BUPATI DEMAK PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan; b. bahwa pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih tertib, efektif dan akuntabel serta tidak ada ketentuan yang multi tafsir, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Derah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 15. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 21, diubah sebagai berikut : 1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 lama disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 17 a, berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 17a. Hubungan keluarga sedarah dan/atau hubungan semenda derajat pertama adalah hubungan kekerabatan antara Kepala Desa atau suami/istri Kepala Desa ke atas dan ke bawah atau yang disamakan dengan hubungan keluarga lainnya dengan Calon Perangkat Desa;
2. Di antara Bab II dan Bab III lama disisipkan I (satu) Bab baru yaitu Bab II A yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2 A dan Pasal 2 B yang berbunyi sebagai berikut : BAB II A PENUNJUKAN PERANGKAT DESA Pasal 2 A (1) Apabila waktu penerimaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa telah diperpanjang sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Panitia, namun tidak terdapat satupun warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka Panitia membuat Berita Acara dan melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat. (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan pengisian Perangkat Desa melalui penunjukan. (3) Pengajuan permohonan ijin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya laporan dari Panitia. (4) Jawaban Bupati terhadap permohonan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan ijin tertulis diterima. (5) Setelah dikeluarkannya ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengadakan rapat khusus bersama BPD untuk membahas rencana pengisian jabatan Perangkat Desa melalui penunjukan. (6) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati belum memberikan jawaban tertulis, maka Bupati dianggap telah memberikan persetujuan.
Pasal 2 B (1) Warga masyarakat yang akan ditunjuk menjadi Perangkat Desa harus yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. (2) Penentuan warga masyarakat yang akan ditunjuk menjadi Perangkat Desa dilakukan dalam rapat antara Pemerintah Desa dan BPD.
(3) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan dasar untuk proses pengangkatan menjadi Perangkat Desa. 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c lama diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf h dan huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (2)
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa, yaitu meliputi : a. Surat permohonan untuk menjadi bakal calon perangkat desa; b. Blanko isian tentang pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. Fotokopi ijazah pendidikan secara berjenjang dan telah dilegalisir, paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat kecuali bagi calon Modin paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir; e. Fotokopi akta kelahiran/akta kenal lahir yang telah dilegalisir; f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah; g. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm; h. Surat keterangan berkelakuan baik atau dengan sebutan lain dari Kepolisian; i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Ketentuan Pasal 14 lama yang semula terdiri dari dua ayat, ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :
(1)
Pasal 14 Pelaksana terhadap ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yaitu : a. Unsur Pemerintah Kabupaten; b. Unsur Kecamatan; dan c. Kepala Desa.
(2)
Pelaksana terhadap ujian psikologi dan ujian akademis tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu pihak Perguruan Tinggi dan institusi yang berkompeten.
(3)
Dalam hal pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa terdapat calon Perangkat Desa yang mempunyai hubungan darah dan/atau hubungan semenda derajat pertama atau yang disamakan dengan hubungan keluarga lainnya dengan Kepala Desa atau suami/istri Kepala Desa, maka seluruh calon dalam jabatan tersebut tidak diuji wawancara oleh Kepala Desa.
(4)
Ujian wawancara bagi calon sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kabupaten dengan ketentuan perolehan nilai adalah akumulasi dari nilai wawancara pihak Kecamatan dan Kabupaten dibagi 2 (dua).
(5)
Hubungan keluarga sedarah dan/atau hubungan semenda derajat pertama atau yang disamakan dengan hubungan keluarga lainnya dengan Kepala Desa atau suami/istri Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi : a. Bapak atau ibu; b. Anak kandung termasuk juga anak angkat; c. Istri atau suami; d. Menantu; e. Mertua; f. Saudara kandung; dan g. Saudara ipar.
5. Ketentuan Pasal 16 lama yang semula tanpa ayat diubah menjadi 4 (empat) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Guna memberikan standar penilaian terhadap pelaksanaan ujian wawancara dan ujian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (2), diatur sebagai berikut : -
Nilai terendah adalah 50 poin; dan
-
Nilai tertinggi adalah 75 poin.
