Tata Cara Siklus PNPM MP

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

MODUL KHUSUS FASILITATOR Pelatihan Dasar 1

Tata Cara Siklus PNPM MP

Id

t en

i

fik

as

a as iM

la

3

h

Ta h

Membangun BKM

ap

Pe r

KSM

2 Pemetaan Swadaya

ca

na

an

4

BLM PJM Pronangkis

1

5

Sinergi dengan Perencanaan Daerah

Refleksi Kemiskinan

7 Ta h

en

ap

Review: PJM, Kelembagaan, Keuangan

Ev a

lu

as

i

PNPM Mandiri Perkotaan

6 Pelaksanaan dan Pemantauan

ha Ta

p

l Pe

s ak

an

aa

n

F02

Modul 1

Kegiatan 1:

Tata Cara Perkotaan

Tahapan

Pendampingan

Diskusi Kelompok dan Pleno

Siklus

PNPMM

1 2

Modul 1 Topik: Tata Cara Tahapan Pendampingan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan

Peserta memahami dan menyadari: 1. Rangkaian tahapan pendampingan siklus PNPM Mandiri Perkotaan 2. Tahapan pelaksanaan pendampingan 3. Peranan fasilitator, relawan dan masyarakat 4. Sumber pembiayaan

Diskusi kelompok dan pleno

5 Jpl ( 225 ’)

Bahan Bacaan: 1. Tatat Cara Siklus 2. Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan 3. Pedoman Teknis Siklus RKM dan RK 4. Buku 1 Siklus PNPM Mandiri Perkotaan

• Kerta Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • LCD • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar 1

Diskusi Tata Cara Tahapan Pendampingan Siklus 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memulai mmebahas modul tatacara pendampingan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan , kemudian jelaskan tujuan kegiatan ini yaitu peserta memahami : ƒ Rangkaian tahapan pendampingan siklus PNPM Mandiri Perkotaan ƒ Tahapan pendampingan setiap siklus ƒ Peranan Fasilitator, relawan dan masyarakat dalam setiap tahapan siklus ƒ Sumber pembiayaan 2) Ingatkan kepada peserta tahapan kegiatan pendampingan penyelenggaraan siklus PNPM Mandiri Perkotaan yang harus dilakukan dan sudah dibahas dalam modul sebelumnya?. 3) Jelaskan untuk mengetahui tatacara penyelenggaraan setiap tahapan siklus , kita akan bahas dalam diskusi kelompok dan pleno. 4) Bagilah peserta Buku 1 Siklus PNPM Mandiri Perkotaan dan Bahan Bacaan yang terdapat dalam modul ini, Pedoman Teknis Sosialisasi Awal, Pedoman Teknis RKM dan Pedoman Teknis RK, Pedoman teknis PS, Pedoman teknis BKM/LKM, KSM dan Pedoman teknis PJM kemudian bagilah peserta ke dalam 4 kelompok. Tugaskan kelompok untuk membahas Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

1 2 3 4

: : : :

membahas pemetaan sosial dan sosialisasi awal membahas RKM dan Refleksi Kemiskinan Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis membahas BKM/LKM dan KSM

Masing – masing kelompok mendiskusikan : Apakah arti dari setiap tahapan siklus? (sesuai dengan siklus yang harus dibahas oleh masing – masing kelompok) Apakah tujuannya ? Siapa penyelenggara ? Siapakah yang akan mengundang ? Siapakah yang akan diundang ? (kaya, miskin, tokoh masyarakat, laki – laki , perempuan?) Apakah acaranya ? Dimana diselenggarakan ? Siapakah yang mendanai ?

5) Minta masing – masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian beri kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Garis bawahi hal – hal yang dianggap penting. 6) Diskusikan secara khusus mengenai penitngnya melibatkan kaum perempuan dalam setiap tahapan siklus dan strategi apa yang bisa dilakukan agar mereka bisa terlibat.

2

7) Mintalah fasilitator lama yang sudah bekerja dengan PNPM Mandiri Perkotaan untuk menceritakan pengalamannya dalam memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan siklus. Kemudian moderasi agar terjadi Tanya jawab dengan peserta. ƒ .

Refleksikan bersama apa saja yang akan menjadi faktor pendorong keberhasilan dan tantangan dalam memfasilitasi masyarakat dan antisipasi apa yang harus dilakukan. Akan lebih mudah apabila identifikasi dilakukan dengan menggunakan metaplan.

3

LK 1 – Tata Carra SIklus PNPM Mandiri Perkotaan Bagilah peserta ke dalam 3 kelompok. Tugaskan kelompok untuk membahas Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ .

4

1 2 2 3

: membahas pemetaan sosial dan sosialisasi awal : membahas RKM dan Refleksi Kemiskinan : membahas Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis : membahas BKM/LKM dan KSM

Masing – masing kelompok mendiskusikan : Apakah arti dari setiap tahapan siklus? (sesuai dengan siklus yang harus dibahas oleh masing – masing kelompok) Apakah tujuannya ? Siapa penyelenggara ? Siapakah yang akan mengundang ? Siapakah yang akan diundang ? (kaya, miskin, tokoh masyarakat, laki – laki , perempuan?) Apakah acaranya ? Dimana diselenggarakan ? Siapakah yang mendanai ? Apakah hasilnya ? Bagaimana strategi Fasilitunor untuk mencapai siklus dalam waktu yang diharapkan ?

