1
LAPORAN AKHIR KAJIAN PEMETAAN POTENSI DAN KEBUTUHAN KERJASAMA KELITBANGAN DENGAN PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan kondisi daerah-daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia saat ini ditinjau dari berbagai perspektif bidang ataupun sektor memiliki kecenderungan semakin komplek dengan intensitas permasalahan yang semakin variatif (beragam). Implementasi iklim otonomi daerah yang efektif terhitung sejak diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah serta UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada realitasnya telah membawa iklim baru terhadap munculnya dinamika-dinamika multi sektor di daerah. Pada satu sisi, masa otonomi daerah dipandang sebagai solusi terhadap upaya percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, namun disisi lain dalam upaya mencapai hasil-hasil pembangunan tersebut (sebagaimana yang diharapkan) pada akhirnya dibutuhkan adanya intensitas keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) yang lebih besar dibanding masa sebelum otonomi daerah. Konsekuensi dari munculnya dinamika-dinamika yang berkembang di daerah adalah munculnya pendekatan maupun metode-metode baru terhadap upaya penyelesaian/penuntasan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah. Bentuk-bentuk metode maupun pendekatan yang ditempuh/digunakan Pemda tersebut merupakan bagian dari kreativitas pemerintah daerah dalam merespon perkembangan kompleksitas permasalahan pembangunan daerah. Lebih lanjut ditegaskan sebagai mandat konstitusi bahwa berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dalam Pasal 10) disebutkan: Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah Menjalankan Otonomi Seluas-luasnya Untuk Mengatur Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Menimbang bahwa pada satu sisi Pemda diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur urusan pemerintahan dalam koridor asas otonomi dan tugas pembantuan, maka salah satu tolak ukur yang dapat dipakai dalam menilai/mengukur pencapaian indikator tersebut adalah sejauhmana kemampuan Pemda mampu dalam mencapai hasil-hasil pembangunan sesuai dengan arahan/target rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). Untuk mencapai hasil-hasil pembangunan sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen perencanaan tesebut, dapat dipahami bahwa Pemda tidak memungkinkan hanya mengandalkan pada kemampuan administratif dan keuangan yang ada. Sehingga dengan dukungan tolak ukur pendekatan sistim perencanaan yang bersifat partisipatif, maka secara otomatis peran pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan lainnya dapat lebih terlibat dalam wujud kemitraan dalam menjalankan program maupun kegiatan pembangunan yang sedang maupun akan dijalankan oleh Pemda. 1
2
Memperhatikan konsideran di atas, yakni: (1) semakin tingginya kompleksitas permasalahan pembangunan daerah: (2) Pemda dituntut konsisten dalam mencapai targettarget pencapaian hasil-hasil pembangunan sebagaimana dicanangkan dalam dokumendokumen perencanaan; (3) pentingnya melibatkan pemangku kepentingan daerah dalam koridor perencanaan partisipatif maupun implementasi pelaksanaan kegiatan/program kerja pemerintah daerah, maka titik beratnya adalah bagaimana mencari bentuk/pendekatan yang dianggap mewakilisinergi sinkronisasi dari 3 (tiga) hal yang ingin dicapai tersebut. Sebagai bentuk/kerangka awal solusi ataupun pendekatan yang diharapkan dapat ditempuh adalah meningkatkan/menguatkan pencapaian hasil-hasil produk tugas pokok dan fungsi dalam lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), baik dalam lingkup sifat tupoksi pokok maupun pendukung (koordinasi). Penguatan fungsi bidang Kelitbangan dalam jangka panjang dalam hal ini bertujuan atau dapat digunakan sebagai bentuk/metode pendekatan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dasar pengambilan kebijakan serta sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan daerah. Penguatan fungsi terkait Kelitbangan dalam jangka menengah dapat dilihat sebagai elemen yang terkait erat dengan kondisi-kondisi sebagai berikut: (1) perumusan dan perancangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sumber daya peneliti daerah yang lebih profesional di bidang penelitian dan pengembangan; (3) mewujudkan tupoksi Kelitbangan (langsung maupun tidak langsung) sebagai pusat informasi dan sebagai institusi pembina dalam konteks bidang Penelitian dan Pengembangan; dan (4) menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan melalui forum koordinasi dengan semua elemen kelitbangan terkait serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil penelitian dan pengembangan. Tercapaianya fungsi-fungsi terkait Kelitbangan di atas dalam perkembangannya tidak terlepas dari adanya rutinitas kebutuhan Pemda dalam hal-hal sebagai berikut, diantaranya; (1) dalam hal perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan; (2) dalam hal memberikan dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah terkait bidang penelitian dan pengembangan; (3) membina dan melaksanakan tugas bidang penelitian dan