93% 98% 97% 98% 98% 98% 98% Laporan Tahunan 2015 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

1.

Dalam rangka Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai pada Tahun 2015. Upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan produksi dari gangguan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Target sasaran kinerja sebesar 93% dari areal tanaman padi, 98% areal tanaman jagung, 97% areal tanaman kedelai, 98% areal tanaman kacang tanah, 98% areal tanaman kacang hijau, 98% areal tanaman ubi kayu, dan 98% areal tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI.

2.

Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu : a. b. c. d. e.

3.

Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini; Penerapan Tekhnologi; Penguatan Kelembagaan; Penguatan SDM; Penyedian Sarana Pengendalian.

Pengamanan produksi tanaman pangan yang terkait erat dengan perlindungan terhadap gangguan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan. Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, pada Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan yang meliputi : a. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan

Laporan Tahunan 2015

ii

c. Database perlindungan tanaman pangan d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan

f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT g. Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan h. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi i. Rapat koordinasi perlindungan tanaman j. Administrasi pelaksana kegiatan k. Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan l. Operasional

Laboratorium

Pengamatan

Hama

Penyakit/

Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar m. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) n. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan 4.

Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.046.988 ha (luas sembuh 190.347 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952 ha, dan luas pulih 80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 13.410.937 ha atau mencapai 95,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanaman padi melebihi dari target sebesar 103,14%.

5.

Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 31.882 ha (luas sembuh 11.783 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 1.677 ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 3.973.477 ha atau mencapai 98,47% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi dari target sebesar 100,48%.


iii

6.

Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 10.282 ha (luas sembuh 2.136 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 75 ha, dan luas pulih 1.716 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 671.963 ha atau mencapai 97,51% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi dari target sebesar 100,52%.

7.

Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.681 ha (luas sembuh 812 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860 ha atau mencapai 99,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi dari target sebesar 101,22%.

8.

Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.504 ha (luas sembuh 789 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 219.315 ha atau mencapai 99,78% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi dari target sebesar 101,81%.

9.

Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 2.145 ha (luas sembuh 502 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 546.511 ha atau mencapai 99,73% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi dari target sebesar 101,76%.


iv

10. Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.422 ha (luas sembuh 79 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 108.695 ha atau mencapai 99,80% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi dari target sebesar 101,84%. 11. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas (APBN) tanaman padi sebanyak 155 unit (3.875 ha) mencapai 97,78% dari rencana 135 unit (3.375 ha), jagung mencapai 100% dari rencana 7 unit (105 ha) dan kedelai sebanyak 8 unit (80 ha) mencapai 88,89% dari rencana 9 unit (90 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI sebanyak 8 unit (80 ha) mencapai 80,00% dari rencana 10 unit (100 ha). 12. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas (APBN-P) tanaman padi sebanyak 143 unit (3.575 ha) mencapai 92,86% dari rencana 154 unit (3.850 ha), jagung sebanyak 3 unit (45 ha) mencapai 75% dari rencana 4 unit (60 ha) dan kedelai sebanyak 3 unit (30 ha) mencapai 100% dari rencana 3 unit (30 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI sebanyak 12 unit (120 ha) mencapai 80% dari rencana 15 unit (150 ha). 13. Disamping kegiatan yang telah dilakukan diatas, untuk penanganan banjir, kekeringan dan menekan luas dan intensitas serangan OPT utama, juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain pengiriman informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Gubernur, pengiriman surat kewaspadaan peningkatan serangan OPT, dan langkah operasional penanganannya kepada Gubernur, konsolidasi petugas, pembentukan POSKO Pengendalian OPT (tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa), menurunkan tim pemantauan dan bimbingan teknis (provinsi, kabupaten, kecamatan), dan penyediaan bantuan pestisida cadangan nasional. 14. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yaitu beragamnya kelembagaan perlindungan tanaman di daerah, terbatasnya kuantitas dan kualitas THL Tenaga Bantu POPT-PHP, ketergantungan pemerintah provinsi dan Laporan Tahunan 2015

v

kabupaten/kota, kurang lancarnya arus informasi/pelaporan, belum optimalnya koordinasi penanganan OPT, perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung, dan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan (LPHP, BPT, PPAH, dan alumni SLPHT). 15. Dukungan

anggaran

untuk

pelaksanaan

kegiatan

penguatan

perlindungan tanaman pangan tahun 2015 terdiri dari anggaran refocusing dan APBNP-TP sebesar Rp 103.998.736.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus sembilan delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu). Anggaran tersebut dialokasikan pada empat kegiatan utama yang terdiri dari anggaran: a. Direktorat

Perlindungan

Tanaman

Pangan

sebesar

Rp

11.247.272.000,b. Balai Pengujian Mutu Produk sebesar Rp 4.170.481.000, c. Dekonsentrasi sebesar Rp 81.605.119.000,- dan d. tugas pembantuan Rp. 6.975.864.000,- .


vi

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................

ii

DAFTAR ISI .………………………………………………………………...........................

vii

DAFTAR TABEL…………….........……………………………………….........................

ix

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………..................................

x

I.

PENDAHULUAN……………………………………………………......................

1

1.1. Latar Belakang ….…………………………………......…………………..

1

1.2. Tujuan dan Sasaran.…...…………..…………..............................

2

PERENCANAAN STRATEGIS ………………….….......……………….………

3

2.1. Arah Kebijakan ….……………………...…………......………………....

3

2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan .…………..............................

4

2.3. Visi ………………………..…...…………..…………..............................

5

2.4. Misi …………………………………………………………………………………

5

2.5. Strategi ………………………………………………………………………….

6

2.6. Kegiatan ………………………………………………………………………...

6

TARGET KINERJA DAN KONDISI 2015 …………………......................

8

3.1. Target Kinerja ......……………………...…………......………………....

8

3.2. Kegiatan ......................................………..............................

11

CAPAIAN RENCANA STRATEGI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 ………………………………………………………...................................

17

4.1. Capaian Rencana Strategi ….……………………...…………..........

17

4.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 ...........

17

4.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2015 ...................................................................

21

II.

III.

IV.


vii

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 ....................................

24

V.

PERMASALAHAN TAHUN 2015 ....................................................

41

VI.

PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA .......

61

A. Pengelolaan Anggaran ...............................….……………………..

44

B. Sumber Daya Manusia ................................………...............

44

PENUTUP....................................................................................

45

LAMPIRAN …………………………..……...……………………………..………..............

46

VII.


viii

DAFTAR TABEL Tabel

1.

Hal

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Utama Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015

17

2.

Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2015 ….........................

18

3.

Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015…

44


ix

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1.

Hal

Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Berdasarkan Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 ..…

46469

Realisasi Pelaksanaan PPHT (APBNP) Pada Tanaman Pangan Tahun 2015 …………………………………………………………………………………..

47

Realisasi Pelaksanaan PPHT (APBN) Pada Tanaman Pangan Tahun 2015 …………………………………………………………………………………………..

48

4.

Realisasi Pelaksanaan PPDPI Pada Tanaman Pangan Tahun 2015 …

49

5.

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ...................

50

6.

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2015 .........

515

7.

Daftar Inventaris Kendaraan Roda 2 dan 4 Direktorat Perlindungan

9

Tanaman Pangan ………………………………………………………………………...

6525

2. 3.

8.

Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Pada Tahun 2015 ......................

9.

Daftar Pegawai Yang Naik Gaji Berkala Pada Tahun 2015 ................

10. Daftar Pegawai Yang Mengikuti Latihan Pra Jabatan Tahun 2015 ..


x

5397 9548 5599

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mempercepat infrastruktur pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 pada 6 April 2015. Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 menetapkan 6 sasaran yaitu: swasembada padi, jagung, dan kedelai; peningkatan produksi daging dan gula; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan komoditas nilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor, dan subtitor (pengganti) impor; penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; peningkatan pendapatan keluarga petani; dan akuntabilitas kinerja aparatur negara yang baik. Untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan padi, jagung,dan kedelai pada Tahun 2015. Dalam upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan produksi dari gangguan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Target sasaran kinerja sebesar 93%dari areal tanaman padi, 98% areal tanaman jagung, 97% areal tanaman kedelai, 98% areal tanaman kacang tanah, 98% areal tanaman kacang hijau, 98% areal tanaman ubikayu, dan 98% areal tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI. Pengamanan produksi diupayakan melalui sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995. Tambahan Lembaran Negara Nomor 258.6) dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT. Pelaksanaannya menjadi tanggungjawab masyarakat bersama pemerintah. Upaya pengamanan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI dilakukan dengan meningkatkan: 1) pengamatan dan sistem peringatan dini OPT/DPI;2) gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI;3) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman; 4) peran dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya manusia perlindungan tanaman; dan5) menyediakan sarana penanggulangan OPT/DPI. Laporan Tahunan 2015

1

Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan gerakan pengamatan dan pengendalian dini(SPOT-STOP) sehingga kehilangan hasil dapat ditekan. 1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja perlindungan tanaman pangan tahun 2015. Sasaran Sebagai tolok ukur capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2015 serta menjadi bahan penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun 2016.


2

II. PERENCANAAN STRATEGIS 2.1.Arah Kebijakan Arah kebijakan pengamanan produksi tanaman pangan dilakukan dengan sistem PHT melalui dua cara, yaitu Pre-emtif dan Responsif. Tindakan pre-emtif yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak terjadi. Sedangkan tindakan responsif yaitu melakukan pengamatan OPT pada musim yang sedang berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT) berdasarkan pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP).

Ekosistem Alami

SPOT STOP STOP OPT

Preemptif

Ambang Pengendalian Responsif

Jika dalam pengamatan ditemukan populasi OPT di bawah ambang pengendalian maka pengendalian dilakukan dengan menggunakan agens hayati. Namun, apabila dalam pengamatan ditemukan populasi yang melebihi ambang pengendalian maka pengendalian dapat menggunakan pestisida kimiawi secara bijaksana yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan kaidah 6 tepat (tepat sasaran OPT, jenis bahan pengendali, dosis/konsentrasi, cara aplikasi, waktu dan mutu).


