LAMPIRAN I
:
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 53 TAHUN 2011 TANGGAL: 30 DESEMBER 2011
SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH A. PENDAFTARAN Kegiatan Pendaftaran untuk pemberian identitas kepada Wajib Pajak (WP) yang mempunyai kewajiban Pajak Daerah : Kegiatan Pendaftaran terdiri atas : 1. Seksi Pajak Daerah menyiapkan, mengirim dan atau menyerahkan langsung Formulir Pendaftaran WP Pribadi/Badan dan Tanda Terima (DPD – 01) kepada wajib pajak rangkap 4; 2. Selanjutnya Formulir Pendaftaran yang telah dikirim atau diserahkan langsung kepada WP dicatat ke dalam Daftar Formulir Pendaftaran (DPD-01); 3. Seksi Pajak Daerah menerima kembali Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditanda tangani (Isian Formulir Pendaftaran) dari WP berikut lampiran-lampiran yang diminta, kemudian memeriksa kelengkapan Isian Formulir Pendaftaran serta lampiran-lampirannya. Dalam hal WP mengembalikan Formulir Pendaftaran yang tidak lengkap, maka semua berkas yang sudah diterima dikembalikan lagi kepada WP untuk dilengkapi; 4. Formulir Pendaftaran (DPD-01) yang sudah lengkap dan telah ditanda tangani oleh WP atau yang diberi kuasa maka formulir tersebut ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pajak Daerah, kemudian didistribusikan lembar 1 Arsip; lembar 2 untuk WP; lembar 3 untuk UPTD Pendapatan; dan lembar 4 untuk Seksi Evaluasi, Pengawasan dan Kebijakan Pendapatan Daerah, kemudian dicatat ke dalam Daftar Formulir Pendaftaran ; 5. Atas DPD-01 yang telah lengkap, Kepala Seksi Pajak Daerah memproses penerbitan Kartu NPWPD (DPD – 05) ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah untuk diserahkan kepada WP; 6. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas permanen WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dikecualikan pemilikan NPWPD terhadap Pajak Reklame dan Pajak Insidentil;
7. Struktur NPWPD komponen sebagai Digit 1 Digit 2 Digit Digit Digit Digit
terdapat 16 digit yang terdiri dari komponenberikut: : diisi P untuk Pajak Daerah : diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP badan 3 dan 4 : diisi Kode Jenis Pajak 5 s/d 10 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada 11 dan 12 : diisi kode wilayah kecamatan 13 s/d 15 : diisi kode wilayah kelurahan
Contoh P
: 2
9
9
0
0
0
0
1
0
0
9
0
0
0
Kode Pajak (P) Kode Golongan (1 atau 2) Kode Jenis Pajak Nomor Pokok Registrasi / Nomor Urut Kode Kecamatan Kode Kelurahan Keterangan : Kode Pajak P : Pajak Daerah Kode Golongan Wajib Pajak 1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi 2 : Golongan Wajib Pajak (WP) Badan Kode 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 :
Jenis Pajak Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah
Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak 000001 – 999999 Kode 11 : Kode 001 002 003 004
Kecamatan : Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan : :Kelurahan Bekasi Jaya :Kelurahan Margahayu :Keluarahan Duren Jaya :Kelurahan Aren Jaya
12 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan : :Kelurahan Bintara :Kelurahan Kranji :Kelurahan Kota Baru :Kelurahan Bintara Jaya :Kelurahan Jaka Sampurna
13 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Bekasi Utara Kelurahan : :Kelurahan Kaliabang Tengah :Kelurahan Perwira :Kelurahan Harapan Baru :Kelurahan Teluk Pucung :Kelurahan Marga Mulya
14 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan : :Kelurahan Pekayon Jaya :Kelurahan Margajaya :Kelurahan Jaka Mulya :Kelurahan Jaka Setia :Kelurahan Kayuringin Jaya
15 : Kode 001 002 003 004 005 006
Kecamatan Jati Asih Kelurahan : :Kelurahan Jati Asih :Kelurahan Jati Mekar :Kelurahan Jatikramat :Kelurahan Jatirasa :Kelurahan Jatiluhur :Kelurahan Jatisari
16 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Pondok Gede Kelurahan : :Kelurahan Jatiwaringin :Kelurahan Jatibening :Kelurahan Jati Makmur :Kelurahan Jati Cempaka :Kelurahan Jati Baru