pengembangan; dan (4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tupoksinya. Oleh sebab itu, memperhatikan substansi pentingnya peran kelitbangan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, maka Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Bandung berencana mengadakan kajian dengan judul: Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kelitbangan Dengan Perguruan Tinggi. Pemikiran awal dari diselenggarakannya kajian tersebut dilatarbelakangi adanya pertimbangan bahwa strategi optimalisasi pembangunandi Kabupaten Bandung saat ini dan ke depan salah satunya dapat dilakukan melalui upayaupaya penguatan program akselerasi dan optimalisasi potensi setiap wilayah berdasarkan tolak ukur kondisi kepemilikan sumber daya yang ada dimasing-masing wilayah. Adanya upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan daerah pada satu sisi sangat diperlukan adanya fasilitasi pemerintah dalam upaya penggalian potensi daerah agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 2
3
1.2 Maksud dan Tujuan Memperhatikan latar belakang di atas, maka Maksud diselenggarakannya kajian dengan judul Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi adalah tersusunnya suatu dokumen analisis yang berisi tentang pemetaan (Road Map) potensi dan kebutuhan kelitbangan yang dapat dikerjasamakan secara timbal balik dengan Perguruan Tinggi (PT). Dengan tercapainya Maksud di atas, maka Tujuan diselenggarakannya kajian ini dapat tercapai/terpenuhi, meliputi: (1) Dimilikinya road map jangka menengah (5 tahunan) potensi dan kebutuhan kegiatan tematik penelitian serta pengembangan di Kabupaten Bandung (2) Dimilikinya model/bentuk kerjasama penelitian dan pengembangan antara Pemkab Bandung dengan Perguruan Tinggi (PT) (3) Dimilikinya model/bentuk koordinasi, informasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, baik yang diselenggarakan oleh Pemkab Bandung, diselenggarakan oleh PT maupun diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemkab Bandung dengan PT.
3
4
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 2.1 Pengertian Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian untuk kepentingan praktis, sehingga berhasilguna dan berdayaguna bagi masyarakat. Penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah meliputi: a. bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan; b. bidang pembangunan daerah; c. bidang keuangan daerah; d. bidang kesatuan bangsa dan politik; e. bidang pemberdayaan masyarakat; f. bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Dearah; g. bidang kependudukan; h. bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. bidang lain yang diperintahkan oleh Gubernur/Bupati/Wlikota. Kewenangan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan berada pada Badan Litbang dan Balitbangda, dimana penyelenggaraannya diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti. Kewenagan Pejabat Struktural bersifat manajerial yang meliputi: a. Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya; b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan; c. Pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan; d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; e. Menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan f. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Adapun kewenangan pejabat fungsional peneliti bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi: a. Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan; b. Penyusunan dan pemaparan disain dan insttrumen penelitian dan pengembangan; c. Pengumpulan dan pengolahan data; d. Penyusunan Laporan data lapangan; e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan f. Pemaparan hasil penelitian dan pengembangan. 4
5
2.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah didokumentasikan dan dapat dipublikasikan melalui sarana teknologi komunikasi dan informasi.Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah yang terkait, dalam bentuk rekomendasi yang implementatif sebagai bahan perumusan kebijakan.Hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan oleh pejabat fungsional peneliti sebagai bahan pengumpulan angka kredit. Disamping itu hasil Penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan program kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah. Hasil Bidang Penelitian dan Pengembangan dilingkup organisasi Bappeda dijalankan sebagai bagian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Penelitian, statisitik, monitoring, pengendalian dan Evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam hal ini tidak terlepas dari fungsinya, yaitu: Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, statistik, monitoring, pengendalian dan evaluasi; Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian lainnya; Menyusun rencana tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian; Melaksanakan dan mengkoordinir pengembangan (inovasi) dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan; Melakukan penyiapan bahan dan melakukan pengkajian untuk penyempurnaan / pengembangan perencanaan pembangunan daerah; Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah; Mengkoordinir dan menghimpun data statistik Daerah; Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan Daerah; Menyiapkan bahan-bahan dan melakukan penelitian kinerja Perangkat Daerah serta mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