(2) Pemberian nilai ujian psikologi yaitu dilakukan dengan pemberian soal sebanyak 100 (seratus) soal dengan faktor pengali 0,8 (nol koma delapan). (3) Pemberian nilai hasil ujian akademis tertulis dilakukan dengan pemberian soal sebanyak 100 (seratus) soal dengan faktor pengali 1 (satu). (4) Hasil akhir akumulasi nilai ujian penyaringan oleh Panitia Pengangkatan ditentukan 3 (tiga) angka dibelakang koma tanpa pembulatan. 6. Ketentuan Bab VI ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Keenam yang terdiri dari 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16 A, yang berbunyi sebagai berikut : Bagian Keenam Calon Tunggal Pasal 16 A (1) Bagi Calon Tunggal wajib mengikuti semua tahapan ujian penyaringan. (2) Calon tunggal dinyatakan lulus bila yang bersangkutan memenuhi standar kelulusan yaitu memperoleh nilai dengan rata-rata akumulasi ujian penyaringan minimal 56 (lima puluh enam). 7. Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 (1) Dalam hal minimnya keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga tidak dapat membantu membiayai proses pengisian Perangkat Desa, maka Panitia Pengangkatan dapat merumuskan dan memusyawarahkan dengan pihak ketiga dan bakal calon dengan tetap memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan; (2) Besaran biaya pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan Camat; (3) Setelah Kepala Desa dan BPD menerima pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa, maka Kepala Desa membubarkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Pertanggungjawaban penggunaan biaya dan pembubaran Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam jadwal pengisian perangkat desa.
9. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 4 (empat) pasal baru yaitu Pasal 27 A, Pasal 27 B, Pasal 27 C dan Pasal 27 D, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27 A (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah, mekanisme penyelesaiannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut : a. Teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa dan disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya; b. Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan kepada Camat dan BPD; c. Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan kepada Camat dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat. (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing berselang waktu 30 (tiga puluh) hari. (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud Pasal 27 A ayat (1) karena sesuatu hal, Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati. (4) Apabila telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan Perangkat Desa yang bersangkutan juga tidak melaksanakan teguran tersebut, maka Kepala Desa dengan persetujuan tertulis dari BPD memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya paling lama 6 (enam) bulan dengan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
(5) Setelah masa pemberhentian sementara berakhir dan Perangkat Desa yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki halhal yang dijadikan dasar pemberhentian sementara, maka Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan persetujuan tertulis dari BPD dan Camat. (6) Pemberian persetujuan tertulis dari BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Desa. (7) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) BPD belum memberikan persetujuan tertulis, maka BPD telah dianggap memberikan persetujuan tertulis.
Pasal 27 B (1) Dalam hal Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah, mekanisme penyelesaiannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut : a. Teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa dan disampaikan langsung kepada Sekretaris Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Camat; b. Teguran kedua secara tertulis dari Camat setelah teguran tertulis Kepala Desa tidak ditindaklanjuti, yang disampaikan langsung kepada Sekretaris Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan Kepala Desa; c. Teguran ketiga secara tertulis dari Camat, yang disampaikan langsung kepada Sekretaris Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Desa serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
(2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing berselang waktu 30 (tiga puluh) hari. (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud Pasal 27 B ayat (1) huruf a karena sesuatu hal, Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati. (4) Camat yang tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud Pasal 27 B ayat (1) huruf b dan huruf c karena sesuatu hal, Bupati memberikan teguran tertulis kepada Camat dan meminta alasan tidak memberikannya teguran. (5) Apabila telah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan Sekretaris Desa yang bersangkutan juga tidak melaksanakan teguran tersebut, maka Bupati berdasarkan laporan Camat memberhentikan sementara Sekretaris Desa yang bersangkutan dari jabatannya paling lama 6 (enam) bulan dengan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. (6) Setelah masa pemberhentian sementara berakhir dan Sekretaris Desa yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki halhal yang dijadikan dasar pemberhentian sementara, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa berdasarkan laporan Camat yang dilampiri hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.
Pasal 27 C (1) Dalam hal Perangkat Desa dan / atau Sekretaris Desa berstatus Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, dan hak penguasaan tanah bengkok sebesar 50 % (lima puluh persen) yang ditarik ke desa telah terlanjur disewakan atau telah ditanami, maka Perangkat Desa dan / atau Sekretaris Desa yang bersangkutan wajib mengembalikannya dalam bentuk uang dengan hitungan bulan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara. (2) Penyimpangan keuangan Desa dan/atau kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya keuangan Pemerintah yaitu uang penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pasal 27 D Jika Perangkat Desa atau Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau menerima Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 27 A ayat (4) dan ayat (5), atau Pasal 27 B ayat (5) dan (6), maka Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati tersebut diumumkan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat desa setempat dalam rapat desa dan/atau Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati tersebut ditempelkan pada papan pengumuman desa serta dituangkan dalam Berita Acara.
Pasal II Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 18 Juli 2013 No 1. 2. 3. 4.
Jabatan Sekda Asisten I Kabag Hukum Plt. Kabag Pemerintahan Umum
Paraf
BUPATI DEMAK,
MOH. DACHIRIN SAID
Diundangkan di Demak pada tanggal 18 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
POERWONO SASMITO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 14
