LAMPIRAN-LAMPIRAN
98
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR. 1/1991 TENTANG KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TAMANSARI PLASA SALATIGA KOTAMADYA DATI II SALATIGA
Pada hari SENIN tanggal SEBELAS bulan MARET tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU, yang bertanda tangan dibawah ini masingmasing: 1.
Nama
: DOELRACHMAN PRAWIOSOEDIRO
Jabatan
: Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan berkedudukandi Jalan Letjen Sukowati No. 51 SalatigaMewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.
Nama
: GATOT ISWASTA
Jabatan : Direktur Perseroan Terbatas (PT) Inti Griya Prima Sakti yang bergerak dalam bidang Developer dan Real estate berkedudukan di semarang di Jalan Sompok Baru No. 78 berdasarkan Pasal 1 dari Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dihadapan RM. SOETOMO Sarjana Hukum Notaris di semarang No. 29 oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka kontrak bagi tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 oktober 1986 tentang Penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1990 tentang penyertaan Modal Pemerintah kotamadya DATI II Salatiga pada Pihak Ketiga, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DATI II Salatiga Nomor 170/03/1991 Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu; Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan dan Petunjukpetunjuk lainnya yang dengan tersebut diatas, serta pasal-pasal sebagaimana dalam Perjanjian ini.
Pasal 1 (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Kerja Sama untuk melaksanakan suatu pekerjaan pembangunan diatas tanah yang dikuasai oleh Pihak Pertama. (2) Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini adalah Pekerjaan Pembangunan Tamansari Plasa salatiga.
Pasal 2 Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 1 Perjanjian ini adalah Tamansari
Salatiga
seluas
±
5.047
M2
yang
saat
ini
dalam
penguasaan/pengelolaan Pemerintah Kotamadya DATI II Salatiga terletak
dikelurahan salatiga Kecamatan Kota Salatiga, Kotamadya DATI II Salatiga dengan batas-batas sebagai berikut: ⎯ Sebelah Utara: Jalan Pemuda. ⎯ Sebelah Timur: Jalan Tamansari. ⎯ Sebelah Barat: Jalan Jendral Sudirman. ⎯ Sebelah selatan: G.P.I.B. dan Terminal Angkota.
Pasal 3 Pihak Pertama dengan ini menyerahkan tanah Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini untuk dikelola dan didirikan bangunan yang berupa Plasa 8 (delapan) lantai dan Rumah Toko 3 (tiga) lantai (5 (lima) unit) yang akan di kenal dengan sebutan Plasa Tamansari salatiga, dan kepada Pihak kedua di berikan Hak Guna Bangunan (HGB), diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pihak Pertama selama jangka waktu 30 (Tiga Puluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB).
Pasal 4 Semua biaya pengurusan Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seperti dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama membantu kelancaran dalam penyelesaian pengurusan Permohonan Hak sebagaimana dimaksud.
Pasal 5 (1) Selama jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dalam Pasal 3 Perjanjian ini Pihak Kedua mempunyai hak seluruhnya atas tanah dan bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 (delapan), kecuali sebagian lantai dasar sehingga dengan demikian Pihak Kedua dapat mengalihkan haknya kepada Pihak Ketiga secara hukum sesuai peraturan Perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu dan baik. (2) Pihak Kedua dengan sepengetahuan Pihak Pertama berhak sepenuhnya menentukan nilai harga bangunan, menerima hasil penjualan, jasa-jasa lainnya atas dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dengan memberikan kwitansi/bukti pembayaran yang sah.
Pasal 6 (1) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (delapan) dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menggunakan jasa Konsultan yang sah. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah meliputi gambar-gambar rencana, perhitungan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk juga gambargambar perubahan-perubahan dalam pembangunan yang dijelaskan didalam Asbuild drawing terlebih dahulu harus mendapat pengesahan dari pihak Pertama dan atau instansi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
Pasal 7 Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 hingga selesai sesuai dengan perencanaan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari Pihak Kedua menerima Surat Perintah Kerja dari Pihak Pertama, kecuali terjadi Force Majeur.
Pasal 8 (1) Bangunan susun (bertingkat) parmanent Tamansari Plasa Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian ini digunakan untuk: a. Lantai dasar digunakan: ⎯
Tempat Parkir, yang dapat menampung 200 kendaraan roda dua dan 80 kendaraan roda empat.
⎯
Jalan masuk/keluar bangunan susun (bertingkat)
⎯
Tangga penghubung ke lantai diatasnya, lift standard, lavatory,dan fasilitas lainnya.
Luas lantai dasar ± 2.250 M2 untuk parkir dan ± 250 M2 untuk Pujasera. b. Lantai 1 seluas ± 2.900 M2 digunakan untuk pertokoan : Ukuran 4 x 4
M
sebanyak 12 buah
Ukuran 4 x 7,5 M
sebanyak 12 buah
Ukuran 4 x 8
M
sebanyak 10 buah
Ukuran 8 x 8
M
sebanyak 8 buah
Ukuran 62
M2 sebanyak 4 buah
Ukuran 107
M2
sebanyak 1 buah
Ukuran 42
M2
sebanyak 1 buah
Ukuran 26
M2
sebanyak 1 buah
Fasilitas lift: lift, eskalator, tangga utama, tangga darurat, hall/show room, dan lavatory. c. Lantai 2, dan 3 digunakan untuk supermarket/pertokoan. Fasilitas: lift, eskalator, tangga utama, tangga darurat, hall/pertokoan. Luas tiap lantai ± 2.900 M2. d. Lantai 4 (empat) seluas ± 2.900 M2 digunakan untuk fasilitas rekreasi : ⎯
2 (dua) buah gedung bioskop dan lobby 1.000 M2
⎯
Amusement centre dan billyard room
⎯
Pujasera ± 1.400 M2
500 M2
Dilengkapi dengan fasilitas lift, escalator, tangga utama, tangga darurat, dan lavatory. e. Lantai 5 (lima) seluas ± 1.700 M2 digunakan unutk Hotel. ⎯
Lobby dengan luas ± 120 M2
⎯
Ruang tidur 4 x 8 M sebanyak 30 buah.
⎯
Service dan selasar ± 500 M2.
f. Lantai 6 (enam) seluas ± 1.700 M2 digunakan untuk Hotel. ⎯
Lobby dengan luas ± 120 M2
⎯
Ruang tidur 4 x 8 M sebanyak 30 buah.
⎯
Banquete room ± 100 M2
⎯
Service dan selasar ± 400 M2.
g. Lantai 7 (tujuh) seluas ±250 M2 untuk restoran eksklusive. (2) Pertokoan 3 (tiga) lantai sebanyak 5 unit ukuran 5 x 15 M.
Pasal 9 (1) Pihak Kedua berkewajiban menanggung biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), biaya Pengukuran, biaya pemetaan, biaya penyelidikan tanah pajakpajak dan biaya-biaya lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ada hubungannya dengan perencanaan dan pembangunan bangunan susun (bertingkat) parmanent sebagaimana disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 8 perjanjian ini. (2) Disamping kewajiban tersebut Ayat (1) Pasal ini Pihak Kedua berkewajiban membangun: a. Lapangan Tenis in door 2 (dua) ban dengan ukuran dan gambar yang telah di setujui oleh Pihak Pertama terletak diatas tanah Pihak Pertama di lingkungan Stadion Kridanggo. b. Ruko dan kios diatas bekas tanah Pasar hewan Jl Osamaliki Salatiga seluas 2.150 M2 diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pihak Pertama kemudian diberikan kepada pihak Kedua dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dengan perincian sebagai beikut: Ruko 2 (dua) lantai 5x 15 M sebanyak 13 unit dengan luas lantai dasar : 975 M2
Kios 3 x 4 M sebanyak 26 (dua Puluh Enam) unit dengan luas 312 M2, yang mana sejumlah 15 (lima belas) unit sebagai pengganti kios Inpres Pasar. Fasilitas Lavatory ± 20 M2 Parkir seluas ± 2.000 M2. c. Pemasangan 10 (sepuluh) unit lampu jalan antik untuk Jalan Jendral Sudirman. d. Pembuatan Taman di Tamansari Plasa Salatiga seluas ± 2.200 M2 dengan komponen yang disetujui oleh Pihak Pertama dan dikelola Oleh Pihak Kedua. e. Pemasanagan lampu penerangan jalan stadion Kridanggo jenis HVL sebanyak 7 (tujuh) unit sampai menyala. (3) Pemanfaatan Rumah Bangunan Toko sebagaimana tersebut Ayat (2) Pasal ini atas persetujuan Pihak Pertama.
Pasal 10 Pihak Pertama membentuk Tim Pengawas Pembangunan Tamansari Plasa Salatiga yang melaksanakan tugasnya secarafungsional, dan memberikan perlindungan serta bimbingan seperlunya kepada Pihak Kedua.