5
6
BAB III PENDEKATAN DAN METODE 3.1 Pendekatan Kajian Pendekatan studi/kajian kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi (PT) mengacu kepada pendekatan deskriptif dan kuantitatif.Pendekatan deskriptif terutama berkaitan dengan evaluasi skema-skema rencana kebutuhan penelitian dan pengembangan dilingkungan Pemkab Bandung. Pendekatan kuantitatif dalam kajian ini terutama diarahkan untuk mengkaji indikator-indikator kuantitatif berkaitan dengan potensi bidang penelitian dan pengembangan dan informasi-informasi kuantitatif lainnya yang relevan. Pendekatan deskriptif kajian dalam hal ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang berkaitan implementasi dan rancangan kebijakan terkait kelitbangan di Kabupaten Bandung.Oleh sebab itu, penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana terdeskripsi dalam identifikasi masalah di Bab.1 serta adanya pertimbangan bahwa masalah-masalah yang pada awalnya diidentifikasi memiliki kriteria aktual sehingga relevan ketika pelaksanaan penelitian ini berlangsung. Melalui penelitian ini, tim peneliti (pengkaji) akan mendeskripsikan kondisi aktual implementasi kebijakan kelitbangan, baik itu perkaitan dengan aparatur SKPD terkait maupun terkait dengan peran Perguruan Tinggi (PT). Dalam implementasinya, kajian ini akan melihat permasalahan-permasalahan yang diduga berkaitan dengan implementasi/aplikasi penerapan kebijakan terkait Kelitbangan berdasarkan analisa studi kasus, artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya insentif maupun disinsentif dari berbagai aspek. Secara konseptual, pendekatan tersebut dilakukan sebagai berikut: 1. Pendekatan internal: pendekatan internal dalam hal ini dilakukan dengan menganalisa relevansi peraturan ataupun kebijakan menyangkut kelitbangan mulai dari landasan hukum, perancangan kegiatan bidang kelitbangan, penetapannya dalam APBD dan parameter lainnya. Dalam pendekatan internal juga akan dilihat standard operating procedure (SOP) terkait tahapan-tahapan penyusunan kegiatan kelitbangan maupun aspek teknis operasional bidang kelitbangan yang dalam hal ini melibatkan semua instrumen SKPD terkait. 2. Pendekatan eksternal dilakukan untuk melihat sejauh mana dukungan pemangku kepentingan dalam hal ini Perguruan Tinggi untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan kelitbangan ditingkat Pemerintahan Daerah khususnya di Kabupaten Bandung.
6
7
3.2 Metode Kajian Studi ini akan dilakukan secara one timecross sectional melalui pengumpulan data sekunder dan observasi untuk menginventarisir peraturan dan praktik yang ada serta melakukan benchmarking/rujukan dari kota/negara lain guna menjawab tujuan penelitian. Studi ini akan dilakukan dalam empat tahap yaitu sebagai berikut: 1. Tahap Pertama: Analisis data sekunder dan data primer Tahap ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data tentang kondisi yang ada, program kerja dan laporan bidang/terkait kelitbangan di Kabupaten Bandung. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan perencana strategis kebijakan kelitbangan dan pelaksana serta Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, untuk melengkapi data primer akan dilaksanakan focus group discussion (FGD) dengan representasi yang relevan. Melakukan kajian aspek potensi dan regulasi yang berkenaan dengan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Bandung. 2. Tahap Kedua: Pengelompokkan Penetuan Parameter di dalam Praktek Penyelengaraan kelitbangan daerah dengan pendekatan benchmarking. Dengan benchmarking, seluruh parameter tentang penyelenggaraan pemungutan pajak kemudian akan diidentifikasi dan dianalisis, juga akan dibahas apakah kinerja yang ada saat ini sudah sesuai dengan targetnya termasuk apakah sejalan dengan potensi serta eliminasi permasalahannya, sehingga dapat ditentukan skenario potensi dan pemetaan kerjasama kelitbangan antara Pemda Kabupaten Bandung dengan Perguruan Tinggi. 3. Tahap Ketiga: Analisis potensi dan kebutuhan serta Trend Kinerja Penyelenggaraan Kelitbangan di Kabupaten Bandung Dari data-data historis tersebut akan di plot analisis time-series untuk melihat perkembangan penyelenggaraan kelitbangan, penerapan, perkembangan kerjasama kelitbangan untuk melihat adanya peningkatan kinerja atau penurunan kinerja dari penyelenggaraan kelitbangan serta analisis hasil identifikasi permasalahannya. 4. Tahap Keempat: Rekomendasi dan Usulan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan Antara Pemkab Bandung dengan Perguruan Tinggi. Hasil akhir dari studi ini adalah menyediakan rekomendasi/usulan perbaikan praktek penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Bandung serta alternatif skenario kebijakan pengembangan potensi dan kebutuhan kegiatan kelitbangan Pemda dengan PT sebagai input untuk Bappeda Kabupaten Bandung serta SKPD terkait.