3

2.2. Tugas , Fungsi, dan Kewenangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu jabatan fungsional : a. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan, b. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim, c. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan,


4

d. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, e. Subbagian Tata Usaha, dan f. Kelompok Jabatan Fungsional Di bidang peramalan OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) yang berkedudukan di Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Sedangkan untuk pengujian mutu dan residu pestisida serta pupuk, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh 1 (satu) unit UPT yaitu Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) yang berkedudukan di Jakarta. BBPOPT dan BPMPT secara teknis operasional dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman pangan di daerah dilaksanakan oleh 33 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) dan Bidang yang menangani perlindungan tanaman pangan. Dengan perangkat tersebut diharapkan segala permasalahan perlindungan tanaman yang timbul di daerah dapat diatasi secara cepat. 2.3. Visi “ Terwujudnya sistem pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem pengendalian hama terpadu dan adaptasi perubahan iklim” 2.4. Misi Misi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yaitu : a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI. b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman. d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan. e. Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan OPT dan DPI.


5

2.5. Strategi Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu : a. Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini; b. Penerapan Tekhnologi; c. Penguatan Kelembagaan; d. Penguatan SDM; e. Penyediaan Sarana Pengendalian. 2.6. Kegiatan Kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI tahun 2015, alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada bekelanjutan Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa output kegiatan, sub output kegiatan, hingga komponen kegiatan, I. Kegiatan Dekonsentrasi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan Database perlindungan tanaman pangan Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi Rapat koordinasi perlindungan tanaman Administrasi pelaksana kegiatan Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan Operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan Pengujian Mutu Sarana penanggulangan OPT/ DPI Koordinasi pengelolaan & penanganan perlindungan Tanaman Pangan

II. Kegiatan Pusat a. Pedoman perlindungan tanaman pangan b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan c. Database perlindungan tanaman pangan Laporan Tahunan 2015

6

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi Rapat koordinasi perlindungan tanaman pangan. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan Pengujian Mutu Pelatihan Instrumen lab dan manajemen Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPMPT Sarana prasarana, peralatan laboratorium Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

III. Kegiatan Tugas Pembantuan a. Sarana penanggulangan OPT/ DPI b. Pemantapan Penerapan PHT (PPHT) c. Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)


7

III. TARGET KINERJA DAN KONDISI TAHUN 2015 3.1. Target Kinerja

Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Produk Tanaman Pangan

Penguatan Database dan SIM OPT

Pengamanan Areal Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan Terkena DPI

Penguatan Sistem Pengamatan dan Pengendalian Dini

Indikator Kinerja

Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan

Penyediaan Sarana Pengendalian OPT

Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI


Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalain OPT dan Penangananan DPI

8

Kondisi pencapaian indikator-indikator tersebut saat ini dan yang diinginkan pada tahun 2015-2019 sebagai berikut: 3.1.1. Pengamanan Areal Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan Terkena DPI Areal tanaman pangan aman dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) meliputi: PADI

JAGUNG

KEDELAI

K.TANAH

K. HIJAU

UBI KAYU

UBI JALAR

≥ 93%

≥ 98%

≥ 97%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

3.1.2. Penguatan Sistem Pengamatan dan Pengendalian Dini (SPOT-STOP) Untuk dapat melaksanakan sistem pengamatan dan pengendalian dini (SPOT-STOP), perlu upaya pre-emtif, peningkatan pengamatan/deteksi dini terhadap perkembangan OPT dan pengendalian dini oleh petani/kelompok tani serta Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Untuk mendukung upaya pengamatan dini maka perlu penambahan petugas perlindungan beserta sarana kerjanya, sedangkan untuk mendukung upaya pengendalian dini (respon cepat) oleh BPT diperlukan bahan dan sarana pengendalian OPT. 3.1.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Tanaman Pangan Dalam rangka memperkuat SDM perlindungan, perlu terus diupayakan pengangkatan petugas POPT-PHP sehingga memadai dengan jumlah wilayah pengamatan yang ada (kecamatan). Peningkatan kapasitas SDM bagi petugas maupun petani diupayakan melalui pelatihan, pembinaan dan sertifikasi POPT. Pelatihan bagi petugas antara lain berupapelatihan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (P3OPT) dan DPI, pelatihan fungsional, temu teknologi, seminar dan lain-lain. Sedangkan peningkatan kapasitas bagi petani diupayakan melalui magang kelompok tani di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), pelatihan petani pemandu, dan pelatihan petani pengamat.


9

3.1.4. OptimalisasiKelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di tingkat pusat maupun daerah sampai dengan Tahun 2015 belum optimal, oleh karena itu perlu diupayakan revitalisasi kelembagaan perlindungan tanaman melalui penguatan SDM, perbaikan sarana dan prasarana serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga eksekusi pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. 3.1.5. Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI Sampai saat ini penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI lokal spesifik belum berjalan optimal. Oleh karena itu akan dilakukan upaya peningkatan kaji terap teknologi spesifik lokasi pengendalian OPT dan penanganan DPI, meliputi: a. Studi dinamika populasi OPT, untuk mengetahui perkembangan populasi/serangan OPT dalam mendukung penerapan (SPOT-STOP) pengendalian OPT b. Uji biotipe WBC, untuk mengetahui jenis biotipe WBC yang berkembang di lapangan pada musim tanam berjalan. c. Rice Garden, untuk perkembangan OPT.

mengetahui

reaksi

varietas

terhadap

d. Taksasi kehilangan hasil, untuk mengetahui potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT e. Uji adaptasi pola tanam terhadap dampak perubahan iklim, untuk memperoleh rekomendasi pola dan waktu tanam dalam rangka meminamalkan dampak perubahan iklim. f. Uji toleransi tanaman terhadap dampak perubahan ilkim, untuk memperoleh rekomendasi teknologi budidaya tanaman yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim. 3.1.6. Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI Gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI saat ini masih belum optimal, karena Pos Simpul Koordinasi (POSKO) pengendalian OPT belum berjalan dengan baik sebagai akibat dari konsekuensi penerapan otonomi daerah. Hal ini tergambar dari ketersediaan sumber daya manusia dan manajemen di bidang perlindungan tanaman yang sangat beragam latar belakangnya, terutama pendidikan. Ke depan, koordinasi Laporan Tahunan 2015

10

tri partit pengendalian antara POPT-PPL-KCD/Mantri Tani perlu diaktifkan kembali. 3.1.7. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI Perubahan iklim ekstrim akhir-akhir ini yang sulit diprediksi sangat berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan meluasnya kejadian banjir/kekeringanserta merupakan kendala utama dalam upaya peningkatan produksi. Sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI yang tersedia saat ini belum memadai baik jumlah maupun pengelolaannya, sebagai akibat belum seragamnya pemahaman terhadap pentingnya tindakan cepat pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT (agens hayati, pestisida nabati, pestisida kimiawi dan alat aplikasinya, gudang penyimpanan sarana pengendalian, kendaraan operasional BPT dan LPHP) dan penanganan DPI dengan menggunakan teknologi iklim terapan (Kalender Tanam, varietas tahan banjir dan kekeringan). Terkait kegiatan pengumpulan data unsur-unsur iklim untuk mendapatkan prakiraan awal musim tanam diupayakan kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 3.1.8. Penguatan Data Base dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengumpulan serta pelaporan data OPT dan DPI selalu mengalami keterlambatan, karena alur pelaporan yang terlalu panjang (memerlukan waktu ± 30 hari sampai di pusat). Untuk mempercepat alur informasi, diupayakan pengembangan alur pelaporan secara online. Pusat pengumpulan data berada di LPHP, sedangkan Direktorat Perlindungan Tamanan Pangan dan UPTD BPTPH diharapkan dapat mengakses data OPT dan DPI secara langsung dari LPHP, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk alur pelaporan sampai di pusat dapat dipercepat menjadi 15 hari. 3.2. Kegiatan Kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI tahun 2015, alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada bekelanjutan. Alokasi anggaran penguatan perlindungan (pusat) yaitu :


11

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu jabatan fungsional : 1. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan Subdirektorat

Pengelolaan

Data

Organisme

Pengganggu

Tumbuhan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output pengelolaan data OPT ini adalah : a. Penyempurnaan pedoman pengamatan dan pelaporan perlindungan tanaman pangan b. Data dan informasi perlindungan tanaman pangan c. Evaluasi perlindungan tanaman pangan tahun 2015 d. Laporan perkembangan luas serangan OPT e. Laporan tahunan dan LAKIP perlindungan tanaman pangan 2. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,


12

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output Dampak Perubahan Iklim adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Pedoman teknis penerapan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI) Data dampak perubahan iklim (DPI) Data pelaksanaan PPDPI Buku peta daerah rawan banjir dan kekeringan tahun 2015 Buku Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan Akibat DPI (Padi, Jagung dan Kedelai) tahun 2015 Succes Story SLI Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Sarana pendukung pengelolaan data DPI Peralatan dan fasilitas perkantoran

3. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:


13

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output Teknologi Pengendallian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah : a. Data pengendalian OPT tanaman pangan b. Bahan informasi pengendalian OPT tanaman pangan c. Pertemuan masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan indonesia (MPTHI) d. Teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT e. Rapat koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan tahun 2015 f. Pendampingan gerakan SPOT STOP pengendalian OPT tanaman pangan g. Pencananangan gerakan pengendalian OPT tanaman padi/jagung h. Evaluasi pelaksanakan pemanfaatan musuh alami dalam pengendalian hama tikus i. Optimalisasi pemanfaatan musuh alam hama tanaman ubi kayu j. Pengendaan sarana pendukung pengolah data teknologi pengendalian OPT. 4. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan. Dalam

melaksanakan

tugas

dimaksud,

Subdirektorat

Pengelolaan

Pengendalian Hama Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:


14

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama

terpadu

serta

analisis dampak

lingkungan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama

terpadu

serta

analisis dampak

lingkungan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan; d. Penyiapan pemberian

bimbingan

teknis dan evaluasi

di bidang

pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan. Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output Pengelolaan Pengendalian Hama Terpaduadalah : a. Pedoman teknis kelembagaan PHT b. Penguatan data kelembagaan PHT c. Penilaian POPT , POPT-PHP, LPHP, kelompok tani pengembang agens hayati dan petani pengembang PHT teladan d. Pertemuan koomisi perlindungan tanaman (KPT) e. Optimalisasi peran LPHP (APBN-P) f. Sarana pendukung pengolah data pelaksaan sistem PHT g. Pengadaan inventarisasi kantor subdit PHT. 5. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Adapun bentuk kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja output tata usaha adalah : a. Laporan kegiatan ketatausahaan perlindungan tanaman pangan b. Sarana pendukung pengelolaan ketatausahaan c. Sarana prasarana dan inventaris kantor perlindungan tanaman pangan


15

6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk kegiatan dalam mencapai target kinerja output fungsional adalah : a. Penyusunan dan pengelolaan warta perlintan b. Pengembangan jabatan fungsional c. Pengembangan sertifikasi profesi POPT


16

IV. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 4.1. Capaian Rencana Strategis Sesuai dengan tugas perlindungan tanaman pangan untuk mengamankan produksi dari serangan OPT dan gangguan akibat DPI untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan melalui penekanan kehilangan hasil maka ditetapkan indikator kinerja utama. Berdasarkan indikator kinerja utama perlindungan tanaman pangan Tahun 2015 telah ditetapkan target indikator sasaran strategis. Capaian kinerja strategis adalah 100,48% - 103,76% dengan kategori capaian sangat berhasildapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI, meliputi komoditas : Mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan - Padi OPT dan terkena DPI - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar

93,00 98,00 97,00 98,00 98,00 98,00 98,00

% % % % % % %

95,92 98,47 97,51 99,20 99,78 99,73 99,80

% % % % % % %

103,14 100,48 100,52 101,22 101,81 101,76 101,84

% % % % % % %

4.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Komoditas tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pencapaian produksi tanaman pangan masih difokuskan pada komoditas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai. Sementara pencapaian komoditas lainnya merupakan bagian dari upaya diversifikasi pangan di Indonesia.


