LAMPIRAN BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 - 2032 Tapaktuan, 25 Agustus 2014 Proses penyampaian masukan publik/masyarakat pada konsultasi publik ini dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, dimana setiap kelompok membahas satu muatan draft RTRW Kabupaten Aceh Selatan yang dikaji memiliki dampak negatif terhadap isu-isu strategis pembangunan di Aceh Selatan. Muatan draft RTRW Kabupaten Aceh Selatan yang dikaji memiliki dampak negatif terhadap isu startegis pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: No
Muatan RTRW Kab. Aceh Selatan
A.
Rencana Struktur Ruang
1.
Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan
2.
1
a. Pengembangan PKL Tapaktuan
b. Pengembangan PKLp Bakongan
2
3
4
Pengembangan jaringan jalan baru pada 6 (enam) ruas, yaitu: a. ruas Despot Keude Trumon – Cut Bayu
b. ruas Buloh Seuma – Kuala Baru
c. ruas Alue Rumbia – Simpang Tiga
d. ruas Bukit Mas – Alue Saya
e. ruas Brahan – Seuneubok Keranji
f. ruas Seunebok Keranji – Laot Bangko
B.
Rencana Pola Ruang
1.
Kawasan peruntukan perkebunan rakyat seluas 22.400 Ha yang dikembangkan pada kawasan APL
2.
Kawasan peruntukan perkebunan rakyat seluas 15.600 Ha yang dikembangkan pada kawasan hutan yang diusulkan untuk perubahan status
3.
Isu Strategis
Kawasan peruntukan pertambangan, yang meliputi: Potensi tambang emas; Potensi tambang bijin besi; Potensi tambang galena/timah hitam; Potensi tambang batubara Sumber: Hasil kajian Tim KLHS, 2013 Keterangan Isu Strategis: Isu 1 = Peningkatan frekuensi banjir Isu 2 = Penambangan yang tidak ramah lingkungan Isu 3 = Alih Fungsi Lahan Sawah untuk Perkebunan Isu 4 = Hama/penyakit tanaman pala
1
Pembagian kelompok pada diskusi adalah sebagai berikut:
Kelompok 1 : Pengembangan PKL Tapaktuan Kelompok 2 : Pengembangan PKLp Bakongan Kelompok 3 : Pengembangan jaringan jalan baru pada 6 (enam) ruas jalan Kelompok 4 : Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Kelompok 5 : Kawasan Peruntukan Pertambangan
Masukan publik/masyarakat hasil dari diskusi kelompok tersebut, kemudian disampaikan pada sidang pleno untuk memperoleh persetujuan atau klarifikasi atau masukan tambahan dari peserta konsultasi publik lainnya. Hasil akhir masukan publik/masyarakat terhadap draft mitigasi dari muatan draft RTRW Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012 - 2032 adalah sebagai berikut: Kelompok 1 : Pembahasan PKL Tapaktuan Pengaruh terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, dan berikut ini beberapa masukan tambahan terkait dengan mitigasi terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir: 1 2 3 4
Peninjauan IMB Perbaikan Drainase Kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sampah melibatkan solidaritas masyarakat Reboisasi daerah aliran sungai
Pengaruh terhadap isu Hama/Penyakit Tanaman Pala Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, dan berikut ini beberapa masukan tambahan terkait dengan mitigasi terhadap isu Hama/Penyakit Tanaman Pala: 1 2 3 4
Laranagan penangkapan predator pemakan ulat Pengayaan jenis burung pemangsa dari yang sudah ada saat ini Penyuluhan petani pala Pengembangan varietas baru tanaman pala (Perlu Pengkajian Mendalam Biar Tidak Merugikan Anggaran)
Kelompok 2 : Pembahasan PKLp Bakongan Pengaruh terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, dan berikut ini beberapa masukan tambahan terkait dengan mitigasi terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir: 1