7
8
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Focus Group Discussion (FGD) Tahap I Dengan SKPD Kabupaten Bandung Dari Focus Group Discussion (FGD) dengan SKDP terkait Kelitbangan di Kabupaten Bandung yang dihadiri 35 orang SKPD (sebagian mengisi kuisioner (21 orang) dan sebagian lagi menyampaikan pandangan langsung), didapatkan beberapa informasi pendahuluan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar desain penyusunan rencana pengumpulan data primer (wawancara dan FGD selanjutnya). Informasi tersebut diantaranya dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil FGD Tahap Awal Tanggal 1 Oktober 2014 Dengan Topik Pengumpulan Informasi Pendahuluan Terkait Kelitbangan di Kabupaten Bandung
No
Topik
Tanggapan Peserta FGD
1
Bentuk Kegiatan Terkait Penelitian dan Pengembangan di Masingmasing SKPD
Tanggapan peserta FGD bahwa semua SKPD (100%) dilingkugan Pemkab Bandung melakukan aktivitas/kegiatan yang masuk katagori Penelitian/Pengembangan atau satunya. Kegiatan terkait penelitian atau pengembangan yang dilakukan oleh sudah terkait dengan TUPOKSI masingmasing SKPD
2
Jumlah Kegiatan Terkait Kelitbangan
Penentuan jumlah kegiatan terkait Kelitbangan di masing-masing SKPD masih bersifat kebutuhan jangka pendek, sehingga belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang terstruktur dan terjadwal. Jumlah kegiatan terkait Kelitbangan bervariasi tergantung tingkat urgensi kebutuhan dan dukungan pembiayaan anggaran. Jumlah kegiatan terkait Kelitbangan bervariasi antara 1 kegiatan hingga diatas 10 kegiatan.
3
Kegiatan Yang Diselenggarakan Dengan Perguruan Tinggi
Jumlah SKPD yang menyelenggarakan kegiatan terkait Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi (PT) sudah ada/sudah pernah dilakukan, namun jumlahnya masih terbatas. Kerjasama SKPD dengan PT dilakukan melalui diantaranya melalui MOU antara masing-masing SKPD dengan PT dan atau kegiatan tersebut dilakukan oleh tenaga ahli PT yang bekerjasama dengan perusahaan diluar PT yang bergerak dibidang jasa konsultasi.