Slide 1

Slide 2

5

Tahapan Pendampingan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan 1. Pemetaan Sosial Dalam konteks perencanaan pembangunan, pemetaan sosial merupakan bagian paling elementer untuk menentukan kerangka strategi operasional pembangunan. Pemetaan sosial adalah sebuah upaya untuk membantu pelaku pembangunan menghimpun informasi secara cepat dan akurat. Dengan demikian ada 5 (lima) hal yang menjadi bagian kritis dalam konteks pemetaan sosial ini : (a) sumber informasi (b) jenis informasi (c) waktu penggalian informasi (d) pengolahan informasi (e) merancang kerangka strategi operasional di semua tahapan proses (siklus) PNPM Mandiri Perkotaan Informasi dari proses pemetaan ini harus mempunyai derajat utilisasi yang tinggi sehingga dapat mempercepat pelaku melakukan strategi operasional. Hal yang paling penting di tahap awal dalam proses pemetaan sosial ini adaiah menentukan srategi sosialisasi dan menemukan mitra lokal yang akan dapat dijadikan mitra dalam kerangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkatan Kelurahan. Dalam realitasnya berbagai jenis interaksi sosial akan yang ada di masyarakat akan menentukan pola-pola hubungan sosial dalam struktur kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, Dalam struktur sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, terdapat kekuatan-kekuatan sosial, corak tarikantarikan kepentingan berbagai lapisan sosial yang kesemuanya menentukan bentuk hubungan sosial. Motif sosial yang berkembang dalam sebuah masyarakat juga akan menentukan berbagai ragam relasi sosial yang ada di tengah masyarakat. Kesemuanya akan menjelaskan bahwa perilaku sosial sebenamya akan dibangun oleh berbagai tradisi interaksi sosial yang berkembang dalam proses akulturasi kultural dan elemen-elemen dinamika struktural di tengah masyarakat. Dalam kaitan tersebut, PNPM Mandiri Perkotaan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan keberdayaan pada level masyarakat serta keberlanjutan program oleh masyarakat sendiri secara mandiri, maka unsur perubahan dari dalam diri masyarakat merupakan hal utama. Perubahan dari dalam diri masyarakat dapat diartikan dengan penggalian nilai-nilai positif ke arah pembangunan dan revitalisasi pengenalan jati diri dan harga diri, kepercayaan diri, pembangunan motif yang mengarah pada himpunan masyarakat untuk dapat bekerja sama, untuk dapat saling mempercayai, saling peduli, di dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan awal dari pembangunan daya ikat (kohesivitas) dan daya padu (integrasi). Hal-hal yang patut diketahui dalam pembangunan nilai-nilai dan digali melalui pemetaan sosial adalah : 1. Nilai-nilai apakah yang dianut oleh masyarakat secara dominan, yang mampu menggerakkan masyarakat. 2. Kekuatan-kekuatan aktor sosial strategis baik di level formal, non formal, terselubung maupun nyata yang dominan di dalam kerangka perubahan sosial. 3. Kekuatan-kekuatan kelompok sosial strategis baik di level formal, non formal, terselubung maupun nyata yang dominan di dalam kerangka perubahan sosial.

6

4. Bagaimana pola informasi dan penyebaran informasi, serta media-media komunikasi apa saja yang efektif untuk penyebaran informasi maupun dalam kerangka pembelajaran, baik secara umum maupun khusus untuk kaum perempuan. 5. Kapan momentum pertemuan warga yang efektif untuk penyebaran informasi maupun dalam kerangka pembelajaran, untuk setiap komunitas khusus (bapak – bapak, perempuan, pemuda dsb) 6. Tempat atau lokasi yang efektif dan strategis (dekat dengan sasaran pendampingan) untuk perkumpulan atau pertemuan warga, untuk setiap komunitas khusus. 7. Media-media seperti apakah dan sumber belajar apakah yang digunakan dan diyakini masyarakat sebagai sarana informasi dan pembelajaran, untuk setiap komunitas khusus 8. Bagaimana kondisi demografi dan geografis kelurahan dampingan 9. Faktor-faktor lingkungan apakah yang berpengaruh (baik yang positif maupun negatif) terhadap sikap dan perilaku masyarakat. 10. Paradigma yang dianut oleh masyarakat mengenai kemiskinan dan keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan Apa Tujuan Pemetaan Sosial ? 1. Sebagai langkah awal orientasi dan pengenalan lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan sehingga fasilitator memahami karakteristik kondisi khalayak sasaran. 2. Untuk melihat konfigurasi sosial baik menyangkut pelaku, potensi dukungan, dan hambatan masyarakat dalam menentukan prioritas strategi operasional pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3. Sebagai dasar untuk membangun kerangka pendekatan dan metode pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas utamanya melalui pendampingan, sosialisasi dan pelatihan. Apa Output Pemetaan Sosial ? 1. Profil lingkungan : geografi dan kondisi lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap kondisi sosial dan kultural di setiap Kelurahan. 2. Informasi tentang pola hubungan sosial dan jaringan komunikasi dalam masyarakat Kelurahan. 3. Peta kekuatan-kekuatan sosial yang dominan dalam masyarakat Kelurahan dan bisa digunakan sebagai saluran dalam kerangka proses intervensi PNPM Mandiri Perkotaan. 4. Informasi tentang faktor-faktor strategis yang menggerakkan tindakan masyarakat. 5. Alternatif media komunikasi/informasi yang akan dipergunakan sebagai alat sosialisasi dan deseminasi di tingkatan masyarakat. 6. Simpul-simpul kultural yang dianggap berpengaruh di dalam perubahan-perubahan sosial. 7. Pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap intervensi sosial, khususnya programprogram penanggulangan kemiskinan. 8. Informasi tentang kebiasaan masyarakat, adat istiadat yang mempunyai potensi untuk mendukung keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan. 9. Informasi khusus mengenai keterlibatan perempuan, dan nilai – nilai serta pola pikir masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan baik di sektor domestik maupun sektor publik 10. Pola komunikasi warga masyarakat Apa Outcome Pemetaan Sosial ? Laporan lengkap hasil pemetaan sosial yang berbentuk skenario taktik dan strategi pendampingan di setiap Kelurahan, dilengkapi peta-peta tematik sesuai dengan kebutuhan informasi yang digali dalam pemetaan sosial.

