptation, and that technologies can assess risks and maximize efficiency of existing systems. Many underscored the availability of water as fundamental for adaptation and development. Breakout groups then discussed provision of financial, technology and capacity-building support, and opportunities and options for accelerating the implementation of adaptation action. In the afternoon, participants discussed opportunities for accelerating implementation of adaptation action, including replicable good practices, support and partnerships. IN THE CORRIDORS With clouds hanging over the World Conference Center Bonn on Tuesday, the grim weather seemed to seep into consultations as delegates tried to work through the outstanding agenda items before the Wednesday deadline set by the Chairs of the subsidiary bodies. Tensions persisted: one delegate expressed frustrations that some parties were “cherry picking” which aspects of the Paris Agreement to dig into, while another said old positions still loomed, slowing technical work. With well-known entrenched positions re-emerging, including on the science-policy interface, one delegate worried that if progress did not accelerate at SB 44, “one year will have passed without work since Paris” when parties come together again in Marrakech. Others disagreed, recognizing that calls emerging from the informal consultations for technical papers, workshops, submissions, dialogues and stakeholder actions signaled for important work to be expected in preparation for and during COP 22. Late in the day, observers welcomed a special event by the French and Moroccan Presidencies on the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage, grateful that “loss and damage had not completely disappeared from this session.” With an abundance of examples from NGOs and IGOs on how they are supporting resilience, insurance, risk management, gender responsiveness and much more, participants left the room feeling upbeat about the range of solutions being advanced by non-state actors. However, those non-state actors left the meeting still seeking clarity on how COP 22 will address this important issue.

SB 44 Earth Negotiations Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #10 A Reporting Service for Environment and Development Negotiations Online at http://www.iisd.ca/climate/sb44/

Vol. 12 No. 675

Published by the International Institute for Sustainable Development (IISD)