4
Permasalahan SKPD Terkait Kebutuhan
Permasalahan terkait kelitbangan menyangkut persoalan aturan hukum yang mendukung adanya 8
9 No
5
Topik
Tanggapan Peserta FGD
Kelitbangan
mekanisme kerjasama antara SKPD dengan PT Mekanisme dan informasi SKPD atas PT yang dianggap layak/relevan/cocok untuk melakukan kegiatan Kelitbangan yang diselenggarakan oleh SKPD Semua SKPD menganggap bahwa kebutuhan kegiatan Kelitbangan perlu dilakukan dan dikembangkan diwaktu-waktu yang akan datang, sehingga perlu dicari solusi terkait model kebutuhan kegiatan terkait Kelitbangan dalam jangka menengah, mekanisme kerjasama, dan sistem informasi terkait Kelitbangan
Sistem Pemanfaatan Informasi Produk/Hasil Kegiatan Kelitbangan di Lingkungan SKPD
Disampaikan melalui Laporan Tahunan Disampaikan sebagai bahan rancangan pembuatan kegiatan/program SKPD terkait maupun SKPD lainnya dilingkungan Pemkab Bandung Sosialisasi dalam bentuk rapat/diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Dipublikasikan dalam bentuk lainnya, seperti: (1) dipublikasikan dalam website SKPD; (2) Perpustakaan SKPD
Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD)
9
10
4.3 Hasil Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Dengan SKPD Kabupaten Bandung Adapun hasil Focus Group Discussion (FGD) ke dua yang diselenggarakan tanggal 11 November 2014 di kantor Bappeda Kabupaten Bandung diantaranya memuat hasil sebagaimana terlihat dari Tabel.4.2. Pengumpulan data melalui forum FGD pada tanggal 11 November 2014 dihadiri sebanyak 32 orang perwakilah SKPD, diluar peserta FGD dilingkungan Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Bandung dan tim peneliti. Total peserta FGD sebanyak 45 orang, sebagaimana terlampir. Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil FGD Tahap Awal Tanggal 11 November 2014 Dengan Topik Pengumpulan Informasi Lanjutan Terkait Kelitbangan di Kabupaten Bandung
Materi Pertanyaan
Jawaban
Bagaimana Pembuatan Road Map terkait Kegiatan Kelitbangan di Lingkungan SKPD
Sebagian besar SKPD setuju dibuat semacam Road Map terkait kegiatan Kelitbangan Masih adanya SKPD yang masih raguragu , berkaitan dengan intensitas kegiatan Kelitbangan di SKPD-nya yang relatif masih sedikit, sehingga bukan dianggap sebagai sesuatu yang mendesak SKPD menganggap masih dibutuhkan adanya aturan hukum yang jelas serta koordinasi yang lebih intensif antar SKPD, sehingga keberadaan Road Map terkait Kelitbangan dapat lebih berfungsi.
Bagaimana Bentuk Sinergisitas Litbang Dengan Perguruan Tinggi Yang Dikehndaki Oleh SKPD
Sebagai besar SKPD menginginkan adanya kerjasama kegiatan Kelitbangan yang dilandasi oleh adanya kepentingan/kebutuhan bersama atas bidang-bidang sektor kerjasama yang akan dikembangkan antara Pemda dengan PT, sehingga sifatnya saling menguntungkan Adanya informasi mengenai PT yang dianggap layak/representatif dalam melakukan kerjasama bidang Kelitbangan
Bagaimana Model Pemetaan dan Kebutuhan Terkait Kelitbangan Yang Diinginkan Oleh
Sebagian besar SKPD menginginkan adanya model pemetaan dan kebutuhan terkait Kelitbangan yang dapat
Ket
10
11 Materi Pertanyaan SKPD
Jawaban
Ket
mengakomdasi informasi: (1) daftar PT yang layak untuk dijadikan mitra kerjasama; (2) bentuk penyampaian informasi kegiatan Kelitbangan dari Pemda ke PT dan sebaliknya; (3) adanya aturan hukum dan landasan kerjasama yang jelas dan terukur; (4) Model diharapkan dapat mengakomodasi adanya evaluasi terhadap indikator-indikator permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung
Pemanfaatan Informasi Hasil Kegiatan Kelitbangan
Sebagian besar SKPD menganggap bahwa pemanfaatan informasi hasil produk Kelitbangan masih sangat terbatas, sehingga perlu dibangun kerangka penyampaian informasi yang lebih intensif, seperti: penyampaian hasil melalui website, pembuatan jurnal-jurnal hasil kelitbangan dan sosialisasi hasil Kelitbangan
Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD)
Dari hasil FGD ke 2, secara umum dapat dikuantifikasi bahwa sebagian besar peserta FGD menginginkan adanya kegiatan-kegiatan yang fokus terkait Kelitbangan di Kabupaten Bandung. Kegiatan yang fokus dimaksud diantaranya melalui terbangunnya sistem informasi yang dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh masingmasing SKPD sehingga tidak tumpang tindih. Disisi lain juga diinginkan adanya ketegasan terkait standar belanja penentuan harga kegiatan kelitbangan yang lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan disparitas yang berpotensi memunculkan adanya ketidakefisienan anggaran. Perkembangan kedepan kegiatan terkait Kelitbangan diperkirakan akan semakin tinggi intensitasnya, mengingat adanya pemberlakukan UU baru (misalnya terkait Otda dan Pemerintahan Desa) yang menuntut adanya pengkajian yang mendalam terhadap implementasinya. Tantangan utama pembentukan kegiatan Kelitbangan ke depan (terkait road map) dianggap sebagai bagian penting yang harus disiapkan, mengingat kondisi permasalahan pembangunan daerah yang semakin dinamis dan penuh tantangan, serta disisi lain perubahan kondisi global yang secara langsung akan mempengaruhi kondisi pembangunan di Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, identifikasi faktor-faktor yang memungkinkan dimasa yang akan datang ikut mempengaruhi kondisi pencapaian hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Bandung perlu untuk diidentifikasi melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan (Kelitbangan).
