Terjemahan tidak resmi Lambang Kerajaan Belanda
BERITA NEGARA
No. 25383 10 September 2013
Penerbitan resmi dari Kerajaan Belanda sejak tahun 1814
Pengumuman dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan tertanggal 10 September 2013, no.MinBuZa.2013-256644, mengenai ketentuan-ketentuan penyelesaian hukum perdata untuk mengganti kerugian kepada para janda dari para korban eksekusi di tempat di daerah bekas Hindia-Belanda yang dari segi keparahan dan sifatnya dapat dibandingkan dengan kasus Rawagede dan Sulawesi Selatan. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan mengumumkan bahwa Negara akan menerapkan ketentuan-ketentuan di bawah ini dalam melakukan penyelesaian hukum perdata untuk mengganti kerugian kepada para janda dari para korban eksekusi hukum ditempat di daerah bekas Hindia-Belanda yang dari segi keparahan dan sifatnya dapat dibandingkan dengan kasus Rawagede dan Sulawesi Selatan . 1. Pendahuluan Setelah proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di wilayah bekas Hindia-Belanda pecah perang kemerdekaan, yang banyak menimbulkan korban baik di pihak Belanda maupun di pihak Indonesia. Pada periode tersebut di beberapa tempat dilakukan eksekusi di tempat oleh militer Belandadi mana di berbagai desa sebagian dari penduduk laki-laki dieksekusi tanpa bentuk proses apa pun juga. Salah satu dari tempat itu adalah Rawagede, Jawa. Sejumlah janda dari laki-laki yang dieksekusi di tempat telah mengajukan gugatan kepada Negara Belanda (selanjutnya disebut Negara) atas tindakan yang melawan hukum. Dengan putusan tertanggal 14 September 2011 (LJN BS8793) Pengadilan Den Haag mengabulkan gugatan para janda itu dan menetapkan Negara bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para janda akibat tewasnya para suami mereka. Negara telah mengakui bahwa eksekusi massal di Rawagede itu adalah tindakan yang melawan hukum, akan tetapi dalam prosedur yang disebut di atas berpendapat bahwa gugatan para janda – yang terjadi pada tahun 1947 – sudah kedaluwarsa. Akan tetapi Pengadilan menilai bahwa walaupun gugatan-gugatan itu sudah kedaluwarsa, Negara tidak dapat bersandar pada kekadaluwarsaan terhadap para janda. Menurut Pengadilan, para janda, berbeda dengan anggota keluarga (lainnya) yang ditinggalkan, oleh perbuatan Negara mereka terkena dampak sedemikian langsung sehingga bersandar pada kekadaluwarsaan terhadap gugatan mereka menurut norma kepatutan dan kelayakan tidak dapat diterima. Sesudah putusan Pengadilan, Negara mengadakan penyelesaian secara damai untuk kerugian mereka.
1
Setelah putusan Pengadilan Den Haag , janda-janda lain yang suaminya tewas akibat eksekusi di tempat yang serupa dengan eksekusi di tempat di Rawagede, juga telah mengajukan gugatan kepada Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut Negara telah memilih untuk melihat kembali apakah dengan para penggugat yang dapat membuktikan bahwa mereka berada dalam posisi yang serupa dengan para janda Rawagede dapat diadakan penyelesaian secara damai. Dalam hal ini, titik tolaknya (tetap) adalah bahwa gugatan-gugatan dari para penggugat melawan Negara telah kadaluwarsa atas dasar Undang-Undang Kekadaluwarsaan 1924 dan atau atas dasar pasal 2004 BW (lama) dimana batasan periode kadaluwarsa (adalah masing-masing 5 sampai 30 tahun sesudah eksekusi di tempat itu terjadi). Dalam hal-hal tersebut Negara bersedia untuk menyelesaikan secara damai gugatan atas tindakan yang melawan hukum dari kelompok penggugat tersebut dengan cara mengatur perjanjian penetapan menurut hukum perdata. Ketentuan yang diuraikan sesudah ini menetapkan siapa saja dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perjanjian penetapan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan siapa yang dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan suatu perjanjian penetapan – mengingat sifat hukum perdata yang murni dari gugatan para penggugat melawan Negara dan penyelesaian yang dipilih untuk menyelesaikannya melalui perjanjian penetapan menurut hukum perdata – tidak mempunyai dasar hukum publik, dan untuk itu juga tidak dimaksudkan untuk membentuk dasar hukum publik. Teks dari model perjanjian penetapan dilampirkan bersama ini. 2. Persyaratan untuk menerima ganti rugi Agar dapat dipertimbangkan untuk menerima penggantian atas kerugian yang dialami, pihak penggugat harus memenuhi persyaratan di bawah ini.: Dia harus pernah menikah dengan seseorang yang dieksekusi pada waktu terjadinya eksekusi di tempat oleh militer Belanda; Eksekusi di tempat yang mengakibatkan suami si penggugat tewas harus mempunyai sifat dan keparahan yang serupa dengan eksekusi-eksekusi Rawagede dan Sulawesi Selatan; Eksekusi di tempat yang mengakibatkan suami si penggugat tewas harus pernah disebut dalam sumber-sumber umum yang pernah dipublikasikan. Pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa dia memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Untuk itu paling tidak perlu diajukan keterangan-keterangan sebagai berikut: Bukti pengenal yang berlaku dari pihak penggugat yang (paling tidak) mencantumkan nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir pihak penggugat; Salinan dari daftar kependudukan setempat, yang berlaku tidak lebih dari satu bulan dari tanggal penerbitan; Bukti pernikahan pihak penggugat dengan almarhum (boleh dalam bentuk paling tidak dua surat keterangan, termasuk salah satu dari pihak penggugat sendiri);
