Lampiran PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I. URUSAN WAJIB a. Urusan Bidang Pendidikan SUB BIDANG 1. Kebijakan
URUSAN KECAMATAN Memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan Pendidikan Non Formal.
2. Sarana dan prasarana
1. Memberi dukungan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidikan di TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Pendidikan Non Formal; 2. Merekomendasikan permohonan Izin Operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan diwilayah kecamatan; 3. Merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan; 4. Merekomendasikan tempat pembangunan unit sekolah baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pengendalian Mutu Pendidikan
1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ; 2. Melaksanakan koordinasi, dan monitoring terhadap kegiatan sekolah.
b. Urusan Bidang Kesehatan SUB BIDANG 1. Upaya Kesehatan
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
URUSAN KECAMATAN Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan / informasi kajian surveilans epidemiologi dan Kejadian Luar Biasa (KLB); Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan a. Koordinasi GERDUNAS TB tingkat kecamatan; b. Koordinasi penanggulangan DBD tingkat kecamatan termasuk pembinaan dan pengawasan fogging swadaya, planmonev (planning, monitoring,dan evaluasi) Jumantik; c. Penyelenggaraan komisi penanggulangan AIDS kecamatan; Penyelenggaraan Satuan Pelaksana (SATLAK) penanggulangan bencana/wabah tingkat kecamatan termasuk tim reaksi cepat bidang kesehatan Koordinasi forum kecamatan sehat; Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (kadarzi); Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan bumil; Koordinasi permasalahan sosial ekonomi bagi keluarga gizi buruk; Pendampingan keluarga gizi buruk; Koordinasi dan evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat tingkat Kecamatan tentang KIA Pendampingan Bumil Risti; Koordinasi pendataan Bumil; Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulans dasar, donor darah, pertolongan persalinan, pembiayaan); Penyediaan tempat tinggal bidan desa; Sosialisasi fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas pada wilayah setempat; Penyelenggaraan dan penggerakan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; Dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas; Koordinasi status kesehatan masyarakat di wilayah setempat; Sosialisasi kepada masyarakat tentang sarana kesehatan di wilayahnya yang telah teregistrasi, terakreditasi, ataupun tersertifikasi sesuai peraturan perundangundangan;
19. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, D, rumah sakit swasta, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tadisional serta sarana penunjang yang setara yang telah memiliki ijin sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. 2. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
1. 2.
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sosialisasi kepada masyarakat tentang tenaga kesehatan di wilayahnya yang telah memiliki izin praktek.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. 2.
Sosialisasi program jaminan pemeliharaan kesehatan (jamkesmas, jamkesda); Penggerakan masyarakat.
Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai makanan dan minuman produksi rumah tangga yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat; Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan apotek dan toko obat di wilayahnya yang telah mempunyai ijin.
5. Pemberdayaan Masyarakat
1. 2.
Koordinasi dan ikut menyelenggarakan promosi program kesehatan; Mendorong pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat misal : posyandu, Poskestren, UKK, dll);
6. Manajemen Kesehatan
1.
Membantu penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi (monev) bidang kesehatan skala kecamatan; Koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) skala kecamatan Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan; Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan; Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan skala kecamatan.
2.
3. 4.
c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup SUB BIDANG 1. Pengendalian Dampak Lingkungan
1.
2. 3.
4.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
1. 2.
d. Urusan Pekerjaan Umum SUB BIDANG 1. Sumber Daya Air
2. Bina Marga
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
URUSAN KECAMATAN Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan dengan tingkat gangguan sangat kecil dan perkiraan dampak kurang berarti; Penyelesaian kasus–kasus lingkungan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; Pengendalian pencemaran air dengan membentuk komunitas peduli sungai di wilayah kecamatan yang bersangkutan dan penanganan sampah berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan: Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan yang bersangkutan; Pemeliharaan tanaman konservasi pada mata air di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
URUSAN KECAMATAN Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kecamatan; Pembentukan team pengelola irigasi kecamatan/ kelompok Pembina lapangan; Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air; Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat irigasi tersier dan irigasi desa; Pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi tersier dan kuarter; Pengawasan pengelolaan jaringan di tingkat tersier dan kuarter. Koordinasi pemanfaatan dan pengawasan RUMAJA (ruang manfaat jalan), RUMIJA (Ruang milik jalan), RUWASJA (ruang pengawasan jalan); Koordinasi pemanfaatan dan pengawasan utilitas jalan.
3. Air Minum
1. 2.
4. Air Limbah
Pengawasan dan koordinasi tangki septik individu dan komunal.