17

Target Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2015 yaitu mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian : padi 93%, jagung 98%, kedelai 97%, kacang tanah 98%, kacang hijau 98%, ubi kayu 98% dan ubi jalar 98% dari luas pertanaman. Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2015 Padi No

Terkena 1

Total Luas Tanam (Ha)

2

Luas OPT Utama (Ha) awal

Puso

Terkena

13.981.580 373.129

Luas Pengendalian (Ha)

Kedelai

Kacang tanah

Kacang hijau

Ubi kayu

Ubi jalar

6.869

Puso

Terkena

4.035.257 23.552

68

Puso

Terkena

689.141 7.329

7

Puso

Terkena

356.723 2.740

1

Puso

Terkena

219.806 1.065

17

Puso

Terkena

548.008 1.958

9

Puso 108.912

265

0

1.046.988

31.882

10.282

1.681

1.504

2.145

1.422

190.347

11.783

2.136

812

789

502

79

Luas Sembuh (Ha)

3

Jagung

Uraian

Luas OPT Utama (Ha) akhir

182.782

6.869

11.770

68

5.193

7

1.928

1

276

17

1.456

9

186

0

Luas Terkena DPI (Ha) awal

726.317 243.427

80.207

23.497

17.519

6.385

935

166

215

33

41

3

31

30

- Banjir (Ha)

129.116

25.496

5.179

1.568

2.194

1.384

170

10

97

3

23

3

30

30

- Kekeringan (Ha)

597.202 217.931

75.027

21.929

15.326

5.002

766

156

118

30

18

0

1

0

Luas surut (Ha)

57.952

1.677

75

-

-

-

Luas pulih (Ha)

80.652

2.933

1.716

-

-

-

Luas Terkena DPI (Ha) akhir - Banjir (Ha) - Kekeringan (Ha) 4

Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) awal

5

Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) akhir - Thd Total Luas Tanam (%)

387.861 243.427 48.330

50.011

23.497

11.985

6.385

935

166

215

-

33

41

3

31

30 30

25.496

2.535

1.568

1.751

1.384

170

10

97

3

23

3

30

339.531 217.931

47.476

21.929

10.234

5.002

766

156

118

30

18

0

1

0

1.099.446 250.296 103.759

23.566

24.848

6.392

3.675

166

1.281

50

1.999

12

296

30

23.566

17.178

6.392

2.863

166

491

50

1.497

12

217

30

0,58

2,49

0,93

0,80

0,05

0,22

0,02

0,27

0,00

0,20

570.643 250.296 4,08

Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha)

1,79

13.410.937

61.780 1,53

3.973.477

671.963

353.860

219.315

546.511

0,03 108.695

- Thd Total Luas Tanam (%)

95,92

98,47

97,51

99,20

99,78

99,73

99,80

Capaian Kinerja

103,14

100,48

100,52

101,22

101,81

101,76

101,84

4.2.1. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Padi dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas1.046.988 ha(luas sembuh 190.347 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952 ha, dan luas pulih 80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 13.410.937ha atau mencapai 95,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan


18

target tahun 2015 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanaman padi melebihi dari target sebesar 103,14%. Luas puso tahun 2015 paling tinggi diakibatkan oleh kekeringan seluas 217.931 ha. Tingginya puso akibat kekeringan karena dipengaruhi oleh ElNino moderat hingga kuat sehingga musim kemaraunya lebih panjang. 4.2.2. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Jagung dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas31.882 ha(luas sembuh 11.783 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringanluas surut 1.677 ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 3.973.477ha atau mencapai 98,47% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi dari target sebesar 100,48%. 4.2.3. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kedelai dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas10.282ha (luas sembuh 2.136 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 75 ha, dan luas pulih 1.716 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 671.963ha atau mencapai 97,51% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi dari target sebesar 100,52%. 4.2.4. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Tanah dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas1.681ha (luas sembuh 812 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat Laporan Tahunan 2015

19

diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860ha atau mencapai 99,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi dari target sebesar 101,22%. 4.2.5. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Hijau dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas1.504ha (luas sembuh 789 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 219.315ha atau mencapai 99,78% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi dari target sebesar 101,81%. 4.2.6. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Kayu dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas2.145ha (luas sembuh 502 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 546.511ha atau mencapai 99,73% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi dari target sebesar 101,76%. 4.2.7. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Jalar dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Tahun 2015 Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas1.422ha

(luas sembuh 79 ha). Dengan adanya upaya

pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 108.695ha atau mencapai 99,80% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian


20

pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi dari target sebesar 101,84%.

4.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPITahun 2015 Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, perlindungan tanama pangan sesuai dengan tugas dan fungsinyamenetapkan indikator kinerja perlindungan tanaman pangan yaitu keluaran (output) adalah penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT), penerapan penangan DPI (PPDPI), gerakan pengendaliandan bahan sarana pengendalian OPT dan DPI. Hasil (outcome) adalah 93% luas areal tanam padi, 98% areal tanam jagung, 97% areal tanam kedelai, 98% areal tanam kacang tanah, 98% areal tanam kacang hijau, 98% areal tanam ubi kayu, dan 98% areal tanam ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI dapat tercapai dengan menerapkan budidaya tanaman sehat. Pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dilakukan dengan dukungan anggaran pusat APBN maupun anggaran Dekonsentrasi. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja Tahun 2015 pada tanaman pangan, sebagai berikut: 1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Kegiatan PPHT tahun 2015 dialokasikan sebanyak 151 unit, terdiri dari PPHT padi135 unit, PPHT jagung 7 unit danPPHT kedelai9 unit.Realisasi pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 147 unit (97,35% dari target), terdiri dari PPHT padi 132 unit (97,78% dari target), PPHT jagung 7 unit (100% dari target) dan PPHT kedelai 8 unit (88,88% dari target). Sasaran kegiatan PPHT adalah dapat mengamankan tanaman padi 3.375 ha, jagung 105 ha, kedelai 90 ha dari serangan OPT. Hasil (outcome) dari kegiatan PPHT adalah penurunan pemakaian pestisida kimia, peningkatan pemanfaatan teknologi ramah lngkungan dan peningkatan produksi. Sedangkan dampaknya adalah PHT membudaya di masyarakat, pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, ekosistem terjaga dan produk pangan aman bagi kesehatan.


21

Beberapa kendala/permasalahan sehingga PPHT tidak mencapai target : 1) tidak terpenuhinya persyaratan kelompok tani yang terdaftar di e proposal, 2) terjadinya tumpang tindih CPCL dengan kegiatan lain, 3) terjadinya kekeringan/El Nino kuat tahun 2015, 4) penanggung jawab kegiatan PPHT di Direktorat Jenderal PSP DIPA APBN-P sehingga pelaksanaanya disebagian daerah kurang optimal. Solusi dari permasalah yang dihadapi dalam merealisasikan pelaksanaan P-PHT adalah penyiapan kelengkapan kelompok tani untuk e-proposal dan sebaiknya penanggung jawab kegiatan adalah kepala UPTD. 2. Penerapan Penangan DPI (PPDPI) Pada tahun anggaran 2015, strategi pemberdayaan petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim tidak lagi dalam bentuk sekolah lapangan namun telah diimplementasikan dalam penerapan penanganan dampak perubahan iklim. Tujuan dilaksanakan PPDPI adalah : mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), meningkatkan efiensi dan efektifitas usahatani melalui pengelolaan budidaya sesuai iklim setempat/spesifik lokasi yang optimal, dan meningkatkan produksi tanaman pangan. Alokasi kegiatan PPDPI pada tahun 2015 sebanyak 100 unit, realisasi pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 80 unit (80,00%dari target). Sasaran PPDPI adalah pengamanan produksi dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan terciptanya strategi antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Penyebab tidak tercapai target adalah telah lewat musim tanam (Oktober), terkendala e-proposal dan terjadinya perubahan iklim eksrim/fenomena ElNino kuat (musim kering) pada tahun 2015 yang menyebabkan tertundanya waktu tanam karena kekeringan yang cukup panjang. Upaya tindak lanjut adalah untuk kegiatan PPDPI selanjutnya, CPCL harus ditentukan lebih awal dan kelompok tani harus sudah terdaftar secara e-proposal dan pemilihan waktu tanam dan komoditas yang tepat sesuai spesifik lokasi 3. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sebagai institusi terdepan perlindungan tanaman mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan kegiatan pengamanan produksi. Laporan Tahunan 2015