Pasal 11 Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangka kontrak bagi tempat usaha sesuai Perjanjian ini, telah sepakat secara bersama-sama menentukan besarnya nilai saham masing-masing sebagai beikut : Besarnya nilai saham Pihak Pertama, adalah berupa : a. Tanah di Tamansari luas untuk bangunan 3.047 M2 Harga per M2 Rp. 100.000,- nilai saham:
Rp. 504.700.000,-
b. Ijin Mendirikan Bangunan Tamansari Plasa Lapangan Tenis, ruko dan kios dibekas pasar hewan
Rp. 75.944.400,-
c. Tanah bekas pasar hewan untuk bangunan luas 2.150 M2 harga per M2 Rp. 65.000,- nilai saham
Rp. 139.750.000,-
________________________ Total nilai saham
Rp. 720.394.400,-
(2) Besar nilai saham Pihak Kedua berupa: a. Bangunan Tamansari Plasa dan Ruko, Ruko dan Kios di bekas pasar hewan b. Lapangan Tenis in door c. Lampu hias
Rp. 15.059.597.800,Rp. 382.478.800,-
Rp.17.500.000,-
d. Pembuatan Taman Rp. 29.125.000,e. Lampu Penerangan jalan stadion Kridanggo
Rp. 5.000.000,________________________ Rp. 15.493.701.600,-
Pasal 12 (1)
Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menentukan pembagian bangunan sebagai berikut : Pihak Pertama menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan mengelola : a. Lapangan parkir di bangunan dan sekitar Tamansari Plasa Salatiga. b. Lapangan parkir di bekas pasar hewan c. Lapangan tenis in door. d. Lampu hias di Jl Jend. Sudirman. e. Lampu penerangan jalan di lingkungan stadion Kridanggo Salatiga. Pihak Kedua menerima bagian dengan Hak Guna Bangunan selama 30 (tiga puluh) tahun : a. Seluruh bangunan Tamansari Plasa. b. Bangunan Ruko di Tamansari Plasa. c. Bangunan Ruko dan Kios di bekas pasar hewan kecuali kios inpres pasar.
(2) Pihak Pertama berhak menagih pendapatan daerah berupa: Pajak, Retribusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 13 Pihak Kedua mempunyai wewenang penuh untuk memindahkan/mengalihkan Hak Guna Bangunan atas semua dan/atau sebagian dari bangunan yang menjadi penguasaan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga dengan sepengetahuan Pihak
Pertama dan menerima hasil penjualan, sewa, jasa-jasa lainnya dengan nilai harga yang ditetapkan sendiri oleh Pihak Kedua.
Pasal 14 Pihak Kedua mendapatkan hak untuk memanfaatkan, mengelola atas pemasangan reklame/iklan untuk seluruh bagian bangunan Tamansari Plasa.
Pasal 15 Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pihak Pertama karena hukum, berkewajiban membayar pajak, retribusi, pajak perusahaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemasangan reklame dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 (tiga puluh) tahun.
Pasal 16 Selama dalam waktu pengelolaan oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini maka Pihak kedua atau Pihak Ketiga yang memperoleh hak dari Pihak Kedua berkewajiban memelihara keindahan, kebersihan dan keamanan serta menjaga keselamatan dari kebakaran dan bahaya lainnya.
Pasal 17 (1)Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu bersamaan dengan habis masa berlakunya HGB (Hak Guna Bangunan) maka tanah seluas ± 5.047 M2 di
Tamansari Salatiga dan tanah seluas 2.150 M2 di bekas pasar hewan jalan Osamaliki Salatiga beserta seluruh bangunan dan fasilitas yang berdiri diatas langsung beralih menjadi milik Pihak Pertama tanpa adanya suatu proses tertentu maupun persyaratan-persyaratan yang menjadi beban Pihak Pertama. (2) Setelah berakhirnya masa HGB (Hak Guna Bangunan) Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang telah mendapatkan hak secara hukum dari Pihak Kedua dapat mengajukan perpanjangan hak kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 18 (1) Apabila ternyata Pihak Kedua karena sesuatu hal tidak melakukan kegiatan pembangunan Tamansari Plasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah menerima Surat Perintah Kerja dari Pihak Pertama maka Pihak Pertama dapat mencabut/membatalkan Surat Perjanjian ini, dan berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkannya. (2) Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan, penambahan/pengurangan volume bangunan atau perubahan fungsi penggunaan ruang dan fasilitas, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 19 (1) Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dan Pasal 8 Perjanjian ini sebagai jaminan untuk mendapatkan dana kecuali bangunan yang telah selesai dibangun. (2) Batas waktu jaminan yang telah dinyatakan selesai tidak boleh melebihi batas waktu HGB (Hak Guna Bangunan) tersebut, Pasal 3 Perjanjian ini.
Pasal 20 (1) Pihak kedua dalam hal melimpahkan hak untuk memakai ruangan/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini, harus dan tidak boleh melebihi batas waktu HGB (Hak Guna Bangunan) selama 30 tahun tersebut Pasal 3 Perjanjian ini. (2) Surat Perjanjian yang mengikat Pihak Kedua dengan Pihak lain/pemakai ruangan/toko harus di beritahukan kepada Pihak Pertama. (3) Apabila Pihak lain/pemakai ruangan/toko yang telah ditunjuk oleh Pihak kedua sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) Pasal ini, akan memindah tangankan haknya kepada pihak lain lagi maka Pihak kedua diwajibkan memberitahukan kepada Pihak Pertama. (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak bangunan dinyatakan telah selesai ternyata terdapat tempat usaha yang belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) maka kewajiban tersebut, Pasal 12 Ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
Pasal 21 (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat tentang perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara mufakat dan kekeluargaan. (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak membentuk suatu Panitia Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu: ⎯ Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama. ⎯ Satu orang ditunjuk oleh Pihak Kedua. ⎯ Dan orang ketiga ditunjuk bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. (3) Apabila Panitia Arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka kedua belah pihak bersepakat mengajukan ke Pengadilan Negeri.
Pasal 22 Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di Pengadilan Negeri Salatiga.
Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat penyempurnaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pasal 24 (1) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2) Apabila tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka Perjanjian ini batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
Pasal 25 (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Salatiga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak, aslinya dirangkap 3 (tiga) dan dibubuhi dengan materai cukup, lembar pertama untuk Pihak Pertama, lembar kedua untuk Pihak Kedua dan lembar ketiga untuk arsip serta untuk keperluan administrasi dibuat tembusan rangkap 10 (sepuluh). (2) Biaya yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.
Pihak Pertama
Pihak Kedua
Disertai Cap
GATOT ISWASTA
DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO
Saksi-saksi : 1)
Drs. MULLATO, NIP. 010 O46 351 Jabatan: Sekretaris Kotamadya Daerah Tk II Salatiga
2)
JOHN. M. MANOPPO. SH, NIP. 300 056 200 Jabatan: Ketua Bappeda Kodya DATI II Salatiga
3)
Ir. TRI SUSILO BUDI. NIP. 500 082 029 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya DATI II Salatiga
4)
FOMBASE MENDROFA. SH, NIP. 300 039 940 Jabatan: Kepala Bagian Hukum Kodya DATI II Salatiga
5)
SOELARSO HANDISANTONO. SH, NIP. 500 033 478 Jabatan: Kepala Dipenda Kodya DATI II Salatiga
6)
Ir. ROCHMADI. NIP. 500 078 260 Jabatan: Kepala Bagian Pembangunan Kodya DATI II Salatiga
7)
Ir. MR. PRIYANTO Jabatan: Direktur II PT.INTI RIYA PRIMA SAKTI Semarang
PERJANJIAN NOMOR : 1/Perj.(V/2002) tentang ADDENDUM PERJANJIAN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN TAMANSARI PLASA KODYA DATI II SALATIGA
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima April tahun dua ribu dua (25-4-2002), bertanda tangan dibawah ini: H.TOTOK MINTARTO, Walikota Salatiga, berkedudukan di salatiga, jalan Letjen Sukowati Nomor 51, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, demikian berdasarkan Pasal 43 dan 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. GATOT ISWASTA, Direktur PT. INTI GRIYA PRIMA SAKTI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Griya Prima Sakti, berkedudukan di Semarang Jalan Sompok Baru Nomor 78, didrikan dengan AKTA tanggal 17 Maret 1988 nomor 29 di buat dihadapan RM.SOETOMO, SH, Notaris di semarang, demikian Pasal 11 anggaran dasarnya yang diubah pertama kali dengan AKTA tanggal 1 febuari 1991sah mewakili Perseroan Terbatas (PT) tersebut. untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Berdasarkan :
Perjanjian Nomor 1 tahun 1991 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Tamansari Plasa Salatiga Kotamadya DATI II Salatiga, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 21 juni 1991 Nomor 511./567 tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya KDH
Tingkat II Salatiga Nomor 602.1/040/1991 tentang
Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Tamansari Plasa Salatiga Kotamadya DATI II Salatiga. Akta Perdamaian antara PIHAK PERTAMA dengan GEREJA PROTESTAN INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) TANGGAL 15 Maret 1995. Surat
Walikota
Salatiga
Nomor
511.3/1573/1996
perihal
Ijin
Prinsip
Pembangunan Plasa Tamansari Salatiga. Surat PT.Inti Griya Prima Sakti Semarang Nomor 102/SK/GPS/IV/9/tanggal 15 April 1991/perihal permohonan ijin mulai pembangunan Tamansari Plasa. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menagadakan tambahan dan perubahan pada Perjanjian Nomor 1 tahun 1991 tersebut diatas. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA telah untuk mengadakan beberapa perubahan (addendum).
Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kontrak bagi Tempat usaha Dalam Rangka Pembangunan Tamansari Plasa Kotamadya DATI II Salatiga, diubah sebagai berikut ; ketentuan Pasal 3 menjadi berbunyi:
PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanah Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini untuk dikelola dan didirikan bangunan yang berupa Plasa 4 (empat) lantai dengan sebutan “PLASA TAMANSARI SALATIGA” dan kepada PIHAK KEDUA diberikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HPL) PIHAK PERTAMA selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 april 1998 sampai tanggal 11 april 2003.
Ketentuan Pasal 5 menjadi berbunyi: (1) Selama jangka waktu berlakunya HGB sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 addendum perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak seluruhnya atas tanah dan bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada diatasnya, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu dan baik. (2) PIHAK KEDUA dengan sepengetahuan
PIHAK PERTAMA berhak
sepenuhnya menentukan nilai harga bangunan, nilai dan jasa-jasa lainnya atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 addendum perjanjian ini.
Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi: (1)PIHAK
KEDUA
berkewajiban
menyelesaikan
pembangunan
TamansariSalatiga paling lambat pada tanggal 30 juni 2002.
Plasa
(2) Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini PIHAK KEDUA belum menyelesaikan kewajibannnya tersebut, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1(satu) permil perhari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima prosen) dari RAB yang telah disahkan.
Ketentuan Pasal 8 menjadi berbunyi: Bangunan susun (bertingkat) permanen Plasa Tamansari Salatiga digunakan untuk; a. halaman luar digunakan untuk tempat pakir yang dapat menampung kendaraan roda dua dan roda empat serta sebagai jalan masuk keluar lokasi. b. lantai dasar seluas ± 1.820 M2; lantai 1 seluas ± 1.890 M2; lantai 2 seluas ±1.890 M2 dan lantai 3 seluas ±1.890 M2 digunakan untuk Toko serba Ada (Toserba, pasar swalayan, pusat hidangan, dan pusat mainan, dengan fasilitas escalator, tangga pengunjung, tangga darurat, lift barang, lavatory, Pos jaga, KM/WC, mushola dan fire hidrant.
Ketentuan Pasal 9 menjadi berbunyi: (1)PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pemutihan, pengukuran, pemetaan, dan biaya penyelidikan tanah, pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ada hubungannya dengan perencanaan dan pembangunan Plasa Tamansari.
(2) Disamping kewajiban tersebutAyat (1) Pasal ini PIHAK KEDUAberkewajiban membangun: a.Lapangan Tenis indoor 2 ban dengan ukuran dan gambar yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dilingkungan stadion Kridanggo. b. Pemasangan 10 unit lampu jalan Jend. Sudirman. c. Pemasangan lampu penerangan jalan distadion Kridanggo jenis HVL sebanyak 7 unit sampai menyala. (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini telah diserah terimakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Ketentuan Pasal 11 menjadi berbunyi: (1) Besarnya nilai saham PIHAK PERTAMA adalah; Tanah Tamansari luas untuk bangunan ± 5.047 M2 Harga permeter persegi Rp. 1.141.000,00 Total nilai saham Rp.5.758.627.000,00 (2) Besarnya nilai saham PIHAK KEDUA adalah: a. Bangunan Plasa Tamansari 4 lantai, nilai saham Rp. 16.755.487.123,22 b. Lapangan Tennis indoor c.Lampu hias, Jl. Jend. Sudirman
Rp. 1.125.427.782.,84 Rp. 40.000.000,00
d. Lampu Penerangan jalan Stadion Kridanggo
Rp. 11.000.000,00
______________________ Total nilai saham
Rp.17.932.607.431,15
Dibulatkan
Rp. 17.932.607.000,00
Ketentuan Pasal 12 menjadi berbunyi: (1) PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan dan mengelola: a. Lapangan Tennis indoor
Rp.1.125.427.782,84
b. Lampu hias di Jl. Jend.Sudirman
Rp. 40.692.525,09
c. Lampu Penerangan Jalan di stadion Kridanggo Rp. 11.000.000,00 d. ArealParkir Plasa Tamansari Salatiga
Rp. 34.200.000,00 ______________________ Rp. 1.211.320.307,93
(2) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan dan mengelola: Seluruh bangunan 4 lantai Plasa Tamansari Rp.16.755.487.123,22 (3) PIHAK KEDUA berhak atas seluruh bangunan di Plasa Tamansari Salatiga sampai dengan tanggal 14 April 2023 (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 14 menjadi berbunyi: Pemasangan Reklame di bangunan Plasa Tamansari Salatiga perijinannya menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA, sedangkan sewa titik/lokasi dan sewa tempat perijinannya menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi: PIHAK KEDUA atau pihak lain yang memperoleh hak dari PIHAK KEDUA karena hukum, kewajiban membayar pajak dan retribusi, antara lain pajak
perusahaan, pajak bumi bangunan, pajak pemasangan reklame,dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi: Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) addendum perjanjian ini berakhir,maka demi hukum tanpa melalui proses tertentu tanah seluas ± 5.047 M2 beserta seluruh bangunan parmanen 4 lantai dan fasilitas yang berdiri diatasnya yang terletak di Plasa Tamansari beralih menjadi hak milik PIHAK PERTAMA serta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi: (1)
PIHAK
KEDUA
dalam
hal
melimpahkan
hak
untuk
memakai
ruangan/toko,harus dan tidak boleh melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) addendum perjanjian ini. (2) Surat Perjanjian yang mengikat antara PIHAK KEDUA dan pihak lain/pemakai ruangan/toko wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. (3) Apabila pihak lain/pemakai ruangan/toko yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini akan memindahtangankan haknya kepeda pihak lain lagi, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberitahu kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis. (4) Apabila dalam jangka waktu lima tahun bangunan Plasa Tamansari Salatiga diresmikan pemakaiannya, atau bangunan dinyatakan telah selesai tetapi
belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya maka PIHAK KEDUA wajib membayar pajak dan retribusidaerah, sesuai peraturan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 21 menjadi berbunyi: (1) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengasuransikan seluruh Bangunan Plasa Tamansari Salatiga. (2) Apabila terjadi kebakaran atau pengrusakan oleh amukan massa sebelum PIHAK KEDUA mengasuransikan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh biaya perbaikan kembali menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan atau pihak lain yang menerima hak dari PIHAK KEDUA.
Ketentuan Pasal 22 menjadi berbunyi: Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar atas pembangunan Plasa Tamansari Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 addendum perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan addendum perjanjian ini.
Ketentuan Pasal 23 menjadi berbunyi: Tanah bekas pasar hewan yang terletak di Jl. Osamaliki, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, seluas ± 2.150 M2 dengan status tanah hak Pengelolaan (HPL) nomor 01 di serahkan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Berita Acara Serah Terima.
Ketentuan pasal 21,22,23,24, dan 25 Perjanjian Nomor 1 tahun 1991 menjadi pasal 24,25, 26, 27, dan 28.
Pasal II Addendum perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai penyempurnaan dari Perjanjian Nomor 1 tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tersebut diatas serta berlaku sejak ditandatanganinya addendum perjanjian ini.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA Disertai Cap
GATOT ISWASTA
H. TOTOK MINTARTO
SAKSI-SAKSI: 1.Nama: Drs. DJOKO SUPRAPTO Jabatan: Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga 2.Nama: Drs. SUTEDJO, M.Si Jabatan: Asisten Tata Praja dan Administrasi Setda Kota Salatiga 3.Nama: Dra. SRI SEJATI K Jabatan: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga
4.Nama: Ir. SARYONO Jabatan: Ymt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga 5.Nama: NIKEN LIDIASTUTI, SH Jabatan: Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda kota Salatiga 6.Nama: Ir. MR. PRIYANTO Jabatan: Direktur II PT. Inti Griya Prima Sakti Semarang
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR : 2 TAHUN 1991 tentang PENINGKATAN DAN PENATAAN (RENOVASI) PASAR LAMA, PASAR BERDIKARI, PASAR BARU, DAN KOMPLEKS PERTOKOAN MORODADI Cs MENJADI PASARAYA DAN PUSAT PERTOKOAN SALATIGA
Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing: Nama
: DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO
Jabatan
: Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Sukowati Nomor 51 Salatiga, dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
Nama Jabatan
: AA. Shihabulmillah : Direktur Perseroan Terbatas (PT) Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta, yang berkedudukan di Surakarta Jalan Gatot Subroto/Pusat Perbelanjaan Singosaren lantai II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Matahari Mas Sejahtera Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam bentuk kontrak Bagi Tempat Usaha dengan dasardasar hukum sebagai berikut: Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Pihak Ketiga. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/05/1990, tanggal 9 Mei 1990 tentang Persetujuan Pembangunan/Renovasi Pasar Lama, Pasar Berdikari, Pasar Baru, dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs; Penetapan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Penetapan Pemenang Tender Proposal Para Investor. Peraturan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi pasar-pasar tersebut diatas serta pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
Pasal 1 (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan suatu pekerjaan pembangunan diatas tanah yang dikuasai oleh pihak Pertama.
(2) Pekerjaan sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini adalah pekerjaan pembangunan dan penataan (renovasi) Pasar Lama, Pasar Berdikari, Pasar Baru, dan Kompleks Pertokoan Morodadi Cs menjadi Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga.
Pasal 2 (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal1 perjanjian ini adalah tanah yang sekarang menjadi: ⎯ Lokasi Pasar Lama; .............................................................. 10.344,70 M2 ⎯ Lokasi Pasar Berdikari; ....................................................... 1.709,38 M2 ⎯ Lokasi Pasar Baru; .............................................................. 3.768,08 M2 ⎯ Lokasi lahan Parkir Kompleks Morodadi Cs; ..................... 393,25 M2 ⎯ Bekas Terminal Angkutan kota yang terletak diseberang Salatiga Theatre; ............................................... 000,00 M2 (2) Sehingga luas totalnya…. adalah…………M2 yang terletak di Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Kota Salatiga, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan batas-batas sebagai beikut: ⎯ disebelah Utara
: Shopping Centre
⎯ disebelah Timur
: Pemukiman Penduduk
⎯ disebelah Selatan
: Jalan Kaliyamat
⎯ disebelah barat
: Jalan Jendral Sudirman
Pasal 3 (1) Pihak Pertama menyerahkan tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada Pihak Kedua dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pihak Pertama untuk dikelola dan didirikan Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga yang terdiri dari bangunan Pasaraya/Pasar Tradisional, Pusat Pertokoan,Rumah-toko, termasuk fasilitas sosial dan lingkungan, dan lain-lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang secara terperinci tersebut dalam Pasal 8 Perjanjian ini. (2) HGB sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini berlangsung selama jangka waktu 30 tahun terhitung sejak diterbitkannya hak Guna Bangunan (HGB) tersebut.