Normalisasi Sungai Kota bahagia daerah ujong pulo rayeuk sampai ke bakongan 2
2 3 4
5 6
Pembangunan drainase Untuk pembuangan air ke laut dari rawa dan pemanfaatan rawa Pembangunan drainase kota yang baik Pembangunan tanggul pada beberapa lokasi: Desa Ujong Pulo Cut dan Desa Cangoi Seubadeh Muara Bakongan Muara Desa Ujong Panju Bakotim Kuala Cangkuni – Seubadeh Normalisasi Sungai Dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan penebangan liar yang mengakibatkan banjir
Pada kesempatan ini, peserta diskusi juga sempat menyampaikan beberapa hal mengenai banjir, yaitu: 1. Daerah yang rawan banjir di Bakongan yaitu: Kp Baru Kp Kede Bakongan Kp Drien Kp Padang Bakotim Desa Simpang Kota Bahagaia 2. Ada dua faktor penyebab bencana banjir, yang pertama semakin tingginya curah hujan dan yang kedua adanya upaya penebangan hutan oleh manyarakat yang tidak beraturan dan di sana belum ada upaya untuk mengurangi kegiatan penebangan liar yang mengakibatkan banjir Kelompok 3 : Pengembangan jaringan jalan baru pada 6 (enam) ruas jalan Pengaruh terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir Pengembangan jaringan jalan baru pada 6 (enam) ruas jalan yaitu: 1 2 3 4 5 6
ruas Despot Keude Trumon – Cut Bayu ruas Buloh Seuma – Kuala Baru ruas Alue Rumbia – Simpang Tiga ruas Bukit Mas – Alue Saya ruas Brahan – Seuneubok Keranji ruas Seunebok Keranji – Laot Bangko
Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, tidak ada tambahan mitigasi untuk isu peningkatan frekuensi banjir. Peserta menyarankan adanya pembangunan drainase dan kanal di kanan kiri jalan, saran ini sudah dimuat pada draft mitigasi yang disampaikan tim KLHS.
3
Alternatif jalan ruas Indra Damai – Suak Belimbing - Laot Bangko Pada pembahasan pengembangan jaringan jalan baru yang terdiri dari 6 ruas jalan, juga dibahas mengenai alternatif yang diusulkan tim KLHS untuk ruas jalan Seunebok Keranji – Laot Bangko, agar ruas jalan ini dialihkan pada ruas jalan Indra Damai – Suak Belimbing - Laot Bangko. Alternatif ini disarankan dengan pertimbangan bahwa:
Pembangunan ruas jalan baru ruas Seuneubok Keranji – Laot Bangko dapat berimplikasi pada terbukanya akses dari kawasan budidaya ke zona inti TNGL. Terbukanya akses tersebut dapat mendorong berkembangnya kegiatan budidaya yang mengalih fungsi kawasan hutan yang dilintasi jaringan jalan baru apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang ketat. Berkembangnya kawasan budidaya pada kawasan hutan di TNGL pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan kawasan untuk meresapkan air ke dalam tanah sehingga berpotensi meningkatkan kejadian banjir di kawasan hilirnya. Jalan alternatif yang disarankan yaitu ruas Indra Damai – Suak Belimbing - Laot Bangko, pada fisiknya ruas jalan setapak ini sudah ada dan digunakan untuk kepentingan pemantauan TNGL serta jalur untuk kegiatan ekowisata. Akses menuju kawasan danau Laot Bangko selanjutnya dilanjutkan dengan jalan setapak ke arah danau. Pengembangan alternatif jaringan jalan baru ini untuk mencegah terbukanya banyak terlalu banyak akses ke Danau Laot Bangko yang dapat menganggu kelestarian ekosistem TNGL di sekitar kawasan tersebut. Pengembangan alternatif jaringan jalan baru ini juga telah mengikuti rencana pengembangan kawasan ekowisata (siteplan) Danau Laot Bangko yang telah dikembangkan oleh Balai TNGL.