4.4 Analisis Hasil Survei Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Selain dilakukan 2 (dua) kali Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh para SKPD dilingkungan Pemkab Bandung, kajian ini juga melakukan pendalaman informasi 11
12
berkaitan dengan pemetaan potensi dan kebutuhan kerjasama terkait kelitbangan Perguruan Tinggi (PT) berdasarkan persepsi pimpinan PT. Adapun ringkasan dari hasil wawancara dengan pimpinan PT dapat dilihat dari informasi Tabel 4.3 dibawah ini. Beberapa pimpinan PT yang diwawancara meliputi PT sebagai berikut: (1) Unpad; (2) Unpas; (3) STIE Ekuitas; (4) SBM-ITB; (5) Univ Widyatama; (6) Univ Nurtanio; (7) UPI; (8) UIN Sunan Gunung Djati, dan (9) Unisba. Tabel 4.3 Ringkasan Jawaban Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Perguruan Tinggi (PT)
No 1
Klasifikasi Pertanyaan Kerjasama Yang Pernah Dilakukan
2
Ketertarikan Untuk Bekerjasama
3
Harapan/Bentuk Kerjasama Yang Diinginkan
4
Tanggapan/Pemahaman Terhadap Kondisi Pembangunan Kabupaten Bandung
5
Peluang Topik/Fokus Bidang Kerjasama Yang Dimungkinkan
Ringkasan Jawaban Semua PT sudah pernah melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung, baik dalam payung hukum MOU maupun secara personal (Dosen/Mahasiswa), terkait kegiatan yang diinisasi dosen dan mahasiswa. Semua PT menyatakan ketertarikan untuk bekerjasama dengan Pemkab Bandung, oleh karena hal tersebut merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi, serta terkait erat dengan implementasi kebijakan-kebijakan PT yang disyaratkan dalam Akreditasi PT. Harapan bentuk kerjasama yang diharapkan diantaranya: (1) terbangunnya kerjasama yang memiliki landasan hukum seperti MOU; (2) pertukaran informasi antara PT dengan Pemda; dan (3) forum-forum koordinasi yang diwujudkan dalam agenda kerja PT maupun pelaksanaan program/kegiatan Pemda. Kondisinya belum mencapai tingkat yang optimal karena faktor keterbatasan keuangan daerah, wilayah yang relatif luas dengan jarak yang berjauhan serta aksesibilitas yang belum sepenuhnya lancar. Sinergisitas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Kab/Kota sekitarnya masih harus ditingkatkan, karena tingginya mobilitas penduduk, mobilitas ekonomi dan kegiatan masyarakat antar wilayah. Peluang/topik yang bisa/memungkinkan dikerjasamakan bisa sangat luas, oleh karena permasalahan pembangunan daerah sangat komplek dan cakupan bidang keilmuan di PT sangat variatif/beragam. Yang berkembang selama ini, misalnya terkait dengan aktivitas kesehatan, pendidikan, penelitian/pengkajian/ serta kegiatan-kegiatan 12
13 No 6
Klasifikasi Pertanyaan Persepsi Pimpinan PT Atas Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bandung ke Depan
Ringkasan Jawaban kemahasiswaan dan akademik lainnya Permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung ke depan diantaranya berkaitan dengan masalah pertambahan penduduk kaitannya dengan tenaga kerja dan kemiskinan Masalah pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kualitas/kuantitas sarana-sarana teknis lainya Mensinergikan antara sebagian besar jenis pekerjaan/aktivitas ekonomi penduduk dengan perubahan lingkungan perekonomian Mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Hasil Wawancara Tenaga Ahli
4.10 Arahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Penguatan fungsi kelitbangan daerah di Kabupaten Bandung diharapkan dalam jangka menengah dapat dimulai dengan meningkatkan basis peran Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Bandung. Kerangka penguatan fungsi kelitbangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung dipandang perlu untuk secara simultan dilakukan penelitian dan pengembangan mengenai penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Subtansi dasar dari penguatan fungsi kelitbangan dalam hal ini perlu melihat /mempertimbangkan relevansi dari kaidah umum definisi penelitian dan pengembangan dalam kaitannya dengan kebutuhan Pemda Kabupaten Bandung akan produk-produk kelitbangan daerah. Penelitian pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah yang secara sistematis digunakan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah untuk keperluan penguatan kemajuan kebijakan pemerintah daerah. Disisi lain, upaya memperkuat fungsi penelitian dapat sejalan dengan penguatan fungsi pengembangan, dalam hal ini berfungsi sebagai pengembangan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai dasar untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupatan Bandung.