5. Persampahan
Pengawasan dan koordinasi program 3R (reduce, reuse, recycle) dan sosialisasi pengelolaan persampahan.
6. Drainase 7. Permukiman
Pengawasan dan koordinasi jaringan drainase permukiman dan genangan air; 1. Pengawasan perumahan permukiman; 2. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis permukiman.
8. Bangunan Gedung dan Lingkungan
Koordinasi, pelaporan, dan pengawasan kerusakan bangunan umum.
e. Urusan Bidang Penataan Ruang SUB BIDANG 1. Pembinaan
Koordinasi dan pengawasan jaringan air bersih pedesaan maupun perkotaan; Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis jaringan air bersih.
1. 2.
2.Pembangunan
1. 2. 3. 4. 5.
6.
3. Pengawasan
1.
URUSAN KECAMATAN Penyebarluasan informasi (sosialisasi) penataan ruang kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang; Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemanfaatan ruang. Monitoring pengendalian pemanfaatan ruang; Pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang; Koordinasi sosialisasi pengawasan pemanfaatan ruang publik; Koordinasi pengawasan garis sempadan jalan; Pemberian Izin Mendirikan Bangunan rumah tempat tinggal dan Usaha Kecil (Warung , Kios dan Sejenisnya) yang tidak bertingkat dengan luas bangunan sampai dengan 100 m²; Pemberian Izin Merobohkan Bangunan rumah tempat tinggal dan Usaha Kecil (Warung , Kios dan Sejenisnya) yang tidak bertingkat dengan luas bangunan sampai dengan 100 m². Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan;
2. 3. f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan SUB BIDANG Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
g. Urusan Bidang Perumahan SUB BIDANG Pembiayaan
h. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga SUB BIDANG 1. Kepemudaan
2. Olahraga
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Koordinasi pengawasan ruang ; Pengawasan terhadap seluruh tahapan wilayah masing-masing.
pengembangan persampahan di
URUSAN KECAMATAN Pelaksanaan perencanaan pembangunan; Fasilitasi perencanaan pembangunan di desa/kelurahan; Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan/perdesaan; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/kelurahan; Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
RINCIAN URUSAN Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
URUSAN KECAMATAN 1. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kelurahan / Desa; 2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan.
i. Urusan Bidang Penanaman Modal SUB BIDANG 1. Kebijaksanaan Penanaman Modal
2. Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal
j. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah SUB BIDANG 1. Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil SUB BIDANG 1. Pendaftaran Penduduk
URUSAN KECAMATAN Menyiapkan dan mengidentifikasi data potensi sumber daya daerah setempat, terdiri dari : Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Peta Investasi di kecamatan. 1. Pemberian Informasi Ijin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perijinan Penanaman modal; 2. Mengadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 3. Pengumpulan data kegiatan usaha penananan modal dan realisasi penanaman modal. URUSAN KECAMATAN 1. Koordinasi pelaksanaan KUKM ; 2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan KUKM ; 3. Penyuluhan pada kelompok usaha / pra koperasi.
k.
1. 2.
3. 4.
URUSAN KECAMATAN Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan ; Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kecamatan, meliputi ; a. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; b. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; c. Legalisasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; d. Pendaftaran Perubahan Alamat. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan; Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan.
2. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan; 2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan.
3. Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dalam sistem kependudukan skala Kecamatan meliputi : a. Surat Pengantar Pencatatan Kelahiran; b. Surat pencatatan lahir mati; c. Surat pencatatan perkawinan; d. Surat pencatatan perceraian; e. Surat pengantar penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
l. Urusan Bidang Ketenagakerjaan SUB BIDANG 1. Ketenagakerjaan
m. Urusan Bidang Ketahanan Pangan SUB BIDANG 1. Ketahanan Pangan
Administrasi
URUSAN KECAMATAN Koordinasi Pengumpulan data angkatan kerja ; Pengumpulan data usaha dan tenaga kerja sektor informal; Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan permasalahan tenaga kerja; Melaksanakan koordinasi dalam evaluasi monitoring ketenagakerjaan; Penanganan awal permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan pada wilayah kecamatan; 6. Pengumpulan data Perusahaan/Industri/Home Industri dengan tenaga kerjanya; 7. Memfasilitasi, menyiapkan dan menentukan kebutuhan jenis pelatihan.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4.
URUSAN KECAMATAN Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan ; Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kecamatan ; Informasi harga di kecamatan ; Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala
kecil/rumah tangga. 2. Penunjang
1. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan / desa; 2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; 3. Koordinasi standardisasi sektor pertanian di kecamatan; 4. Kerja sama standardisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
n.
