Kebijakan Safeguard Sosial dan Lingkungan di dalam PNPM MP
Tujuan Perlindungan Sosial dan Lingkungan
• Menjamin tidak adanya dampak negatif dari hasil pelaksanaan program kepada sosial dan lingkungan • Optimalisasi dampak positif pelaksanaan program terhadap sosial dan lingkungan • Memastikan kelompok rentan dan masyarakat ‘asli’ tidak dirugikan dan mendapatkan manfaat Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan sudah tertanam di dalam operasional program dan tercantum di dalam dokumen resmi program (loan aggreement, PAD dan pedoman pelaksanaan) jadi bukan tambahan prasyarat dalam pelaksanaan program
Dasar hukum
Acuan Pelaksanaan •
Kebijakan Pemerintah – – – – –
UU Pengelolaan Lingkungan No. 23/1997 KepMen LH no. 11/2006 tentang ANDAL KepMen PU no. 17/KPTS/2003 tentang UKL/UPL Kepmen LH no. 13/2010 tentang UKL-UPL dan SPKPPL Perpres No. 36/2005 dan Perpres No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. – Peraturan BPN No. 3/2007 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
•
Kebijakan Bank Dunia – Kajian lingkungan/environmental assessment (OP/BP 4.01) – Kajian masyarakat asli/Indigenous People (OP/BP 4.10) – Penggusuran/Involuntary Resetlement (OP/BP 4.12)
Prinsip dasar perlindungan sosial dan lingkungan •
Usulan kegiatan harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan, dan memaksimalkan dampak/manfaat positif dari setiap infrastruktur terbangun
•
Usulan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ketentuan yang berlaku dan menghindari wilayah-wilayah yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
•
Usulan kegiatan yang memiliki dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan harus dilengkapi dengan rencana mitigasi dampak.
•
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku program
Fokus Kebijakan Perlindungan Risiko Dampak
Akuntabilitas
Konsultasi
Keterbukaan
Mengenal SAFEGUARD
SAFEGUARD itu Apa ??
Body Guard ?
Life Guard ?
Security Guard ?
Safeguard (Perlindungan) Sosial
Pengertian Perlindungan Sosial
Adalah sebuah upaya ataupun tindakan untuk melindungi masyarakat penerima program dari kerugian sosial dan dampak negatif yang mungkin muncul yang disebabkan oleh pelaksanaan program.
Komponen Perlindungan Sosial
5 Aspek Pengamanan Sosial, meliputi: 1.Penyediaan Lahan 2.Pengadaan Kayu Legal 3.Perlakuan Pada Penduduk Asli 4.Penggusuran 5.Pemukiman Kembali
Status Pelaksanaan
Dari 5 Aspek Pengamanan Sosial, ada 2 aspek yang dominan yang memerlukan PENGENDALIAN, yaitu:
Penyediaan Lahan, dan
Pengadaan Kayu
Pola Penyediaan Lahan
Pola umum yang berlaku di masyarakat adalah: Hibah Hak Pakai Izin Dilalui, ditambah dengan Pola khusus, yaitu penggunaan lahan FASUM.
Contoh Kerugian Sosial yang bisa terjadi
Masyarakat yang kehilangan lahan/usaha diberi kompensasi yang tidak memadai, dan bahkan tidak transparan.
Nilai penggusuran yang diterima masyarakat bahkan mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin.
Salah satu potensi konflik lainnya adalah bila kegiatan program tidak melibatkan penduduk asli setempat.