Tanggapan peserta sebagian besar setuju dengan pilihan alternatif ruas jalan ini, hanya sebagian kecil yaitu 1 orang yang tidak setuju, karena beliau adalah penduduk di Desa Seunebok. Pendapat beliau adalah agar ruas jalan Seunebok Keranji – Laot Bangko tetap dibangun, agar Desa Seunebok menjadi ramai dengan terbukanya akses jalan. Hal lainnya adalah saran/masukan mitigasi pada teknis pembangunan jalan Indra Damai – Suak Belimbing - Laot Bangko yaitu mengingat jalan ini akan dibangun diatas rawa, maka ada saran agar kanan kiri jalan ditanami sawit supaya badan jalan lebih cepat kering. Penanaman sawit diperkirakan hanya 1 km pada kanan kiri badan jalan. Sawit adalah tanaman yang memerlukan air untuk hidupnya dengan demikian diharapkan dengan ditanami sawit maka area jalan akan kering. Namun demikian hal ini perlu dikaji lebih jauh dari sisi keilmuannya. Hal lainnya yang muncul dari diskusi kelompok ini adalah usulan jalan baru. Usulan jalan ini disampaikan karena peserta diskusi belum mengetahui rencana jalan yang dimuat dalam RTRW Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu dicatat usulan jalan baru tersebut, yaitu:
Tembusan jalan baru antara desa ladang rimba sibadeh – bukit ladang ± 6 Km Jalan baru antara Desa simpang bakotim ke Desa sawah tingkem ± 3 Km Bulusuma – kuala baru, kuala baru- lawe soraya/ gelombang krueng luas.
4
Kelompok 4 : Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Pengaruh terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, dan masukan mitigasi untuk isu peningkatan frekuensi banjir pada diskusi kelompok ini adalah sebagai berikut:
Saran dari Emifizal ( camat Trumon) : Membuat kanal-kanal untuk mengendalikan banjir karena banjir terjadi karena kiriman dari aceh tenggara atau daeral dataran tinggi lainnya (semacam bendungan) Ganda Saputra ( Keucik gampong Lok Raya) : Mebuat pemukiman bukan di daerah tempat aliran air Saran Dari Zulfakri Kombe (Keucik Pinto Rimba) : Sumber Banjir bukan dari alaih fungsi lahan oleh sebab itu harus ada kanal-kanal dan saluran –saluran untuk menampung air yang di krim dari daerah lain
Catatan lainnya terkait dengan banjir adalah menurut peserta dari Trumon, bahwa di Trumon banjir tidak disebabkan oleh pembukaan perkebunan, melainkan yang dominan adalah penebangan liar, sehingga agar ada upaya-upaya mengatasi penebangan liar tersebut. Pengaruh terhadap isu Alih Fungsi Sawah menjadi Perkebunan
Mahyuddin (Tokoh Masyrakat Trumon) : Terbatasnya Pangan,yang di akibatkan dari alih fungsi lahan untuk mengatasi kekuranagan tersebut adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan pangan di kecamatan trumon.
Pengaruh terhadap isu Hama/Penyakit Tanaman Pala Peserta sepenuhnya setuju dengan draft mitigasi yang sudah disusun Tim KLHS terkait dengan isu Hama/Penyakit Tanaman Pala. Kelompok 5 : Kawasan Peruntukan Pertambangan Pengaruh terhadap isu Peningkatan Frekuensi Banjir Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, dan masukan mitigasi untuk isu peningkatan frekuensi banjir pada diskusi kelompok ini adalah sebagai berikut:
Perlu penetapan yang jelas wilayah pertambangan rakyat sehingga dapat dipilih daerah yang dikaji tidak akan menimbulkan banjir
Pengaruh terhadap isu Pertambangan yang Tidak Ramah Lingkungan Peserta setuju dengan draft mitigasi yang telah disusun oleh Tim KLHS, dan masukan mitigasi untuk isu Pertambangan yang Tidak Ramah Lingkungan pada diskusi kelompok ini adalah sebagai berikut:
5
Perlu pengawasan yang ketat terhadap peredaran mecury dan senida serta Bahan Beracun Berbahaya (B3) lainnya utamanya B3 yang digunakan dalam pertambangan Perlu penetapan wilayah pertambangan rakyat Merelokasi kegiatan pengelolaan emas jauh dari pemukiman penduduk dan pergantian teknologi yang ramah lingkungan Perlu penetapan keteria yang jelas terhadap penambangan galian C sehingga tidak salah dalam pemberian rekomendasi
6
