PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 11 TAHUN
2012
TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN, PENYULUH KEHUTANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jabatan Fungsional Penilik, maka batas usia pensiun dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan batas usia pensiun pejabat fungsional dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
1
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
2
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4) Memperhatika n
:
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural eselon I dan eselon II; 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan. 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V353-6/99 tanggal 20 Desember 2010, Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 Tentang, Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI PANDEGLANG
TENTANG
BATAS USIA
PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN,
PERIKANAN,
PENYULUH
FUNGSIONAL
PENILIK
KEHUTANAN DI
DAN
LINGKUNGAN
PENYULUH JABATAN
PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggara Pemerintah Daerah;
dan
3
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang; 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit; 6. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit; 7. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang di duduki oleh Pegawai Negeri SIpil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang; 8. Penyuluh Perikanan adalah Jabatan yang Mempunyai Ruang Lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang di duduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang 9. Penyuluh Kehutanan adalah Jabatan yang Mempunyai Ruang Lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan Kehutanan yang di duduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang; 10. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan Anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
BAB II BATAS USIA PENSIUN Pasal 2 (1) (2)
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (Lima Puluh Enam) Tahun; Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4
(3)
Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan jenjang Madya, Jenjang Utama dan Jabatan Fungsional Penilik, dillingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun. Pasal 3
(1)
Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
(2)
Setiap kali masa perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun dan ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun, dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan melalui mekanisme penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
Pasal 4 Dalam menetapkan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) bahwa untuk menduduki Jabatan Fungsional Penilik, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Pejabat Pembina Kepegawaian harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain : a. b. c. d. e.
Keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; Prestasi / kinerja yang baik; Moral dan integritas yang baik; Kaderisasi dan dinamika organisasi, dan Kesehatan.
Pasal 5 (1)
Pejabat Pembina Kepegawaian setiap saat dapat mengevaluasi masa perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
(2)
Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah di evaluasi oleh Pembina Kepegawaian tidak layak untuk melaksanakan tugas, maka dapat diberhentikan tanpa menunggu batas waktu yang telah ditentukan dan tanpa melalui penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
5
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pada tanggal
Pandeglang
BUPATI PANDEGLANG
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pada tanggal
Pandeglang
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DODO DJUANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR
6
