LAMPIRAN I KEPUTUSAN NOMOR
DIREKTUR
KEP-
11
JENDERAL
/PJ/2013
PAJAK
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL
KEP-297/PJ/2002 WEWENANG KEPADA
TENTANG
DIREKTUR
PARA
PAJAK
PEJABAT
PELlMPAHAN
JENDERAL DI
NOMOR PAJAK
LlNGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR WlLAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR NO. URUT
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DASARHUKUM
DILIMPAHKAN KEPADA
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan sete1ah me1ewati jangka waktu 12 (dua be1as) bulan.
Pasal26 UU No.6/1983 Kepala Kantor Wilayah DJP s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
2.
Menerbitkan Keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan
Pasal 36 ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah DJP UU No.6/ 1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
-2pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah me1ewati jangka waktu 6 (enam) bulan. 3.
Pasal 36 ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Wilayah DJP Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak UU No.6/1983 s.t.d.t.d. yang tidak benar berdasarkan permohonan UU No. 16/2009 Wajib Pajak atau secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas perrnohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang tidak diputuskan setelah me1ewati jangka waktu 6 (enam) bulan.
4.
Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak.
5.
6.
Pasal 27 UU No. 6/1983 Kepala Kantor Wilayah DJP, s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 termasuk Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan PBB
Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan Pasal16 UU No. 6/1983 Kepala Kantor Wilayah tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas perrnohonan pembetulan yang tidak diputuskansete1ah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Pasal 36 ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah DJP Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal UU No. 16/2009 14 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No 16/2009
.
.
-3-
yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak diputuskan setelah melewatijangka waktu 6 (enam) bulan. 7.
Menerbitkan keputusan mengenai pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.
Pasal36 ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Wilayah DJP UU No.6/l983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2011
8.
Menerbitkan Keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau ketetapan PBB yang terutang, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Pasal15 UU No. 12/1985 Kepala Kantor Wilayah DJP s.t.d.d. UU No. 12/1994
-4-
9.
.
Menerbitkan keputusan mengenai Pasal 36 ayat (1) huruf a Kepala Kantor Wilayah DJP pengurangan atau penghapusan sanksi UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. administrasi (PBB) baik karena permohonan UU No. 16/2009 Wajib Pajak maupun secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.
Catatan:
s.t.d.t.d.
= sebagaimana telah diubah terakhir dengan
~@~~~ JENDERAL PAJAK, DRAHMANY~
-
LAMPlRAN II KEPUTUSAN NOMOR
DIREKTUR
KEP-
11
JENDERAL
/PJ/2013
PAJAK
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL
KEP-297/ PJ /2002 WEWENANG KEPADA
TENTANG
DIREKTUR
PARA
PAJAK
PELlMPAHAN
JENDERAL
PEJABAT
DI
NOMOR PAJAK
LlNGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WlLAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR NO. URUT
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DASARHUKUM
DILIMPAHKAN KEPADA
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewatijangka waktu 12 (dua belas) bulan.
PasaI 26 UU No.6/1983 Kepala Kantor Wilayah DJP s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
2.
Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
PasaI 36 ayat (1) huruf a, KepaIa Kantor Wilayah DJP UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
-2-
3.
4.
5.
6.
administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Menerbitkan keputusan mengenai Pasal36 ayat (1) hurufb, Kepala Kantor Wilayah DJP pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. yang tidak benar berdasarkan permohonan UU No. 16/2009 Wajib Pajak atau secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ataupembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang tidak diputuskan setelah melewatijangka waktu 6 (enam) bulan. Membuat, menandatangani dan Pasal27 UU No. 6/1983 Kepala Kantor Wilayah DJP, menyampaikan Surat Uraian Banding dan s.t.d.t.d. UU No. termasuk Surat Uraian Banding Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Tanggapan PBB dan 16/2009 kepada Badan Peradilan Pajak. BPHTB Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan Pasal 16 UU No. 6/1983 Kepala Kantor Wilayah DJP tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan s.t.d.t.d. UU No. dalam penerapan ketentuan peraturan 16/2009 perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Menerbitkan Keputusan atas keberatan yang Pasal15 UU No. 12/1985 Kepala Kantor Wilayah DJP diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan s.t.d.d. UU No. 12/1994 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau ketetapan PBB yang terutang, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Menerbitkan keputusan atas keberatan yang Pasal 16 UU No. 21/1997 Kepala Kantor Wilayah DJP diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan s.t.d.d. UU No. 20/2000 .
7.
-3-
8.
9.
10.
II.
ketetapan BPHTB yang terutang, tennasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (duabelas) bulan. Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PBB) baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (BPHTB) baik karena pennohonan Wajib Pajak maupun secarajabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewatijangka waktu 6 (enam) bulan. Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 6f1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 yang tidak benar berdasarkan pennohonan Wajib Pajak atau secarajabatan, tennasuk menerbitkan keputusan atas pennohonan pengurangan atau pembatalan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.
Pasal 36 ayat (1) huruf a Kepala Kantor Wilayah DJP UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
Pasal 36 ayat (1) huruf a Kepala Kantor Wilayah DJP UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
Pasal 36 ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah DJP UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009
Menerbitkan keputusan mengenai pembatalan Pasal 36 ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Wilayah DJP hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 dan PP
-4pajak dari hasil pemeriksaan atau Verifikasi Nomor 74 Tahun 2011 yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Catatan: s.t.d.t.d.
=
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
RAHMANY~
