Lampiran 33. Nilai (bobot) setiap elemen dalam hirarki disain kebijakan pengendalian lingkungan di KPB Batam

LAMPIRAN

139

194 Lampiran 33. Nilai (bobot) setiap elemen dalam hirarki disain kebijakan pengendalian lingkungan di KPB Batam. Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

FOKUS

FAKTOR

AKTOR

TUJUAN

DAYA TARIK INVESTASI (0,483)

PEMERINTAH (0,376)

PERLINDUNGAN EKOSISTEM (0,276)

PEMERINTAH DAERAH (0,276)

PERLINDUNGAN EKOSISTEM KPB BATAM (0,536)

PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH (0,141)

PELAKU USAHA (0,161)

PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI DI KPB BATAM (0,301)

MASYARAKAT (0,105)

KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DAN KPB (0,101)

LEGISLATIF (0,085)

PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SECARA BERKELANJUTAN (0,163)

Lampiran 34. Hasil pengolahan HIPRE 3+ nilai (bobot) setiap faktor terhadap fokus pengendalian lingkungan di KPB Batam.

Faktor

Bobot

Daya Tarik Investasi

0.483

Perlindungan Ekosistem

0.276

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

0.141

Konflik Antara Masyarakat dan KPB Batam

0.101

195

196 Lampiran 35. Hasil pengolahan HIPRE 3+ nilai (bobot) setiap aktor terhadap faktor dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam.

Aktor

Bobot

Pemerintah

0.376

Pemerintah Daerah

0.276

Pelaku Usaha

0.161

Masyarakat

0.105

Legislatif

0.085

Lampiran 36. Hasil pengolahan HIPRE 3+ nilai (bobot) setiap tujuan bagi aktor dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam. Tujuan

Bobot

Perlindungan Ekosistem KPB Batam

0.536

Peningkatan Daya Tarik Investasi di KPB Batam

0.301

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Secara Berkelanjutan

0.163

197

Lampiran 37. Nilai status keberlanjutan Kawasan Perdagangan Bebas Batam berdasarkan hasil analisis Monte Carlo a. Dimensi Lingkungan Rapfish Ordination Monte Carlo (Median with 95% Confidence Interval Error Bars) 60

Other Distingishing Features

40

20

33,36 0 0

20

40

60

-20

-40

-60

-80 Fisheries Status

198

80

100

120

b. Dimensi Ekonomi Rapfish Ordination Monte Carlo (Median with 95% Confidence Interval Error Bars) 100 80


60 40 20

0

0 0

-20

20

40

60

80

100

120

69,90

-40 -60 -80 -100 Fisheries Status

199

c. Dimensi Sosial Rapfish Ordination Monte Carlo (Median with 95% Confidence Interval Error Bars) 60


40

20

0 0

20

40

60

-20

-40

-60 Fisheries Status

200

80

100

120

Lampiran 38. Kuesioner analisis keberlanjutan Kawasan Perdagangan Bebas Batam

KUESIONER PENELITIAN DISERTASI Kebijakan Pengendalian Lingkungan di Kawasan Perdagangan Bebas Batam Oleh : Walter Gultom NRP. P062059444 Prog. Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan

IDENTITAS PAKAR No. Kuesioner Nama Pakar Alamat Pekerjaan Hari/Tanggal

: …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Data dan semua informasi yang diberikan akan saya pergunakan sebagai bahan untuk menyusun disertasidan saya akan jamin kerahasiaannya. Atas berkenannya Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009 201

PETUNJUK PENGISIAN 1.

Bapak/Ibu dapat memberi skor setiap atribut keberlanjutan pada setiap dimensi keberlanjutan sesuai dengan kondisi saat ini Skor setiap atribut dapat dipilih sesuai dengan kriteria atribut keberlanjutan yang telah ditentukan. Misalnya atribut “Kondisi penggunaan lahan di Kota Batam” dapat memilih skor (0) tidak sesuai dengan tata ruang, (1) sebagian kecil mengikuti tata ruang, (2) sebagian besar mengikuti tata ruang, dan (3) semua mengikuti tata ruang wilayah.

2.

ANALISIS KEBERLANJUTAN No.

DIMENSI DAN ATRIBUT

KRITERIA

SKOR SAAT INI

A. Dimensi Lingkungan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

202

Kondisi Penggunaan Lahan di Kota Batam

Kejadian erosi tanah

Kualitas udara

Keanekaragaman hayati

Ketersediaan sumberdaya air

Kawasan terbuka hijau

(0) Tidak sesuai dengan tata ruang, (1) Sebagian kecil mengikuti tata ruang, (2) sebagian besar mengikuti tata ruang, (3) semua mengikuti tata ruang (0) di atas yang ditoleransikan (>12 ton/ha/thn), (1) Dibawah batas batas toleransi (0) semua wilayah diatas baku mutu, (1) Sebagian besar wilayah di atas baku mutu, (2) sebagian kecil wilayah di atas baku mutu, (3) semua wilayah di bawah baku mutu (0) Perambahan dan konversi hutan lindung sangat tinggi, (1) Hutan lindung banyak dikonversi dan dirambah, (2) perambahan dan konversi hutan lindung sangat kecil (0) ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan, (1) Ketersediaan air mencukupi kebutuhan, (2) ketersediaan air melebihi dari kebutuhan. (0) RTH tidak ada, (1) RTH ada tetapi kurang dari 30 % dan belum tertata dengan baik, (2) RTH ada dan lebih dari 30 % tetapi belum tertata dengan baik (3) RTH ada dan lebih dari 30 % serta tertata dengan baik

1

0

1

1

0

1

ANALISIS KEBERLANJUTAN (Lanjutan) No. 7.

8.

DIMENSI DAN ATRIBUT Upaya perlindungan lingkungan dari pencemaran

Pengelolaan limbah

KRITERIA (0) Belum ada upaya perlindungan lingkungan, (1) ada upaya tetapi belum optimal, (2) ada upaya dan sudah berjalan optimal (0) Belum ada unit pengelolaan limbah dan masih diolah diluar daerah, (1) sudah ada tetapi masih terbatas dari limbah yang dihasilkan, (2) sudah ada pada semua jenis limbah yang dihasilkan

SKOR SAAT INI 1

0

B. Dimensi Ekonomi 1.

2.

3.

4.

Pendapatan perkapita

Pertumbuhan ekonomi wilayah

Investasi asing

Kawasan bisnis dan industri

(0) sangat rendah, < US$2500, (1) rendah, US$ 2500-5000, (2) cukup tinggi, US$ 5000-7500, (3) tinggi, > US$ 7500 (0) Tidak ada perubahan, (1) cenderung naik tetapi masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, (2) cenderung naik dan rata-rata diatas pertumbuhan ekonomi nasional (0) masih rendah, (1) cenderung naik tetapi masih seimbang investasi dalam negeri, (2) cenderung naik dan lebih tinggi dari investasi dalam negeri (0) tidak ada peningkatan, (1) ada peningkatan tetapi tidak signifikan, (2) ada peningkatan dan cukup tinggi.

1

2

1

2

C. Dimensi Sosial 1.

2.

3.

Pertumbuhan penduduk

Konflik penggunaan lahan

Tingkat pengangguran

(0) Pertumbuhan penduduk sangat tinggi dan melebih ratarata nasioanl, (1) sama dengan rata-rata nasioanal, (2) rendah dan umumnya dibawah rata-rata nasioanal (0) Konflik penggunaan lahan sangat tinggi dan mengganggu keberlanjutan industri, (1) Konflik ada tetapi tidak mengganggu keberlanjutan industri, (3) tidak ada konflik penggunaan lahan (0) sangat tinggi, (1) tinggi , (2) sedang, (3) rendah

0

0

1

203

ANALISIS KEBERLANJUTAN (Lanjutan) No. 4.

204

DIMENSI DAN ATRIBUT Tingkat pendidikan

5.

Kesehatan masyarakat

6.

Kepadatan penduduk

7.

Keamanan wilayah

KRITERIA (0) umumnya berpendidikan SD, (1) minimal SMP, (2) umumnya minimal SMA dan Perguruan Tinggi (0) sangat buruk, (1) buruk, (2) baik, (3) sangat baik (0) sangat padat, (1) padat, (2) penduduk jarang (0) kriminalitas tinggi, (1) kriminalitas cukup ttinggi, (2) kriminalitas rendah, (3) kriminalitas tidak ada

SKOR SAAT INI 2

2 1

1

Lampiran 39. Nilai Status Keberlanjutan Kota Batam ke Depan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas berdasarkan Skenario 1 RAP-KAPERBA Ordination 60 Up


40

20

43,77

Bad

Good

0 0

20

40

60

80

100

120

-20

-40

Down

-60

Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Lingkungan (Skenario 1)

RAP-KAPERBA Ordination 60 Up


40

20

Bad

Good

0 0

20

40

60

80

100

120

55,40 -20

-40

Down -60 Status Kebelanjutan Kota Batam Dimensi Sosial (Skenario 1)

RAP-KAPERBA Ordination 100 Up

80


60

40

20 Good

Bad 0 0

20

40

60

80

100

120

-20 71,7 -40

-60

-80

Down Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Ekonomi (Skenario 1)

205

Lampiran 40. Nilai Status Keberlanjutan Kota Batam ke Depan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas berdasarkan Skenario 2 RAP-KAPERBA Ordination 60 Up


40

20 61,51 Bad

Good

0 0

20

40

60

80

100

120

-20

-40

Down -60 Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Lingkungan(Skenario 2)

RAP-KAPERBA Ordination 100 Up 80


60 40 20 Bad

Good

0 0

20

40

60

80

100

120

-20 78,9 -40 -60 -80 Down

-100

Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Ekonomi (Skenario 2)

RAP-KAPERBA Ordination 60

Up

,


40

20

Bad

Good

64,4

0 0

20

40

60

80

100

-20

-40

Down -60 Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Sosial (Skenario 2)

206

120

Lampiran 41. Nilai Status Keberlanjutan Kota Batam ke Depan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas berdasarkan Skenario 3 RAP-KAPERBA Ordination 60

Up


40

20 75,8 Bad 0 0

Good 20

40

60

80

100

120

-20

-40

Down -60 Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Lingkungan (Skenario 3)


Up

80


60 40 20 Bad

Good

0 0

20

40

60

80

83,7

100

120

-20 -40 -60 -80 Down -100 Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Ekonomo (Skenario 3)


Up


40

20 79,1 Bad

Good

0 0

20

40

60

80

100

120

-20

-40

Down -60 Status Keberlanjutan Kota Batam Dimensi Sosial (Skenario 3)

207

Lampiran 42. Nilai Indeks Keberlanjutan Gabungan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berdasarkan Skenario 1, Skenario 2, dan Skenario 3.