17 : Kode 001 002 003 004
Kecamatan Bantargebang Kelurahan : :Kelurahan Bantargebang :Kelurahan Cikiwul :Kelurahan Ciketing Udik :Kelurahan Sumur Batu
18 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Jatisampurna Kelurahan : :Kelurahan Kaliabang Tengah :Kelurahan Perwira :Keluarahan Harapan Baru :Kelurahan Teluk Pucung :Kelurahan Marga Mulya
14 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan : :Kelurahan Pekayon Jaya :Kelurahan Margajaya :Kelurahan Jaka Mulya :Kelurahan Jaka Setia :Kelurahan Kayuringin Jaya
15 : Kode 001 002 003 004 005 006
Kecamatan Jati Asih Kelurahan : :Kelurahan Jati Asih :Kelurahan Jati Mekar :Kelurahan Jatikramat :Kelurahan Jatirasa :Kelurahan Jatiluhur :Kelurahan Jatisari
16 : Kode 001 002 003 004 005
Kecamatan Pondok Gede Kelurahan : :Kelurahan Jatiwaringin :Kelurahan Jatibening :Kelurahan Jati Makmur :Kelurahan Jati Cempaka :Kelurahan Jati Baru
17 : Kode 001 002 003 004
Kecamatan Bantargebang Kelurahan : :Kelurahan Bantargebang :Kelurahan Cikiwul :Kelurahan Ciketing Udik :Kelurahan Sumur Batu
18 : Kecamatan Jatisampurna Kode Kelurahan : 001 : Kelurahan Jati Sampurna 002 : Kelurahan Jati Karya 003 : Kelurahan Jati Ranggon 004 : Kelurahan Jati Rangga 005 : Kelurahan Jati Raden 19 : Kecamatan Rawa Lumbu Kode Kelurahan : 001 : Kelurahan Bojong Rawa Lumbu 002 : Kelurahan Pengasinan 003 : Kelurahan Sepanjang Jaya 004 : Kelurahan Bonjong Menteng
20 : Kecamatan Medan Satria Kode Kelurahan : 001 : Kelurahan Medan Satria 002 : Kelurahan Harapan Mulya 003 : Kelurahan Pejuang 004 : Kelurahan Kali Baru 21 : Kecamatan Mustika Jaya Kode Kelurahan : 001 : Kelurahan Mustikajaya 002 : Kelurahan Mustikasari 003 : Kelurahan Pedurenan 004 : Kelurahan Cimuning 22 : Kecamatan Pondok Melati Kode Kelurahan : 001 : Kelurahan Jati Melati 002 : Kelurahan Jati Rahayu 003 : Kelurahan Jati Warna 004 : Kelurahan Jati Murni 8. Berdasarkan Kartu NPWPD yang diterbitkan, Seksi Pajak Daerah membuat dan menandatangani Daftar WP per jenis Pajak Daerah dan disahkan oleh atasan langsung. B. PENDATAAN 1. Kegiatan Pendataan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) untuk Wajib Pajak meliputi : a. Seksi Pajak Daerah menerima hasil pendataan berupa rekapitulasi Nilai Perolehan Air (NPA) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH); b. Seksi Pajak Daerah menerima permohonan untuk penerbitan Nota Perhitungan Pajak Reklame atas dasar data yang disampaikan dari BPPT; c. Nota Perhitungan dijadikan dasar untuk penerbitan SKPD. SKPD dibuat rangkap 5 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah; d. Setelah diregistrasi : 1) SKPD Pajak Air Tanah didistribusikan : lembar ke 1 untuk WP melalui UPTD Pendapatan, lembar ke 2 untuk UPTD Pendapatan, lembar ke 3 untuk Seksi Pelaporan dan Pembukuan, lembar ke 4 untuk Seksi Evaluasi, dan lembar ke 5 Arsip;
2) SKPD Pajak Reklame didistribusikan : lembar ke 1 s.d 3 disampaikan kepada BPPT untuk diberikan kepada yang berkepentingan, lembar 4 untuk Seksi Pelaporan dan Pembukuan, lembar ke 5 Arsip. 2. Kegiatan Pendataan dengan Cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD meliputi : a. WP menyampaikan Isian SPTPD beserta lampirannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, kepada Seksi Pajak Daerah dan atau UPTD Pendapatan; b. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian SPTPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya akan diatur kemudian; c. Seksi Pajak Daerah dan atau UPTD Pendapatan menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa : 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar SPTPD (BK – 02) diberikan tanda dan tanggal penerimaan; 2) Apabila belum lengkap, SPTPD beserta lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi. d. Dalam hal Isian SPTPD yang diserahkan WP melalui UPTD Pendapatan maka UPTD Pendapatan harus menyerahkan kepada Seksi Pajak Daerah dalam jangka waktu 1 hari kerja; e. Atas dasar SPTPD yang telah diisi oleh WP, UPTD Pendapatan mencatat data pajak daerah ke dalam Kartu Data (DPD – 04) dan ke dalam Daftar SPTPD WP Self Assesment (BK – 03); f. SPTPD didistribusikan : lembar ke 1 untuk WP melalui UPTD Pendapatan, lembar ke 2 untuk UPTD Pendapatan, lembar ke 3 untuk Seksi Pelaporan dan Pembukuan, lembar ke 4 untuk Seksi Evaluasi, dan lembar ke 5 Arsip. 3. Kegiatan Pemeriksaan Assesment) meliputi :