OP4.12 Pemindahan Secara Tidak Sukarela Desain kegiatan dan opsi alternatif harus memperlihatkan penghindaran atau minimalisasi tindakan penggusuran. Pemindahan Secara Tidak Sukarela (IR) semestinya hanya dijalankan jika analisis opsi memperlihatkan bahwa dampak tersingkirnya penduduk telah diperhatikan dalam desain dan diminimalkan Rencana Pemindahan telah dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan 2011/4/10
13
Safeguard (Perlindungan) Lingkungan
Pengertian Perlindungan Lingkungan
Adalah sebuah upaya ataupun tindakan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat penerima program dari dampak negatif yang mungkin muncul akibat pembangunan prasarana/sarana fisik. Prinsip dasar: Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif kegiatan/pembangunan prasarana yang didanai oleh program
OP/BP 4.01 Pengkajian Lingkungan Pemilahan Kategori A
Kategori B
Kemungkinan memiliki dampak buruk signifikan yang sensitif, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dapat berpengaruh terhadap bidang yang lebih luas daripada lokasi pekerjaan fisik
• Dampak potensial tidak begitu signifikan; khusus pada lokasi saja; kebanyakan dapat diperbaiki; • Langkah mitigasi sudah dirancang dan disiapkan dalam kebanyakan kasus
Kemungkinan hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak berdampak buruk
Pengkajian Lingkungan (EA) Penuh
Pengkajian Lingkungan (EA) Sebagian
Tidak diperlukan tindakan EA lebih lanjut
PNPM Masuk Kategori ini
Kategori C
Perantara Keuangan (FI) Investasi melalui perantara keuangan: subproyek mungkin menimbulkan dampak buruk
Kerangka Kerja Manajemen
Kriteria Penapisan lingkungan di PNPM MP
• Usulan kegiatan masyarakat akan dicek dengan kriteria penapisan dalam peraturan Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa tidak ada proyek yang akan membutuhkan ANDAL. • Pada saat penapisan awal, jenis proyek, skala, lokasi, sensitivitas dan sifat serta besaran dampak potensial, akan diidentifikasi dengan mengklasifikasikan usulan kegiatan dalam 4 kategori:
Klasifikasi usulan kegiatan didasarkan pada: #1
1) Kegiatan yang membutuhkan ANDAL, dimana Kementerian Lingkungan telah menyusun sejumlah kriteria. Kegiatan ini tidak akan dibiayai. 2) Kegiatan yang membutuhkan UKL dan UPL berdasarkan studi terbatas tetapi site-specific. Kementerian PU telah menyusun sejumlah kriteria untuk menentukan kebutuhan UKL/UPL (lihat di bawah). Diharapkan bahwa semua proposal yang diajukan tidak ada satupun yang masuk criteria ini. 3) Kegiatan yang cukup dengan SOP, dimana praktek yang baik akan cukup untuk melindungi lingkungan. Ditjen Cipta Karya memiliki SOP untuk beberapa jenis kegiatan. Diharapkan usulan kegiatan masuk dalam kategori ini. 4) Kegiatan yang tidak membutuhkan studi lingkungan, dimana tidak akan ada konstruksi, gangguan terhadap tanah atau air atau buangan polutan. Diharapkan usulan kegiatan masuk kategori ini.
Klasifikasi usulan kegiatan #2 5. Screening khusus diperlukan pada kasus-kasus (daftar negatif): – Perikanan (sesuai dengan standar Dinas Perikanan) – Penggunaan bahan pestisida, bahan yang mengandung pengikis ozon, tembakau atau produknya tidak akan didanai – Penggunaan material Asbes atau yang mengandung Asbes tidak akan didanai – Kegiatan yang menimbulkan polusi air dan udara tidak akan didanai kecuali penggunannya kecil dan mendapat sertifikasi dari Bapedalda – Penggunaan material B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak akan didanai – Kegiatan penebangan atau pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai – Pembangunan di wilayah yang dilindungi – Jalan di dalam kawasan yang dilindungi – Tidak ada pemukiman baru atau perluasan permukiman di wilayah yang dilindungi, kecuali sudah ada sebelumnya dan kebijakan pemerintah mengijinkan.
Sektor dan Proyek
UKL/UPL
Unit
ANDAL
L/dt Km Ha
250 10 500
– 250 – 50 10- 2 – 500 – 100
km; or ha Km; or ha Km km;
5 10 30 5
Jembatan di kota besar Jembatan di kota kecil Limbah cair dan sanitasi
M M
-
5 - 1; or 5 – 2 10 – 3; or 10 – 5 30 – 5 lebih dari atau sama dengan 10 (jika pengadaan tanah) lebih dari atau sama dengan 20 lebih dari atau sama dengan 60
IPLT Sistem pembuangan air limbah IPAL Persampahan
Ha Ha Ha
2 500 3
kurang dari 2 ha kurang dari 500 kurang dari 3
Penimbunan (TPA)
ha; or ton
10000
TPA (di area pasang surut) Stasiun transfer Drainase dan pengendalian banjir a. Di kota besar b. Di kota sedang c. Di kota kecil (desa) Peningkatan Kampung
ha; or ton
5000 1000
kurang dari 10; atau kurang dari 10.000 kurang dari 5; atau kurang dari 5000 kurang dari 1000
Km Km Km
5 10 25
kurang dari 5; 5-1 kurang dari 10; 2 – 10 lebih dari 5
Ha Ha Ha
200
lebih dari atau sama dengan 1 lebih dari atau sama dengan 2 lebih dari atau sama dengan 1
Penyediaan air bersih Pengambilan air baku Transmisi (kota besar) Distribusi (kota besar) Jalan kota
Kriteria Penapisan lingkungan (KepMenLH no 11/200 dan KepMen PU 17/2003)
Pembangunan baru: a. Kota besar b. Kota sedang c. Kota kecil (desa) Pelebaran (kota besar)
Kota besar Kota sedang Peningkatan (upgrading)
5
Penerapan Perlindungan Sosial dan Lingkungan
Bagaimana penerapannya dalam siklus program ?