Skenario 1 Dimensi

Nilai Indeks

Bobot Gabungan

(Nilai x Bobot)

Lingkungan

43,77

0,41

17,95

Sosial

55,4

0,26

14,40

Ekonomi

71,7

0,33

23,66

TOTAL

56,01

Skenario 2

Lingkungan

Nilai Indeks 61,51

Bobot Gabungan 0,41

Sosial

64,4

0,26

16,74

Ekonomi

78

0,33

25,74

Dimensi

TOTAL

(Nilai x Bobot) 25,22

67,70

Skenario 3

Lingkungan

Nilai Indeks 75,8

Bobot Gabungan 0,41

Sosial

83,7

0,26

21,76

Ekonomi

79,1

0,33

26,10

Dimensi

TOTAL

208

(Nilai x Bobot) 31,08

78,94

140 Lampiran 1. Identitas responden kebijakan pengendalian lingkungan di kawasan perdagangan bebas Batam Nomor Responden

140

Nama Lengkap

Umur (Tahun)

Instansi/Lembaga

Jabatan

Alamat Kantor Komp. Ruko Permata Niaga C.18 Sukajadi Ruko Bukit Beruntung Blok B No 1

Nomor Telepon Rumah

1

Drs.H.M. Syahrir

49

Lembaga Adat Melayu

Sekretaris Umum

2

Budiman,SE

28

Ekspor import

Direktur

3

Kurniawan

39

PT. Desa Air Cargo Batam

Direktur

KPLI Otorita Batam

Tanah mas Blok D/04 Batam

4

Endang Suwenda

42

Otorita Batam

Staff Kawasan Pengelolaan Limbah B3

Jl. Raya Pelabuhan Kabil

5

Ir. Anggiat Sihombing

42

PT.Berdikari Insurance

Kepala cabang

6

Lusy Novita, ST

36

Badan Otorita Batam

7

Yurnalisdel,ST,MM

32

8

Hadjad Widagdo, S.Hut

38

9

Felix Harefa,ST

10

Ir. Dendi N Purnomo

11

Kantor

HP

Baldi Blok 2 Jl.Nangka 22

0778 430336

0811 778520

Baldi Blok IV / E No 51

0788 464284

08127700902

0788 7280999

08127049999

Komplek Pertamanan OB No.2

0788 711258

0811697813

Komp.Jodoh square blok A No 12

Komp.bandung Indah Raya Blok B3/10 Bandung

0788457937

081320585911

Staf Limbah B3

Gdg.BIDA Lt.5 Batam Centre

Jl.Parkit 9 No 20 KDA-Batam Centre Batam

0778 462048

08127010035

PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri

Account Manager

PT.Pertamina Tongkang Kabil, Batam

Puri Legenda B 19/5 Batam Centre

0778 711393

08121083244

Otorita Batam

Kasi Pertamanan Kota

Gdg.BIDA Lt.1 Batam Centre

Kurnia Djaya Jl.Parkit Raya No 20

0778 462240

0778 7023788

Swasta

Production Engineering

Jl.Bawal No1Batu Ampar Batam

Rusun RancangKuning

0778 405901

0811626296

45

Bapedal Kota Batam

Kepala

Jl. Engku Putri Batam Centre

-

0778 466743

081170389

D.djoko Wuwono, SE

41

Otorita Batam

Kabag Humas & Publikasi

Marketing Centre BIDA Building

-

0778 462047

08556592999

12

Moh.Zani, S.Si

31

Bapedal Kota Batam

Kasubbid

Jl Engku Putri No.1

Perumahan Tiban Ayu Blok M3 No 22 Cekupan

13

Siska Sukamawati,SH

27

Universitas Internasional Batam

Dosen

Jl. Gajah Mada Baloi Sei Ladi Batam

Komp.Tiban Mas Blok C No 5 Tiban Lama

0778 7437111

081364113421

14

DR.Handoko Karjantoro, M.Sc.Ak,CPA

65


Rektor

Jl. Gajah Mada Baloi Sei Ladi Batam

Perumahan Duta Mas Batam

0779 7437111

08127012915

15

Ir. Heru Setioko,MM

42

Ditjen Bea dan Cukai

Kabid BKLI

Jl. Kuda Laut Batu Ampar Batam

Komp.Bea dan Cukai Baloi Batam

0788458818

0788458818

08127036965

Lampiran 1. (Lanjutan) Nomor Responden

Nama Lengkap

Umur (Tahun)

Instansi/Lembaga

Jabatan

Alamat Kantor

Nomor Telepon Rumah

16

Edi, ST

29

Swasta

Marketing

komp. Golden Land

Komp. Orchid Park

17

Toyoferi Yanto, SE, HDSE

25

Swasta

Manager

Komp. Nagoya Square blok D 102 s.d. 110

Komp. Nagoya Square blok D 102 s.d. 110

18

PurwoAdi Winarso,ST

27

PT. Sanyo Energy Batam

Staff ISO

Lot II Batamingo Industrial Park Mukakuning

Permata Puri I Blok K No 5 Batu Aji Batam

19

Sukandi,SE

27

Asuransi

Branch Manager

Nagoya Hill

Balai Mas

20

Ir,Bastoni Solichin, M.Hum

50

DPRD Kota Batam

Ketua Komisi II

Jl.Engku Putri Batam Centre

21

Nofrial Anas

53


Kepala Kantor

22

Ir. Binsar Tambunan

44

Otorita Batam

23

Tato Wahju

24

Tri Wuryani

25

Eli Nugrahini, ST

26

Diah Nilawati

Kantor

HP

0788 460169

0788 7236029

0778 7317216

085 6666 8811

0770611321

08157988929

07786051121

08127042121

Orchid Park Blok 3 No 115 Batam

0778467621

0811691659

Batu Ampar

Baloi

0778489818

Ka.Bag Ren Lingkungan

Gedung BIDA Annex II Lt.5 Batam Centre

Jl.Palapa V no 17 Sekupang Batam

0778462048

0811703121

Balai Pengelola Agribisnis

Kepala Balai

Jl.KH Ahmad Dahlan No33 Tg Riau

Jl. Palap V No.04 Sekupang – Batam

-0778310196

0811691307

39

Otorita Batam

Staf Perencana Lingkungan


Taman Seruni Indah Blok C No 11 Batam Centre

0778460738

08127735757

34

Otorita Batam

Staf Sub Linkungan Hidup


Jl.Nuri 1 No 4 Perum KDA

0778462047

08163664492

Otorita Batam

Kasubag Perencanaan dan Pertamanan


0778462047

141 141

Lampiran 2. Hasil kuesioner 4rs kebijakan pengendalian lingkungan di Kawasan Perdagangan Bebas Batam A. Peraturan Pengendalian Lingkungan di KPB Batam 1. Peraturan-peraturan daerah dan atau keputusan walikota yang terkait dengan pengelolaan lingkungan di wilayah KPB Batam. IDENTITAS RESPONDEN PERATURAN Nomor

Instansi/Lembaga

1

Lembaga Adat Melayu

Perda No 6 Thn 2002 dan Perda No 16 Thn 2007

Ketertiban sosial di Kota Batam dan Ketertiban umum

2

Ekspor import

Perda No 8 Thn 2003 dan Perda no 2 Thn 2004

Pengendalian lingkungan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan dan rencana tata ruang kota Batam

3


Perda no 5 Thn 2001 tentang kebersihan kota Batam

Penataan Kebersihan Kota Batam

Perda No.08 Tahun 2003 Tentang Pengendalin Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian dan Perusakan lingkungan darat dan pesisir

Perda No 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batam

Pengelolaan lingkungan dari aspek tata ruang

Perda no 5 Thn 2001 tentang kebersihan kota Batam

Penataan Kebersihan Kota Batam

Perda No.08 Tahun 2003 Tentang Pengendalin Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Mengendalikan kerusakan lingkungan darat dan pesisir

Perda No 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batam

Mengelola lingkungan dengan aspek tata ruang

Wajib membayar iuran kebersihan

Dana pengambilan sampah

Dilarang buang sampah sembarangan

Agar masyarakat tidak sembarangan membuang sampah

Perda no 08 Thn 2003

Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Perda No 05 Thn 2001

Tentang Kebersihan dan Pertamanan

Keputusan Walikota No 235/HK/IX/01

Tentang PembentukanTim Koordinasi Dokumen UKL dan UPL




PP 18/1999

Pegelolaan Limbah B3

8

Otorita Batam

UU No 23 Thn 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup

9

Swasta

-

-

10

Bapedal Kota Batam

Perda 8 Th 2003 Tentang Pengndalian Kerusakan Pencemaran Lingkungan

Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan

Perwako 9 Thn 2008 tentang Tugas dan Fungsi

Sebagai pedoman untuk beberapa wewenang Bapedal

Mou antara ketua Otorita Batam, Walikota dan menteri Lingkungan Hidup

Implementasi pengawasan Limbah B3

4

5

6

7

142

DIGUNAKAN UNTUK

Otorita Batam


Badan Otorita Batam

Lampiran 2 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN PERATURAN Nomor

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga

11

Otorita Batam

-

-

12

Bapedal Kota Batam

Perda No 03 Th 2003

Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup


Pengawasan dan pengendalian kebersihan

Perda Ketertiban Umum

Menjaga ketertiban Umum dan Pelestarian Lingkungan

Perda Kota Batam no 04 Thn 2001

Pola dasar pembangunan daerah kota Batam


Rencana Tata ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014


Pengendalian dan Perusakan lingkungan hidup


Ketentuan pemberian ijin usaha industri,ijin perluasan dan daftar industri


Ketentuan pemberian surat ijin usaha perdagangan kota Batam


Pola dasar pembangunan daerah kota Batam



Perda No 02 Tahun 2004

Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batam




Ketentuan bangunan di kota Batam

13

14



15


-

-

16

Swasta

Menjaga kebersihan

Mendapatkan Adipura

17

Swasta

Buanglah sampah pada tempatnya

Mengendalikan tempat pengumpulan sampah

18





Ketentuan dan peraturan kebersihan Kota Batam


Badan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan

19

Asuransi

Dilarang buang sampah sembarangan

Mengendalikan sampah

20

DPRD Kota Batam



Perda No 02 Tahun 2004

Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batam



Perda Kota Batam No.5 Tahun 2001


Perda Kota Batam No 2 Tahun 2004

Tentang RTRW Kota Batam 2004-2014

Perda Kota Batam No Tahun 2007

Tentang Ketertiban Umum


Tentang Pengelolaan Terumbu Karang

Perda Kota Batam No.08 Thn 2003


21


22

Otorita Batam

143

Lampiran 2 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN PERATURAN Nomor 23