Pasal 4 Semua Biaya pengurusan hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan dimaksud Pasal 3 diatas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak kedua dan Pihak Pertama membantu kelancaran dalam penyelesaian pengurusan permohonan hak dimaksud.
Pasal 5 (1) Selama jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalm Pasal3 perjanjian ini pihak kedua mempunyai hak seluruhnya atas tanah dan bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana diuraikan pada Pasal 8, kecuali hal-hal yang secara tegas ditentukan dalam
perjanjian ini dan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan kepada pihak Keduadiberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga secara hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Pihak Kedua dengan sepengetahuan Pihak Pertama berhak menentukan nilai harga bangunan, menerima hasil penjualan, sewa jasa-jasa lainnya atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 dengan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran yang sah.
Pasal 6 (1) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pihak kedua dengan menggunakan jasa konsultan yang sah dan Proposal Proyek Pembangunan Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini meliputi gambargambar rencana, perhitungan konstruksi, rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) termasuk juga gambar-gambar perubahan-perubahan dalam pembangunan yang dijelaskan di dalam asbuilddrawing terlebih dahulu harus mendapat pengesahan dari Pihak Pertama dan atau instansi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
Pasal 7 (1) Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud Pasal 1 hingga selesai sesuai perencanaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Pasaraya Salatiga dan Pusat Pertokoan Salatiga oleh pihak Pertama. (2) Pihak Pertama menetapkan lahan penampungan sementara atau tempat pemindahan
para
pedagang
selama
persiapan
maupun
pelaksanaan
pembangunan/renovasi dan segala pembiayaan untuk pekerjaan tersebut menjadi beban Pihak Pertama.
Pasal 8 Perincian bangunan yang dibangun/dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah a. Pasaraya Salatiga tahap I yang terdiri dari 2 (dua) lantai terbagi atas: Lantai dasar ⎯ Kios pada lantai dasar; ............................... 170 buah ⎯ Los oprokan lantai dasar ............................ 1.216 buah Lantai I (satu): ⎯ Los oprokan lantai I (satu) ......................... 1.600 buah Rumah Toko (ruko) 2 (dua) lantai ............. 13 unit Rumah Toko (ruko) 3 (tiga) lantai ⎯ Fasilitas WC Umum ................................... 2 unit ⎯ Pos Keamanan ............................................ 1 unit ⎯ Kantor Dinas Pengelola Pasar .................... 1 unit
⎯ Mushola ...................................................... 1 unit
b.Pasaraya Salatiga tahap II yang direncanakan terdiri dari 2 (dua) lantai yang terbagi atas: ⎯ Kios pada lantai dasar ................................ 120 buah Los oprokan lantai dasar ............................ 698 buah Lantai I (satu): ⎯ Los oprokan lantai I (satu): ........................ 1.084 buah ⎯ Rumah Toko (ruko) 3 (tiga) lantai ............. 81 unit ⎯ Fasilitas WC Umum ................................... 2 unit Pos Keamanan ............................................ 1 unit ⎯ Kantor Dinas Pengelola Pasar .................... 1unit ⎯ Mushola ...................................................... 1 unit
c. Pusat Pertokoan Salatiga yang terdiri dari : ⎯ Gedung serba ada/plasa terdiri dari 5 (lima) lantai yang dipergunakan untuk: l.t. basement: areal Parkir tertutup .........................................
1 unit
l.t. dasar: department store .....................................................
1 unit
l.t. I (satu): super bazaar .........................................................
1 unit
toko buku................................................................................
1 unit
l.t. II (dua): pujasera ...............................................................
1 unit
sarana rekreasi ........................................................................
1 unit
d.
l.t. III (tiga): bioskop/cineplane..............................................
1 unit
⎯ Fasilitas WC Umum ...............................................................
2 unit
⎯ Pos keamanan .........................................................................
1 unit
⎯ Kantor Pemasaran ..................................................................
1 unit
Kantor
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
Salatiga(lokasinya ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga...1 unit) e.Pembangunan fasilitas jalan dari Salatiga Theatre sampai Jalan Taman Pahlawan Salatiga melewati shopping centre yang merupakan lokasi pembangunan Pusat Pertokoan Salatiga. f. Pembangunan Tempat Parkir Bongkar-muat g. Fasilitas dan utilitas bangunan/umum lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 9 (1) Pihak Kedua berkewajiban menanggung biaya Ijin mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan yang merupakan bagian hak Pengelolaan Pihak Kedua, sedang bangunan lainnya adalah menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. (2) Pihak kedua berkewajiban menanggung biaya pengukuran/pemetaan tanah lokasi proyek, pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ada hubungannya dengan perencanaan dan pembangunan bangunan bertingkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 perjanjian ini.
(3) Pihak Kedua berkewajiban menanggung sisa Inpres Pasar yang masih terhutang di pasar yang tersebut dalam perjanjian ini (4)
Dalam
hal
menempatkan/pemasaran
tempat
usaha,
Pihak
Kedua
memprioritaskan pedagang lama.
Pasal 10 Pihak Pertama dan Pihak kedua dalam rangka Kontrak Bagi tempat usaha sesuai dengan perjanjian ini, telah sepakat secara bersama-sama menentukan besarnya nilai saham masing-masing pihak sebagai beikut: a. Besarnya nilai saham Pihak Pertama: Berupa tanah yang menjadi lokasi Pasaraya tahap I dan tahap II serta Pusat Pertokoan Salatiga Plasa seluas…………… M2, dengan harga permeter persegi Rp. 105.000,Sehinngga besarnya saham Pihak Pertama adalah sebesar Rp.1.700.514.700, b. Besarnya nilai saham Pihak Kedua adalah sebagai berikut: a) Bangunan Pasaraya Salatiga tahap I
Rp. 4.179.951.442
b) Bangunan Pasaraya Salatiga tahap II
Rp. 3.073.063.223
c) Bangunan Pertokoan/rumah toko
Rp. 7.030.150.047
d) Bangunan Plasa Salatiga
Rp. 9.000.000.000
e) Prasarana dan lingkungan
Rp.
75.000.000
f) Biaya Penampungan Sementara
Rp.
100.000.000
g) IMB Pasaraya Salatiga tahap I & II
Rp.
2.170.403
h) IMB Kompleks Pertokoan/rumah toko dan
Pusat Pertokoan/Plasa
Rp.
60.327.104
i) Proposal
Rp.
5.000.000
j) Perencanaan Teknis
Rp.
20.000.000
k) Perencanaan Non Teknis
Rp.
20.000.000
_____________________ Jumlah
Rp. 14.645.679.109
Pasal 11 (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk melakukan pembagian tempat/usaha bangunan sebagai berikut: Pihak
Pertama
menerima
bagian
dan
hak
untuk
mengelola
dan
memanfaatkan: Lahan usaha seluruhnya Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga yang meliputi lantai dasar dan lantai I (satu) senilai Rp. 7.253.014.665,Kecuali kios-kios yang terdapat pada Pasaraya Salatiga tahap I sebanyak 154 unit dan Pasaraya Salatiga tahap II sebanyak 120 unit oleh Pihak Pertama memberikan
kuasa
penuh
kepada
Pihak
Kedua
untuk
memasarkan/mengalihkan hak pakaiatas kios-kios tersebut kepada pihak ketiga serta menerima hasil transaksi pemasaran dimaksud sesuai harga yang telah disepakati bersama, sedangkan hak Pengelolaan atas kios-kios tersebut tetap menjadi milik Pihak Pertama. (2) Selain bagian tempat/usaha tersebut Ayat (1) Pasal ini juga Pihak Pertama berhak:
a. Menarik retribusi seluruh lahan usaha yang terdapat di Pasaraya Salatiga tahap I dan Pasaraya Salatiga tahap II. b. Menarik Iuran Pemeliharaan/keamanan di Pasaraya Salatiga tahap I dan Pasaraya Salatiga tahap II. c. Menarik/menerima biaya-biaya yang berkaitan dengan penertiban atau Penempatan Berjualan secara berkala untuk para pedagang pemakai tempat usaha di Pasaraya Salatiga tahap I dan Pasaraya Salatiga tahap II. (3) Pihak Kedua berhak untuk mengelola semua Rumah toko yang ada di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga dan dibebankan dari segala pungutan maupun retribusi dari Pihak Pertama.
Pasal 12 Pihak Pertama membentuk Tim Pengawas Pembangunan Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga yang melaksanakan tugasnya secara fungsional dan memberikan perlindungan/bimbingan seperlunya kepada Pihak Kedua.
Pasal 13 Pihak Kedua diberi Kuasa penuh oleh Pihak Pertama untuk memindahkan dan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan atas semua dan atau sebagian bangunan yang menjadi Penguasaan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga dan menerima hasil penjualan, sewa dan jasa-jasa lainnya dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan secara berkala Pihak Kedua wajib memberitahukan/membuat laporan atau hasil pelaksanaan pemasaran tersebut kepada Pihak Pertama.
Pasal 14 Pihak Kedua dan atau Pihak Lain yang memperoleh dari Pihak Pertama karena hukum, berkewajiban membayar pajak, retribusi, pajak perusahaan, pajak bumi bangunan (PBB), pemasangan reklame dan lain-lain sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 13 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selama berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 (Tiga puluh) tahun.