22

Peran LPHP tidak hanya sebagai institusi/wadah bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pembinaan terhadap kelembagaan PHT di tingkat lapangan, tetapi juga sebagai institusi yang dituntut untuk mengembangkan teknologi terapan di bidang perlindungan tanaman berbasis PHT. Kegiatan utama yang dilaksanakan LPHP antara lain : Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT), kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk memantau perkembangan luas serangan OPT yang terjadi pada areal pertanaman pangan. Tahun 2015 , jumlah LPHP sebanyak 95 unit, tersebar di 32 provinsi, namun kondisi LPHP/LAH dari sisi sarana dan kegiatan sangat bervariasi disetiap daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja LPHP/LAH dilakukan pembekalan kepada petugas LPHP melalui kegiatan Optimalilasi Peran LPHP. 4. Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Sesuai dengan arah kebijakan Perlindungan Tanaman Pangan yaitupengaman tanaman pangan dilakukan dengan sistem PHT melalui dua cara, yaitu preemtif (budidaya tanaman sehat, pengaturan pola tanam, pengamatan intensif, penggunaan agens hayati/pestisida nabati) dan responsif (gerakan pengendalian dan penggunaan pestisida secara 6 tepat). Tindakan pre-emptif yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak terjadi. Sedangkan tindakan responsif yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian berdasarkan pengamatan OPT pada musim yang sedang berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT) berdasarkan pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP). Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut Tahun 2015 dialokasikan anggaran sarana pengendalian OPT/DPI berupa alat pengendalian (handsprayer, mistblower, sarung tangan, dan pompa air) serta pestisida dalam bentuk DIPA Dekonsentrasi yang dialokasikandi 31 provinsi (sebanyak 31 paket). Realisasi pengadaan bahan dan sarana pengendalian OPT sebanyak 29 paket (93,55% dari target).Penyebab tidak tercapainya target karenadi Provinsi Sulawesi Utara dan Bangka Belitung, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Di Provinsi Bangka Belitung tidak terlaksana karena tidak ada kesepakatan antaraDinas Pertanian dan BPTPH sebagai pengguna, sedangkan di Provinsi NTT terlaksana hanya 25% karena terjadi kecelakaan kapal yang Laporan Tahunan 2015

23

mengangkut pestisida tenggelam. 5. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pada tahun 2015, gerakan pengendalian OPT (yang berasal dari APBNP) dialokasikan sebanyak 115 kali dan terealisasi 111 kali (96,52% dari target). Gerakan pengendalian dari dana TP sebanyak 102 kali terealisasi 98 kali (96,08% dari target), dan gerakan pengendalian rintisan kecamatan PHT sebanyak 13 kali teralisasi 13 kali (100% dari target). 6. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perlindungan tanaman, pada tahun 2015 telah dialokasikan dukungan operasional untuk Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 82 unit, Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH) 243 unit, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) 95 unit, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) 2.556 orang, THLTB POPT-PHP 1.174 orang, dan petani pengamat 2.949 orang. Realisasi operasional BPT mencapai 82 unit (100% dari target), operasional PPAH 217 unit (89,30% dari target), operasional LPHP/LAH 98 unit (100% dari target), petugas POPT-PHP 2.555 orang (99,96% dari target), THL-TB POPTPHP 1.173 orang (99,91% dari target), dan petani pengamat 2.949 orang (100% dari target). 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 Dalam rangka pencapaian sasaran pengamanan areal tanam dari gangguan OPT dan DPI tahun 2015, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan dana untuk kegiatan Refocusing dan APBNP-TP yaitu Program Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI. Kegiatan meliputi : 1. Subdirektorat Pengelolaan Data OPT a. Penyempurnaan Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindunan Tanaman Pangan sangat diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengamatan OPT/DPI dan pelaporannya. Pedoman tersebut telah beberapa kali direvisi untuk penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi OPT dan teknologi pengendalian terkini tanpa mengurangi keakuratan data Laporan Tahunan 2015

24

dan dapat diterapkan oleh petugas POPT-PHP di lapangan. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut telah dilaksanakan identifikasi permasalahan pengamatan dan pelaporan perlindungan tanaman pangan ke Provinsi Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, NTB, Jawa Tengah, Maluku, Jawa Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan hasil dari kegiataan tersebut telah di cetak buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Pengamatan dan Pelaporan OPT dan DPI sebanyak 3.800 buku. Agar pelaksananan pengamatan dan pelaporan berjalan sesuai dengan yang diharapkan telah dilaksanakan sosialisasi buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Pengamatan dan Pelaporan OPT dan DPI ke 33 provinsi. Realisasi anggaran sebesar Rp. 358.364.369,- atau 93,31% dari pagu anggaran sebesar 384.055.000,-. b. Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015 Buku data dan informasi berisi data serangan OPT/DPI yang akurat, lengkap, berkesinambungan, tepat waktu serta informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan OPT, serta informasi kegiatan perlindungan terkait lainnya sangat diperlukan dalam perumusan langkah operasional dan strategis pengelolaan OPT/DPI. Data dan informasi tersebut menjadi dasar rujukan perencanaan dalam mempersiapkan upaya antisipasi serangan, dan kesiapan teknik, serta operasional pengendalian OPT di lapangan. Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi data dan informasi perlindungan tanaman pangan untuk selanjutnya didokumentasikandalam bentuk Buku Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan sebanyak 50 buku. Dalam rangka penyusunan buku telah dilakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Banten, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jatisari, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Realiasi anggaran Rp. 205.018.201,- (93,56% dari alokasi sebesar Rp. 219.135.000,-) c. Rapat Evaluasi Perlindungan Tanaman Pangan


25

Pelaksanaan pertemuan evaluasi perlindungan tanaman bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2015 sekaligus melakukan kordinasi untuk rencana kegiatan tahun 2016. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok tanggal 17-19 November 2015.

Hasil dari kegiatan : Peran jajaran perlindungan tanaman pangan dalam pencapaian target produksi adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI dengan melaksanakan kegiatan yang mempunyai output langsung terhadap perlindungan. Pada tahun 2016, akan dialokaskan kegiatankegiatan untuk pencapaian target diatas diantaranya pengembangan padi organik seluas 4.000 ha yang meliputi 200 desa yang tentunya membutuhkan pengawalan jajaran BPTPH. d. Laporan Perkembangan Luas Serangan OPT Data dan informasi perlindungan tanaman pangan meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan, perkembangan serangan OPT yang diperoleh dari hasil pengamatan tetap maupun pengamatan keliling, serta berdasarkan hasil tangkapan lampu perangkap (light trap), serta data dan informasi lainnya. Selama tahun 2015 telah diperbanyak laporan mingguan 52 kali, laporan bulanan 12 kali. Perjalanan pemantauan perkembangan serangan OPT telah dilakukan ke Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung dan Banten. Realiasi anggaran Rp. 172.261.390,- atau 97,32% dari pagu anggaran sebesar Rp. 177.000.000,-. e. Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan program Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selama satu Tahun Anggaran. Laporan berisi informasi struktur organisasi dan ketatausahaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengelolaan database OPT/ DPI, upaya pengendalian OPT Laporan Tahunan 2015

26

dan penanganan DPI, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya secara komprehensif. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat disimpulkan kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat dirumuskan upaya pemecahannya. Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, yaitumenyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja yang direncanakan. Kegiatan diadakan di Aula Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tanggal 26 Februari 2016 yang dihadiri oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan Tim Pelaporan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. 2. Subdirekorat Dampak Perubahan Iklim (DPI) a. Pedoman Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) Kegiatan penerapan penanganan DPI merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan). Agar pelaksanaan penerapan penanganan PPDPI berjalan optimal, telah dicetak acuan/pedoman PPDPI sebanyak 324 buku sebagai dasar pelaksanaan PPDPI oleh petugas di lapangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.517.900,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.518.000,b. Data Dampak Perubahan Iklim (DPI) Pengelolaan data DPI merupakan salah satu upaya untuk menyediakan serta mendokumentasikan data DPI secara seri, lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambil keputusan dalam hal meminimalkan dampak negatif dari perubahan iklim. Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan data DPI telah dilakukan: Laporan Tahunan 2015

27

1) Monitoring kegiatan upsus padi, jagung dan kedelai ke Sumatera Barat, Jawa Baratdan Bengkulu 2) Bimbingan pengelolaan data DPI keProvinsiAceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Malukudan Sumatera Selatan 3) Pembinaan penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan ke Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Bengkulu. 4) Koordinasi/konsultasi/konsolidasi ke Depok 5) Menghadiri rapat kerja teknis ke Jakarta (kantor JICA, BMKG dan KLH), Bekasi, Bogor, Bandung, Jatisari, Serang, Cipayung dan Singkawang Realisasi anggaran sebesar Rp. 330.049.244,- atau 85,50% dari pagu anggaran sebesar Rp. 386.024.000,-. c. Data Pelaksanaan PPDPI PPDPI merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam proses kegiatan budidaya pertanian dengan melaksanakan strategi antisipasi dan adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi). Pada tahun 2015, telah dilaksanakan: 1) Bimbingan teknis pelaksanaan PPDPI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Lampung, Jawa Timur dan Jawa Barat 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI ke Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Lampung. 3) Bimbingan teknis pelaksanaan PPDPI (APBN-P) ke Provinsi Aceh 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI (APBN-P) ke Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 150.026.910,- atau 92,51% dari pagu anggaran sebesar Rp. 162.172.000,-. d. Buku Peta Daerah Rawan Banjir dan Kekeringan Buku peta daerah rawan banjir dan kekeringan berisi informasi sebaran daerah rawan banjir dan kekeringan, telah dicetak sebanyak 250 buku. Untuk mendukung penyusunan buku tersebut perlu dilakukan kegiatan pemantauan terhadap daerah rawan banjir dan kekeringan di wilayahwilayah provinsi di Indonesia. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan verifikasi daerah terkena DPI ke provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Laporan Tahunan 2015

28

Lampung, DI. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Aceh. Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk melakukan verifikasi ke daerah bencana alam tahun2015, menyusun bahan informasi banjir dan kekeringan tahun 2015, menginventarisasi daerah-daerah rawan banjir dan kekeringan berdasarkan rerata 5 tahun (2010-2014). Realiasi anggaran Rp. 181.546.840,- (95,93% dari alokasi Rp. 189.242.000,-). e. Buku Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan akibat DPI (Padi, Jagung dan kedelai) Tahun 2014 Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan akibat DPI (Padi, Jagung, Kedelai) Tahun 2015 berisi informasi data perkembangan banjir dan kekeringan pada tanaman pangan di Indonesia terutama padi, jagung dan kedelai. Tujuan adalah menyajikan informasi dampak perubahan iklim berupa data banjir dan kekeringan dan melakukan monitoring dan evaluasi daerah terkena DPI. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi daerah terkena DPI ke Banten, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Bengkulu, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh dan NTT. Realiasi anggaran Rp.148.770.000,-).