24

25

26

144

DIGUNAKAN UNTUK

Instansi/Lembaga Balai Pengelola Agribisnis

Otorita Batam

Otorita Batam

Otorita Batam





Perda nO 02 Thn 2002

Ketentuan bangunan di kota Batam




Ketentuan pemberian surat ijin usaha perdagangan kota Batam

Keputusan Bapedal No 056 Tahun 1994

Pedoman Penentuan ukuran dampak penting


Lalu lintas dan angkutan jalan kota Batam

Perda Kota Batam No.5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam

Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan di bidang kebersihan

Perda Kota Batam No.08 Thn 2003 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Acuan penerapan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Perda Kota Batam No 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batam th 2004-2014

Acuan penetapan RTRW Kota Batam



















Lampiran 3. Efektifitas peraturan daerah dan atau keputusan walikota yang terkait dengan pengelolaan lingkungan di wilayah KPB Batam. IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1

Sudah

Belum

Lembaga Adat Melayu

Masyarakat berasumsi dengan era reformasi segalanya serba boleh dan selalu tidak taat aturan

√ 2

Ekspor import

3


4

Otorita Batam

5 6

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam

7


8

Otorita Batam

9 10

Swasta Bapedal Kota Batam

11 12

Otorita Batam Bapedal Kota Batam

13


14 15 16 17

Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta

18


√

Masih belum efektip dilaksanakan karena masih banyak masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi

√

Implementasi dilapangan belum sepenuhnya berjalan masih ada keputusan-keputusan walikota yang belum dikeluarkan berkaitan dengan Perda lingkungan hidup Terbukti dengan mendapat piala Adipura untuk tingkat kota besar di Indonesia

√ √ √

√ -

Asuransi DPRD Kota Batam

Karena belum ada petunjuk teknis yang jelas dalam pelaksanaannya Sudah berjalan namun perlu pengawasan lebih detil untuk memastikan Perda berjalan dengan baik

√

√

Belum patuhnya para pihak (pelaku usaha dan masyarakat) terhadap peraturan yang telah dibuat Perda masih harus ditindaklanjuti dengan Perwako, khusus limbah B3 masih ada kaitannya dengan KLH Perda 08 Thn 2003 namun masih perlu didukung Juklak dan Juknis

√

√

Pada umumnya Perda tersebut sudah baik namun masyarakat umum banyak yang tidak melaksanakan (kurang sosialisasi perda) jadi masih kurang berjalan baik di masyarakat

√ √

√

√

19 20

Komentar

Instansi/Lembaga

√ √

Memperoleh Adipura Masih banyak terdapatnya sampah berserakan Sosialisasi tentang kesadaran lingkungan kurang khususnya sosialisasi bagi masyarakat dan dunia usaha seperti dalam bidang property masih banyak dijumpai pembukaan lahan dan perataan bukit tanpa memperhatikan fungsi dari lahan itu sendiri

Banyak sampah dimana-mana Belum diimplementasikan secara optimal

145

Lampiran 3 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden

Sudah

Belum

21


22

Otorita Batam

23


√ √

√

146

Komentar

Instansi/Lembaga Belum ada penegakan hukum dan belum menyeluruh Karena belum dibuatkan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak ada acuan pelaksanaan Banyaknya kendala-kendala seperti terbatasnya SDM, pengawas dan seringnya terjadi pelanggaran oleh oknum, masyarakat atau perusahaan yang mangkir serta tidak efektifnya sosialisasi perda yang sudah disahkan

24

Otorita Batam

√

Belum ditetapkan dengan SK-SK walikota, realisasi pelaksanaan

25

Otorita Batam

√

Belum menyeluruh dan belum ada tindakan hukum

26

Otorita Batam

√

Belum menyeluruh dan belum ada tindakan hukum

Lampiran 4. Pengendalian lingkungan (kepentingan para pihak terhadap pentingnya pengendalian lingkungan di KPB Batam) IDENTITAS RESPONDEN Stakeholders

PEMKOT BATAM

OTORITA BATAM

Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Instansi/Lembaga

Penting

Lembaga Adat Melayu

√

Ekspor import PT. Desa Air Cargo Batam Otorita Batam

√ √ √ √ √ √ √ √ √

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai Otorita Batam Balai Pengelola Agribisnis Otorita Batam Otorita Batam

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26

Otorita Batam

√

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lembaga Adat Melayu

√


√ √ √

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam

Kurang Penting

Tidak Penting

-

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

-

147

Lampiran 4 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Stakeholders

OTORITA BATAM

Nomor Responden Asuransi

√

20

DPRD Kota Batam

√

21


√

22

Otorita Batam

√

23


√

24

Otorita Batam

√

25

Otorita Batam

√

26

Otorita Batam

√

1

Lembaga Adat Melayu

√

2

Ekspor import

√

3 4

PT. Desa Air Cargo Batam Otorita Batam

5


148

Badan Otorita Batam

Kurang Penting

Tidak Penting

√ √ √ √

7


√

8

Otorita Batam

√

9

Swasta

√

10

Bapedal Kota Batam

√

11

Otorita Batam

12

Bapedal Kota Batam

√

13


√

14


√

15


-

-

√

Swasta

√

17

Swasta

√

18


√

19

Asuransi

√

16

DUNIA USAHA

Penting

19

6

DPRD

Instansi/Lembaga

20

DPRD Kota Batam

√

21


√

22

Otorita Batam

√

23


√

24

Otorita Batam

√

25

Otorita Batam

√

26

Otorita Batam

√

1

Lembaga Adat Melayu

2

Ekspor import

√

3 4

PT. Desa Air Cargo Batam Otorita Batam

√

5


√

6

Badan Otorita Batam

√

7


√

8

Otorita Batam

√

9

Swasta

√

10

Bapedal Kota Batam

√

11

Otorita Batam

12

Bapedal Kota Batam

√

13


√

14


√

15


√

√ √

-

-


DUNIA USAHA

MASYARAKAT

LSM

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

Penting

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai Otorita Batam Balai Pengelola Agribisnis Otorita Batam Otorita Batam

√ √ √ √ √ √ √ √

26

Otorita Batam

√

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Lembaga Adat Melayu

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai Otorita Batam Balai Pengelola Agribisnis Otorita Batam Otorita Batam

26

Otorita Batam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lembaga Adat Melayu


Ekspor import PT. Desa Air Cargo Batam Otorita Batam PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam

Kurang Penting

Tidak Penting

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

-

149


LSM

150

Nomor Responden

Instansi/Lembaga

Penting

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai Otorita Batam Balai Pengelola Agribisnis Otorita Batam Otorita Batam

√ √ √ √ √ √ √ √ √

26

Otorita Batam

√

Kurang Penting

√ √ √ √

Tidak Penting

Lampiran 5. Pemahaman para pihak terhadap pengendalian lingkungan di KPB Batam. IDENTITAS RESPONDEN Stakeholders

PEMKOT BATAM

Nomor Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

OTORITA BATAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Baik Instansi/Lembaga Lembaga Adat Melayu Ekspor import PT. Desa Air Cargo Batam Otorita Batam PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai

Otorita Batam Balai Pengelola Agribisnis

Otorita Batam Otorita Batam Otorita Batam Lembaga Adat Melayu

Kurang Baik

Tidak Baik

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta

√ √ √ √ √

-

-

√ √ √ √ √

-

-

151


OTORITA BATAM

Nomor Responden 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DPRD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DUNIA USAHA

152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Baik Instansi/Lembaga Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai



√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai

-

√ √

-

√ √ √ √ √ √ √

-

-

√ √ √ √ √ √ √

Otorita Batam √


√ √


√ √ √ √ √ √ √

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam

Tidak Baik

√



Kurang Baik

√ √

√ √ √

-

-


Nomor Responden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MASYARAKAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

LSM

1 2 3 4 5 6 7 8

Baik Instansi/Lembaga Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai

√ √ √ √

√


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √



√

Otorita Batam Otorita Batam Otorita Batam Otorita Batam Lembaga Adat Melayu

√ √ √ √ √ √ √

Ekspor import PT. Desa Air Cargo Batam Otorita Batam PT.Berdikari Insurance Badan Otorita Batam PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Otorita Batam Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai

Tidak Baik

√ √ √


Kurang Baik

√ √ √ √ √ √ √ √ √

-

-

√

153


LSM

Nomor Responden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

154

Baik Instansi/Lembaga Swasta Bapedal Kota Batam Otorita Batam Bapedal Kota Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta PT. Sanyo Energy Batam Asuransi DPRD Kota Batam Ditjen Bea dan Cukai Otorita Batam Balai Pengelola Agribisnis

√

Otorita Batam Otorita Batam Otorita Batam

√

Kurang Baik

Tidak Baik

√ √

-

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lampiran 6. Bentuk tanggung jawab dari instansi/lembaga responden terhadap kelestarian dan pengendalian lingkungan di KPB Batam IDENTITAS RESPONDEN BENTUK TANGGUNG JAWAB LANGSUNG Nomor Responden 1

BENTUK TANGGUNG JAWAB TIDAK LANGSUNG

Instansi/Lembaga

Lembaga Adat Melayu

Penghijauan, penanaman pohon, kebersihan, Penataan kawasan industri, Perumahan, Perkantoran, Pusat bisnis dan Perdagangan serta kawasan wisata

-Ceramah Keagamaan - Ceramah Kesehatan - Sosialisasi Budaya - Sosialisasi Pariwisata mice dan wisata religius - Kegiatan Seni Budaya

2

Ekspor import

Menghindarkan usaha yang berbau mengimpor/ mendatangkan bahan B3 ke wilayah KPB Batam yang dapat membahayakan lingkungan hidup

Menghindarkan Batam sebagai kota penimbunan limbah B3 yang merusak lingkungan hidup