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SUB BIDANG URUSAN KECAMATAN 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) 1. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kecamatan ; 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kecamatan; 3. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kecamatan; 4. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kecamatan. 2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik; 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan; 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan.
3. Perlindungan Anak
1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan; 2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.
o.
Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera SUB BIDANG URUSAN KECAMATAN 1. Informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga serta 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi data mikro kependudukan data keluarga miskin dan keluarga serta data keluarga miskin; 2. Koordinasi operasional pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin; 3. Koordinasi pengelolaan data dan informasi program KB Nasional dan data keluarga miskin serta penyiapan sarana prasarana; 4. Koordinasi pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta data keluarga miskin untuk mendukung pembangunan daerah dan program-program pengentasan kemiskinan; 5. Koordinasi pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB serta program-program pengentasan kemiskinan; 6. Koordinasi penyediaan, pengolahan dan pengelolaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin. 2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan Reproduksi
1. 2. 3.
3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1. 2. 3. 4.
Pemantauan tingkat drop out peserta KB; Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSM; Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSM.
4. PKK (Pemberdayaan ketahanan keluarga)
1.
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja pemberdayaan ketahanan keluarga: 2. Melaksanakan dan melayani konseling pemberdayaan keluarga, balita, keluarga remaja, keluarga lansia dan keluarga rentan;. 3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan program peningkatan kualitas keluarga dan kualitas lingkungan keluarga; 4. Melaksanakan penyuluhan untuk menumbuh kembangkan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL) ; 5. Memfasilitasi sarana pembelajaran bagi kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL) ; 6. Melaksanakan pendataan pencatatan dan pelaporan bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL); 7. Melaksanakan pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang fungsi keluarga dalam rangka peningkatan harmonis keluarga; 8. Melaksanakan pembinaan terhadap posyandu ; 9. Melaksanakan pembinaan terhadap posdaya ; 10. Melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi keluarga termasuk keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR; 2. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; 3. Pemanfaatan prototip program KB / kesehatan reproduksi (KR).KRR ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; 4. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. PEK (pemberdayaan ekonomi keluarga)
1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dalam pemberdayaan ekonomi keluarga; 2. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga miskin, keluarga pra
sejahtera dan KS 1 dalam kelompok usaha ; 3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk menumbuh kembangkan kelompok usaha ekonomi keluarga; 4. Melaksanakan penyuluhan dan konseling peningkatan ekonomi keluarga; 5. Melaksanakan pendataan klasifikasi dan stratifikasi kelompok usaha ekonomi keluarga; 6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan lembaga keuangan mikro di pedesaan; 7. Menyalurkan bantuan modal sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif keluarga miskin keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan; 8. Melaksanakan pelatihan ketrampilan usaha bagi pendamping, kader dan anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera; 9. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas temu mitra usaha mikro di pedesaan; 10. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas pengembangan alat teknologi tepat guna.
p. Urusan Bidang Perhubungan SUB BIDANG Perhubungan Darat
1. 2. 3. 4. 5.
URUSAN KECAMATAN Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan; Pengawasan prasarana lalu lintas, rambu, marka di wilayah kecamatan ; Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll ; Rekomendasi terkait dengan menejemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan; Rekomendasi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas pada jalan lingkungan.
q. Urusan Bidang Pertanahan SUB BIDANG 1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 2. Penyelesaian sengketa
URUSAN KECAMATAN Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa.
r. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SUB BIDANG URUSAN KECAMATAN 1. Bencana Alam 1. Pemantauan bencana dan rawan bencana (memantau bencana / daerah rawan bencana dan membuat laporan secara periodik kepada Bupati / Badan Penangulangan Bencana Daerah); 2. Tanggap darurat. 2. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Fasilitasi rekruitmen anggota LINMAS.
3. Organisasi
Merekomendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti social.
s. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SUB BIDANG URUSAN KECAMATAN 1. Otonomi Daerah 1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa : Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan LKD 2. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa : a. Fasilitasi pembentukan BPD; b. Peresmian anggota BPD; c. Pelantikan pimpinan BPD; d. Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD.
3. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa : a. Bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; b. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa. 4. Pembinaan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa : a. Fasilitasi penyaluran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Mengevaluasi penyaluran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa : a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pemilihan Kepala Desa; b. Mengambil sumpah jabatan/pelantikan Kepala Desa; c. Mengusulkan Pj. Kepala Desa; d. Mengambil sumpah jabatan/pelantikan Pj. Kepala Desa; e. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pencalonan, pemilihan, pengangkutan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa; f. Mengesahkan/memberikan persetujuan penyidikan terhadap Kepala Desa; g. Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa : a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pengisian Perangkat desa; b. Mengusulkan mutasi dan pengangkatan Sekretaris Desa; c. Pembinaan Kepegawaian Sekretaris Desa; d. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; e. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Perangkat Desa; f. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pengisian, pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Perangkat Desa. 7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa : a. Memberikan usulan dan pertimbangan terhadap jenis-jenis retribusi daerah
b. c. d. e. f. g. h.
tertentu yang dialokasikan kepada Desa; Pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggung jawaban APBDesa; Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa; Memfasilitasi dan mengesahkan perjanjian sewa tanah kas dan aset desa; Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggung jawaban AD;. Verifikasi permohonan pengajuan dan SPJ ADD; Pendampingan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa; Pendampingan pendayagunaan asset desa, pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa.
8. Pembinaan penyusunan Peraturan Desa : a. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa; b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan Desa dan Pengelolaan Tanah Kas Desa; c. Klarifikasi dan konsultasi produk hukum desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; d. Pendampingan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. 9. Pembinaan perencanaan pembangunan desa : a. Pemberian bimbingan, arahan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan Musrenbang Desa; b. Pemberian pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa.
2. Pemerintahan Umum
1. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan kepada Desa; 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa/kelurahan; 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian/permasalahan antar desa/kelurahan; 4. Koordinasi pemutahiran/pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan. 3. Kepegawaian
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
4. Persandian
1. Penyelenggaraan persandian/ pengamanan informasi rahasia skala Kecamatan; 2. Pemeliharaan peralatan sandi komunikasi dan peralatan pendukungnya skala kecamatan; 3. Perencanaan kebutuhan peralatan pendukung persandian skala kecamatan.
t. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SUB BIDANG 1. Pemerintahan Kelurahan / Desa
Usulan kebutuhan pegawai; Usulan diklat yang dibutuhkan; Usulan kenaikan pangkat; Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kecamatan; Pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kecamatan; Pengelolaan kepegawaian di kecamatan; Pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasn penting bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya; 8. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan; 9. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; 10. Melantik Kepala Sekolah Dasar (SD) di wilayah kerjanya.
URUSAN KECAMATAN 1. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintah Desa dan Kelurahan; 2. Fasilitasi usulan Pembentukan , penggabungan dan penghapusan Desa/ Kelurahan; 3. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi 1. Penyusunan Profil Desa / Kelurahan se-Kecamatan; Masyarakat 2. Melantik Pengurus LPM Kelurahan/ Desa; 3. Penyusunan data pengurus RT/RW/LPM/PKK/Karang Taruna.
4. Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial Mendukung Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat budaya masyarakat kecamatan. 5. Pemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan
1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; 2. Fasilitasi dan koordinasi pendistribusian Raskin; 3. Mendorong pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
u. Urusan Bidang Sosial SUB BIDANG URUSAN KECAMATAN 1. Identifikasi dan Penanganan Penyandang masalah sosial Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Penanggulangan Korban Bencana
v. Urusan Bidang Kebudayaan SUB BIDANG 1. Kebijakan Bidang Kebudayaan
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
Fasilitasi penanggulangan korban bencana skala kecamatan.
URUSAN KECAMATAN Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan bidang kebudayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. 1. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program aksi bidang kebudayaan yang melibatkan masyarakat; 2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data bidang kebudayaan; 3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian bidang kebudayaan; 4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengendalian bidang kebudayaan yang melibatkan masyarakat; 5. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan terhadap bidang kebudayaan yang ada di lokasinya.
w. Urusan Bidang Kearsipan SUB BIDANG Kearsipan
x. Urusan Bidang Perpustakaan SUB BIDANG Perpustakaan
II. URUSAN PILIHAN aa. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan SUB BIDANG 1. Kelautan
URUSAN KECAMATAN Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kecamatan.
URUSAN KECAMATAN 1. Pengelolaan perpustakaan Kecamatan; 2. Fasilitasi pembinaan perpustakaan Desa dan Kelurahan; 3. Koordinasi pengembangan minat baca.
URUSAN KECAMATAN 1. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten; 2. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan.
1. Umum
1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten; 2. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten.