Rp.

144.462.873,-

(97,10%

dari

alokasi

f. Succes Story SLI Dengan berakhirnya kegiatan SLI pada tanaman pangan di tahun 2014 maka perlu dibuat Buku Success Story Sekolah Lapangan Iklim ini dimaksudkan sebagai dokumentasi keberhasilan pelaksanaan SLI dan manfaat yang diterima petani alumni SLI dari tahun 2007-2014. Buku ini telah dicetak sebanyak 600 eksemplar dan telah didistribusikan kepada Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian, BMKG, dan Instansi Terkait lainnya. Realiasi anggaran Rp.64.799.200,- (95,76% dari alokasi Rp.67.670.000,-). 3. Subdirektorat Pengendalian OPT a. Data Pengendalian OPT Tanaman Pangan


29

Perubahanatauketidaktentuaaniklimberpengaruhlangsung terhadap usahabudidayatanaman, danakhirnyamempengaruhiperkembanganOrganismePenggangguTumb uhan (OPT). Peranperlindungantanamanpangantidakdapatditinggalkanterutamadala mupayapengamananproduksidariserangan OPT. Tujuandarikegiatanpengendalian OPT tanamanpanganadalahmenyediakan data pengendalian OPT tanamanpangan, mendatadanmemonitorluaspengendalian OPT tanamanpangan, melakukanpembinaanpenerapan kebijakanperlindungantanamanpangandanmelakukankegiatanuntukme ndukungperlindungantanamanpangan. Selama tahun 2015 telah dilakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, D.I. Yogyakarta, Maluku, Aceh, Banten, Bali, NTB, Gorontalo, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data pengendalian OPT di 33 provinsi/kab/kota. Realisasai anggaran sebesar Rp. 683.720.338,- atau 82,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 832.291.000,-. b. Buku Informasi Pengendalian OPT Tanaman Pangan Buku informasi pengendalian OPT tanaman pangan berisi bahan informasi mengenai teknologi pengendalian OPT tanaman pangan. Dan dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas teknologi pengendalian OPT di pusat perlu dilaksanakan kegiatan menghadiri rapat kerja teknis/workshop/seminar/pertemuan teknis terkait perlindungan tanaman pangan. Pada tahun 2015 telah dicetak buku Petunjuk teknis pengendalian OPT spesifik lokasi sebanyak 120 eksemplar, buku petunjuk teknis pengelolaan bantuan sarana pengendalian OPT/DPI sebanyak 125 eksemplar, buku petunjuk teknis gerakan pengendalian OPT tanaman pangan sebanyak 125 eksemplar. RealiasasianggaranRp. 48.046.850,(89,26% darialokasiRp. 53.829.000,-) c. Visualisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman panganberupa pameran, seminardan pelatihan singkat pada pertemuanMPTHI(Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia)


30

Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI) yang dideklarasikan pada tanggal 8 September 2004 merupakan suatu wadah yang dapat mengaktualisasikan peran masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan. Realiasi anggaran Rp. 441.637.750,- (92,66% dari alokasi sebesar Rp. 476.612.000,-).

d. Rumusan Paket Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT (Kumpulan Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT) Teknologi pengendalian OPT tanaman pangan yang berwawasan PHT telah dipraktekan di berbagai tempat dan mampu mengendalikan OPT secara efektif. Namun demikian informasi mengenai teknologi pengendalian tersebut masih relatif sedikit dan belum tersebar luas sehingga diperlukan adanya identifikasi dan inventarisasi mengenai teknologi pengendalian OPT. Berkaitaan dengan hal tersebut tahun 2015 telah dilakukan perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan produksi tanaman pangan dan monev penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan pada tanaman pangan ke Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Aceh, Kalimantan Barat. Realiasian anggaranRp. 271.998.000,-)

260.984.562,-

(95,95%

darialokasiRp.

e. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015 Rapat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan antara pusat dan daerah membahas kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkahlangkah operasional dalam rangka mengamankan sasaran produksi tanaman pangan Tahun 2015. Tujuan dari pertemuan ini yaitu 1). Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah (Diperta Propinsi dan BPTPH) upaya peningkatan ketahanan pangan, dan 2). Mensinkronkan kegiatan perlindungan tanaman pangan Tahun 2015 untuk pusat dan daerah. Laporan Tahunan 2015

31

f. Laporan Pendampingan Gerakan SPOT STOP Pengendalian OPT Gerakan “SPOT STOP” merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam upaya perlindungan tanaman. Gerakan “SPOT STOP” adalahupaya pengendalianresponsif untuk menghentikan sumber serangan/gejala awal agar serangan tidak berkembang lebih lanjut. Sebelum terjadi spot dilakukan upayapreemtifyaitumelakukanbudidayatanamansehatsertapengaturanp olatanamsecaraserentak, kemudiandiikutidenganpengamatansecaraintensifdanmelakukanpengen daliansecaradinibiladitemukanadanya SPOT serangan OPT, sehinggaserangan tidak meluas.Perjalanandalamrangkapendampingangerakan spot stop keProvinsi Jawa Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta dan Banten.Monitoring pengendalian OPT tanamanPangankeProvinsi Jawa Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Banten, Lampung, Jawa Timur dan Riau.

g.

Realisasai anggaran sebesar Rp. 130.995.000,- atau 96,84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 126.860.871,-. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi ini bertujuan ; 1) memberdayakan dan meningkatkan kepedulian masyarakat tani akan pentingnya pengendalian OPT pada tanaman padi. 2) menggerakkan dan memotivasi masyarakat tani untuk ikut aktif dalam pengendalikan serangan OPT secara bersama-sama di daerah endemis serangan OPT di sentra produksi padi. 3) memupuk kerjasama antar kelompok tani dalam upaya pengendalian hama padi. Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Barat dan Banten. Realisasai anggaran sebesar Rp. 165.354.000,- atau 68,20% dari pagu anggaran sebesar Rp. 112.768.826,-.

h. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi/Jagung Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman jagung dilaksanakan di provinsi Aceh khususnya di kabupaten Aceh Tenggara.Pelaksanaan gerakan pengendalian melibatkan petani yang berasal dari Kecamatan Semadam yang didampingi oleh petugas lapangan (Mantri Tani, Penyuluh dan POPT). Alat dan bahan yang Laporan Tahunan 2015

32

digunakan dalam gerakan pengendalian adalah handsprayer, bahan pengendalian (pestisida), masker, sarung tangan, pelindung badan dan sepatu boot. Pencanangan gerakan pengendalian OPT jagung merupakan salah satu upaya pengamanan produksi jagung dari serangan hama dan penyakit, oleh karena itu Dinas Pertanian harus menindaklanjuti gerakan ini di kecamatan lainnya. Realisasai anggaran sebesar Rp. 48.841.000,- atau 64,40% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.146.000,-.

i.

Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian Tikus Evalusi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian Hama Tikus dilaksanakan tanggal 26 – 28 November 2015 di hotel Grand Antares, Medan. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian Hama Tikus dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan musuh alami dalam pengendalian hama tikus di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta saling bertukar informasi dalam pengendalian tikus antar petani. a) Tikus merupakan hama pada tanaman padi yang memiliki karakteristik yang khas yaitu gigi yang tajam, cerdik, berkembang biak dengan cepat pada lubang persembunyian dan mampu bergerak dengan cepat (setiap malam pergerakan tikus sampai sejauh 900 m). b) Pengendalian hama tikus dapat berhasil apabila dilakukan secara bersama-sama, pada areal yang luas dan berkesinambungan. Pengendalian hama tikus ditekankan pada awal musim tanam atau pada saat tidak ada tanaman (bera) di pematang sawah, tanggultanggul irigasi, tanggul rel kereta api dan semak belukar. Pada saat bera tikus belum melakukan reproduksi sehingga apabila dilakukan pengendalian dapat menekan populasi tikus sejak dini. Strategi pengendalian tikus dapat dilakukan pada saat pra tanam dan tanam. Pada saat pra tanam teknik pengendalian tikus yang dapat dilakukan adalah gropyokan dengan pengasapan pada lubang aktif, Trap Barrier System (TBS), dan tanaman perangkap. Sedangkan pada saat tanam teknik pengendalian yang dapat dilakukan adalah tanam


33

serempak dengan sistem jajar legowo, pengumpanan, TBS dan pemanfaatan burung hantu. Realisasai anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- atau 92,54% dari pagu anggaran sebesar Rp. 138.805.200,-. j. Optimalisasi Pemanfaatan Musuh Alami Hama Tanaman Ubi Kayu Kegiatan dilaksanakan selama empat (4) hari, tanggal 6 – 9 Oktober 2015 bertempat di kampus Departemen Proteksi Tumbuhan, Institut Pertanian Bogor. Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2015. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Musuh Alami Hama Tanaman Ubi Kayu memberikan optimisme baru bagi peserta dalam mengelola OPT tanaman ubi kayu, termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan perbanyakan agens hayati OPT ubi kayu di masing-masing LPHP. Realisasai anggaran sebesar Rp. 192.692.000,- atau 83,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 160.670.400,-.