Thursday, 26 May 2016

BONN HIGHLIGHTS: WEDNESDAY, 25 MAY 2016

The G-77/CHINA and AILAC suggested technical experts could serve as triggers, and SWITZERLAND added the Secretariat. IRAN stressed non-state parties and observers On Wednesday, the Bonn Climate Change Conference should not be triggers. continued with the APA meeting in open-ended informal CHINA called for a clarification stage before and during the consultations in the morning. A TEM on effective policy trigger process, and noted the need to consider different actors’ frameworks and institutional arrangements for adaptation roles at various stages, including the Secretariat, the CMA planning and implementation took place in the morning and bureau and transparency experts. early afternoon. In the afternoon, the SBI held the first part of its AILAC stressed early warning for potential non-compliance. closing plenary and APA convened an informal consultation. SBI AOSIS underlined that the triggers should be sensitive to and SBSTA informal consultations convened throughout the day. different contexts. AUSTRALIA identified “active” triggers that would allow APA the committee to reach out to countries, and “passive” triggers MODALITIES AND PROCEDURES FOR THE where input would be necessary to initiate the committee’s EFFECTIVE OPERATION OF THE COMMITTEE TO response. FACILITATE IMPLEMENTATION AND PROMOTE The LDCs, NEW ZEALAND and the REPUBLIC OF COMPLIANCE REFERRED TO IN PARIS AGREEMENT KOREA said triggers could be linked to the transparency ARTICLE 15.2: Co-Chair Sarah Baashan invited parties to framework, with AILAC noting the transparency framework as discuss: features of a mechanism to facilitate implementation only one input. Saudi Arabia, for the ARAB GROUP, cautioned and promote compliance; and triggers for the work of the against establishing linkages with other elements of the Paris compliance committee and actions it could take. Agreement prematurely. On features, many parties underlined that the mechanism AUSTRALIA and AOSIS, opposed by the LMDCs, supported should be facilitative, non-punitive and non-adversarial, with a technical paper on triggers. VIET NAM and the US called for several others adding it should be universal while taking into further discussion. account national circumstances and parties’ capabilities. On actions of the committee, the LMDCs identified India, for the LMDCs, stressed the dual role of the committee recommendations to the financial mechanism to support and urged operationalizing differentiation between developed implementation. The AFRICAN GROUP suggested identifying and developing countries. JAPAN said consideration of national causes of non-compliance and facilitating technical and capacitycapabilities and circumstances was not “categorical” but building support. depended on each country. SWITZERLAND suggested the committee could offer AUSTRALIA emphasized that compliance only applies to conclusions on how to improve compliance, along with a individual obligations and, with SWITZERLAND, pointed statement of concern if goals are far from being achieved. to communications as an example. NORWAY and MEXICO The US stressed discussions on triggers and actions were suggested promoting compliance for legally-binding obligations, “derivative” of the committee’s scope. and facilitating implementation of other provisions. The INDONESIA said the committee should formulate Democratic Republic of the Congo, for the LDCs, said the recommendations to the CMA, in light of national committee could facilitate implementation of both legallycircumstances. CHINA suggested the CMA then decide on binding and aspirational elements. measures to take based on the “facilitative measures” presented Costa Rica, for AILAC, stated that “all international by the committee. obligations” must be within the scope of the committee. CANADA called for analysis to find the optimal solution, INDONESIA said the scope of the compliance committee should and with NORWAY, the LDCs and SWITZERLAND, suggested include mitigation, adaptation and MOI. submissions from parties and/or a technical paper from the CANADA suggested that the mechanism develop as other Secretariat. The EU called for deepening the discussion in aspects of the Agreement evolve, and, with the EU, called Marrakech first. The US and the ARAB GROUP opposed for examining how the compliance regime will relate to other inviting technical papers at this stage. mechanisms under the Agreement. NEW ZEALAND stressed FURTHER MATTERS RELATED TO the link between the transparency and compliance mechanisms. IMPLEMENTATION OF THE PARIS AGREEMENT: On triggers, China, for the G-77/CHINA, Colombia, for Co-Chair Jo Tyndall invited parties to discuss: procedural AILAC, CANADA, SWITZERLAND, the LMDCs, Mali, for and administrative arrangements CMA 1 could put in place the AFRICAN GROUP and INDONESIA proposed self-referral in the event of early entry into force, and the timeline of such triggers. The G-77/CHINA, CANADA and SWITZERLAND arrangements; procedural, institutional and administrative issues also supported party-to-party triggers. This issue of the Earth Negotiations Bulletin © <[email protected]> is written and edited by Jennifer Allan, Beate Antonich, Rishikesh Ram Bhandary, Alice Bisiaux, Mari Luomi, Ph.D., and Virginia Wiseman. The Digital Editor is Kiara Worth. The Editor is Pamela Chasek, Ph.D. <[email protected]>. The Director of IISD Reporting Services is Langston James “Kimo” Goree VI . The Sustaining Donors of the Bulletin are the European Union, the Government of Switzerland (the Swiss Federal Office for the Environment (FOEN)), Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, and the Kingdom of Saudi Arabia. General Support for the Bulletin during 2016 is provided by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), the New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, SWAN International, the Finnish Ministry for Foreign Affairs, the Japanese Ministry of Environment (through the Institute for Global Environmental Strategies - IGES), the United Nations Environment Programme (UNEP), and the International Development Research Centre (IDRC). Funding for translation of the Bulletin into French has been provided by the Government of France, the Wallonia, Québec, and the International Organization of La Francophonie/Institute for Sustainable Development of La Francophonie (IOF/IFDD). The opinions expressed in the Bulletin are those of the authors and do not necessarily reflect the views of IISD or other donors. Excerpts from the Bulletin may be used in non-commercial publications with appropriate academic citation. For information on the Bulletin, including requests to provide reporting services, contact the Director of IISD Reporting Services at , +1-646-536-7556 or 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA. The ENB team at the Bonn Climate Change Conference - May 2016, can be contacted by e-mail at <[email protected]>.

Earth Negotiations Bulletin Thursday, 26 May 2016 Vol. 12 No. 675 Page 2 ..................................

requiring decisions at CMA 1; and modalities for the subsidiary and constituted bodies to report at COP 22 on progress made on their mandated work. On procedural and administrative arrangements in the event of early entry into force, the Secretariat explained that the Paris Agreement’s institutions become operational when the Agreement enters into force and that CMA 1 must convene at the first COP following entry into force. Noting that if enough ratifications are secured by 7 October 2016, CMA 1 would convene in Marrakech, the Secretariat presented two options. First, the CMA could carry the work programme forward with the assistance of the APA, SBs and constituted bodies, which would require a COP decision to extend the APA. Second, the CMA could suspend its first session, requesting the COP to continue the work programme, and resume at subsequent COPs to take stock and appropriate decisions. SWITZERLAND, the EU, Peru, for AILAC, the US, NORWAY and JAPAN supported the suspension option with a specific deadline, with some suggesting 2018. Algeria, for the LMDCs, proposed extending the mandate of the APA until the work programme concludes. SOUTH AFRICA supported suspension, adding that COP 22 should adopt a decision that captures this understanding. The LDCs underlined they would consider suspension of CMA 1 only after consideration of the provisional application of the Paris Agreement and prompt ratification of the Doha Amendment. BRAZIL worried that suspending CMA 1 would send the wrong political signal and delay consideration of issues. AOSIS called for using the practice established for the Kyoto Protocol, whereby observer parties were able to participate fully in discussions, but not in decision-making. The US, INDONESIA and SOUTH AFRICA supported the principle of inclusiveness. Mali, for the AFRICAN GROUP, called for “effective and fair” participation of all parties and supported creating a contact group on this item at COP 22. On reporting modalities at COP 22, AILAC called for a session during COP 22 to take stock of progress. JAPAN suggested stocktaking sessions held by the COP 22 Presidency. The ARAB GROUP recommended a contact group to assist the Co-Chairs and Presidencies to ensure parallel progress among the bodies. The LMDCs, JAPAN and VIET NAM proposed inviting the Chairs of the subsidiary and constituted bodies to report to the APA. The EU said Decision 1/CP.21 (Paris outcome) contains all the necessary modalities. MEXICO called for workshops to ensure work is progressing in all bodies on aspects included in the Paris Agreement preambular paragraph on, inter alia, human rights, indigenous peoples, gender equality and intergenerational equity. SBI Chair Chruszczow opened the plenary to consider items for which draft conclusions were ready for adoption. KYOTO PROTOCOL MECHANISMS: Appeals against CDM EB decisions: Chair Chruszczow reported that agreement was not reached and invited the SBI to continue consideration at its next session. Indicating that this procedural request should be presented in draft conclusions by the chair, the RUSSIAN FEDERATION requested time to verify the correct procedural steps. Chair Chruszcow indicated the SBI would discuss the item on 26 May. MATTERS RELATED TO LDCS: Chair Chruszczow introduced the draft conclusions (FCCC/SBI/2016/L.6). The SBI adopted the conclusions with an oral amendment to a paragraph on urging parties and other to contribute to the LDCF that replaced a reference to “and/or the GCF” with “the operating entities of the Financial Mechanism.” TIMOR LESTE said the five-year rolling work plan of the LEG would help vulnerable countries implement their NAPs and NAPAs, noting the usefulness of further contributions to the LDCF.