13
14
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Memperhatikan identifikasi masalah di Bab.I serta analisis dan pembahasan di Bab IV, maka KESIMPULAN dari kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut: 1. Potensi kegiatan terkait Kelitbangan di Kabupaten Bandung dapat diawali/dimulai dari garis besar analisis penetapan indikator kinerja SKPD, tahapan evaluasi kinerja, pendalaman informasi kegiatan-kegiatan (program) tematik serta penyusunan road map terkait Kelitbangan. 2. Proses kerjasama antara Pemda Kabupaten Bandung dengan Perguruan Tinggi (PT) sudah terbentuk dalam berbagai kesepakatan kerjasama, namun belum ditindaklanjuti secara optimal ketingkat yang lebih implementatif (realisasi). 3. Inisiator pembentukan kerjasama lebih banyak diinisasi oleh PT, sehingga ke depan diharapkan pembentukan kerjasama juga diinisiasi oleh Pemda Kabupaten Bandung. 4. Realisasi kerjasama masih belum terarah, terutama menyangkut informasi kegiatan terkait Kelitbangan, baik informasi dari Pemda Kabupaten Bandung ke PT maupun informasi PT ke Pemda Kabupaten Bandung. 5. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang ada di PT belum disinergikan dengan kebutuhan informasi Kelitbangan di Pemda Kabupaten Bandung, sehingga dibutuhkan adanya penguatan mekanisme informasi berbasis kerjasama antar lembaga. 6. Masing-masing institusi (Pemda Kabupaten Bandung dan PT) perlu menetapkan institusi yang secara internal dapat lebih aktif/fokus dalam mengembangkan skema kerjasama antar lembaga. 7. Belum adanya standar yang baku terkait isi materi kerjasama yang dikembangkan antara Pemda Kabupaten Bandung dengan PT. 8. Hasil pengkajian pemetaan potensi dan kebutuhan kerjasama Pemda Kabupaten Bandung dengan PT dapat dijadikan dokumen dasar rintisan pembentukan road map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bandung. 9. Pemanfaatan informasi hasil penelitian sebelumnya yang sudah diselenggarakan belum manfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan pengambilan kebijakan. Memperhatikan kesimpulan di atas, maka rekomendasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
2. 3.
Dibutuhkan adanya payung hukum penguatan tupoksi Kelitbangan, baik dilingkungan SKPD maupun terkait penguatan fungsi Bagian Litbang Bappeda dalam bentuk Peraturan Bupati. Dibutuhkan adanya Standar, Operasi, dan Prosedur (SOP) pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dilingkungan Pemda Kabupaten Bandung. Kerjasama bidang Kelitbangan antara PT dengan Pemda Kabupaten Bandung disarankan menggunakan landasan hukum kesepakatan yang dibuat, disamping mekanisme penggunaan Perusahaan Jasa Konsultasi. 14
15
4.
5.
6.
Sebagai langkah awal pembentukan SIDa, masing-masing SKPD dilingkungan Kabupaten Bandung disarankan dapat membuat road map terkait sasaran-sasaran strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pemutahiran data dan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih terbatas, sehingga disarankan dapat ditingkatkan kecepatan proses pemutahirannya (up date). Memperhatikan pentingnya memperkuat fungsi kelitbangan daerah di Kabupaten Bandung, maka disarankan untuk menyiapkan kerangka regulasi daerah terkait fungsi kelitbangan.
15