4. Subdirektorat Pengelolaan PHT a. Pedoman Teknis Kelembagaan PHT Agar pelaksanaan Penerapan PHT skala luas dilapangan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan telah dilsusun buku pedoman teknis pengelolaan bantuan sosial (BANSOS) Penerapan PHT skala luas sebanyak 500 buku dan pedoman teknis Penerapan PHT skala luas sebanyak 500 buku. Dalam rangka memonitor dan mendata pelaksanaan penerapan PHT skala luas, memonitor penerapan dan pemasyarakatan PHT, meningkatkan peran kelembagaan PHT dalam menerapakan dan memasyarakatkan PHT dan mendampingi pelaksanaan program kerjasama dengan FAO dalam rangka peningkatan penerapan PHT telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hasil dari kunjungan tersebut adalah tersedianya data dan informasi pelaksanaan penerapan PHT skala luas di 26 kab/kota/provinsi, data dan informasi rintisan kecamatan PHT di 9 kab/kota/provinsi, data dan informasi pendampingan kegiatan kerjasaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan FAO sebanyak 23 kali. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 519.145.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 488.404.679,- (94,08%). Laporan Tahunan 2015

34

b. Data Penguatan Kelembagaan PHT Keberhasilan penerapan dan pemasyarakatan PHT tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berjalannya peran dan fungsi kelembagaan PHT di tingkat petani, jaringan petani PHT, instansi pemerintah, maupun stakeholders terkait. Tujuan dari kegiatan penguatan kelembagaan adalah menyediakan data kelembagaan PHT, meningkatkan peran kelembagaan PHT dalam menerapkan dan memasyarakatkan PHT, mendata dan memonitor kegiatan kelembagaan PHT, dan melakukan pembinaan penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan. Selama tahun 2015 telah dilakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Maluku Utara dan DKI Jakarta. Hasil yang dicapai adalah tersedianya data dan kelembagaan PHT (33 provinsi). Realisasai anggaran sebesar Rp. 787.015.491,- atau 80,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 972.442.000,-. c. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Teladan Penilaian kepada POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT merupakan wujud pengakuan, apresiasi, dan penghargaan di bidang perlindungan tanaman pangan sesuai amanah UU No.12/Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk: 1) Menyusun Pedoman Penilaian POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT; 2) Menilai kinerja/prestasi POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT; 3) Menetapkan POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT Teladan Tingkat Nasional Tahun 2015. Realisasi pelaksanaan kegatan ini adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya 75 buku Pedoman Penilaian POPT dan POPT-PHT Teladan, 75 buku Pedoman Penilaian LPHP Teladan, dan 75 buku Pedoman Penilaian Petani PHT dan Keltan Pengembangan AH Teladan Laporan Tahunan 2015

35

2. Terpilihnya POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT untuk menerima penghargaan Teladan Tingkat Nasional dari Menteri Pertanian serta penghargaan Berprestasi dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Realisasi keuangan kegiatan ini secara keseluruhan tercapai sebesar Rp. 423.422.200,- atau 81.92 % dari jumlah pagu sebesar Rp. 516.886.000,d. Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 449/Kpts/OT.160/7/2006 Tanggal 12 Juli 2006 bertugas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan saran/pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam menetapkan kebijakan di bidang perlindungan tanaman. Pada Tahun 2015, Pertemuan KPT telah dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juni di Yogyakarta dan tanggal 24—26 November di Bogor, Jawa Barat. Realisasai anggaran sebesar Rp. 249.176.000,- atau 80,50% dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.583.750,-. e. Pengembangan Sertifikasi POPT Tantangan dan kendala jajaran perlindungan tanaman semakin berat dan beragam, terutama akibat terjadinya dampak perubahan iklim (DPI) global. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang bertugas mengamankan produksi dituntut lebih inovatif, kreatif, cerdas, profesional dan kompeten untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian mendorong Pemerintah dan instansi terkait menyediakan wadah/lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi tenaga kerja tersebut untuk dapat memperoleh pengakuan secara legal dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme POPT, baik di pusat maupun daerah, perlu diupayakan pengembangan jabatan fungsional dan sertifikasi POPT. Dalam rangka pengembangan jabatan fungsional dan sertifikasi POPT, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain bimbingan pengembangan jabatan Laporan Tahunan 2015

36

fungsional dan sertifikasi POPT, workshop revisi petunjuk teknis, sosialisasi SKKNI dan sertifikasi profesi POPT, serta pelaksanaan dan pendampingan sertifikasi POPT. Realisasai anggaran sebesar Rp. 238.988.000,- atau 77,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 184.184.500,-.

5. Tata Usaha a. Laporan Kegiatan Ketatausahaan Perlindungan Tanaman Pangan Konsultasi/Koordinasi instansi terkait : dilakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, Banten dan DI. Yogyakarta. Perjalanan dalam rangka Pengembangan Karakter SDM Pertanian (APBN-P) : Kegiatan Pengembangan Karakter SDM Pertanian Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan bertujuan untuk dapat memotivasi diri, bekerja dengan sikap yang lebih ikhlas, tulus, memiliki sikap positif untuk mengatasi kelelahan mental, jiwa, raga dan fisik, sehingga dapat bekerja dengan produktif, inovatif, sehat dan bahagia dalam bekerja, kegiatan dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat. Mengikuti/Menghadiri

Rapat

Kerja/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pertemuan Lainnya : memenuhi undangan baik dari lingkup Ditjen TP ataupun dari luar lingkup Ditjen TP ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Inventarisasi Data Sarana Prasarana dan Inventaris Pusat di Daerah :dilakukan monitor dan inventarisasi atas DIPA Refocusing APBN-P Ditjen TP dan APBN-P Ditjen PSP Pengadaan Akun 526 TA.2015 berupa Bahan dan Sarana Pengembangan AH Untuk PPAH, fasilitasi Pompa Air, Pembuatan Rubuha, Bangun/Renovasi Gudang Brigade Proteksi Tanaman, Sarana Pengolah Data dan Bahan serta Alat Pengendalian OPT dan DPI. Perjalanan dilakukan ke 19 Provinsi. Inventarisasi penyelesaian aset Tiran TA. 2010 pada Kabupaten Halmahera Timur dan Halmehera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Nias dan Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Bandung dan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.


37

Evaluasi/Monitoring Optimalisasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan : perjalanan dilakukan ke Provinsi Jawa Barat, Banten, DIY dan Makassar. Ruang rapat Aula, dilakukan rapat awal tahun seluruh pegawai lingkup Ditlin TP, rapat pisah sambut Plt. Direktur dan Direktur baru, rapat eksternal dengan pihak lain, kunjungan kerja dari unit kerja di daerah sebanyak 4 kali Realisasi keuangan kegiatan ini secara keseluruhan tercapai Rp. 998.861.925,- atau94,19 % dari jumlah pagu Rp. 1.060.511.000,-.

b. Pengembangan Kesektariatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Mengikuti/Menghadiri Rapat Kerja/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pertemuan Lainnya memenuhi undangan dari lingkup Ditjen TP ke Provinsi Jawa Barat dan Maluku Koordinasi/evaluasi Kesekretariatan Direktorat PerlindunganTanaman Pangan : melakukan koordinasi dibagian kesekretariatan atas kegiatan – kegiatan yang ada dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ke Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara Realiasi anggaran sebesar Rp. 94.426.000,- atau 92,84% dari pagu anggaran sebesar 101.709.000,-.

6. Fungsional a. Penyusunan dan Pengelolaan Warta Perlintan (Fungsional) Warta Perlintan merupakan wadah bagi pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam pengembangan kegiatan profesi melalui tulisan ilmiah populer maupun liputan berita. Jumlah edisi Warta Perlintan Tahun 2015 yang diterbitkan sebanyak 3 edisi. Peliputan kegiatan perlindungan tanaman pangan, dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan. Warta Perlintan Tahun 2015 didistribusikan ke eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, subdit lingkup Direktorat Laporan Tahunan 2015

38

Perlindungan Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian BPTPH maupun petugas lapangan perlindungan tanaman di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan peliputan ke Provinsi Maluku dan DI Yogyakarta. Realiasi anggaran Rp. 99.655.000,- (85,37% dari alokasi sebesar Rp. 116.728.000,-) b. Pengembangan Jabatan Fungsional Pengembangan Jabatan fungsional tahun 2015 telah dilakukan melalui bimbingan pengembangan jabatan fungsional, monitoring dan evaluasi pengembangan jabatan fungsional, koordinasi/konsultasi ke lembaga / instansi terkait maupun kegiatan menghadiri rapat, seminar, workshop dan pelatihan teknis. Untuk mendukung pengembangan jabatan fungsional tersebut telah dilakukan pembinaan, monev jabatan fungsional, koordinasi ke Provinsi Jawa Barat, NTB, Kalimatan Tengah, Gorontalo dan Papua. Realiasi anggaran 172.993.692,- atau 87,89% dari alokasi sebesar 196.831.000,-.

7. Perencanaan a. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Dalam rangka meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan, perlu didukung dengan referensi dan pedoman pelaksanaan kegiatan. Pedoman kegiatan perlindungan tanaman pangan berfungsi sebagai acuan pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.999.650,- atau 4,54% dari pagu anggaran sebesar 110.120.000,-. b. Dokumen Perencanaan Perlindungan Tanaman Pangan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan perencanaan perlindungan tanaman pangan telah dilaksanakan : 1. Menghadiri rapat kerja perencanaan program dan anggaran Lingkup Kementerian dan Lembaga.


39

2. Pelaksanan kegiatan monev pendampingandan perlindungan di seluruh BPTPH.

perencanaan

3. Penyusunan Pra RKA-KL perlindugan tanaman pangan pada tanggal 16-19 Juni2015 di Bandung. 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2015 berdasarkan pagu sementara pada tanggal 23-26 Juni 2015 di DI. Yogyakarta. 5. Penyusunan persiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015 berdasarkan pagu definitf pada tanggal 8-11 September di Bandung. Hasil dari kegiatan perlindungan tanaman pangan di rangkum dalam bentuk 1 (satu) dokumen. Realisasai anggaran sebesar Rp. 617.322.367,- atau 68,73% dari pagu anggaran sebesar Rp. 898.200.000,-. c. Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan Penerapan PHT Skala Luas dan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, mengoptimalkan pelaksanaan Penerapan PHT Skala Luas dan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, serta menyebarluaskan informasi Penerapan PHT Skala Luas dan teknologi adaptasi DPI spesifik lokasi.


40

V. PERMASALAHAN TAHUN 2015 Tahun 2015 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan periode 2015-2019. Dalam rangka mengoptimalkan perannya dalam perlindungan tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan periode 2010-2015. Kondisi dan permasalahan tahun 2015 adalah : 1.

Belum optimalnya koordinasi antara kelembagaan perlindungan tanaman pangan Koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di pusat maupun di daerah belum optimal. Hal ini karena kebijakan otonomi daerah yang belum terlaksana dengan baik.

2.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlindungan tanaman pangan SDM perlindungan tanaman di daerah baik jumlah maupun kemampuannya belum memadai dibandingkan dengan tantangan tugas yang harus


41

dilaksanakan. Kondisi tersebut diakibatan adanya mutasi, promosi dan penerimaan CPNS yang kurang memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis. Selain itu, juga banyak petugas yang sudah memasuki masa purna tugas. 3.

Terbatasnya berbagai kendala baik teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi target yang telah ditetapkan.

4.

Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan Alumni SLPHT berperan penting dalam penerapan, pengembangan, dan pemasyarakatan PHT. Diantaranya melalui pengembangan Pos Pengembang Agens Hayati (PPAH), namun aktivitasnya belum optimal karena terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, teknologi, pendampingan, pembinaan dan dukungan dana dari daerah. Petani alumni SLPHT di beberapa daerah belum berperan optimal dalam memperbanyak unit-unit SLPHT swadaya, sehingga masih diperlukan dukungan dana melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota untuk pengembangan unit-unit SLPHT.

5.

6.

7.

8. 9.

Kinerja Petani Pengamat selama Tahun 2012-2015 belum optimal, untuk itu diperlukan evaluasi kinerja bagi petani pengamatuntuk mengetahui efektifitas keterlibatan petani pengamat dalam mendukung tugas POPT-PHP di lapangan. Setelah pelaksanaan PPHT/PPDPI perlu dievaluasi dengan melakukan monitoring ke kelompok tani pada musim tanam dan pencapaian tingkat keberhasilan. Peningkatan pengetahuan kemampuan SDM di lapangan perlu dilakukan refresing bagi petugas lapangan yang bertujuan untuk merifview kembali pengetahuan dan kemapuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terbatas pengetahuan keterampilan petugas perlindungan dilapangan sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan keterampilan tersebut melalui kegiatan penyegaran. Sirkulasi data OPT yang masuk dari daerah kurang lancar, sehingga sistem teknologi (IT) berupa aplikasi SIM OPT untuk mendukung hal tersebut. Ketergantungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada era Otonomi Daerah, pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana perlindungan tanaman adalah tanggungjawab pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bukan tanggunggjawab pusat. Untuk itu, perlu dilakukan advokasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan lembaga legislatif serta pemangku kepentingan perlindungan tanaman di daerah.

10. Perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung Laporan Tahunan 2015

42

Perubahan iklim sudah dirasakan dan berpengaruh sangat nyata, antara lain curah hujan di atas rata-rata, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, rusaknya daerah tangkapan air, dan rusaknya sarana irigasi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya luas, frekuensi dan durasi dampak perubahan iklim berupa banjir dan kekeringan serta berpengaruh terhadap dinamika populasi OPT, peningkatan patogenitas penyakit dan pola distribusi serangannya. Oleh karena itu, upaya antisipasi, mitigasi, serta penanganan OPT/DPI perlu mendapat perhatian terkait dengan kelembagaan, penelitian, pengembangan, dan penanganannya. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan diseminasi prakiraan serangan OPT/DPI, pemanfaatan informasi prakiraan iklim di tingkat lapangan, penyebarluasan rekomendasi penyesuaian pola tanam dan kalender tanam, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan secara spesifik lokasi, serta pemberdayaan petani melalui SLI dan SLPHT.

11. Koordinasi penanganan OPT belum optimal Penanganan OPT, terutama pada daerah sumber serangan dan sumber infeksi di daerah perbatasan antar provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar wilaya sejak diberlakukan otonomi daerah. Sehubungan denggan hal tersebut, perlu diupayakan koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Beberapa faktor yang menyebabkan sistem pengamatan belum berjalan optimal, diantaranya adalah: a) Jumlah POPT-PHP belum memadai dibandingkan dengan wilayah pengamatannya (kecamatan); (b) Tugas POPTPHP semakin berat, disamping melaksanakan tugas rutin pengamatan, juga melaksanakan tugas-tugas lain seperti mendampingi pelaksanaan kegiatan Penerapan PHT (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), dan melakukan pengawasan pupuk dan pestisida, pendampingan upaya khusus pajale; (c) Sarana pengamatan masih kurang seperti loupe, handcounter, jaring serangga, Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), (d) Alat transportasi (kendaraan operasional) di beberapa daerah masih kurang atau sudah tidak layak pakai. Demikian juga sistem pengendalian dini, saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Peringatan dini yang diberikan oleh POPT-PHP sering tidak Laporan Tahunan 2015

43

ditindaklanjuti dengan pengendalian yang cepat sehingga perkembangan populasi/serangan OPT dan penyebarannya semakin tidak terkendali. Hal ini antara lain disebabkan oleh: kondisi sosial ekonomi petani (kepemilikan lahan yang sempit, modal terbatas dll), ketersediaan bahan dan alat pengendalian, koordinasi antara petugas di lapangan belum optimal, kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani.

VI. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER

DAYA MANUSIA A. Pengelolaan Anggaran Alokasi anggaran penguatan perlindungan tanaman pangan tahun 2015 terdiri dari anggaran refocusing dan APBNP-TP sebesar Rp 103.998.736.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu). Anggaran tersebut dialokasikan pada empat kegiatan utama yang terdiri dari anggaran: 1) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp 11.247.272.000,2) Balai Pengujian Mutu Produk sebesar Rp 4.170.481.000, 3) Dekonsentrasi sebesar Rp 81.605.119.000,- dan 4) tugas pembantuan Rp. 6.975.864.000,- . B. Sumber Daya Manusia


44

Pada Tahun 2015, jumlah sumber daya manusia lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebanyak 68 orang pegawai dan 11 orang Tenaga Harian Lepas. Secara rinci, keadaan pegawai di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. No.

Golongan

Unit

IV

III

II

I

THL

Jml

1

Direktur

1

-

-

-

-

1

2

Sub Bagian Tata Usaha

1

9

9

-

11

30

1

10

2

-

-

13

3

Subdit. Pengelolaan Data OPT

4

Subdit. DPI

3

10

-

-

-

13

5

Subdit. Pengelolaan PHT

1

9

1

-

-

11

1

10

1

-

-

12

8

48

13

-

11

80

6

Subdit. Teknologi Pengendalian OPT Jumlah

VII. PENUTUP Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2015 disusun sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban dan juga sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggung jawaban hasil pelaksanaan anggaran Tahun 2015 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Pencapaian sasaran mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan Terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian Padi 93%, Jagung 98%, Kedelai 97%, Kacang Tanah 98%, Kacang Hijau 98%, Ubi Jalar 98%, dan Ubi Kayu 98% dari luas tanam pada Tahun 2015 dinilai berhasil. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan telah selaras dengan strategi pokok perlindungan tanaman pangan meliputi: 1) Pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini serangan OPT dan DPI dalam Laporan Tahunan 2015

45

rangka menekan tingkat kerusakan dan kerugian/kehilangan hasil; 2) peningkatan kemampuan teknis SDM perlindungan tanaman pangan sejalan dengan perkembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, 3) penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT dan DPI, 4) Peningkatan kemandirian petani dalam rangka mengatasi permasalahan OPT dan DPI, 5) peningkatan koordiansi hubungan kerja dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat pusat dan daerah.

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010

DIREKTUR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PENGELOLAAN DATA OPT

SUBDIT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

SUBDIT TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT

SEKSI MONITORING DAN ANALISIS DATA

SEKSI ADAPTASI

SEKSI IDENTIFIKASI

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI MITIGASI

SEKSI VERIFIKASI


SUBDIT PENGELOLAAN PHT

SEKSI PEMASYARAKATAN

SEKSI KELEMBAGAAN

46

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Lampiran 2. REALISASI PELAKSANAAN PPHT (APBNP) PADA TANAMAN PANGAN TAHUN 2015 Target

No

Provinsi

Padi

Pagu DIPA Unit

Jagung Ha

Realisasi Kedelai

Jumlah

Unit Ha Unit Ha

Unit

Padi

Ha

Unit

Jagung Ha

Kedelai

Jumlah

Unit Ha Unit Ha Unit

Keterangan

%

Ha

1 Pemerintah Aceh

954.375

10

250

-

-

-

-

10

250

10

250

-

-

-

-

10

2 Sumatera Utara

980.625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

3 Sumatera Barat

1.077.075

10

250

-

-

-

-

10

250

10

250

-

-

-

-

10

4 Riau

196.125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Ja mbi

392.250

5

125

-

-

-

-

5

125

2

50

-

-

-

-

2

6 Sumatera Selatan

980.625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat pernyataan dari BPTPH

7 Bengkulu

313.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat pernyataan dari dinas pertanian provinsi

8 Lampung

588.375

14

350

-

-

-

-

14

350

14

350

-

-

-

-

14

9 Kep. Bangka Belitung

-

-

-

-

-

- 250

Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan 100,00

- -

Kegiatan dilaksanakan sebagian, sudah menyampaikan surat pernyataan dari dinas pertanian provinsi Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan, 3 unit padi

50

40,00 tidak dapat dilaksanakan karena kekeringan (hanya berlangsung

sd. pertemuan perencanaan)

350

100,00

Kegiatan dilaksanakan sebagian, sudah menyampaikan surat pernyataan dari dinas pertanian provinsi

156.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

10 Kep. Riau *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 Jawa Tengah **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 DI. Yogyakarta **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Jawa Timur **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 B a n t e n

588.375

11

275

-

-

-

-

11

275

11

275

-

-

-

-

11

275


17 B a l i

470.700

12

300

-

-

-

-

12

300

12

300

-

-

-

-

12

300

100,00

18 Nusa Tenggara Barat

620.375

8

200

-

-

3

30

11

230

8

200

-

-

3

30

11

230


19 Nusa Tenggara Timur

424.400

10

250

1

15

-

-

11

265

10

250

1

15

-

-

11

265


20 Kalimantan Barat

666.825

15

375

-

-

-

-

15

375

13

325

-

-

-

-

13

325

21 Kalimantan Tengah

313.800

2

50

-

-

-

-

2

50

2

50

-

-

-

-

2

50


22 Kalimantan Selatan

706.050

12

300

-

-

-

-

12

300

12

300

-

-

-

-

12

300


23 Kalimantan Timur

666.825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Sulawesi Utara

574.225

5

125

1

15

-

-

6

140

5

125

1

15

-

-

6

140

100,00

25 Sulawesi Tengah



-

86,67

620.525

15

375

1

15

-

-

16

390

15

375

1

15

-

-

16

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 Sulawesi Tenggara

502.850

11

275

-

-

-

-

11

275

11

275

-

11

275

Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan, 2 unit padi di tengah pertemuan berhenti karena kekeringan

Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat pernyataan dari dinas pertanian provinsi

- -

26 Sulawesi Selatan **

-

Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan

Kegiatan dilaksanakan sebagian,sudah menyampaikan surat pernyataan dari dinas pertanian provinsi