untuk
menguji
kepatuhan
WP
(
Self
a. DISPENDA dapat melakukan pemeriksaan kepada WP selama belum berakhirnya masa kadaluwarsa pajak yaitu selama 5 (lima) tahun; b. Kepala DISPENDA mengeluarkan Surat Tugas / Surat Perintah Pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada WP; c. Setiap pemeriksaan kepada WP harus dilengkapi dengan Surat Tugas / Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani olek Kepala DISPENDA;
d. Surat Tugas/Surat Perintah Pemeriksaan hanya menyangkut satu tahun pajak,selanjutnya apabila pemeriksaan akan diperluas ke tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya selain tahun pajak yang diperiksa, maka Kepala DISPENDA harus menerbitkan Surat Tugas/Surat Perintah Pemeriksaan sesuai dengan tahun pajak yang hendak diperiksa; e. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak berhak meminjam buku-buku,catatan-catatan dan dokumen lain; f. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP secara tertulis dalam bentuk Laporan Pemeriksaaan (DPD-07), yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara isian SPTPD dari WP dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh WP; g. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat pada Laporan Pemeriksaan antara WP dan Pemeriksa Pajak, maka WP berhak mengajukan Keberatan atau Banding pada proses berikutnya setelah pemeriksaan selesai dan WP tidak perlu menandatangani Laporan Pemeriksaan; h. Dalam hal tidak ada perbedaan pendapat pada isi Laporan Pemeriksaan, maka WP, Pemeriksa Pajak dan Kepala Bidang Evaluasi, Pengawasan dan Konsultasi harus menandatangani Laporan Pemeriksaan; i. Atas dasar Laporan Pemeriksaan dari Bidang Evaluasi, Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pajak Daerah, UPTD Pendapatan mencatat ke dalam Kartu Data (DPD-04). 4. Kegiatan Penelitian Kembali untuk memeriksa atas kebenaran dalam pengisian SKPD (WP – Official Assesment) DISPENDA dapat melakukan Penelitian kepada WP atas kebenaran dalam pengisian SKPD selama belum berakhirnya masa kadaluwarsa pajak lima (5) tahun. C. PENETAPAN 1. Kegiatan Penetapan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) meliputi : a. Seksi Pajak Daerah berdasarkan rekapitulasi NPA dibuatkan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Nota Perhitungan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pajak Daerah diketahui Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan; b. Seksi Pajak Daerah berdasarkan permohonan BPPT tersebut dibuatkan Nota Perhitungan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pajak Daerah diketahui Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan; c. Nota Perhitungan dijadikan dasar untuk penerbitan SKPD. SKPD dibuat rangkap 5 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
d. Setelah diregistrasi : 1) SKPD Pajak Air Tanah didistribusikan : lembar ke 1 untuk WP melalui UPTD Pendapatan, lembar ke 2 untuk UPTD Pendapatan, lembar ke 3 untuk Seksi Pelaporan dan Pembukuan, lembar ke 4 untuk Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah lembar ke 5 Arsip; 2) SKPD Pajak Reklame didistribusikan : lembar ke 1 s.d 3 disampaikan kepada BPPT untuk diberikan kepada yang berkepentingan, lembar 4 untuk Seksi Pelaporan dan Pembukuan, lembar ke 5 Arsip. e. Untuk penetapan Pajak Reklame yang menjadi kewenangan UPTD Pendapatan, pihak UPTD membuat Nota Perhitungan berdasarkan permohonan dan data yang disampaikan oleh Kecamatan dan selanjutnya diproses untuk diterbitkan SKPD; f. Kepala UPTD Pendapatan menerbitkan SKPD rangkap 5 (lima) yang didistribusikan : lembar ke 1 s.d 3 disampaikan kepada Kecamatan untuk diberikan kepada yang berkepentingan, lembar 4 untuk Seksi Pajak Daerah, lembar ke 5 Arsip. 