PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR
14 TAHUN
2013
TENTANG PEDOMAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
:
bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
155
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4)
156
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG .
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) adalah Tenaga Kerja yang telah memenuhi syaratsyarat kontrak dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang diserahi tugas dan tanggungjawab membantu pada unit kerja tertentu dan diberikan upah/honor berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Pandeglang. 3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang. 4. Upah adalah honorarium yang diterima oleh Tenaga Kontrak Kerja setelah melaksanakan tugas satu bulan penuh. 5. Masa Kontrak Kerja adalah batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. BAB II TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) Pasal 2 Tenaga Kontrak Kerja berkedudukan sebagai Tenaga Kontrak Kerja Daerah dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diberi tugas pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diberikan upah/honor berdasarkan ketentuan yang berlaku.
157
Pasal 3 Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tersebut adalah : a. Wajib setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Berhak memperoleh upah / honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Masa kontrak kerja bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) selama 1 (satu) tahun; d. Masak Kontrak Kerja TKK dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan dan memenuhi persyaratan; Pasal 4 Batas Usia Tenaga Kontrak Kerja dalam melaksanakan tugas pengabdiannya (1) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) untuk fungsional umum 55 (lima puluh lima) tahun; (2) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) untuk fungsional tertentu 58 (lima puluh delapan) tahun. Pasal 5 Pada setiap akhir tahun anggaran, Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap Tenaga Kontrak Kerja berdasarkan usulan dan masukan dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan serta Kelurahan; BAB III PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) Bagian Kesatu Pemindahan Pasal 6 (1) Pemindahan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah; (2) Bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang pindah keluar Kabupaten Pandeglang diberhentikan dengan hormat. 158
Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 7 (1)
Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)
Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Atas permohonan sendiri; b. Meninggal Dunia; c. Batas waktu kontrak telah habis; d. Tidak cakap jasmani dan rohani; e. Pemberhentian tidak dengan hormat (karena melanggar ketentuan yang berlaku); f.
Mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Fungsional Umum;
g. Mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Fungsional Tertentu. (2) Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dilakukan secara sepihak apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan berlaku; (3) Apabila Tenaga Kontrak Kerja (TKK) berhenti sebagaimana tercantum pada ayat (2) tersebut diatas, tidak dapat digantikan oleh pegawai lain (tambal sulam). BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian (TKK) Tenaga Kontrak Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
159
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di pada tanggal
Pandeglang 03 Juni 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/Ttd ERWAN KURTUBI Diundangkan di pada tanggal
Pandeglang 03 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/Ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR 14
160