3


- Terciptanya ketersediaan air baku di Barelang

- Ikut memelihara Catchment area di daerah waduk

- Terciptanya kenyamanan investasi dengan dukungan lingkungan hidup kondusif

- Ikut memelihara penghijauan di are kawasan-kawasan industri dan jalan arteri

4

Otorita Batam

Mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari beberapa industri yang ada di Batam

Menghindarkan Batam dari kerusakan lingkungan terutama dari akibat limbah industri

5


- Kebersihan lingkungan

Memelihara pohon di sekitar kantor

- Jangan buang sampah sembarangan - Bayar iuran sampah 6

Badan Otorita Batam

- Kewenangan Otorita Batam dalam pengendalian lingkungan hidup - Tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup karena menyangkut daya tarik investor

7


BAPEDALDA : Melaporkan kegiatan pengangkutan limbah B3 secara berkala per 3 bulan kepada Bapedal

Berpartisipasi aktif dalam mengkampanyekan 3R (Re-use, Recycle, Recovery) kepada setiap perusahaan yang ada di wilayah Batam

155

155

156 Lampiran 6 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN BENTUK TANGGUNG JAWAB LANGSUNG Nomor Responden 8


Instansi/Lembaga

Otorita Batam

Pemeliharaan ruang terbuka hijau di Pulau Batam

Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang manfaat dan estetika ruang terbuka hijau

Pengawasan dan monitoring ruang terbuka hijau terhadap pengrusakan tanaman dll 9

Swasta

10

Bapedal Kota Batam

Ada pemisahan sampah atau limbah pada tempatnya, misalnya: dari perbedaan warna tempat sampah

Adanya slogan-slogan atau spanduk yang mengingatkan selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah dengan jenis sampahnya

Pengawasan dan pengendalian perencanaan kerusakan lingkungan

Perencanaan sarana dan prasarana

Wasdal Limbah B3

Pengawasan dan Dal Hutan

Operasi penataan lingkungan

Wasadal Mangrove dan Pesisir

Ijin limbah cair /HO/ AMDAL/ UKL dan UPL

Wasadal matrial B3 dari atau ke Pulau Batam

11

Otorita Batam

-

-

12

Bapedal Kota Batam

Pembinaan, Pengendalian lingkungan, Pelestarian Lingkungan, Penegakan Hukum dan Sosialisasi

13


Ikut mensosialisasikan Perda, ikut memberikan masukan dalam pembentukan peraturan daerah

Mematuhi dan melaksanakan Perda yang telah ditetapkan

14


- Melaksanakan sesuai dengan peraturan yang sah ditetapkan

Terlibat dalam penyusunan rancangan Perda

-

- Sosialisasi peraturan yang berlaku 15


16

Swasta

-Pengusaha harus dapat menjaga limbah-limbah yang

-Ikut serta dalam program penghijauan

dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan

- Penanaman pohon

- Proses pembuangan limbah 17

Swasta

- Pengurangan pencemaran udara dengan menggunakan sistem filtrasi

156

-

Lampiran 6 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN BENTUK TANGGUNG JAWAB LANGSUNG Nomor Responden 18


Instansi/Lembaga


Memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai lingkungan pada setiap kawasan di lingkungan kerja

Membuat kebijaksanaan lingkungan di lingkungan perusahaan

Merawat lingkungan secara terus menerus di lingkungan perusahaan

Memberikan informasi Amdal ke Bapedal

19

Asuransi

Menjaga kebersihan

Mengajari pentingnya kebersihan kepada anak-anak

20

DPRD Kota Batam

Fungsi pengawasan perda terkait

Himbauan /sosialisasi terhadap program pelestarian lingkungan

21


Tentang arus masuk barang terutama mengenai barang-barang yang beban limbah B3 perlu diawasi dan diproses dengan ketat untuk masuk ke wilayah KPB Batam

Tanggung jawab moril terhadap penyelundupan limbah B3 akibat kurangnya pengawasan di lapangan

22

Otorita Batam

Instalasi Pengolahan Limbah cair

Reboisasi hutan

Instalasi Pengolahan Limbah B3

Pertamanan dan estetika

Pengelolaan DTA Waduk

Pengelolaan air minum

Ketersediaan sumber air

Pengelolaan persampahan

23


Melaksanakan pembangunan sesuai aturan lingkungan

Mendukung Perda Kota Batam yang sudah ditetapkan, yang berhubungan dengan kegiatan lingkungan dan perbaikan lingkungan juga peraturan pemerintah, keputusan menteri dan Keppres yang berhubungan dengan lingkungan serta peraturan Internasional (seperti Konversi Geneva)

24

Otorita Batam

Instalasi Pengolahan Limbah cair

Reboisasi hutan

Instalasi Pengolahan Limbah B3

Pertamanan dan estetika

Pengelolaan DTA Waduk

Pengelolaan air minum

Ketersediaan sumber air

Pengelolaan persampahan/TPA

- Pengelolaan Air dan pengelolaan air limbah dan B3

- Ketersediaan air bersih/pengendalian limbah B3 dan air limbah

- Pengelolaan DTA Waduk

- Pengelolaan persampahan / TPA

25

Otorita Batam

Otorita Batam

- Pengelolaan Air dan pengelolaan air limbah dan B3

- Ketersediaan air bersih/pengendalian limbah B3 dan air limbah

- Pengelolaan DTA Waduk

- Pengelolaan persampahan / TPA

157

- Reboisasi hutan

26

157

157

158 Lampiran 7. Bentuk hak dan kewajiban instansi/lembaga responden dalam kelestarian dan pengendalian lingkungan di KPB Batam IDENTITAS RESPONDEN Hak dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam Nomor Responden 1

Kewajiban dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

Instansi/Lembaga Lembaga Adat Melayu

- Melestarikan budaya setempat

- Amanat UUD 45 dan Amanat AD/ART LAM KEPRI

- Melestarikan perkampungan asli

- Hidup berdampingan dan saling menghormati antar umat beragama

- Menata rumah ibadah sesuai SK.Menteri Agama dan Mendagri no 9 dan 8 tahun 2006 2

Ekspor import

- Berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran, polusi, limbah, air yang bersih dan udara yang segar

- Ikut berpartisipasi dalam mensukseskan perda dan peraturan pemerintah lain tentang lingkungan - Ikut menjalankan program penghijauan dan pengolahan limbah usaha di tempat usaha kita masing-masing

3


- Mendapatkan UWTO

- Membebaskan area kumuh dan lahan-lahan tidur

- Mendapatkan kenyamanan berusaha

- Penghijauan dan pembuatan landscape

- Mendapatkan bagian Pengelolaan / Pengolahan air

- Pengamanan di area pelabuhan dari Pungli

- Keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pembangunan investasi yang berwawasan lingkungan

- Kenyamanan transportasi

- Pengelolaan limbah padat, cair dan limbah B3

- Retribusi pelabuhan

- Percepatan pembangunan di lahan-lahan tidur sehingga sedimentasi bisa di minimalisir - Menciptakan sarana infrastruktur berstandar internasional

4

5

Otorita Batam


Kenyamanan lingkungan

- Menjalankan Perda

bebas pencemaran

- Melaksanakan peraturan pemerintah dan undang-undang lingkungan

Menikmati sarana umum yang bersih

- Membayar iuran kebersihan - Membantu pemerintah dalam mengelola sampah

6

158

Badan Otorita Batam

-

- Menyiapkan/menyediakan lahan untuk pengelolaan lingkungan hidup

Lampiran 7 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Hak dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam Nomor Responden

Instansi/Lembaga

7


8

Otorita Batam

9

Swasta

10

Bapedal Kota Batam

12

Otorita Batam Bapedal Kota Batam

13


14 15 16 17

Universitas Internasional Batam Ditjen Bea dan Cukai Swasta Swasta

18


11


Melaksanakan upaya-upaya agar setiap perusahaan “serius” dalam penanganan limbah

- Mensosialisasikan tentang pengelolaan limbah B3 dengan baik sehingga akan berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup untuk menunjang kesehatan masyarakat Batam

Memanfaatkan air baku untuk kebutuhan masyarakat

- Menjaga catchment area waduk untuk penyediaan air baku kepada masyarakat

Adanya suatu bentuk penghargaan akan kepedulian perusahaan dari pemerintah daerah akan kepedulian lingkungan

- Memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan akan kepedulian lingkungan dan memonitor secara rutin atau berkala akan kepentingan tersebut

- Memasuki kegiatan usaha - Memperoleh informasi

- Wasdal Pencemaran dan kerusakan lingkungan

- Memberikan masukan-masukan saran atau rekomendasi

- Memberikan rekomendasi UKL /UPL

- Memberikan ijin HO dan memperoleh ijin kelayakan lingkungan -

-

- Meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan

- Melakukan pengawasan secara terprogram dan continue

- Mendapat penjelasan tentang KPB Batam dari Pemkot Batam

- Mensosialisasikan kebijakan yang ada dan memberikan penyuluhan tentang KPB Batam

-Ikut serta dalam proses pembersihan dan pengendalian lingkungan - Turut serta menjaga kebersihan lingkungan

- Menjaga lingkungan

- Berhak untuk mengelola dan memantau lingkungan di wilayah lingkungan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan masing-masing perusahaan - Berhak untuk memberikan masukan kepada pengelola kawasan industri dan pemerintah kota tentang isu-isu lingkungan yang dihadapi sebagai usaha bersama dalam menjaga, mengelola dan memantau kelestarian lingkungan

- Ikut berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan daerah kota Batam yang telah ditetapkan

-Menjaga agar lingkungan tetap bersih - Memperoleh izin (HO) sebagai persyaratan lulus pengolahan limbah

- Memberikan peran aktif yang responsif terhadap isu-isu mengenai lingkungan baik secara regional maupun global

159

159

159

160

Lampiran 7 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Hak dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam Nomor Responden

160


Instansi/Lembaga

19

Asuransi

- Mencanangkan program kebersihan

- Bersih itu sehat

20

DPRD Kota Batam

- Tersedianya kawasan-kawasan lingkungan bebas polusi (hutan kota, hutan mangrove)

21


Berhak menindak segala bentuk pelanggaran prosedur kepabeanan tentang importasi barang limbah B3

22

Otorita Batam

Pengalokasian Lahan, penertiban fatwa planologi, ijin land clearing. Pengolahan limbah cair, pengolahan limbah B3, Pengelolaan Hutan/DTA dan pengelolaan air baku