2. Kegiatan Penetapan dengan cara Membayar sendiri (Self Assesment) antara lain meliputi : a. Seksi Pajak Daerah mendistribusikan formulir SPTPD kepada UPTD Pendapatan; b. UPTD Pendapatan menyampaikan formulir SPTPD kepada WP setiap bulan paling lambat tanggal 27 masa pajak berjalan; c. WP menyampaikan isian SPTPD dengan melampirkan laporan keuangan dan atau data omzet bulan yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir kepada Seksi Pajak Daerah melalui UPTD Pendapatan; d. Seksi Pajak Daerah melakukan verifikasi terhadap SPTPD yang diterima; e. Jika terdapat kekurangan kelengkapan/kesalahan pengisian SPTPD, maka SPTPD dikembalikan kepada WP; f. SPTPD yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku register untuk selanjutnya didistribusikan : lembar ke 1 untuk WP, lembar ke 2 untuk Kas Daerah, lembar ke 3 untuk Kasi Pajak Daerah, lembar 4 untuk UPTD Pendapatan dan lembar ke 5 Arsip;
g. Diterbitkan SKPDKB apabila : 1) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap teguran, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. Pokok pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menggunakan pokok pajak masa sebelumnya ditambah 10% (sepuluh persen); 2) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan atau tidak lengkap, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pokok pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menggunakan pokok pajak masa sebelumnya. h. Kegiatan Penetapan Secara jabatan meliputi : 1) Seksi Pajak Daerah membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data / Data Omset dari Hasil Pemeriksaan dan atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukan SPTPD; 2) Menyimpan kembali Kartu Data setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah selesai; 3) Menerbitkan SKPD/SKPDKB dan membuat Daftar SKPD/SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah; 4) SKPD/SKPDKB ditanda tangani oleh Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan atas nama Kepala DISPENDA dan Daftar SKPD/SKPDKB ditanda tangani oleh Kepala DISPENDA, Kepala Bidang PAD Dan Dana Perimbangan dan Kepala Seksi Pajak Daerah; 5) Menyerahkan SKPD/SKPDKB beserta tanda terimannya kepada WP melalui UPTD; 6) Mencatat tanggal tanda terima SKPD/SKPDKB kedalam Daftar SKPD/SKPDKB lalu menyerahkan copy Daftar SKPD/SKPDKB kepada : a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagai dasar pembuatan Laporan Daftar Tunggakan Pajak; b) Seksi Perencanaan Pendapatan sebagai dasar untuk menghimpun dan menyiapkan rencana target Pendapatan Daerah;
c) Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding sebagai dasar untuk menyiapkan bahan identifikasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah meliputi antara lain Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran; d) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagai dasar untuk melakukan pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak daerah yang dapat diajukan untuk peningkatan PAD. D. KEGIATAN PENYETORAN 1. Kegiatan Penyetoran melalui Bendahara Penerimaan meliputi : a. Bendahara Penerimaan menerima setoran atas dasar SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD bagi WP Self Asessment dan atau SKPD, SKPDT dan SKPT, STPD bagi WP Official Asessment dengan menggunakan media penyetoran SSPD; b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya dikembalikan ke WP yang bersangkutan dan copy nya diarsip Bendahara Penerimaan, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pembukuan dan Pelaporan dan UPTD Pendapatan; c. Bendahara Penerimaan setiap hari berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum Penerimaan; d. Jumlah setoran yang diterima setiap hari harus langsung disetorkan Bendahara Penerimaan ke Bank/Kas Daerah maksimal 1 hari kerja setelah penerimaan uang kas dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. Bendahara Penerimaan setiap hari membuat Laporan Penerimaan Kas dengan melampiri Copy Bukti Penerimaan dan Bukti Setoran harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala DISPENDA dan BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); f. Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening pada Bank atau giro atas nama pribadi; g. Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja; h. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
i. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada DISPENDA dan BPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; j. Bendahara Penerima secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Administratif) dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Kegiatan Penyetoran melalui Bendahara Penerimaan Pembantu meliputi : a. Bendahara Penerimaan Pembantu menerima setoran atas dasar SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD bagi WP Self Asessment dan atau SKPD, SKPDT dan SKPD, STPD bagi WP Official Asessment dengan menggunakan media penyetoran SSPD; b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya dikembalikan ke WP yang bersangkutan dan copy nya diarsip Bendahara Penerimaan Pembantu; c. Bendahara Penerimaan Pembantu setiap hari berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum Penerimaan; d. Jumlah setoran yang diterima setiap hari harus langsung disetorkan Bendahara Penerimaan Pembantu ke Bank/Kas Daerah maksimal 1 hari kerja setelah penerimaan uang kas dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan mengetahui Kepala UPTD; e. Bendahara Penerimaan Pembantu setiap hari membuat Laporan Penerimaan Kas dengan melampiri Copy Bukti Penerimaan dan Bukti Setoran harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala UPTD dan Bendahara Umum Daerah (BUD); f. Bendahara Penerimaan Pembantu tidak diperbolehkan membuka rekening pada Bank atau Giro atas nama pribadi; g. Bendahara Penerima Pembantu tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja; h. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
i. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada DISPENDA dan BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; j. Bendahara Penerimaan Pembantu secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Administratif) dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 3. Kegiatan Penyetoran melalui Kas Daerah/Bank meliputi : a. Kas Daerah/Bank menerima setoran atas dasar SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD bagi WP Self Asessment dan atau SKPD, SKPDT dan STPD bagi WP Official Asessment dengan menggunakan media penyetoran SSPD beserta Bukti Setoran Bank melalui Rekening Kas Daerah; b. Selanjutnya setelah SSPD dan Bukti Setoran Bank tersebut divalidasi/dicap, aslinya dikembalikan ke WP yang bersangkutan dan copy nya diarsip kemudian di serahkan secara periodik (setiap hari) kepada Seksi Pajak Daerah, Seksi Pelaporan dan Pembukua dan UPTD Pendapatan; c. Kas Daerah/Bank setiap hari harus membuat Laporan Pertangungjawaban atas penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Kepala Kas Daerah/Bank yang kemudian diserahkan kepada Kepala DISPENDA melalui Bidang PAD dan Dana Perimbangan. E. ANGSURAN DAN PENUNDAAN 1. Angsuran Pembayaran a. Seksi Keberatan dan Banding menerima Surat Permohonan Angsuran dari WP; b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala DISPENDA; c. Membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditanda tangani oleh Kepala DISPENDA, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran; d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran Kepada WP dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada Seksi Pajak Daerah dan Seksi Pelaporan dan Pembukuan.
