LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 36/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
LAMPIRAN III MEKANISME PENAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL
I.
Susunan Kepengurusan, Persyaratan Dan Masa Bakti Pengurus Lembaga Tingkat Nasional Dalam Rangka Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional. A. Jumlah Pengurus Lembaga Tingkat Nasional. Setelah dilakukan penambahan wakil kelompok unsur, jumlah wakil kelompok unsur pada Lembaga tingkat nasional terdiri atas : 1. wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan paling banyak 12 (dua belas) orang; 2. wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi paling banyak 12 (dua belas) orang; 3. wakil Kelompok Unsur Instansi Pemerintah paling banyak 12 (dua belas) orang; dan 4. wakil Kelompok Unsur Pakar/Perguruan Tinggi paling banyak 12 (dua belas) orang. B. Susunan Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional. Setelah dilakukan penambahan pengurus, susunan kepengurusan Lembaga tingkat nasional terdiri atas : 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 2. 1 (satu) orang ketua harian merangkap anggota; dan 3. 6 (enam) orang wakil ketua merangkap anggota. C. Mekanisme Penambahan Pengurus. Mekanisme penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional terdiri atas: 1. Penetapan Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional; 2. Rapat Pengurus Lembaga; dan 3. Pengukuhan oleh Menteri. D.Persyaratan. Persyaratan pengurus Lembaga tingkat nasional dalam rangka penambahan pengurus meliputi:
1. warga Negara Indonesia; 2. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
3. sehat jasmani dan rohani; 4. mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional; 5. bersedia
mencurahkan
pikirannya
bagi
pengembangan
jasa
konstruksi dalam bentuk pernyataan tertulis; 6. pengurus Lembaga yang terpilih tidak lagi mewakili asal Asosiasi atau unsurnya namun harus sudah memikirkan kepentingan jasa konstruksi; dan 7. tidak dalam status terpidana. II.
Mekanisme Pemilihan Pengurus Dalam Rangka Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional. A.
Penetapan Penambahan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional 1.
Menteri
atau
atas
nama
Menteri
menetapkan
rencana
penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional. 2.
Menteri atau atas nama Menteri mengusulkan daftar tambahan pengurus Lembaga tingkat nasional kepada Kelompok Unsur tingkat nasional.
3.
Jumlah nama yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 1, paling banyak sejumlah pengurus maksimal hasil penambahan pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf A setelah dikurangi dengan jumlah perwakilan kelompok unsur tingkat nasional yang sedang duduk menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional.
4.
Kriteria individu yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, meliputi: a. merepresentasikan kelompok unsur tingkat nasional; dan b. dapat
mendorong
sinergisitas
peran
masyarakat
jasa
konstruksi dalam Lembaga tingkat nasional. 5.
Individu yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, dapat menjadi pengurus Lembaga tingkat nasional setelah disetujui oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) kelompok unsur tingkat nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Kelompok Unsur.
B.
Rapat Pengurus Lembaga 1. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka penambahan pengurus Lembaga tingkat nasional diikuti oleh individu-individu yang diusulkan oleh Menteri atau atas nama Menteri, dan telah mendapatkan persetujuan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok unsur tingkat nasional.
2. Rapat Pengurus Lembaga dalam rangka penambahan pengurus Lembaga
tingkat
nasional
diselenggarakan
dengan
tujuan
memilih 1 (satu) orang ketua harian dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk
melengkapi
susunan
kepengurusan
sebagaimana
dimaksud pada angka I huruf B. C.
Pengukuhan oleh Menteri. Menteri
mengukuhkan
pengurus
tambahan
Lembaga
Tingkat
Nasional sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf B butir 1 dan
susunan
kepengurusan
Lembaga
tingkat
nasional
yang
dihasilkan oleh Rapat Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B butir 2.
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, TTD M. BASUKI HADIMULJONO