Pembangunan IPAL, Pembangunan KPLI 03, Pemagaran, Reboisasi dan Penjagaan DTA

23


Sesuai dimana saat ini sudah beralih ke kota Batam (bapedalda) dan Otorita Batam sifatnya mendukung dan melanjutkan yang sudah ada

Sesuai dimana saat ini sudah beralih ke kota Batam (bapedalda) dan Otorita Batam sifatnya mendukung dan melanjutkan yang sudah ada

24

Otorita Batam



25

Otorita Batam



26

Otorita Batam

Mendapatkan dukungan dalam rangka meningkatkan pengendalian lingkungan hidup

Pengelolaan air bersih dan pengelolaan air limbah dan B3

- Peduli, peka dan menanggapi pelaporan jenis pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku Wajib memproses secara ketat dan sesuai prosedur kepabeanan yang berlaku terhadap importasi barang-barang limbah

Lampiran 8. Manfaat apabila dampak negatif lingkungan kegiatan pembangunan ekonomi di KPB Batam dapat dikendalikan IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1

2

Manfaat Langsung

Lembaga Adat Melayu

Ekspor import

- Peningkatan Kesehatan

- Peningkatan ekonomi

- Keindahan Kota

- Peningkatan Wisatawan lokal dan mancanegara

- Kebersihan

- Tidak hengkangnya penanam modal

- Pelestarian lingkungan

- Tumbuh dan berkembangnya budaya lokal dan nasional

- Bebas pencemaran dan polusi

- Investasi pro lingkungan akan masuk

- Bebas banjir

- Generasi penerus terjamin kualitas hidupnya

- Kesehatan dan Kenyamanan terjamin 3

4

5

Manfaat Tidak Langsung

Instansi/Lembaga


Otorita Batam


- Kondisi alam KPB Batam akan lebih nyaman dan kondusif

- Penerapan aturan-aturan lebih lancar

- Bergairahnya dunia investasi

- Bebas banjir

- Menciptakan lapangan pekerjaan

- Bebas Pencemaran

- Kenyamanan dan keamanan dalam bermasyarakat

- Udara segar dan tidak panas

- Daya dukung lingkungan terjamin

- Suasana kerja nyaman

- Transportasi lancar

- Bisa menikmati wisata alam

- Kriminalitas menurun

- Nyaman ber-entertainmen

- Terciptanya lapangan kerja

- Suasana nyaman

- Investor tertarik

- Bebas banjir dan pencemaran

- Udara bersih

- Penerapan aturan lebih lancar

- Dunia investasi bergairah

- Udara yang bersih

Ketersediaan ruang yang sehat bagi generasi baru

- Tidak ada bau busuk - Tidak banjir

161

161

162

Lampiran 8 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Manfaat Langsung

Nomor Responden 6


Instansi/Lembaga Badan Otorita Batam

- Lingkungan nyaman baik ditinjau dari sisi kualitas air dan udara

Konsistensinya pertumbuhan ekosistem sehingga terjadi keseimbangan dan kelestarian alam

- Tidak terjadi banjir - Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan akibat tingginya minat investor dalam berinvestasi karena tidak ada gejolak isu lingkungan 7

8


Otorita Batam

Terciptanya ecogreen sehingga memberikan dampak lingkungan yang baik bagi masyarakat dan perusahaan, maka image perusahaan yang mengelola limbah B3 menjadi baik di mata masyarakat

-

- Didapatnya lingkungan yang bersih, sehat dan indah

Menjadi salah satu daya tarik wisatawan

- Tersedianya air baku yang bersih dan sehat sesuai standar yang di persyaratkan

Menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan modal di Batam

9

Swasta

Kita bisa bekerja dengan kondisi yang sehat karena lingkungan yang sehat atau sebaliknya

Anak cucu kita akan terancam apabila dampak negatif lingkungan benar-benar terjadi

10

Bapedal Kota Batam

- Terjaganya kualitas lingkungan hidup yang baik

- Berkembang industri berwawasan lingkungan

- Terjaganya kesehatan masyarakat dari penyakit degradasi lingkungan

- Image pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi kota Batam

- Terkelolanya limbah domestik dan limbah B3 11

Otorita Batam

12

Bapedal Kota Batam

- Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

Dapat mewariskan lingkungan yang baik bagi anak cucu

- Kinerja dapat dinilai berhasil 13


- Perbaikan ekonomi

- Perekonomian masyarakat Batam membaik

- Kurangnya kriminalitas

- Banyaknya investasi dari luar - Berkurangnya pengangguran

162

14


-

-

15


-

-

16

Swasta

-

-

Lampiran 8 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Manfaat Langsung

Nomor Responden 17


Instansi/Lembaga Swasta

- Pertumbuhan ekonomi

- Peningkatan taraf hidup

- Udara di lingkungan bersih

- Kesehatan terhadap diri sendiri dan seluruh karyawan

- Air di sumur penampungan bersih 18


Lingkungan yang sehat dan nyaman sehingga akan mendorong ke arah gaya hidup sehat

19

Asuransi

Kesehatan menunjang pembangunan

20

DPRD Kota Batam

- Terjaganya kelestarian ekosistem

- Terhindar dari rawan bencana alam

- Meningkatnya daya tarik investasi daerah

- Timbulnya kepercayaan Investor untuk berinvestasi

- Tumbuhnya perekonomian daerah

- Tingkat kesejahteraan masyarakat turut meningkat Dengan lingkungan sehat tentu akan menunjang produktivitas dan kualitas kerja instansi terkait

21


Kualitas kehidupan di lingkungan KPB Batam akan lebih bagus dalam arti terhindar dari polusi-polusi yang ada

22

Otorita Batam

- Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

Iklim investasi yang sehat dalam sektor pariwisata sehingga akan menambah pendapatan daerah -

- Ketertiban, Keamanan dan Lingkungan yang bersih 23


- Pendapatan - Kesehatan Lingkungan - Tertib Lingkungan

24

Otorita Batam

- Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan - Ketertiban, Keamanan dan Lingkungan yang bersih

25

Otorita Batam

- Menarik wisatawan

Terjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

- Menarik investor - Meningkatkan kesehatan - Ketertiban dn keamanan - Lingkungan yang bersih 26

Otorita Batam

- Menarik wisatawan

Terjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

- Menarik investor - Meningkatkan kesehatan

163

163

164 Lampiran 9. Tingkat interaksi antar stakeholders dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam selama ini. Nomor Responden

Interaksi antar Stakeholders 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pemkot Batam - Otorita Batam

3

3

3

3

1

2

3

3

2

2

-

3

1

2

-

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

1

Pemkot Batam - DPRD

3

3

3

2

-

2

3

3

2

2

-

2

2

2

-

3

2

3

2

3

3

2

3

2

2

1

Pemkot Batam - Dunia Usaha

2

2

2

2

1

2

3

2

2

2

-

3

2

2

-

3

2

2

3

1

3

2

2

2

2

1

Pemkot Batam - Masyarakat

3

2

2

2

1

2

3

2

1

2

-

3

1

1

-

3

2

1

3

2

3

2

1

2

2

1

Pemkot Batam - LSM

2

1

1

1

-

1

3

2

2

1

-

3

1

1

-

2

2

1

3

2

3

2

1

2

2

2

Otorita Batam - DPRD

3

3

3

3

-

2

3

2

2

2

-

2

2

2

-

3

2

2

2

2

3

2

3

2

2

1

Otorita Batam - Dunia Usaha

2

2

3

2

-

2

3

2

2

3

-

2

2

2

-

3

2

2

3

1

3

2

3

2

2

1

Otorita Batam - Masyarakat

2

2

2

2

-

2

3

2

2

1

-

3

2

2

-

3

2

1

3

2

3

2

3

1

2

1

Otorita Batam - LSM

2

1

2

2

-

1

3

2

2

1

-

2

2

2

-

2

1

1

3

2

3

2

3

2

2

1

DPRD - Dunia Usaha

2

2

2

2

-

2

3

2

2

1

-

2

2

2

-

3

2

1

3

1

3

2

2

1

2

1

DPRD - Masyarakat

2

2

2

2

-

2

3

2

2

2

-

2

2

2

-

3

2

1

2

2

3

2

2

1

2

1

DPRD - LSM

2

1

2

2

-

1

3

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

1

3

2

3

2

1

2

2

1

Dunia Usaha - Masyarakat

1

2

2

2

-

2

3

1

3

2

-

2

2

3

-

3

2

1

3

1

3

2

2

1

2

1

Dunia Usaha - LSM

2

1

2

2

-

1

3

1

2

1

-

2

1

2

-

2

2

1

2

1

3

2

1

2

2

1

Masyarakat - LSM

2

1

2

2

-

1

3

2

2

3

-

2

3

2

-

2

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

Ketarangan :

164

3 2 1

= Baik = Cukup = Tidak/Kurang Baik

Lampiran 10. Kendala-kendala yang telah dan mungkin terjadi dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam. IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden

Instansi/Lembaga

Bentuk Kendala

Teknis

Kebijakan

Sosial

Koordinasi Antar Lembaga

Lainnya

1

Lembaga Adat Melayu

Pengawasan dan sangsi belum maksimal

Selalu berubah termasuk RTRW Kota Batam

Mobilisasi penduduk sangat tinggi, pendatang selalu memaksakan kehendak dan tidak memahami konsep pengembangan kota Batam

Sudah berjalan namun kurang komitmen

Daya serap Pulau Batam terbatas

2

Ekspor import

Tidak adanya perusahaan limbah langsung di KPB Batam, akibatnya harus dikirim ke KPLI di Jakarta

Kurang adanya sosialisasi dan ketegasan dalam menindak industri-industri yang tidak menjalankan peraturan-peraturan sebagaimana mestinya

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai masalah, akibat dan penanggulangan pencemaran terutama masalah limbah akibatnya kurang kepedulian masyarakat

Cenderung menjalankan sesuai persepsi masingmasing (belum ada koordinasi terintegrasi)

Kalau di KPB Batam barubaru mendapatkan gelar Adipura untuk kota besar terbersih kenapa tidak juga diberikan kepada pengusaha atau masyarakat yang berprestasi bagi lingkungan

3


Belum tersedianya / kurang indtrumen-instrumen lingkungan hidup : Laboratorium lingkungan pemerintah, implementasi, lingkungan, penegak hukum, lingkungan

Belum adanya peraturan Lingkungan Hidup lainnya yang mendukung atau Surat Keputusan pemerintah