2. Kegiatan Penundaan Pembayaran Penundaan Pembayaran dilaksanakan pada Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding berkoordinasi dengan Seksi Pajak Daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas : a. Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari WP; b. Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala DISPENDA; c. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran / Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala DISPENDA, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan; d. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada WP dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada Pajak Daerah dan Seksi Pelaporan dan Pembukuan. F. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 1. Pembukuan Penetapan Kegiatan Pembukuan Penetapan dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Pembukuan pada Bidang Perencanaan Pendapatan dengan kegiatan meliputi : a. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing–masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SPTPD WP Self Assesment, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, Daftar SKPDKB , Daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar SKPDLB dan Daftar STPD; b. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dari WP masing–masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar SPTPD,SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD; c. Seksi Pelaporan dan Pembukuan Pelaporan mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file. 2. Pembukuan Penerimaan a. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia. b. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dari WP masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar Validasi dari SSPD dan Bukti Pemindahbukuan; c. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file.
3. Pelaporan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya; b. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah dijumlah dari kolom Penetapan dan Penyetorannya; c. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Buku Kendali; d. Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atas dasar Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak dan Daftar Tunggakan per WP; e. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kepala DISPENDA untuk ditandatangani; f. Seksi Pelaporan dan Pembukuan menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak, Daftar tunggakan per WP kepada : 1) Walikota; 2) SKPD Pengelola Pendapatan Daerah lainnya. G. KEBERATAN DAN BANDING 1. Proses penanganan keberatan a. WP dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah. b. Penyelesaian keberatan dilaksanakan pada Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding dengan tahapan kegiatan, meliputi : 1) Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding menerima Surat Permohonan Keberatan dari WP; 2) Atas dasar surat permohonan keberatan tersebut Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding meneliti keberatan yang diajukan WP. Penelitian dapat dilakukan dikantor maupun dilapangan/dilokasi WP. Hasil penelitian memuat saran tindak dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Evaluasi, Pengawasan dan Konsultasi. Laporan hasil penelitian harus didukung kertas kerja penelitian; 3) Kepala Dinas berdasarkan Laporan Hasil Penelitian menerbitkan Surat Keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah pajak terutang;
4) Surat Keputusan dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan oleh Kepala Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding diregistrasi dan didistribusikan kepada WP, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pelaporan dan Pembukuan, UPTD Pendapatan dan Arsip. Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian maka Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding memproses pengenaan sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pokok kurang bayar ditetapkan dengan SKPDKB, sedangkan denda ditetapkan dengan STPD. Jika WP mengajukan Banding tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen). 2. Banding a. Permohonan banding diajukan kepada pengadilan pajak; b. Kepala Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding menerima keputusan Keberatan dan Keputusan Banding; c. Apabila keputusannya dikabulkan maka Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding memproses pengembalian kelebihan pembayaran (jika ada) ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) perbulan, maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dengan menerbitkan SKPDLB; d. Apabila Banding ditolak atau dikabulkan sebagian maka Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding memproses sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pokok kurang bayar ditetapkan dengan SKPDKB, sedangkan denda ditetapkan dengan STPD. H. PENAGIHAN 1. Penagihan dengan Surat Teguran Penagihan dengan Surat Teguran dilaksanakan pada Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Pelaporan Pembukuan dan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah membuat Daftar Surat Teguran kepada WP yang belum melaksanakan pembayaran 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran; b. Berdasarkan Daftar Surat Teguran Seksi Pajak Daerah menerbitkan Surat Teguran yang ditandatani oleh Kepala DISPENDA; c. Seksi Pajak Daerah melalui UPTD Pendapatan menyampaikan / menyerahan Surat Teguran kepada WP yang bersangkutan.