7

Bagaimana Metode Pemetaan Sosial ? 1. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan untuk data primer dan data sekunder 1. Data sekunder menyangkut kondisi geografis dan demografis diperoleh dari monografi desa, kecamatan, puskesmas. 2. Data primer ditujukan untuk memperoleh informal yang relevan dengan kebutuhan pemetaan sosial dalam rangka penyusunan strategi yang akurat dan tepat dalam proses pendampingan masyarakat. Mengingat waktu yang tersedia untuk penggalian informasi awal sangat terbatas, maka dipakai metode RRA, yaitu metode penggalian informasi secara cepat dengan beberapa teknik , yaitu ; • Pemetaan permukiman dan jaringan informasi • Sosiometri (jaringan komunikasi dan interaksi sosial) • Alur sejarah penggunaan media komunikasi dan sistem informasi • Diagram venn , pemetaan lembaga/kelompok masyarakat • Pemetaan waktu luang masyarakat • FGD nilai – nilai yang dianut warga

8

2. Sosialisai Awal Sosialisasi awal dilaksanakan berdasarkan strategi maupun pendekatan yang telah dibuat setelah pemetaan sosial. Untuk itu, alat-alat bantu sosialisasi yang akan digunakan oleh Fasilitator harus sudah tersedia sebelum kegiatan ini dijalankan. Karena sosialisasi awal ini lebih menitik beratkan pada level komunitas masyarakat, maka alat maupun media bantu sosialisasi yang diproduksi harus bermuatan lokal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang ada. Sosialisasi awal, bisa dilakukan melalui berbagai bentuk media kegiatan masyarakat. misalnya melalui kumpulan-kumpulan arisan, pertemuan keagamaan, warung kopi, kumpulan kesenian rakyat, serta kumpulan-kumpulan warga lainnya. Dan tentu saja alat atau media bantu sosialisasi yang digunakanpun akan berbeda sesuai dengan khalayak sasaran yang ada. Yang patut untuk diperhatikan pada sosialisasi awal oleh fasilitator adalah, memahami mana yang boleh dan tidak boleh diungkapkan, tidak mengobral janji-janji muluk, tidak menggurui, serta tidak arogan dalam hal konsep penanggulangan kemiskinan. Jadi sosialisasi awal merupakan media dialog dan media integrasi khusus Fasilitator ke dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat sasaran proyek, dimana masyarakat diharapkan akan memahami secara benar konsep PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hubungan ini, secara khusus pesan utama Tim Fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi adalah: 1. 2. 3.

Menjelaskan gagasan, tujuan, maksud dan prosedur PNPM Mandiri Perkotaan secara argumentatif dan dialogis. Menerima pengalaman, pandangan, pemahaman, aspirasi, informasi dan opini masyarakat sebagai realitas dan mengajukan alternatif konsep PNPM Mandiri Perkotaan sebagai jawaban. Memfasilitasi terbentuknya konsensus dan komitmen di kalangan komunitas masyarakat untuk menerapkan program sebagaimana pesan atau amanat yang diemban Tim Fasilitator.

Tujuan sosialisasi awal : ƒ Memberikan informasi awal kepada masyarakat, agar mereka memahi konsep PNPM Mandiri Perkotaan dan tahapan siklus pendampingan yang akan dijalankan apabila mereka menerima program. ƒ Mendorong warga masyarakat untuk terlibat dalam program dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemecahan persoalan kemiskinan. Keluaran yang diharapkan : ƒ ƒ ƒ

Adanya pemahaman awal masyarakat tehadap konsep PNPM Mandiri Perkotaan Masyarakat memahami tahapan (siklus) PNPM Mandiri Perkotaan Masyarakat ikut terlibat dalam RKM

9

Metode : a. Komunikasi interpersonal Jalur ini dilakukan dengan melakukan kontak langsung secara individual dengan khalayak sasaran. Jalur interpersonal ini memungkinkan komunikasi lebih mendalam dan dapat memahami sasaran lebih efektif. Selain itu komunikasi ini akan mencegah terjadinya penyimpangan dalam komunikasi. Sasaran komunikasi ini adalah anggota masya-rakat dan pihak-pihak yang dianggap dapat berpengaruh dalam terbentuknya sikap dan pan-dangan masyarakat, atau pihak-pihak yang dianggap memahami kondisi dan situasi masya-rakat di tingkat kelurahan. Jalur komunikasi interpersonal ini perlu digu-nakan untuk membangun saling pengertian yang lebih dalam antara Tim Fasilitator dengan unsur-unsur yang diperkirakan berperan dalam perubahan pandangan, pendapat dan pemahaman masyarakat. Kelebihan jalur komunikasi ini terletak pada kekuatan pengaruh dari pihak-pihak yang dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Bila komunikasi sosialisasi yang dilakukan dapat mempengaruhi sikap, pan-dangan dan tindakan dari pihak-pihak tersebut untuk mendukung PNPM Mandiri Perkotaan, maka akan berdampak positif terhadap keberlangsungan penang-gulangan kemiskinan yang dilakukan masyarakat. b. Jalur Komunikasi Kelompok Jalur komunikasi kelompok dilakukan melalui sekumpulan anggota masyarakat. Penggunaannya dilakukan terhadap kumpulan anggota masyarakat dalam komunitas lokal kelurahan dan kumpulan masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Jalur komunikasi kelompok merupakan media sosialisasi yang terbanyak digunakan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan karena dianggap efektif untuk terjadinya proses komunikasi yang dialogis, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang dapat mengarah pada perubahan sikap dan perilaku khalayak sasaran.