Kurang kesadaran masyarakat

Cenderung menyelesaikan masalah dengan cara sendiri-sendiri

Pengelolaan lingkungan kurang memberikan reward/penghargaan kepada masyarakat atau pelaku bisnis dan intansi

4

Otorita Batam

Kurang tersedianya instrumen lingkungan hidup, laboratorium lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup

Belum adanya peraturan Lingkungan Hidup yang mendukung dan Perda yang mendukung

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat

Cenderung selesai dengan cara sendiri-sendiri

Kurangnya penghargaan bagi pengelola lingkungan pada masyarakat atau pelaku bisnis dan instansi

5


Pembangunan saluran airnkotor belum di tata dengan baik sehingga bila hujan turun sering terjadi banjir

-

-

Koordinasi antar lembaga masih rendah ditandai dengan masih semrawutnya pembangunan di Batam

-

165

165

166 Lampiran 10 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 6

166

Bentuk Kendala

Instansi/Lembaga Badan Otorita Batam

Teknis

Kebijakan

Belum jelasnya petunjuk teknis dalam melaksanakan aturan Personil /SDM yang kurang baik dalam segi jumlah maupun pendidikan

1. Sulitnya melaksanakan aturan / kebijakan yang diterbitkan akibat kurangnya sosialisasi antara pelaksana dan pelaku terhadap aturan 2.Kebijakan pemerintah terkadang tidak dipahami oleh kalangan dunia usaha

Sosial

-

Koordinasi Antar Lembaga 1. Belum adanya misi dan visi yang jelas dan sama antara lembaga pemerintah di KPB Batam 2. Adanya dua lembaga di Batam terkadang membingungkan dunia usaha

Lainnya

-

7


-

Seharusnya untuk pengelolaan lingkungan hanya emer ada one stop regulation sehingga tidak tumpang tindih kebijakan

Masyarakat belum sepenuhnya sadar mengenai pengelolaan lingkungan

Lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengelolaan lingkungan

Sosialisasi lebih intensif kepada pelaku usaha agar lebih peduli dalam pengelolaan limbah domestikmataupun B3

8

Otorita Batam

Tidak terkelolanya limbah industri dengan baik apabila tidak disiapkan antisipasi terhadap limbah industri yang akan timbul

Tidak lengkapnya kebijakan untuk pengendalian lingkungan sebagai payung hukum untuk pengelolaan lingkungan

banyaknya demonstrasi dan keluhan masyarakat serta kasus hukim apabila tida disiapkan kegiatan sosialisasi dan pemantapan program pengendalian lingkungan

Saling mengandalkan apabila tidak diatur secara jalas tupoksi masingmasing lembaga dalam pengendalian lingkungan

Pindahnya investor apabila standar pengendalian lingkungan tidak disosialisasikan dengan baik

9

Swasta

Penambahan jumlah armada

Penambahan tempat pembuangan sampah (TPA) dan naik gaji

Kurangnya penyuluhan dari emerintah daerah/RTRW setempat

Rendahnya komitmen pimpinan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup : Komitmen pemimpin seringkali tidak didukung oleh program dan anggaran yangdisediakan

-

10

Bapedal Kota Batam

Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah indusri dan domestik : saat ini hanya ada 2 IPAL dalam perencanaan di Batam memerlukan 6 IPAL terpadu

11

Otorita Batam

-

-

-

Rendahnya disiplin pelaku industri pelaku industri dalam mengelola Lingkungan Hidup : Terutama industri shipyard banyak memberi dampak lingkungan dan gangguan kepada masyarakat

Terdapat 3 lembaga OB, Pemkot,dan DPRD : Koordinasi antar intansi masih dibentukan oleh figur ketua OB,walikota dan ketua DPRD belum ada mekanisme tertulisnya

Masih rendahnya anggaran untuk mengelola Lingkungan Hirup ; Anggaran Lingkungan Hidup (Bapedal) setiap tahun masih rendah < 0,05% dari APBD,idealnya >2,5%

-

-

-


Bentuk Kendala

Instansi/Lembaga

Teknis

Kebijakan

Sosial


Lainnya

12

Bapedal Kota Batam

Masih ada perusahaan yang belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3

Masih belum ada perda yang mengatur tentang mekanisme menangani pelanggaran

Perusahaan belum 100 % menyalurkan program CDnya

Masih terjadi misunderstanding antara lembaga penegakan hukum dengan Bapedal tentang penanganan sengketa lingkungan

13


Dalam pembentukan kebijakan kurang diperhatikan alur-alurnya, seperti pasal demi pasalnya dan kata-kata yang digunakan terkadang tidak tepat

Kebijakan yang diambil belum menyentuh kepada sasarannya (masyarakat)

Kurang sosialisasi dari rancangan suatu perda terhadap masyarakat dan kalangan akademis

Kurang koordinasi antar badan / lembaga yang berkepentingan sehingga sasaran tidak tepat, dalam merancang KPO Batam banyak lembaga yang berkepentingan namun terkadang tidak diminta pendapat

-

Kurang sosialisasi dari pemerintah kepada aparat pelaksana (Juknis tidak jelas)

Kebijakan yang berlaku belum terlaksana dengan baik sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai

Banyak peraturan yang dikeluarkan oleh masingmasing instansi, tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya

-

14


Komunikasi antar pemerintah kota dengan masyarakat tidak kontinyu

Alokasi lahan yang tidak sesuai RTRW

15


-

-

-

-

-

16

Swasta

-

-

-

-

-

17

Swasta

Program yang dicanangkan oleh pemerintah sudah baik dan benar, hanya pelaksanaan di lapangan kurang baik.

Keadaan sosial kita kurang merata, sehingga menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap sesama

Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan tidak adanya tindakan cepat, dikarenakan prosedur yang panjang

-

Terlalu banyak kebijakan yang hanya dikarenakan oleh keuntungan pribadi saja

167

167

168

Lampiran 10 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 18

Instansi/Lembaga PT. Sanyo Energy Batam

Bentuk Kendala

Teknis 1. Teknis di lapangan masih sangat kurang, hal ini bisa dilihat dengan semakin berkurangnya kawasan hijau sebagai dampak pembangunan hunian bagi masyarakat, 2 Sistem sanitasi masih kurang

Sosial

Kebijaksanaan yang dimiliki masih kurang mendapatkan respon dari masyarakat karena belum adanya himbauan yang efektif yang bisa dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat

Karena banyaknya warga kota Batam adalah pendatang, tingkat kesadaran dan koordinasi dalam menjaga lingkungan masih kurang, hal ini dibuktikan dengan minimnya warga yang mengikuti kerja bakti pada hari libur

Kebanyakan kebijakan sehingga karyawan bingung

Tidak ada Koordinasi

Koordinasi Antar Lembaga Koordinasi antar lembaga masih rendah dilihat dengan semakin berkurangnya lahan hijau, genangan air pada waktu hujan di jalan-jalan utama dan sekitar pemukiman warga serta limbah otomotif masih banyak dijumpai

19

Asuransi

20

DPRD Kota Batam

Belum Optimalnya implementasi pelaksanaan perda yang mengatur tentang pengendalian lingkungan

Melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai perda atau aturan yang berlaku

Belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam sosialisasi menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Belum optimalnya jalinan dan koordinasi terpadu antar lembaga dalam masalah pengawasan dan tindakan

21


Kurangnya tenaga pelaksana di lapangan

Kurang ketegasan

Kurangnya partisipasi

Masih kurang koordinasi yang terjalin

22

Otorita Batam

- Kekurangan material timbun untuk reklamasi

- Belum lengkapnya peraturan atau juklak dalam pengelolaan lingkungan

- Pemberantasan/Ruli

Pembagian tugas atau hak dan kewajiban antar instansi otorita Batam dan Pemkot Batam

- Belum adanya/ ditetapkannya Baku mutu

-Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang lingkungan

-

- Penurunan kualitas air laut dan permukaan

- Minimnya pengetahuan penegak hukum akan pengelolaan lingkungan

168

Kebijakan

-

Lainnya

-

Tingkat polusi yang sudah sangat tinggi perlu diantisipasi dengan pelestarian lingkungan serta tindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi

- RTRW yang selalu berubah terlalu cepat RTRW 2001,2004, 2008 Tekanan terhadap lingkungan bertambah


Instansi/Lembaga

Bentuk Kendala

Teknis

Kebijakan

Sosial


23


Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas

Tidak efektif

Kurang sosialisasi

Cenderung merasa keakuan kemenangan bukan mencari solusi pengolahan lingkungan padahal lingkungan adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama

24

Otorita Batam

- Kekurangan material timbun untuk reklamasi

- Belum lengkapnya peraturan atau juklak dalam pengelolaan lingkungan

- Pemberantasan/Ruli

- Belum adanya/ ditetapkannya Baku mutu

-Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang lingkungan

Pembagian tugas atau hak dan kewajiban antar intansi otorita Batam dan Pemkot Batam

- Belum lengkapnya peraturan atau juklak dalam pengelolaan lingkungan dan Belum adanya/ ditetapkannya Baku Mutu

Pemberantasan Pengguguran Ruli dan kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang lingkungan hidup

- Penurunan kualitas air laut dan permukaan

Lainnya

- RTRW yang selalu berubah terllalu cepat RTRW 2001,2004, 2008 Tekanan terhadap lingkungan bertambah

- Minimnya pengetahuan penegak hukum akan pengelolaan lingkungan 25

Otorita Batam Pembagian tugas atau hak dan kewajiban antar instansi OB dan Pemkot Batam

26

Otorita Batam

-

-

-

Kurangnya material timbun untuk reklamasi, penurunan kualitas air dan permukaan serta minimnya pengetahuan penegak hukum akan pengelolaan lingkungan

- RTRW yang selalu berubah terlalu cepat dan RTRW 2001,2004, 2008 Tekanan terhadap lingkungan bertambah

-

-

169

169

Lampiran 11. Bentuk kelembagaan yang dianggap efektif dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam. IDENTITAS RESPONDEN Bentuk Kelembagaan Nomor Responden

Instansi/Lembaga

1

Lembaga Adat Melayu

Dewan kawasan segera direalisasikan dan KEPRES 63 tentang Otorita Batam segera dicabut serta UU 22 dan 32 tentang OTDA dapat berjalan dengan benar

2

Ekspor import

1(satu) instansi baru yang siap dari segi personilnya bisa merupakan gabungan dari Pemkot Batam, Otorita Batam, Unsur Pengusaha, Lingkungan Hidup dan LSM lingkungan supaya bisa disatukan persepsi dan tujuan