2. Penagihan dengan Surat Paksa Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan pada Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Pelaporan Pembukuan dan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah membuat Daftar Surat Paksa untuk WP yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Pajak terutang; b. Berdasarkan Daftar Surat Paksa Seksi Pajak Daerah menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Kepala DISPENDA; c. Seksi Pajak Daerah menyampaikan Surat Paksa Kepada Juru Sita Pajak; d. Melalui Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa disampaikan kepada WP yang bersangkutan. 3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilaksanakan pada Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah membuat Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk WP yang belum melunasi hutang Pajaknya 2 X 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa; b. Berdasarkan Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Seksi Pajak Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang ditandatangani oleh Kepala DISPENDA; c. Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel barangbarang milik WP yang boleh disita menurut Perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita; d. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyitaan. 4. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding membuat Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP yang belum melunasi hutang Pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan; b. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala dan permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); c. Menyiapkan berkas penyitaan WP yang bersangkutan dan Pengumuman Lelang; d. Pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah membuat Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk WP yang telah melunasi hutang Pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang; b. Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Pengendalian Operasional membuat Surat Pencabutan Penyitaan yang ditandatangani Kepala DISPENDA; c. Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan; d. Membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan; e. Monitoring Penyetoran WP seperti butir 1 di atas untuk mengetahui WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang; f. Pembuatan Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang; g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang; h. Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak. 6. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas : a. Seksi Pajak Daerah membuat Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S) untuk WP yang belum membayar; b. Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S); c. Menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S). I.
KEGIATAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi dilaksanakan pada Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding untuk menyiapkan bahan identifikasi dan penyelesaian masalah tersebut dengan tahapan Kegiatan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari WP;
b. Meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi WP, setelah dilakukan penelitian dan atau bila perlu dilakukan pemeriksaan, kemudian dibuat Laporan Hasil Penelitian Kembali ; c. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kembali kepada Kepala DISPENDA untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima; d. Seksi Pajak Daerah berkoordinasi dengan Seksi Keberatan dan Banding membuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala DISPENDA atas permohonan WP, berupa Surat Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan diterima; e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada WP dengan tembusan kepada Seksi Pelaporan dan Pembukuan.
J. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pengembalian Kelebihan Pembayaran dilasanakan pada Seksi Pajak Daerah dengan tahapan kegiatan meliputi : a. Seksi Pajak Daerah menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Pemeriksaan ditanda tangani oleh Petugas dan WP; b. Mencatat ke Kartu Data dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak; c. Memperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan Pajak yang lain. Apabila punya Hutang Pajak atau tidak, kemudian dibuat Nota Perhitungan; d. Setelah diperhitungkan dengan Hutang Pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran Pajak, kurang/sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka WP menerima Bukti Pemindahbukuan, sebagai bukti Pembayaran/Kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan; e. Apabila Hutang Pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih, maka WP akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan; f. Setelah diterbitkan SKPDLB diterbitan SPMKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah;
g. Kas Daerah mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. Plt. WALIKOTA BEKASI WAKIL WALIKOTA, Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI ASISTEN PEMERINTAHAN,
RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR
SERI
K. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
