LAPORAN AKHIR TAHUN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL
TERKAIT
PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS
Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun
Dr.Susilowati Suparto, S,H., M.H. – NIDN :0025085705 Dr. Sonny Dwi Judiasih, S.H., M.H., C.N. – NIDN : 0011016001 Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. – NIDN 0003128201 Agus Suwandono, S.H., LL.M. – NIDN0022088404
UNIVERSITAS PADJADJARAN OKTOBER, 2016
ii
RINGKASAN
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kenyamanan dan kepastian bagi warga negara untuk mengkonsumsi produk yang halal. Jaminan atas kehalalan setiap produk yang ada di Indonesia selama ini di delegasikan oleh Negara kepada Lembaga Pengkajian Obat dan Makananan Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI). Selanjutnya dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH perlu memperhatikan Fungsi, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga terkait. Sertifikasi halal yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus dikoordinasikan, diintegrasikan dalam BPJPH. Hal ini diperlukan agar terjadinya sinergisitas dan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan/atau lembaga terkait dengan BPJPH. Pengaturan pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terkait penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH adalah LPH dapat didirikan oleh Pemerintah dan atau masyarakat yang memenuuhi syarat yang akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan akreditasi LPH yang dilaksanakan oleh BPJPH dapat diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH dapat diatur dalam Peraturan Menteri. Perlu adanya pengkajian tambahan terkait dengan berkembangnya sertifikasi halal kepada produk jasa dan bukan hanya produk barang. Perlunya adanya aturan pelakanan yang mengatur lebih komprehensif mengenai prosedur BPJPH, LPH. Kata kunci : Kelembagaan, Sertifikasi, Halal, Konsumen Muslim. .
iii
PRAKATA
Puji syukur yang pertama dan utama kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun ke-2 yang berjudul Harmonisasi Sertifikasi
Halal
Dan
Sinkronisasi
Pengaturan Dan Kelembagaan
Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia Di Era
Perdagangan Bebas Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ditlitabmas Ristek Dikti yang telah memberikan bantuan untuk dapat mengadakan penelitian hukum ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Ayi Bahtiar, M.Si. selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Padjadjaran. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Bandung, 30 Oktober 2016 Tim Peneliti
iv
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN
ii
RINGKASAN
iii
PRAKATA
iv
DAFTAR ISI
v
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Perumusan Masalah
7
TINJAUAN PUSTAKA
8
BAB II
A. Tinjauan
Sistem
Hukum,
Sinkronisasi
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
dan 8
B. Tinjauan Tengan Perlindungan Konsumen
12
C. Tinjauan Tentang Sertifikasi Halal
16
BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
21
BAB IV
METODE PENELITIAN
22
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
25
BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
55
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
v
56
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan industri serta pengaruh perdagangan bebas telah membawa dampak yang besar terhadap ketersedian produk di masyarakat. Hal ini tentu membawa manfaat kepada konsumen karena konsumen dimanjakan dengan produk yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyaknya produk yang beredar di masyarakat juga harus diimbangi dengan sikap hati-hati dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginanya dan sesuai dengan akidah dan keyakinannya,
apabila menyangkut suatu produk yang memerlukan suatu
peryataan halal. Kehalalan suatu produk bagi konsumen muslim menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah
dan
menjalankan
ajaran
agamanya,
negara
berkewajiban
memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Negara dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait dengan sertifikasi halal atas produk yang beredar di masyarakat.
1