10

3. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) RKM merupakan tahapan awal dari keseluruhan rangkaian pembelajaran pengorganisasian masyarakat yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan pada tingkat kelurahan sasaran. Kegiatan ini merupakan proses musyawarah warga untuk menentukan apakah warga masyarakat akan mencoba untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan dengan difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan ? Keputusan untuk menolak atau menerima program harus merupakan kesepakatan seluruh warga masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh beberapa orang tertentu saja. Agar warga masyarakat mampu menentukan keputusan apa yang harus diambil, tentu pada tahap awal masyarakat harus mengetahui apa itu PNPM Mandiri Perkotaan, tahapan yang harus dilakukan, konsekuensi yang harus dihadapi dan komitmen yang harus diberikan apabila program ini dijalankan. Informasi mengenai PNPM Mandiri Perkotaantersebut akan diberikan oleh Fasilitator melalui proses sosialisasi awal. Diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, oleh karena itu proses penyebaran informasi ini harus diberikan kepada sebanyak – banyaknya warga masyarakat , di tingkat RT, RW, kelurahan kepada kelompok pemuda, laki – laki, perempuan dan sebagainya. Setelah masyarakat memahami, akan dilakukan musyawarah (rembuk) warga untuk menentukan apakan warga masyarakat akan menerima atau menolak program yang ditawarkan oleh Pemerintah melalui Fasilitator. Peserta RKM terdiri dari sebanyak – banyaknya warga masyarakat dari berbagai wilayah dan berbagai kelompok. Penting diperhatikan bahwa harus ada perwakilan yang cukup dari kelompok perempuan, jangan sampai kesepakatan yang diambil hanya ditentukan oleh kaum laki – laki saja, karena permasalahan kemskinan merupakan permasalahan dan tanggung jawab semua pihak. Apabila masyarakat menerima program ini, maka perlu adanya komitmen dari masyarakat mengenai : 1) harus ada motor penggerak dari masyarakat yang akan ikut memfasilitasi semua tahapan kegiatan ( relawan ). 2) masyarakat harus ikut dalam setiap diskusi dan musyawarah dalam kegiatan siklus yang akan dilakukan 3) ada swadaya masyarakat untuk setiap tahapan kegiatan. Tujuan

• • • •

Masyarakat paham konsep PNPM Mandiri Perkotaan dan tahapan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan. Masyarakat mampu mengambil keputusan untuk menerima atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan . Masyarakat memahami komitmen yang harus dijalani apabila menerima PNPM Mandiri Perkotaan. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan bersama.

Keluaran yang diharapkan : •

Adanya kesepakatan warga masyarakat untuk mnenerima/menolak PNPM Mandiri Perkotaan.

11

•

Adanya relawan – relawan warga, sebagai motor penggerak penanggulangan kemiskinan.

Penyelenggara Penyelenggara RKM adalah : • RKM tingkat RT : Ketua RT dan Fasilitator • RKM tingkat RW/Lingkungan : RW/Ketua Lingkungan dan Fasilitator RKM tingkat kelurahan/desa : Lurah/Kepala Desa dan Fasilitator Peserta Seluruh unsur warga masyarakat baik itu perempuan, laki – laki, warga miskin dan non miskin, kelompok elite (tokoh), kelompok pemuda/pemudi, kelompok peduli, anggota – anggota lembaga masyarakat. Dipastikan minimal 30% peserta adalah kaum perempuan. Penting diperhatikan dalam undangan harus disebutkan nama yang diundang, apabila undangan hanya menyebutkan Kepala Keluarga, biasanya kaum perempuan tidak hadir dalam pertemuan.

12

4 . Refleksi Kemiskinan Refleksi Kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’ seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya (masalah dirumuskan oleh ’Orang Luar’).Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak ’Orang Luar’ atau karena tergiur dengan ’iming – iming’ bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar – benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka. Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Kemiskinan, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir , sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.

Olah Pikir; Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi

masyarakat, untuk membuka mekanisme – mekanisme yang selama ini sering tidak tergali dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal –hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Setiap kondisi,baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab kemiskinan yang berakar pada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan. ƒ

Olah Rasa; adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap

dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh ’hati’ masing – masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai – nilai luhur manusia ( memanusiakan manusia ). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa manusia yang berdaya adalah ’Manusia

yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia, manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia’. Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada : ƒ

Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai – nilai luhur kemanusiaan.

ƒ

Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.

ƒ

Tumbuhnya kesadaran untuk malakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu,pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi,

13

dsb) untuk bersama – sama menanggulangi masalah kemiskinan (baca : untuk kesejahteraan masyarakat) Tujuan ƒ

Membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai permasalahan kemiskinan bersumber kepada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.

yang

ƒ

Membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka harus menjadi bagian dari pemecahan masalah bukan sebaliknya.

Keluaran yang diharapkan ƒ

Adanya Kriteria kemiskinan di kelurahan masing-masing

ƒ

Kesadaran kritis peserta terhadap permasalahan kemiskinan dan akar permasalahannya yang bersumber pada lunturnya nilai nilai kemanusiaan.

ƒ

Adanya kepedulian dan kesepakatan dari peserta untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Metode ƒ

Metode yang dipakai dalam diskusi adalah Focuss Group Disscusion ( FGD ) / Diskusi Kelompok Terarah ( DKT).

ƒ

Untuk setiap kelurahan dampingan jumlah diskusi sebanyak – banyaknya kelompok yang mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan rentang waktu dalam siklus Refleksi kemiskinan.

ƒ

Apabila diskusi dalam kelompok kelompok sudah selesai, maka dilakukan rembug di tingkat kelurahan untuk menyepakati kritreria kemiskinan dan kesepakatan untuk penanggulangan kemiskinan di kelurahan bersangkutan.

Pemandu Proses •

Fasilitator dan Relawan

Penyelenggara Penyelenggara FGD refleksi kemiskinan adalah : • Panitia (Tim) Refleksi kemiskinan tingkat komunitas/RT/RW • Tim RK tingkat kelurahan/desa • RT/RW/Perangkat kelurahan/desa Peserta ƒ

Peserta diskusi adalah warga masyarakat, jumlah peserta dalam satu diskusi yang efektif tidak lebih dari 8 – 10 orang.

Setiap kegiatan diskusi, sebaiknya dipisahkan kelompok warga miskin dengan kelompok warga nonmiskin agar warga miskin mempunyai kesempatan untuk mengemukakan harapan dan pendapatnya

14

5. Pemetaan Swadaya Pemetaan Swadaya merupakan kegiatan yang saling terkait dengan refleksi kemiskinan. Melalui refleksi kemiskinan salah satu keluaran yang dihasilkan adalah berbagai penyebab masalah kemiskinan yang pada ujungnya bersumber pada lunturnya nilai–nilai kemanusiaan atau sikap perilaku orang yang menyebabkan meningkatnya keserakahan dan menipiskan kepedulian. Dalam pemetaan swadaya tanyakan pertanyaan yang sama kepada kelompok perempuan dan kelompok laki-laki secara terpisah. Permasalahan tersebut digali informasinya sehingga akan didapatkan data yang lengkap dari setiap permasalahan dan persoalan yang berbeda dari kelompok yang berbeda.