The SBI adopted the following conclusions and recommended the draft decisions to the COP/CMP, as applicable: • Annex I reporting: Compilation and synthesis of sixth NCs and first biennial reports (FCCC/SBI/2016/L.1); • Outcome of IAR (2014-2015) (FCCC/SBI/2016/L.12 and Add.1); • Review of CDM modalities and procedures (FCCC/ SBI/2016/L.13); • Review of JI guidelines and implementation of draft procedures (FCCC/SBI/2016/L.8 and Add.1); • NAPs (FCCC/SBI/2016/L.9); • Third review of the Adaptation Fund (FCCC/SBI/2016/L.10); • Scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism in relation to supporting the implementation of the Paris Agreement (FCCC/SBI/2016/L.5); • Privileges and immunities for individuals on constituted bodies established under the Protocol (FCCC/SBI/2016/L.3); and • Privileges and immunities for individuals on constituted bodies established under the Convention (FCCC/ SBI/2016/L.4). SBSTA/SBI TEM ON ADAPTATION: Effective policy frameworks and institutional arrangements for adaptation planning and implementation: On institutional arrangements, one panelist drew attention to a lack of investment in energy and irrigation projects in the Zambezi basin. Another challenge identified was coordination needs among difference government agencies in the cases presented from Myanmar and Japan. Also panelists highlighted the useful experience with stocktaking analyses of NAP processes, mainstreaming adaptation approaches and providing clear timeframes. Speaking on Vanuatu’s experience, a panelist highlighted opportunities for applying affirmative action to integrate women into the decision-making process. Discussions shared experiences of replicable good practices, including with stakeholder engagement in identifying priorities and solving issues. One speaker suggested the UNFCCC develop guidelines on managing uncertainties to facilitate enhanced actions. Breakout groups discussed: regional, national and subnational perspectives regarding multi-level governance, including stakeholder engagement; and emerging practices in monitoring and evaluation at the national and local level, as well as emerging standards evolving from private sector monitoring and evaluation. In the afternoon, participants discussed options for effective policy frameworks, including replicable good practices, support and partnerships. IN THE CORRIDORS On Wednesday, with the second week of SB 44 approaching its end, many at the Bonn Climate Change Conference started casting their gaze ahead to COP 22 in Marrakech. Leaving the incoming Presidency’s informal lunchtime consultations on expectations for priority areas, activities and actions for COP 22, some observed that, while the Moroccan Presidency is clearly in “listening mode,” one delegate thought raising the level of their active engagement early in the process would increase the possibility of “delivering everything COP 22 has to, and beyond.” Yet, some delegates felt there was still a lack of clarity on whether COP 22 would be an “action,” “implementation,” “MOI” or perhaps a “youth” COP. As delegates gathered to coordinate on the draft conclusions circulated by the APA Co-Chairs that provide a roadmap for Marrakech, what was clear was that they would leave Bonn with what one delegate called a “laundry list” of submissions that would keep them busy over the summer. ENB SUMMARY AND ANALYSIS: The Earth Negotiations Bulletin summary and analysis of the Bonn Climate Change Conference will be available online on Sunday, 29 May at: http://www.iisd.ca/climate/sb44/

LAPORAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE 44 TH SBI,

Recommend Documents