Pasal 15 Selama jangka waktu pengelolaan oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian ini maka Pihak Kedua dan atau Pihak Ketiga yang secara hukum memperoleh hak dari Pihak Kedua berkewajiban memelihara keindahan dan keamanan serta menjaga keselamatan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.
Pasal 16 Setelah jangka waktu 30 tahun yaitu bersama dengan habisnya masa berlakunya Hak atas tanah dan Kompleks Pertokoan dan Plasa yang menjadi Hak Pengelolaan Pihak Kedua kembali menjadi milik Pihak Pertama. Sedangkan hak atas bangunan kompleks pertokoan dan plasa bersama ini Pihak Kedua di beri kesempatan pertama untuk mengajukan perpanjangan hak kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Pasal 17 (1) Apabila ternyata Pihak Kedua karena sesuatu hal tidak melakukan kegiatan pembangunan Pasaraya dan pusat pertokoan Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh Pihak Pertama dalam waktu 100 hari setalah menerima Surat Perintah Kerja maka Pihak Pertama dapat mencabut/membatalkan surat perjanjian ini dan berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkannya. (2) Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan, penambahan atau pengurangan bangunan atau perubahan fungsi penggunaan ruang dan fasilitas, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 18 (1) Pihak kedua dapat menggunakan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1dan Pasal 8 perjanjian ini sebagai jaminan untuk mendapatkan dana setelah bangunan Pasaraya tahap I dan Pasaraya tahap II selesai dibangun oleh Pihak Kedua sesuai dengan hasil pelaksanaan secara betahap. (2) Batas waktu jaminan yang dinyatakan telah selesai tidak boleh melewati bataswaktu Hak Guna Bangunan tersebut Pasal 3 perjanjian ini.
Pasal 19 (1) Pihak kedua dalam hal melimpahkan hak untuk memakai ruangan atau toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perjanjian ini, harus dan tidak boleh
melebihi batas waktu Hak Guna Bangunan selama 30 (tiga puluh) tahun tesebut Pasal 3 perjanjian ini. (2)Surat perjanjian ini mengikat antara Pihak Kedua dan Pihak yang lainnya/pemakai ruangan/toko harus diberitahukan kepada Pihak Pertama. (3) Apabila Pihak lain/pemakai ruangan/tookyang telah ditunjuk oleh Pihak Kedua akan memindahtangnkan haknya kepada Pihak lain lagi maka Pihak Kedua diwajibkan memberitahukan kepada Pihak Pertama. (4) Apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak bangunan dinyatakan telah selesai ternyata tempat usaha yang belum dapat difungsikan sebagaimana dimaksud Pasal 8 pejanjian ini, maka kewajiban tersebut, Pasal 14 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, yang besarnya akan ditetapkan kemudian secara musyawarah.
Pasal 20 (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara mufakat dan kekeluargaan. (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak membentuk suatu panitia arbitrase yang terdiri dari tiga anggota: ⎯ Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama ⎯ Satu orang ditunjuk oleh Pihak Kedua ⎯ Dan orang ketiga ditunjuk bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
(3) Apabila Panitia Arbitrase tidak dapat meneyelesaikan perselisihan tersebut maka kedua belah pihak bersepakat mengajukan ke Pengadilan Negeri.
Pasal 21 Kedua belah pihak menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih berdomisili hukum tetap serta tidak berubah di Pengadilan Negeri Salatiga.
Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat penyempurnaan akan diatur oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pasal 23 (1) Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2) Apabila tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka perjanjian menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
Pasal 24 (1) Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Salatiga pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak dan aslinya di buat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup, lembar pertama unutk Pihak Pertama, lembar Kedua unutk Pihak Kedua, dan Lembar ketiga untuk arsip serta unutk keperluan administrasi dibuat tembusannya rangkap 10 (sepuluh). (2) Biaya yang timbul akibat dibuatnya perjanjian ini di bebankan kepada Pihak Kedua.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA Disertai Cap DOELRACHMAN
AA. SHIHABUMILLAH
PRAWIROSOEDIRO
Saksi-saksi: 1. Drs. MULYATO, NIP. 010.043.051 Jabatan: Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga 2. JOHN. MANOPPO, SH, NIP. 500 056200 Jabatan: Ketua BAPPEDA Kodya DATI II Salatiga 3. Ir. TRI SUSILO BUDI, NIP. 500 002 029
Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya DATI II Salatiga 4. FOMBASE MENDROFA, SH. NIP. 500 039 940 Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda Kodya DATI II Salatiga 5. SOELARSO HANDISANTONO, SH. NIP. 500 033 470 Jabatan: Kepala Dipenda Kodya DATI II Salatiga 6. Drs. HERY SUBAGYO, NIP. 500 033 474 Jabatan: Kepala Bagian Perekonomian Setda Kodya DATI II Salatiga 7. Ir. RICKY EFFENDY GUNAWAN Jabatan: Direktur Utama PT. Matahari Mas Sejahtera 8. Ir. ROCHMADI, NIP. 500 078 260 Jabatan: Kepala Bagian Pembangunan Setda Kodya DATI II Salatiga
ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENINGKATAN DAN PENATAAN (RENOVASI) PASAR LAMA, PASAR BERDIKARI, PASAR BARU, DAN KOMPLEKS PERTOKOAN MORODADI Cs MENJADI PASARAYA SALATIGA DAN PUSAT PERTOKOAN SALATIGA ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA DENGAN PT. MATAHARI MAS SEJAHTERA CABANG SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1992
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: 1. Drs. INDRO SUPARNO, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga,dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. 2. AA.SHIHABUMILLAH, Direktur PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta,
berkedudukan
di
Surakarta,
Jalan
Gatot
Subroto/Pusat
Perbelanjaan Singosaren Lantai II, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut diatas adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada perjanjian kerja sama tersebut dalam perjanjian kerja sama Nomor 2 tahun 1991 sebagaimana dimaksud diatas. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan Perjanjian tambahan (Addendum) sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama Nomor 2 tahun 1991 antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta, dengan ketentuan sebagaimana telah disepakati bersama bahwa untuk pembangunan di kompleks Morodadi Cs, akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan ketentuan lainnya akan diadakan perubahan seperti tercantum dalam Pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1 A. Pasal 8 huruf a, diubah dan dibaca sebagai berikut: a. Pasaraya Salatiga yang direncanakan terdiri dari 3 (Tiga) lantai yang terbagi atas: lantai dasar : ⎯ kios pada lantai dasar ..................................... 104buah ⎯ los oprokan lantai dasar .................................. 954buah ⎯ ruko/rumah toko 2 (Dua) lantai ...................... 60unit lantai 1 (satu) : ⎯ kios pada lantai 1 ............................................ 101 buah ⎯ los oprokan lantai 1 ........................................ 1.064 buah
lantai II (dua) : ⎯ kios lantai II .................................................... 91buah ⎯ los oprokan lantai II ........................................ 922buah ⎯ fasilitas WC Umum ........................................ 2unit ⎯ pos keamanan ................................................. 1 unit ⎯ kantor kepala pasar ......................................... 1unit ⎯ kantor dinas pengelola pasar .......................... 1unit ⎯ kantor LPBH Kosgoro .................................... 1unit ⎯ kantor LBH Handayani .................................. 1unit ⎯ kantor Koperasi Primakoveri.......................... 1unit ⎯ kantor Bank Pasar ........................................... 1unit ⎯ Kantor Pemasaran........................................... 1unit B. Pasal 10 Ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut: (2) Besarnya nilai saham Pihak Kedua adalah berupa : a. Bangunan Pasaraya Salatiga .............................................Rp.5.250.569.410,b. Pusat Pertokoan Salatiga ..................................................Rp.7.442.527.220,c. Prasarana dan Lingkungan................................................Rp. 157.946.900,d. Biaya Penampungan Sementara .......................................Rp.100.000.000,e. IMB Pasaraya Salatiga......................................................Rp. 80.860.320,f. IMB Pusat Pertokoan Salatiga ..........................................Rp.114.617.120,g. Proposal ............................................................................Rp.5.000.000,h. Perencanaan Teknis ..........................................................Rp.20.000.000,i. Perencanaan Non Teknis ...................................................Rp. 20.000.000,-
--------------------------Jumlah
Rp. 13.191.520.970,-
C. Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, d, dan e dalam Ayat (3), diubah dan di baca sebagai berikut : Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menentukan pembagian tempat/usaha bangunan sebagai berikut: (1) Pihak Pertama menerima bagian dan hak untuk mengelola dan memanfaatkan : Lahan usaha seluruhnya Pasaraya Salatiga yang meliputi lantai dasar, lantai I (satu), lantai II (dua) senilai…………………. Rp. 3.910.584.340,(2) Selain bagian tempat/usaha tersebut Ayat (1) Pasal ini Pihak Pertama juga berhak : a. Menarik retribusi seluruh lahan usaha yang terdapat di Pasaraya d. Menarik iuran Pemeliharaan/keamanan di Pasaraya Salatiga e.Menerima/menarik
biaya-biaya
yang
berkaitan
Penerbitan
Ijin
Penempatan Berjualan secara berkala untuk para pedagang, pemakai tempat usaha di Pasaraya Salatiga. (3) Khusus untuk Plasa yang dikelola Pihak Kedua, Pihak Pertama akan menerima retribusi dan pajak-pajak lainnya yang ditentukan sebagai berikut: a. Untuk lima tahun pertama
Rp. 20.000.000,- pertahun
b. Untuk lima tahun kedua
Rp. 25.000.000,- pertahun
c. Untuk laima tahun ketiga
Rp. 30.000.000,- pertahun
d. Untuk lima tahun keempat
Rp. 35.000.000,- pertahun
e. Untuk lima tahun kelima, keenam Rp. 40.000.000,- pertahun (4) Pihak Kedua berhak untuk mengelola semua Rumah toko yang ada di pusat Pertokoan dan Pasaraya Salatiga. D. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut : (1) Setelah jangka waktu 30 tahun, yaitu bersamaan dengan habisnya masa berlaku HGB maka tanah seluas 23.127 M tersebut Pasal 2 perjanjian ini beserta seluruh bangunan dan fasilitas yang berdiri diatasnya beralih menjadi milik Pihak Pertama tanpa adanya proses tertentu maupun persyratan-persyaratan yang menjadi beban Pihak Pertama. (2) Setelah berakhinya Hak Guna Bangunan Pihak Kedua diberi kesempatan pertama untuk mengajukan perpanjangan Hak kepada Pihak Petama sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Pasal11 Perjanjian tambahan (addendum) ini merupakan penyempurnaan dari Perjanjian kerja sama nomor 2 tahun 1991 yang ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada tanggal 7 mei 1991 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tahun 1991 dan berlaku pada tanggal ditanda tangani. Salatiga,21 Febuari 1992
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Disertai Cap AA. SHIHABULMILLAH
INDROSUPARNO
Saksi-saksi : 1. Drs. MULLATO. NIP. 010 046 351 Jabatan: Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga 2. JOHN. MANOPPO. SH, NIP 500 056 200 Jabatan: Ketua BAPPEDA Kodya DATI II Salatiga 3. Ir. SUSILO BUDI, NIP. 500 082 029 Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya DATI II Salatiga 4. FOMBASE MENDROFA, SH, NIP. 500 029 940 Jabatan: Kepala Bagian Hukum Set. Kodya DATI II Salatiga 5.SOELARSO HADISANTONO. SH, NIP. 300 033 478 Jabatan: Kepala Dipenda Kodya DATI II Salatiga \ 6. Drs. WIDY SUBAGYO, NIP. Jabatan: Kepala Bagian Perekonomian Set. Kodya DATI II Salatiga 7. Ir. RICKY EFFENDY GUNAWAN. Jabatan: Direktur Utama PT. Matahari Mas Sejahtera 8. Ir. ROCHMADI, NIP 500 078 260 Jabatan: Kepala Bagian Pembangunan SetKodya DATI II Salatiga
ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA dengan PT. MATAHARI MAS SEJAHTERA CABANG SURAKARTA Nomor: 1 Tahun 1993 Tentang PENINGKATAN DAN PENATAAN (RENOVASI) PASAR LAMA, PASAR BERDIKARI, PASAR BARU DAN KOMPLEKS PERTOKOAN MORODADI Cs MENJADI PASARAYA SALATIGA DAN PUSAT PERTOKOAN SALATIGA
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: 1. Drs. INDRO SUPARNO, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. AA. SHIHABUMILAH, Direktur PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Gatot Subroto/Pusat Perbelanjaan Singosaren Lantai II, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada Perjanjian Kerja Sama tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 Tahun 1991 dan addendum Nomor 2 tahun 1992 sebagaiman dimaksud diatas. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tambahan (Addendum) kedua sebagai penyempurnaan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 Tahun 1991 dan Addendum Nomo 2 Tahun 1992 antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta, dengan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati bersama dan ketentuan lainnya diadakan perubahan seperti tercantum dalam Pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1 a. Pada judul dan kata-kata yang sama dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 2 Tahun 1991 dan pada Addendum No. 2 tahun 1992 kata “Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga” diganti dan dibaca menjadi Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga.
b. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut: (1) Pihak Pertama menyerahkan sebagian tanah tersebut pada pasal 2 Perjanjian ini kepada Pihak Kedua dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pihak Pertama untuk dikeloladan didirikan bangunan Pasaraya I (satu) dan Pasaraya II (dua) yang terdiri dari bangunan sebagaimana tersebut Pasal 8 (delapan) Perjaniian ini sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak yang secara terperinci tersebut dalam Pasal 8 (delapan) Perjanjian ini mendapatkan keperluan bangunan tersebut diatas yang didirikan diatas tanah sama luas. (2) HGB sebgaiamana tersebut Ayat (1) Pasal ini berlangsung selama jangka waktu 25 tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut.
c. Pasal 5 diubah dibaca, sebagai berikut: (1) Selama jangka waktu HGB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Perjanjian ini Pihak Kedua mempunyai hak atas sebagian tanah dan bangunan yaitu keseluruhan Rumah Toko yang ada/dibangun pada lokasi Pasaraya I dan Pasaraya II dan kepada Pihak Kedua diberi kuasa oleh Pihak Pertamauntuk dan atas namanya mengalihkan haknya kepada Pihak Ketiga secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pihak Pertama berhak atas seluruh bangunan dan fasilitas lainnya atas kedua Pasaraya tersebut kecuali yang menjadi hak Pihak Kedua. (2) Kepada Pihak Kedua diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk mencantumkan seluruh nilai harga bangunan Rumah Toko dan Kios di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga, menerima hasil penjualan, sewa jasa-jasa lainnya atas tanah bangunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 dengan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran yang sah.
d. Pasal 7 Ayat (1) disempurnakan sebagai berikut: Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud Pasal 1 hingga selesai dengan pelaksanaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga oleh Pihak Pertama dengan terlebih dahulu lokasi yang dibangun sudah bebas dari bangunan lama.
e. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut : (1) Perincian Pasaraya yang dibangun terdiri dari : 1. Pasaraya I (2 lantai) : a. Los oprokan ukuran (1,00x1, 50) M2 ⎯ lt. dasar .......................................................
1.260 buah
⎯ lt. satu .........................................................
1.608 buah
b. Kios pada Lt. Dasar (3,00x3,00) M2 Kios pada Lt. dasar (2,00x2,25) M2 c. RUKO dengan ukuran (4,00x7,00) M2- 3 lantai ⎯ Menghadap Jl. Jend. Sudirman:
22
buah
⎯ Menghadap belakang Jl. JendSudirman: 20
buah
⎯ Mengahadap Jl. Lingkungan Pasar:
19
buah
⎯ Menghadap Jl. Kaliyamat (lt. 2):
13
buah
d. Fasilitas Umum; ⎯ WC Umum .................................................
2
unit
⎯ Pos Keamanan ............................................
1
unit
⎯ Mushola ......................................................
1
unit
1
unit
⎯ Pd. Lt. dasar .............................................
698
buah
⎯ Pd. Lt. Satu ...............................................
1.004 buah
⎯
Fasilitas umum lainnya : Penerangan jalan/ lampu.
e. Kantor Pengelola Pasar ............................... 2. Pasaraya II (2 Lantai) : a. Los oprokan ukuran (1,00x1,50) M2
b. Kios pd. Lt. Dasar (3,00x3,00) M2
75
buah
Kios pd Lt. Satu (2,00x2,00) M2
45
buah
38
buah
23
buah
10
buah
10
buah
⎯ WC Umum
2
unit
⎯ Pos Keamanan
1
unit
⎯ Mushola
1
unit
c. RUKO dengan ukuran (4,00x7,00) M2 : ⎯ Mengahadap Jl. Jend. Sudirman ⎯ Menghadap belakang Jl. Jend. Sudirman ⎯ Menghadap Jl. Taman Makam Pah. ⎯ Menghadap belakang Jl. Taman Makam Pahlawan d. Fasilitas umum :
⎯ Fasilitas Umum lainnya : Peneranagan Jalan/ Lampu.
e. Kantor Pengelolaan pasar
1
unit
f.Kantor Pemasaran
1
unit
3. Fasilitas lain : 1. Membagun Kantor DIPENDA dan Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Salatiga dilokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. 2. Membangun Jalan Umum dari Salatiga Theatre sampai dengan jalan Kaliyamat dengan lebar 8 meter. 3. Membangun Masjid sebagai pengganti Masjid yang ada seberang di lokasi yang telah disetujui oleh Pihak Pertama . 4. Membangun Tempat Parkir/Bongkar Muat di lokasi Pasar Berdikari
f. Pasal 9 diubah dan dibaca, sebagai berikut: (1) Pihak Kedua berkewajiban menanggung biaya ijin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan yang merupakan bagian hak pengelolaan Pihak Kedua. (2) Pihak Kedua berkewajiban menanggung biaya pengukuran/penataan tanah lokasi proyek, pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ada hubungannya dengan perencanaan dan pembangunan bangunan bertingkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 perjanjian ini. (3) Pihak Kedua berkewajiban menanggung sisa Inpres Pasar yang masih terhutang di pasar yang tersebut dalam perjanian ini.