3


Buat badan khusus gabungan yang di dalamnya menangani seluruh permasalahan Lingkungan Hidup, personal yang handal, profesional dan dapat tunjangan yang cukup

4

Otorita Batam

Dibuat badan khusus gabungan dari instansi yang berkompeten dengan lingkungan hidup, menangani masalah lingkungan hidup dengan personil yang profesional

5


Pemerintah daerah / Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup

6

Badan Otorita Batam

1. Di lembaga pemerintahan daerah telah memiliki Badan yang berwenang mengendalikan lingkungan tetapi terkadang anggaran yang diberikan tidak memadai dari program pengendalian yang akan dilakukan. 2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dengan institusi DPRD yang memutuskan anggaran lingkungan tidak perlu membentuk suatu lembaga baru tapi mengaktifkan lembaga yang ada

7


Pelayanan satu atap untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Teknis, Kebijakan dsb)

8

Otorita Batam

Kelembagaan yang mampu mengelola lingkungan dengan menerapkan incentive dan dis-incentive kepada masyarakat dan pengusaha/ investor serta mampu melaksanakan penegakan hukum

9

Swasta

Adanya LSM yang terkoordinir yang berkonsentrasi terhadap pengendalian lingkungan

10

Bapedal Kota Batam

Kelembagaan Bapedal Kota Batam saat ini telah maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun efektifitas lembaga perlu didukung oleh komitmen pimpinan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara : a. Menyediakan anggaran yang memadai b. Menyediakan SDM yang berkualitas c. Menyiapkan peraturan-peraturan yang mendukung

11

Otorita Batam

12

Bapedal Kota Batam

Undang-undang yang tegas harus ditunjang dengan PP dan Perda yang tegas dan profesional Kelengkapan peralatan pengawas Bapedal SDM yang memadai

13

170


Pemko Btam bersama otorita Batam dan DPRD membentuk kebijakan dengan saran dan pendapat masyarakat juga kalangan akademis serta pelaku usaha, kemudian mensosialisasikan kebijakan tersebut ke semua kalangan masyarakat

Lampiran 11 (Lanjutan) IDENTITAS RESPONDEN Bentuk Kelembagaan Nomor Responden

Instansi/Lembaga

14


Mengadakan kerjasama antara Pemkot, Otoritas Batam dan DPRD yang melibatkan akademisi termasuk pelaku usaha dan masyarakat

15


16

Swasta

17

Swasta

Kelembagaan yang efektif haruslah yang berbentuk independent dimana tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi

18


Dengan membentuk Bapedalda lembaga ini bukan merupakan bagian dari Bapedal pusat dan tidak memiliki hubungan hirarki. Bapedalda dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan dinamika pembangunan masing-masing daerah otonom, kewenangan perencanaan, pengelolaan lingkungan hidup daerah diserahkan pada masing-masing daerah otonom termasuk seluruh pendanaannya. Kewenangan mengelola sendiri lembaga dan tidak terkait dengan lembaga yang berfungsi sama di atasnya menjadi kekuatan untuk mengembangkan model kelembagaan yang tangguh dan efektif

19

Asuransi

Lembaga sosial yang independen

20

DPRD Kota Batam

Membentuk lembaga independen

21


Secara terintegritas melibatkan semua komponen yang ada

22

Otorita Batam

Bapedal / Pemko memiliki struktur pengelola lingkungan yang lengkap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggaran APBD untuk lingkungan mendapat porsi yang lebih besar. Hal-hal yang dianggap berpengaruh kepada lingkungan harus mendapat persetujuan Badan Pengelola Lingkungan Hidup mengingat Batam adalah pulau kecil seperti singapura dengan kementrian LH-nya (NEA)

23


Masing-masing pihak membuat dan melaksanakan kelembagaan yang betul juga Realisasi pelaksanaannya.

24

Otorita Batam

Cukup yang sudah ada tinggal diefektifkan dan realisasi pelaksanaan

25

Otorita Batam


26

Otorita Batam


-

171

Lampiran 12. Apakah Pemkot Batam perlu mengeluarkan kebijakan yang bersifat insentif atau disinsentif untuk mendorong kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di KPB Batam. IDENTITAS RESPONDEN Nomor Responden 1

Instansi/Lembaga

Kebijakan Insentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

Kebijakan Disnsentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

-

-

Lembaga Adat Melayu

2

Ekspor import

3


Tidak dikenakannya pajak untuk limbah B3 yang akan dikirim dari KPB Batam ke KPLI Jakarta

Sanksi-sanksi bagi pengusaha yang lalai menjalankan peraturan yang telah ada seperti pencabutan ijin usaha

- Keringanan pajak

- Pencabutan ijin

- Keringanan retribusi air limbah jika memiliki IPAL - Penghargaan per triwulan 4

Otorita Batam

- Keringanan pajak

- Peringatan keras

- retribusi limbah

- Pencabutan ijin usaha

- Penghargaan per 6 bulan 5


- Menghargai masyarakat yang sadar lingkungan dengan memberikan kemudahan pelayanan publik seperti ;

-Memberikan denda atau mencabut ijin usaha bagi yang merusak lingkungan

- Akses jalan yang baik menuju tempat usaha atau rumah mereka 6

Badan Otorita Batam

7

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

8

Otorita Batam

9

Swasta

perlu, agar dunia usaha tertarik untuk melaksanakan aturan yang ada

-

Reward / Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang menjalankan fungsi kelestarian lingkungan. Contoh reward : Kemudahan dalam perijinan

Pencabutan ijin usaha bagi perusahaan yang ketahuan tidak melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengendalian lingkungan dengan baik

Memberikan Penghargaan apresiasi terhadap pihak yang mengelola lingkungan dengan baik

Memberikan penilaian negatif yang berpengaruh terhadap reputasi perusahaan yang tidak mengelola lingkungan dengan baik

Perlu adanya insentif tetapi jangan sebatas pemerintah Kota Batam saja melainkan sampai pada masyarakat

- Adanya penambahan wawasan atau peningkatan tentang kelestarian lingkungan. Misal : dengan iklan - RTRW setempat ambil peduli dengan masalah kelestarian lingkungan

10

172

Bapedal Kota Batam

11

Otorita Batam

12

Bapedal Kota Batam

- Penghilangan pajak limbah B3

- Pencabutan ijin operasional

- Penghargaan industri berwawasan lingkungan

- Pengenaan sangsi pidana

Perlu dilaksanakan

- Pengenaan pajak progresif pencemaran air dan udara -


Instansi/Lembaga

Kebijakan Insentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

Kebijakan Disnsentif dalam Pengendalian Lingkungan di KPB Batam

13


-

-

14


-

-

15


-

-

16

Swasta

-

-

17

Swasta

-

-

18


19

Asuransi

20

DPRD Kota Batam

21


Perlu

22

Otorita Batam

Keringanan pajak, kemudahan perijinan, kemudahan bahan baku, kemudahan ekspor dan pemberian Reward

23 Balai Pengelola Agribisnis

Memberikan insentif berupa penghargaan bagi pelaku usaha yang ikut berperan aktif dalam pelestarian dan pengendalian lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha yang dijalankannya

Memberikan disinsentif berupa denda dan larangan ijin usaha apabila terbukti usaha yang dijalankannya bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian dan pengendalian lingkungan

-

-

Memberikan Reward bagi ppelaku usaha atau masyarakat peduli akan kelestarian lingkungan

Memberikan sangsi tegas bagi setiap bentuk pelanggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Penghargaan (reward) dan umumkan di media masa

24

Otorita Batam


25

Otorita Batam


26

Otorita Batam

Perlu

-

Buat penghargaan tapi dengan pembinaan

Perlu

173

174

174

Lampiran 13. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar faktor terhadap fokus pengendalian lingkungan di KPB Batam

RESPONDEN

Rata-rata Geometris

FAKTOR

Daya Tarik Investasi – Perlindungan Ekosistem Daya Tarik Investasi – Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Daya Tarik Investasi – Konflik Antara Masyarakat dan KPB Perlindungan Ekosistem – Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perlindungan Ekosistem – Konflik Antara Masyarakat dan KPB Pertumbuhan Ekonomi Wilayah – Konflik Antara Masyarakat dan KPB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

9

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

7

7

7

1

9

3

7

7

7

5

7

5

5

1

3

9

1

1

3

4

1

1

5

1

7

3

3

6

6

1

8

9

7

8

1

1

5

7

5

5

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

9

9

7

1

9

9

7

7

7

7

7

7

7

1

3

9

1

3

1

2

3

3

3

3

1

3

3

1

3

7

8

9

3

1

1

3

7

5

7

7

1

3

5

1

5

3

1

1

1

1

3

5

3

1

9

9

7

9

9

9

8

1

3

9

1

9

9

1

3

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

1

9

9

9

9

7

1

3

1

3

3

1

2

Lampiran 14. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar faktor terhadap fokus pengendalian lingkungan di KPB Batam Daya Tarik Investasi Daya Tarik Investasi Pelindungan Ekosistem Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Konflik Antara Masyarakat dan KPB Faktor Daya Tarik Investasi Perlindungan Ekosistem Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Konflik Antara Masyarakat dan KPB

Perlindungan Ekosistem

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Konflik Antara Masyarakat dan KPB

3

3

3

3

3 2

Bobot 0.483 0.276 0.141 0.101

CR = 0,079

175

176

176

Lampiran 15. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi faktor daya tarik investasi di KPB Batam Faktor : DAYA TARIK INVESTASI RESPONDEN AKTOR 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pemerintah - Pemerintah Daerah

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Pemerintah - Pelaku Usaha

9

1

3

2

1

1

1

3

3

Pemerintah - Masyarakat

5

3

2

1

1

3

1

1

Pemerintah - Legislatif

3

1

1

1

1

1

1

1

Pemerintah Daerah - Pelaku Usaha

9

1

1

1

3

1

1

Pemerintah Daerah - Masyarakat

5

1

1

1

1

7

Pemerintah Daerah - Legislatif

3

1

1

1

1

7

Pelaku Usaha - Masyarakat

5

1

1

1

1

Pelaku Usaha - Legislatif

3

1

1

1

Masyarakat - Legislatif

5

1

1

1

1

10

Rata-rata Geometris

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

7

1

3

3

1

8

7

7

8

1

7

3

1

3

3

1

2

3

3

1

7

7

3

9

9

7

8

7

7

5

1

5

5

1

3

2

5

3

1

9

9

7

9

9

9

7

9

7

9

1

9

9

1

4

5

5

3

1

8

8

5

8

9

7

9

1

7

7

1

7

7

1

3

1

9

3

1

1

9

9

9

9

1

8

7

7

3

1

3

3

1

3

1

1

2

3

1

1

7

7

1

9

9

1

7

3

7

7

1

7

7

1

3

1

1

1

1

1

1

8

8

5

8

9

1

8

1

7

5

1

5

5

1

2

7

1

1

9

3

1

1

7

7

3

9

9

1

8

3

7

5

1

5

5

1

3

7

1

3

2

3

1

1

7

7

3

8

9

1

9

3

3

3

1

3

3

1

2

1

1

1

5

1

1

1

6

6

1

9

9

1

7

3

3

3

1

3

3

1

2

Lampiran 16. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi faktor daya tarik investasi di KPB Batam Pemerintah

2

Pemerintah Pemerintah Daerah Pelaku Usaha Masyarakat Legislatif Aktor Pemerintah Pemerintah Daerah Pelaku Usaha Masyarakat Legislatif

Pemerintah Daerah

Bobot 0.387 0.265 0.160 0.097 0.090

Pelaku Usaha

Masyarakat

Legislatif

3 3

4 3 3

3 2 2 2

CR = 0,070

177

178

178

Lampiran 17. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi faktor perlindungan ekosistem di KPB Batam Faktor : PERLINDUNGAN EKOSISTEM RESPONDEN 26

Rata-rata Geometris

3

0.3

2

5

3

3

AKTOR 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


9

1

1

1

1

1

1

5

1

1

3

1

1

1

1

9

9

9

9

1

1

3

1

3


9

1

1

1

3

1

1

5

3

5

3

1

3

3

7

9

9

1

8

1

7

5

9

5


9

3

1

1

1


5

1

1

1


9

1

1

1


9

3

1


5

1

3


7

3


5


5

1

1

1

5

7

3

1

7

7

3

9

8

1

7

1

7

7

9

7

7

1

3

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

9

9

8

1

7

7

1

7

7

1

2

1

1

1

1

3

1

3

1

3

3

3

9

8

1

7

9

7

3

9

3

3

3

3

1

1

9

1

1

4

1

3

1

7

7

5

9

9

1

8

9

7

5

9

5

5

0.3

3

7

1

9

1

3

7

1

3

5

1

1

1

8

8

1

7

1

7

5

1

5

5

0.3

3

1

1

1

9

1

1

2

5

3

1

2

2

7

9

8

1

9

1

7

3

1

3

3

0.3

2

1

3

1

5

9

1

3

2

5

3

3

9

9

5

8

8

1

8

3

3

3

1

3

3

0.3

3

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

7

7

3

8

8

1

9

7

3

1

1

1

1

3

2

Lampiran 18. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi faktor perlindungan ekosistem di KPB Batam Pemerintah

2


Pemerintah Daerah

Bobot 0.357 0.287 0.160 0.108 0.087

Pelaku Usaha

Masyarakat

Legislatif

3 3

3 3 2

2 3 3 2

CR = 0,077

179

180

180

Lampiran 19. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi wilayah di KPB Batam Faktor : PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH RESPONDEN AKTOR

Rata-rata Geometris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


9

1

1

1

1

1

1

1

1

5

7

1

1

1

1

7

8

3

9

1

1

3

1

3

3

1


7

1

3

1

1

1

1

1

3

5

5

1

3

3

5

9

8

7

7

1

1

5

1

5

5

1

3


9

1

3

3

1

3

1

1

2

5

5

3

1

1

3

8

9

3

9

1

7

7

1

7

7

1

3


3

1

1

1

1

1

1

2

5

5

3

1

7

7

9

9

3

9

1

1

7

1

7

7

1

3


7

1

3

3

1

1

1

1

5

5

5

1

5

5

3

8

9

1

9

1

7

3

1

3

3

1

3


9

1

5

5

1

1

1

1

7

1

5

8

1

1

3

9

8

1

7

1

7

5

1

5

5

1

3


3

1

3

3

3

9

1

1

3

1

5

1

3

3

3

9

8

1

7

1

7

5

1

5

5

1

3


7

3

3

3

1

9

1

1

1

5

5

1

1

1

5

9

8

1

9

1

7

3

1

3

3

1

3


7

1

1

1

1

9

1

1

1

5

5

1

7

7

3

9

8

1

7

1

7

3

1

3

3

1

3


7

1

3

3

3

9

1

1

3

1

3

3

1

1

5

9

9

1

9

1

3

1

1

1

1

1

3

2

Lampiran 20. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi wilayah di KPB Batam Pemerintah

2


Pemerintah Daerah

Bobot 0.367 0.281 0.172 0.110 0.070

Pelaku Usaha

Masyarakat

Legislatif

3 3

3 3 3

3 3 3 3

CR = 0,090

181

182

182

Lampiran 21. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi konflik antara masyarakat dan KPB Batam Faktor : KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DAN KPB BATAM RESPONDEN AKTOR

Rata-rata Geometris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


7

1

3

3

7

1

1

3

1

1

7

3

1

1

3

9

9

3

8

1

7

3

1

3

3

1

3


3

3

1

1

7

1

1

1

3

1

5

1

3

3

1

9

9

5

8

7

1

7

1

7

7

1

3


2

1

1

1

7

1

1

1

9

1

5

1

2

2

3

9

9

3

8

7

1

5

1

5

5

1

2


4

1

3

3

7

1

1

1

5

1

7

3

1

1

3

9

9

3

7

1

3

5

1

5

5

1

3


3

1

3

3

1

1

1

1

2

5

5

1

3

3

1

9

9

3

8

9

7

9

1

9

9

1

3


2

1

1

1

3

1

1

1

2

5

5

3

1

1

3

9

8

7

9

7

1

5

1

5

5

1

2


4

1

3

5

3

1

1

1

3

5

5

3

1

1

3

8

7

3

7

1

7

5

1

5

5

1

3


2

3

1

1

1

9

1

1

1

5

5

1

2

2

3

8

8

7

9

3

1

3

1

3

3

1

2


4

3

1

1

1

9

1

3

2

1

5

1

6

6

1

9

7

3

8

3

3

3

1

3

3

1

3


6

3

1

1

3

9

1

3

3

1

1

1

1

1

1

8

9

3

8

3

7

1

1

1

1

1

2

Lampiran 22. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar aktor dalam mempengaruhi konflik antara masyarakat dan KPB Batam Pemerintah

3


Pemerintah Daerah

Bobot 0.391 0.249 0.159 0.126 0.075

Pelaku Usaha

Masyarakat

Legislatif

3 3

2 2 2

3 3 3 2

CR = 0,080

183

184

184

Lampiran 23. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi pemerintah dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Aktor : PEMERINTAH RESPONDEN

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Rata-rata Geometris

1

1

1

1

1

3

1

3

3

7

8

9

1

7

1

3

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

9

3

3

3

1

1

5

9

9

1

9

1

3

5

1

5

5

1

3

3

9

1

1

7

3

3

3

3

3

5

9

9

7

8

1

7

5

1

5

5

1

3

TUJUAN 1

2

3

4

Perlindungan Ekosistem KPB Batam Peningkatan Daya Tarik Investasi di KPB Batam

9

1

1

1

Perlindungan Ekosistem KPB Batam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Secara Berkelanjutan

9

1

3

3

Peningkatan Daya Tarik Investasi di KPB Batam - Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Secar Berkelanjutan

9

1

3

3

5

Lampiran 24. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi pemerintah dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam



2

3 3

Peningkatan Daya Tarik Investasi di KPB Batam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Secara BerKelanjutan Tujuan

Bobot


0.528


0.333

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Secara BerKelanjutan

0.140

CR = 0,046

185

186

186

Lampiran 25. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Aktor : PEMERINTAH DAERAH RESPONDEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Rata-rata Geometris


9

1

3

3

7

1

1

3

1

1

1

3

1

1

7

9

9

1

8

7

3

1

1

1

1

3

2


9

1

9

9

7

1

1

1

1

1

3

9

9

5

3

9

9

1

9

9

1

5

1

5

5

1

3


9

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

3

5

9

9

7

7

9

1

5

1

5

5

1

2

TUJUAN

Lampiran 26. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam



3

3 2


Bobot


0.540


0.297


0.163

CR = 0,007

187

188

188

Lampiran 27. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi pelaku usaha dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Aktor : PELAKU USAHA RESPONDEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Rata-rata Geometris


9

1

3

3

1

1

1

3

1

7

5

5

1

1

5

8

9

1

8

1

3

5

1

5

5

0.3

2


9

1

1

1

1

9

1

3

1

7

3

1

3

3

2

9

9

1

7

7

3

5

1

5

5

0.3

3


9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

2

3

9

9

9

9

1

7

3

1

3

3

1

2

TUJUAN

Lampiran 28. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi pelaku usaha dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam



2

3 2


Bobot


0.540


0.297


0.163

CR = 0,007

189

190

190

Lampiran 29. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi masyarakat dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Aktor : MASYARAKAT RESPONDEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Rata-rata Geometris


9

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

7

1

1

5

1

5

5

3

2


9

1

1

1

1

1

1

3

3

5

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

3

3

3

2


9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

8

1

1

3

1

3

3

1

1

TUJUAN

Lampiran 30. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi masyarakat dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam



2

2 1


Bobot


0.500


0.250


0.250

CR = 0,0

191

192

192

Lampiran 31. Data responden perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi legislatif dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Aktor : LEGISLATIF RESPONDEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Rata-rata Geometris


7

3

5

5

3

1

1

3

1

1

3

5

1

1

3

7

9

1

8

1

3

5

1

5

5

1

3


7

3

1

1

5

9

1

3

1

1

3

1

7

7

5

7

9

1

8

1

1

3

1

3

3

1

3


7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

1

8

9

1

8

1

7

3

1

3

3

1

2

TUJUAN

Lampiran 32. Hasil pengolahan HIPRE 3+ perbandingan tingkat kepentingan antar tujuan bagi legislatif dalam pengendalian lingkungan di KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam Perlindungan Ekosistem KPB Batam



3

3 2


Bobot


0.594


0.249


0.157

CR = 0,046

193

Lampiran 33. Nilai (bobot) setiap elemen dalam hirarki disain kebijakan pengendalian lingkungan di KPB Batam

Recommend Documents