2
Bukti bahwa almarhum suami pihak penggugat tewas akibat eksekusi di tempat seperti yang telah diuraikan di atas (boleh dalam bentuk paling tidak dua surat keterangan, termasuk salah satu dari pihak penggugat sendiri); Terjemahan dalam bahasa Belanda dari semua dokumen tersebut di atas. 3. Ganti rugi Apabila menurut pendapat Negara telah cukup bisa diterima bahwa ia memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka ia dapat dipertimbangkan untuk mendapat penggantian atas kerugian yang dialami olehnya karena suaminya meninggal. Jumlah ganti rugi ini adalah Euro 20.000, termasuk segala sesuatu. Dengan demikian jumlah ini mengganti segala gugatan yang mungkin ada dari pihak penggugat terhadap Negara, juga biaya-biaya yang mungkin timbul dalam rangka mengajukan permohonan. 4. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan Agar dapat dipertimbangkan untuk menerima penggantian tersebut di atas, maka calon penggugat harus mengajukan permohonan untuk ganti rugi dalam waktu dua tahun sesudah kemungkinan penyelesaian yang dimaksud diumumkan. Maka dengan demikian permohonan lengkap harus telah diterima oleh Negara sebelum tanggal 11 September 2015. 5. Cara mengajukan permohonan Permohonan disertai lampiran-lampiran harus diajukan melalui pengiriman pos kepada: Kantoor Landsadvocaat Claim Indonesische weduwen Postbus 11756 2502 AT Den Haag Nederland
3
LAMPIRAN Contoh-Perjanjian Penetapan Para Pihak Negara Belanda (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan), berkedudukan di ‘s-Gravenhage, Selanjutnya disebut: Negara Dalam hal ini diwakili secara sah oleh [x] Dan [nama pihak penggugat], bertempat tinggal di [tempat tinggal pihak penggugat]. Selanjutnya disebut [x] dalam hal ini diwakili secara sah oleh [x] Menimbang i)
ii)
iii)
berdasarkan yang diumumkan dalam Berita Negara (Staatscourant) 2013, no. 25383, yang memuat ketentuan-ketentuan untuk suatu peraturan penyelesaian yang lebih luas, [pihak penggugat] pada [tanggal] telah mengajukan permohonan kepada Negara untuk melangsungkan suatu perjanjian penetapan menurut hukum sipil, sebagaimana dimaksud dalam pengumuman tersebut di atas. Atas dasar dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh [pihak penggugat] untuk mendukung permohonannya, maka menurut pendapat Negara cukup dapat diterima bahwa [pihak penggugat] memenuhi syarat-syarat yang dituangkan dalam pengumuman Berita Negara yang dimaksud di atas, atas dasar yang mana Negara bersedia sehubungan dengan gugatan [pihak penggugat] untuk tidak bersandar pada kekadaluwarsaan, dan menawarkan mengganti kerugian yang dialami oleh [pihak penggugat] sebagai akibat kematian suaminya, [nama suami], akibat eksekusi di tempat pada [tanggal eksekusi] di [tempat eksekusi]. Perjanjian penetapan ini, yang mengatur secara damai penyelesaian ganti rugi yang dialami dan/atau masih akan dialami oleh [pihak penggugat] sebagai akibat kematian [nama suami], melulu mengenai hubungan hukum antara [pihak penggugat] dan Negara. Subyek (hukum) yang lain tidak dapat menurunkan hak dari perjanjian penetapan ini.
Telah menyepakati sebagai berikut Pasal 1
Pembayaran
Negara membayar kepada [pihak penggugat] uang sejumlah Euro 20.000 (terbilang: dua puluh ribu Euro) sebagai pengaturan definitif dari semua kerugian yang telah dialami dan/atau akan dialami oleh [pihak penggugat] sehubungan dengan kematian suaminya [nama suami], termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul dari bantuan hukum atau biaya lain yang mungkin dikeluarkan oleh [pihak penggugat] untuk mengajukan permohonan yang disebut di bawah butir (i) konsiderans perjanjian ini dan/atau secara lain untuk mendapatkan penyelesaian di luar pengadilan. Pembayaran akan
4
dilaksanakan melalui transfer ke [PM] dalam waktu [ ] hari sesudah perjanjian penetapan ini ditandatangani atas nama para pihak. Pasal 2
Pelunasan Final
Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa, kecuali sebagaimana ditentukan dalam perjanjian penetapan ini, antara masing-masing pihak tidak ada lagi yang dituntut sehubungan dengan kematian suami dari [pihak penggugat] akibat eksekusi hukum darurat yang disebut di bawah butir (ii) konsiderans perjanjian ini dan semua akibat yang disebabkan dan masih disebabkan karena itu, bersifat apa pun juga. Para pihak dalam hubungan ini saling memberi pelunasan penuh dan final. Pasal 3
Penambahan dan/atau perubahan
Perjanjian Penetapan ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah dengan dokumen tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua pihak. Pasal 4
Pembatalan dan peniadaan
Para Pihak melepaskan hak untuk menuntut pembatalan atau peniadaan dari perjanjian Penetapan ini. Pasal 5
Hukum yang berlaku
Hukum Belanda berlaku atas Perjanjian Penetapan ini. Pasal 6
Mulai berlaku
Perjanjian Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani atas nama kedua pihak. Demikian telah disepakati dan dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua. Negara Belanda Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan
[nama pihak penggugat]
Untuk beliau [x]:
Untuk beliau [x]:
Tanggal:
Tanggal:
Tempat:
Tempat:
Tandatangan:
Tandatangan:
5