(4) Dalam hal menempatkan/pemasaran tempat usaha, Pihak Kedua berkewajibanmemprioritaskan pedagang lama.
g. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut : Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangka kontrak bagi tempat usaha sesuai dengan perjanjian ini, telah sepakat secara bersama-sama menentukan nilai saham masing-masing pihak sebagai berikut: (1) Besarnya nilai saham Pihak Pertama : Berupa tanah berikut nilai susut bangunan Ketiga pasar yang ada sekarang yang
menjadi
lokasi
Pasaraya
I
dan
Pasaraya
II
Rp.5.354.260.811,(2) Besarnya nilai saham Pihak Kedua adalah berupa : a. Bangunan Pasaraya I
Rp. 4.179.951.442,-
b. Bangunan Pasaraya II
Rp. 3.073.063.223,-
c. Bangunan Pertokoan/Ruko
Rp. 7.122.664.493,-
d. Kantor DIPENDA dan Dinas Pengelola Pasar e. Prasarana Lingkungan/jalan
Rp. 50.000.000,Rp.75.000.000,-
f. Biaya Penampungan Semantara Rp.100.000.000,g. Proposal h. Perencanaan Teknis i. Perencanaan Non Teknis
Rp. 5.000.000,Rp.20.000.000,Rp.20.000.000,_____________________
sejumlah
Jumlah
Rp.14.645.679.104,-
h. Pasal 11 diubah dan disempurnakan sebagai berikut: Pihak Pertama menerima bagian dan hak untuk mengelola/memanfaatkan: Lahan usaha seluruhnya Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga yang meliputi lantai dasar dan lantai 1 (satu) senilai Rp.7.253.014.665,kecuali kios-kios yang terdapat pada Pasaraya I Salatiga sebanyak 154 unit dan Pasaraya II Salatiga sebanayak 120 unit oleh Pihak Pertama memberikan kuasa penuh kepada Pihak Kedua untuk memasarkan/mengalihkan hak pakai atas kios-kios tersebut kepada Pihak Ketiga dengan prioritas pedagang lama dan menerima hasil transaksi pemasaran dimaksud sesuai perjanjian ini diberi kesempatan pertama oleh Pihak Pertama untuk mengajukan perpanjangan hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
m. Pasal 18 Ayat (1) disempurnakan dan dibaca sebagai berikut : Pihak Kedua atau Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dari Pihak Pertama secara hukum dapat menggunakan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8Perjanjian ini sebagai jaminan untuk mendapatkan dana KPR setelah PasarayaIatau Pasaraya II masing-masing selesai dibangun oleh Pihak Kedua sesuai hasil Pelaksanaan secara bertahap.
n. Pasal 19 angka 30 (tiga puluh) dirubah menjadi 25 (dua puluh lima).
Pasal II Perjanjian tambahan (Addendum) kedua ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai penyempurnaan perjanjian kejasama No. 2 tahun 1991, tanggal 7 mei 1991 dan addendum perjanjian No. 2/1992, tanggal 21 febuari tahun 1992 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama No. 2 tahun 1991 dan berlaku sejak tanggal ditanda tangani. Salatiga, 16 September 1993 PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Disertai Cap AA. SHIHABUMILLAH
Drs. INDRO SUPARNO
Saksi-saksi:
1. Drs. SUWARSO, NIP. 010 041 593 Jabatan: Sekretaris Wilayah/Daerah Kodya DATI II Salatiga 2. SULARSO. SH, NIP. Jabatan: Ketua Bappeda Kodya DATI II Salatiga 3. Ir. SUNARNA. NIP. Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Dati II Salatiga
4. FAMBASE MENDROFA. SH, NIP. 500 039 940 Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setwilda Kodya DATI II Salatiga 5. Drs. JUSUF RIJADI. NIP. Jabatan: Kepala Dipenda Kodya Dati II Salatiga 6. Drs.R. WIDY SUBAGYO. NIP. 500 033 474 Jabatan: Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Kodya Dati II Salatiga 7. ROCHMADI. NIP. 500 078 260 Jabatan: Kepala Bagian Penyusun Program Setwilda Dati II Salatiga 8. SUDJIANTO. NIP. Jabatan: Direktur PT. Matahari Masa Sejahtera (Pusat)
ADDENDUM KETIGA PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA DENGAN PT. MATAHARI MAS SEJAHTERA CABANG SURAKARTA TENTANG PENINGKATAN DAN PENATAAN (RENOVASI) PASAR LAMA, PASAR BERDIKARI, PASAR BARU DAN KOMPLEKS PERTOKOAN MORODADI Cs MENJADI PASARAYA I DAN PASARAYA II SALATIGA Nomor : 5/perj/VI/1995
Yang bertanda dibawah ini, kami: 1. Drs. INDRO SUPARNO, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya DATI II Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga, selanjutnya dalam addendum ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. H. AA. SHIHABUMILLAH, Direktur PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakarta, berkedudukan di Surakarta Jl. Gatot Subroto/Pusat Perbelanjaan Singosaren Lantai V, selanjutnya dalam addendum perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas adalah merupakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada perjanjian kerjasama dalam Perjanjian Kerja Sama No. 2 Tahun 1991 dan addendum kedua No. 1 tahun 1993.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian tambahan (Addendum) sebagai penyempurnaan dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama No. 2 (dua) Tahun 1991 dan addendum No. 2 Tahun 1992 dan mencabut seluruhnya addendum No. 1(satu) Tahun 1993 antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan PT. Matahari Mas Sejahtera Cabang Surakrta, dengan ketentuan lainnya diadakan perubahan seperti tercantum dalam Pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 A.1 Mencabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi Perjanjian Tambahan (Addendum Kedua) Nomor 1 (satu) Tahun 1993, Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan PT. Matahari Mas SejahteraCabang Surakarta, tentang Peningktan dan Penataan (Renovasi) Pasar Lama, Pasar Berdikari, Pasar Baru menjadi Pasaraya Salatiga dan Pusat Pertokoan II Salatiga. A.2Merubah istilah pada judul Perjanjian ini sebagaimana tertulis “ Menjadi Pasaraya Salatiga dan Pusat Pertokoan Salatiga” menjadi Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga dan Perubahan-perubahan ini berlaku juga untuk Pasalpasal berikutnya. A. Pasal 2 perkataan Kecamatan Kota Salatiga diubah menjadi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. B. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut: 1. Pihak Pertama menyediakan sebagian lahan sebagaimana tersebut Pasal 2 perjanjian ini kepada Pihak Keduauntuk didirikan bangunan Pasaraya I dan
Pasaraya II Salatiga, serta fasilitas sosial/fasilitas Lingkungan dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah piahak yang secara terperinci tersebut dalam Pasal 8 Perjanjian ini. 2. Tanah tersebut Pasal 3 Ayat (1) perjanjian ini terdiri dari sebagian berstatus hak pakai (Nomor 54 Kelurahan Kutowinangun ) Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga dengan luas 9.921 M2 dan sebagian berstatus Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan luas 13.206M2. 3. Tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana tersebut Ayat (2) Pasal ini diserahkan kepada Pihak Kedua untuk diatasnya diajukan Hak Guna Bangunan. 4. HGB sebagaimana tersebut Ayat (3) Pasal ini berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Hak Guna Bangunan tersebut. C. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut: 1. Selama jangka waktu HGB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini Pihak Kedua mempunyai hak atas sebagian tanah dan bangunan yaitu keseluruhan Ruko (Rumahtoko) yang ada dilingkungan Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga, dan sebagian lantai I (9% dari luas lantai I bagian selatan bangunan), serta seluruh lantai II sampai dengan lantai V Pasaraya II Salatiga dikelola oleh Pihak Kedua dan kepada Pihak Kedua diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya mengalihkan haknya kepada Pihak Ketiga secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
sedangkan Pihak Pertama berhak atas bangunan dan fasilitas lainnya atas kedua Pasaraya tersebut kecuali yang menjadi hak Pihak Kedua seperti kios dan los daging dan ikan akan diatur dan disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 11 perjanjian ini. 2. Kepada Pihak Kedua diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk memasarkan dan menentukan nilai harga seluruh bangunan ruko (Rumah Toko) yang ada di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga dan seluruh ruangan yang menjadi Hak Pengelolaan Pihak Kedua pada proyek Pasaraya II Salatiga yang tersebut sesuai dengan Ayat (1) Pasal ini, menerima hasil penjualan, sewa jasa-jasa lainnya atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 dengan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran yang sah. D. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut: 1. Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan oleh Pihak Kedua dengan setelah disepakati disahkan oleh Pihak Pertama dan proposal proyek pembangunan Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga sesuai dengan gambar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. 2. Tetap tidak ada perubahan. E. Pasal 7 Ayat (1) disempurnakan sebagai berikut: Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud Pasal 1 hingga selesai dengan pelaksanaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan masa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama terhitung sejak lokasi pembangunan Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga oleh Pihak Pertama dengan terlebih dahulu bebas dari bangunan lama
baik secara teknik maupun non-teknik, dan apabila tidak selasai dalam waktu tersebut diatas maka akan dikenakan denda 1 (satu) permil dari nilai konstruksi setiap hari kecuali apabila keterlambatan itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat luar biasa. F. Pasal 8 dirubah dan dibaca sebagai berikut : a. Pasaraya I Salatiga direncanakan terdiri dara 2 (dua) lantai yang terbagi atas: ⎯ Lantai dasar o Kios ukuran 3 m x 3 m
= 159 buah
o Los/dasaran ukuran 1m x 1,5 m
= 739 buah
⎯ Lantai I (satu) : o Kios ukuran 3 m x 3 m
= 51
buah
o Los/dasaran ukuran 1m x 1,5 m
= 1.134 buah
o Los/dasaran daging ukuran 1 m x 1,5 m
= 201 buah
⎯ Ruko (Rumah Toko) o Ruko ukuran 3 m x 9 m
= 29
buah
o Ruko ukuran 3,5 m x 7 m
= 24
buah
o ruko ukuran 3,4 m x 7 m
= 15
buah
⎯ WC Umum
=7
buah
⎯ Pos Keamanan
=2
buah
⎯ Mushola
=1
buah
⎯ Tempat Pembuangan Sampah
=1
buah
b. Pasaraya II (dua) yang direncanakan terdiri dari 3 (tiga) lantai yang terbagi atas: ⎯ Lantai dasar : o Los/dasaran ukuran 1 m x 1,5 m
= 1.423 buah
⎯ Lantai I (satu) : o Kios ukuran 3 m x 3 m
= 242 buah
o Kios ukuran 3 m x 4 m
=8
o Los/dasaran ukuran 1 m x 1,5 m
= ……
⎯ Lantai II (dua)
= Pasar Modern
⎯ Lantai III (tiga)
= Pasar Modern
⎯ Lantai IV (empat)
= Pasar Modern
⎯ Lantai V (lima)
= Taman Rekreasi & Cineplex
buah
⎯ Ruko (Runah Toko) Ukuran 3,5 m x 7 m
= 28
buah
⎯ WC Umum
=8
buah
⎯ Pos Keamanan
=4
buah
⎯ Mushola
=1
buah
⎯ Tempat Penampunagan Sampah
=1
buah
⎯ Jalan Umum dari Jl. Tamansari sampai Jl. Kaliyamat ukuran lebar 8 meter sepanjang 600 meter. ⎯ Kantor Dinas Pengelolaan Pasar
=1
unit
⎯ Kator Dinas Pendapatan Daerah
=1
unit
=1
unit
⎯ Tempat/Terminal bongkar muat dibekas SD Blauran Salatiga
G. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut : 1. Pihak Kedua berkewajiban menanggung biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan yang menjadi Hak Pengelolaan Pihak Kedua. 2 Pihak Kedua berkewajiban menanggung biaya pengukuran/pemetaan tanah lokasi proyek, serta biaya-biaya lain yang ada hubungannya dengan perencanaan dan pembangunan, bangunan bertingkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 perjanjian ini. 3. Pihak Kedua berkewajiban menanggung atas Inpres Pasar yang masih terhutang di pasar yang tersebut dalam perjanjian ini. 4.