Melalui proses pemetaan swadaya masyarakat melakukan proses belajar untuk: Menggali informasi. Bagaimana kondisi nyata dari masalah–masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan (sosial menyangkut pendidikan, kesehatan, pengangguran, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, dan kepemimpinan) dari kelompok yang berbeda termasuk kelompok perempuan? Masalah–masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Mengkaji. Informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab akibatnya termasuk kelompok–kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada (kelompok sasaran) dan kelompok perempuan. Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal itu merupakan masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala saja. Merumuskan masalah. Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuat Pohon Masalah seperti yang dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Pisahkan persoalan yang berbeda antara kelompok yang berbeda, termasuk kelompok perempuan. Dengan demikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yang berulang–ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saat siklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaan swadaya. Dalam tahap ini akan didapatkan pula rumusan persoalan gender yang terjadi dalam masyarakat, Pengertian swadaya dalam hal ini yaitu semua proses penggalian informasi, analisa dan rumusan masalah dilakukan oleh masyarakat perempuan dan laki-laki. 'Orang luar' ( Fasilitator ) hanya memfasilitasi proses, bahkan jika memungkinkan Fasilitasi juga dilakukan oleh Relawan yang merupakan unsurnya masyarakat. Keterlibatan 'orang luar ' diharapkan sekecil mungkin, artinya peran Fasilitator (PNPM Mandiri Perktoaan) hanya diperlukan untuk mendorong masyarakat perempuan dan laki-laki agar mereka belajar untuk menganalisa dan mencari alternatif pemecahan masalah melalui metode fasillitasi yang peka pada persoalan yang beragam, apabila masyarakat memang belum mampu mengembangkan gagasan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, proses penggalian informasi, analisa masalah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode dan teknik yang dikembangkan untuk Pemetaan Swadaya adalah metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat yang menekankan pula proses fasilitasi yang peka pada persoalan gender. Alat-alat kajian (tools) yang dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan

15

masalah/kebutuhan, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi diri dan kehidupan lingkungannya sendiri. Alat analisis gender sebagai bagian dari alat analisis sosial, yang menggali adanya persoalan berbeda yang dihadapi oleh kelompok perempuan dan laki-laki, akan sangat membantu proses ini. Tujuan Melalui proses Pemetaan Swadaya hasil yang diharapkan adalah: •

•

•

Masyarakat memahami persoalan nyata mereka sendiri berdasarkan kepada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan seseorang akan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari persoalan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya. Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalah dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kebersamaan, berbagi informasi dan pengetahuan, toleransi, kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan–keadaan yang dianggap mengganggu (masalah). Masyarakat menyadari potensi–potensi yang dimiliki oleh mereka, sehingga pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak semata–mata didasarkan kepada kehendak dan bantuan 'orang luar' akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat

Keluaran • • • • • • • •

Adanya data dan rumusan permasalahan warga miskin, perempuan dan laki-laki, menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi berbagai kelompok, termasuk kelompok perempuan. Adanya daftar KK dan jiwa miskin, perempuan dan laki-laki, serta permasalahan yang khusus dari masing–masing jiwa. Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta–peta topikal (kesehatan, pendidikan, sarana–prasarana lingkungan, dan sebagainya sesuai kebutuhan). Adanya kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat sebagai dasar bagi pemilihan anggota ”Badan Keswadayaan Masyarakat” /”lembagaga Keswadayaan Masyarakat” Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa, yang sesuai dengan kriteria BKM/LKM Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk penanggulangan kemiskinan yang demokratis. Adanya daftar potensi untuk pemecahan masalah–masalah sosial, ekonomi dan lingkungan serta aspek gender yang ada di masing-masing masalah. Adanya rencana kerja untuk pembangunan BKM/LKM dan pengembangan KSM

Penyelenggara • Pemetaan di tingkat RW/Dusun: Ketua RW, Tim PS dan Fasilitator • Lokakarya tingkat Kelurahan/desa: Lurah/Kepala Desa, Tim PS dan Fasilitator

16

6. Pembangunan BKM/LKM Dalam refleksi kelembagaan dan kepemimpinan yang dilakukan dalam Pemetaan Swadaya, masyarakat diajak untuk menganalisa mengenai 1) organisasi yang dibutuhkan oleh mereka untuk menanggulangi kemiskinan yang merupakan representasi dari seluruh warga masyarakat, tidak dibatasi oleh golongan, ras, jenis kelamin, agama dan lain – lain; 2) kriteria pemimpin yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi (lembaga) yang diharapkan. Organisasi yang mencerminkan representasi warga, disebut dengan organisasi masyarakat warga. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan organisasi (lembaga) ini dinamakan generik sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat. Pembangunan BKM/LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat melalui refleksi – refleksi, yaitu : ƒ

Refleksi Kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan termasuk pola – pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya.

ƒ

Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji lembaga – lembaga masyarakat yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memahami substansi Organisasi Masyarakat Warga sebelum organisasi tersebut dibentuk, dimana keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa sebelum keputusan pembangunan organisasi masyarakat warga, termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut ditetapkan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna subtansif Organisasi Masyarakat Warga. Kebutuhan pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penilaian warga masyarakat sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalian dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan.

ƒ

Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan.

ƒ

Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat

17

ƒ

Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain.