47

Lampiran 3. REALISASI PELAKSANAAN PPHT (APBN) PADA TANAMAN PANGAN TAHUN 2015 Target

No

Provinsi

Padi

Pagu DIPA Unit

Jagung Ha

Unit

Realisasi

Kedelai

Ha

Jumlah

Unit Ha

Unit

Padi

Ha

Unit

Jagung Ha

1 Jawa Barat

1.489.375

29

725

-

-

-

-

29

725

29

725

2 Jawa Tengah

1.489.375

35

875

2

30

2

20

39

925

32

800

339.900

7

175

-

-

1

10

8

185

7

175

4 Jawa Timur

1.671.200

36

900

4

60

5

50

45

1.010

36

900

5 Sulawesi Selatan

1.156.550

28

700

1

15

1

10

30

725

28

Jumlah

6.146.400

135

3.375

7

105

9

90

151

3.570

132

3 DI. Yogyakarta


Unit

Kedelai

Ha

Unit

-

Jumlah

Ha

Unit

%

Keterangan

Ha

-

29

725

bansos yang tidak dapat dicairkan 2 unit dari 29 unit

30

1

10

35

840

3 unit padi dan 1 unit kedelai tidak dapat dilaksanakan

-

1

10

8

185

Tidak dapat melaksanakan 1 unit padi karena tumpang tindih bantuan GPPTT, sudah menyampaikan surat pernyataan dari dinas pertanian provinsi

4

60

5

50

45

1.010

700

1

15

1

10

30

725

3.300

7

105

8

80

147

3.485

2

2 unit padi di tengah pertemuan berhenti karena kekeringan, pada pertemuan ke - 4 dan ke - 6

97,62

48

Lampiran 4. REALISASI PELAKSANAAN PPDPI PADA TANAMAN PANGAN TAHUN 2015 PPDPI 2015 APBN No

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

APBN - P

Target

Realisasi

perbandingan

Target

Realisasi

perbandingan

Luas ha

Luas ha

%

Luas ha

Luas ha

%

10

10

100

10 20

0 20

0 100

20 10

0 10

0 100

20

20

100

10

10

100

20

20

100

30

30

100

150

120

80,00

1 Pemerintah Aceh Kab Aceh Timur

Idi rayuk

2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat Lima puluh kota

Luak Lareh sago halaban

4 Sumatera Selatan 5 Lampung Pesawaran

Way kilo

Lebak Serang

Warugunung Pontang

Bandung barat

Sindangkerta

Wonogiri Pati

Girimarto Tayun Seti

Kulon progo

Panjatan

Lumajang Tulungagung Tuban

Tekung Sumbergempol Rengel

Lombok tengah

Jonggat

Balangan Tanah laut

Lampihong Tanah laut

6 Banten

7 Jawa Barat 8 Jawa Tengah

9 DI. Yogyakarta 10 Jawa Timur

30

10

33,33

30

30

100

10

10

100

30

30

100

11 NTB 12 Kalimantan Selatan


49

13 Sulawesi Selatan Wajo Soppeng Pinrang Jumlah

Majauleng Liliaraja Duampanua 100

80

80,00

Lampiran 5. PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI TAHUN 2015 No

Kegiatan

I

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1

Pengadaan sarana pendukung pengelolaan data DPI

2

3

Pengadaan sarana pendukung pengelolah data OPT

Pengadaan sarana pendukung pengelolaan data PHT

Penanggung Jawab

DPI

DATA

PHT

4

Pengadaan sarana pendukung pengelolaan data TPOPT

POPT

5

Sarana Pendukung pengelolaan Ketatausahaan

TU

6

Pengadaan sarana pendukung pengelolaan Perencanaan


CAN

Sarana

Jumlah

Komputer/PC

4

Printer

1

Komputer/PC

3

Laptop

1

Komputer/PC

2

Laptop

1

Printer

1

Eksternal Hardisk

2

Recorder

1

Digital Recorder

2

Laptop

1

Printer

1

Digital Recorder

1

Komputer/PC

2

Kamera

1

Scanner

1

Eksternal Hardisk

2

50

Lampiran 6. PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN TAHUN 2015 No

Kegiatan

Penanggung Jawab

Sarana

Jumlah

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1

Inventaris Kantor penunjang kegiatan subdit DPI

DPI

Lemari Arsip

6

2

Inventaris Kantor penunjang kegiatan subdit PHT

PHT

Televisi

1

Lemari Es

1

Lemari arsip

4

Mesin Bor

1

Mesin Pompa Air

2

Tabung Pemadam

10

Sound sistem Aula

1

Lemari Arsip

2

3

4

Saranaprasarana dan inventaris kantor

Inventaris Kantor penunjang kegiatan Perencanaan


TU

CAN

51

Lampiran 7. DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN RODA 2 DAN 4 DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN No

Jenis /Merk

No Polisi

Keterangan

MOBIL 1

Minibus / Ford Escape

B. 1850 SQO

2

Minibus / Toyota Kijang Innova

B. 1158SQP

3

Minibus / Toyota Kijang

B. 2077FQ

4

Minibus / Daihatsu Xenia

B. 1699 WQ

5

Sedan / Toyota Soluna

B. 2474 LQ

6

Dobel Kabin Isuzu D Max

B. 9266 WQ

7

Dobel Kabin Isuzu D Max

B. 9285 WQ

MOTOR 1

Suzuki Thunder 125/Sport

B. 6166 SQK

2


B. 6412 SQL

3


B. 6415 SQL

4


B. 6410 SQL

5


B. 6121 SQK

6


B. 6413 SQL

7

Suzuki Arashi 125/Bebek

B. 6324 SQK

8


B. 6364 SQK

9


B. 6320 SQK

10


B.6195 SQM

11


B. 6358 SQK

12

Suzuki Shogun 125/Bebek

T. 3061 FF

Pinjam pakai BBPOPT

13


T. 3062 FF

Pinjam pakai BBPOPT

14


T. 3063 FF

Pinjam pakai BBPOPT

15


T. 3064 FF

Pinjam pakai BBPOPT

17


T. 3065 FF

Pinjam pakai BBPOPT

18


T. 3066 FF

Pinjam pakai BBPOPT

19


T. 3067 FF

Pinjam pakai BBPOPT

20

Suzuki Thunder125/Sport

T. 3068 FF

Pinjam pakai BBPOPT

21

Honda GL 100

B. 8483 XP


52

Lampiran 8. DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK PANGKAT PADA TAHUN 2015 No.

Nama/NIP

Kenaikan Pangkat Dari Gol.

Ke Gol.

1.

Noviyanti, S.E. 197711262011012004

III/a 1-1-2011

III/b 1-4-2015

2.

Charles Liya AR, S.P. 198605312011011009

III/a 1-1-2011

III/b 1-4-2015

3.

Puspitasari 197310171995032001

III/a 1-1-2011

III/b 1-4-2015

4.

Khoriatun, A.Md. 197905172011012006

II/c 1-1-2011

II/d 1-4-2015

5.

Imam Suroso 196704182002121001

II/c 1-1-2011

II/d 1-4-2015

6.

Mochamad Nurhidayat, S.P. 198002132009011012

III/b 1-4-2013

III/c 1-4-2015

7.

Fakih Zakaria, S.P. 198107102009121002

III/a 1-12-2009

III/b 1-4-2015

8.

Widia Herhayulika, S.P. 198307092011012005

III/a 1-1-2011

III/b 1-4-2015

9.

Novi Muhani, S.P. 198311022009122002

III/b 1-4-2013

III/c 1-10-2015

10.

Nurhalisah Lalengga Ngapana, S.P. 197606112011012009

III/a 1-1-2011

III/b 1-10-2015

11.

Gandi Purnama, S.P., M.Si 197902192009121001

III/b 1-10-2013

III/c 1-10-2015

12.

Widia Nawir, S.P. 198208152009122006

III/a 1-4-2015

III/b 1-4-2015


53

Lampiran 9. DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK GAJI BERKALA PADA TAHUN 2015 Bulan

Gol.

Masa Kerja

Maunah Ambarwati, S.P, M.P. 197201291999032002 Rachmat 196301141992031001 Ahmad Jais, S.E. 196704042002121001 Yanti Suryanti 196803082001122001 Imam suroso 196704182002121001

III/d

16 Tahun 1-3-2015 22 Tahun 1-4-2015 14 Tahun 1-4-2015 21 Tahun 1-4-2015 21 Tahun 1-4-2015

Zaini 196102051998031001

II/b

25 Tahun 1-4-2015

Februari

Muhammad Baehakhi. 198004212015021001

II/a

1 Tahun 1-3-2015

Maret

Dyah Mutiawari 196211111990032001 Teguh Afandi 198311042009101005

III/d

26 Tahun 1-5-2015 11 Tahun 1-5-2015

Januari

Nama

April

Nihil

Mei

Rd, Dedy Ruswansyah, M.M. 1962010119891015

Juni

Nihil

Juli

Agustus September Oktober


III/b III/a II/d II/c

II/a

IV/b

26 Tahun 1-3-2015

Ir. Yayat Hidayat 196901011998031003

III/d

20 Tahun 1-8-2015

Sri Lestari 195808041985032001

III/b

26 Tahun 1-8-2015

Ir. Sri Aswita 196407121992032004

IV/a

24 Tahun 1-10-2015

Abd. Rahman 195912311988031004

III/b

26 Tahun 1-12-2015

Dwi Astuti Yuniasih, S.P, M.Sc 197306142006042001

III/c

14 Tahun 1-12-2015

Gandi Purnama, S.P, M.Si 197902192009121001 Ike Widyaningrum, S.P. 197903052009122003 Santi Dewi Sri Irmayanti, S.P 198103232009122003

III/b

6 Tahun 1-12-2015 6 Tahun 1-12-2015 6 Tahun 1-12-2015

Nihil

III/b III/b

54

Lampiran 10. DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI LATIHAN PRA JABATAN TAHUN 2015 No

Nama/NIP

Pangkat/Gol

1.

Marta GG. Tri Wahyuni, S.Si 198103282015032001

Penata Muda III/a

2.

Maria Ulfa, S.Si 198007212015032001

Penata Muda III/a

3

Fadhillah Rahmah Aprianti, S.P 198504102015032001

Penata Muda III/a

4.

Sri Oktaviani 199110052015032004


Pengatur II/a

55

93% 98% 97% 98% 98% 98% 98% Laporan Tahunan 2015 ii

Recommend Documents