Dalam
hal
menempatkan/pemasaran
tempat
usaha
Pihak
Kedua
memprioritaskan pedagang lama.
H. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut : Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangka Kontrak bagi tempat usaha sesuai dengan perjanjian ini, telah sepakat secara bersama-sama menentukan nilai saham masing-masing Pihak sebagai berikut: 1. Besarnya nilai saham Pihak Pertama: Berupa tanah berikut nilai susut bangunan ketiga pasar yang ada sekarang yang menjadi lokasi Pasaraya I dan Pasaraya II sejumlah Rp. 5.354.260.811,-. 2. Besarnya nilai saham Pihak Kedua adalah berupa : a. Bangunan Pasaraya I
Rp. 4.379.286.280,-
b. Bangunan Pasaraya II
Rp.11.666.182.560,-
c. Bangunan Pertokoan/Ruko
Rp. 3.819.976.416,-
d. Kantor DIPENDA dan Dinas Pengelola Pasar
Rp. 50.000.000,-
e. Prasarana Lingkungan/Jalan
Rp. 75.000.000,-
f. Biaya Penampungan Sementara
Rp.100.000.000,-
g. Proposal
Rp. 5.000.000,-
h. Perencanaan Teknis
Rp.
20.000.000,-
i. Perencanaan Non Teknis
Rp.
20.000.000,-
j. Biaya Pengawasan Pelaksanaan
Rp.
10.000.000,-
I. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut : Ayat (1) : a. Pihak Pertama menerima bagian dan hak untuk mengelola/memanfaatkan seluruh lantai dasar dan lantai I baik, yang ada di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga yang merupakan Los dasaran dan kios-kios yang telah dialihkan haknya, kecuali lahan seluas kurang lebih 9 % Dari lantai I Pasaraya II dipergunakan sebagai technical service (panel Listrik; Genset/unit generator; AC Central dan lain-lain). b. Untuk los daging/ikan serta kios di lantai dasar dan lantai I baik yang ada di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga dijual/dialihkan haknya oleh pihak kedua dengan prioritas utama pedagang lama sesuai harga pasar yang telah di sepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sedangkan los/dasaran tidak dikenakan biaya pembangunan kecuali biaya administrasi yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama.
c. Pihak Kedua menerima hak mengelola/memanfaatkan seluruh Ruko (Rumah Toko) baik yang ada di Pasaraya I dan Pasaraya II Salatiga serta sebagian lantai I dan seluruh lantai II sampai dengan lantai V di Pasaraya II Salatiga dan dibebaskan dari penarikan/pungutan retribusi pasar dan daftar ulang serta biaya sewa lainnya dan sebagai pengganti Pihak Kedua wajib menyetorkan uang kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Ayat (3) pasal ini. Ayat (2) : Selain bagian Pihak Pertama tersebut Ayat (1) diatas, Pihak Pertama berhak menarik retribusi pasar dan retribusi kebersihan dan keamanan serta pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atas kios dan los/dasaran yang menjadi Hak Pengelolaan Dinas Pasar yang ada di lantai dasar dan lantai I baik Pasaraya I maupun yang ada di Pasaraya II Salatiga. Ayat (3) : Khusus untuk semua Ruko (Rumah Toko) yang ada di Pasaraya I dan Pasaraya II serta seluruh ruangan di luar penguasaan DATI II Pemerintah Kotamadya Salatiga c/q Dinas Pengelolaan Pasar yang terdapat di Pasaraya II Salatiga (sebagian lantai I, seluruh lantai II sampai dengan lantai V) yang menjadi Hak Pengelolaan Pihak Kedua, Pihak Pertama menetapkan dan akan menerima dana sebagai pengganti retribusi dari Pihak Kedua sebagai berikut : 1. Untuk lima tahun pertama
Rp. 25.000.000,- per tahun
2. Untuk lima tahun kedua
Rp. 30.000.000,- per tahun
3. Untuk lima tahun ketiga
Rp. 35.000.000,- per tahun
4. Untuk lima tahun keempat
Rp. 40.000.000,- per tahun
5. Untuk lima tahun kelima
Rp. 45.000.000,- per tahun
J. Pasal 12, kata Pasaraya dan Pusat Pertokoan Salatiga diubah menjadi Pasaraya II Salatiga.
K. Pasal 13, disempurnakan dan dibaca sebagai berikut: Pihak Kedua diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk memindahkan dan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan atas semua dan atau sebagian bangunan yang menjadi penguasaan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga dengan menerima hasil penjualan , sewa dan jasa-jasa lainnya dengan nilai harga yang ditetapkan oleh
Pihak
Kedua
dan
secara
berkala
Pihak
Kedua
wajib
memberitahukan/membuat laporan atas hasil pelaksanaan pemasaran tersebut kepada PihakPertama.
L. Pasal 14, disempurnakan dan dibaca sebagai berikut: Pihak Kedua dan Pihak Lain yang memperoleh hak dari Pihak Pertama karena hukum berkewajiban membayar pajak perusahaan, pajak bumi bangunan (PBB), pajak reklame dan lain-lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlakunya selama Hak Guna Bangunan (HGB) 25 (dua puluh lima) tahun.
M. Pasal 16, disempurnakan dan dibaca sebagai berikut: Setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yaitu bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya HGB diatas HPL, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa untuk merangsang Pihak Ketiga dalam pemasaran maka Pihak Kedua dalam perjanjian ini diberi kesempatan pertama oleh Pihak Pertama untuk mengajukan perpanjangan hak sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundangan yang berlaku.
N. Pasal 17, disempurnakan dengan ditambah Ayat 3 (tiga) sebagai berikut: Bila terjadi pelanggaran atas perjanjian ini oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dan selanjutnya Pihak Kedua harus segera memperbaiki dan memulihkan kembali semua kekurangan-kekurangan/pelanggaran tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat peringatan.
O. Pasal 18 Ayat (1) disempurnakan dan dibaca sebagai berikut: Pihak Kedua atau Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dari Pihak Pertama secara hukum dapat menggunakan tanah sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 8 perjanjian ini sebagai jaminan untuk mendapatkan dana KPR setelah Pasaraya I dan Pasaraya II masing-masing selesai dibangun oleh Pihak Kedua sesuai hasil pelaksanaan secara bertahap.
P. Pasal 19 angka 30 (tiga puluh) dirubah menjadi 25 (dua puluh lima).
Q. Pasal 21 disempurnakan dan dibaca sebagai berikut: 1. Perjanjian ini dinyatakan sah secara hukum dan akan mengikat kedua belah pihak, dan tidak akan gugur walaupun ada perubahan situasi dan kondisi maupun pergantian pimpinan baik dari Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, dan perjanjian ini akan berlaku sampai selesai dan tidak hapus karenanya. 2. Kedua belah pihak menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih berdomisili hukum tetap serta tidak berubah di Pengadilan Negeri Salatiga.
Pasal II Perjanjian Tambahan (Addendum) ketiga ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai penyempurnaan perjanjian kerjasama No. 2 tahun 1991 tanggal 7 mei 1991 dan addendum perjanjian No. 2 tahun 1992 tanggal 21 februari 1992 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama No. 2 tahun 1991 dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Disertai Cap H. AA. Shihabumillah
Drs. Indro Suparno
Saksi-saksi: 1. Drs. Suwarso Jabatan: Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Salatiga 2. Drs. Cholid Asa’ad Jabatan: Ketua BAPPEDA Kodya II Salatiga 3.Ir. Sunarno Jabatan: Kepala DPU Kodya DATI II Salatiga 4. Fombase Mendrofa, SH. Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kodya DATI II Salatiga 5. Dra. Yusuf Riyadi Jabatan: Kepala DIPENDA Kodya DATI II Salatiga 6. Bambang Murwanto, SH. Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setwilda Kodya DATI II Salatiga 7. Dra. Dyah Puryati Jabatan
: Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Kodya DATI II Salatiga
8. Ir. Rochmadi Jabatan: Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Kodya DATI II Salatiga. 9. Eddy Sudjianto Direktur PT. Matahari Mas Sejahtera