Kriteria dan Pemilihan Pemimpin Kolektif BKM/LKM Dalam menentukan kriteria pemimpin, masyarakat diajak berdiskusi melalui FGD – FGD kepemimpinan dengan menggunakan beberapa alat yang sudah disiapkan berupa pertanyaan – pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin dipilih bukan atas golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan kepada sifat – sifat baik. Dari diskusi yang berkembang biasanya masyarakat menemukan bahwa kriteria pemimpin yang diharapkan adalah yang jujur, adil, peduli dan ikhlas sedangkan kriteria yang menyangkut kemampuan intelektual biasanya tidak menjadi prioritas. Orang – orang yang mempunyai sifat – sifat baik, biasanya ditentukan atau bisa diidentifikasi dari ‘rekam jejak’ sikap perilakunya sehari – hari. Oleh karena itu dalam pemilihan anggota BKM/LKM sebagai pemimpin dari organisasi masyarakat warga dilakukan dari mulai komunitas terkecil seperti RT, karena hanya orang – orang yang mengenal dari dekat yang tahu sikap perilaku seseorang sehari – hari. Proses pemilihan anggota BKM/LKM juga tidak melalui pencalonan dan kampanye, karena biasanya orang – orang yang mempunyai kriteria seperti disebutkan di atas tidak suka menyombongkan diri dan dengan sengaja ingin dipilih. Selain itu kampanye dan pencalonan seringkali tidak memberikan kesempatan yang luas kepada semua warga untuk ‘muncul’ sebagai pemimpin. Orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu, pada saat terpilih harus menyuarakan aspirasi kelompok yang diwakilinya sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Anggota kepemimpinan kolektif BKM/LKM bukanlah perwakilan golongan, akan tetapi merupakan perwakilan dari nilai – nilai (sifat – sifat baik). Dengan demikian mereka bertanggungjawab untuk mengambil keputusan berdasarkan sifat – sifat baik tadi,sehingga yang bisa me ‘re-call’ mereka adalah pengingkaran terhadap sifat – sifat baiknya. Dengan pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat – sifat baik, diharapkan akan memunculkan keputusan yang adil dan didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan pemimpin. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM, dengan kepercayaan swadaya dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, di pihak lain juga akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan. BKM/LKM, sebagai dewan pimpinan kolektif , yang bertanggung jawab untuk menggerakan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama warga, maupun dengan pihak luar.

18

Modal sosial yang harus dibangun oleh BKM/LKM : ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan warga masyarakat ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat ƒ Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, masyarakat dan pihak luar

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar anggota BKM/LKM

Keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKM/LKM, merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama. Oleh karena itu BKM/LKM harus menerapkan pola – pola hubungan yang jujur dan terbuka, dengan cara: ƒ Merumukan semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya. ƒ Menjalin dialog terbuka dengan diskusi – dikusi secara berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pengalaman. (transparansi informasi) ƒ Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan informasi yang diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut. (transparansi informasi) ƒ Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk berpendapat dan mengemukakan perasaan – perasaannya dalam suasana saling menghargai.

19

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat

Sebagai pemimpin kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus mendapat kepercayaan warganya. Untuk kepentingan tersebut, BKM/LKM harus mengembangkan pola – pola hubungan yang dimbal balik antara BKM/LKMdengan masyarakat. Beberapa cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh BKM/LKM adalah: ƒ Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, akan tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dalam menentukan penerima manfaat langsung, harus berdasarkan data KK miskin berdasarkan hasil PS, bukan atas dasar kekeluargaan atau kedekatan. ƒ Tidak mencari keuntungan pribadi, akan tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawab semata – mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. ƒ Mampu melindungi masyarakatnya (terutama warga miskin), tidak memihak kepada kelompok tertentu akan tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan. ƒ Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga mayarakat untuk berpartisipasi dalam proses dari menemukenali masalah (refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya,merencanakan (menyusun PJM) dan monitoring evaluasi kegiatan, walaupun keputusan terakhir BKM/LKM yang menentukan sebagai pengambil kebijakan. ƒ Memberikan informasi mengenai kegiatan BKM/LKM, keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab BKM/LKM (transparansi). Transparansi informasi tersebut bisa melalui informasi terbuka di kantor BKM, papan pengumuman yang ditempatkan di tempat strategis, rapat tahunan atau rapat lain apabila diperlukan, melalui media warga dan sebagainya. ƒ Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dengan audit independen dan lainnya ,kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban dan kebijakan yang dikeluarkan (akuntabilitas).

Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat

Dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan, masyarakat tidak bisa bergerak sendiri – sendiri, akan tetapi perlu kerjasama di antara mereka. Untuk dapat bekerjasama diperlukan hubungan sosial yang kuat dan guyup (Jawa). Oleh karena itu BKM/LKM perlu menggerakan modal sosial di masyarakat dengan menciptakan hubungan – hubungan tadi dengan berbagai cara di antaranya : ƒ Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, misal melalui Komunitas Belajar Kelurahan; melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program dari mulai identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. ƒ Menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok – kelompok seperti KSM, sehingga KSM dibentuk bukan hanya sekedar untuk kepentingan pencairan dana BLM akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. Saling menghargai, saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok tersebut dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara anggotanya. Dalam kelompok yang seperti ini yang menjadi hal utama adalah tujuan kelompok bukan tujuan pribadi. Kejujuran dalam pengelolaan KSM juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain, sehingga kemungkinan untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi sangat terbuka. Misal: pengembalian dana

20

bergulir dari KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain, juga BKM terhadap KSM tersebut.

Menumbuhkan kerjasama antara BKM /LKM dengan pihak luar

Apabila kerjasama dan kepercayaan dalam ketiga hal di atas dapat terwujud, hal tersebut merupakan modal bagi BKM/LKM untuk dapat dipercaya oleh pihak luar. Apabila kepercayaan pihak luar sudah tumbuh, merupakan keniscayaan bagi para pihak baik itu lembaga swasta, pemerintah maupun individu–individu untuk mau bermitra dengan BKM/LKM . BKM/LKM yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan bekerja untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan merupakan modal sosial yang sangat besar untuk dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak baik masyarakat kelurahan maupun pihak luar. Dengan demikian modal sosial ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat semakin maju dan sejahtera. Tujuan Melalui proses pembangunan BKM/LKM , hasil yang diharapkan adalah: ƒ

Masyarakat memahami tahapan pembangunan BKM/LKM

ƒ

Masyarakat dapat menyusun Anggaran Dasar BKM/LKM.

ƒ

Masyarakat dapat merumuskan aturan pemilihan anggota BKM/LKM

ƒ

Masyarakat paham tugas dan fungsi BKM/LKM sebagai penggerak modal sosial

ƒ

Masyarakat menyadari pentingnya membangun lembaga yang representatif bagi semua warga, tidak berdasarkan golongan tertentu.