3. Perikanan Tangkap
1. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kecamatan; 2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
4. Perikanan Budidaya
1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; 4. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; 5. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 6. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten; 7. Pemberian bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; 8. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; 9. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten. 5. Pengolahan dan Pemasaran
bb. Urusan Bidang Pertanian SUB BIDANG 1. Taman Pangan dan Hortikultura
1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; 2. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
URUSAN KECAMATAN 1. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian wilayah kecamatan; 2. Pengembangan lahan pertanian wilayah kecamatan; 3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi; 4. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi; 5. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT); 6. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi; 7. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani; 8. Bimbingan penggunaan pupuk; 9. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kecamatan; 10. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk; 11. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kecamatan;
12. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian; 13. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih; 14. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan perederan dan penggunaan benih; 15. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta; 16. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengandalian kredit wilayah kecamatan; 17. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kecamatan; 18. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kecamatan; 19. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan; 20. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan; 21. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kecamatan; 22. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan; 23. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan; 24. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan; 25. Bimbingan pengambangan sarana usaha wilayah kecamatan.
2. Perkebunan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengandalian lahan perkebunan wilayah kecamatan; Pengembangan lahan perkebunan wilayah kecamatan; Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan; Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan; Bimbingan penggunaan pupuk; Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kecamatan;
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk; Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kecamatan; Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida; Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; Pembinaan dan pengambangan jasa alat dan mesin perkebunan; Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan; Pemantauan benih impor wilayah kecamatan; Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan; Pembinaan dan pengawasan perbanyakan perederan dan penggunaan benih perkebunan; Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan; Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta; Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan; Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengandalian kredit; Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT / fenomena iklim; Peyebaran informasi keadaan serangan OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kecamatan; Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kecamatan; Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kecamatan; Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kecamatan; Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kecamatan; Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kecamatan; Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kecamatan; Promosi komoditas perkebunan wilayah kecamatan; Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan;
32. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kecamatan; 33. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kecamatan; 34. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kecamatan. 3. Peternakan dan Kesehatan Hewan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kecamatan Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten; Pengembangan lahan hijauan pakan; Penetapan padang penggembalaan; Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten; Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet; Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten; Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten; Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan; Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan /kredit program wilayah kabupaten; Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten; Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten; Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten; Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten; Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten; Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta; Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten; Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten; Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi; Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak; Bimbingan pelaksanaan system dan pola penyebaran ternak; Pendaftaran usaha peternakan;
22. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten; 23. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten; 24. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten; 25. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten; 26. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten; 27. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten. cc. Urusan Bidang Kehutanan SUB BIDANG 1. Inventarisasi Hutan 2. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
3. Penatagunaan Kawasan Hutan
URUSAN KECAMATAN Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk lingkup skala kecamatanr. Fasilitasi pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
4. Penyuluhan Kehutanan
Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kecamatan.
5. Pengawasan Bidang kehutanan
Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat kinerja penyelenggara oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.
dd. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SUB BIDANG 1. Mineral, Panas Bumi, dan Air Tanah 2. Perizinan
kehutanan skala
URUSAN KECAMATAN Pembinaan dan pengawasan pada wilayah kecamatan. Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Stasiun Pengisian bahan bakar Umum (SPBU).
ee. Urusan Bidang Pariwisata SUB BIDANG 1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan
URUSAN KECAMATAN Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan bidang pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan
1. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program aksi bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat; 2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data bidang pariwisata; 3. Fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pengendalian bidang pariwisata; 4. Fasilitasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat; 5. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan terhadap bidang pariwisata yang ada dilokasinya.
3. Kebijakan Bidang Pariwisata
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata.
ff. Urusan Bidang Industri SUB BIDANG 1. Informasi Industri
2. Perizinan
URUSAN KECAMATAN Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data industri kecil dan menengah (IKM) di wilayah kecamatan masing-masing. Pemberian Izin Usaha Industri dengan Modal dibawah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
gg. Urusan Bidang Perdagangan SUB BIDANG Perdagangan Dalam negeri
1. 2. 3. 4.
hh. Urusan Bidang Ketransmigrasian SUB BIDANG Ketransmigrasian
URUSAN KECAMATAN Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian perijinan di bidang perdagangan (SIUP, TDP, SIUP MB dan ijin Gudang); Sosialisasi Undang undang perlindungan konsumen; Pengawasan Peredaran barang dan jasa; Inventarisasi bidang usaha perdagangan.
URUSAN KECAMATAN Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran dan Kelengkapan Administrasi Calon Transmigran. BUPATI PANDEGLANG, Cap / Ttd
ERWAN KURTUBI