Sosialisasi dan Diseminasi Penyusunan dan Verifikasi proposal Pelaksanaan konstruksi Pasca konstruksi (O&P) Pengelolaan pengaduan Pengendalian kegiatan dan pelaporan
Apa yang harus dilakukan?
Tahapan
Langkah yang harus dilakukan
Sosialisasi dan Diseminasi
• • •
Penyusunan Proposal Verifikasi proposal
• • • • • • • •
Sosialisasi prinsip, pendekatan dan mekanisme program Penjelasan jenis kegiatan yang dibiayai program (daftar negatif) Penjelasan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial Penerapan checklist lingkungan dan sosial (negatif list, mitigasi berdasarkan jenis kegiatan, status lahan) Penyepakatan usulan jenis kegiatan Penyepakatan dan perencanaan O&P Pemastian penerapan checklist safeguard lingkungan dan sosial Pemastian status pengadaan tanah secara legal Pemastian tidak adanya penggusuran Pemastian keberadaan tim O&P Review kelayakan teknis dan ekonomi
Apa yang harus dilakukan?
Tahapan
Langkah yang harus dilakuan
Konstruksi
• • •
Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan (hasil survey) Penggunaan material (kayu, batu, pasir, dll) berasal dari sumber yang legal dan dilengkapi dengan dokumen resmi Perhatian pada limbah padat/cair/gas yang berasal dari sisa material dan kegiatan konstruksi
Pasca konstruksi • Penerapan rencana O&P • Pengumpulan dana O&P (O&P)
Pengendalian dan pelaporan
•
Pelatihan dan pengembangan kapasitas OP
•
Pengecekan penerapan checklist safeguard lingkungan dan sosial melalui uji petik Pelaporan dan rekomendasi
•
Instrumen Safeguard
Form Hibah Lahan (SG Sosial)
Form 4: Negative List (SG Lingk)
Form 5 Identifikasi Dampak : (SG Lingk)
Pengendalian dan Pelaporan
Alur Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan (saat pengusulan kegiatan dan pasca konstruksi) Pelaksanaan Konstruksi
Persetujuan proposal dan pencairan dana BLM
7
Pasca Konstruksi (Pengelolaan Infra Terbangun)
8
Pemantauan Dampak Lingk & Sosial Partisipatif
Ya Sosial • Cek Status lahan, • Cek Perlakuan terhadap pendd. Asli • Cek ada/tidak Penggusuran atau Permukiman Kembali
Lingkungan •Cek dengan negatif list •Cek dengan kriteria penapisan kegiatan (Permen LH 11/2006 dan Kepme PU 17/2003
Layak teknis, biaya dan safeguard
6
9
Tidak
Ya Penilaian proposal oleh Askorkot/Korkot
5
Ya
2
Penilaian proposal oleh UPL, BKM dan Faskel Infra 3
Usulan Kegiatan (proposal)
1 KSM
KSM
KSM
Perbaikan Proposal
Layak teknis, biaya dan safeguard
Tidak
4
Pelaporan: Laporan Korkot/Askot Infrast, - Uji petik infrastruktur Æ penerapan safeguard
Laporan fasilitator teknik, - penerapan safeguard
Laporan TA Infratruktur Provinsi, - Uji petik infrast Æ penerapan safeguard
KMP
Analisis data penerapan safeguard, berbasis pada data SIM dan data hasil uji petik, meliputi: 1. Kelengkapan administrasi (Form 2,4,5,9) 2. Kualitas infrastruktur 3. Kelengkapan infrastruktur 4. Legalitas lahan dan kayu. Form Supervisi Kualitas Infra KMP.xls
Mekanisme Pelaporan: •
•
•
•
Faskel membuat uraian singkat pada laporan bulanan tentang perkembangan dan penerapan safeguard di wilayah dampingannya, dengan mengacu pada laporan kemajuan tahapan terkini serta form-form yang terkait. Laporan disampaikan kepada Askorkot setiap bulan pada tanggal 25/sebelum akhir bulan; Askot wajib membuat uraian singkat pada laporan bulanan tentang penerapan safeguard, berdasarkan i) laporan bulanan dari Faskel, ii) hasil monitoring/uji petik dan iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program lainnya. Laporan disampaikan kepada TA Provinsi/KMW pada setiap tanggal 30 setiap bulannya; TA Infrast , membuat uraian singkat tentang penerapan safeguard, berdasarkan: i) laporan bulanan dari Askot, ii) hasil monitoring/uji petik, iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program lainnya di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Laporan disampaikan kepada KMP pada setiap tanggal 5 setiap bulannya; KMP menyusun laporan di tingkat nasional yang memuat uraian singkat tentang penerapan safeguard, yang merupakan hasil dari: i) laporan bulanan KMW, ii) laporan dari para tenaga ahli KMP yang melakukan kunjungan monitoring dan supervisi, iii) hasil koordinasi dengan para pelaku program di tingkat kota/kab/provinsi.
terima kasih