ƒ

Masyarakat menyadari pentingnya memilih pemimpin yang mempunyai nilai – nilai kebaikan

Keluaran yang diharapkan : ƒ

Adanya anggaran dasar BKM/LKM yang disepakati oleh warga masyarakat

ƒ

Adanya aturan pemilihan anggota BKM/LKM yang disetujui oleh warga

ƒ

Terjadinya pemilihan anggota BKM/LKM baik di tingkat basis maupun di tingkat kelurahan/desa

ƒ

Terpilihnya anggota BKM/LKM yang bisa dipercaya, jujur, adil, ikhlas dan kriteria lainnya sesuai dengan nilai – nilai kebaikan.

Metode •

Musyawarah (rembug) warga untuk membahas draft anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM/LKM. Musyawarah warga tingkat kelurahan/desa untuk membahas dan mengesahkan anggaran dasar BKM.

•

Metode pemilihan tingkat RT/komunitas terkecil, dengan memilih pemimpin berdasarkan kepada kriteria yang sudah disepakati. Setiap warga dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Setiap pemilih menuliskan 3 – 5 nama, bisa laki – laki maupun perempuan (atau sesuai dengan kesepakatan ketentuan pemilihan yang ditentukan warga), yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Hasil pemilihan kemudian dihitung dan ditetapkan sejumlah orang yang mempunyai suara tertinggi (jumlahnya disepakati dalam

21

tata tertib dan ketentuan pemilihan sebelumnya) untuk menjadi perwakilan dalam pemilihan di tingkat kelurahan/desa. •

Metode pemilihan tingkat kelurahan/desa ; utusan dari komunitas basis yang sudah ditentukan,mempunyai hak untuk memilih dan dipilih di tingkat kelurahan/desa. Para utusan memilih 3 – 5 nama, bisa laki – laki ataupun perempuan , yang mereka anggap layak menjadi anggota BKM/LKM. Dari hasil perhitungan suara kemudian ditetapkan 9 – 11 orang sebagai anggota BKM/LKM.

Penyelenggara

22

•

Penyusunan draft anggaran dasar , panitia, RT/RW dan aparat kelurahan/desa

•

Penyusunan aturan main pemilihan anggota BKM/LKM, panitia , RT/RW dan aparat kelurahan/desa

•

Rembug warga tk RW dan kel/desa unutk sosialisasi dan pernyataan kesiapan masyarakat dalam pembentukan BKM, panitia pembentukan BKM/LKM, RT/RW dan aparat kelurahan/desa

•

Pemilihan anggota BKM/LKM tingkat RT/komunitas basis terkecil , RT dan panitia pemilihan

•

Pemilihan anggota BKM/LKM tingkat kelurahan/desa dan pengesahan AD BKM, panitia pemilihan, panitia penyusunan dan aparat kelurahan/desa

7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelompok masyarakat seperti apakah yang hendak dikembangkan oleh PNPM Mandiri – Perkotaan ? Dinamika kehidupan masyarakat menunjukkan catatan sejarah keberadaan dan kematian berbagai kelompok masyarakat, baik yang dibangun sendiri oleh masyarakat maupun yang dibangun oleh pemerintah. Di berbagai daerah dikenal kelompok-kelompok gotong royong seperti mafalus di Sulawesi Utara, paketan di Jawa Barat, sinoman di Jawa Tengah, seroan di Tana Toraja, ataupun lumbung pitih naga di Sumatera Barat. Selain itu setiap kampung biasanya memiliki kelompokkelompok pengajian, kelompok kematian, kelompok do’a, kelompok arisan dan lain-lain. Begitupun pemerintah telah membangun berbagai kelompok masyarakat sebagai alat komunikasi pembangunan seperti kelompok tani, kelompok KB, kelompok usaha bersama, klompencapir, keluarga sadar hukum, dsb. Kelompok-kelompok ini sebagian masih bertahan, meski tak sedikit yang tinggal kenangan. Berangkat dari kondisi tersebut, ada dua alternatif yang bisa dilakukan program penanggulangan kemiskinan ini, yaitu: pertama, bekerja dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat atau; kedua, membangun dan mendampingi kelompok-kelompok baru. Setiap alternatif memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bekerja dengan kelompok yang sudah ada di masyarakat membuat program lebih efisien, penerimaan masyarakat terhadap program berlangsung relatif lebih cepat dan dukungan sumber daya lokal lebih mungkin digalang. Akan tetapi, kelompok yang sudah ada telah memiliki nilai-nilai dan aturan main yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh program ini. Apapun pilihan pendekatan yang diambil, apakah bekerja dengan kelompok yang ada atau membentuk baru, arah pendampingan tetap ditujukan kepada penguatan kapasitas kelompok sehingga mereka bisa membangun kultur kelompok yang lebih mandiri. Lokakarya pengembangan KSM ini merupakan kegiatan awal proses pembelajaran di tingkat masyarakat bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penentuan kelompok masyarakat yang akan didampingi. Keputusan apakah satu kelompok bisa didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa. Semua pihak harus bersepakat akan ”substansi pesan”, tujuan, nilai, prinsip-prinsip dasar, serta peran dan fungsi pengembangan KSM. Sebelum lokakarya ini diadakan, telah dilakukan sosialisasi mengenai konsep KSM kepada masyarakat. Selain itu juga disosialisasikan strategi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, berikut sasaran-sasaran yang hendak dicapai termasuk adanya KSM beserta kaidah pengembangannya. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal masyarakat. Hasil sosialisasi ini diharapkan mendorong motivasi kelompok masyarakat yang sudah ada ataupun anggota masyarakat yang ingin membentuk kelompok baru untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Penguatan motivasi ini salah satunya ditunjukkan melalui inisiatif untuk mendaftar mengikuti lokakarya pengembangan KSM. Lokakarya dirancang berbasis kelompok. Lokakarya mungkin hanya diikuti beberapa kelompok warga dengan jumlah peserta tak lebih dari 30 orang. Ini dilakukan karena selama lokakarya para

23

peserta akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing merumuskan aturan main kelompoknya. Karena itu, lokakarya dapat dilakukan beberapa kali sesuai banyaknya kelompok masyarakat yang ingin terlibat dalam program. Semua kelompok masyarakat berhak untuk terlibat dalam lokakarya, meskipun nantinya kelompok tersebut tidak bersepakat terlibat dalam program. Tujuan • Tumbuhnya kesadaran dan kepeduliaan masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial sehingga masyarakat mampu memecahkan persoalan-persoalan bersama secara mandiri melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok. • Masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM. • Kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat program penanggulangan kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya. Keluaran yang Diharapkan • Daftar kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. • Daftar KSM, berikut tujuan, kepengurusan, aturan main serta rencana kerja kelompok. Penyelenggara Penyelenggara lokakarya pengembangan KSM adalah relawan, dibantu oleh fasilitator kelurahan. Peserta •

• •

24

Peserta lokakarya adalah kelompok masyarakat yang berinisiatif mendaftar untuk mengikuti lokakarya pengembangan KSM, terdiri dari : (1) seluruh calon anggota yang bersepakat ingin membentuk KSM baru; (2) perwakilan anggota kelompok masyarakat yang sudah ada. Sesuai kriteria penerima manfaat KSM, maka harus dipastikan lokakarya diikuti oleh warga miskin dan perempuan. Relawan dan faskel dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mendorong pembentukan KSM dari kelompok-kelompok miskin atau perempuan. Setelah kuota (1 lokakarya diikuti sekitar 30 peserta) terpenuhi, penyelenggara mengundang peserta secara tertulis. Penting diperhatikan mencantumkan secara jelas nama perempuan yang diundang.

8. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) PJM Pronangkis adalah perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program dikembangkan berdasarkan kepada visi (cita – cita) warga mengenai masa depan kelurahan/desa di masa yang akan datang sesuai dengan potensi yang ada serta memecahkan permasalahan yang sudah dikaji dalam Siklus Pemetaan Swadaya. Penting bagi warga untuk membangun visi sebagai acuan bagi gerakan warga untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga program yang dikembangkan bukan hanya memecahkan persoalan – persoalan praktis yang sekarang dihadapi oleh warga akan tetapi juga untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang lebih parah di kemudian hari. Visi yang dikembangkan merupakan visi masyarakat kelurahan/desa yang akan menjadi arah bagi pembangunan desa/kelurahan secara umum yang seharusnya tertuang dalam RPJM Desa/Kelurahan . Persoalan yang seringkali dihadapi pembangunan yang dilaksanakan hanya dilakukan dan bermanfaat bagi golongan tertentu saja sehingga meminggirkan golongan – golongan yang lain seperti warga miskin, perempuan, penyandang cacat dan sebagainya. Untuk mengupayakan agar warga miskin baik laki – laki maupun perempuan mendapatkan manfaat dari pembangunan desa/kelurahan maka perlu disusun program yang fokus bagi penanggulangan kemiskinan yang responsif gender. Dengan demikian Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam dokumen PJM Pronangkis seharusnya merupakan bagian dari RPJM Desa/kelurahan. Pelaksanaan program yang tertuang dalam PJM Pronangkis memerlukan sumberdaya – sumberdaya yang pemenuhannya bisa dihimpun dari swadaya masyarakat, Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten , lembaga – lembaga swasta dan lembaga lain yang mempunyai program yang sejalan dan dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk menghimpun sumberdaya dari luar maka BKM/LKM bersama pemerintah kelurahan/desa harus mengupayakan agar : 1) program – program yang ada menjadi bagian yang diperjuangkan melalui proses musrenbang kelurahan/.desa, kecamatan sampai musrenbang kota/kab. 2) Selain melalui proses musbangkel/des BKM dan pemerintah kelurahan/desa juga bisa langsung mempresentasikan program kepada dinas – dinas terkait dalam proses perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); 3) Mencari peluang untuk kerjasama dengan pihak – pihak swasta dan kelompok lainnya . Kerjasama (kemitraan) dengan berbagai pihak bukan hanya dalam bentuk penghimpunan dana akan tetapi bisa dalam bentuk kerjasama program, peningkatan kapasitas dan lainnya. Tujuan Proses perencanaan partisipatif PJM Pronangkis bertujuan untuk : • Membangun visi warga mengenai kondisi ideal kelurahan/desa di masa yang akan datang (kurun waktu tertentu) . • Menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya menyusun perencanaan sebagai acuan dalam mencapai visi yang sudah ditentukan dalam penanggulangan kemiskinan.

25

• • •

Membangun tanggungjawab warga untuk ikut serta dalam upaya – upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Membangun kesadaran aparat kelurahan agar program penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama pembangunan kelurahan/desa. Membangun kesadaran warga dan aparat kelurahan/desa untuk memperjuangkan program yang sudah disusun agar dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

Keluaran yang Diharapkan • • • •

Visi warga kelurahan/desa untuk kurun waktu tertentu PJM Pronangkis yang responsif gender untuk 3 tahun Rencana satu tahun (Renta) pertama Komitmen dari aparat kelurahan untuk menjadikan PJM Pronangkis sebagai bagian dari RPJM Desa/kelurahan.

Metode • • • •

Metode yang dipakai dalam diskusi adalah Focuss Group Disscusion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT) yang akan digunakan dalam pengalian visi warga pada kelompok komunitas. Lokakarya penyepakatan visi dan penyusunan PJM 3 tahun pada tingkat kelurahan/desa serta penyepakatan renta tahun pertama Kerja Tim untuk penyusunan Renta Tahun Pertama. Bazzar informasi PJM dan renta tahun pertama

Pemandu Proses Fasilitator, BKM/LKM dan Relawan, laki - laki dan perempuan yang sudah dilatih. Beri kesempatan seluas - luasnya bagi perempuan untuk menjadi pemandu proses diskusi. Penyelenggara Penyelenggara penyusunan PJM Pronangkis adalah : • Panitia Perencanaan Partisipatif (Tim PP ) • BKM/LKM • RT/RW/Perangkat kelurahan/desa

26

Perkotaan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya